membangun ekonomi pedesaan melalui strat

7/23/2019 Membangun Ekonomi Pedesaan Melalui Strat

http://slidepdf.com/reader/full/membangun-ekonomi-pedesaan-melalui-strat 1/12

msauntukindonesia

MEMBANGUN EKONOMI PEDESAAN MELALUI

STRATEGI KONVENSIONAL

Oleh :

Muhamad Saeful Anwar

6111131016

ILMU PEMERINTAHAN KELAS A’13 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI CIMAHI

ABSTRAK

Strategi konvensional adalah strategi pembangunan yang berorientasi pada

pertumbuhan, berorientasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan, dan

berorientasi pada penghapusan kemiskinan, dengan hal-hal tersebut untuk

mencapainya maka perlu membangun perekonomian yang kondusif di desa

sehingga kesejahteraan masyarakat desa dapat tercapai. Pemerintahan saat ini

sudah berusaha untuk menciptakan pelmbangunan ekonomi yang merata yaitu

dengan beberapa program dan adanya Undang-undang No. 06 Tahun 2014

Tentang Desa.

A. Pendahuluan

Desa pada masa kekinian oleh sebagian masyarakat masih dianggap belum

beranjak dari profil lama, yakni terbelakang dan miskin. Meskipun menurutsebagian orang desa memiliki peranan penting terhadap kemajuan kota akan tetapi

desa masih dipandang rendah dalam hal pembangunan ekonomi, padahal seperti

yang kita ketahui hampir sebagian besar penduduk Indonesia bertempat tinggal di

desa, hal itu juga yang harus menjadi perhatian besar dari pemerintah pusat

maupun daerah.

Dalam pelaksanaannya, pengaturan mengenai Desa belum dapat mewadahi

segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa yang hingga saat ini sudah



msauntukindonesia

berjumlah sekitar 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) Desa dan sekitar 8.000 (delapan

ribu) kelurahan. Selain itu, pelaksanaan pengaturan Desa yang selama ini berlaku

sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama antara lain

menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman,

partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga

menimbulkan kesenjangan antarwilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya

yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia1.

Dalam hal dunia yang sudah menginjak dalam ranah globalisasi saat ini,

pemerintah desa di harapkan dapat membangun perekonomian di desa agar

masyarakat desa sejahtera dan merata dalam hal pembangunan di desa. Dengan di

undangkannya UU. No. 06 tahun 2014 Tentang Desa membawa angin segar untuk

pemerintah desa saat ini. salah satu hal dalam undang-undang desa tersebut

memuat beberapa isu strategi yang diangkat yaitu : Pembangunan desa, keuangan,

aset dan BUM Desa, Pembangunan Kawasan Perdesaan, Kerjasama antar desa,

dan Lembaga kemasyarakatan.

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa

dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan

pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan

potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan

secara berkelanjutan. Untuk itu pendekatan yang harus dilakukan, yaitu “Desa

membangun‟ dan “membangun Desa‟ yang diintegrasikan dalam perencanaan

Pembangunan Desa.

Kebijakan atau program pemerintah yang telah diimplementasikan untuk

pemberdayaan dan kemandirian desa baik yang berkaitan dengan social, politikmaupun ekonomi telah banyak diluncurkan, misalnya: kebijakan atau program

Kredit Usaha Tani(KUT), Program Pengembangan Wilayah (PPW),

Pengembangan Kawasan Terpadu (PKT), Inpres Desa Tertinggal (IDT), Jaring

Pengaman Sosial (JPS), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Program

Pengembangan Infrastruktur Perdesaan (PPIP), Pengembangan Usaha Agribisnis

1 Penjelas UU No. 06 Tahun 2014 tentang desa



msauntukindonesia

Perdesaan (PUAP), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Pembinaan Peningkatan

Pendapatan Petani-Nelayan Kecil ((P4K), Kelompok Usaha Bersama Ekonomi

(KUBE),Kredit Koperasi dan Usaha Kecil menengah (UKM), Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat(PNPM) dsb.

Strategi konvensional adalah strategi pembangunan yang berorientasi pada

pertumbuhan, berorientasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan, dan

berorientasi pada penghapusan kemiskinan. Seperti yang telah dijelaskan

sebelumnya strategi konvensional ini sudah diterapkan oleh pemerintah indonesia

melalui Undang-undang No. 06 Tahun 2014 Tentang Desa.

Dari pada itu, menurut kami untuk membangun pemerataan daerah di sektor

manapun agar merata disemua daerah yang ada di Indonesia, strategi

Konvensional perlu untuk diterapkan secara langsung atau dalam kata lain

diimplementasikannya Undang-undang No. 06 Tahun 2014 Tentang Desa untuk

membangun masyarakat desa yang sejahtera.

Dalam hal ini kami akan membahas bagaimana membangun ekonomi

pedesaan melalui strategi konvensional.

B.

Eksistensi Pemerintah Dalam Membangun Ekonomi Pedesaan

Melalui Strategi Konvensional

Permasalahan pedesaan selama ini secara umum sebetelunya hanya satu,

bahwa desa jauh tertinggal di bandingkan dengan kota. Bilamana melihat akar

permasalahannya sederhana dikarenakan pemerintah selama ini mengacu kepada

pembangunan yang bersifat sentralistik. Dengan semangat UU Desa yang telah

disahkan pembangunan di pedesaan tentunya dengan semangat baru disertai pembangunan tidak sentralistik lagi melainkan desentralisasi, sehingga diharapkan

proses pembangunan di pedesaan akan terjadi percepatan

Berbagai sudut pandang dapat digunakan untuk menelaah pembangunan

pedesaan. Ada dua sisi pandang untuk menelaah pedesaan2, yaitu:

2 Menurut Haeruman (1997),



msauntukindonesia

1) Pembangunan pedesaan dipandang sebagai suatu proses alamiah yang

bertumpu pada potensi yang dimiliki dan kemampuan masyarakat desa itu

sendiri. Pendekatan ini meminimalkan campur tangan dari luar sehingga

perubahan yang diharapkan berlangsung dalam rentang waktu yang panjang.

2) Sisi yang lain memandang bahwa pembangunan pedesaan sebagai suatu

interaksi antar potensi yang dimiliki oleh masyarakat desa dan dorongan dari

luar untuk mempercepat pemabangunan pedesaan.

Adapun sasaran pokok pembangunan pedesaan adalah tercipanya kondisi

ekonomi rakyat di pedesaan yang kukuh, dan mampu tumbuh secara mandiri dan berkelanjutan. Sasaran pembangunan pedesaan tersebut diupayakan secara

bertahap dengan langkah: pertama, peningkatan kualitas tenaga kerja di pedesaan;

kedua, peningkatan kemampuan aparatur pemerintah desa; ketiga, penguatan

lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat desa; keempat, pengembangan

kemampuan sosial ekonomi masyarakat desa; kelima, pengembangan sarana dan

prasarana pedesaan; dan keenam, pemantapan keterpaduan pembangunan desa

berwawasan lingkungan.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan kawasan perdesaan nasional

dijabarkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, serta

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah nasional (RPJMN) Tahun 2010- 2014. RPJMN 2010-2014 merupakan

RPJMN tahap dua dari rangkaian RPJMN yang ditetapkan dalam RPJPN. RPJMN

disusun dalam empat tahapan yaitu RPJMN I (2005- 2009), RPJMN II (2010-2014), RPJMN III (2015-2019), serta RPJMN IV (2020-2024).

Pentahapan tersebut sesuai dengan visi, misi, dan program Presiden negara

Republik Indonesia yang dipilih langsung oleh rakyat. RPJMN memuat strategi

pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian/lembaga dan

lintas kementerian/lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka

ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh

termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja.



msauntukindonesia

RPJMN I dan RPJMN II ditetapkan dalam rangka melaksanakan misi

pembangunan yang merata dan berkeadilan. Dalam tahap ini pembangunan

perdesaan meliputi:

1. Pengembangan agroindustri padat karya,

2. Peningkatan kapasitas SDM,

3.

Pengembangan jaringan infrastruktur penunjang kegiatan produksi di

perdesaan dan kota-kota kecil,

4.

Peningkatan akses informasi, pemasaran, lembaga keuangan, kesempatan

kerja, dan teknologi,

5. Pengembangan potensi sosial budaya lokal, serta

6.

Intervensi harga dan kebijakan propertanian.

Sedangkan secara khusus, dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional (RPJMN) Tahun

2010-2014 ditetapkan arah kebijakan pembangunan perdesaan adalah sebagai

berikut:

1.

Memperkuat kemandirian desa dalam pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan,

2. Meningkatkan ketahanan desa, serta

3. Meningkatkan daya tarik perdesaan melalui peningkatan kesempatan kerja,

kesempatan berusaha, dan pendapatan seiring dengan upaya peningkatan

kualitas SDM dan lingkungan.

Adapun sasaran pembangunan perdesaan dalam RPJMN 2010-2014 adalah

sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas dan peran pemerintah desa serta kelembagaan

masyarakat,

2.

Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan dan perlindungan masyarakat

adat,

3. Pengembangan ekonomi perdesaan,

4.

Peningkatan sarana dan prasarana perdesaan, serta



msauntukindonesia

5.

Peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan

hidup

Meskipun sasaran pembangunan perdesaan tersebut merupakan kegiatan yang

multidimensi dan multi sektoral, pembangunan infrastruktur perdesaan dituntut

untuk dapat memperhatikan aspek-aspek penting pembangunan perdesaan.

Dengan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan tersinkronisasi dengan

pembangunan perdesaan, pembangunan infrastruktur diharapkan dapat menopang

kegiatan yang diinginkan. Termasuk diantaranya adalah sektor-sektor ekonomi

yang akan dikembangkan dalam suatu kawasan.

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) merupakan salah satu

program pembangunan infrastruktur untuk kawasan desa dalam kategori

berkembang yang berbasis pada partisipasi masyarakat. PPIP berada di bawah

payung kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri

dengan komponen kegiatannya meliputi kegiatan fasilitasi dan mobilisasi

masyarakat. Adapun maksud dilaksanakannya kegiatan ini adalah dalam rangka

mengurangi kemiskinan dan memperkuat implementasi tata kelola pemerintahan

yang baik ( good governance) di tingkat pemerintah daerah.

Seperti yang dijelaskan di atas, pemerintah Indonesia saat ini telah

menerapkan strategi konvensional dalam rangka membangun desa yang sejahtera

dan merata, melalui banyak program yang dilakukan. Dengan kata lain yang telah

dilakukan pemerintah Indonesia melalui beberapa program berorientasi untuk

pembangunan, berorientasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan

berorientasi untuk menghapuskan kemiskinan.

C. Membangun Perkembangan Ekonomi Dalam Kawasan

Pedesaan

Kawasan Perdesaan memiliki peran yang penting dalam mendukung

pembangunan nasional. Kemandirian pembangunan kawasan perdesaan

merupakan salah satu pendekatan dalam pembangunan kawasan perdesaan dalam

mendorong perkembangan ekonomi di kawasan desa dengan memanfaatkan



msauntukindonesia

potensi yang ada di wilayah tersebut. Perkembangan ekonomi kawasan perdesaan

diharapkan dapat mengurangi ketergantungan kawasan perdesaan terhadap kota,

dan menguatkan peran desa sebagai pusat produksi dan kebutuhan sumberdaya

pembangunan.

Membangun hubungan keterkaitan antar desa-kota juga merupakan salah satu

cara yang ditempuh sebagai suatu upaya pembangunan wilayah perdesaan,

dimana peran desa dikuatkan sebagai pusat produksi dan sumberdaya. Keterkaitan

tersebut dapat mengurangi ketergantungan kawasan perdesaan terhadap kawasan

perkotaan, dan mengurangi angka urban masyarakat dari desa ke kota. Diharapkan

pola tersebut mendorong perkembangan ekonomi desa dan mendorong permerataan

ekonomi antara desa dan kota.

Dalam hubungan yang lebih intensif, hubungan desa-kota tersebut dapat

berupa interaksi spasial antar subsistem rantai agribisnis/agroindustri3. Dalam

mengukur perkembangan ekonomi kawasan perdesaan, ada beberapa pendekatan.

Adapun beberapa pendekatan dalam mengukur perkembangan ekonomi kawasan

perdesaan adalah sebagai berikut4:

a. Pendapatan Desa Per Kapita

Pendapatan desa perkapita digunakan sebagai salah satu pendekatan untuk

melihat proporsi pendapatan suatu desa terhadap jumlah penduduk desa.

Pendapatan desa menggunakan prinsip pendapatan domestik bruto, dihitung

dengan jumlah produksi total. Jumlah produksi total tersebut dikonversi dalam

nilai total rupiah dan dibagi dengan jumlah pendapatan.

b. Pendapatan Masyarakat

Pendapatan masyarakat) terkait dengan ketimpangan pendapatan yang

terjadi di masyarakat. Dengan kata lain, perkembangan ekonomi perdesaan harus

diikuti oleh pemerataan pendapatan di masyarakat. Dalam keadaan ekstrim

dimana pendapatan terdistribusi secara merata, 40 persen populasi terbawah akan

3 (Rustadi, 2007) 4 Adisasmita (2006)



msauntukindonesia

menerima 40 persen pendapatan, dan 20 persen populasi teratas menerima 40

persen total pendapatan.5

c.

Diversifisikasi Ekonomi

Diversifikasi ekonomi atau perubahan struktur perekonomian daerah

perdesaan dilihat berdasarkan perubahan struktur ekonomi perdesaan. Dalam

beberapa dekade terakhir, perluasan kawasan perkotaan dan pembukaan akses

kawasan perdesaan mengubah struktur ekonomi kawasan perdesaan tidak lagi

berat pada sektor pertanian. Hal tersebut tampak pada kawasan-kawasan

perdesaan yang mempunyai ciri perkotaan, atau biasa disebut sebagai desa kota.

Strategi pembangunan perekonomian pedesaan harus memiliki karakteristik

yang kuat seperti :

1. Strategi yang dipilih haruslah memiliki jangkauan kemampuan memecahkan

masalah ekonomi yang luas sedemikian rupa, sehingga strategi yang

bersangkutan diimplementasikan, sebagian besar persoalan ekonomi dapat

terselesaikan

2.

Strategi yang dipilih untuk diimplementasikan tidak mengharuskan

penggunaan pembiayaan eksternal (pinjaman) yang terlalu besar, sehingga

tidak menambah utang atau beban yang telah besar saat ini.

3.

Strategi yang dipilih hendaknya tidak dimulai dari nol, melainkan dapat

memanfaatkan hasil-hasil pembangunan sebelumnya, sehingga selain tidak

menimbulkan kegamangan di dalam masyarakat, juga hasilhasil pembangunan

sebelumnya tidak menjadi sia-sia.

4. Strategi yang dipilih untuk diimplementasikan mampu membawa

perekonomian pedesaan ke masa depan yang lebih baik dari sebelumnya.

Pengembangan Agroindustri di pedesaan untuk membangun perekonomian

desa dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar diantaranya:

1.

Memacu keunggulan kompetitif produk/komoditi serta komparatif setiap

wilayah

5 Adisasmita (2006)



msauntukindonesia

2.

Memacu peningkatan kemampuan suberdaya manusia dan menumbuhkan

agroindustri yang sesuai dan mampu dilakukan di wilayah yang

dikembangkan,

3.

Memperluas wilayah sentra-sentra agribisnis komoditas unggulan yang

nantinya akan berfungsi sebagai penyandang bahan baku yang berkelanjutan,

4. Memacu pertumbuhan agribisnis wilayah dengan menghadirkan subsistem-

subsitem agribisnis,

5. Menghadirkan berbagai sarana pendukung berkembangnya industri pedesaan.

Dengan beberapa strategy pembangunan ekonomi pedesaan di atas diharapkan

ke depan desa-desa bisa menjadi desa mandiri.

Strategi yang membawa perekonomian pedesaan menuju lebih baik:

1.

Bahwa permasalahan mendasar di pedesaan adalah SDM. SDM yang

berkualitas pada dasarnya enggan untuk bekerja membangun desa melainkan

urbanisasi ke kota untuk mencari nafkah dengan penghasilan di di atas rata-

rata, hal ini menyebabkan desa (off work). Untuk mengantisipasi itu

diperlukan peningkatan kualitas SDM di pedesaan melalui berbagai kegiatan

Diklat (Pendidikan & Pelatihan) maupun Bintek (Bimbingan Teknis) di

segala bidang;

2. Strategi Peberdayaan Masyarakat (Community Empowerment) Proses

pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan kemampuan

kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi

individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan

pilihan hidupnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa pemberdayaan harus

ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal, dengan cara

harus terus menerus dibangun secara mental dan moralnya sehingga tumbuh

semangat baru dengan kepercayaan diri yang tinggi;

3. Pemberdayaan potensi desa perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan cara

memotret potensi yang sudah dimiliki dan bisa untuk dikembangkan terus,

apakah pertanian dan peternakan menjadi potensi, kedua bidang tersebut harus

menjadi unggulan untuk perekonomian pedesaan.



msauntukindonesia

4.

Pertanian Berkelanjutan (Sustainable Agriculture Development)

Pembangunan yang berkelanjutan kegiatan-kegiatan di suatu wilayah untuk

memenuhi kebutuhan pembangunan di masa sekarang tanpa membahayakan

daya dukung sumberdaya bagi generasi mendatang untuk memenuhi

kebutuhannya. Tantangan pembangunan berkelanjutan adalah menemukan

cara untuk meningkatkan kesejahteraan sambil menggunakan sumberdaya

alam secara bijaksana.

5. Peternakan berbasis diversifikasi produk. Produksi yang dihasilkan oleh para

peternak selama ini misalnya susu murni sebagian besar dijual berupa susu

segar ke IPS (Indsutri Pengolahan Susu). Ke depan masyarakat peternak harus

didorong melakukan proses produksi di luar susu segar melainkan harus

memproduksi keju, yoghurt, tahu, dodol, kerupuk termasuk susu pasteurisasi,

sehingga akan terwujud daya saing dan peningkatan penghasilan bagi para

peternak

6. Pengembangan Kawasan Agropolitan

muncul dari permasalahan adanya ketimpangan pembangunan wilayah antar

kota sebagai pusat kegiatan dan pertumbuhan ekonomi dengan wilayah

produsen sebagai pusat kegiatan pertanian (yang tertinggal). Wilayah desa

dengan kegiatan utama sektor primer, khususnya pertanian, mengalami

produktivas yang selalu menurun akibat beberapa permasalahan. Di sisi lain

wilayah perkotaan sebagai tujuan pasar dan pusat pertumbuhan menerima

bahan berlebih, sehingga untuk mengatasi kesenjangan ini perlu adanya

strategi pengembangan wilayah agropolitan.

D. Penutup

Meskipun belum optimal sudah terjadi perubahan institusional di desa,

sudah terjadi perubahan social dan dinamika pemerintahan, namun belum banyak

diikuti oleh perubahan kultur yang kondusif yang dapat meningkatkan kinerja dan

kesejahteraan yang merata. Masih banyak program kemiskinan dalam

kenyataannya sering menghadapi kondisi yang kurang menguntungkan.



msauntukindonesia

Demikian pula perubahan struktur ekonomi desa yaitu dengan adanya

kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat desa untuk berkreasi atau

berproduksi belum dikuti oleh budaya ekonomi, yang akhirnya tetap hanya

sebagian kecil masyarakat yang bisa menikmatinya.

Maka perlu adanya suatu rekomendasi dalam upaya untuk dapat

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pembangunan ekonomi

pedesaan yang lebih menitikberatkan pada :

1. Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia, peningkatan ini menjadi

sesuatu yang penting karena dengan meningkatnya kemampuan sumberdaya

manusia yaitu peningkatan jenjang pendidikan penduduk akan berpengaruh

pada kecepatan penyerapan adopsi teknologi, kemampuan untuk menggali

informasi dan daya kreatifitas dan inovasi. Dengan peningkatan kemampuan

tersebut akan lebih meningkatkan pendapatan masyarakat, yang ada pada

akhirnya akan meningkatkan kesejahteraannya dan dapat mengentaskan dari

garis kemiskinan.

2. Adanya penciptaan dan pengembangan lembaga ekonomi yang sudah ada,

lembaga ekonomi ini seperti keberadaan koperasi, unit pelaksana teknis

(UPT), tempat pelelangan ikan (TPI), dimana akan lebih banyak membantu

masyarakat dalam upaya untuk meningkatkan pendapatannya.

3. Mengevaluasi peraturan-peraturan yang selama ini terkait dan berhubungan

dengan masyarakat pedesaan, agar lebih berpihak pada masyarakat kecil,

dengan demikian campur tangan pemerintah paling tidak dibutuhkan untuk

memberi kepastian hukum dan melindungi masyarakat kecil jika akan

berhadapan dengan golongan masyarakat yang mempunyai modal dankekuasaan yang lebih besar.

4. Pemerintah supaya lebih aktif mendorong dan mancari alternative

matapencarian pada masyarakat pedesaan terutama pada masyarakat yang

hidup pada desa dengan tipologi desa nelayan, desa jasa dan desa

perdagangan. Peran aktif pemerintah tersebut terutama ditujukan untuk

meningkatkan kemampuan masyarakat melalui suatu pelatihan atau kursus

maupun pendidikan keterampilan, seperti pelatihan pengolahan hasil



msauntukindonesia

perikanan, bagi desa nelayan maupun pelatihan untuk berkreasi seni lebih

tinggi terhadap hasil keramik dan gerabah pada masyarakat di desa dan

perdagangan.

DAFTAR PUSTAKA

Mubyarto. 1984 Strategi Pembangunan Pedesaan., Yogyakarta: P3KP-UGM

Sajogyo dan Pudjiwati Sjogyo. 2005 Sosiologi Pedesaan Jilid 1 dan jilid 2,Yogyakarta: UGM Press.

Kumorotomo, Wahyudi, 1992, Profil Desa Tertinggal,

Bapenas, Jakarta.

Suwarno Utang. KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN DESA DALAM

PERSPEKTIF INSTITUSIONAL DAN PEMBANGUNAN SOSIAL,

POLITIK, EKONOMI. 2013 Bandung : UNPAD

Undang-undang No. 06 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025

membangun ekonomi pedesaan melalui strat

Documents