7/23/2019 kuisener bpkp 2015

1/3

1) Apakah SKPD yang Bapak/Ibu pimpin memiliki kebijakan/strategi khusus dalam menerapkan SAP

berbasis akrual ? Apakah kebijakan/strategi tersebut tersedia dalam bentuk dokumen formal (surat

keputusan/edaran, dll) ?.

Jawab

Dalam menghadapi penerapan SAP berbasis akrual oleh Pemerintah Kota Banjarbaru yang mulai

diberlakukan pada tahun 2015, maka Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru melakukan beberapa

persiapan antara lain dengan menyiapkan perangkat SDMnya terutama terkait mereka-mereka yangmenjadi pembantu bendahara pengeluaran dan bendahara pembantu pada tiap-tiap bagian dan

membuat petunjuk teknis terkait dengan pencairan anggaran yang mengalami perubahan dalam

pencairannya, sehingga dengan adanya petunjuk teknis pencairan anggara dengan sistem akrual, maka

proses penatausahaan keuangan Sekdako dapat berjalan lebih baik meskipun beralih kepada sistem

akrual yang memiliki tingkat keselitan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan sistem keuangan

berbasis kas

2) Mohon jabarkan lebih lanjut mengenai langkah-langkah lainnya yang mungkin telah dilakukan oleh

Bapak/Ibu selaku Kepala SKPD dalam rangka penerapan SAP berbasis akrual dalam lingkup SKPD yang

Bapak/Ibu pimpin.

Jawab

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru antara lain memperbaharui

petunjuk teknis dalam pencairan dana yang dulunya masih berbasih kas menjadi petunjuk teknis

pencairan dana dengan sistem akrual, terutama penyesuaian-penyesuaian pada aitem-aitem yang

menyangkut proses permintaan dan pengSPJ-an uang yang dicarikan terutama dengan berlakunya uang

muka (panjar) sehing PPTK dapat menyediakan anggaran yang diperlukan sebelum kegiatan

dilaksanakan sedangkan pada sistem keuangan sebelumnya PPTK harus melaksanakan kegiatan baru

anggaran dapat dicairkan, sehingga dengan diterbitkannya petunjuk teknis ini semua Kuasa Pengguna

Anggaran/Kepala Bagian, PPTK dan bendahara pembantu dapat menyesuaikan penyediaan anggaran

pelaksanaan kegiatan.

3)

Apakah Bapak/Ibu selaku Kepala SKPD pernah memperoleh sosialisasi mengenai Peraturan Walikotatentang Kebijakan Akutansi berbasis Akrual dan Sistem Akutansi Pemerintah Daerah berbasis Akrual

dari Kepala Daerah atau Sekretaris Daera atau yang lainnnya ?

Jawab

Pernah, terutama sosialisasi terkait pelaksanaan SAP Akrual sebagai sistem penatausahaan keuangan

pengganti sistem keuangan berbasis kas yang diaksanakan selama ini menjadi kebijakan dalam sistem

penatausahaan keuangan SKPD, dengan adanya penggantian sistem dari berbasis kas ke sistem akrual

tentunya memerlukan usaha yang keras dari semua SKPD sehingga sosiaisasi mutlak diperlukan guna

pemahaman dan kesamaan persepsi tentang akrual sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan

baik.

4) Apakah Bapak/Ibu selaku Kepala SKPD pernah mengikuti pelatihan atau workshop mengenai akuntansi

berbasis akrual dari Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah atau dari Instansi lain ?

Jawab

Untuk pelatihan atau yang sifatnya workshop terhadap pelaksanaan akuntansi berbasis akrual di Kota

Banjarbaru masih sebatas pada tingkat pelaksana teknis yang terkait langsung dengan pelaksanaan

akuntansi berbasis akrual terutama Bendahara Pengeluran, Pembantu Bendahara, Kasubbag Keuangan.

Sehingga untuk pejabat yang lebih tinggi dilakukan secara bertahap sehingga nantinya Kepala SKPD

memiliki pengetahuan yang seimbang tentang akuntansi berbasis akrual.

5) Apakah Kebijakan Akutansi dan SAPD Pemerintah Kota Banjarbaru mudah diimplementasikan oleh

SKPD yang Bapak/Ibu pimpin ? Jika tidak tolong jabarkan kesulitan yang dihadapi SKPD.

Jawab

Pengimplementasian akuntansi berbasis akrual yang mulai diberlakukan pada tahun 2015 secarapenuh, dirasa cukup sulit untuk dilaksanakan terutama pada proses pengajuan pencairan anggaran jika

hal ini dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya yang masih menggunakan sistem berbasis kas, pada

sistem akuntansi berbasis akrual didasarkan kepada aplikasi SIMDA yang dianggap masih sulit untuk

penggunaan aplikasinya terutama karena begitu banyak akun-akun yang harus di buka dan tidak salig

terintegrasi sehingga ada beberapa yang masih dilakukan secara manusai seperti sistem penomoran,

bagi kami SKPD yang ada d Pemko Banjarbaru telah terbiasa dengan SIKDA yang masih terbilang

sederhana tetapi cukup mudah untuk diaplikasikan, sehingga memerlukan waktu yang cukup lama

terhadap penyesuaian penggunaan aplikasi tersebut sedangkan waktu terus berjalan sehingga sistem

7/23/2019 kuisener bpkp 2015

2/3

tersebut berjalan belum optimal dalam pelaksanaannya sehingga perlunya pembenahan pada berbagai

aspek.

6) Apakah terdapat kebijakan akutansi ataupun SAPD berbasis akrual Pemerintah Kota Banjarbaru yang

sukar untuk diimlementasikan oleh SKPD ? Jika ada tolong sebutkan, dan bagaimana SKPD menyiasati

kondisi tersebut ?

Jawab

Penerapan ataupun SAPD berbasis akrual yang baru sekarang di berlakukan oleh Pemerintah KotaBanjarbaru tentunya tidak terlepas dari kemampuan SDMnya dalam menerapkan sistem dan aplikasi

penunjangnnya, terbiasa dengan SIKD yang sederhana dan mudah di gunakan tentunya menjadi

tantang tersediri bagi pelaksanaan kebijakan akutansi ataupun SAPD berbasis akrual Pemerintah Kota

Banjarbaru. Selain keterbatasan jumlah SDM sebagai pelaksana penatausahaan keuangan SKPD maka

keterbatasa kemampuan dan pengetahuan pegawai terhadap akutansi ataupun SAPD berbasis akrual

juga masih terbatas, hal ini juga diperparah lagi bahwa sebagian pegawai bukan berasal dari disiplin

ilmu akutansi atau manajemen tetapi memiliki keahlian yang beragam diluar ilmu tersebut.

7) Apakah terdapat akun atau transaksi khusus di SKPD Bapak/Ibu yang belum diatur dalam kebijakan

akutansi dan SAPD bebasis akrual ? Jika ada tolong sebutkan.

Jawab

Untuk Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru tidak memiliki akun atau transaksi khusus sehingga tidak

memerlukan pengaturan lebih lanjut.

8) Dalam rangka implementasi SAP berbasis akrual, apakah SKPD yang Bapak/Ibu pimpin mempunyai

perencanaan anggaran TA 2014 dan 2015 untuk membuat kegiatan yang mendukung implementasi

akrual basis ? Sebutkan program, kegiatan dan jumlah anggarannya.

Jawab

Untuk Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru dalam mendukung implementasi akrual basis ada yang

secara langsung dimasukan pada program dan kegiatan tetapi ada pula secara tidak langsung, yang

secara langsung masuk pada Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan dengan kegiata Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan, Program

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatanPerencanaan dan Pelaporan Manajemen Aset/Barang sedangkan secara tidak langsung dimasukan

kepada belanja rutin seperti pada biaya makan minum rapat yang digunakan untuk keperluan sosialiasi

sistem akutansi akrual. Seperti pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur dengan Pendidikan dan Pelatihan Formal dan beberapa kegiaan lainnya yang mendukung.

9) Apakah SKPD telah menjalankan pemisahan fungsi penginputan data dan verifikasi data SPJ dalam

sistem aplikasi ? Jika tidak ada, jelaskan alasannya.

Jawab

Untuk Sekretariat Daerah Kota Banjabraru telah memisahkan antara fungsi penginputan data dan

verifikasi data SPJ hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam penatausahaan keuangan SKPD dan

hal ini sudah diberlakukan sejak sistem kas, dengan pemisahan ini pula adanya sistem control yang lebih

baik sehingga peran masing-masing dapat terlihat pada bagian mana sistem yang belum berjalan

dengan baik sehingga memerlukan perhatian yang lebih agar dapat berjalan dengan sebagaimana

mestinya.

10)Apakah SPKD yang Bapak/Ibu pimpin telah melakukan analisis kebutuhan SDM untuk mendukung

penerapan SAP berbasis akrual ?

Jika ya, jelaskan analisis kebutuhan yang telah dilakukan, apakah analisis tersebut telah dilakukan

secara komprehensif dengan memperhatikan kebutuhan ?

Jika tidak, sebutkan prosedur atau cara lain yang dilakukan SKPD dalam menghitung kebutuhan SDM-

nya.

JawabKebutuhan SDM terhadap pelaksanaan SAP berbasis akrual tentunya sudah menjadi perhatian kami hal

ini dikarenakan tidak semua orang mampu dan mau untuk terlibat dalam penatausahaan keuangan

SKPD melalui analisis kebutuhan SDM maka diharapkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam SAP

berbasis akrual dapat teratasi sehingga pengelolaan keuangan dapat dijalankan dengan baik.

11)Apakah menurut Bapak/Ibu, Pemda telah mendistribusikan SDM kepada SKPD sesuai kebutuhan ?

Jawab

Seiring dengan adanya promosi dan mutase staf sehingga SDM pengelola keuangan SKPD mengalami

perubahan sehingga perlunya penyiapan staf yang mampu memhami dan melaksnakan penatausahaan

keuangan dan asset dengan baik.

7/23/2019 kuisener bpkp 2015

3/3

12)Apakah SKPD yang Bapak/Ibu pimpin telah menyusun SOP penatausahaan keuangan dan asset ?

Jawab

Penyusunan SOP penatausahaan keuangan dan asset telah dilakukan pada sistem kas sedangkan pada

sistem penatausahaan keuangan dan asset berbasis akrual sampai saat ini masih belum disusun hal ini

dikarenakan masih terbatasnya pemahaman dan kemampuan baik pada tingkat pelaksana maupun

ditingkat pimpinan sendiri sehingga diperlukan pelatihan atau workshop yang lebih mendalam pada

semua tingkatan.13)Apakah penempatan pegawai pengelola keuangan pada SKPD teah memperhitungkan tugas dan fungsi

serta kompetensi yang dibutuhkan ?

Jawab

Pada saat ini pegawai yang termasuk dalam penatausahaan keuangan SKPD Setdako memiliki bidang

ilmu yang beragam ada yang memang berasal dari disiplin ilmu ekonomi tetapi terdapat juga pegawai

dengan disiplin ilmu yang lain, hal ini dikarenakan yang bersagkutan memang memiliki pengetahuan

dan kemampuan dalam penatausahaan keuangan sehingga upaya yang dilakukan adalah melalui

peningkatan wawasan dan pelatihan penatausahaan keuangan baik pada tingkat kota maupun ke luar

daerah.

14)Apakah SKPD yang Bapak/Ibu pimpin telah menginventaris SDM pengelola keuangan dan asset yang

akan diikutsertakan dalam pelatihan terkait SAP berbasis akrual ? Bagaimana cara seleksi yang

dilakukan SKPD untuk menentukan SDM yang akan mengikuti pelatihan ?

Jawab

Kami telah menginventaris SDM pengelola keuangan dan asset yang akan diikut sertakan dalam

pelatihan terkait SAP berbasis akrual baik di tingkat Kota Banjarbaru terutama yang dilaksanakan oleh

DPPKAD ataupun pihak lain, cara seleksi yang dilakukan berdasakar kinerja yang ditunjukan selama

yang berangkutan ikut terlibat dalam penatausahaan keuangan baik menjadi pembantu bendahara

pengeluaran maupun bendahara pembantu pada masing-masing bagian

15)Apakah SKPD memiliki mekanisme evaluasi atas pegawai pengelola keuangan yang mengikti

pendidikan/pelatihan meningkat kompetensinya terkait penerapan SAP berbasis akrual ? Tolong

jelaskan.Jawab

Selama ini pendidikan/pelatihan yang diikuti oleh pelaksana penatausahaan keuangan masih terbatas

pada beberapa orang dengan hasil yang masih dirasakan belum memadai dalam menangani dan

menjalankan aplikasi SAP berbasis akrual, hal ini tentunya dikarenakan terbatasnya materi yang

diterima sehingga pengetahuan dan keterampilan tentang akrual yang didapat selama

pendidikan/pelatihan belum memberikan hasil yang optimal.