7/23/2019 pajak sap 6

1/37

5.1 Koreksi Fiscal dan Menyusun Laporan Keuangan Fiscal

Koreksi fiskal adalah koreksi atau penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak

sebelum menghitung Pajak Penghasilan (PPh) bagi wajib pajak badan dan wajib pajak orang

pribadi (yang menggunakan pembukuan dalam menghitung penghasilan kena pajak).

Koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan perlakuan/pengakuan penghasilan maupun

biaya antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak.

Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Beda tetap.

Yaitu penghasilan dan biaya yang diakui dalam penghitungan laba neto untuk akuntansi komersial

tetapi tidak diakui dalam penghitungan akuntansi pajak.

ontoh penghasilan : sumbangan! Penghasilan bunga deposito.

ontoh biaya : biaya sumbangan! biaya sanksi perpajakan.

b. Beda waktu

Yaitu penghasilan dan biaya yang dapat diakui saat ini oleh akuntansi komersial! tetapi tidak dapat

diakui sekaligus oleh akuntansi pajak! biasanya karena perbedaan metode pengakuan.

ontoh penghasilan : pendapatan laba selisih kurs

ontoh biaya : biaya penyusutan! biaya sewa

Koreksi fis"al dibagi # yaitu koreksi fis"al positif dan negatif yaitu :

$. Koreksi %iskal Positif! yaitu koreksi fiskal yang menyebabkan penambahan penghasilan kena

pajak dan PPh terutang. &enis Koreksi %iskal Positif antara lain :

a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti di'iden! termasuk di'iden

yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis! dan pembagian sisa hasil

usaha koperasi.

b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham! sekutu!atau anggota.

". Pembentukan atau pemupukan dana "adangan ke"uali :

$. adangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang

menyalurkan kredit! sewa guna usaha dengan hak opsi! perusahaan pembiayaan

konsumen! dan perusahaan anjak piutang.

#. adangan untuk usaha asuransi termasuk "adangan bantuan sosial yang dibentuk oleh

Badan Penyelenggara &aminan osial.. adangan penjaminan untuk *embaga Penjamin impanan.

7/23/2019 pajak sap 6

2/37

+. adangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan.

,. adangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan.

-. adangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri

untuk usaha pengolahan limbah industry.

d. Premi asuransi kesehatan! asuransi ke"elakaan! asuransi jiwa! asuransi dwiguna! dan asuransi

bea siswa! yang dibayar oleh ajib Pajak orang pribadi! ke"uali jika dibayar oleh pemberi

kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi ajib Pajak yang bersangkutan.

e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam

bentuk natura dan kenikmatan! ke"uali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh

pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah

tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau

berdasarkan Peraturan enteri Keuangan.

f. &umlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak

yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yangdilakukan.

g. 0arta yang dihibahkan! bantuan atau sumbangan! dan warisan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal + ayat () huruf a dan huruf b! ke"uali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal -

ayat ($) huruf i sampai dengan huruf m serta 1akat yang diterima oleh badan amil 1akat atau

lembaga amil 1akat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan

yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di 2ndonesia! yang diterima oleh

lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah! yang ketentuannya diatur

dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

h. Pajak Penghasilan.

i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi ajib Pajak atau orang

yang menjadi tanggungannya.

j. 3aji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan! firma! atau perseroan komanditer yang

modalnya tidak terbagi atas saham.

k. anksi administrasi berupa bunga! denda! dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang

berkenaan dengan pelaksanaan perundang4undangan di bidang perpajakan

l. Persediaan yang jumlahnya melebihi jumlah berdasarkan metode penghitungan yang sudah

ditetapkan dalam Pasal $5 66 7o.- 8ahun #559 tentang PPh.

m. Penyusutan yang jumlahnya melebihi jumlah berdasarkan metode penghitungan yang sudahditetapkan dalam Pasal $5 66 7o.- 8ahun #559 tentang PPh.

n. Biaya yang ditangguhkan pengakuannya.

#. Koreksi fis"al negatif yaitu koreksi yang menyebabkan pengurangan penghasilan kena pajak dan

PPh terutang. &enis Koreksi %iskal 7egatif antara lain :

$. Penghasilan yang telah dikenakan PPh %inal antara lain :

7/23/2019 pajak sap 6

3/37

a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya! bunga obligasi dan surat utang

negara! dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi

orang pribadi.

b. Penghasilan berupa hadiah undian.

". Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya! transaksi deri'atif yang

diperdagangkan di bursa! dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan

modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal 'entura.

d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan! usaha jasa

konstruksi! usaha real estate! dan persewaan tanah dan/atau bangunan.

#. Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak antara lain :

a. Bantuan atau sumbangan! termasuk 1akat yang diterima oleh badan amil 1akat atau

lembaga amil 1akat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh

penerima 1akat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi

pemeluk agama yang diakui di 2ndonesia! yang diterima oleh lembaga keagamaan yangdibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan

yang berhak! yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah

sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha! pekerjaan! kepemilikan! atau penguasaan di

antara pihak4pihak yang bersangkutan.

b. 0arta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu

derajat! badan keagamaan! badan pendidikan! badan sosial termasuk yayasan! koperasi!

atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan ke"il! yang ketentuannya diatur

dengan atau berdasarkan Peraturan enteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan

dengan usaha! pekerjaan! kepemilikan! atau penguasaan di antara pihak4pihak yang

bersangkutan.

". arisan.

d. 0arta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau

sebagai pengganti penyertaan modal.

e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau

diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari ajib Pajak atau Pemerintah!

ke"uali yang diberikan oleh bukan ajib Pajak! ajib Pajak yang dikenakan pajak se"ara

final atau ajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit).f. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi

kesehatan! asuransi ke"elakaan! asuransi jiwa! asuransi dwiguna! dan asuransi bea siswa.

g. i'iden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai ajib

Pajak dalam negeri! koperasi! badan usaha milik negara! atau badan usaha milik daerah!

dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di

2ndonesia dengan syarat :

4 i'iden berasal dari "adangan laba yang ditahan.

4 Bagi perseroan terbatas! badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang

menerima di'iden! kepemilikan saham pada badan yang memberikan di'iden paling

rendah #,; (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.

7/23/2019 pajak sap 6

4/37

h. 2uran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan

enteri Keuangan! baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.

i. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada

huruf h! dalam bidang4bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan enteri

Keuangan.j. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang

modalnya tidak terbagi atas saham4saham! persekutuan! perkumpulan! firma! dan kongsi!

termasuk pemegang unit penyertaan kontrak in'estasi kolektif.

k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal 'entura berupa bagian laba

dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di

2ndonesia! dengan syarat badan pasangan usaha tersebut :

4 erupakan perusahaan mikro! ke"il! menengah! atau yang menjalankan kegiatan

dalam sektor4sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan enteri

Keuangan.4 ahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di 2ndonesia.

l. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut

dengan atau berdasarkan Peraturan enteri Keuangan.

m. isa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam

bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan! yang telah terdaftar

pada instansi yang membidanginya! yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan

prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan! dalam jangka

waktu paling lama + (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut! yang

ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan enteri Keuangan.

n. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara &aminan osial kepada

ajib Pajak tertentu! yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan

Peraturan enteri Keuangan.

o. Persediaan yang jumlahnya kurang jumlah berdasarkan metode penghitungan yang sudah

ditetapkan dalam Pasal $5 66 7o.- 8ahun #559 tentang PPh.

p. Penyusutan yang jumlahnya kurang jumlah berdasarkan metode penghitungan yang sudah

ditetapkan dalam Pasal $5 66 7o.- 8ahun #559 tentang PPh.

LAPORAN KEUANGAN F!KAL

7/23/2019 pajak sap 6

5/37

berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum! yaitu Pernyataan tandar

7/23/2019 pajak sap 6

6/37

,.

7/23/2019 pajak sap 6

7/37

*aba fiskal #555 =p955.555.555

isa rugi fiskal $@@, (=p$55.555.555)

=ugi fiskal tahun $@@, sebesar =p$55.555.555 yang masih tersisa pada akhir tahun #555 tidak

boleh dikompensasikan lagi dengan laba fiskal tahun $@@? sebesar =p55.555.555 hanya boleh

dikompensasikan dengan laba fiskal tahun #55$ dan taun #55#! karena jangka waktu lima

tahun yang dimulai sejak tahun $@@9 berakhir pada akhir tahun #55#

5.$ Meng%i&ung dan Men'elaskan Peng%asilan Kena Pa'ak

7/23/2019 pajak sap 6

8/37

Barang ewah dapat dihitung dengan benar maka pembukuan harus men"atat juga jumlah

harga perolehan atau nilai impor! jumlah harga jual atau nilai ekspor! jumlah harga jual dari

barang yang dikenakan Pajak Penjualan

7/23/2019 pajak sap 6

9/37

6ntuk menghitung Penghasilan Kena Pajak dapat dirumuskan sebagai berikut :

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi ajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap! ditentukan

berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan! menagih! dan memelihara

penghasilan! termasuk :

$. Biaya yang se"ara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan usaha! seperti biaya

pembelian bahan! biaya perjalanan! biaya pengolahan limbah! premi asuransi! dll.

#. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas

pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih

dari $ tahun.

. 2uran kepada dana pension yang pendiriannya telah disahkan oleh enteri Keuangan.

+. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam

perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan! menagih! dan memelihara penghasilan.

,. Kerugian selisih kurs mata uang asing

-. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di 2ndonesia

?. Biaya beasiswa! magang! dan pelatihan.

9. Piutang yang nyata4nyata tidak dapat ditagih

@. umbangan dalam rangka penanggulangan ben"ana nasional yang ketentuannya diatur

dengan Peraturan Pemerintah.

$5. umbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di 2ndonesia yang

ketentuannya diaturt dengan Peraturan Pemerintah

$$. Biaya pembangunan infrasturkur so"ial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan

Pemerintah.

Penghasilan Kena Pajak (P orang pribadi)

Penghasilan netto > P8KP

(Penghasilan bruto > Biaya yang diperkenankan 66 PPh) > P8KP

Penghasilan Kena Pajak (P badan)

Penghasilan netto

Penghasilan bruto > Biaya yang diperkenankan 66 PPh

7/23/2019 pajak sap 6

10/37

$#. umbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

$. umbangan dalam rangka pembinaan olah raga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan

Pemerintah

$+. Kompensasi kerugian fis"al tahun sebelumnya (makasimal , tahun).

6ntuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi ajib Pajak dalam negeri dan Bentuk

6saha 8etap tidak boleh dikurangkan :

$. Pembagian laba dengan nama dan bentuk apapun seperti di'iden! termasuk di'iden yang

dibagikan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis! dan pembagian sisa hasil usaha

koperasi.

#. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham! sekutu!

atau anggota.

. Pembentukan atau pemupukan dana "adangan! ke"uali :

a. adangan piutang tak tertagih untuk usaha Bank dan badan usaha lain yang menyalurkan

kredit! sewa guna usaha dengan hak opsi! perusahaan pembiayaan konsumen! dan perusahaan

anjak piutang.

b. adangan untuk usaha asuransi termasuk "adangan bantuan so"ial yang dibentuk oleh Badan

Penyelenggara &aminan osial.

". adangan penjaminan untuk *embaga Penjamin impanan.d. adangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan.

e. adangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan.

f. adangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri! yang

ketentuan dan syarat4syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan enteri Keuangan.

+. Premi asuransi kesehatan! asuransi ke"elakaan! asuransi jiwa! asuransi dwiguna! dan asuransi

beasiswa yang dibayar oleh ajib Pajak orang pribadi! ke"uali jika dibayar oleh pemberi kerja

dan premi asuransi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi ajib Pajak yang bersangkutan.

,. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk

natura dan kenikmatan.

-. &umlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak

yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang

dilakukan.

?. 0arta yang dihibahkan! bantuan atau sumbangan! dan warisan! ke"uali :

umbangan yang diperbolehkan dikurangkan

Cakat yang diterima oleh badan amil 1akat atau lembaga amil 1akat yang dibentuk atau

disahkan oleh pemerintah.

7/23/2019 pajak sap 6

11/37

umbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di 2ndonesia!

yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

9. Pajak Penghasilan.

@. Biaya yang dibebankan atua dikeluarkan untuk kepentingan pribadi ajib Pajak atau orang yang

menjadi tanggungannya.

$5. 3aji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan! firma! atau perseroan komanditer yang

modalnya tidak terbagi atas saham.

$$. anksi administrasi berupa bunga! denda! dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang

berkenaan dengan pelaksanaan perundang4undangan di bidang perpajakan.

$#. Biaya4biaya untuk mendapatkan! menagih! dan memelihara penghasilan yang :

ikenakan PPh yang bersifat final

Bukan objek PPh$. Biaya4biaya untuk mendapatkan! menagih! dan memelihara penghasilan yang PPh4nya dihitung

dengan menggunakan 7orma Penghitungan Penghasilan 7etto.

. Perhitungan Pajak terutang

8arif PPh 6ntuk P Badan alam 7egeri dan B68 :

*apisan Penghasilan Kena Pajak 8arif Pajak sampai dengan =p ,5.555.555!55 (lima puluh juta

rupiah) $5; (sepuluh persen) di atas =p ,5.555.555!55 (lima puluh juta rupiah) s.d. =p

$55.555.555!55 (seratus juta rupiah) $,; (lima belas persen) di atas =p $55.555.555!55 (seratus juta

rupiah) 5; (tiga puluh persen).

PPh 8erutang dihitung dengan mengalikan tariff yang berlaku tersebut (8arif Pasal $?) dengan

Penghasilan Kena Pajak.

ontoh penghitungan pajak terutang untuk ajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap :

&umlah Penghasilan Kena Pajak =p. #,5.555.555!55

Pajak Penghasilan terutang :

$5; D =p ,5.555.555!55 =p. ,.555.555!55

$,; D =p ,5.555.555!55 =p. ?.,55.555!55

5; D =p $,5.555.555!55 =p. +,.555.555!55

(E)

=p. ,?.,55.555!55

7/23/2019 pajak sap 6

12/37

6ntuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal ? ayat ($) 66 PPh! jumlah

Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.

5.( Nor#a Per%i&ungan Peng%asilan Ne&o

asar 0ukumnya yaitu :

$. Pasal $+ 66 7omor - 8ahun #559 (berlaku sejak $ &anuari #55@) tentang perubahan

keempat atas 66 7omor ? 8ahun $@9 tentang Pajak Penghasilan

#. KFP4,-/P&/#555 (berlaku sejak tahun pajak #55$) tentang 7orma Penghitungan Penghasilan

7etto (7PP7) untuk ajib Pajak (P) yang dapat menghitung penghasilan neto dengan

menggunakan norma penghitungan

. PF=4+/P&/#55@ (berlaku sejak $ &anuari #55@) tentang petunjuk pelaksanaan pen"atatan bagi

P Arang Pribadi (AP)

Besarnya 7orma

$. 7orma yang digunakan adalah norma berdasarkan kota wilayah usaha

#. Yang dimaksud $5 ibukota propinsi: edan! &akarta! Palembang! Bandung! emarang!

urabaya! anado! akassar! enpasar! Pontianak.

. Kota propinsi lainnya adalah ibukota propinsi selain $5 yang disebutkan.

+. aerah lainnya adalah daerah selain yang dimaksud diatas.

Yang apat enggunakan 7orma Penghitungan adalah ajib Pajak Arang Pribadi yang memenuhi

syarat sebagai berikut :

Peredaran brutonya dalam $ tahun kurang dari =p. +.955.555.555!55 (empat miliar delapan ratus

juta rupiah) boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan 7orma Penghitungan

Penghasilan 7eto!

emberitahukan kepada irektur &enderal Pajak dalam jangka waktu (tiga) bulan pertama dari

tahun pajak yang bersangkutan (Pasal $+ ayat (#) 66 PPh).

enyelenggarakan pen"atatan Peredaran 6saha sesuai format *ampiran 2 PF=4+/P&/#55@.

8ahun Pajak adalah jangka waktu $ (satu) tahun kalender ke"uali bila P menggunakan tahun buku

yang tidak sama dengan tahun kalender. anksi enggunakan 7orma Penghitungan 8anpa

Pemberitahuan.

7/23/2019 pajak sap 6

13/37

Bagi yang tetap menggunakan 7orma padahal tidak menyampaikan urat Pemberitahuan Penggunaan

7orma dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar ,5; (lima puluh persen) dari Pajak

Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam tahun pajak yang bersangkutan. Pasal ayat #

KFP4,-/P&./#555

5.5 Peng%asilan Ne&o Karya)an yang &idak punya usa%a

Pen"atatan bagi P AP yang tidak melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas meliputi :

penghasilan bruto yang diterima yang merupakan objek pajak yang tidak dikenai pajak

bersifat final termasuk biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan! menagih! dan memelihara

penghasilan tersebut dan atauG

penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifatfinal.

Pen"atatan 0arta dan Kewajiban

ajib Pajak Arang Pribadi sebagai Pegawai! dimana dalam menghitung penghasilan 7eto terlebih

dahulu dikurangkan dengan Penghasilan 8idak Kena Pajak (P8KP). Penerapan P8KP ditentukan oleh

keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak! anggota keluarga yang menjadi

tanggungan sepenuhnyaH adalah anggota keluarga yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh

biaya hidupnya ditanggung oleh ajib Pajak.

5.* Meng%i&ung Pa'ak &er%u&ang+ kredi& pa'ak Pasal "1+ ""+ "$+ "( dan "5

a. Pa'ak Peng%asilan Pasal "1

1. Penger&ian

7/23/2019 pajak sap 6

14/37

4 Pegawai 8etapG Penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan (,; dari penghasilan bruto!

maksimum =p -.555.555!4 setahun atau =p ,55.555!4 (sebulan)G dikurangi iuran pensiun. 2uran

jaminan hari tua! dikurangi Penghasilan 8idak Kena Pajak (P8KP).

4 Penerima Pensiun BulananG Penghasilan bruto dikurangi biaya pensiun (,; dari penghasilan

bruto! maksimum =p #.+55.555!4 setahun atau =p #55.555!4 sebulan)G dikurangi P8KP.

4 Pegawai tidak tetap! pemagang! "alon pegawai : Penghasilan bruto dikurangi P8KP yang

diterima atau diperoleh untuk jumlah yang disetahunkan.

4 istributor ulti *e'el arketing/dire"t selling dan kegiatan sejenisG penghasilan bruto tiap

bulan dikurangi P8KP perbulan.

#. Penerima honorarium! uang saku! hadiah atau penghargaan! komisi! bea siswa! dan pembayaran

lain sebagai imbalan atas jasa dan kegiatan yang jumlahnya dihitung tidak atas dasar banyaknya

hari yang diperlukan untuk menyelesaikan jasa atau kegiatanG mantan pegawai yang menerima jasa

produksi! tantiem! gratifikasi! bonusG peserta program pensiun yang menarik dananya pada dana

pensiunG dikenakan tarif berdasarkan Pasal $? 6ndang4undang PPh dikalikan dengan penghasilan

bruto

. 8enaga

7/23/2019 pajak sap 6

15/37

4 #,; dari penghasilan bruto diatas =p. #55.555.555. Penghasilan bruto sampai dengan =p.

#,.555.555!4 dike"ualikan dari pemotongan pajak.

-. Pejabat 7egara! P7! anggota 872/PA*=2 yang menerima honorarium dan imbalan lain yang

sumber dananya berasal dari Keuangan 7egara atau Keuangan aerah dipotong PPh Ps. #$ dengan

tarif $,; dari penghasilan bruto dan bersifat final! ke"uali yang dibayarkan kepada P7 3ol. l2d

kebawah! anggota 872/PA*=2 Peltu kebawah/

7/23/2019 pajak sap 6

16/37

sebulan sebesar =p. #.555.555!4 dan membayar iuran pensiun sebesar =p. #,.555!4 sebulan. aefudin

menikah tetapi belum mempunyai anak (status K/5).

Peng%i&ungan PP% Ps. "1

Peng%i&ungan PP% Ps. "1 &eru&ang

3aji ebulan #.555.555

Pengh. bruto #.555.555

Pengurangan

Biaya &abatan: ,;D #.555.555 $55.555

2uran pensiun #,.555

8otal Pengurangan $#,.555

Pengh netto sebulan $.9?,.555

Pengh. 7etto setahun $# D $.9?,.555 ##.,55.555

P8KP setahun:

P sendiri $,.9+5.555

8ambahan P kawin $.#5.555

8otal P8KP $?.$-5.555

PKP setahun ,.+5.555

PPh Ps. #$ , ; D ,.+5.555 #-?.555

PPh Ps. #$ sebulan ##.#,5

". Peneri#a pensiun yang di0ayarkan secara 0ulanan

ontoh:

8eja status kawin dengan $ anak pegawai P8. ulia! pensiun tahun #55@. 8ahun #55@ 8eja menerima

pensiun sebulan =p. #.555.555!4

Peng%i&ungan PP% Ps. "1

Pensiun sebulan =p. #.555.555

Pengurangan

Biaya Pensiun ,; D #.555.555 =p. $55.555

Penghasilan 7etto sebulan =p. $.@55.555

Penghasilan 7etto setahun =p. ##.955.555

P8KP(K/$) =p. $9.+95.555

PKP =p. +.#5.555

PPh Ps. #$ setahun ,; D +.#5.555 =p. #$-.555

PPh Ps. #$ sebulan (=p. #$-.555: $#) =p. $9.555

7/23/2019 pajak sap 6

17/37

$. Pega)ai &e&ap #eneri#a 0onus+ gra&i-ikasi+ &an&ie#+,un'angan 2ari Raya a&au &a%un 0aru+

pre#i dan peng%asilan yang si-a&nya &idak &e&ap+ di0erikan sekali sa'a a&au sekali se&a%un.

ontoh :

2khsan

7/23/2019 pajak sap 6

18/37

7/23/2019 pajak sap 6

19/37

Penghasilan dikenakan pajak =p.+,.555.555!

PPh Pasal #$ terutang:

,; D =p. +,.555.555!55 =p. #.#,5.555!4

&umlah PPh Pasal #$ terutang =p. #.#,5.555!4

0. Pa'ak Peng%asilan Pasal ""

1. Pa'ak Peng%asilan 7PP%8 Pasal "" adala% PP% yang dipungu& ole%:

$. Bendaharawan Pemerintah Pusat/aerah! instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga4

lembaga negara lainnya! berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barangG

#. Badan4badan tertentu! baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di

bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

". ,ari- PP% Pasal ""

$.

7/23/2019 pajak sap 6

20/37

?.

7/23/2019 pajak sap 6

21/37

a. di'iden! sebagaimana dimaksud dalam Pasal +

7/23/2019 pajak sap 6

22/37

M &asa peran"ang alat4alat transportasi/kendaraanG

M &asa peran"ang iklan/logoG

M &asa peran"ang alat kemasan.

". &asa instalasi/pemasangan :

M &asa instalasi/pemasangan mesin dan jasa

instalasi/pemasangan peralatanG

M &asa instalasi/pemasangan listrik/telepon/air/gas/8N kabel.

d. &asa perawatan/pemeliharaan/perbaikan :

M &asa perawatan/pemeliharaan/perbaikan mesin dan jasaperawatan/pemeliharaan/perbaikan peralatanG

M &asa perawatan/pemeliharaan/perbaikan alat4alat

transportasi/kendaraanG

M &asa perawatan/pemeliharaan/perbaikan bangunan.

e. &asa kustodian/penyimpanan/penitipan! tidak termasuk sewa

gudang yang telah dikenakan PPh %inal berdasarkan PP 7omor

#@ 8ahun $@@-.

f. &asa di bidang perdagangan surat4surat berharga.

g. &asa pemanfaatan informasi di bidang teknologi! termasuk jasa

internet.

h. &asa telekomunikasi yang bukan untuk umum.

i. &asa akuntansi dan pembukuan.

j. &asa pengolahan/pembuangan limbah.

k. &asa penebangan hutan! termasuk land "learing.

l. &asa pengeboran (jasa drilling) di bidang penambangan minyak

gas dan bumi (migas)! ke"uali yang dilakukan oleh Bentuk

6saha 8etap.

m. &asa penunjang di bidang penambangan migas.

n. &asa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan

7/23/2019 pajak sap 6

23/37

selain migas.

o. &asa perantara.

p. &asa penilai.

O. &asa aktuaris.

r. &asa pengisian sulih suara (dubbing) dan/atau miDing film.

s. &asa maklon.

t. &asa rekruitmen/penyediaan tenaga kerja.

u. &asa sehubungan dengan software komputer! termasuk

perawatan/pemeliharaan dan perbaikan.

. #-!-?; dari jumlah bruto

tidak termasuk PP7

a. &asa peren"anaan konstruksi.

b. &asa pengawasan konstruksi

+. $!; dari jumlah bruto

tidak termasuk PP7

&asa pelaksanaan konstruksi

,. $5; dari jumlah bruto tidak

termasuk PP7

a. &asa pembasmian hama

b. &asa selain jasa4jasa tersebut di atas yang pembayarannya

dibebankan pada

7/23/2019 pajak sap 6

24/37

d. PA;AK PENG2A!LAN PA!AL "(

1. Penger&ian

Pajak penghasilan pasal #+ ialah Pajak penghasilan yang terutang ataudibayarkan di

luar negeri atas penghasilan yang di terima atau yang diperoleh dari luar negeri yang dapat di

kreditkan terhadap pajak penghasilan yang terhutang atas seluruh wajib pajak dalam negeri.

upaya tidak terjadi penghitungan ganda maka pajak tersebut dapat di kreditkan oleh

perusahaan dengan "ara:

$.enghitung batas aksimum pajak luar negeri

#.Pajak penghasilan yang di kreditkan dalam pajak tahun yang sama

=umus menghitung aksimum Pajak *uar 7egeri Penghasilan *uar 7egri J PP0 8erhutang 8otal

Penghasilan 7etto *7E7

ara enghitung kredit pajak luar negeri yaitu :

a. Pajak penghasilan yang dikenakan ialah pajak penghasilan pada tahun yang sama

b. enghitung batas maksimum kredit pajak luar negeri atau eksemi

". Bandingkan batas KP*7(aksimum Pajak *uar 7egeri)dengan pajak yang dipotong diluar

negeri dan PPh terutang pada tahun berjalan

d. Yang boleh menjadi kredit pajak adalah yang jumlahnya lebih ke"il kredit PPh #+ tidak boleh

melebihi &umlah PPh terhutang pada tahun berjalan

e. Bila ada kerugian luar negeri tidak boleh di kompensasikan dengan penghasilanyang diterima di

dalam negeri

Yang dimaksud dengan Pajak atas penghasilan yang terutang di luar negeri adalah pajak yang

berkenaan atas usaha atau pekerjaan di luar negeri! sedangkan yang dimaksud pajak atas

penghasilan yang dibayarkan di luar negeri adalah pajak atas penghasilan dari modal dan

penghasilan lainnya di luar negeri misalnya bunga!de'iden!royalty.

Pa'ak Peng%asilan 7PP%8 Pasal "5

Pengertian PPh Pasal #,

Pajak Penghasilan (disingkat PPh) dikenakan terhadap ajib Pajak dalam satu periodetertentu yang dinamakan tahun pajak. Berdasarkan hal ini! maka perhitungan dan penghitungan PPh

http://ekharock23.blogspot.com/2008/12/pajak-penghasilan-pasal-24_03.htmlhttp://pajakpenghasilanpasal212223242526.blogspot.com/2011/05/ppn-pasal-21-22-23-24-25-26.htmlhttp://ekharock23.blogspot.com/2008/12/pajak-penghasilan-pasal-24_03.htmlhttp://pajakpenghasilanpasal212223242526.blogspot.com/2011/05/ppn-pasal-21-22-23-24-25-26.html

7/23/2019 pajak sap 6

25/37

dilakukan setahun sekali yang dituangkan dalam P8 8ahunan. 7ah! karena penghitungan PPh

dilakukan setahun sekali! maka penghitungan ini harus dilakukan setelah satu tahun tersebut berakhir

agar semua data penghasilan dalam satu tahun sudah diketahui. 6ntuk perusahaan! tentu saja data

penghasilan ini harus menunggu laporan keuangan selesai dibuat.

engan "ara seperti itu tentu saja jumlah PPh terutang yang wajib dibayar baru dapat diketahui ketika

suatu tahun pajak telah berakhir.

7/23/2019 pajak sap 6

26/37

Pajak Penghasilan Pasal #, untuk bulan4bulan sebelum batas waktu penyampaian P8

8ahunan adalah sama besarnya dengan Pajak Penghasilan Pasal #, bulan terakhir tahun pajak yang

lalu.

7/23/2019 pajak sap 6

27/37

Penger&ian Pa'ak Peng%asilan Pasal "*

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal #- adalah PPh yang dikenakan/ dipotong atas penghasilan

yang bersumberdari 2ndonesia yang diterima atau diperoleh ajib Pajak(P) luar negeri selain

bentuk usaha tetap (B68) di2ndonesia.

Pe#o&ong PP% Pasal "*

4 Badan PemerintahG

4 ubjek Pajak dalam negeriG

4 Penyelenggara KegiatanG

4 B68G

4 Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya selainB68 di 2ndonesia.

,ari- dan O0'ek PP% Pasal "*

$. #5; (final) dari jumlah penghasilan bruto yangditerima atau diperoleh ajib Pajak *uar 7egeri

berupa :

a. di'iden

b. bunga! premium! diskonto! premi swap!dan imbalan sehubungan dengan jaminan

pengembalian hutangG". royalti! sewa! dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan hartaG

d. imbalan sehubungan dengan jasa! pekerjaan! dan kegiatanG

e. hadiah dan penghargaan

f. pensiun dan pembayaran berkala lainnya.

#. #5; (final) dari perkiraan penghasilan neto berupa :

a. penghasilan dari penjualan harta di 2ndonesiaG

b. premi asuransi! premi reasuransi yang dibayarkan langsung maupun melalui pialang kepada

perusahaan asuransi di luar negeri.

. #5; (final) dari Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu B68 di 2ndonesia!

ke"uali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di 2ndonesia.

+. 8arif berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (PB) antara 2ndonesia dengan

negara pihak pada persetujuan.

!aa& ,eru&ang+ ara Pe#o&ongan+ Penye&oran+ dan !P, Masa PP% Pasal "*

$. PPh pasal #- terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terutangnya

penghasilan! tergantung yang mana terjadi lebih dahulu.

7/23/2019 pajak sap 6

28/37

#. Pemotong PPh pasal #- wajib membuat bukti pemotongan PPh pasal #- rangkap :

4 lembar pertama untuk ajib Pajak luar negeriG

4 lembar kedua untuk Kantor Pelayanan PajakG

4 lembar ketiga untuk arsip Pemotong.

. PPh pasal #- wajib disetorkan ke bank Persepsi atau Kantor Pos dengan menggunakan urat

etoran Pajak (P)! paling lambat tanggal $5 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat

terutangnya pajak.

+. P8 asa PPh Pasal #-! dengan dilampiri P lembar kedua! bukti pemotongan lembar kedua dan

daftar bukti pemotongan disampaikan ke KPP setempat paling lambat #5 hari setelah asa Pajak

berakhir.

on&o%

Pemotongan PPh Pasal #- dilakukan tanggal #+ ei #55$! penyetoran paling lambat tanggal $5

&uni #55$G dan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak paling lambat tanggal #5 &uni #55$.

Pengecualian

$. B68 dike"ualikan dari pemotongan PPh Pasal #- apabila Penghasilan Kena Pajak sesudah

dikurangi Pajak Penghasilan dari B68 ditanamkan kembali di 2ndonesia dengan syarat:

a. dilakukan dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang didirikan dan berkedudukan

di 2ndonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri! danG

b. dilakukan dalam tahun berjalan atau selambatlambatnya tahun pajak berikutnya dari tahun

pajak diterima atau diperoleh penghasilan tersebutG

c. tidak melakukan pengalihan atas penanaman kembali tersebut sekurang4kurangnya dalam

waktu # (dua) tahun sesudah perusahaan tempat penanaman dilakukan! mulai berproduksi

komersil.

#. Badan4badan 2nternasional yang ditetapkan oleh enteri Keuangan

5.4 Meng%i&ung PP% yang #asi% %arus di0ayar 7Pasal "6

7/23/2019 pajak sap 6

29/37

Pajak!maka akan timbul lebih bayar pajak dan lebih bayar pajak ini disebut sebagai Pajak

Penghasila pasal #9

7/23/2019 pajak sap 6

30/37

merupakan angsuran pajak yang boleh dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang

untuk tahun pajak yang bersangkutan! ke"uali untuk penghasilan yang pengenaan pajaknya

bersifat final.

#. Pelunasan Pajak Penghasilan pada akhir tahun pajak.

Pelunasan Pajak Penghasilan pada akhir tahun pajak dilakukan melalui mekanisme

penyampaian urat Pemberitahuan 8ahunan yang merupakan penghitungan Pajak Penghasilan

yang terutang! yang telah dipotong/dipungut oleh pihak lain maupun yang telah dibayar

sendiri! dan jumlah Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar untuk 8ahun Pajak yang

bersangkutan.

Pelunasan pajak dalam tahun berjalan atau angsuran pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib

pajak merupakan pelunasan atau pembayaran atas perkiraan Pajak Penghasilan yang akan

terutang dalam suatu tahun pajak. Ketentuan mengenai angsuran Pajak Penghasilan diatur

dalam Pasal #, 66 PPh.. e"ara umum PPh Pasal #, yang harus dibayar sendiri oleh P

Badan dapat dihitung sebagai berikut :

Peng%i&ungan PP% Pasal "5 un&uk Kondisi3Kondisi ,er&en&u

Ketentuan penghitungan PPh Pasal #, dapat berbeda dari penghitungan PPh Pasal #, se"ara umum.

Perbedaan penghitungan terjadi apabila perusahaan dihadapkan pada kondisi4kondisi tertentu! antara

lain :

$. PPh Pasal #, untuk bulan4bulan sebelum batas waktu penyampaian P8 8ahunan

Besarnya anggsuran yang harus dibayar untuk bulan4bulan sebelum batas waktu penyampaian

P8 8ahunan PPh adalah sama dengan angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak

yang lalu.

#. alam tahun pajak berjalan P menerima urat Ketetapan Pajak (KP)

7/23/2019 pajak sap 6

31/37

7/23/2019 pajak sap 6

32/37

7/23/2019 pajak sap 6

33/37

7/23/2019 pajak sap 6

34/37

o P dapat mengajukan permohonan tersebut! saat telah (tiga) bulan atau lebih

berjalannya satu tahun pajakG

o P dapat memperlihatkan bahwa PPh yang terutang pada tahun pajak tersebut

kurang dari ?,; dari dasar penghitungan PPh Pasal #,G

o P dapat mengajukan permohonan se"ara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan

Pajak tempat ajib Pajak 8erdaftar.

o P harus menyertakan penghitungan besarnya PPh yang akan terutang (berdasarkan

perkiraan penghasilan yang akan diterima atau diperoleh! serta besarnya PPh Pasal #,

untuk bulan4bulan yang tersisa dari tahun pajak yang bersangkutan.

o Bila dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan

tersebut! Kepala KPP tidak memberikan keputusan! maka permohonan P tersebut

dianggap diterima.

o Bila permohonan tersebut dikabulkan maka P dapat melakukan pembayaran PPh

Pasal #, sesuai dengan penghitungannya.

eperti yang telah disebutkan sebelumnya! jika dalam tahun pajak berjalan P mengalami

peningkatan usaha! dan diperkirakan PPh yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut lebih

dari $,5; (serta lima puluh persen) dari dasar penghitungan PPh Pasal #,. Besarnya PPh

Pasal #, untuk bulan4bulan yang tersisa dari tahun pajak tersebut! harus dihitung kembali oleh

P atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak dimana P terdaftar.

Peng%i&ungan PP% Pasal "5 un&uk :P ,er&en&u

eperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa angsuran dalam tahun berjalan dihitung

berdasarkan P8 8ahunan PPh tahun lalu.

7/23/2019 pajak sap 6

35/37

#. ajib Pajak bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi:

. P B67 Q B6

a. P B67 Q B6 setelah =en"ana Kerja dan

7/23/2019 pajak sap 6

36/37

Berlaku pada tahun #5$5 #,;

6ntuk P Badan masuk bursa diberikatn tarif ,; lebih rendah dari tarif yang berlaku! sesuai

dengan ketentuan serta syarat yang berlaku

;a&u% ,e#po Pe#0ayaran dan Pelaporan PP% Pasal "5

,a&a cara pe#0ayaran dan pelaporan Pa'ak Peng%asilan Pasal "5

Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan urat etoran Pajak (P) atau sarana lain

yang dipersamakan dengan P. P dijadikan bukti pembayaran apabila telah di'alidasi dengan

7omor 8ransaksi Penerimaan 7egara (78P7). 78P7 itu sendiri merupakan nomor yang tertera pada

bukti penerimaan negara yang diterbitkan melalui odul Penerimaan 7egara (P7).

urat Pemberitahuan asa PPh Pasal #, dianggap telah disampaikan ke Kantor Pelayanan

Pajak sesuai dengan tanggal 'alidasi yang ter"antum pada P.

7/23/2019 pajak sap 6

37/37