laporan pelaksanaan gcg (tahun 2014) - bank anda

7/24/2019 Laporan Pelaksanaan GCG (Tahun 2014) - Bank ANDA

1/49

PT. BANK ANTARDAERAH

BANK DEVISA

Laporan Pelaksanaan G C G(Good Corporate Governance)

Tahun 2014


2/49

DAFTAR ISI

Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance

I. Pendahuluan . 1

II. Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance..... 2

III. Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) PelaksanaanGood Corporate Governance.. 31

IV. Action Plan dan Pelaksanaannya berikut waktupenyelesaian dan kendala/hambatan penyelesaiannya ......

45

V. Penutup . 47


3/49


Periode Laporan Tahun 2014

Halaman 1 dari 47

I. Pendahuluan

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor

8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 yang disempurnakan dengan

PBI No. 8/14/PBI/2006 serta Surat Edaran Bank Indonesia No.

15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan Good

Corporate Governance bagi Bank Umum, maka pelaksanaan Good

Corporate Governancepada Bank harus senantiasa berlandaskan pada

lima prinsip dasar. Pertama, transparansi (transparency), yaitu

keterbukaan dalam mengemukakan pengambilan keputusan. Kedua,

akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan

pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan

secara efektif. Ketiga, pertanggungjawaban (responsibility) yaitu

kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat.

Keempat, independensi (independency) yaitu pengelolaan Bank secara

profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Kelima,

kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhihak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka

menerapkan kelima prinsip dasar tersebut di atas, Bank telah

berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku yang terkait dengan pelaksanaan Good Corporate Governance.

Sebagai bentuk perwujudan pelaksanaan peraturan diatas makaBank menyusun Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance

dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada para Stakeholder

dan sebagai salah satu bentuk penerapan prinsip-prinsip Good

Corporate Governance.

Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance ini, dibagi

menjadi 2 (dua) bagian yaitu Bagian pertama membahas mengenai


4/49



Halaman 2 dari 47

Tranparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance dan bagian

kedua membahas mengenai Laporan Penilaian Sendiri (Self

Assessment) Pelaksanaan Good Corporate Governance pada periode

penilaian 31 Desember 2014. Disamping itu, dalam upaya perbaikan

dan peningkatan kualitas pelaksanaan GCG, Laporan Pelaksanaan

Good Corporate Governance pada periode penilaian 31 Desember 2014

juga ditambahkan Action plan dan pelaksanaannya berikut waktu

penyelesaian dan kendala/hambatan penyelesaiannya.

II. Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance

Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance akan

mengungkap seluruh aspek pelaksanaan prinsip-prinsip Good

Corporate Governancesebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2)

dan (3) Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari

2006 sebagaimana telah disempurnakan dengan PBI No.

8/14/PBI/2006 perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagiBank Umum dan berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.

15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan Good

Corporate Governance bagi Bank Umum disusun dengan sistematika /

penyajian sebagai berikut :

a) Pengungkapan pelaksanaan Good Corporate Governancetersebut,

meliputi 8 (delapan) aspek pelaksanaan prinsip Good CorporateGovernanceyang meliputi :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan

Direksi.

2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite-Komite.

3. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern.

4. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian

intern.


5/49



Halaman 3 dari 47

5. Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan

penyediaan dana besar (large exposure).

6. Rencana strategis Bank, baik Rencana Jangka Pendek

(Business Plan) maupun Rencana Jangka Panjang (Corporate

Plan).

7. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank yang

belum di ungkap dalam laporan lainnya.

8. Informasi lain yang terkait dengan GCG Bank .

b) Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang

mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih dari modal disetor.

c) Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan

Komisaris dan Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya,

Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

d) Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan

Komisaris dan Direksi.

e) Shares Option yang dimiliki Komisaris, Direksi, dan Pejabat

Eksekutif.f) Rasio gaji tertinggi dan terendah.

g) Frekuensi rapat Dewan Komisaris.

h) Jumlah penyimpangan internal (internal fraud).

i) Permasalahan hukum.

j) Transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

k) Buy back sharesdan/atau buy back obligasi Bank.

l)

Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan/atau kegiatan politikselama periode pelaporan.

Untuk mengungkap seluruh Aspek Transparansi Pelaksanaan Good

Corporate Governance secara rinci sebagai syarat utama dalam

Pelaporan Good Corporate Governancemaka Bank akan memberikan

penjelasan secara singkat dan jelas untuk setiap Aspek Transparansi

sebagaimana dimaksud diatas sebagai berikut :


6/49



Halaman 4 dari 47

a)

Pengungkapan pelaksanaan

Good Corporate Governance

tersebut,

meliputi 8 (delapan) aspek pelaksanaan prinsip Good Corporate

Governance, antara lain :

1.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan

Direksi.

i. Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi anggota

Dewan Komisaris dan Direksi

Jumlah anggota Dewan Komisaris pada tahun 2014

adalah 4 (empat) orang dengan 50% (lima puluh

persen) dari anggota Dewan Komisaris adalah

Komisaris Independen dengan komposisi sebagai

berikut :

Dewan Komisaris (Tahun 2014)

Jabatan Nama

Komisaris Utama Ahadiat Wargana

Komisaris Yudo Sutanto

Komisaris Independen Edy Prayitno

Komisaris Independen Imbang Setiamihardja

Semua anggota Dewan Komisaris berdomisili di

Indonesia dan telah memenuhi persyaratan dan lulus

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper

Test). Kriteria Independen anggota Komisaris secara

keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham,

dan/atau hubungan keluarga, baik dengan anggota

Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau

Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan

Bank telah dipenuhi sebagaimana dijelaskan dalam

Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006

tanggal 30 Januari 2006 yang disempurnakan dengan


7/49



Halaman 5 dari 47

PBI No. 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good

Corporate Governancebagi Bank Umum.

Jumlah anggota Direksi pada tahun 2014 adalah

berjumlah 4 (empat) orang dengan susunan anggota

Direksi sebagai berikut :

Direksi (Tahun 2014)

Jabatan Nama

Presiden Direktur Bujung R. Hanani

Direktur Tang Amir

Direktur Rachmat Otojo

Direktur Argo Budi Tjahjono

Semua anggota Direksi berdomisili di Indonesia yang

telah memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian

Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test).

Kriteria Independen secara keuangan, kepengurusan,

kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga

dengan Pemegang Saham Pengendali Bank

sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Bank

Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari

2006 yang disempurnakan dengan PBI No.

8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate

Governance bagi Bank Umum telah dipenuhi oleh

anggota Direksi.

ii. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab,

Dewan Komisaris telah memastikan terselenggaranya

pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate

Governancedalam setiap kegiatan usaha Bank pada


8/49



Halaman 6 dari 47

seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dan

melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan

tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala

maupun sewaktu-waktu serta telah memberikan

nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris dapat

dipastikan tidak terlibat dalam pengambilan

keputusan kegiatan operasional Bank dan telah

melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara

independen. Dewan Komisaris juga telah memastikan

bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit

dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank,

auditor eksternal dan hasil pengawasan Bank

Indonesia yang dituangkan dalam Laporan Evaluasi

Kinerja. Dewan Komisaris juga telah membentuk

Komite-komite yang telah ditetapkan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku secara lengkap, antara lain :

Komite Audit Komite Pemantau Risiko

Komite Remunerasi dan Nominasi

Dewan Komisaris juga telah memiliki pedoman dan

tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja,

waktu kerja, dan rapat serta telah menyediakan

waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dantanggung-jawabnya secara optimal.

Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya

dalam mengelola Bank sesuai kewenangan dan

tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran

Dasar dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku serta tidak pernah memberikan kuasa umum


9/49



Halaman 7 dari 47

kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan

tugas dan fungsi Direksi. Dalam rangka

melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate

Governance Direksi juga telah membentuk, antara

lain :

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)

Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR)

Komite Manajemen Risiko (KMR)

Satuan Kerja Kepatuhan (SKK)

Direksi juga telah menindaklanjuti temuan audit dan

rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, dan hasil

pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil

pengawasan otoritas lain melalui Laporan hasil

tindak lanjut maupun komitmen (exit meeting).

Dalam menjalankan tugasnya Direksi tidak

menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa

profesional sebagai konsultan dan Setiap keputusan

rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan

dan sesuai dengan kebijakan, pedoman serta tata

tertib kerja yang berlaku.

Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan

strategis melalui mekanisme rapat Direksi. Frekwensi

rapat Direksi selama Tahun 2014 telah

diselenggarakan sekurang-kurangnya sebanyak 11

(sebelas) kali dengan rincian sebagaimana tercantum

dalam tabel berikut :


10/49



Halaman 8 dari 47

Berdasarkan data Notulen Rapat Direksi selama

Tahun 2014 maka dapat diketahui bahwa

pengambilan keputusan pada Rapat Direksi diambil

berdasarkan musyawarah mufakat. Setiap keputusan

rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikandan sesuai dengan kebijakan, pedoman serta tata

tertib kerja yang berlaku.

iii. Rekomendasi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi

dan/atau nasihat kepada Direksi, dalam melaksanakantugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan porsinya dan

ketentuan Good Corporate Governance sebagaimana

tertuang dalam Risalah rapat kerja maupun dalam

Laporan Hasil Evaluasi/Pengawasan oleh Dewan

Komisaris.


11/49



Halaman 9 dari 47

2.

Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite-Komite.

i. Struktur, keanggotaan, keahlian dan independensi

anggota Komite

Dewan Komisaris telah membentuk Komite-komite secara

lengkap yang terdiri dari :

Komite Audit

Komite Pemantau Risiko

Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Audit (Tahun 2014)

Jabatan Nama

Ketua (Komisaris Independen) Imbang Setiamihardja

Anggota (Pihak Independen) Agus Subyantara

Anggota (Pihak Independen) Anggraeni

Komite Pemantau Risiko (Tahun 2014)

Jabatan Nama

Ketua (Komisaris Independen) Edy Prayitno

Anggota (Pihak Independen) Anggraeni

Anggota (Pihak Independen) Agus Subyantara

Komite Remunerasi dan Nominasi (Tahun 2014)

Jabatan Nama

Ketua (Komisaris Independen) Imbang Setiamihardja

Anggota (Komisaris) Yudo Sutanto

Anggota (Kepala Divisi SDM) Fauzi

Masing-masing Komite yang dibentuk diketuai oleh

Komisaris Independen. Semua anggota Komite yang ada

dapat dipastikan telah memenuhi Kriteria Independen


12/49



Halaman 10 dari 47

secara keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham

dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris,

Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau

hubungan dengan Bank. Struktur anggota Komite serta

syarat keahlian yang harus dimiliki oleh masing-masing

anggota Komite dapat dipastikan telah memenuhi

persyaratan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan

Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari

2006 yang disempurnakan dengan PBI No. 8/14/PBI/2006

tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi

Bank Umum.

ii. Tugas dan tanggung jawab Komite

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya,

Komite Audit telah melakukan pemantauan dan evaluasi

atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta

pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangkamenilai kecukupan pengendalian intern termasuk

kecukupan proses pelaporan keuangan, guna memberikan

rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Komite Pemantau Risiko telah memberikan rekomendasi

kepada Dewan Komisaris mengenai evaluasi tentang

kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan

pelaksanaan kebijakan tersebut serta pemantauan danevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko

dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) yang

dilakukan melalui Rapat Komite Pemantau Risiko.

Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan

evaluasi terhadap kebijakan Remunerasi dan

memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris


13/49



Halaman 11 dari 47

mengenai kebijakan Remunerasi dan Nominasi dengan

mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain :

Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan

Prestasi dan kemampuan kerja individual

Kewajaran denganpeer group

Pertimbangan sasaran dan strategi jangka

panjang Bank

Hasil rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasidituangkan dalam risalah rapat komite.

iii.

Frekuensi Rapat Komite

Rapat kerja Komite telah diselenggarakan sesuai dengan

kebutuhan Bank sebanyak 17 (tujuh belas) kali dalam

periode satu tahun yang dihadiri oleh paling kurang 51%

(lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota

termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak

Independen dan/atau Pejabat Eksekutif Bank.


14/49



Halaman 12 dari 47

Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah

mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi

musyawarah mufakat dan telah dituangkan dalam

risalah rapat serta didokumentasikan dengan baik.

iv. Program kerja Komite dan realisasinya

Komite memiliki Program Kerja yang efektif beserta

evaluasi realisasinya sebagaimana telah dituangkan

dalam Laporan Evaluasi Kinerja Tahunan yang

disampaikan kepada Dewan Komisaris.

3.

Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern.

i. Fungsi Kepatuhan

Dalam penerapan Fungsi Kepatuhan, Direktur

Kepatuhan telah menetapkan langkah-langkah yang

diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian,

memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak

menyimpang dari ketentuan serta memantau dan


15/49



Halaman 13 dari 47

menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian

dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank

Indonesia dan/atau lembaga otoritas yang berwenang

sebagaimana dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan

Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan. Bank

juga telah menunjuk Direktur Kepatuhan yang telah

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bank juga telah

membentuk Satuan Kerja Kepatuhan yang dapat

dipastikan Independen terhadap satuan kerja operasional

dan bertanggung jawab terhadap ketersediaan dan

kesesuaian pedoman, sistem dan prosedur seluruh Satuan

Kerja dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, di seluruh jenjang organisasi dengan cara

menguji Sistem dan Prosedur tersebut sebelum

diimplementasikan.

ii.

Fungsi Audit InternDalam penerapan Fungsi Audit Intern, Direksi dapat

dipastikan telah menerapkan fungsi audit intern sesuai

dengan cakupannya dan selalu berupaya untuk

menindaklanjuti temuan audit intern Bank sesuai dengan

kebijakan dan arahan Dewan Komisaris. Laporan

pelaksanaan hasil audit intern Bank juga disampaikan

secara berkala kepada Direksi dan Komisaris.Pelaksanaan fungsi audit intern ini juga diwujudkan

secara konkret dengan telah dibentuknya SKAI (Satuan

Kerja Audit Intern) dengan Sumber Daya Manusia yang

disesuaikan dengan kebutuhan Bank dan dapat bekerja

secara independen terhadap Satuan Kerja Operasional

sehingga dapat melaksanakan seluruh tugas-tugasnya

yang meliputi Pemeriksaan, Pelaporan, dan Pemantauan


16/49



Halaman 14 dari 47

perkembangan tindaklanjut perbaikan yang dilakukan

auditee. Semua pekerjaan yang dilakukan SKAI telah

didukung oleh pedoman kerja yang sesuai dengan

ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil Audit Intern

yang dilaksanakan pada Tahun 2014 dapat disimpulkan

bahwa tidak terdapat temuan yang secara signifikan

dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank. Temuan

yang ada lebih banyak bersifat administratif dan temuan

hasil audit intern telah ditindaklanjuti. Untuk

mengoptimalkan agar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern

Bank dapat berjalan secara efektif dan

mempertimbangkan faktor Risiko, SKAI melakukan

pengkinian terhadap Internal Audit Charter pada tahun

2014.

iii. Fungsi Audit Ekstern

Untuk Penerapan Audit Ekstern, Bank telah menunjukAkuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Grant

Thornton Gani Sigiro & Handayani yang terdaftar di

Bank Indonesia. Penugasan audit kepada Akuntan Publik

dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi

aspek-aspek yang telah dipersyaratkan dan telah

memperoleh persetujuan RUPS serta telah

mempertimbangkan Rekomendasi dari Komite Auditmelalui Dewan Komisaris. Akuntan Publik dan Kantor

Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk telah

menyampaikan hasil audit dan management letter

kepada bank dengan tepat waktu dan mampu bekerja

secara independen, memenuhi standard profesional

akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup

audit yang ditetapkan. Menurut pendapat Auditor


17/49



Halaman 15 dari 47

Independen, Laporan Keuangan Bank telah menyajikan

secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi

keuangan PT. Bank Antardaerah tanggal 31 Desember

2014, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk

tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai

dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

4.

Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian

intern.

Dalam menerapkan Manajemen Risiko sesuai dengan

ketentuan Peraturan Bank Indonesia nomor 11/25/PBI/2009

tanggal 1 Juli 2009 sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Bank Indonesia nomor 11/25/PBI/2009 tanggal 1

Juli 2009 perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank

Umum, maka Bank telah membentuk Komite Manajemen

Risiko (KMR) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR)

yang independen terhadap Satuan Kerja Operasional baiksecara struktural maupun operasional (Risk Taking Unit)

sebagai sarana untuk mendukung kelancaran dalam

Penerapan Manajemen Risiko pada Bank. Direksi juga telah

menyusun Pedoman Umum Manajemen Risiko yang telah

dievaluasi dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Bank juga

telah memiliki kebijakan dan prosedur dalam penetapan limit

risiko yang secara periodik dikaji oleh Direksi dan dievaluasioleh Dewan Komisaris. Untuk meningkatkan kualitas

Penerapan Manajemen dan Sistem Pengendalian Risiko pada

setiap lini bisnis dan kantor cabang, maka Bank telah

menyusun Pedoman Manajemen Risiko untuk setiap lini bisnis

dan kantor cabang yang telah dikinikan dan disetujui oleh

Dewan Komisaris. Bank juga telah melakukan proses

manajemen risiko mulai dari identifikasi risiko sampai dengan


18/49



Halaman 16 dari 47

pemantauan dan pelaporan Profil Risiko kepada Otoritas Jasa

Keuangan (OJK). Untuk menunjang proses manajemen risiko

yang handal, Bank telah berupaya untuk menjaga kualitas

Sumber Daya Manusia dengan cara memberikan pelatihan

baik intern maupun yang diselenggarakan oleh pihak

eksternal serta mengikutkan Pengurus dan Pejabat Bank

dalam Sertifikasi Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan

yang berlaku. Bank juga telah memiliki Sistem Informasi

Profil Risiko untuk menghasilkan Profil Risiko sebagai sarana

untuk memantau eksposur risiko yang cukup akurat dan tepat

waktu yang terdiri dari 2 (dua) jenis Laporan, antara lain :

Laporan Profil Risiko Triwulanan

Laporan Profil Risiko Bulanan

Dalam rangka menyesuaikan ketentuan pada Peraturan Bank

Indonesia nomor 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 dan Surat

Edaran Bank Indonesia nomor 13/23/DPNP tanggal 25

Oktober 2011 perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank

Umum, maka pada Triwulan IV tahun 2011 Bank telah

melakukan Revisi pada Pedoman Standar Manajemen Risiko

dan mulai menerapkan penyusunan Laporan Profil Risiko

berdasarkan Risk Based Bank Rating mulai Triwulan IV

tahun 2011.

5.

Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan

penyediaan dana besar (large exposure).

Jumlah Total

No. Penyediaan Dana

Debitur

Nominal

(Jutaan Rupiah)

1. Kepada Pihak

Terkait

19 4.859


19/49



Halaman 17 dari 47

Jumlah Total

No. Penyediaan Dana

Debitur

Nominal

(Jutaan Rupiah)

2. Kepada DebiturInti :

a. individu 12 168.645

b. group 9 135.548

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui jumlah total dana

yang disediakan oleh Bank baik kepada Pihak Terkait maupun

Penyediaan Dana Besar. Dalam memberikan Penyediaan

Dana baik pada Pihak Terkait maupun Debitur Inti dapat

dipastikan bahwa limit penyediaan dana kepada masing-

masing Individu maupun group tersebut tidak ada yang

melanggar/melampaui batas/limit penyediaan dana

sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan mengenai Batas

Maksimum Pemberian Kredit Bank (BMPK). Dalam hal ini

Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang

tertulis dan jelas untuk penyediaan dana kepada pihak terkait

dan penyediaan dana besar. Bank telah melakukan evaluasi

terhadap kebijakan penyediaan dana kepada pihak terkait

(related party) dan penyediaan dana besar (large exposure)

yang terakhir dikinikan sesuai dengan ketentuan dan

perundang undangan yang berlaku serta disesuaikan

kompleksitas usaha Bank pada tahun 2014. Bank dalam

pelaksanaan penyediaan dana kepada pihak terkait dan/atau

penyediaan dana besar juga berpedoman pada ketentuan Bank

Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank

(BMPK) dan telah memperhatikan prinsip kehati-hatian

maupun perundang undangan yang berlaku. Hal ini dapat

terbukti dari laporan secara berkala kepada Bank Indonesia


20/49



Halaman 18 dari 47

dan/atau Otoritas berwenang perihal dimaksud dapat

menunjukkan bahwa tidak pernah terjadi pelanggaran

maupun pelampauan penyediaan dana baik pada Pihak

Terkait maupun Pihak Tidak Terkait selama periode Laporan

Tahun 2014.

6. Rencana strategis Bank, baik Rencana Jangka Pendek

(

Business Plan

) maupun Rencana Jangka Panjang (

Corporate

Plan).

i. Rencana Korporasi (Corporate Plan)

Bank telah memiliki Rencana Strategis yang telah

disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (Corporate Plan)

sesuai dengan visi dan misi Bank. Rencana Korporasi

(Corporate Plan)secara periodik disusun oleh Direksi dan

mendapat persetujuan oleh Komisaris. Rencana Korporasi

(Corporate Plan) yang terkini disusun pada tahun 2011

untuk perencanaan jangka panjang dalam periode 7(tujuh) tahun mendatang yang dituangkan dalam

Corporate Plan 20122018. Inti perencanaan jangka

panjang yang dituangkan dalam Corporate Plan 2012

2018 Bank Antardaerah (Bank ANDA) adalah menjadi

Bank yang mempunyai kontribusi besar pada Stakeholder

dengan landasan SDM yang berkualitas dan pemanfaatan

Teknologi Informasi pada Produk dan Jasa Bank secaratepat. Direksi juga telah melaksanakan dan

mengkomunikasikan Rencana Korporasi (Corporate Plan)

kepada Pemegang Saham Pengendali dan ke seluruh

jenjang organisasi yang ada pada Bank. Dalam menyusun

Rencana Korporasi (Corporate Plan), Bank telah

memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor


21/49



Halaman 19 dari 47

internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang

sehat.

ii. Rencana Bisnis (Business Plan)

Bank telah memiliki Rencana Strategis dalam bentuk

Rencana Bisnis (Business Plan)yang telah disusun secara

periodik yang sesuai dengan visi dan misi Bank. Rencana

Bisnis Bank (Business Plan)telah disusun secara realistis,

komprehensif, terukur (achieable), serta memperhatikan

prinsip kehati-hatian dan cukup responsif terhadap

perubahan internal dan eksternal. Direksi juga selalu

mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank (Business Plan)

kepada Pemegang Saham Pengendali dan ke jenjang

organisasi pada Bank dan berupaya untuk melaksanakan

Rencana Bisnis Bank (Business Plan) secara efektif.

Dalam menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis

Bank (Business Plan), Bank selalu Berpedoman padaketentuan Bank Indonesia tentang Rencana Bisnis Bank

Umum.Penyusunan Rencana Bisnis Bank business plan)

periode 2015-2017 yang disusun pada tahun 2014 juga

telah memperhatikan Faktor Risiko dengan

mempertimbangkan Kebijakan Risiko dalam

melaksanakan Rencana Bisnis Bank. Dalam hal ini

Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadappelaksanaan Rencana Bisnis Bank (Business Plan)secara

periodik.

7.

Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank yang

belum di ungkap dalam laporan lainnya.

Bank telah menerapkan transparansi kondisi keuangan

kepada stakeholders dan pihak terkait lainnya dengan


22/49



Halaman 20 dari 47

menyampaikan laporan publikasi, laporan keuangan audited

dan laporan terkait lainnya sesuai dengan tata cara, jenis dan

cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia

dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang

Transparansi Kondisi Keuangan Bank secara tepat waktu.

Selain itu Bank juga telah memiliki homepage yang dapat

diakses oleh publik untuk mengetahui produk, jasa dan

informasi lainnya tentang Bank. Bank juga telah

melaksanakan transparansi informasi mengenai produk Bank

dengan cara mencetak beberapa brosur untuk informasi

produk Bank secara singkat dan jelas dengan berpedoman

pada persyaratan dan tata cara sebagaimana diatur dalam

ketentuan Bank Indonesia dan/atau Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan (POJK) tentang Transparansi Informasi Produk

Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. Bank juga telah

mengungkapkan kondisi keuangan dan non keuangan Bank

yang belum diungkap dalam laporan lainnya pada LaporanPelaksanaan Good Corporate Governance ini, sebagaimana

diatur dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006

tanggal 30 Januari 2006 yang disempurnakan dengan PBI No.


Governancebagi Bank Umum.

8.

Informasi lain yang terkait dengan GCG Bank.

Bank selalu berusaha untuk menerapkan pinsip-prinsip Good

Corporate Governance sesuai dengan ketentuan yang diatur

dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 tanggal

30 Januari 2006 yang disempurnakan dengan PBI No.


Governance bagi Bank Umum. Sehingga dari hasil penilaian

sendiri (Self Assessment) selama periode 2014 tidak


23/49



Halaman 21 dari 47

ditemukan intervensi pemilik, perselisihan internal, atau

permasalahan yang timbul sebagai dampak kebijakan

remunerasi pada Bank.

Pada akhir Triwulan IV 2014 Bank mengalami permasalahan

yang signifikan terkait transaksi reverse repo dengan PT.

Andalan Artha Advisindo Sekuritas yang sekarang berubah

menjadi PT. Inti Kapital Sekuritas. Namun demikian,

permasalahan dimaksud telah diselesaikan oleh Pemegang

Saham sehingga tidak mengakibatkan kerugian pada Bank.

b) Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang

mencapai 5 (lima perseratus) atau lebih dari modal disetor yang

berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.

i. Kepemilikan Saham anggota Direksi

Dalam memenuhi ketentuan transparansi terhadap

kepemilikan saham anggota Direksi yang mencapai 5%(lima perseratus) atau lebih pada Bank yang

bersangkutan maupun pada Bank dan perusahaan lain

(di dalam dan di luar negeri), Bank telah mengungkapkan

secara transparan mengenai 1 (satu) orang anggota

Direksi yang memiliki Saham mencapai 5% (lima

perseratus) dari modal disetor pada Bank lain di dalam

negeri sesuai dengan ketentuan Good CorporateGovernancesebagaimana disajikan pada Tabel berikut :

Jumlah Saham yang dimiliki

No. Nama Jabatan

Bank

tersebut

Bank Lain

Lembaga

Keuangan

bukan Bank

Perusahaan

lainnya

1. Bujung R.

Hanani

Presiden

Direktur

- - - -

2. Tang Amir Direktur - 5 %

(BPR Joyo

- -


24/49



Halaman 22 dari 47

Mandiri Raya)

3. Rachmat

Otojo

Direktur - - - -

4. Argo BudiTjahjono

Direktur - - - -

Meskipun terdapat 1 (satu) anggota Direksi yang

memiliki Saham mencapai 5% (lima perseratus) dari

modal disetor pada satu Bank Perkreditan rakyat yang

berkedudukan di dalam negeri, namun dapat dipastikan

bahwa anggota Direksi dimaksud hanya bertindak

sebagai Pemegang Saham dan tidak mengakibatkan yang

bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan

tanggung jawab sebagai anggota Direksi Bank serta dapat

dipastikan tidak melanggar ketentuan rangkap jabatan

anggota Direksi sebagaimana telah diatur pada pasal 22

Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30

Januari 2006 yang disempurnakan oleh PBI No.8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate

Governancebagi Bank Umum. Sehingga bersama anggota

Direksi lainnya masih dapat fokus dalam menjalankan

Bisnis Bank secara Profesional

ii. Kepemilikan Saham anggota Dewan Komisaris

Sampai dengan akhir tahun 2014 dapat dipastikan bahwasemua Komisaris Independen Bank tidak memiliki Saham

yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih dari modal

disetor baik pada Bank sendiri maupun pada Bank lain,

pada Lembaga Keuangan bukan Bank dan Perusahaan

lainnya baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar

negeri. Sedangkan untuk anggota komisaris Non

Independen telah mengungkapkan kepemilikan Saham


25/49



Halaman 23 dari 47

yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih dari modal

disetor baik pada Bank sendiri maupun pada Perusahaan

lain yang berkedudukan di dalam negeri sesuai dengan

ketentuan Good Corporate Governance sebagaimana

disajikan pada Tabel berikut :

Jumlah Saham yang dimiliki

No. Nama Jabatan

Bank

tersebut

Bank

Lain

Lembaga

Keuangan

bukan Bank

Perusahaan

lainnya

1. Ahadiat

Wargana

Presiden

Komisaris

(Non

Independen)

50 - - 80,10

(PT. Gistex,

Perusahaan

Tekstil)

2. Yudo Sutanto Komisaris

(Non

Independen)

12,98 - - 25

(PT. Trio

Indah

Sentausa,

Perhotelan)

25

(PT. Trijaya

Abadi

Sentausa,

Distributor

Elpiji)

3. Edy Prayitno Komisaris

(Independen)

- - - -

4. Imbang

Setiamiharja

Komisaris

(Independen)

- - - -

Meskipun terdapat anggota Komisaris Non Independen yang

memiliki Saham mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih dari

Modal Disetor pada lebih dari satu Perusahaan lain yang

berkedudukan di dalam negeri, namun dapat dipastikan bahwa

Komisaris Non Independen dimaksud tidak mengabaikan

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan

Komisaris Bank dan tidak melanggar ketentuan rangkap jabatan


26/49



Halaman 24 dari 47

anggota Dewan Komisaris sebagaimana telah diatur pada pasal 7

(tujuh) dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006

tanggal 30 Januari 2006 yang disempurnakan oleh PBI No.

8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance

bagi Bank Umum.

c) Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan

Komisaris dan Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya,

Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan Bank terhadap Daftar

Pihak Terkait Bank (termasuk didalamnya adalah Pemegang

Saham Pengendali) posisi Desember tahun 2014 dapat dipastikan

bahwa diantara masing-masing Anggota Dewan Komisaris,

Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank tidak saling

mempunyai hubungan keuangan maupun hubungan keluarga

sampai dengan derajat kedua sebagaimana diatur dalam

Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari2006 yang disempurnakan dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 serta

Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tanggal 29 April

2013 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governancebagi Bank

Umum. Sehingga hal ini menjadi kekuatan tersendiri bagi Bank

dalam melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance.

d)

Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan

Komisaris dan Direksi.


27/49



Halaman 25 dari 47

Tabel Paket/kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain serta

Pengelompokkan dalam kisaran Tingkat Penghasilan Dewan

Komisaris dan Direksi yang menerima Paket Remunerasi dalam

satu tahun diatas disajikan oleh Bank dalam nilai sebagaimana

yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham untuk

memenuhi salah satu aspek transparansi yang harus diungkap

kepada publik dalam rangka melaksanakan ketentuan Good

Corporate Governance.

e) Shares Option yang dimiliki Komisaris, Direksi, dan Pejabat

Eksekutif.

Sampai dengan akhir tahun 2014, baik Rapat Umum Pemegang

Saham dan/atau Anggaran Dasar Bank masih belum

memutuskan adanya opsi untuk membeli saham oleh anggota

Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif yang dilakukan

melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam

rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota

Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank.

f)

Rasio gaji tertinggi dan terendah.

Untuk memenuhi salah satu aspek Transparansi dalam

melaksanakan Good Corporate Governance sesuai dengan

ketentuan yang berlaku, berikut ini akan diungkapkan mengenai

rasio Gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan

dalam table di bawah ini :


28/49



Halaman 26 dari 47

Parameter perbandingan Rasio

Rasio Gaji pegawai yang tertinggi dan terendah14

,

41

: 1

Rasio Gaji Direksi yang tertinggi dan terendah 1,29 : 1

Rasio Gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah 2,63 : 1

Rasio Gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi1

,

83

: 1

Gaji yang diperbandingkan dalam Rasio Gaji di atas adalah

imbalan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi

dan Pegawai per bulan, dengan ketentuan bahwa Pegawai yang

dimaksud adalah Pegawai Tetap Bank sampai batas Pelaksana.

g) Frekwensi Rapat Dewan Komisaris.

Frekwensi Rapat Dewan Komisaris selama Tahun 2014 telah

diselenggarakan sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun. 3 (tiga)

dari 4 (empat) kali Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan

telah dihadiri secara fisik oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.

Meskipun hanya diselenggarakan selama 4 (empat) kali dalam

setahun, namun Rapat tersebut berlangsung secara efektif dan

telah sesuai dengan kebutuhan Bank dalam melakukan

evaluasi/penetapan kebijakan strategis dan evaluasi realisasirencana bisnis Bank. Berdasarkan Notulen Rapat Dewan


29/49



Halaman 27 dari 47

Komisaris selama Tahun 2014 maka dapat diketahui bahwa

pengambilan keputusan pada Rapat Dewan Komisaris selalu

diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Hasil rapat Dewan

Komisaris juga telah dituangkan dalam Notulen Rapat dan

didokumentasikan dengan baik. Dokumen hasil Rapat Dewan

Komisaris juga selalu dibagikan kepada seluruh anggota Dewan

Komisaris dan pihak yang terkait.

h) Jumlah penyimpangan internal (internal fraud).

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan Bank dantelah dituangkan dalam Tabel diatas dapat diketahui bahwa

selama periode Laporan tahun 2014 jumlah penyimpangan

internal (internal fraud) yang terjadi pada Bank adalah nihil atau

dapat diartikan bahwa penyimpangan/kecurangan yang

dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (honorer

dan outsourcing) terkait dengan proses kerja dan kegiatan

operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Banksecara signifikan tidak pernah terjadi dalam periode tahun 2014.

Prestasi ini dapat diraih karena Bank selalu berusaha untuk

memberikan kesejahteraan yang cukup kepada seluruh tingkatan

karyawan dan selalu menjaga kualitasnya melalui pelatihan, baik

secara intern maupun yang diselenggarakan oleh pihak eksternal.

Disamping hal tersebut, Kebijakan, Sistem dan Prosedur serta

penetapan limit sampai dengan Sistem Pengendalian Intern


30/49



Halaman 28 dari 47

diupayakan untuk selalu dievaluasi secara periodik untuk

menghindari timbulnya potensi fraud. Strategi Anti Fraud juga

mulai diterapkan mulai tahun 2012 yang disesuaikan dengan

lingkungan internal dan eksternal, kompleksitas kegiatan usaha,

potensi, jenis, dan risiko Fraud yang mengacu pada Surat Edaran

Bank Indonesia No.13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 perihal

Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum.

i) Permasalahan hukum.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Bank sebagaimana

dapat dilihat pada Tabel diatas, Jumlah total permasalahanhukum yang dihadapi oleh Bank selama periode laporan tahun

2014 adalah 4 (empat) kasus perdata yang terdiri dari 2 (dua)

kasus perdata yang telah selesai (telah mendapatkan keputusan

tetap dari Pengadilan) dan 2 (dua) kasus perdata yang sedang

dalam proses penyelesaian. 2 (dua) kasus perdata yang sedang

dalam proses penyelesaian sebenarnya terdiri dari 1 (satu) kasus

perdata dimana Bank menjadi turut tergugat pada kasusNasabah dan 1 (satu) kasus perdata dalam bentuk gugatan yang

diajukan oleh pihak lain kepada Bank.


31/49



Halaman 29 dari 47

j)

Transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Berdasarkan hasil evaluasi Bank, pada tahun 2014 terdapat 5

(lima) jenis transaksi yang berpotensi mengandung benturankepentingan. Dalam hal ini, transaksi yang berpotensi terjadi

benturan kepentingan dimaksud telah diproses sesuai dengan

ketentuan yang berlaku. Sehingga keputusan yang diambil dapat

dipastikan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank

dan telah diadministrasikan dan terdokumentasi dengan baik

sesuai dengan ketentuan Good Corporate Governance.Disamping

itu, sebagai bentuk rencana tindak yang merupakanpenyempurnaan terhadap penerapan prinsip-prinsip Good

Corporate Governance maka semua keputusan yang berpotensi

benturan kepentingan berupa pemberian fasilitas kredit dan

pemberian suku bunga deposito di atas counter rate(bunga wajar)

kepada pihak terkait juga sudah diungkap sebagaimana dalam

tabel diatas.


32/49



Halaman 30 dari 47

k)

Buy back shares

dan

buy back

obligasi Bank.

Mengingat Bank tidak menerbitkan Shares Option maka Buy

back shares dan buy back obligasi Bank secara otomatis juga

tidak ada.

l)

Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik

selama periode pelaporan.

Sebagai wujud kepedulian Bank terhadap lingkungan sekitar dan

dalam rangka menjalankan program Corporate Social

Responsibility (CSR), terakhir pada tahun 2013 Bank telah

melakukan aktivitas kegiatan sosial terutama bagi masyarakat

umum yang kurang mampu di sekitar wilayah kantor Bank

melalui acara pembagian daging hewan kurban yang bertepatan

dengan peringatan hari Idul Adha 1434 H. Sedangkan untuk

tahun 2014 Bank belum memanfaatkan dana Program CSR yang

tersedia. Namun untuk periode selanjutnya Bank akan berusaha

untuk mengoptimalkan dana CSR untuk Program CorporateSocial Responsibility(CSR) yang ada.


33/49



Halaman 31 dari 47

III. Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan Good

Corporate Governance

1. Peringkat Faktor GCG dan Definisi Peringkat

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan GCG

Peringkat Definisi Peringkat

Individual 3 Mencerminkan Manajemen Bank telahmelakukan penerapan Good CorporateGovernance yang secara umum cukupbaik. Hal ini tercermin dari pemenuhanyang cukup memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance.

Apabila terdapat kelemahan dalampenerapan prinsip Good CorporateGovernance, maka secara umumkelemahan tersebut cukup signifikandan memerlukan perhatian yang cukupdari manajemen Bank.

Konsolidasi - -

2. Analisis faktor GCG :

Berdasarkan uraian mengenai kesimpulan atas penilaian

pelaksanaan GCG Bank dengan mempertimbangkan faktor-faktor

penilaian GCG secara komprehensif dan terstruktur, mencakup

baik governance structure, governance process dan governanceoutcome Bank menetapkan Peringkat Faktor GCG dengan

mengacu pada Matriks Peringkat Faktor GCG sebagaimana

dimaksud pada Lampiran III SE BI No. 15/15/DPNP tanggal 29

April 2013 perihal Pelaksanaan Good Corporate GovernanceBagi

Bank Umum untuk posisi 31 Desember 2014 adalah Peringkat 3.

Penetapan peringkat ini didasarkan pada hasil penilaian pada 11

Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG dan kesimpulan umum yang


34/49



Halaman 32 dari 47

menunjukkan bahwa masih ada Faktor-faktor positif dari aspek

governance structure dan governance process yang dapat

mendukung tercapainya governance outcomeBank yang baik pada

aspek kualitatif dan kuantitatif seperti kemampuan Bank dalam

mempertahankan kinerja dan menjaga risiko dalam kondisi

perekonomian yang masih belum stabil. Meskipun masih terdapat

faktor-faktor negatif pada beberapa penilaian governance structure

dan governance process Bank, Namun demikian, permasalahan

Bank yang signifikan terkait transaksi reverse repo dengan PT.

Andalan Artha Advisindo Sekuritas yang sekarang berubah

menjadi PT. Inti Kapital Sekuritas telah diselesaikan oleh

Pemegang Saham pada Triwulan IV tahun 2014 sehingga tidak

mengakibatkan kerugian pada Bank.

Dalam analisa faktor GCG ini, dijelaskan pula mengenai

identifikasi permasalahan berupa kelemahan dan penyebabnya

(root caused) dan kekuatan pelaksanaan GCG sebagai berikut :

a. Identifikasi permasalahan berupa kelemahan dan

penyebabnya root caused)

Berdasarkan kesimpulan Penilaian Sendiri (Self Assessment)

terhadap Pelaksanaan GCG posisi 31 Desember 2014 masih

ditemukan adanya kelemahan yang memerlukan perhatian

yang cukup dari manajemen Bank. Berikut ini akan dijelaskanmengenai identifikasi permasalahan berupa kelemahan dan

penyebabnya (root caused) pada beberapa Faktor Penilaian

Pelaksanaan Good Corporate Governanceyang masih terdapat

kelemahan :

1)

Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan

Komisaris


35/49



Halaman 33 dari 47

Masih terdapat kelemahan pada Faktor Pelaksanaan Tugas

dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris yang terdapat pada

aspek governance process dan governance outcome.

Kelemahan pada aspek governance processdangovernance

outcome tercermin dari upaya Bank dalam memenuhi

permodalan sesuai BUKU 2, optimalisasi budaya

kepatuhan, pertumbuhan dana CASA dan evaluasi

efektifitas internal control pada aktivitas treasury yang

memerlukan perhatian dari Dewan Komisaris. Namun

demikian, permasalahan Bank yang signifikan terkait

transaksi reverse repo telah diselesaikan oleh Pemegang

Saham pada Triwulan IV tahun 2014 sehingga tidak

mengakibatkan kerugian pada Bank.

2) Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi

Masih terdapat kelemahan pada Faktor Pelaksanaan Tugas

dan Tanggung Jawab Direksi yang terdapat pada aspekgovernance process dan governance outcome. Kelemahan

pada aspek governance process dan governance outcome

terletak pada hasil rapat yang tidak semua dituangkan

dalam risalah rapat, meskipun ada yang langsung

dituangkan dalam surat edaran intern. Sehingga masih

diperlukan penyempurnaan administrasi terhadap

dokumentasi risalah rapat Direksi, terutama pencatatandissenting opinion (jika ada) di dalam risalah rapat.

Disamping itu, masih terdapat permasalahan pada akhir

Triwulan IV tahun 2014 khususnya terkait dengan upaya

Bank dalam memenuhi permodalan sesuai BUKU 2,

optimalisasi budaya kepatuhan, pertumbuhan dana CASA

dan evaluasi efektifitas internal control pada aktivitas

treasury yang perlu mendapat perhatian dari Direksi.


36/49



Halaman 34 dari 47

Namun demikian, permasalahan Bank yang signifikan

terkait transaksi reverse repo telah diselesaikan oleh

Pemegang Saham pada Triwulan IV tahun 2014 sehingga

tidak mengakibatkan kerugian pada Bank.

3)

Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Kelemahan pada Faktor Pelaksanaan Kelengkapan dan

Pelaksanaan Tugas komite terdapat pada semua aspek

governance. Kelemahan pada aspek governance structure

tercermin dari kebijakan nominasi, dimana masih perlu

menyusun kebijakan dan prosedur pemilihan dan/atau

penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Sedangkan kelemahan pada aspek governance processdan

governance outcome tercermin dari efektifitas pemantauan

dan evaluasi terutama terhadap pelaksanaan tugas dan

fungsi SKAI dan SKMR yang masih memerlukan perhatian

yang cukup dari Komite Audit dan Komite PemantauRisiko.

4) Penanganan Benturan Kepentingan

Kelemahan pada Faktor Penanganan Benturan

Kepentingan terdapat pada aspek governance outcome.

Kelemahan dimaksud disebabkan oleh adanya beberapa

transaksi yang berpotensi mengandung benturankepentingan. Akar permasalahannya disebabkan oleh

masih adanya proses sewa menyewa antara Bank sebagai

pihak penyewa dan Pemegang Saham Bank sebagai pihak

yang menyewakan, yakni sewa menyewa pada gedung

Kantor Cabang Bandung, Kantor Kas Malang Plasa dan

Lokasi salah satu ATM milik Cabang Malang. Sehingga

masih terdapat potensi benturan kepentingan pada


37/49



Halaman 35 dari 47

transaksi sewa menyewa dimaksud. Namun demikian,

permasalahan tersebut tidak memberikan dampak negatif

kepada governance outcome, mengingat transaksi yang

berpotensi terjadi benturan kepentingan dimaksud telah

ditangani sesuai prosedur benturan kepentingan dan

keputusan yang diambil dapat dipastikan tidak merugikan

atau mengurangi keuntungan Bank dan bukti transaksi

telah diadministrasikan dan terdokumentasi dengan baik

sesuai dengan ketentuan Good Corporate Governance.

5)

Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

Kelemahan pada Faktor Penerapan Fungsi Kepatuhan

Bank terdapat pada aspek governance structure.

Kelemahan pada aspek governance structure disebabkan

oleh masih adanya kekosongan pada Jabatan Kepala

Satuan Kerja Kepatuhan. Pengisian kekosongan Jabatan

Kepala Satuan Kerja Kepatuhan dilakukan untukmenunjang efektifitas fungsi kepatuhan yang disesuaikan

dengan perkembangan bisnis Bank. Disamping itu,

pengisian Jabatan dimaksud juga bertujuan untuk

meminimalisir potensi kelemahan baik pada aspek

governance process maupun pada aspek governance

outcome pada Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank di masa

mendatang. Sehingga pada akhirnya dapatmengoptimalkan pembentukan budaya kepatuhan.

6)

Penerapan Fungsi Audit Intern

Kelemahan pada Faktor Penerapan Fungsi Audit Intern

terdapat pada semua aspek governance. Pada aspek

governance structure, kelemahan disebabkan oleh masih

diperlukan peningkatan SDM pada SKAI, baik secara


38/49



Halaman 36 dari 47

kuantitas maupun kualitas untuk mengimbangi

perkembangan aktivitas Bank dan pelaksanaan fungsi

audit secara efektif serta pedoman untuk melakukan audit

intern yang berbasis risiko yang masih dalam proses

pengkinian. Sedangkan pada aspek governance process,

kelemahan disebabkan oleh masih terdapat

penyimpangan dalam realisasi atas rencana pemeriksaan

SKAI. Disamping itu, pada aspek governance outcome,

kelemahan terlihat pada masih adanya temuan-temuan

pemeriksaan SKAI yang berulang dan pelaksanaan fungsi

audit khususnya pada aktivitas treasury dan investasi

perlu mendapatkan perhatian yang cukup dari Direksi

maupun Komite Audit.

7) Fungsi Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian

Intern

Kelemahan pada Faktor Fungsi Manajemen Risikotermasuk Sistem Pengendalian Intern terdapat pada semua

aspek governancekhususnya yang terkait dengan aktivitas

Treasury dan Investasi. Kelemahan pada aspek governance

structure tercermin dari masih perlunya disusun

counterparty limitterutama untuk penyediaan dana berupa

surat berharga. Sedangkan kelemahan pada aspek

governance processkhususnya pada aktivitas treasury daninvestasi tercermin dari aspek governance outcomedengan

adanya permasalahan pada aktivitas treasury dan investasi

pada Triwulan IV tahun 2014. adanya permasalahan pada

aktivitas treasury dan investasi pada Triwulan IV tahun

2014 mengindikasikan bahwa aktivitas treasury dan

investasi masih perlu mendapat perhatian dari pengawasan

aktif Direksi dan Komisaris.


39/49



Halaman 37 dari 47

b.

Kekuatan pelaksanaan GCG

Berdasarkan kesimpulan Penilaian Sendiri (Self Assessment)

terhadap Pelaksanaan GCG posisi 31 Desember 2014 banyak

ditemukan factor-faktor positif, baik pada aspek governance

structure, governance process dan governance outcome yang

dapat menjadi kekuatan dalam Pelaksanaan GCG. Berikut ini

akan dijelaskan mengenai kekuatan dalam pelaksanaan Good

Corporate Governance terhadap masing-masing Faktor yang

menurut Bank dapat memberikan kekuatan dalam

pelaksanaan Good Corporate Governance:

1) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dimulai dari aspek governance structure, jumlah dan

komposisi Dewan Komisaris sudah sesuai dengan skala

usaha Bank dan memenuhi persyaratan Good Corporate

Governance. Dewan Komisaris juga telah memiliki

pedoman dan tata tertib kerja. Dari sisi governance process,Dewan Komisaris mampu melaksanakan tugas dan

tanggung jawabnya secara memadai. Sehingga dengan

kekuatan pelaksanaan GCG, baik dari sisi governance

structure dan governance process pelaksanaan tugas dan

tanggung jawab Dewan Komisaris maka dapat memberikan

dampak positif pada governance outcome baik secara

kualitatif maupun secara kuantitatif yang tercermin darikemampuan Bank untuk mempertahankan kinerja dan

menjaga risiko dalam kondisi perekonomian yang masih

belum stabil.

2) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Dimulai dari aspek governance structure, jumlah dan

komposisi Direksi sudah sangat sesuai dengan skala usaha


40/49



Halaman 38 dari 47

Bank dan memenuhi persyaratan Good Corporate

Governance. Struktur anggota Direksi juga dipastikan

independen baik dari sisi hubungan keuangan,

kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga baik

dengan sesama anggota Direksi maupun dengan anggota

Dewan Komisaris. Dari sisi governance process, Direksi

mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya

dengan baik. Sehingga dengan kekuatan pelaksanaan GCG,

baik dari sisi governance structuredan governance process

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi maka dapat

memberikan dampak positif pada governance outcomebaik

secara kualitatif maupun secara kuantitatif yang tercermin

dari kemampuan Bank untuk mempertahankan kinerja

dan menjaga risiko dalam kondisi perekonomian yang

masih belum stabil.

3)

Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Dimulai dari aspek governance structure, komposisi dan

kompetensi anggota Komite sudah sesuai dengan skala

usaha Bank dan memenuhi persyaratan Good Corporate

Governance. Seluruh Pihak Independen anggota Komite

tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan,

kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan

Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang SahamPengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat

mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak

independen. Dari sisi governance process, Komite mampu

melaksanakan tugas-tugasnya secara memadai. Sehingga

dengan kekuatan pelaksanaan GCG, baik dari sisi

governance structure dan governance processkelengkapan

dan pelaksanaan tugas Komite maka dapat memberikan


41/49



Halaman 39 dari 47

dampak positif pada governance outcome yang tercermin

dari beberapa hasil rapat dan rekomendasi Komite

merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara

optimal oleh Dewan Komisaris.

4)

Penanganan Benturan Kepentingan

Dimulai dari aspek governance structure, Bank telah

memiliki kebijakan dan prosedur penyelesaian benturan

kepentingan yang mengikat bagi setiap pengurus dan

pegawai. Dari sisi governance process, transaksi yang

berpotensi mengandung Benturan Kepentingan telah

diproses sesuai dengan kebijakan dan prosedur, selain itu

bukti transaksinya telah didokumentasikan dengan baik.

Sehingga dengan kekuatan pelaksanaan GCG, baik dari

sisi governance structure dan governance process

penanganan Benturan Kepentingan maka dapat

memberikan dampak positif pada governance outcomeyangtercermin dari transaksi yang berpotensi mengandung

Benturan Kepentingan dapat diputuskan tanpa merugikan

Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan telah

diungkapkan dalam transparansi Pelaksanaan GCG.

5) Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

Dimulai dari aspek governance structure, Bank telahmemiliki Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja

Kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional.

Dari sisi governance process, Direktur Kepatuhan dan

satuan Kerja Kepatuhan sudah melaksanakan tugas dan

tanggung jawab secara memadai. Sehingga dengan

kekuatan pelaksanaan GCG, baik dari sisi governance

structure dan governance process penerapan fungsi


42/49



Halaman 40 dari 47

Kepatuhan Bank maka dapat memberikan dampak positif

pada governance outcome yang tercermin dari telah

disampaikannya Laporan pokok pelaksanaan tugas

Direktur Kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan

pihak terkait dengan cakupan Laporan pelaksanaan tugas

Direktur Kepatuhan yang telah sesuai dengan ketentuan

Bank Indonesia yang berlaku. Disamping itu, Bank sudah

menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan yang

berlaku dan membangun budaya kepatuhan dalam

pengambilan keputusan serta dalam kegiatan operasional

bank.

6) Penerapan Fungsi Audit Intern

Dimulai dari aspek governance structure, Struktur

organisasi SKAI telah sesuai dengan ketentuan yang

berlaku, Kelembagaan SKAI independen terhadap satuan

kerja operasional Bank dan telah memiliki StandarPelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB). Dari sisi

governance process, SKAI telah melakukan fungsi dan

tugas pengawasan secara independen dengan cakupan

tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana,

pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit. Sehingga

dengan kekuatan pelaksanaan GCG, baik dari sisi

governance structure dan governance process penerapanfungsi Audit Intern maka dapat memberikan dampak

positif pada governance outcome yang tercermin dari telah

dilaksanakan fungsi audit intern secara memadai dan

temuan-temuan pemeriksaan baik dari SKAI, audit

eksternal maupun Bank Indonesia telah ditindaklanjuti

dan tidak banyak terjadi temuan yang berulang.


43/49



Halaman 41 dari 47

7)

Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Dimulai dari aspek governance structure, Penugasan audit

kepada Akuntan Publik dan KAP sudah memenuhi aspek-

aspek yang dipersyaratkan dalam ketentuan yang berlaku.

Dari sisi governance process, Akuntan Publik telah

melaksanakan audit secara independen dan professional.



penerapan fungsi Audit Ekstern maka dapat memberikan

dampak positif pada governance outcome yang tercermin

dari Management letter yang telah menggambarkan

permasalahan Bank dan telah disampaikan secara tepat

waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh KAP yang

ditunjuk.

8) Fungsi Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian

Intern


memiliki struktur organisasi yang memadai untuk

mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian

intern yang baik antara lain SKAI, SKMR dan Komite

Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan. Bank

juga telah memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan

limit risiko yang memadai. Dari sisi governance process,Bank telah menerapkan manajemen risiko dan sistem

pengendalian intern yang menyeluruh dan memadai.



penerapan fungsi Manajemen Risiko termasuk Sistem

Pengendalian Intern maka dapat memberikan dampak

positif pada governance outcomeyang tercermin dari Bank


44/49



Halaman 42 dari 47

sudah menerapkan manajemen risiko secara memadai,

yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran

dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank dan Bank

tidak melakukan aktivitas bisnis yang melampaui

perhitungan kemampuan modal berbasis risiko (ICAAP)

untuk menyerap risiko kerugian.

9)

Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (

Related Party

)

dan Debitur Besar (Large Exposures)


memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang

memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan

penyediaan dana besar, berikut monitoring dan

penyelesaian masalahnya. Dari sisi governance process,

Terdapat proses yang memadai untuk memastikan

penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan

dana dalam jumlah besar telah sesuai dengan prinsipkehati-hatian. Sehingga dengan kekuatan pelaksanaan

GCG, baik dari sisi governance structure dan governance

process penyediaan dana kepada Pihak Terkait (Related

Party) dan Debitur Besar (Large Exposures) dapat

memberikan dampak positif pada governance outcomeyang

tercermin dari penerapan penyediaan dana oleh Bank

kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar telahmemenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang BMPK dan

sudah memperhatikan kemampuan permodalan.

10)

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan,

Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance dan

Pelaporan Internal


45/49



Halaman 43 dari 47


memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara

pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non

keuangan. Disamping itu, terdapat sistem informasi yang

memadai dan didukung oleh sumber daya manusia yang

kompeten. Dari sisi governance process, Bank telah

mentransparansikan kondisi keuangan dan non-keuangan,

informasi produk Bank dan tata cara pengaduan nasabah

sesuai ketentuan yang berlaku. Bank juga telah menyusun

dan menyajikan Laporan Tahunan dan Laporan

Pelaksanaan GCG dengan tata cara, jenis dan cakupan

sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.



Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan,

Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance dan

Pelaporan Internal maka dapat memberikan dampakpositif pada governance outcome yang tercermin dari

Laporan Tahunan dan Laporan Pelaksanaan GCG telah

disampaikan Bank secara lengkap dan tepat waktu kepada

pemegang saham dan kepada beberapa instansi yang

disebutkan dalam ketentuan yang berlaku dan telah

disajikan dalam homepage Bank (www.bankanda.co.id)

secara tepat waktu.

11)

Rencana Strategis Bank


menyusun Rencana strategis dalam bentuk Rencana

Korporasi (corporate plan) dan Rencana Bisnis (business

plan) sesuai dengan visi dan misi Bank. Dari sisi

governance process, Bank telah menyusun Rencana


46/49



Halaman 44 dari 47

Bisnis Bank secara realistis, komprehensif, terukur

(achievable) dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian

dan responsive terhadap perubahan internal dan

eksternal. Sehingga dengan kekuatan pelaksanaan GCG,

baik dari sisi governance structuredan governance process

penyusunan Rencana Strategis Bank maka dapat

memberikan dampak positif pada governance outcomeyang

tercermin dari Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis

yang disusun oleh Direksi, disetujui oleh Komisaris.

Rencana Bisnis Bank menggambarkan pertumbuhan Bank

yang berkesinambungan dan pertumbuhan Bank telah

memberikan manfaat ekonomis dan non ekonomis bagi

stakeholders.

Demikian Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan

Good Corporate Governance(GCG) untuk posisi 31 Desember 2014 ini

disusun sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang tertuangdalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari

2006 yang disempurnakan dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 dan

dijelaskan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP

tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan Good Corporate

Governance Bagi Bank Umum.

PT. Bank Antardaerah

Bujung R. Hanani Argo Budi Tjahjono

Presiden Direktur Direktur


47/49



Halaman 45 dari 47

IV. Action Plan dan Pelaksanaannya berikut waktu penyelesaian

dan kendala/hambatan penyelesaiannya

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal

30 Januari 2006 yang disempurnakan dengan PBI No. 8/14/PBI/2006

serta Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tanggal 29 April

2013 perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank

Umum, maka dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas

pelaksanaan GCG, Bank wajib secara berkala melakukan penilaian

sendiri (self assessment) secara komprehensif terhadap kecukupan

pelaksanaan GCG, sehingga Bank dapat segera menetapkan rencanatindak (action plan) yang meliputi tindakan korektif (corrective action)

yang diperlukan apabila masih terdapat kekurangan dalam

pelaksanaan GCG. Sebagai bentuk perwujudan pelaksanaan peraturan

diatas maka Bank menyusun Laporan Action PlanPelaksanaan Good

Corporate Governance untuk posisi 31 Desember 2014 dengan tujuan

untuk memberikan informasi kepada para Stakeholder dan sebagai

salah satu bentuk penerapan prinsip-prinsip Good CorporateGovernance.

Action Planyang akan dilakukan oleh Bank

Menunjuk hasil prudential meeting pembahasan Profil Risiko dan

Tingkat Kesehatan Bank posisi 31 Desember 2014 sebagaimana

disampaikan oleh OJK melalui Surat OJK No. SR-71/KR.31/2015

tanggal 15 Mei 2015, Bank diwajibkan untuk menyusun dan

menyampaikan rencana tindak (action plan) sebagai berikut :

1. Action Plan I

Menyusun langkah-langkah dan target peningkatan modal

melalui pencarian investor strategis serta melakukan assessment

terhadap dampak penyesuaian aktivitas Bank sebagai BUKU 1

sebagai akibat tidak terpenuhinya ketentuan minimal modal inti

untuk menjadi BUKU 2.


48/49



Halaman 46 dari 47

2. Action Plan II

Perbaikan pada aktivitas treasury sesuai risalah pertemuan (exit

meeting) tanggal 5 Maret 2015.

3. Action Plan III

Perbaikan komposisi dana CASA (current account and saving

account) pada akhir tahun sesuai dengan rencana bisnis Bank.

Langkah-langkah Perbaikan (Corrective Action) yang sudah

dilakukan oleh Bank (beserta target waktu pelaksanaannya)

Meskipun Bank diwajibkan untuk menyusun dan menyampaikanrencana tindak (action plan) sebagaimana yang telah ditetapkan oleh

OJK, namun Bank sudah melaksanakan/menyelesaikan beberapa

action planyang ditetapkan oleh OJK, antara lain :

1. Assessmentterhadap dampak penyesuaian aktivitas Bank sebagai

BUKU 1 sebagai akibat tidak terpenuhinya ketentuan minimal

modal inti untuk menjadi BUKU 2 (Januari 2013).

2.

Melakukan evaluasi terhadap Kebijakan Treasury (Maret 2015).3. Menyelesaikan penyusunan/revisi Kebijakan Treasury (Maret

2015).

4. Melakukan Revisi terhadap Job Description Dealer Fixed Income

(Maret 2015).

5. Melakukan transaksi dealing melalui telepon yang sudah

dilengkapi alat perekam (April 2015).

6.

Melengkapi Struktur Organisasi Bank dengan Biro Hukum yang

bertugas me-review semua perjanjian dengan pihak ketiga (April

2015).

Langkah-langkah Perbaikan (

Corrective Action

) yang akan

dilakukan oleh Bank (beserta target waktu penyelesaian)

Dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan GCG

berikut ini disampaikan secara rinci langkah-langkah Perbaikan


49/49



(corrective action) yang akan dilakukan oleh Bank beserta target

waktu penyelesaian dari langkah-langkah perbaikan yang akan

dilakukan oleh Bank untuk memenuhi kecukupan pelaksanaan GCG,

antara lain :

1. Melaksanakan langkah-langkah dan target peningkatan modal

melalui pencarian investor strategis (Desember 2015).

2. Perbaikan pada aktivitas treasury sesuai risalah pertemuan (exit

meeting) tanggal 5 Maret 2015 (September 2015).

3. Perbaikan komposisi dana CASA (current account and saving

account) pada akhir tahun sesuai dengan rencana bisnis Bank

(Desember 2015).

V.

Penutup

Demikian Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Bank

Antardaerah Tahun 2014 untuk periode penilaian 31 Desember 2014

disusun sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006tanggal 30 Januari 2006 yang disempurnakan dengan PBI No.

8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 serta Surat Edaran Bank

Indonesia No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan

Good Corporate Governance bagi Bank Umum, yang telah

mengungkapkan Aspek Tranparansi Pelaksanaan Good Corporate

Governance dan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan

Good Corporate Governance sesuai dengan periode penilaian 31Desember 2014. Sehingga dengan disusunnya Laporan Pelaksanaan

Good Corporate Governance ini diharapkan dapat memberikan

informasi yang lebih jelas kepada Stakeholder sebagai bentuk

pelaksanaan prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi,

pertangungjawaban dan kewajaran Bank.

laporan pelaksanaan gcg (tahun 2014) - bank anda

Documents