lampiran sk juknis dasar menengah 2015.docx

7/23/2019 LAMPIRAN SK JUKNIS DASAR MENENGAH 2015.docx

1/52

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN

MASYARAKAT HINDU

NOMOR DJ.V/ /2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN

PADA SUB DIREKTORAT PENDIDIKAN DASAR

DAN SUB DIREKTORAT PENDIDIKAN

MENENGAH DIREKTORAT PENDIDIKAN HINDU

DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN

MASYARAKAT HINDU TAHUN 2015

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2010

pasal 547 bahwa Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu

mempunyai tugas merumuskan melaksanakan kebijakan dan

standarisasi, dibidang bimbingan masyarakat Hindu dan salah satu Misi

dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu adalah

Meningkatkan Kualitas Pendidikan Agama Hindu hal tersebut secara riil

direalisasikan dengan melaksanakan berbagai kegiatan. Salah satu

diantaranya adalah pemberian bantuan dibidang pendidikan tingkat Dasar

dan Menengah melalui Lembaga disesuaikan dengan kebutuhan riil

masyarakat Maupun Lembaga Pendidikan. Sesuai Rencana

strategis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu di bidang

Pendidikan Hindu, bertujuan untuk meningkatkan mutu dan relevansi

pendidikan dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa, melakukan

pemerataan pendidikan yang bermutu melalui penataan kelembangaan

yang efisien, mengelola pembiayaan pendidikan yang berkeadilan,

akuntabel dan menerapkan prinsip penjaminan mutu dalam pengelolaan

pendidikan.

Program peningkatan mutu, relevansi dan daya saing mencakup

antara lain kegiatan-kegiatan pendidikan yang lebih bermutu dan berdaya

guna, peningkatan mutu tenaga pendidik dan sarana dan prasarana sesuai

1


2/52

dengan Standar Nasional Pendidikan, pengembangan sistem dan

standardisasi layanan pendidikan. Pengembangan program-program

bantuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan

pendidikan.

Program pengembangan Pendidikan itu didasarkan atas pemikiran

yang mendalam dan visi pembangunan pendidikan Hindu untuk

menjadikan nilai-nilai agama sebagai landasan moral spiritual dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta untuk

memberdayakan masyarakat dan lembaga pendidikan Hindu agar dapat

memberikan layanan maksimal pada pendidikan yang bermutu kepada

peserta didiknya. Petunjuk Teknis/Pedoman ini disusun agar ada

kesamaan persepsi diantara pemberi bantuan dan penerima bantuan serta

pihak yang berkepentingan berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan

kepada lembaga dengan proses awal mengajukan proposal permohonan

bantuan. Dengan demikian, Petunjuk Teknis ini dapat dijadikan sebagai

acuan dalam persiapan, perencanaan,pelaksanaan, pelaporan dan

pertanggungjawaban bantuan sesuai dengan Akun 521219 dan 521126.

B.Dasar Hukum

1.Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional

(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan;

3.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194);

4.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan

Agama dan Pendidikan Keagamaan;

5.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan;

2


3/52

6.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas

dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima

atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,

Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara ;

7.Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun

2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri agama Nomor

10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

8.Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan

Keagamaan Hindu;

9.Peraturan Menteri Keuangan No. 81 tahun 2012 tentang Belanja

Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga;

10. Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata

cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

Dan Belanja Negara.

C.Tujuan

Tujuan pemberian bantuan ini bertujuan agar dapat:

1.Memenuhi standar minimal penyelenggaraan Pendidikan ;

2.Meningkatkan mutu Pendidikan Agama Hindu;

3.Meningkatkan implementasi pendidikan Agama di masyarakat;

4.Meningkatkan pemberdayaan Lembaga;

5.Meningkatkan tata kelola Lembaga;

6.Meningkatkan kualitas belajar dan pembelajaran peserta didik;

7.Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi Guru.

3


4/52

BAB II

BANTUAN BEASISWA S-1 DAN S-2 GURU AGAMA HINDU

A.Rasional

Pembangunan sumber daya manusia pada hakekatnya adalah

pembangunan manusia seutuhnya dan seluruh masyarakat

Indonesia ,dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan dan pedoman

pembangunan. Sebagai realisasinya dalam Undang-Undang No. 20

tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional telah ditandaskan

bahwa pembangunan nasional di bidang pendidikan adalah

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berahklak mulia,

sehat,berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang

demokratis serta bertanggungjawab.

Hal ini merupakan landasan hukum dalam membangun

pendidikan dengan menerapkan prinsip demokrasi, desentralisasi,

otonomi, keadilan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.Untuk

mewujudkan pembangunan di bidang pendidikan, maka kualitas

pendidikan hendaklah senantiasa diupayakan.Hal ini didasari atas

kenyataan bahwa kita tengah memasuki era globalisasi.

Dalam rangka membangun ilmu pengetahuan dan teknologi yang

memiliki daya saing antar bangsa, peranan pendidikan ada digaris

depan. Dalam hal ini jika dilihat sebagai suatu proses menghasilkan

sumber daya manusia yang berkualitas, maka kualitas pendidikan

haruslah merujuk pada kualitas proses dan kualitas produk. Suatu

4


5/52

pendidikan bermutu dari segi proses jika proses belajar mengajar

berlangsung secara efektif dan peserta didik mengalami pembelajaran

yang bermakna ditunjang oleh sumber daya yang wajar.Logikanya

proses pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan produk yang

berkualias pula. Kualitas produk akan meningkat jika komponen-

komponen yang terlibat didalamnya seperti kurikulum, sarana

prasarana pembelajaran, murid, manajemen yang baik serta ditunjang

oleh kemampuan guru yang profesional untuk menumbuhkan iklim

dan suasana belajar bagi peserta didik. Kualitas produk juga sangat

ditentukan oleh daya saing lulusan ditengah-tengah arus

perkembangan global berteknologi informasi dan komunikasi serta

relevansinya dengan kebutuhan masyarakat yang pada gilirannya akan

memberikannya sumbangan yang signifikan terhadap masalah-

masalah makro bangsa. Oleh karenanya kualitas pendidikan diarahkan

untuk meningkatkan kualitas manusia seutuhnya melalui olah hati,

olah pikir dan olah rasa agar mengasilkan lulusan yang sesuai dengan

tuntutan kebutuhan masyarakat.

Salah satu penjabaran dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003

adalah Peraturan Pemerintah Nomor 19 tentang Standar Nasional

Pendidikan. Peraturan ini memberikan arahan tentang perlunya

dilaksanakan standar nasional tersebut yaitu standar isi, proses,

kompetensi lulusan, pendidik, tenaga kependidikan, sarana prasarana

dan penilaian pendidikan.

Untuk mewujudkan pembelajaran yang berkualitas agar

menghasilkan produk yang berkualitas pula perlu dikembangkan

pengelolaan pendidikan melalui pemberian bantuan kepada para

Tenaga Pendidik untuk meningkatkan kualitas dan jenjang

pendidikannya melalui program pemberian bantuan Beasiswa S-1 dan

atau S-2 .

B.Tujuan

Tujuan bantuan ini adalah untuk meningkatkan kompetensi dan

keprofesionalitas para Tenaga pendidik Agama Hindu dan Budi Pekerti

dapat berjalan secara optimal sehingga akan tercapai tujuan yang

diinginkan yaitu meningkatkan kualitas pendidikan, melalui kehadiran

pemerintah di tengah-tengah masyarakat

5


6/52

C.Sasaran

Sasaran pemberian bantuan adalah Beasiswa S-1 dan atau S-2 para

Guru Agama Hindu dan Budi Pekerti di seluruh Indonesia yang memenuhi

persyaratan.

D.Pemanfaatan Bantuan

Bantuan Beasiswa S-1 dan atau S-2 para Guru Agama Hindu

(GAH) dan Budi Pekerti Non PNS ini dimanfaatkan untuk kebutuhan

sebagai berikut :

1.Paket Biaya Pendidikan berdasarkan jumlah semester yang akan

ditempuh, yang mencakup:

a.Biaya SPP (uang pangkal, biaya operasional pendidikan, sumbangan

dana pendidikan),

b.Biaya semester (biaya tetap setiap semester dengan cara lumpsum )

c.Biaya SKS (sesuai dengan SKS yang ditempuh)

2.Paket Biaya Penelitian dan Sidang, yang mencakup:

a.Biaya sidang proposal

b.Biaya penelitian lapangan /KKN/PKL/studi banding

c.Biaya bimbingan skripsi/tesis

d.Biaya sidang skripsi/tesis/yudisiume.Biaya wisuda

3.Paket Biaya Buku /Refrensi, yang mencakup:

a.Buku utama

b.Buku penunjang

c.Foto copy materi,

Penerima manfaat:

a.Guru Agama Non PNS

b.Guru Pasraman

E.Paket Bantuan

Paket bantuan Beasiswa S-1 dan atau S-2 para Guru Agama Hindu (GAH)

dan Budi Pekerti Non PNS.

1.Komponen paket bantuan beasiswa S1 untuk 8 semester sebagai

berikut:

a.Paket Biaya Pendidikan dengan jumlah Rp 12.000.000,00 ;

b.Paket Biaya Penelitian dan Sidang dengan jumlah Rp 3.000.000,00;c.Paket Biaya Buku /Refrensi dengan jumlah Rp 2.000.000,00;

2.Komponen paket bantuan beasiswa S2 untuk 4 semester sebagai

berikut:

a.Paket Biaya Pendidikan dengan jumlah Rp 20.000.000,00 ;

b.Paket Biaya Penelitian dan sidang dengan jumlah Rp 3.000.000,00;

c.Paket Biaya Buku /Refrensi dengan jumlah Rp 2.000.000,00 ;

6


7/52

3.Penetapan besaran bantuan S1 dan S2 sebagaimana dimaksud pada

huruf E.1 dan E.2 di atas sudah dilakukan berdasarkan hasil survei

lapangan.

4.Jangka waktu penyelesaian studi menggunakan bantuan beasiswa

antara lain :

a.Program S2 maksimal 2 tahun atau 4 semester;

b.Program S1 maksimal 4 tahun atau 8 semester;

c.Program D3 ke S1 maksimal 2 tahun atau 4 semester;

d.Program D2 ke S1 maksimal 2,5 tahun atau 5 semester;

e.Program D1 ke S1 maksimal 3 tahun atau 6 semester;

5.Evaluasi Indek Prestasi Kumulatif (IPK) Semester adalah IPK yang dapat

dibayarkan bantuan beasiswa adalah IPK semester pertama atau

semester sebelumnya yang sudah ditempuh telah memenuhi syarat

minimal.

F.Persyaratan

1.Syarat Administrasi Pemberian Bantuan Beasiswa

a.Syarat Umum :

Secara umum syarat yang ditentukan dalam pemberian Bantuan

Beasiswa S1 atau S2, pemohon harus mengajukan proposal (terjilid)

sebagai berikut :

1)Surat Permohonan (lamp 1);

2)RAB (Lampiran 2);

3)Surat Keterangan Kuliah, (Asli);

4)Foto Copy Kartu Mahasiswa, (Legalisir);

5)Foto Copy Rekening Bank Yang Aktif;

6)Foto copy KTP dan mencantumkan kode post sesuai dengan

alamat KTP;

7)Surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan studi dan

kesanggupan mengabdi di Pasraman atau sekolah di lingkungan

masyarakat Hindu (Lampiran 3);

8)Telah dilakukan verifikasi dan mendapatkan rekomendasi pejabat

Kementerian Agama Kabupaten atau Kota atau Propinsi yang

melaksanakan tugas bimbingan masyarkat Hindu di wilayah

pembinaannya (Lampiran 4).

b.Syarat Khusus :

7


8/52

Secara khusus syarat yang ditentukan dalam pemberian Bantuan

Beasiswa S1 atau S2, pemohon harus memenuhi persyaratan sebagai

berikut :

1)Beasiswa S1 Bagi Guru Agama Hindu (GAH) Non PNS PadaSekolah Formal:

a)Kuliah S1 Agama Jurusan Keguruan Bagi GAH non PNS Pada

Sekolah Formal;

b)Berumur Maksimal 55 Tahun;

c)Prestasi Minimal Hasil Evaluasi/UAS Pertama/Semester

Pertama (Minimal IPK: 2.70);

d)Surat Keterangan Mengajar Mapel Agama Hindu Dari Sekolah

Tempat Mengajar;

e)Melampirkan NUPTK;

f)Foto Copy Ijazah Terakhir.

2)Beasiswa S2 Bagi GAH Non PNS Pada Sekolah Formal:

a)Kuliah S2 Agama Bagi GAH NON PNS Sekolah Formal;



Pertama (Minimal IPK: 2.80);

d)Surat Keterangan Mengajar Mapel Agama Hindu Dari Sekolah

Tempat Mengajar;

e)Melampirkan NUPTK;

f)Foto Copy Ijazah Terakhir.

3)Beasiswa S1 Dan S2 GAH NON PNS Pada Pasraman Non Formal

(Sekolah Minggu) :

a)Kuliah S1 Agama bagi GAH non PNS Pada Pasraman Non

Formal (Sekolah Minggu);


c)Prestasi Minimal Hasil Evaluasi UAS Pertama/Semester

Pertama (Minimal IPK: 2.70), untuk S1;

8


9/52

d)Surat Keterangan Mengajar Dari Sekolah Tempat Mengajar

(Pasraman)

e)Foto Copy Ijazah Terakhir;

f)Kuliah S2 Agama Bagi GAH non PNS Pada Pasraman Non

Formal (Sekolah Minggu);

g)Berumur Maksimal 55 Tahun;

h)Prestasi Minimal Hasil Evaluasi/UAS Pertama/Semester

Pertama (Minimal IPK: 2.80), untuk S2.

4). Beasiswa S1 Dan S2 Bagi Gah Non Pns Pada Pasraman Non

Formal (Pesantian, Aguron Guron, Param Para Dan Yang Sejenis) :

a)Kuliah S1 Agama bagi GAH non PNS Pada Pasraman Non

Formal (Pesantian, Aguron Guron, Param Para, dan Yang

Sejenis);



Pertama (Minimal IPK: 2.70), untuk S1;

d)Surat Keterangan Mengajar Dari Sekolah Tempat Mengajar

(Pasraman);

e)Foto Copy Ijazah Terakhir;

f)Kuliah S2 Agama bagi GAH non PNS Pada Pasraman Non

Formal (Pesantian, Aguron Guron, Param Para, dan Yang

Sejenis);

g)Prestasi Minimal Hasil Evaluasi/UAS Pertama/SemesterPertama (Minimal IPK: 2.80), untuk S2.

G. Seleksi

Seleksi terhadap proposal permohonan bantuan Beasiswa S-1 dan atau S-

2 para Guru Agama Hindu (GAH) dan Budi Pekerti Non PNS dilakukan

melalui tahapan seleksi administrasi dan seleksi kelayakan oleh Tim

seleksi dengan mengacu kepada Petunjuk Teknis KPA dan pedoman oleh

PA. Adapun hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam proses seleksi

antara lain:

1.Kualitas proposal yang masuk sesuai dengan persyaratan yang telah

ditetapkan;

2.Kesesuaian data dengan persyaratan yang telah ditentukan;

9


10/52

3.Mempertimbangkan hasil evaluasi bantuan yang telah diberikan pada

tahun-tahun sebelumnya;

4.Sekala prioritas dan pemerataan.

H.Penetapan dan Pembayaran Beasiswa1. Penetapan Bantuan Dan Penerbitan SPP_SPM :

a.PPK melakukan seleksi calon penerima bantuan beasiswa

berdasarkan juknis, TOR, proposal bantuan beasiswa ;

b.PPK melaksanakan uji fakta lapangan terhadap kebenaran dan

kelayakan calon penerima bantuan beasiswa;

c.PPK menentukan besaran jumlah batuan beasiswa bagi calon

penerima dengan memperhatikan batas tertinggi anggaran yang

tersedia;

d.PPK menetapkan calon penerima bantuan dengan Keputusan dan

mendapat pengesahan KPA;

e.PPK mengajukan SPP beserta kelengkapan administrasi yang telah

ditentukan;

f.SPP diproses untuk diterbitkan SPM, dan pengajuan ke KPPN.

Pengadaan Bantuan Beasiswa :

a.Pengadaan bantuan beasiswa menggunakan mekanismepenunjukan langsung kepada lembaga penyelenggara pendidikan

tempat penerima beasiswa menempuh program studi.

b.Pengadaan bantuan beasiswa berpedoman pada mekanisme

pengadaan barang/jasa pemerintah.

3.Pengenaan Pajak

a. Pemberian bantuan dengan menggunakan belanja barang MAK 521xxx

dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan untuk pengadaan

barang jasa.b. Dikecualikan dari pengenaan pajak adalah biaya yang tercakup dalam Paket

Biaya Pendidikan.

I. Pelaporan

1.Penerima bantuan berkewajiban memberikan laporan kepada PPK/KPA

Ditjen Bimas Hindu dengan alamat Kementerian Agama RI, Ditjen Bimas

Hindu Lantai 15, Jln. Mh. Thamrin Nomor 6 Jakarta Pusat dengan Isi

Laporan sebagai berikut :

a.Laporan penggunaan bantuan hanya dapat digunakan sebagaimana

penggunaan dana bantuan pada SUB C. PENGGUNAAN BANTUAN;

b.Laporan dilengkapi dengan bukti bukti pembayaran yang sah

(kwitansi dan faktur berisi tanda tangan dan stempel) atau bukti

serah terima barang, yang asli kirim ke Ditjen Bimas Hindu

sebagaimana alamat pada huruf D.1 dan foto copy untuk arsip

penerima bantuan;

10


11/52

c. Melaporkan hasil evaluasi perkuliahan per semester setiap akhir

semester (dengan mengirim foto/foto copy stranskrip nilai via email

dengan alamat:[email protected]).

d.Penerima bantuan melaporkan pertanggungjawaban penggunaan

bantuan dengan batas waktu selambat-lambatnya per 1 Nopember

tahun berjalan, apabila dalam batas yang ditentukan tidak dipenuhi

maka penerima akan diberitahukan dengan surat untuk

pengembalian senilai uang yang telah diterima setelah dilakukan

perhitungan pajak, dan jasa.

e.Membuat dan menandatangani Berita Acara serah terima hasil

pekerjaan kepada panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan Ditjen

Bimas Hindu.

2.PPK berkewajiban melaporkan realisasi bantuan beasiswa per triwulan

kepada KPA berdasarkan target capaian realisasi anggaran bantuan

beasiswa yang telah ditetapkan.

3.PPK Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang

kepada penerima bantuan beasiswa;

4.Teknis Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Bantuan Beasiswa

a.Berdasarkan Laporan dan Hambatan pada Realisasi Anggaran maka

Perangkat Pengelola Keuangan (KPA, PPSPM, PPK, Bendahara

Pengeluaran dan Staf pengelola), melaporkan target capaian realisasi

bantuan beasiswa yang telah ditetapkan dan yang telah terbit SPP, SPM

dan SP2D kepada Dirjen Bimas Hindu, Sekretaris dan Direktur Teknis;

b.Sub Direktorat/Bagian melakukan evaluasi atas:

1)Realisasi Bantuan Beasiswa Per Triwulan yang telah diberikan

rekemendasi oleh atasan langsung;

2)Berdasarkan realisasi SPP/SPM/SP2D, melakukan analisa dan

evaluasi atas hambatan, ketepatan sasaran bantuan, capaian targetyang telah ditetapkan, dan solusi permasalahan (Mulai proses

Perencanaan Kerja (Data-TOR-RENJA-Rancangan JUKNIS-SOP-

jadwal), Perencanaan Anggaran (Ketetapan Pos Dana Setiap Renja),

Pelaksanaan Kerja dan Pelaporan (PPK-PPSPM-KPA));

3)Melaporkan hasil analisa dan evaluasi kepada atasan langsung;

4)Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi pejabat eselon II menetapkan

kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan;

5)Pejabat eselon II melaporkan hasil analisa dan evaluasi kepada

pejabat eselon I untuk proses penentuan kebijakan Direktorat

Jenderal.

5.Publikasi Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Beasiswa di Web Site

Ditjen Bimas Hindu Kemenag RI.

11
mailto:[email protected]:[email protected]


12/52

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

Lampiran: 1CONTOH SURAT PERMOHONAN

Kepada

Yth. Dirjen Bimas Hindu

Kementerian Agama RI

di Jakarta

Perihal :Permohonan Bantuan Beasiswa (S1/S2)

Lampiran: 1 (satu) gabung

Om Swastyastu,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1.Nama : ......

2.Nomor Induk Mahasiswa : ......

12


13/52

3.Alamat sesuai dengan KTP: ......

4.Nama Perguruan Ti nggi : ......

5.Alamat Perguruan Ti nggi: ......

6.Program Studi/Jurusan : ......

7.Semester : ......

Bersama ini saya mengajukan permohonan bantuan beasiswa

(......S1/S2) dalam rangka penyelesaian program studi yang akan ditempuh

yang hingga kini belum dapat dipenuhi pembiayaannya karena semata mata

keterbatasan kemampuan ekonomi, namun besar niat saya dapat

menyelesaikan dengan baik. Permohonan ini saya lampirkan hal hal yang

dipersyaratkan sebagai berikut :1 Foto copy Ijasah

2 Foto Copy Transkrip Nilai

3 Rencana Anggaran Biaya

4 Surat Keterangan Kuliah

5 Kartu Mahasiswa

6 Foto Copy KTP dan Rekening Bank

7 Surat Keterangan Mengajar sebagai Guru Agama Hindu

8 Keterangan Verifikasi dan Rekomendasi Pejabat Kementerian Agama.

Demikian permohonan ini saya ajukan, dengan harapan dipertimbangkan

mendapatkan bantuan beasiswa. Atas perhatian Bapak Dirjen saya ucapkan

terima kasih.

Om Santih, Santih, Santih, Om.

Kota, dd/mm/yyyy

Hormat Saya,

Ttd

Nama

Lampiran: 2

RANCANGAN ANGGARAN BIAYA (RAB)

BANTUAN BEASISWA S1 ATAU S2

NO

.PAKET PENJELASAN BIAYA PAKET JUMLAH

1 Paket Biaya

Pendidikan

1.Biaya SPP (uang pangkal,

biaya operasional

pendidikan, sumbangan

13


14/52

dana pendidikan),

2.Biaya semester (biaya tetap

setiap semester dengan cara

lumpsum )

3.Biaya SKS (sesuai dengan

SKS yang ditempuh)

2 Paket Biaya

Penelitian dan

Sidang

1.Biaya sidang proposal

2.Biaya penelitian

lapangan /KKN/ PKL/studi

banding

3.Biaya bimbingan

skripsi/tesis

4.Biaya sidang skripsi/tesis/

yudisium

5.Biaya wisuda

3 Paket Biaya Buku

/Refrensi

1.Buku utama

2.Buku penunjang

3.Foto copy materi,

Kota, dd/mm/yyyy

Hormat Saya,

Ttd

nama

Mengetahui,

Jabatan pimpinan lembaga pendidikan,

Nama....

NIP...

Lampiran: 3

14


15/52

PERNYATAAN


1.Nama : ......

2.Nomor Induk Mahasiswa : ......

3.Alamat sesuai dengan KTP : ......

4.Alamat domisili saat ini : ......

5.Nama Perguruan Ti nggi : ......

6.Alamat Perguruan Ti nggi : ......

7.Program studi/jurusan : ......

Dengan ini menyatakan bahwa :

1.Sanggup menyelesaikan program studi yang saya ajukan bantuan

beasiswa.

2.Sanggup mengembalikan bantuan yang sudah saya terima kepada negara

jika semata mata karena kelalaian saya memanfaatkan bantuan beasiswa

sehingga gagal penyelesaian program studi.

3.Siap mengabdikan ilmu pengetahuan saya kepada masyarakat Hindu

khususnya dan masyarakat umum.

4.Sanggup menyelesaikan studi dalam jumlah semester yang saya

mohonkan bantuan.

5.Sanggup melaporkan hasil evaluasi perkuliahan per semester setiap akhir

semester dengan mengirimkan foto atau foto copy stranskrip nilai melalui

email dengan alamat : [email protected]

Kota, dd/mm/yyyy

Yang membuat pernyataan,

Materai 6000 + Ttd

Nama....

15


16/52

Lampiran: 4

KETERANGAN

VERIFIKASI DAN REKOMENDASI PEJABAT KEMENTERIAN AGAMA


1.Nama : ......

2.NIP : ......

3.Jabatan : ......

4.Nama Kantor : ......

5.Alamat Kantor : ......

Dengan ini menyatakan bahwa :

1.Proposal yang diajukan pemohon telah diverifikasi secara faktual di

lapangan dan benar pemohon bantuan beasiswa ada di wilayah binaan

instansi kami;

2.Pemohon adalah Guru Agama Hindu atau mahasiswa yang sedang

melaksanakan studi di Perguruan Tinggi Agama Hindu di Perguruan

Tinggi .............................. dengan Program Studi/Jurusan Pendidikan

Atau Keguruan Agama Hindu, dengan alamat ........................ ;

3.Memperhatikan prestasi pada IPK semester ini dan kondisi ekonomi

pemohon, saya merekomendasikan untuk mendapatkan bantuan

beasiswa.

Demikian verifikasi dan rekomendasi ini kami buat dengan sebenarnya.

Kota, dd/mm/yyyy

Yang memberikan rekomendasi,

Jabatan,

Nama......................

NIP.........................

16


17/52

BAB III

BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

(BOP) PENDIDIKAN

A. Rasional


pembangunan manusia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia

,dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan dan pedoman pembangunan.

Sebagai realisasinya dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang

sistem Pendidikan Nasional telah ditandaskan bahwa pembangunan

nasional di bidang pendidikan adalah berkembangnya potensi peserta didik

agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang

Maha Esa, berahlak mulia, sehat,berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan

menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Hal ini merupakan landasan hukum dalam membangun pendidikan

dengan menerapkan prinsip demokrasi, desentralisasi, otonomi, keadilan

dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.Untuk mewujudkan

pembangunan di bidang pendidikan, maka kualitas pendidikan hendaklah

senantiasa diupayakan.Hal ini didasari atas kenyataan bahwa kita tengah

memasuki era globalisasi.


memiliki daya saing antar bangsa, peranan pendidikan ada digaris depan.

Dalam hal ini jika dilihat sebagai suatu proses menghasilkan sumber daya

manusia yang berkualitas, maka kualitas pendidikan haruslah merujuk

pada kualitas proses dan kualitas produk. Suatu pendidikan bermutu dari

segi proses jika proses belajar mengajar berlangsung secara efektif dan

peserta didik mengalami pembelajaran yang bermakna ditunjang oleh

sumber daya yang wajar.Logikanya proses pendidikan yang berkualitas

akan menghasilkan produk yang berkualias pula. Kualitas produk akan

meningkat jika komponen-komponen yang terlibat didalamnya seperti

kurikulum, sarana prasarana pembelajaran, murid, manajemen yang baik

serta ditunjang oleh kemampuan guru yang profesional untuk

menumbuhkan iklim dan suasana belajar bagi peserta didik. Kualitas

produk juga sangat ditentukan oleh daya saing lulusan ditengah-tengah

arus perkembangan global berteknologi informasi dan komunikasi serta

17


18/52


memberikannya sumbangan yang signifikan terhadap masalah-masalah

makro bangsa. Oleh karenanya kualitas pendidikan diarahkan untuk

meningkatkan kualitas manusia seutuhnya melalui olah hati, olah pikir

dan olah rasa agar mengasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan

kebutuhan masyarakat.





kompetensi lulusan, pendidik, tenaga kependidikan, sarana prasarana dan

penilaian pendidikan.

Untuk mewujudkan pembelajaran yang berkualitas agar menghasilkan

produk yang berkualitas pula perlu dikembangkan pengelolaan pendidikan

melalui pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan(BOP) kepada

lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk menunjang kelancara

proses belajar dan pembelajaran tenaga pendidik dengan peserta didik

dengan konsepbelajar peer teaching.

B.Tujuan

Tujuan bantuan ini adalah untuk meningkatkan kulitas penyelenggaraan

proses belajar mengajar antara Tenaga pendidik dengan peserta didik di

tingkat Usia Dini sehingga mencapai pembelajaran yang optimal dan

mencapai tujuan yang diinginkan yaitu meningkatkan kualitas

pendidikan, melalui kehadiran pemerintah di tengah-tengah masyarakat

C.Sasaran

Sasaran pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan(BOP) kepada

lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di seluruh Indonesia yang

memenuhi persyaratan.

D.Pemanfaatan Bantuan/Kualifikasi Bantuan/Jenis Bantuan

Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) kepada lembaga Pendidikan

Anak Usia Dini (PAUD) ini dimanfaatkan untuk kebutuhan sebagai

berikut :

1.Pengembangan Perpustakaan;

2.Biaya Penyelenggaraan Proses Pembelajaran;

3.Pembelajaran Extra Kulikuler;

4.Pembelian bahan habis pakai;

18


19/52

5.Langganan daya dan jasa;

6.Perawatan Sekolah;

7.Honorarium/transportasi Tenaga Pengajar;

8.Pengembangan Profesi Guru;

E. Persyaratan

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mengajukan Proposal

permohonan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu yang

berisi :

1.Surat permohonan;

2.Susunan kepengurusan;

3.Mempunyai program kerja yang jelas;

4.Mempunyai rencana Pemanfaatanan bantuan yang jelas (RAB);

5.Mempunyai tempat dan alamat yang jelas untuk berlangsungnya

kegiatan;

6.Proposalpermohohan diketahui oleh Kabid/Pembimas/Kankamenag/

Penyelenggara (salah satu diantaranya).

F.Seleksi

Seleksi terhadap proposal permohonan Bantuan Operasional

Penyelenggaraan (BOP ) dilakukan melalui tahapan seleksi administrasi

dan seleksi kelayakan oleh Tim seleksi dengan mengacu kepada Petunjuk

Teknis KPA dan pedoman oleh PA. Adapun hal-hal yang menjadi

pertimbangan dalam proses seleksi antara lain:

Kualitas proposal yang masuk sesuai dengan persyaratan yang telah

ditetapkan;

Kesesuaian data dengan persyaratan yang telah ditentukan;

Mempertimbangkan hasil evaluasi bantuan yang telah diberikan pada


Sekala prioritas dan pemerataan.

G.Penetapan Penerima Bantuan

Hasil seleksi dari Tim terhadap proposal permohonan, akan dipilih sesuai

jumlah lokasi bantuan Tahun berjalan kemudian ditetapkan dalam Surat

Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang diusulkan oleh Pejabat

Pembuat Komitmen (PPK).

H.Prosedur Pencairan

19


20/52

Adapun prosedur pencairan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP)

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah sebagai berikut :

1.Diadakan verifikasi proposal, bagi proposal yang dinyatakan lolos

seleksi akan ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) serta

diberitahukan kepada lembaga penerima bantuan;

2.Setelah verifikasi bantuan dicairkan secara GU (Pengantian Uang

Muka) melalui bendahara pembantu pengeluaran dengan dibantu oleh

leading sektor, pelaksanaan kegiatan dimaksud sampai terbentuknya

LPJ atau dengan sistem rembes dari yang dibantu;

3.Setelah selesai proses penuntasan pekerjaan, leading sektor

memberikan laporan tentang keberadaan hasil pekerjaan dimaksud

kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu.

I.Besaran Dana dan Penggunaannya.

Besarnya Bantuan Operasional Penyelenggaraan yang selanjutnya

disingkat BOP untuk Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya

disingkat PAUD berdasarkan anggaran yang terdapat pada DIPA Ditjen

Bimas Hindu Kemenag RI Tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 15.000.000,-

(lima belas juta rupiah).

Satuan PAUD penerima BOP-PAUD dapat juga menggali dana bantuan

dari masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Perusahaan (melalui dana

Coorporate Social Responsibility) atau menjalankan usaha-usaha

penggalian dana yang tidak bertentangan dengan per undang-undangan

yang ada.

J.Sanksi

Pengelola dana Bantuan BOP yang terdapat bukti menyalahgunakan

sehingga merugikan negara, akan dikenakan sanksi kepegawaian sesuai

dengan aturan yang berlaku, dan kepadanya diwajibkan mengembalikan

dana ke kas negara.

K.Pelaporan

Penerima Bantuan BOP wajib:a.Menyampaikan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan

kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu;

b.Lembaga diharuskan melaporkan penerimaan dana kepada Direktur

Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu baik secara tertulis maupun

melalui media elektronik (telepon, email, fax).

20


21/52

c.Laporan disampaikan ke Direktorat jenderal Bimbingan Masyarakat

Hindu dan ditembuskan kepada Kabid/Pembimas/Kemenag

Kabupaten/Kota.

d.Pengeluaran harus sesuai dengan proposal yang diajukan.

e.Semua bukti pengeluaran dibuat rangkap 2 (dua), dengan peruntukan

sebagai berikut. Lembar pertama (asli) untuk arsip oleh lembaga

penyelenggara dan lembar kedua disampaikan bersamaan dengan

laporan pelaksanaan program ke Direktur Jenderal Masyarakat Hindu.

Penerima Manfaat :

Masyarakat, Yayasan Pendidikan, TK/PAUD

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

Lampiran: 1.

Formulir Pengajuan Dana BOP

A. Identitas Satuan

Nama Satuan PAUD : .............................

Alamat Lengkap : ..............................

Tahun Berdiri : ..............................

Jenis Program : TK/PAUD (coret yang tidak perlu)

Nama Pengelola : ..............................

B. Program Layanan:

1. Data Pendidik :

a. Jumlah : .................... (P), ...............(L)

b. Pendidikan : ........... (SMA/sederjat), ...... (D2), .......(S1), ......... (S2/S3)

c. Status : ............. (PNS), .................. (Non PNS)

2. Data Anak:

Jumlah : ............. anak3. Layanan Program: ......... x dalam seminggu @ ......... jam

4. Rencana Penggunaan dana:

No Rencana Penggunaan RP

1.

2.

3.

4.

5.

Bantuan biaya masuk dan biaya administrasi

Bantuan biaya Penyeleng-garaan Proses

Pembelajaran

Pembelian bahan habis pakai, buku-buku acuan

untuk pendidik, buku bacaan anak, atau ATK

Pembelian alat-alat DDTK, pembelian obat-obatanringan, kotak P3K, transport petugas kesehatan

Rapat dan Transport pendidik untuk mendukung

pertemuan PAUD

...................

...................

...................

...................

...................

Jumlah ...................

C. Data Administrasi

1. Rekening Satuan

a. Nama Satuan sesuai yang tercantum dalam rekening .......................

21


22/52

b. Alamat Satuan sesuai rekening .........................................................

c. Nomor Rekening Bank ......................................................................

d. Nama Bank .......................................................................................

2. NPWP

a. Nama Wajib pajak ............................................................................

b. Nomor NPWP.....................................................................................

c. Alamat Wajib Pajak ............................................................................

D. Lampiran:

1. Rekening Bank atas nama Lembaga

2. NPWP Lembaga

3. Data anak /Guru

4. Pernyataan Kesanggupan

.................,..........2015

Pengelola PAUD,

...................................

(stempel Satuan)

22


23/52

Lampiran: 2.

DATA ANAK DIDIK

A. Identitas Satuan

Nama Satuan PAU : .............................

Alamat Lengkap : ..............................

Jenis Program : TK/TPA/KB/SPS (coret yang tidak perlu)

Nama Yayasan : ..............................

Nama Pengelola : ..............................

B. Data Anak

No Nama Anak Didik Usia Nama Orang Tua Pekerjaan Orang

Tua

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.22.

23.

dst

.................,..........2015

Pengelola PAUD,

23


24/52

...................................

(stempel Satuan)

24


25/52

Lampiran: 3

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENYELENGGARAAN PROGRAM

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI MELALUI DANA BANTUAN OPERASIONAL

PAUD

Pada hari ini ........... tanggal .................. bulan ...............................

tahun dua ribu lima belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ............................................................

Jabatan : ....................................................

Alamat : ....................................................................

bahwa dalam rangka penyelenggaraan program pendidikan anak usia dini

melalui dana bantuan operasional penyelenggaraan PAUD menyatakan bahwa:

1.Bersedia untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran PAUD sesuai

dengan pengajuan yang disetujui Direktorat Jenderal Bimbingan

Masyarakat Hindu Tahun 2015;

2.Semua dana yang diterima menjadi tanggung jawab mutlak Satuan

PAUD ......... sesuai dengan Petunjuk Teknis dan peraturan yang berlaku;

3.Bersedia mengadministrasikan penggunaan dana sesuai denganpengajuan yang disetujui yang dibuktikan dengan kuitansi sesuai aturan

yang berlaku;

4.Bersedia memenuhi kewajiban membayar pajak sesuai aturan yang

berlaku;

5.Bersedia menyampaikan laporan penggunaan dana keseluruhan paling

lambat 4 bulan sejak uang diterima.

6.Bersedia di audit oleh pihak yang berwenang.

7.Surat pernyataan ini dibuat dan ditanda tangani diatas kertasbermeterai enam ribu rupiah dengan penuh kesadaran, tanpa adanya

paksaan dari pihak manapun.

Yang membuat pernyataan

Materai 6000

Stampel satuan

.........................nama......

Buat rangkap 2

25


26/52

Lampiran: 4

Surat Pernyataan Pembimas/Kabid/Kemenag Kabupaten/Kota

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ............................................................

Jabatan : ....................................................................

Alamat : ....................................................

bahwa dalam rangka penyelenggaraan program pendidikan anak usia dini

melalui dana bantuan operasional penyelenggaraan PAUD, dengan ini

menyatakan:

1. Bertanggung jawab atas lembaga/ Satuan PAUD yang tercantum dalam

Pengajuan adalah benar adanya dan dapat dibuktikan keberadaannya.

2. Bersedia untuk membina dan mengawasi penggunaan dana bantuan sesuai

dengan ketentuan yang ditetapkan.

3. Bersedia untuk mengkoordinir penyampaian laporan penggunaan dana

sesuai dengan ketentuan.

Surat pernyataan ini dibuat dan ditandatangani diatas kertas bermaterai

enam ribu rupiah dengan penuh kesadaran, tanpa adanya paksaan dari

pihak manapun.

........,........................2015

tanda tangan..................

Materai Rp. 6.000,-

............nama....................

NIP:................................

26


27/52

BAB IV

BANTUAN SARANA PRASARANA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD).

A. Rasional


pembangunan manusia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia

,dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan dan pedoman pembangunan.







Hal ini merupakan landasan hukum dalam membangun pendidikan

dengan menerapkan prinsip demokrasi, desentralisasi, otonomi, keadilan

dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.Untuk mewujudkan

pembangunan di bidang pendidikan, maka kualitas pendidikan hendaklah

senantiasa diupayakan.Hal ini didasari atas kenyataan bahwa kita tengah

memasuki era globalisasi.








sumber daya yang wajar.Logikanya proses pendidikan yang berkualitas akan

menghasilkan produk yang berkualias pula. Kualitas produk akan


27


28/52









meningkatkan kualitas manusia seutuhnya melalui olah hati, olah pikir dan

olah rasa agar mengasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan







penilaian pendidikan. Untuk mewujudkan pembelajaran yang berkualitas agar menghasilkan

produk yang berkualitas pula perlu dikembangkan pengelolaan pendidikan

melalui pemberian bantuan Sarana dan Prasasana Pendidikan Anak Usia

Dini (PAUD) .

B.Tujuan

Tujuan bantuan ini adalah untuk memenuhi sarana dan prasarana

pendukung kegiatan pembelajaran Agama Hindu dan Budi Pekerti di

tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga Tenaga Pendidik dan

Peserta didik dapat melakukan proses belajar dan pembelajaran sesuai

dengan SKL yang diinginkan yaitu dapat berjalan secara optimal sehingga

akan tercapai tujuan yang diinginkan yaitu meningkatkan kualitas

pendidikan, dan merasakan kehadiran pemerintah di tengah-tengah

masyarakat

C.Sasaran

Sasaran pemberian bantuan sarana dan prasarana (sarpras)

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mayoritas peserta didiknya

beragama Hindu yang tersebar di seluruh Indonesia yang memenuhi

persyaratan.

28


29/52

D.Besaran Dana dan Penggunaannya

Besarnya nilai/dana Bantuan Sarana Pembelajaran PAUD Tahun 2015

adalah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta), yang akan dipergunakan

untuk:

1.Pengadaan/Penyediaan Alat Permainan (APE) dalam ruangan (indoor)

dan luar ruangan(outdoor

2.Pengadaan bahan dan biaya pengembangkan APE dalam ruangan

(indoor) dan luar ruangan (outdoor) dari bahan lokal.

Penerima manfaat: Yayasaan, Lembaga Pendidikan dan Masyarakat.

3.Pengadaan/Penyediaan alat peraga pembelajaran sesuai dengan

kebutuhan;

4.Pengadaan/Penyediaan media pembelajaran (CD/DVD/kaset

pembelajaran, buku dan

5.Pengadaan /penyediaan meubelair : lemari, bangku, meja, rak untuk

menyimpan mainan anak, loker, karpet, dan sebagainya.

6.Penyediaan Toilet

7.Pemeliharaan gedung

E. Persyaratan

Bantuan sarana dan prasarana (sarpras) Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD) mengajukan Proposal permohonan kepada Direktur Jenderal

Bimbingan Masyarakat Hindu yang berisi :

7.Surat permohonan;



10. Mempunyai rencana pemanfaatan bantuan yang jelas (RAB);11. Mempunyai tempat dan alamat yang jelas untuk berlangsungnya

kegiatan;

12. Proposal permohohan diketahui olehKabid/Pembimas/

Kankamenag/ Penyelenggara (salah satu diantaranya).

F. Seleksi

29


30/52

Seleksi terhadap proposal permohonan Bantuan sarana dan prasarana

(sarpras) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dilakukan melalui tahapan

seleksi administrasi dan seleksi kelayakan oleh Tim seleksi dengan

mengacu kepada Petunjuk Teknis KPA dan pedoman oleh PA. Adapun hal-

hal yang menjadi pertimbangan dalam proses seleksi antara lain:


ditetapkan;




4.Sekala prioritas dan pemerataan.


Hasil seleksi dari Tim verifikasi terhadap proposal permohonan

yang telah masuk, akan seleksi sesuai jumlah lokasi bantuan Tahun

berjalan kemudian ditetapkan dalam Surat Keputusan Kuasa Pengguna

Anggaran (KPA) yang diajukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).


Adapun prosedur pencairan Bantuan sarana dan prasarana (sarpras)

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah sebagai berikut :






leading sektor, pelaksanaan kegiatan dimaksud sampai terbentuknya


3.Setelah selesai proses penuntasan pekerjaan, leading sector



I.Sanksi.

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai penerima Bantuan

sarana dan prasarana (sarpras) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan

dikenakan sanksi apabila:30


31/52

1.Pengelola dana Bantuan Sarana Pembelajaran PAUD yang terbukti

menyalahgunakan dana bantuan sehingga merugikan negara, akan

dikenakan sanksi sesuai aturan hukum yang berlaku, dan kepadanya

diwajibkan mengembalikan dana ke Kas Negara, selambat-lambatnya

6 bulan setelah dana diterima. Bukti setoran ke Kas Negara

dilampirkan dalam Berita Acara Pengembalian Dana yang

ditandatangani oleh pihak penerima dana, untuk selanjutnya

dikirimkan melalui Bendahara Direktorat Jenderal Bimbingan

Masyarakat Hindu.

2.Pengelola dana Bantuan Sarana Prasarana Pembelajaran PAUD yang

sampai batas waktu yang ditentukan tidak menyampaikan laporan

pertanggung jawaban dana bantuan dan laporan penyelenggaraan

kegiatan, maka Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu

berhak memberikan teguran tertulis kepada

Lembaga/organisasi/yayasan penerima bantuan.

J.Pelaporan

Penerima Bantuan sarana dan prasarana (sarpras) Pendidikan Anak Usia

Dini (PAUD) wajib:

1.Menyampaikan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan

kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu;

2.Lembaga diharuskan melaporkan penerimaan dana kepada Direktur

Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu baik secara tertulis maupun

melalui media elektronik (telepon, email, fax).

3.Laporan disampaikan ke Direktorat jenderal Bimbingan Masyarakat

Hindu dan ditembuskan kepada Kabid/Pembimas/Kemenag

Kabupaten/Kota.4.Pengeluaran harus sesuai dengan proposal yang diajukan.

5.Semua bukti pengeluaran dibuat rangkap 2 (dua), dengan peruntukan

sebagai berikut. Lembar pertama (asli) untuk arsip oleh lembaga

penyelenggara dan lembar kedua disampaikan bersamaan dengan

laporan pelaksanaan program ke Direktur Jenderal Masyarakat Hindu.

31


32/52

LAMPIRAN- LAMPIRAN

Lampiran : 1

Contoh : FORMAT Surat Pernyataan Tidak Sedang Menerima Bantuan Sejenis

KOP LEMBAGA

SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENERIMA BANTUAN SEJENIS DAN

BANTUAN LAIN YANG BERSUMBER DARI DANA APBN ATAU APBD

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan dalam lembaga PAUD: ...........................

Nama Lembaga PAUD : ...........................

ALamat Lembaga PAUD : ...........................

32


33/52

a. Jalan : ...........................

b. RT/RW/Dusun : ...........................

c. Desa/Kel. : ...........................

f. Provinsi : ...........................

g. No. Tlp/HP (yang bisa dihubungi): ...........................

Dengan ini menyatakan bahwa nama lembaga PAUD tersebut diatas,

tidak sedang menerima dana bantuan sejenis atau bantuan lain yang

bersumber dari APBN dan APBD di tahun yang sama, Apabila pernyataan ini

dinyatakan tidak benar maka kami langsung membatalkan/mengundurkan

diri sebagai penerima bantuan dan atau kami sanggup mengembalikan Dana

Bantuan Sarana Prasarana Paud Tahun 2015, sesuai aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sadar dan penuh rasa

tanggung jawab.

.............., ........................ 2012

Kepala Sekolah/ Penanggung

Jawab/

Pengelola Lembaga PAUD

.....................................

Lampiran : 2

Contoh : Surat Pernyataan Belum Pernah Melaksanakan Sarana Pembelajaran

PAUD

KOP LEMBAGA PAUD

SURAT PERNYATAAN BELUM PERNAH MELAKSANAKAN PROGRAM BANTUAN

SARANA PRASARANA PAUD

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan dalam lembaga PAUD:

33


34/52

Nama Lembaga PAUD :

ALamat Lembaga PAUD :

a.Jalan :

b.RT/RW/Dusun :

c.Kecamatan :

d.Kabupaten/Kota :

e.Provinsi :

f.No Tlp/HP (Yang bisa dihubungi)

Dengan ini menyatakan bahwa kami belum pernah melaksanakan maupun

menerima Program Dana Bantuan Sarana Prasarana PAUD TK Pembina PAUD

baik yang bersumber dari APBN maupun APBD dilayanan Program PAUD yang

sama.

Apabila pernyataan ini dinyatakan tidak benar maka Lembaga

PAUD ........................... dinyatakan membatalkan/mengundurkan diri sebagaipenerima dana bantuan Sarana Prasarana PAUD Tahun Anggaran 2015 dan

atau dana bantuan yang telah diterima dikembalikan sesuai aturan yang

berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sadar dan penuh rasa

tanggung jawab

........, tgl-bln-thn

Mengetahui

Stempel & ttd

(nama lengkap)

NIP.

K

Kepala

stempel & ttd

.

nama terang nama terang

N

NIP

34

Meterai


35/52

BAB V

BANTUAN PEMBERDAYAAN MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN (MGMP)

AGAMA HINDU

A Rasional


pembangunan manusia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia,

dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan dan pedoman pembangunan.







Hal ini merupakan landasan hukum dalam membangun

pendidikan dengan menerapkan prinsip demokrasi, desentralisasi,

otonomi, keadilan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.Untuk

mewujudkan pembangunan di bidang pendidikan, maka kualitas

pendidikan hendaklah senantiasa diupayakan.Hal ini didasari atas

kenyataan bahwa kita tengah memasuki era globalisasi.








sumber daya yang wajar.Logikanya proses pendidikan yang berkualitas

akan menghasilkan produk yang berkualias pula. Kualitas produk akan







35


36/52




meningkatkan kualitas manusia seutuhnya melalui olah hati, olah pikir

dan olah rasa agar mengasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan







penilaian pendidikan.

Untuk mewujudkan pembelajaran yang berkualitas agar

menghasilkan produk yang berkualitas pula perlu dikembangkan

pengelolaan pendidikan melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran yang

selanjutnya disingkat MGMP Agama Hindu. MGMP Agama Hindu adalah

tempat berkumpulnya para guru agama Hindu dalam memecahkan

berbagai permasalahan, menguji coba dan mengembangkan ide-ide baru

dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Untuk mewujudkan program-

program yang di rancang oleh MGMP maka perlu diberikan bantuan

pemberdayaan lembaga untuk melaksanakan kegiatan.

B Tujuan

Tujuan bantuan ini adalah agar program-program yang dirancang

oleh MGMP dapat berjalan secara optimal sehingga akan tercapai tujuan

yang diinginkan yaitu meningkatkan kualitas pendidikan.

C Sasaran

Sasaran pemberian bantuan adalah MGMP Agama Hindu

seluruh Indonesia yang memenuhi persyaratan.

D Pemanfaatan Bantuan

Bantuan MGMP ini dimanfaatkan untuk kebutuhan sebagai

berikut :

1 Menyusun program kerja;

2 Menyelenggarakan kegiatan pertemuan guru;

3 Rapat-rapat;

36


37/52

4 Menyusun/mengembangkan kurikulum, silabus, media

pembelajaran,bahan ajar dan alat evaluasi;

5 Teknik penulisan Karya Tulis Ilmiah;

6 Dll.

E. Persyaratan

MGMP mengajukan Proposal permohonan kepada Direktur

Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu yang berisi :

1 Surat permohonan;

2 Susunan kepengurusan;

3 Mempunyai program kerja yang jelas;

4 Mempunyai rencana Pemanfaatanan bantuan yang jelas (RAB);5 Mempunyai tempat dan alamat yang jelas untuk berlangsungnya

kegiatan;

6 Proposal permohohan diketahui oleh Kabid/Pembimas/Kankamenag/


F.Seleksi

Seleksi terhadap proposal permohonan MGMP dilakukan melalui tahapan

seleksi administrasi dan seleksi kelayakan oleh Tim seleksi dengan mengacu

kepada Petunjuk Teknis KPA dan pedoman oleh PA. Adapun hal-hal yang

menjadi pertimbangan dalam proses seleksi antara lain:

1 Kualitas proposal yang masuk sesuai dengan persyaratan yang telah

ditetapkan;

2 Kesesuaian data dengan persyaratan yang telah ditentukan;

3 Mempertimbangkan hasil evaluasi bantuan yang telah diberikan pada


4 Sekala prioritas dan pemerataan.

G Penetapan Penerima Bantuan

Hasil seleksi dari Tim terhadap proposal permohonan, akan dipilih

sesuai jumlah lokasi bantuan Tahun berjalan kemudian ditetapkan dalam

Surat Keputusan PPK.

H Prosedur Pencairan

Adapun prosedur pencairan bantuan Pemberdayaan Musyawarah Guru

Mata Pelajaran (MGMP) Agama Hindu adalah sebagai berikut :

37


38/52

iDiadakan verifikasi proposal, bagi proposal yang dinyatakan lolos



iiSetelah verifikasi bantuan dicairkan secara GU (Pengantian Uang


leading sector, pelaksanaan kegiatan dimaksud sampai terbentuknya


iiiSetelah selesai proses penuntasan pekerjaan, leading sektor



38


39/52

BAB VI

BANTUAN KEGIATAN PASRAMAN KILAT

A.Rasional

Peraturan Pemerintah Republik Indonesi Nomor 55 tahun 2007

Bab III pasal 8 menguraikan bahwa Pendidikan Keagamaan berfungsi

mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang

memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau

menjadi ilmu agama, disamping itu Pendidikan Keagamaan bertujuan

untuk terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan

nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang

berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif dan dinamis dalam rangka

mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertaqwa dan

berakhlak mulia. Beranjak dari fungsi dan tujuan pendidikan

keagamaan di atas, maka pasraman salah satu penyelenggara

pendidikan Keagamaan Hindu yang nantinya akan memberi bekal

kemampuan dasar kepada siswa Hindu untuk mengembangkan pribadi

yang memiliki Sradha dan Bhakti kepada Tuhan Yang Maha Esa dan

membina siswa Hindu agar memiliki pengalaman, pengetahuan,

ketrampilan yang dapat dikembangkan dalam kehidupannya.

Untuk mewujudkan fungsi dan tujuan tersebut maka

diselenggarakan Kegiatan Pasraman Kilat. Agar penyelenggaraan

Kegiatan Pasraman Kilat dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang

diinginkan maka dipandang perlu untuk diberikan bantuan.

B. Tujuan

39


40/52

Tujuan bantuan Pasraman Kilat adalah agar kegiatan ini dapat

terselenggara sesuai dengan rencana sehingga akan tercapai tujuan

yang diinginkan yaitu meningkatkan Sradha dan Bhakti siswa kepada

Tuhan yang Maha Esa dan siswa memiliki pengalaman, pengetahuan,

ketrampilan yang nantinya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-

hari.

C.Sasaran

Sasaran pemberian Bantuan ini adalah Pasraman- Pasraman di

seluruh Indonesia yang memenuhi persyaratan. Dalam kegiatan

Pasraman Kilat melibatkan para siswa, guru pasraman dan tokoh-tokoh

masyarakat.


Bantuan Kegiatan Pasraman Kilat dimanfaatkan untuk kebutuhan

sebagai berikut :

1. ATK/Bahan;

2.Pembayaran Honor;3.Transport;

4.Akomodasi/Konsumsi;

5.Laporan dan dokementasi;

6.Dll.

E.Persyaratan

Pasraman mengajukan Proposal permohonan kepada Direktur


1.Surat permohonan;

2.Susunan kepanitian;

3.Mempunyai jadwal kegiatan yang jelas;



kegiatan;

6.Proposal permohohan diketahui oleh Kabid/ Pembimas/

Kankamenag/ Penyelenggara (salah satu diantaranya).

F.Seleksi

Seleksi terhadap proposal permohonan dari Pasraman dilakukan

melalui tahapan seleksi administrasi dan seleksi kelayakan oleh PPK dan

PPK dapat membentuk Tim seleksi dengan mengacu kepada petunjuk

40


41/52



1. Kualitas proposal yang masuk sesuai dengan persyaratan yang telah

ditetapkan;

2. Kesesuaian data dengan persyaratan yang telah ditentukan;

3. Mempertimbangkan hasil evaluasi bantuan yang telah diberikan pada


4. Skala proritas dan pemerataan.

Penetapan Penerima Bantuan


sesuai jumlah lokasi bantuan Tahun berjalan, kemudian ditetapkan

dalam Surat Keputusan PPK.



sesuai jumlah lokasi bantuan Tahun berjalan, kemudian ditetapkan

dalam Surat Keputusan PPK.


Adapun prosedur pencairan bantuan Kegiatan Pasraman Kilat adalah

sebagai berikut :





Muka) melalui bendahara pembantu pengeluaran dengan dibantu

oleh leading sector, pelaksanaan kegiatan dimaksud sampai

terbentuknya LPJ atau dengan sistem rembes dari yang dibantu;

Setelah selesai proses penuntasan pekerjaan, leading sector memberikan

laporan tentang keberadaan hasil pekerjaan dimaksud kepada Direktur

Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu. Kemenag RI.

41


42/52

BAB VII

BANTUAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA PENDIDIKAN AGAMA DAN

KEAGAMAAN HINDU (LPAKH)

A.Rasional

Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan

pengetahuan, sikap, kepribadian dan ketrampilan peserta didik dalam

mengamalkan ajaran agamanya, yang dlaksanakan sekurang-kurangnya

melalui mata pelajaran pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan.

Sedangkan pendidikan Keagamaan adalah pendidikan yang

mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang

menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan atau

menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.

Terkait dengan pengertian pendidikan keagamaan diatas,

Pendidikan Keagamaan Hindu merupakan pendidikan berbasis masyarakat

yang diselenggarakan dalam bentuk Pasraman, Pesantian dan bentuk lain

yang sejenis. Pendidikan keagamaan Hindu selama ini diselenggarakan

dalam bentuk Pasraman untuk melengkapi pendidikan agama di sekolah

umum. Pendidikan keagamaan Hindu pada pasraman diselenggarakan

melalui jalur non formal.

42


43/52

Setelah terbentuknya Lembaga Pendidikan Agama dan Keagamaan

maka pasraman-pasraman yang ada diseluruh Indonesia nantinya ada

dibawah binaan LPAKH. Dimana LPAKH yang nantinya bertugas untuk

membina pasraman-pasraman didaerah dalam menyelenggarakan

pendidikan agama Hindu bagi anak didik yang nantinya dapat memiliki

Sradha dan bakti serta berbudi luhur.

Untuk dapat melaksanakan pembinaan ke pasraman-pasraman

LPAKH perlu ditunjang oleh sarana prasarana dan biaya operasional yang

memadai, oleh karena itu Ditjen Bimas Hindu telah memprogramkan

berbagai jenis bantuan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan

Hindu, salah satunya adalah pemberian bantuan Pemberdayaan Lembaga

kepada LPAKH.

B.Tujuan

Tujuan bantuan ini adalah untuk memfasilitasi LPAKH dalam

melaksanakan pembinaan ke pasraman-pasraman, sehingga nantinya

pembelajaran dipasraman dapat berjalan secara optimal.

C.Sasaran

Sasaran pemberian Bantuan ini adalah LPAKH seluruh Indonesia

yang sudah terbentuk, yang tersebar di selruh wilayah Negara Repbulik

Indonesia.


Pemanfaatanan bantuan Pemberdayaan LPAKH ini meliputi:

1.Biaya ATK;

2.Transportasi (pembinaan);

3.Akomodasi/konsumsi;

4.Menyusun program kerja;

5.Rapat-rapat;

6.Bahan-bahan pembinaan;

7.Dokumentasi dan laporan;

8.Dll.

E.Persyaratan

LPAKH mengajukan Proposal permohonan kepada Direktur


1.Surat Permohonan;

2.SK pembentukan LPAKH;

43


44/52



5.Mempunyai jadwal kunjungan yang jelas;


7.Mempunyai tempat dan alamat yang jelas untuk melaksanakan

aktifitas;

8.Proposal permohohan diketahui oleh Kabid/ Pembimas/ Kankamenag/


F.Seleksi

Seleksi terhadap proposal permohonan dari LPAK melalui tahapan

seleksi administrasi dan seleksi kelayakan oleh PPK dan PPK dapat

membentuk Tim seleksi dengan mengacu kepada petunjuk Teknis KPA dan

pedoman oleh PA. Adapun hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam

proses seleksi antara lain:

1.Kualitas proposal yang masuk;



tahun-tahun sebelumnya;4.Skala prioritas dan pemerataan.


Hasil seleksi dari Tim terhadap proposal permohonan, akan

dipilih sesuai jumlah lokasi bantuan tahun berjalan kemudian ditetapkan

dalam Surat Keputusan.


Adapun prosedur pencairan bantuan Pemberdayaan Lembaga Agama

dan Keagamaan Hindu (LPAKH) adalah sebagai berikut :

i. Diadakan verifikasi proposal, bagi proposal yang dinyatakan lolos



ii. Setelah verifikasi bantuan dicairkan secara GU (Pengantian Uang


leading sector, pelaksanaan kegiatan dimaksud sampai terbentuknya


iii. Setelah selesai proses penuntasan pekerjaan, leading sektor



44


45/52

BAB VIII

BANTUAN REHAB PASRAMANA.Rasional

Gedung adalah tempat untuk melaksanakan aktivitas

menjalankan fungsi sekolah. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kondisi

gedung-gedung di pasraman di daerah sangat memprihatinkan dan

memperlihatkan bahwa masih banyak pasraman yang belum mempunyai

gedung yang memadai dan layak dalam rangka menunjang proses

pembelajaran, bahkan masih banyak pasraman yang belum mampu

menopang proses pembelajaran sehingga proses pendidikan belum

berjalan secara optimal. Melihat kondisi tersebut, sangat dikhawatirkan

proses pembelajaran tidak dapat berjalan secara optimal. Oleh karena itu,

maka bantuan rehab sangat diperlukan, bantuan rehab bersifat sebagai

pemenuhan kebutuhan minimal bagi pasraman agar dapat menunjang

proses pembelajaran yang berkualitas dan menghasilkan lulusan yangbermutu.

Di samping itu bantuan rehab digunakan sebagai upaya untuk

pengembangan gedung/ruangan-ruangan yang ada dilingkungan

pasraman karena pada umumnya kegiatan proses pembelajaran

dipasraman dilaksanakan dilingkungan pura setempat dalam hal ini

45


46/52

disamping pura sebagai tempat untuk menghubungkan diri dengan Tuhan

Yang Maha Esa juga berfungsi untuk proses pembelajaran seperti praktek

Panca Sembah atau Trisandya hal ini dapat dilakukan di utama Mandala

pura.

B.Tujuan

Tujuan bantuan rehab ini adalah agar proses pembelajaran dapat

berjalan secara optimal sehingga akan tercapai tujuan yang diinginkan

yaitu meningkatkan kualitas pendidikan.

C.Sasaran

Sasaran pemberian bantuan rehab adalah Pasraman seluruh

Indonesia yang memenuhi persyaratan.

D.Pemanfaatan Bantuan Rehab

Pemanfaatanan bantuan rehab sebagai berikut :

1.Perbaikan gedung yang rusak;

2.Perbaikan ruangan kelas;

3.Perbaikan ruang praktek yoga;

4.Perbaikan perpustakaan;

5.Perbaikan ruang guru;

6.Perbaikan ruang TU;

7.Perbaikan tempat bermain;

8.Dll.

E.Persyaratan

Pasraman mengajukan Proposal permohonan kepada Direktur


1.Surat permohonan;





proses pembelajaran;

6.Proposal permohohan diketahui oleh Kabid/ Pembimas/ Kankemenag/


F.Seleksi

Seleksi terhadap proposal permohonan dari Pasraman dilakukan

melalui tahapan seleksi administrasi dan seleksi kelayakan oleh PPK dan

PPK dapat membentuk Tim seleksi dengan mengacu kepada Petunjuk

46


47/52




ditetapkan;2.Kesesuaian data dengan persyaratan yang telah ditentukan;



4.Skala prioritas dan pemerataan.



sesuai jumlah lokasi bantuan tahun berjalan kemudian ditetapkan dalam



Adapun prosedur pencairan bantuan Rehab Pasraman adalah sebagai

berikut :

1. Diadakan verifikasi Proposal. Bagi proposal yang dinyatakan lolos

seleksi akan ditetapkan dengan Surat Keputusan ( SK ) serta

diberitahukan kepada lembaga/Pasraman penerima bantuan dan

akan dibuatkan spek dan hvs pengadaan oleh PPK Direktorat

Pendidikan Hindu sesuai dengan proposal pemohon serta dilanjutkan

proses pengadaan oleh ULP Kementerian Agama RI;

2. Setelah diadakan proses tender pemenang tender akan merealisasikan

langsung pekerjaan ke lokasi lembaga pemohon;

3. Setelah selesai proses penuntasan pekerjaan sesuai dengan kontrak

maka pihak lembaga wajib memberikan laporan tentang keberadaan

hasil pekerjaan dimaksud kepada Direktur Jenderal Bimbingan

Masyarakat Hindu.

47


48/52

BAB IX

BANTUAN SARANA PRASARANA PASRAMAN

A.Rasional

Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-

pindah dan prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi

sekolah. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kondisi sarana dan

prasarana di daerah, memperlihatkan bahwa masih banyak pasraman

yang belum mempunyai sarana prasarana yang memadai dan layak dalam

rangka menunjang proses pembelajaran. Bahkan masih banyak pasraman

yang belum mampu menopang kebutuhan operasional sehingga proses

pendidikan belum berjalan secara optimal. Melihat kondisi tersebut, sangat

dikhawatirkan proses pembelajaran tidak dapat berjalan secara optimal.

48


49/52

Oleh karena itu, maka Bantuan Sarana Prasarana sangat diperlukan,

Bantuan Sarana Prasarana bersifat sebagai pemenuhan kebutuhan

minimal bagi pasraman agar dapar menunjang proses pendidikan dan

menghasilkan lulusan yang bermutu. Di samping itu Bantuan Sarana Prasarana digunakan sebagai upaya

untuk pengembangan Sarana Prasarana yang secara minimal sudah

memadai sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan.

B.Tujuan

Tujuan bantuan sarana prasarana ini adalah untuk mendorong

meningkatkan kualitas Sarana Prasarana pendidikan guna meningkatkan

mutu pendidikan.

C.Sasaran

Sasaran pemberian Bantuan Sarana Prasarana (BSP) adalah Pasraman

seluh Indonesia.

D.Pemanfaat Bantuan

Bantuan Sarana Prasarana (BSP) dimanfaatkan untuk kebutuhan

meliputi:

Sarana :

1.Lemari, meja, kursi ,papan tulis;

2.Komputer/Laptop;

3.Mesin ketik;

4.LCD;

5.Media pembelajaran;

6.Buku, majalah, surat kabar;

7.Perlengkapan perpustakaan;8.Perlengkapan lab/ruang praktek;

9.Perlengkapan upakara;

10. Perlengkapan/perabot ruangan;

11. Dll.

Prasarana :

1.Pengembangan gedung sekolah;

2.Pengembangan ruangan kelas;

3.Pengembangan lab/ruang praktek;

4.Pengembangan perpustakaan;

5.Pengembangan ruang guru;

6.Pengembangan ruang tu;

7.Pengembangantempat bermain;

8.Pengembangan tempat sembahyang;

9.Dll.

49


50/52

E.Persyaratan

Pasraman mengajukan Proposal kepada Direktur Jenderal Bimbingan

Masyarakat Hindu yang berisi :

1.Surat Permohonan;2.Susunan kepengurusan;


4.Mempunyai rencana pemanfaatan bantuan yang jelas (RAB);


proses pembelajaran;

6.Proposal permohohan diketahui oleh Kabid/ Pembimas/ Kandep/


F.Seleksi

Seleksi terhadap proposal permohonan dari Pasraman pendidikan

agama dan keagamaan dilakukan melalui tahapan seleksi administrasi

dan seleksi kelayakan oleh PPK dan PPK dapat membentuk Tim seleksi

dengan mengacu kepada petunjuk Teknis KPA dan pedoman oleh PA.

Adapun hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam proses seleksi antara

lain:

1.Kualitas proposal yang masuk;




4.Skala prioritas dan pemerataan.



sesuai jumlah lokasi bantuan tahun berjalan kemudian ditetapkan dalam


H.Proses Pencairan

Adapun prosedur pencairan bantuan Sarana Prasarana Pasraman

adalah sebagai berikut :

1. Diadakan verifikasi Proposal. Bagi proposal yang dinyatakan lolos


diberitahukan kepada lembaga penerima bantuan dan akan

dibuatkan spek dan hvs pengadaan oleh PPK Direktorat Pendidikan

Hindu sesuai dengan proposal pemohon serta dilanjutkan proses

pengadaan oleh ULP Kementerian Agama RI;

50


51/52

2. Setelah diadakan proses tender pemenang tender akan merealisasikan

langsung pekerjaan ke lokasi lembaga pemohon;

3. Setelah selesai proses penuntasan pekerjaan sesuai dengan kontrak

maka pihak lembaga wajib memberikan laporan tentang keberadaan

hasil pekerjaan dimaksud kepada Direktur Jenderal Bimbingan

Masyarakat Hindu.

BAB X

PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis (Juknis) ini dibuat untuk dijadikan pedoman

dalam pelaksanaan pemberian bantuan peningkatan, pemberdayaan tenaga

pendidik, peserta didik, dan lembaga pendidikan di lingkungan Subdit

Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun Anggaran 2015.

Maka melalui penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) ini diharapkan

kepada semua komponen yang terkait langsung (Stakes holders) dalam prosesi

pemberian bantuan dapat menambah kualitas dari segi palayanan sehingga

kehadiran pemerintah di tengah-tengah masyarakat dapat dirasakan sebagai

ciri pelayanan administrasi yang bermutu, akuntabel, efektif, efisien dan

mandiri.

DIREKTUR JENDERAL

51


52/52

I KETUT WIDNYA

NIP. 19620610198903 1002

Kabag Ortala

danKepegawaian

Sekretari

s

Direktur

lampiran sk juknis dasar menengah 2015.docx

Documents