7/24/2019 Hak & Batasan Wanita Dalam Politik

1/2

HAK DAN BATASAN WANITADALAM MASALAH POLITIK

Di negeri Kuwait wanita dilarang mengikuti proses pemilihan (hak suara)anggota Majelis Ummah. Perbuatan ini tergolong telah mengharamkan apa yangdihalalkan oleh Allah S! dan "asul#$ya. %al ini karena dalam Majelis Ummah

&dalam pandangan 'slam& hanyalah sebuah majelis yang anggota#anggotanyawakil dari rakyat untuk menyampaikan aspirasi dan suara rakyat terhadappenguasa baik kritikan maupun usulan. *adi haknya hanya sebatas'penyampaian' dan tidak berwenang dalam penentuan/pembuatan hukummaupun perundang-undangan. (+ihat $i,hamul %ukmi -il 'slam Syekh An#$abhani hal /).

Karena kedudukan mereka sebagai wakil maka sebenarnya hak ini(muwakalah) juga dimiliki oleh kaum wanita sebagaimana bagi kaum pria

apalagi jika permasalahan yang akan diwakilkan itu berkait dengan problemakewanitaan karena tidak mungkin mewakilkannya kepada kaum pria.

Dalam hal ini mari kita simak kejadian pada masa Khali-ah Umar binKhatthab dimana beliau selaku pimpinan negara berniat akan menetapkanbatasan mahar (mas kawin) bagi kaum wanita agar tidak terlalu besar danmenyulitkan bagi kaum pria untuk menikah (maksimal 011 dinar) ternyatakebijakan ini ditentang oleh seorang wanita dengan menyampaikan sebuah-irman Allah yang tidak pernah membatasi jumlah mahar. Mendengar teguran ituUmar berkata 2 "Benarlah wanita itu dan salahlah Umar"

Kisah lain yang juga perlu untuk disimak adalah ketika Khali-ah Umarakan mengambil keputusan tentang beberapa lama para prajurit mujahiddin akan

dikirim untuk bertugas ke perbatasan (meninggalnkan isteri dan keluarganya).3eliau meminta pendapat para wanita (kaum ibu) untuk menetapkan berapalama waktu yang layak bagi mereka ditinggalkan suaminya dan ayahnya.Setelah mengumpulkan pendapat dari para wanita itulah maka Umarmenetapkan waktu selama 0 bulan bagi para tentara4prajurit untuk bertugas diperbatasan. Setelah 0 bulan mereka harus diganti dengan pasukan baru. Dua5ontoh ke5il ini menunjukkan betapa suara kaum wanita tetap diakui 'slam untukmengurusi berbagai problematika kemasyarakatan6 baik atas nama dirinyasendiri maupun dalam rangka mewakili wanita yang lainnya. Karenanya wanitadiperbolehkan emnjadi anggota Majelis Ummah (selama majelis ummah itu tetapberperan sebagai penyampaian pendapat atau kritik6 tidak sebagai penetap atau

pembuat hukum). Melarang kenyataan in adalah bertentangan dengan ajaran'slam sebagaimana yang telah dipraktekkan kehidupan masa "asul dan parasahabat.

Untuk memperkuat hal itu kita bisa juga melihat realita 3aiatul A7abahkedua dimana kaum muslimin 8astrib diantaranya beberapa wanita yangmenyatakan sumpah setia dan ketaatan keada "asul SA. Kisah lain jugaterlihat saat Abdurrahman bin Au-mengumpulkan suara untuk men5ari penggantiUmar bin Khatthab sebagai Khali-ah6 beliau mendatangi setiap rumah dan

7/24/2019 Hak & Batasan Wanita Dalam Politik

2/2

menanyakan pendapat mereka tentang siapa yang berhak4lebih layakantaraUtsman bin A--an ataukah Ali bin Abi !halib. Abdurrahman menanyai seluruhmasyarakat tanpa membedakan antara pria dan wanita. Semua kisah nyataterseut menunjukkan bahwa dalam 'slam kaum wanita tetap memiliki hakberpolitik terutama dalam menyampaikan suara atau dipilihuntuk wakil rakyat di

Majelis Ummah.

Adapun pembahasan wanita dalam posisi sebagi penguasa makamemang terdapat dalil yang melarangnya denga tegas yakni ketika "asulbersabda melalui jalur sahabat Abi barkah 2

"Tidaklah akan beruntung suatu kaumyang menyerahkan urusannya (hukum dankekuasaan) kepada seorang wanita."

Sesungguhnya hadits ini mun5ul ketika kerajaan Persia kehilangan

rajanya lau rakyat memilih seorang pengganti yaitu anak perempuan Kisra. +aluberita ini didengar oleh "asulullahSA dan beliau mengatakan hadits di ataskepada para shahabatnya. Pemberitaan "asul ini menjadi penjelasan bagi kitabahwa kaum wanita diatur oleh 'slam untuk tidak menempati posisi sebagaipenguasa dalam sistem pemerintahan 'slam. Penguasa yang dimaksud di siniadalah posis yang berkait dengan kebijakan dan keputusanhukum4pemerintahan6 dan tidak termasuk bagian dalam urusan politik yanghanay sebatas perwakilan suara administrati- dan hal lain yang tidak berkaitdengan pengambilan dan penetapan hukum.

+arangan (ba5a pengaturan) bagi wanita menduduki posisi penguasa inibukanlah merendahkan posisi wanita atau memuliakan posisi pria. Aturan inihanyalah ketetapan dari Allah SWT untuk dilaksanakan manusia tidakseperti pandangan musuh#musuh 'slam yang sering menyudutkan posisi wanitadalam 'slam. Pria dan wanita keduanya bisa mulia bisa hina tergantungketakwaan dan keterikatannya terhadap aturan Allah S!.

Wallahu 'alam bi al-shawab.

rekayasa sosial dimulai dengan mengubah kepribadian indi!idu yang terlibatdalam pranata sosial itu. ara mengubahnya adalah dengan menanamkan ide-ide perubahan pada dirinya#

$e%erensi&1. ihamul ukmi %il *slam. +ustaka Thari,ul *ah. Tata ehidupan Wanita dalam *slam. Wahyu +ress