7/23/2019 KASUS PI SAP 9

http://slidepdf.com/reader/full/kasus-pi-sap-9 1/5

Pengamat Usul 100 Miliarder Kakap RI Kena

Pajak Progresif 30%

By Fiki riyanti 

on 11 Fe! "01# at 0$"$ &IB

Liputan6.com, Jakarta 'irektorat (enderal Pajak Kementerian Keuangan )'itjen Pajak

Kemenkeu* makin agresif memungut setoran pajak melalui !er!agai upaya+

,ayangnya penyisiran ini !elum optimal mengara- pada konglomerat yang masuk

dalam deretan orang.orang terkaya /ersi For!es Indonesia+

Pengamat konomi Indef nny ,ri 2artati mengatakan !asis miliarder di Indonesia

di!anding jumla- penduduk Indonesia se!anyak satu persen+ amun pendapatan kaum

!orjuis sama seperti menguasai #$ persen dari 4ross 'omestik Produ5t )4'P*+

67api mereka !ayar Pajak Peng-asilan )PP-* 5uma # persen+ ,edangkan jumla-

penduduk miskin dan rentan miskin ada 100 juta orang jadi nggak mungkin se!agai

o!jek pajak6 u5ap dia saat !er!in5ang di 4edung 'PR seperti ditulis Ra!u

)118"8"01#*+

9e!i- jau- nny men5atat setoran pajak dari &aji! Pajak Perorangan tidak le!i- dari

Rp 100 triliun sedangkan le!i- dari Rp 300 triliun disum!ang dari &aji! Pajak Badan

atau Korporasi+ rtinya dia menilai &aji! Pajak !erpendapatan menenga- ke atas

!erpeluang !esar meng-indar dari pajak+

6Makanya kita !uat range &aji! Pajak !erpeng-asilan di atas Rp "#0 juta ditetapkan

PP- progresif sampai "# persen+ ,edangkan yang masuk 100 orang kaya teratasmisalnya /ersi For!es Indonesia dipungut rata.rata 30 persen6 paparnya+

Per-itungannya lanjut dia diukur dari pem!ukuan aset ta-un ini dan ta-un !erikutnya+

'alam 5atatannya aset terse!ut masuk se!agai pendapatan kotor para konglomerat

terse!ut dan dikurangi Pendapatan 7idak Kena Pajak )P7KP* se-ingga diperole-

7/23/2019 KASUS PI SAP 9

http://slidepdf.com/reader/full/kasus-pi-sap-9 2/5

pendapatan per ta-un+

69alu dikalikan 30 persen misalnya maka akan diperole- potensi penerimaan pajak

le!i- dari Rp :0 triliun+ m!il pesimisnya Rp 30 triliun saja suda- !isa !erkontri!usi

5ukup !esar ke penerimaan pajak6 u5ap nny+

,am!ung dia 'itjen Pajak perlu mengem!angkan sistem perpajakan yang mampu

meminimalisir penyele;engan pajak dari yang saat ini !erlaku self assessment+ ,istem

terse!ut di!uat standardisasi dari lem!aga penilai pajak+

6(adi nanti !isa di!andingkan orang yang punya 10 apartemen lam!orgini tapi !ayar

pajaknya 5uma sekian juta !isa terdeteksi+ 7api memang !utu- data terintegasi dan

single identity+ Masala-nya sekarang satu orang punya !anyak kartu identitas dan ini

pro!lem yang -arus di!ena-i6 saran nny+)Fik8rm*

http://bisnis.liputan6.com/read/2174008/pengamat-usul-100-miliarder-kakap-ri-

kena-pajak-progresif-0

#< Penunggak Pajak Rp 1" 7riliun Bakal

'isanderaBy 'ian Kurnia;an 

on 0: Fe! "01# at 0=:< &IB

Liputan6.com, Jakarta - 'irektorat (enderal )'itjen* Pajak !ekerjasama dengan Kepolisian

Repu!lik Indonesia )Polri* dan 'itjen Pemasyarakatan Kementerian 2ukum dan 2M

)Kemenkum-am* pada "01# ini akan melakukan penindakan tegas !agi ;aji! pajak !adan atau

perusa-aan maupun perorangan+

'irektur Pemeriksaan dan Penagi-an 'itjen Pajak 'adang ,u;arna mengatakan se!anyak #<

orang di seluru- Indonesia akan diusulkan untuk disandera+

6'i seluru- Indonesia ada #< orang yang akan tela- diusulkan untuk disandera6 ujar 'adang

di 9em!aga Pemasyarakatan )9apas* Kelas 1 ,ura!aya di Porong ,idoarjo ,elasa )38"8"01#*+

'ia menam!a-kan #< orang terse!ut menunggak pajak dengan total Rp 1" triliun le!i-

se-ingga diusulkan kepada Menteri Keuangan untuk dilakukan penyanderaan+ ,elain itu

7/23/2019 KASUS PI SAP 9

http://slidepdf.com/reader/full/kasus-pi-sap-9 3/5

terdapat sekitar :>0 orang yang akan di5ekal karena tela- menunggak pajak se!esar Rp 3

triliun+

67otal ada sekitar Rp : triliun6 im!u- 'adang+

,ementara itu k-usus untuk '(P (a;a 7imur I pada ta-un "00> tela- melakukanpenyanderaan satu ;aji! pajak+ ,edangkan pada ta-un "01: ;aji! pajak yang diusulkan dan

tela- disetujui untuk disandera se!anyak < penanggung pajak dengan nilai -utang pajak yang

suda- inkra5-t atau mempunyai kekuatan -ukum tetap se!esar Rp $1" miliar+

6(adi total nasional dijumla- dengan total di '(P (a;a 7imur sekitar Rp :$ triliun6 tandas

'adang+ )Ri?*

http://ne!s.liputan6.com/read/2170617/"7-penunggak-pajak-rp-12-triliun-bakal-

disandera

PP 46 Tahun 2013, memudahkan atau

menyulitkan?Pada ta-un "013 Pemerinta- melalui 'irektorat (enderal Pajak mener!itkan Peraturan Pemerinta- )PP*

yang 5ukup kontro/ersial di kalangan dunia usa-a dan masyarakat Indonesia+ Peraturan ini mulai !erlaku

di !ulan (uli "013+ PP ini disosialisasikan melalui media massa !aik elektronik maupun 5etak se!agai

@Pajak UMKMA dengan tarif se!esar 1% dari m?et+ 'engan pemakaian istila- UMKM PP ini ternyata

sukses men5uri per-atian mengundang pertanyaan ke!ingungan atau mungkin kek-a;atiran

dikalangan masyarakat pajak kelas menenga- ke !a;a- di Indonesia+

Siapakah yang dikenakan PP ini?

,esuai dengan a;al dikenalkannya yang dikenakan PP ini adala- UMKM+ Pengertian se5ara -arfia-

UMKM adala- Usa-a Mikro Ke5il dan Menenga-+ UMKM mendapat prioritas yang sangat !esar dari

Pemerinta- sampai.sampai di!entuk se!ua- kementerian yang mengurusi UMKM terse!ut+ lasannya

tentu karena merupakan sum!er penerimaan egara yang !esar )sekitar =1% dari P'B* dan tidak rentan

ter-adap krisis ekonomi glo!al+

,esuai dengan Undang. Undang omor "0 7a-un "00$ tentang Usa-a Mikro Ke5il dan Menenga-

)UMKM* Pengertian UMKM dapat kita simak se!agai !erikut a+ Usaha Mikro adala- usa-a produktif milik orang perorangan dan8atau !adan usa-a perorangan yang

memenu-i kriteria Usa-a Mikro se!agaimana diatur dalam Undang.Undang ini+ Usa-a Mikro memiliki

kriteria asset maksimal se!esar #0 juta dan om?et se!esar 300 juta+

!+ Usaha Kecil adala- usa-a ekonomi produktif yang !erdiri sendiri yang dilakukan ole- orang

perorangan atau !adan usa-a yang !ukan merupakan anak perusa-aan atau !ukan 5a!ang perusa-aan

yang dimiliki dikuasai atau menjadi !agian !aik langsung maupun tidak langsung dari usa-a menenga-

atau usa-a !esar yang memenu-i kriteria Usa-a Ke5il se!agaimana dimaksud dalam Undang.Undang

7/23/2019 KASUS PI SAP 9

http://slidepdf.com/reader/full/kasus-pi-sap-9 4/5

ini+ Usa-a Ke5il memiliki kriteria asset se!esar #0 juta sampai dengan #00 juta dan om?et se!esar 300

 juta sampai dengan "# miliar+

5+ Usaha Menengah adala- usa-a ekonomi produktif yang !erdiri sendiri yang dilakukan ole- orang

perseorangan atau !adan usa-a yang !ukan merupakan anak perusa-aan atau 5a!ang perusa-aan

yang dimiliki dikuasai atau menjadi !agian !aik langsung maupun tidak langsung dengan Usa-a Ke5il

atau usa-a !esar dengan jumla- kekayaan !ersi- atau -asil penjualan ta-unan se!agaimana diaturdalam Undang.Undang ini+ Usa-a Menenga- memiliki kriteria asset se!esar #00 juta sampai dengan 10

miliar dan om?et se!esar "# miliar sampai dengan #0 miliar+

Kalau di!a5a PP ini ternyata tidak ada kata.kata UMKM sesuai pengertian diatas dan !atasan om?etnya

 juga tidak mengikuti ketentuan UU tentang UMKM diatas meskipun masi- dalam lingkupnya karena

kurang dari #0 Milyar+ PP ini mengatur tentang Pajak Peng-asilan atas Peng-asilan dari Usa-a yang

'iterima atau 'iperole- &aji! Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto 7ertentu yaitua!i" Pa!ak #rang

Pri"adi atau $adan %tidak termasuk $entuk Usaha &etap' dengan peredaran "ruto tidak mele"ihi

(p ),* Milyar.

'ike5ualikan dari pengenaan PP ini adala- adala- peng-asilan dari jasa se-u!ungan dengan pekerjaan

!e!as yang diperole-

• tenaga a-li yang melakukan pekerjaan !e!as yang terdiri dari penga5ara akuntan arsitek

dokter konsultan notaris penilai dan aktuarisC

• pemain musik pem!a;a a5ara penyanyi pela;ak !intang film !intang sinetron !intang iklan

sutradara kru film foto model peraga;an8peraga;ati pemain drama dan penariC

• ola-raga;anC

• penasi-at pengajar pelati- pen5erama- penyulu- dan moderatorC

• pengarang peneliti dan penerjema-C

• agen iklanC

• penga;as atau pengelola proyek

•perantara

7idak termasuk &aji! Pajak orang pri!adi se!agaimana dimaksud pada ayat )"* adala- &aji!

Pajak orang pri!adi yang melakukan kegiatan usa-a perdagangan dan8atau jasa yang dalam usa-anya

1+ menggunakan sarana atau prasarana yang dapat di!ongkar pasang !aik yang menetap maupun

tidak menetapC dan

"+ menggunakan se!agian atau seluru- tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan

!agi tempat usa-a atau !erjualan

7idak termasuk &aji! Pajak !adan se!agaimana dimaksud diatas adala-

a+ &aji! Pajak !adan yang !elum !eroperasi se5ara komersialC atau

!+ &aji! Pajak !adan yang dalam jangka ;aktu 1 )satu* ta-un setela- !eroperasi se5ara komersial

memperole- peredaran !ruto mele!i-i Rp:+$00+000+00000 )empat miliar delapan ratus juta rupia-*+

7/23/2019 KASUS PI SAP 9

http://slidepdf.com/reader/full/kasus-pi-sap-9 5/5

 #a$ &e'ie! : (ersiapan (elaporan )(# #ahunan ((h

*adanDalam sistem self assesment , Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh dalam menghitung,

memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Penyampaian SPT

Tahunan PPh dapat dikatakan sebagai muara dari seluruh kegiatan pemenuhan kewajibanperpajakan Wajib Pajak sepanjang tahun berjalan.

 

Namun sering terlepas dari perhitungan kita adalah fakta bahwa pelimpahan kewenangan itu

 jelas memiliki implikasi penting yang hampir pasti mengikutinya, yaitu konsekuensi logis dari

sistem self assessment  adalah dilakukannya berbagai pengujian oleh pihak otoritas yang

melimpahkan wewenang self assessment  untuk meyakini bahwa berbagai kewajiban perpajakan

memang telah dipenuhi sesuai aturan. Salah satu bentuk dari pengujian itu adalah pemeriksaan

pajak.

Semua pembayar pajak pada dasarnya berpeluang kurang lebih sama untuk diperiksa. leh

sebab itu, sebelum Wajib Pajak menyusun SPT Tahunan PPh, sebaiknya Wajib Pajak terlebih

dahulu melakukan review atas pemenuhan kewajiban perpajakannya dalam satu tahun pajak.

!al ini dimaksudkan untuk meminimalisir berbagai koreksi yang mungkin timbul pada saat

pemeriksaan pajak guna menghindari sanksi perpajakan.

Dalam konteks pemeriksaan pajak, ada baiknya kita mengambil suatu pepatah, yaitu "sedia

payung sebelum hujan#. Dengan melakukan tax review, berbagai hal bisa diperbaiki sebelum

terlambat. $esalahan yang bisa dibetulkan sendiri oleh Wajib Pajak sebelum pemeriksaan

memiliki sanksi yang lebih ringan dibandingkan kesalahan yang ditemukan pada saat

pemeriksaan.

%elalui tax review, akan dilakukan pengkajian aspek perpajakan terhadap semua transaksi

 yang akan dan telah terjadi sampai dengan kondisi tahun terakhir, termasuk dokumen

kontrak&perjanjian antara perusahaan dengan pihak ketiga lainnya, guna mendapatkan suatu

solusi terbaik sebagai pedoman bagi manajemen untuk pelaksanaan perpajakan sesuai dengan

peraturan yang berlaku.