kelompok 2 - akuntansi aset tetap

7/21/2019 Kelompok 2 - Akuntansi Aset Tetap

1/32

AKUNTANSI ASET TETAP

7B STAR

Nama NPM

Agus Tubels N 144060006321Akbar Ganiardhi 144060006322

Bayu Cahyono P 144060006324

Fadel Khalif M 144060006330

Hidayah Widyaningrum 144060006332

Sari Hanifah 144060006351

SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA

TANGERANG SELATAN

2015


2/32

1

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ............................................................................................................... 1

BAB I PENDAHULUAN .............................................................................................. 2

A. Latar Belakang.............................................................................................. 2

B. Maksud dan Tujuan Penulisan...................................................................... 2

C. Ruang Lingkup Pembahasan........................................................................ 2

BAB II PEMBAHASAN ............................................................................................... 3

A. DEFINISI DAN KLASIFIKASI........................................................................ 3

1. Definisi Aset Tetap..................................................................................... 3

2. Klasifikasi Aset Tetap................................................................................. 4

B. Pengakuan dan Pengukuran Aset Tetap ...................................................... 6

1. Pengakuan Aset Tetap .............................................................................. 6

2. Pengukuran Aset Tetap ............................................................................. 7

a. Komponen Biaya........................................................................................ 7

b. Konstruksi dalam Pengerjaan.................................................................... 9

c. Pertukaran Aset ......................................................................................... 9

C. Pengeluaran Setelah Perolehan Awal Aset Tetap dan Renovasi.................. 9

1. Pengeluaran Setelah Perolehan Awal Aset Tetap ..................................... 9

2. Renovasi Aset Tetap................................................................................ 11

D. Akuntansi Penyusutan ................................................................................ 13

1. Pengertian ............................................................................................... 13

2. Metode..................................................................................................... 14

3. Pencatatan............................................................................................... 14

E. Penghentian / Penghapusan Aset Tetap..................................................... 14

1. Penghentian Penggunaan Aset Tetap ..................................................... 14

2. Pelepasan Aset Tetap.............................................................................. 15

3. Aset Tetap Hilang .................................................................................... 17

BAB III KESIMPULAN.............................................................................................. 18

Daftar Pustaka ......................................................................................................... 19

LAMPIRAN................................................................................................................. 1


3/32

2

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual sudah mulai

diwacanakan sejak tahun 2003. Namun Peraturan mengenai SAP akrual baru diterbitkan

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Penerapan SAP Berbasis Akrual dapat dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP

Berbasis Kas Menuju Akrual menjadi penerapan SAP Berbasis Akrual. Ketentuan lebih

lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap pada pemerintah pusat

diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Sedangkan ketentuan lebih lanjut mengenai

penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap pada pemerintah daerah diatur dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Aset tetap tidak akan lepas dalam pembuatan laporan keuangan pemerintah. Sehingga

penyajian aset tetap telah diatur PP 71 tahun 2010. Secara khusus, aset tetap diatur dalam

lampiran PP 71 Tahun 2010 pada Lampiran PSAP 07 tentang akuntansi aset tetap.

B. Maksud dan Tujuan Penulisan

Maksud dari penulisan makalah ini agar pembaca dapat mengetahui dan memahami

perlakuan akuntansi basis akrual pada aset tetap pemerintah. Dalam makalah juga akan

diuraikan beberapa contoh pembahasan sesuai basis akrual (PP 71 Tahun 2010).

C. Ruang Lingkup Pembahasan

Dengan diterapkannya SAP berbasis Akrual PP 71 Tahun 2010, akan berpengaruh

terhadap penyajian aset tetap pemerintah. Oleh karena itu, akan dibahas lebih lanjut

tentang pengaruh SAP berbasis akrual terhadap penyajian aset tetap pemerintah, baik

dalam pemerintahan pusat maupun daerah.


4/32

3

BAB II

PEMBAHASAN

A. DEFINISI DAN KLASIFIKASI

1. Definisi Aset Tetap

Berdasarkan PP 71 Tahun 2010 tentang SAP Akrual, aset tetap adalah aset berwujud

yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau

dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh

masyarakat umum. Seringkali aset tetap merupakan bagian utama aset pemerintah

karena aset tetap merupakan aset yang ditujukan untuk operasional pemerintah,

sehingga tidak heran penyajian Aset Tetap dalam Neraca bernilai signifikan. Adapun

Aset Tetap Pemerintah mencakup:

a. Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas

lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor;

b. Hak atas tanah.

Perlu diperhatikan pula bahwa aset yang dikuasai pemerintah untuk dikonsumsi

tidaklah termasuk ke dalam Aset Tetap. Selain itu terdapat beberapa hal yang

dikecualikan dari aset tetap yaitu:

a. Hutan dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (regenerative natural

resources); dan

b. Kuasa pertambangan, eksplorasi dan penggalian mineral, minyak, gas

alam, dan sumber daya alam serupa yang tidak dapat diperbaharui (non-

regenerative natural resources).

Hal- hal diatas mengatur mengenai Konsep akuntansi aset tetap. Adapun teknis

pengelolaannya diatur dalam pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah. Aturan yang

terkait pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah yang terbaru adalah Peraturan

Pemerintah No. 27 Tahun 2014. Didalamnya diatur mengenai teknis pengelolaan

Barang Milik Negara/ Daerah. Namun makalah ini terbatas hanya pada perlakuan

akuntansi terhadap aset tetap.


5/32

4

2. Klasifikasi Aset Tetap

Aset Tetap dikelompokkan berdasarkan klasifikasi berikut:

a. Tanah;

Merupakan tanah yang dimaksudkan untuk dipakai dalam kegiatanoperasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. tanah dapat

diklasifikasikan lebih lanjut menjadi dua kelompok besar, yaitu (i) tanah

untuk gedung dan bangunan, dan (ii) tanah untuk bukan gedung dan

bangunan, seperti tanah untuk jalan, irigasi, jaringan, tanah lapangan, tanah

hutan, tanah untuk pertanian, dan tanah untuk perkebunan. Pengklasifikasian

tanah ini bukan keharusan, tetapi tergantung pada kebutuhan rincian informasi

yang diperlukan oleh entitas bersangkutan.

b. Peralatandan Mesin;

Merupakan mesin- mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris

kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya

lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai. Peralatan dan Mesin dapat

diklasifikasikan sesuai dengan jenisnya, seperti alat perkantoran, komputer,

alat angkutan (darat, air, dan udara), alat komunikasi, alat kedokteran, alat-

alat berat, alat bengkel, alat olah raga, dan rambu-rambu.

c. Gedungdan Bangunan;

Merupakan gedung dan bangunan yang dimaksudkan untuk dipakai dalam

kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Gedung dan

bangunan ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan

gedung dan bangunan yang ada di atasnya. Tanah ang diperoleh untuk

keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok Tanah. Gedung dan

Bangunan dapat diklasifikasikan menurut jenisnya, seperti gedung

perkantoran, rumah dinas, bangunan tempat ibadah, menara,

monumen/bangunan bersejarah, gudang, gedung museum.

d. Jalan,Irigasi, dan Jaringan;

Merupakan jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah

dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Jalan, irigasi,

dan jaringan ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan

jalan, irigasi dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud

dimasukkan dalam kelompok Tanah. Sesuai dengan kebutuhan entitas, aset


6/32

5

tetap ini dapat diklasifikasikan lebih lanjut menjadi misalnya jalan, jembatan,

waduk, saluran irigasi, instalasi distribusi air, instalasi pembangkit listrik,

instalasi distribusi listrik, saluran transmisi gas, instalasi distribusi gas,

jaringan telepon, dan sebagainya.

e. AsetTetapLainnya;

Merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan kedalam kelompok

aset tetap diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk operasional

pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Aset yang termasuk dalam

klasifikasi Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non

buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga, hewan, ikan, dan

tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap-

Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya

partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.

f. Konstruksidalam Pengerjaan.

Merupakan aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada

tanggal pelaporan keuangan belum selesai seluruhnya. Kontrak konstruksi

dapat meliputi:

1) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan

perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;

2) kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;

3) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan

pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan

value engineering; dan

4) kontrak untuk membongkar/menghancurkan atau merestorasi aset dan

restorasi lingkungan setelah penghancuran aset.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa aset tetap yang tidak memenuhi kriteria untuk

operasional pemerintah dan tidak memenuhi definisi aset tetap harus disajikan

dalam pos aset lainnya sesuai nilai tercatatnya.


7/32

6

B. Pengakuan dan Pengukuran Aset Tetap

1. Pengakuan Aset Tetap

Basis akrual pada Akuntansi Pemerintah menurut PP Nomor 71 Tahun 2010

mengakui aset tetap pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan

nilainya dapat diukur secara andal dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

a) Berwujud

b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan

c) Biaya Perolehan aset dapat diukur secara andal

d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas

e) Diperoleh untuk dibangun dengan maksud untuk digunakan

Penentuan suatu aset tetap mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dilakukan

entitas dengan menilai manfaat masa depan baik secara langsung maupun tidak

langsung yang dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi

pemerintah yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut bagi kegiatan operasional

pemerintah selama lebih dari satu periode anggaran. Manfaat ekonomi tersebut dapat

dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima resik terkait

pemanfaatan aset tetap tersebut. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat

dan resik telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, Perolehan aset tetap

tidak dapat diakui. Dengan demikian, pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap

telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya

berpindah.

Pengakuan aset dilakukan secara andal melalui:

a) apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau

penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan

kendaraan bermotor, atau;

b) bila aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih

adanya suatu proses administrasi yang diharuskan maka aset tetap dapat diakui

pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah,

misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat atas nama pemilik

sebelumnya.

Namun dalam praktiknya di lingkungan pemerintahan, aset tetap diakui ketika berita

acara penerimaan barang atau penyelesaian pekerjaan telah ditandatangani oleh pihakyang terkait.


8/32

7

2. Pengukuran Aset Tetap

Pengukuran awal aset tetap dapat dilakukan melalui dua cara sebagai berikut:

Historical Cost

Pengakuan aset tetap menggunakan biaya perolehan apabila aset tetap tersebutdiperoleh dengan cara jual beli dengan pihak ketiga. Biaya yang dimasukkan ke

dalam nilai aset adalah komponen biaya perolehan aset tetap. Biaya perolehan

tersebut terdiri dari harga beli, pajak yang tidak dapat direstitusikan, dan setiap

biaya yang dapat diatribusikan ke aset tersebut untuk membuat aset dalam kondisi

siap digunakan. Contoh biaya yang dapat diatribusikan diantaranya sebagai

berikut:

1) Biaya persiapan tempat.

2) Biaya pengiriman awal.

3) Biaya pemasangan.

4) Biaya profesional.

5) Biaya Konstruksi.

Fair Value

Pengakuan aset tetap menggunakan biaya wajar pada saat perolehan digunakan

apabila informasi mengenai biaya perolehan tidak tersedia. Pengukuran ini

digunakan pada aset tetap yang diperoleh tidak melalui jual-beli ataupun

dibangun sendiri. Contohnya adalah aset tetap dari donasi, pertukaran, sitaan,

rampasan, dan lain-lain. Selain itu, pengukuran menggunakan nilai wajar

dilakukan pada aset tetap pada saat penyusunan neraca awal entitas tersebut.

Pengukuran aset tetap yang dibangun secara swakelola dilakukan dengan

mengkapitalisasi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak

langsung seperti biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik,

sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi karena pembangunan aset

tetap tersebut.

a. Komponen Biaya

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, biaya perolehan aset tetap adalah biaya

perolehan yang meliputi harga beli dan biaya lainnya yang relevan dan dijelaskan

mengenai klasifikasi aset tetap.

Berikut adalah perincian mengenai biaya perolehan untuk setiap kategori

klasifikasi aset tetap:


9/32

8

1) Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan

mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang

dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran,

penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan maupun yang masih harus

dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai

bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua

tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

2) Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran

yang telah dan yang masih harus dilakukan untuk memperoleh peralatan dan

mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga

pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya

untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut

siap digunakan.

3) Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang

dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh gedung

dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga

pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris,

dan pajak.

4) Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya

yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh jalan,

irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan

atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan,

irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

5) Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang

dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh aset

tersebut sampai siap pakai.

6) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu

komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan

secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi

kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi

serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu

untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

7) Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan

menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.


10/32

9

8) Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

b. Konstruksi dalam Pengerjaan

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi atau melewati satu

periode anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan

dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset

tersebut selesai dan siap dipakai.

c. Pertukaran Aset

Aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran diukur berdasarkan sifat dari

pertukaran aset tersebut. Bila aset tetap ditukar dengan aset tetap yang tidak

serupa atau aset lainnya, maka biaya diukur berdasarkan nilai wajar aset yang

diperoleh yaitu nilai yang setara dengan nilai tercatat aset yang dilepas dan kas

atau setara kas dan kewajiban lain yang diserahkan atau diterima. Suatu aset

tetap juga dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa dan

memiliki manfaat yang serupa dan nilai wajar yang serupa. Dalam keadaan

tersebut biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat atas aset

yang dilepaskan. Nilai wajar aset yang diterima tersebut dapat memberikan

bukti adanya suatu penurunan nilai dari aset yang dilepas. Dalam kondisiseperti ini, aset yang dilepas harus diturunkan terlebih dahulu nilai bukunya,

sehingga nilai atas aset baru yang diterima dinilai sebagai nilai aset tetap lama

yang sudah diturunkan nilainya tersebut. Terdapatnya aset lain dalam

pertukaran tersebut, misalnya kas atau kewajiban, mengindikasikan bahwa pos

yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

C. Pengeluaran Setelah Perolehan Awal Aset Tetap dan Renovasi

1. Pengeluaran Setelah Perolehan Awal Aset Tetap

a. Definisi Pengeluaran Setelah Perolehan Awal Aset Tetap

Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap dapat berupa biaya pemeliharaan,

biaya rehabilitasi, ataupun biaya renovasi. Pengeluaran yang dapat

memperpanjang masa manfaat atau meningkatkan kapasitas/mutu/kinerja aset

disebut pengeluaran modal (capital expenditure), sedangkan pengeluaran yang


11/32

10

hanya dimaksudkan untuk mempertahankan kondisi aset tetap seperti pengeluaran

untuk pemeliharaan, disebut pengeluaran pendapatan (revenue expenditure).

Perbedaan antara keduanya selain dilihat dari penambahan manfaat aset, juga

dapat dilihat dari besarnya jumlah pengeluaran setelah perolehan aset tersebut.

Untuk itu pemerintah perlu menentukan besarnya biaya/pengeluaran untuk

perolehan aset yang disebut capitalization threshold (nilai satuan minimum

kapitalisasi aset tetap).

b. Pengakuan Pengeluaran Setelah Perolehan Awal

Pengeluaran setelah perolehan awal dapat diakui sebagai pengeluaran modal

(capital expenditure) atau sebagai pengeluaran pendapatan (revenue expenditure).

Kapitalisasi setelah perolehan awal aset tetap dilakukan terhadap biaya-biaya lain

yang dikeluarkan setelah pengadaan awal yang dapat memperpanjang masa

manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang

akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau

peningkatan kinerja.

Sebaliknya, pengeluaran-pengeluaran yang tidak memperpanjang masa manfaat

atau yang kemungkinan besar tidak memberi manfaat ekonomik di masa yang

akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, ataupeningkatan kinerja diperlakukan sebagai beban (expense / revenue expenditure).

c. Pengukuran Pengeluaran Setelah Perolehan Awal

Pengeluaran-pengeluaran yang dikapitalisasi diukur sebesar jumlah biaya yang

dikeluarkan dalam rangka memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan

besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk

peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja aset yang

bersangkutan. Pengeluaran yang dikapitalisasi dapat berupa pengembangan dan

penggantian utama. Pengembangan ini maksudnya adalah peningkatan aset tetap

karena meningkatnya manfaat aset tetap tersebut. Biaya pengembangan ini akan

menambah harga perolehan aset tetap yang bersangkutan. Sedangkan penggantian

utama adalah memperbaharui bagian aset tetap, di mana biaya penggantian utama

ini akan dikapitalisasi dengan cara mengurangi nilai bagian yang diganti dari

harga aset tetap yang semula dan menambahkan biaya penggantian.


12/32

11

Dalam proses kapitalisasi biaya pada aset tetap diterapkan kebijakan mengenai

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap (capitalization threshold) yang

mengatur batas minimum pengeluaran yang dapat ditambahkan ke dalam nilai

tercatat aset tetap. Aset tetap yang nilai perolehannya di bawah Nilai Satuan

Minimum Kapitalisasi Aset Tetap tersebut diakui sebagai beban pada LO

sehingga tidak disajikan dalam neraca (on face). Transaksi tersebut diungkapkan

pada Catatan atas Laporan Keuangan dan dicatat pada Laporan Barang Milik

Negara/Laporan Barang Milik Negara/Daerah.

2. Renovasi Aset Tetap

Suatu satuan kerja (pada K/L atau SKPD) dapat melakukan perbaikan/renovasi aset

tetap yang dimiliki dan/atau dikuasainya. Renovasi dapat dilakukan terhadap semua

barang milik dalam kelompok aset tetap, namun demikian renovasi terhadap akun

tanah dan akun aset tetap lainnya jarang ditemukan. Apabila aset tetap yang dimiliki

dan/atau dikuasai suatu K/L atau SKPD direnovasi dan memenuhi kriteria kapitalisasi

aset tetap, maka renovasi tersebut umumnya dicatat dengan menambah nilai perolehan

aset tetap yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan paragraf 49 PSAP 07, yaitu:

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat

atau yang kemungki nan besar memberi manf aat ekonomi di m asa yang akan datang dalam

bentuk kapasitas, mutu produksi, atau penin gkatan standar kinerja, harus ditambahkan

pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Namun demikian, dalam hal aset tetap yang direnovasi tersebut memenuhi kriteria

kapitalisasi dan bukan milik suatu satker atau SKPD, maka renovasi tersebut dicatat

sebagai aset tetap lainnya. Biaya yang dikeluarkan untuk melakukan renovasi

umumnya adalah belanja modal aset terkait. Biaya perawatan sehari-hari untuk

mempertahankan suatu aset tetap dalam kondisi normalnya, termasuk di dalamnya

pengeluaran untuk suku cadang, merupakan pengeluaran yang substansinya adalah

kegiatan pemeliharaan dan tidak dikapitalisasi meskipun nilainya signifikan (Buletin

Teknis No. 04).

Berdasarkan obyeknya, renovasi aset tetap di lingkungan satuan kerja K/L atau SKPD

dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu 1) Renovasi aset tetap milik sendiri; 2)

Renovasi aset tetap bukan milik-dalam lingkup entitas pelaporan; dan 3) Renovasi

aset tetap bukan milik-diluar lingkup entitas pelaporan.


13/32

12

a. Renovasi Aset Tetap Milik Sendiri

Renovasi aset tetap milik sendiri merupakan perbaikan aset tetap dilingkungan

satuan kerja pada K/L atau SKPD yang memenuhi syarat kapitalisasi. Renovasi

semacam ini akan dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait.

Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai

dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahterimakan,

maka akan dicatat sebagai KDP.

b. Renovasi Aset Tetap Bukan Milik-Dalam Lingkup Entitas Pelaporan

Renovasi aset tetap dalam lingkup ini mencakup perbaikan aset tetap bukan milik

suatu satuan kerja atau SKPD yang memenuhi syarat kapitalisasi namun masih

dalam satu entitas pelaporan. Lingkup renovasi jenis ini meliputi:

a) Renovasi aset tetap milik satuan kerja lain dalam satu K/L;

b) Renovasi aset tetap milik satuan kerja K/L lain;

c) Renovasi aset tetap milik UPTD lain dalam satu SKPD; dan

d) Renovasi aset tetap milik SKPD lain.

Renovasi semacam ini, pada satuan kerja yang melakukan renovasi tidak dicatat

sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait karena kepemilikan aset tetap

tersebut ada pada pihak lain. Renovasi tersebut apabila telah selesai dilakukan

sebelum tanggal pelaporan akan dibukukan sebagai aset tetap lainnya-aset

renovasi dan disajikan di neraca sebagai kelompok aset tetap. Apabila sampai

dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah

selesai pengerjaannya namun belum diserahterimakan, maka akan dicatat sebagai

konstruksi dalam pengerjaan.

Pada akhir tahun anggaran, aset renovasi ini seyogyanya diserahkan pada pemilik.

Mekanisme penyerahannya mengikuti peraturan yang berlaku. Jika dokumen

sumber penyerahan tersebut (sebagaiman dijelaskan pada bab terdahulu) telah

diterbitkan maka aset tetap renovasi tersebut dikeluarkan dari neraca dan satuan

kerja K/L atau SKPD pemilik akan mencatat dan menambahkannya sebagai aset

tetap terkait. Namun apabila sampai dengan akhir periode pelaporan aset renovasi

ini belum juga diserahkan, maka K/L atau SKPD yang melakukan renovasi

terhadap aset tersebut tetap akan mencatat sebagai Aset Tetap Lainnya-Aset

Renovasi.


14/32

13

c. Renovasi Aset Tetap Bukan Milik-Diluar Entitas Pelaporan

Renovasi aset tetap dalam lingkup ini mencakup perbaikan aset tetap bukan milik

suatu satuan kerja K/L atau SKPD, di luar entitas pelaporan yang memenuhi

syarat kapitalisasi. Lingkup renovasi jenis ini meliputi:

a) Renovasi aset tetap milik pemerintah lainnya; dan

b) Renovasi aset tetap milik pihak lain, selain pemerintah (swasta, BUMN/D,

yayasan, dan lain-lain).

Renovasi semacam ini, pengakuan dan pelaporannya serupa dengan renovasi aset

bukan milik-dalam lingkup entitas pelaporan sebagaiman butir 2 di atas, yaitu

bahwa pada satuan kerja yang melakukan renovasi tidak dicatat sebagai

penambah nilai perolehan aset tetap terkait karena kepemilikan aset tetap tersebut

ada pada pihak lain. Apabila renovasi aset tersebut telah selesai dilakukan

sebelum tanggal pelaporan, maka transaksi renovasi akan dibukukan sebagai aset

tetap lainnya-aset renovasi dan disajikan di neraca sebagai kelompok aset tetap.

Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai

dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahterimakan,

maka akan dicatat sebagai KDP.

Pada akhir masa perjanjian pinjam pakai atau sewa, aset renovasi ini seyogyanya

diserahkan pada pemilik. Mekanisme penyerahannya mengikuti peraturan yang

berlaku. Jika dokumen sumber penyerahan tersebut (sebagaiman dijelaskan pada

bab terdahulu) telah diterbitkan maka aset tetap renovasi tersebut dikeluarkan dari

neraca dan satuan kerja K/L atau SKPD pemilik akan mencatat dan

menambahkannya sebagai aset tetap terkait.

D. Akuntansi Penyusutan

1. Pengertian

Menurut PSAP 07 tentang Aset Tetap, penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas

nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat

aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui

sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam

laporan operasional.


15/32

14

Aset yang digunakan pemerintah memiliki masa manfaat dan kapasitas yang terbatas,

sehingga perlu dilakukan penyusutan. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan,

seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Masa manfaat aset tetap yang disusutkan ditinjau secara periodik dan jika terdapat

perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, dapat dilakukan penyesuaian.

2. Metode

Metode dalam penyusutan menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa

(service potential) yang akan mengalir ke pemerintah. Metode penyusutan yang dapat

dipergunakan antara lain:

a) Metode garis lurus (straight line method); atau

b) Metode saldo menurun ganda (double declining balance method)

c) Metode unit produksi (unit of production method)

Entitas pelaporan menggunakan metode penyusutan untuk jenis aset tetap tertentu

secara konsisten dan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang telah diatur.

3. Pencatatan

Pencatatan penyusutan dilakukan dengan mencatat beban penyusutan pada di debet

dan akumulasi penyusutan di kredit. Beban penyusutan akan muncul dalam laporan

operasional, sedangkan akumulasi penyusutan akan muncul dalam neraca. Jika di

dalam pemerintahan daerah, maka SKPD akan mencatat penyusutan sebagai jurnal

penyesuaian, dan tidak dilakukan pencatatan pada PPKD. Dan akan ditutup dalam

jurnal penutup.

E. Penghentian / Penghapusan Aset Tetap

1. Penghentian Penggunaan Aset Tetap

Aset Tetap diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam mendukung kegiatan

operasional pemerintah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Namun

demikian, pada saatnya suatu aset tetap dapat dihentikan dari penggunaannya.Apabila

suatu aset tetap tidak dapat digunakan karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai

dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai


16/32

15

dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir,

maka aset tetap tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan,

sehingga penggunaannya harus dihentikan.

Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah, dengan kata

lain dihentikan dari penggunaan aktif, maka tidak memenuhi kriteria dan tidak dapat

dikelompokkan sebagai aset tetap. Hal ini sesuai dengan PSAP 07 Paragraf 79 yang

menyatakan bahwa:

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset

tetap dan har us dipin dahkan ke pos aset lai nnya sesuai dengan n il ai tercatatnya.

Pada saat dokumen sumber untuk mengeluarkan aset tetap tersebut dari neraca telah

diperoleh, maka aset tetap yang telah direklasifikasi menjadi aset lainnya tersebut

dikeluarkan dari neraca.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya karena tidak lagi

memiliki manfaat ekonomi di masa yang akan datang, seperti rusak berat, maka aset

tetap tersebut dikeluarkan dari neraca. Hal ini sesuai dengan PSAP 07 Paragraf 77

dan 78 yang menyatakan bahwa:

Suatu aset tetap dielimi nasi dar i neraca ketika dilepaskan atau bila aset secar a

permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang

akan datang.

Aset tetap yang secara perm anen dihentik an atau dil epas harus dielimi nasi dari Neraca

dan diungkapkan dalam Catatan atas L apor an Keuangan.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya,dikeluarkan dari neraca

pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di

bidang pengelolaan BMN/BMD.

2. Pelepasan Aset Tetap

Pelepasan aset tetap dilingkungan pemerintah lazim disebut sebagai

pemindahtanganan. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang

pengelolaan BMN/BMD, pemerintah dapat melakukan pemindahtanganan

BMN/BMD yang di dalamnya termasuk aset tetap dengan cara:

a. dijual;

b. dipertukarkan;


17/32

16

c. dihibahkan; atau

d. dijadikan penyertaan modal negara/daerah.

Apabila suatu aset tetap dilepaskan karena dipindahtangankan, maka aset tetap yang

bersangkutan harus dikeluarkan dari neraca. Hal ini sesuai dengan PSAP 07 Paragraf

77 dan 78yang menyatakan bahwa:

Suatu aset tetap dielimi nasi dar i neraca ketika dilepaskan atau bila aset secar a

permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang

akan datang.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieli minasi dari Neraca

dan diungkapkan dalam Catatan atas L apor an Keuangan.

Aset tetap yang dilepaskan melalui penjualan,dikeluarkan dari neraca pada saat

diterbitkan risalah lelang atau dokumen penjualan sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan. Aset tetap yang dihibahkan, dikeluarkan dari neraca pada saat

telah diterbitkan berita acara serah terima hibah oleh entitas sebagai tindak lanjut

persetujuan hibah. Aset tetap yang dipindahtangankan melalui mekanisme penyertaan

modal negara/daerah, dikeluarkan dari neraca pada saat diterbitkan penetapan

penyertaan modal negara/daerah.

Dalam hal pelepasan aset tetap merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara

dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai

buku aset tetap yang bersangkutan habis disusutkan, maka selisih antara harga jual

atau harga pertukarannya dengan nilai buku aset tetap terkait diperlakukan sebagai

surplus/defisit penjualan/pertukaran aset non lancar dan disajikan pada Laporan

Operasional (LO). Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan

dan dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Apabila pelepasan suatu aset tetap akibat dari proses pemindahtanganan berupa hibah

atau penyertaan modal negara/daerah, maka akun aset tetap dikurangkan dari

pembukuan sebesar nilai buku dan disisi lain diakui adanya beban hibah, atau diakui

adanya investasi jika menjadi penyertaan modal negara/daerah.


18/32

17

3. Aset Tetap Hilang

Aset tetap hilang harus dikeluarkan dari neraca setelah diterbitkannya penetapan oleh

pimpinan entitas yang bersangkutan berdasarkan keterangan dari pihak yang

berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Terhadap aset tetap yanghilang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan proses untuk

mengetahui apakah terdapat unsur kelalaian sehingga mengakibatkan adanya tuntutan

ganti rugi.

Aset tetap hilang dikeluarkan dari neraca sebesar nilai buku,dan disisi lain diakui

adanya kerugian aset hilang sebesar jumlah yang sama.


19/32

18

BAB III

KESIMPULAN

Aset tetap yang tidak memenuhi kriteria untuk operasional pemerintah dan tidak

memenuhi definisi aset tetap harus disajikan dalam pos aset lainnya sesuai nilai

tercatatnya.

PP Nomor 71 Tahun 2010 mengakui aset tetap pada saat manfaat ekonomi masa depan

dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur secara andal dan memenuhi kriteria.

Biaya perolehan aset tetap adalah biaya perolehan yang meliputi harga beli dan biaya

lainnya yang relevan dan dijelaskan mengenai klasifikasi aset tetap.

Pengeluaran yang dapat memperpanjang masa manfaat atau meningkatkan

kapasitas/mutu/kinerja aset disebut pengeluaran modal (capital expenditure), sedangkan

pengeluaran yang hanya dimaksudkan untuk mempertahankan kondisi aset tetap seperti

pengeluaran untuk pemeliharaan, disebut pengeluaran pendapatan (revenue expenditure).

Metode Penyusutan yang diakui yaitu : Metode garis lurus (straight line method);,

Metode saldo menurun ganda (double declining balance method), Metode unit produksi

(unit of production method).

Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah, dengan kata lain

dihentikan dari penggunaan aktif, maka tidak memenuhi kriteria dan tidak dapat

dikelompokkan sebagai aset tetap.


20/32

19

Daftar Pustaka

Bultek 15 Aset Tetap Akrual

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Sambas, Rosadi dkk.Simulasi Pembukuan Dan Penyusunan LKPD Berbasis Akrual. BPKP


21/32

1

LAMPIRAN

1. CARA-CARA PEROLEHAN AKTIVA TETAP

Perolehan aktiva tetap dapat terjadi karena cara:

pembelian (pembayaran sekaligus, pembayaran termin, ataulump-sum),

pertukaran aset, donasi, swakelola, dan lain sebagainya.

Untuk beberapa aset tetap yang diperoleh dengan pembelian lump um

(gabungan), biaya perolehan dari masing-masing aset tetapnya ditentukan dengan

mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai a ar tiap

aset yang bersangkutan.

Ilustrasi 1: Perolehan aset tetap dengan pembayaran sekaligus

Pada tanggal 2 April 2015 Dinas Pendidikan membeli 10 printer dengan bukti Berita

Acara Serah Terima Barang atas pembelian10 unit printer seharga Rp700.000,00/unit.

Biaya. Berdasarkan dokumen tersebut fungsi akuntansi mencatat pengakuan aset

tetap dengan jurnal sebagai berikut:

Tgl Nomor Bukti Kode

Rekening

Uraian Debit Kredit

02-Apr-

15

BAST 05/2015 1.3.2.16.07 Printer 7.000.000

2.1.5.03.02Utang Belanja Modal Peralatan dan

Mesin

7.000.000

Ilustrasi 2: Perolehan aset tetap dengan pembayaran sekaligus (lanjutan)

Tanggal 10 April 2015, PPKD menerbitkan SP2D LS untuk pembayaran

pembelian tersebut terbit. Berdasarkan hal tersebut dicatat pelunasan hutang dan

pengakuan belanja modal dengan jurnal:

Tanggal Nomor Bukti Kode

Rekening

Uraian Debit Kredit

10-Apr-

15

SP2D LS

25/2015

2.1.5.03.02 Utang Belanja Modal Peralatan

dan Mesin

7.000.000

3.1.3.01.01 RK PPKD 7.000.000

5.2.2.16.07 Belanja Modal Pengadaan Printer 7.000.000

0.0.0.00.00 Perubahan SAL 7.000.000


22/322

Ilustrasi 3: Perolehanaset tetap dengan sistem pembayaran termin

Pada tanggal 1 Juli 2015, SKPD membayar uang muka kerja Rp25.000.000,00

untuk membangun garasi/pool. Tanggal 1 September 2015 SKPD membayar termin

pertama Rp50.000.000,00 dengan tingkat penyelesaian 75%. Tanggal 1 November 2015

SKPD membayar termin kedua sebesar Rp20.000.000,00 sekaligus pelunasan yang

disertai dengan dokumen serah terima barang.

Tanggal Uraian Debit Kredit

1-Jul-15 Uang Muka Pengadaan Garasi/Pool 25.000.000

RK PPKD 25.000.000

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung 25.000.000

Perubahan SAL 25.000.000

1-Sep-15 Konstruksi dalam Pengerjaan 50.000.000Uang MukaPengadaanGarasi/Pool 25.000.000

Utang BelanjaModal 25.000.000

5-Sep-15 Utang Belanja Modal 25.000.000

RK PPKD 25.000.000



01-Nop-15 Konstruksi dalam Pengerjaan 45.000.000

UtangBelanjaModal 45.000.000

05-Nop-15 Utang Belanja Modal 45.000.000

RKPPKD 45.000.000



Bangunan Gedung Garasi/Pool 95.000.000Konstruksi dalam Pengerjaan 95.000.000


23/323

Ilustrasi 4 Perolehan Aset Tetap secara Gabungan

Dinas Pendidikan membeli secara gabungan sebidang tanas seluas 500 m2

beserta gedung

dua tingkat yang berada di atas tanah tersebut dengan biaya perolehan sebesar

Rp3.200.000.000,00. Berita Acara Serah Terima ditandatangani pada tanggal 7 September

2015. Nilai wajar (harga pasar) tanah di daerah tersebut adalah Rp1.800.000,00/m2

.

Sementara itu gedung setipe itu memiliki nilai wajar sebesar Rp2.700.000.000,00

Berdasarkan informasi tersebut, dapat dihitung biaya perolehan dari masing-masing aset,

yaitu:

Jurnal yang dibuat untuk mencatat transaksi pembeliangabungan tersebut adalah

sebagai berikut:

Tanggal Nomor

Bukti

Kode

Rekening

Uraian Debit Kredit

07-Sep-15 BAST

24/2013

1.3.1.11.04 Tanah Untuk Bangunan Tempat

Kerja/Jasa

800 Juta

1.3.3.01.01 Bangunan Gedung Kantor 2.400 Juta

2.1.5.03.01 Utang Belanja Modal Tanah 800 Juta

2.1.5.03.03 Utang Belanja Modal Gedung dan

Bangunan

2.400 Juta

Pada tanggal 15 September 2015, diterbitkan SP2D LS untuk pembayaran pembelian

gedung dan tanah tersebut. Jurnal yang dibuat untuk mencatat terbitnya SP2D LS ini

adalah sebagai berikut:


15-Sep-

15

Utang Bel anj a Modal Tanah 800.000.000


24/324

Utang Bel anj a Modal Gedung dan Bangunan 2.400.000.000

RK PPKD 3.200.000.000

(Jurnal LO/Neraca untuk mencatat pelunasan hutang)

Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan

Tempat Kerja

800.000.000

Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung

Kantor

2.400.000.000

Perubahan SAL 3.200.000.000

(Jurnal LRA untuk mencatat realisasi anggaran)

Ilustrasi 5: Perolehan Aset Tetap dengan Pertukaran AsetPada tanggal 4 Maret 2015 Pemda menukarkan gedung kantor dengan tanah milik Pemdes.

Gedung tersebut harga perolehannya adalah Rp1.000.000.000,00 dengan akumulasi

depresiasi Rp600.000.000,00. Nilai wajar gedung yang diserahkan Rp500.000.000. Nilai

tanah milik Pemdes adalah Rp500.000.000,00. Jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah:


04-Mar-15 Tanah 500.000.000,00

Akumulasi Depresiasi 600.000.000,00

Gedung Kantor 1.000.000.000,00

Surplus Penjualan Aset dan Bangunan 100.000.000,00

Ilustrasi 6: Perolehan Aset Tetap denganHibah

Pada tanggal 16 September 2015 perusahaan non pemerintah memberikanbangunan gedung yang dimilikinya dengan nilai wajar Rp60.000.000,00, untuk digunakan

oleh Pemda tanpa persyaratan apapun. Jurnal yang dilakukan oleh fungsi akuntansi di

PPKD untuk mencatat transaksi ini adalah sebagai berikut:


16-Sep-15 Gedung 60.000.000,00

Pendapatan Hibah Dari Lembaga Swasta 60.000.000,00


25/325

2. PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN

Pengeluaran setelah perolehan a al suatu aset tetap yang memperpanjang

masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang

akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar

kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Istilah yang lebih populer untuk menyebut penambahan nilai aset tersebut adalah

kapitalisasi.

Penerapan kapitalisasi ditetapkan dalam kebijakan akuntansi suatu entitas berupa

kriteria dan/atau suatu batasan umlah biaya (capitali ation thr shold ) tertentu untuk

dapat digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.

Ilustrasi Kapitalisasi Aset Tetap

Pada tanggal 27 Oktober 2015, Dinas Pendidikan Kota Berkah melakukan renovasi

pada gedung kantor sehingga masa manfaat gedung tersebut bertambah dari 10 tahun

menjadi 15 tahun. Kegiatan renovasi tersebut menghabiskan biaya Rp50.000.000,00

dengan mekanisme pembayaran LS.

Batasan kapitalisasi dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Berkah adalah

sebesar 10% dari nilai perolehan Gedung, sedangkan nilai historis gedung yang tercatat di

neraca adalah sebesar Rp300.000.000,00. Dengan demikian, kegiatan renovasi tersebut

memenuhi persyaratan untuk dikapitalisasi. Jurnal untuk mencatat transaksi ini adalahsebagai berikut:


27-Okt-15 Bangunan Gedung Kantor 50.000.000

RK PPKD 50.000.000

Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 50.000.000


3. Penghentian Dan Pelepasan Aset Tetap

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset

secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada lagi manfaat ekonomi

masa yang akan datang.


26/326

Penghentian dan pelepasan aset dapat disebabkan karena pemusnahan,

pemindahtanganan, maupun sebab lain sepertiterbakar, dicuri, dan sebagainya.

Pencatatan transaksi penghentian dan pelepasan aset tetap dilakukan ketika telah terbit

Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penghapusan Barang Milik Daerah.

Ilustrasi Penghentian Aset Tetap

Pada tanggal 30 Desember 2015, berdasarkan SK Penghapusan Barang Milik

Daerah, Pemda menghapus satu buah sepeda motor karena rusak parah. Sepeda motor

tersebut dibeli pada tanggal 5 Januari 2010 dengan harga Rp15.000.000,00.

Akumulasi Penyusutan hingga tanggal 30 Desember 2015 tercatat sebesar

Rp12.000.000,00. Jurnal untuk mencatat transaksi penghentian aset tetap ini adalah

sebagai berikut:


30-Des-15 Akumulasi Penyusutan Alat Agktn Darat Bermotor 12.000.000

Defisit Penghentian Aset Peralatan dan Mesin - LO 3.000.000

Kendaraan Bermotor Beroda Dua 15.000.000


27/32

Penghentian dan Pelepasan Aset: Pemusnahan

Tgl Uraian Debit Kredit

Mencatat erubahan kondisi aset tetap ke kondisi rusak (dicatat oleh SKPD)

XXXAset Lainnya

XXX

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap ... XXX

Aset Tetap ... XXX

Mencatat enyerahan aset lainnya ke PPKD (dicatat di SKPD)

XXXRK PPKD

XXX

Aset Lainnya XXX

Mencatat enerimaan aset lainnya dari SKPD (dicatat oleh PPKD)

XXXAset Lainnya

XXX

RK SKPD XXX

Mencatat enghapusan aset lainnya (dicatat oleh PPKD)

XXXDefisit Penghentian Aset Lainnya

XXX

Aset Lainnya XXX

penghentian dan Pelepasan Aset: Pemindatanganan

Tgl Uraian Debit Kredit

Mencatat penyerahan aset tetap ke PPKD (dicatat di SKPD)

XXX RK PPKD XXX


Aset Tetap ... XXX

Mencatat enerimaan aset teta dari SKPD (dicatat oleh PPKD)XXX Aset Tetap ... XXX

RK SKPD XXX


Mencatat penerbitan SK Penghapuasan aset tetap (dicatat oleh PPKD)

XXX Akumulasi Penyusutan Aset Tetap ... XXX

Aset Lainnya XXX

Aset Tetap ... XXX


28/32

1

Mencatat penyerahan aset lainnya kepada pihak lain (dicatat oleh PPKD)

XXXKas di Kas Daerah/Investasi Jk Panjang XXX

Aset Lainnya XXX

Penghentian dan PelepasanAset: Hilang


Mencatat erubahan kondisi aset teta dicatat di SKPD

XXX Akumulasi Pen usutan Aset Teta ... XXX

Defisit Pen hentian Aset Lainn a XXX

Aset Teta ... XXX

Mencatat penerbitan SK Penghapuasan aset tetap disertai SK TGR (dicatat oleh

XXX Ta ihan Jan ka Pan an TGR XXX

Penda atan TGR XXX

4. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Konstruksi dalam penger aan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses

pembangunan.

Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

1. besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan dating berkaitan

dengan aset tersebut akan diperoleh;

2. biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan

3. aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

PENGAKUAN KDP

Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan

dengan aset tersebut akan diperoleh;

biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan

aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.


29/32

2

PENGUKURAN KDP-SWAKELOLA

Apabila KDP dikerjakan secara swakelola, maka nilainya adalah:

biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;

biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan

ke konstruksi tersebut; dan

biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang

bersangkutan.

PENGUKURAN KDP DIKERJAKAN OLEH KONTRAKTOR

Nilai konstruksi meliputi:

termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkatpenyelesaian pekerjaan,

kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan

pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan,

pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan

pelaksanaan kontrak konstruksi.

Ilustrasi 1

Pada tahun 2015 SKPD ABC membangun pasar yang direncanakan selesai dalam

satu tahun 2015. Nilai kontrak bangunan pasar adalah Rp5.000.000.000,00. Pada Bulan

September terjadi bencana alam yang mengakibatkan pembangunan terhenti untuk

beberapa saat. Akibatnya pembangunan gedung pasar tidak dapat selesai pada akhir tahun

2015. Pada tanggal 24 Desember 2015 dilakukan pemeriksaan fisik kemajuan pekerjaan.

Panitia Pemeriksa Barang menyatakan bahwa fisik pekerjaan telah selesai 80% dalam

Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 24 Desember 2015. Pada tanggal 27 Desember

2015 PPKD membayarkontraktor secara LS sebesar Rp4.000.000.000,00.

Jurnal yang dibuat oleh SKPD ABC untuk mengakui konstruksi dalam

pengerjaan dan realisasi anggaran pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:


24 Des 15 Kontruksi Dalam Pengerjaan Gedung Pasar 4 M

Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4 M

27 Des 15 Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4 M

RK PPKD 4 M


30/32

3

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4 M

Perubahan SAL 4 M

Ilustrasi 2:

SKPD ABC membangun stadion dengan dua tahapan yang terpisah untuk tahun

2015 dan 2016.

Pada tanggal 10 November 2015 dilakukan pembayaran oleh PPKD atas

pembangunan tahap pertama gedung stadion dengan senilai Rp5.000.000.000,00 ke

Kontraktor A yang ditandai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang

ditandatangani oleh Pemeriksa Hasil Pekerjaan. Pembangunan tahap kedua dilakukan

pada tahun 2016 oleh Kontraktor B. Pada tanggal 1 Desember tahun 2016 dilakukan serah

terima gedung stadion tersebut dari Kontraktor B dan diikuti dengan pelunasan sebesar

Rp10.000.000.000,00 melalui mekanisme LS pada tanggal 20 Desember 2016. Jurnal

untuk mencatat transaksi ini adalah sebagai berikut.


Pencatatan Aset KDP Tahun 2015

10 Nov 15 Kontruksi Dalam Pen er aan Stadion 5 M

RK PPKD 5 M

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Gedung Tempat 5 M

Perubahan SAL 5 M

Pencatatan Aset KDP Lanjutan dan Aset Stadion Tahun 2016

1 Des 16 Kontruksi Dalam Pengerjaan Stadion 10 M

Utang BelanjaModalGedung dan Bangunan 10 M

Gedung dan Bangunan 15 M

KonstruksidalamPen er aan Stadion 15 M

20 Des 16 Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan 10 MRK PPKD 10 M

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 10 M

Perubahan SAL 10 M

Ilustrasi 3:

SKPD ABC membangun stadion secara multi ears selama dua tahun (2015 dan

2016) dengan total anggaran Rp5.000.000.000,00 (Rp2.000.000.000,00 untuk tahun

pertama, dan R3.000.000.000,00 untuk tahun kedua). Pekerjaan ini dilakukan oleh satu

kontraktor. Sampai dengan 20 Desember 2015 kontraktor berhasil menyelesaikan 50%

pekerjaan fisik stadion. Tanggal 23 Desember 2015, kontraktor menagih ke SKPD ABCsetelah Panitia Pemeriksa Barang menyatakan bahwa fisik pekerjaan telah selesai 50%


31/32

4

dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 22 Desember 2015. Pada tanggal 27 Desember

2015 PPKD membayar kontraktor secara LS sebesar

Rp2.000.000.000,00.

Pada tanggal 1 Desember tahun 2016 dilakukan serah terima gedung stadion tersebut

dari kontraktor dan diikuti dengan pelunasan sebesar Rp3.000.000.000,00 melaluimekanisme LS pada tanggal 20 Desember 2016. Jurnal untuk mencatat transaksi ini

adalah sebagai berikut.


Jurnal di SKPD ABC untuk mengakui konstruksi dalam penger aan pada tahun 2015.

22 Des 15 Kontruksi Dalam Pengerjaan Stadion 2,5 M

Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2,5 M


RK PPKD 2 M

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah

Raga2 M

Perubahan SAL 2 M

Jurnal untuk mengakui konstruksi dalam penger aan dan pembayaran kepada kontraktor

pada tahun 2016:

1 Des 16 Kontruksi Dalam Pengerjaan Stadion 2,5 M

Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2,5 M

Gedung dan Bangunan 5 M

Konstruksi dalam Pengerjaan Stadion 5 M


RK PPKD 3 M

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah 3 M

Perubahan SAL 3 M

Contoh Soal:

1. Pada tanggal 31 Desember 2015, dilakukan penyusutan untuk gedung dengan

metode garis lurus (strai ht line method). Gedung dibeli pada tanggal 2

Januari 2015 dengan nilai perolehan sebesar Rp375.000.000,00. Nilai sisa

sebesar Rp25.000.000,00 dan umur ekonomis gedung adalah 20 tahun. Buatlah jurnal

penyusutannya.


32/32

2. Pada tanggal 31 Desember 2015, dilakukan penyusutan untuk mesin fotokopi

dengan metode saldo menurun ganda (double declining method).Mesin fotokopi

dibeli pada tanggal 3 Januari 2015 dengan nilai perolehan sebesar

Rp15.000.000,00. Nilai sisa sebesar Rp1.600.000,00 dan umur ekonomis mesin

adalah 10 tahun. Buatlah jurnal penyusutannya.

3. Pada tanggal 31 Desember 2015, dilakukan penyusutan untuk mobil sedan dinas

dengan metode unit produksi. Mobil dibeli pada tanggal 2 Januari 2015 dengan

nilai perolehan sebesar Rp250.000.000,00 dan nilai sisa sebesar Rp10.000.000,00.

Selama tahun 2015, jumlah kilometernya 40.000 dengan masa manfaat total 400.000

kilometer. Buatlah jurnal penyusutannya.

4. Pada tanggal 31 Desember 2015, dilakukan penyusutan untuk seperangkat

komputer dengan metode garis lurus (straight line method). Seperangkat komputer

dibeli pada tanggal 1 April 2015 dengan nilai perolehan sebesar Rp100.000.000,00 dan

nilai sisa Rp10.000.000,00. Masa manfaat komputer diestimasikan selama 10 tahun.

Buatlah jurnal penyusutannya.

kelompok 2 - akuntansi aset tetap

Documents