petunjuk teknis tindak lanjut surat edaran dirjen (01)

7/22/2019 Petunjuk Teknis Tindak Lanjut Surat Edaran Dirjen (01)

1/25

0 | P e t u n j u k T e k n i s S E D i r j e n D i k t i N o . 8 8 / E / D T / 2 0 1 3

PETUNJUK TEKNISSURAT EDARAN DIRJEN DIKTI No.88/E/DT/2013

MENGENAI UJI KOMPETENSI DOKTER INDONESIA SEBAGAI EXIT EXAM

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2013


2/25


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2

BAB I PENDAHULUAN 4

1.1 Latar Belakang 41.2 Maksud dan Tujuan 71.3 Ruang Lingkup 71.4 Dasar Kebijakan 7

1.4.1. Landasan Yuridis 71.4.2. Landasan Filosofis 81.4.3. Landasan Sosiologis 101.4.4. Landasan Teknis 11

BAB II ARAH DAN KEBIJAKAN PELAKSANAAN 13

2.1. Uji Kompetensi sebagai Uji Nasional pada Tahap Akhir Program Pendidikan 132.1.1. Mekanisme Pelaksanaan Uji Kompetensi 132.1.2. Persyaratan Peserta Uji Kompetensi 132.1.3. Batasan Keikutsertaan Uji Kompetensi 14

2.2. Materi dan Metode Uji Kompetensi 142.2.1. Materi Uji Kompetensi 142.2.2. Metode Uji Kompetensi 16

2.3. Waktu Pelaksanaan dan Pembiayaan Uji Kompetensi 162.3.1.

Waktu Pelaksanaan Uji Kompetensi 17

2.3.2. Pembiayaan Uji Kompetensi 172.4. Tindak Lanjut Uji Kompetensi 18

2.4.1. Publikasi Hasil Uji Kompetensi 182.4.2. Penanganan RetakerUji Kompetensi 19

BAB III PEMANTAUAN DAN EVALUASI 22

BAB IV PENUTUP 23

DAFTAR PUSTAKA 24


3/25


KATA PENGANTAR

Sesuai dengan UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dalam upaya menghasilkan

pendidikan tinggi yang bermutu, setiap Perguruan Tinggi wajib menjalankan SistemPenjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT), baik secara internal maupun eksternal. Tidak

terkecuali bagi fakultas kedokteran atau program studi pendidikan dokter, dalam rangka

mengimplementasikan SPM-PT, khususnya SPM internal untuk menjamin mutu lulusan,

diperlukan standardisasi mutu lulusan melalui uji kompetensi. Selanjutnya, dalam UU No. 29

tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran disebutkan tentang kewajiban registrasi bagi dokter

yang akan melaksanakan praktik profesi. Salah satu persyaratan dalam registrasi adalah

memiliki sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud diperoleh

setelah lulus uji kompetensi. Dalam rangka harmonisasi terhadap kedua Undang-Undang

tersebut, maka calon lulusan pendidikan profesi dokter harus lulus uji kompetensi yangbersifat nasional sebelum mengangkat sumpah sebagai dokter. Dengan demikian uji

kompetensi merupakan bagian dari proses penyelesaiam program pendidikan profesi

dokter.

Sebagai bagian dari proses evaluasi pembelajaran yang terintegrasi dalam sistem

pendidikan, Uji Kompetensi Dokter Indonesia (UKDI) yang telah diimplementasikan sejak

tahun 2007 terbukti dapat memberikan umpan balik yang baik bagi proses pendidikan

kedokteran, sehingga dapat dilakukan perbaikan yang berkelanjutan, mulai dari SDM

pendidik, proses pembelajaran, sarana dan prasarana, hingga evaluasi hasil pembelajaran.

Dalam rangka implementasi program profesi dokter sebagai program lanjutan yang tidak

terpisahkan dari program sarjana, maka upaya untuk mempertahankan academic

professional environment dalam proses pendidikan merupakan bagian penting yang tidak

dapat dipisahkan. Oleh karena itu, uji kompetensi seyogyanya dilaksanakan pada tahap

akhir pendidikan sebelum dilakukan sumpah dokter. Implementasi uji kompetensi sebagai

uji nasional pada akhir pendidikan akan mengurangi dampak negatif dari banyaknya jumlah

retakersaat ini, karena persiapan uji kompetensi serta penanganan retaker akan dilakukan

langsung di bawah tanggungjawab fakultas kedokteran atau program studi pendidikan

dokter.

Dalam rangka mendukung implementasi uji kompetensi yang semakin bermutu, Direktur

Jenderal Pendidikan Tinggi telah mengeluarkan Surat Edaran mengenai kebijakan uji

kompetensi sebagai uji nasional pada akhir pendidikan profesi dokter (sebagaiexit exam).

Untuk memberikan penjelasan lebih rinci mengenai teknis pelaksanaan kebijakan ini, maka

telah disusun petunjuk teknis yang tidak hanya memberikan pedoman mengenai teknis

pelaksanaan uji kompetensi, tetapi juga memberikan petunjuk teknis sebagai usaha

antisipasi terhadap segala implikasi dari implementasi Surat Edaran ini.

Untuk itu, diharapkan agar pimpinan fakultas kedokteran atau program studi pendidikan

dokter dapat mendukung kesuksesan implementasi uji kompetensi sesuai standar,


4/25


membantu Ditjen Dikti dalam melakukan pemantauan dan evaluasi implementasi uji

kompetensi serta dapat mengambil praktik baik dari model uji kompetensi untuk

diimplementasikan pada bidang studi lain yang sesuai. Implementasi uji kompetensi yang

bermutu diharapkan dapat menghasilkan dokter yang berkualitas, sehingga dapat

memberikan pelayanan yang paripurna kepada masyakat. Dibutuhkan komitmen untukmenjalankan konsensus yang sudah disepakati dan peran aktif dari berbagai pihak untuk

mewujudkan tujuan mulia ini.

Jakarta, Februari 2013

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi


5/25


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar BelakangDalam rangka mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada

Institusi Pendidikan Dokter, khususnya dalam hal menjamin mutu lulusan, maka

diperlukan standardisasi mutu lulusan melalui uji kompetensi. Untuk itu, perlu

diimplementasikan uji kompetensi yang bermutu, sebagai bagian dari proses evaluasi

pembelajaran yang terintegrasi dalam sistem pendidikan.

Uji Kompetensi Dokter Indonesia (UKDI) dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang

No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang kemudian secara khusus

diatur dalam Undang Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran danPeraturan Konsil Kedokteran No. 1 Tahun 2005 tentang Registrasi Dokter dan Dokter

Gigi. UKDI juga dilaksanakan berdasarkan kebutuhan pemenuhan Standar Pendidikan

Profesi Dokter yang ditetapkan melalui Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia No.

20/KKI/KEP/IX/2006.

Dengan terbitnya UU No. 20 Tahun 2003, maka pada tahun 2004 Direktorat Jenderal

Pendidikan Tinggi mengeluarkan kebijakan mengenai arah KBK pada pendidikan

kedokteran sebagaimana tercantum dalam SK Dirjen Dikti No.1386/D/T/2004. Sesuai SK

Dirjen Dikti ini maka Program Studi Kedokteran Dasar (PSKD) dilandasi/mengacu ke

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) untuk dokter pelayanan primer (primary care

physician) dengan pendekatan dokter keluarga. Untuk mendorong implementasi KBK

pada PSKD, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) melalui proyek Health

Workforce Study(HWS) melakukan kajian untuk percepatan proses implementasi KBK.

Dalam UU. No 29 Tahun 2004, telah diatur bahwa sertifikat kompetensi dikeluarkan

oleh kolegium yang bersangkutan dan diperoleh setelah lulus uji kompetensi.

Berdasarkan peraturan tersebut, maka pada tahun 2006, Kolegium Dokter Indonesia

(KDI) bekerja sama dengan Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI)

membentuk komite pelaksana uji kompetensi dokter yang selanjutnya disebut KomiteBersama Uji Kompetensi Dokter Indonesia (KB UKDI). Uji kompetensi dilaksanakan sejak

tahun 2007 dan diberlakukan bagi dokter yang lulus setelah 29 April 2007. Uji

kompetensi dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali dalam satu tahun yaitu pada Periode

Februari, Mei, Agustus dan Nopember.

Dua tahun setelah implementasi UKDI, terdapat tantangan baru yang dihadapi yaitu

semakin bertambahnya jumlah peserta UKDI yang tidak lulus. Persoalan ini muncul

karena UKDI dilaksanakan setelah lulus dari institusi pendidikan sehingga

mengakibatkan peserta UKDI yang belum lulus (retaker) tidak dapat menjalankan

praktik karena belum berhak menerima sertifikat kompetensi yang menjadi salah satu


6/25


syarat dalam registrasi dokter. Di lain pihak, program penanganan terhadap retakerjuga

sulit untuk dapat dikoordinasi secara nasional karena status retaker yang tidak memiliki

institusi induk (home base).

Persoalan penanganan retaker ini kemudian menjadi isu sentral yang dibahas dalam

Rapat Dekan Fakultas Kedokteran yang dilaksanakan pada tanggal 26-27 Mei 2010.

Dalam forum ini kemudian disepakati bahwa terhitung sejak bulan Agustus 2010, UKDI

dilaksanakan sebelum Sumpah Dokter. Kesepakatan forum ini diperkuat dengan Surat

Edaran Ketua AIPKI Nomor 85/AIPKI/VIII/2010 kepada seluruh Dekan Fakultas/ Ketua

Prodi Kedokteran yang menghimbau agar pelaksanaan Sumpah Dokter kepada peserta

UKDI yang telah lulus.

Disamping itu, berdasarkan Standar Pendidikan Profesi Dokter yang ditetapkan oleh KKI

pada tahun 2006, kurikulum pendidikan profesi dokter dilaksanakan dengan

pendekatan/ strategi SPICES (Student-centred, Problem-based, Integrated, Communitybased, Elective/ Early clinical Exposure, Systematic). Salah satu pendekatan SPICES

adalah dengan mengintegrasikan pendidikan akademik dan pendidikan profesi dokter

sejak awal hingga akhir pendidikan. Proses integrasi pendidikan akademik dan

pendidikan profesi ini dimaksudkan untuk mengenalkan pendidikan klinik lebih awal

kepada peserta didik (early clinical exposure). Oleh karena itu, proses evaluasi terhadap

hasil pendidikan ini perlu memenuhi kelayakan assessment terhadap knowledge,

attitudedan skills, serta dilaksanakan selama proses pendidikan berlangsung.

Pada tahun 2010 mulai dirintis berbagai persiapan untuk implementasi UKDI sebagai uji

kompetensi yang dilaksanakan sebelum kelulusan. Berdasarkan peta jalan implementasi

UKDI, pertama kali UKDI dilakukan masih menggunakan metode Paper Based Test(PBT)

hingga UKDI periode XVI. Sejak periode UKDI XVII (Mei 2012) hingga periode UKDI

selanjutnya, mulai diimplementasikan metode Computer Based Test (CBT), dengan

tetap menggunakan back upPBT. Mulai UKDI periode XXI Agustus 2012, CBT dilakukan

tanpa cadangan PBT, tetapi dengan cadanganhard disk.

Salah satu parameter kualitas implementasi uji kompetensi adalah Nilai Batas Lulus

(NBL) yang ditetapkan melalui proses Standard Setting. NBL UKDI mengalami perbaikan

yang progresif mulai UKDI I hingga XXII, yaitu mulai dari 40 hingga 62. Terkait denganpeningkatan tersebut, standard settingyang semula dilaksanakan setiap periode ujian

(4 kali dalam setahun), disepakati hanya dilakukan setahun sekali karena NBL 62 dinilai

sudah mencapai titik stabil. Hal ini telah disepakati pada Forum Dekan Fakultas

Kedokteran, Februari 2012. Sejalan dengan NBL, persentase kelulusan UKDI juga selalu

memiliki tren yang cukup baik. Saat ini, dengan NBL 62, persentase kelulusan UKDI XXII

adalah 71,52 %. Rata-rata kelulusan UKDI selama tahun 2012 adalah 74,44%.

Selain implementasi CBT, mulai tahun 2011 telah dilakukan berbagai persiapan untuk

implementasi metode uji Objective Structured Clinical Examination (OSCE) yang dapat

mengukur output proses pendidikan dokter secara komprehensif. OSCE yang dirancang


7/25


saat ini terdiri dari 12 stasiun uji. Uji OSCE dilaksanakan berdasarkan blue printOSCE,

yang seimbang dan proporsional untuk berdasarkan Standar Kompetensi Dokter

Indonesia. Uji OSCE merupakan salah satu metode untuk mengukur kemampuan

(keahlian) calon lulusan dokter dengan cara memperagakan (show how) berdasarkan

kasus tertentu.Dengan diterapkannya metoda ujian ini maka diharapkan akan terjadipenguatan pembelajaran klinik serta penguatan aspek profesionalisme bagi calon

lulusan dokter. Perkembangaan saat ini, target implementasi OSCE yang semula akan

diimplementasikan sebagai salah satu metode uji pada tahun 2012 terpaksa harus

ditunda dengan pertimbangan kesiapan institusi pendidikan untuk implementasi OSCE

dan kelengkapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

Berdasarkan pengalaman implementasi UKDI hingga saat ini, UKDI terbukti dapat

memberikan umpan balik yang baik bagi proses pendidikan kedokteran. Melalui umpan

balik dari hasil UKDI ini, dapat dilakukan perbaikan yang berkelanjutan, mulai dari SDM

pendidik, proses pembelajaran, sarana dan prasarana, hingga evaluasi hasil

pembelajaran.

Merujuk pada Surat Edaran Ketua AIPKI, pentingnya untuk mempertahankanacademic

professional environment, dan pengalaman baik dari pelaksanaan UKDI selama ini,

maka dapat diketahui bahwa uji kompetensi dapat dilaksanakan pada tahap akhir

pendidikan sebelum dilakukan sumpah dokter (sebagai exit exam). Implementasi uji

kompetensi sebagai exit examakan mengurangi dampak negatif dari banyaknya jumlah

retaker saat ini, karena persiapan uji kompetensi serta pembinaan retaker akan

dilakukan langsung di bawah tanggungjawab fakultas kedokteran atau program studipendidikan dokter. Dengan demikian langkah pencegahan terhadap praktik dokter

secara ilegal (tanpa Surat Tanda Registrasi dan Surat Ijin Praktik) dapat diwujudkan,

sehingga kualitas pelayanan kesehatan semakin meningkat.

Dengan mempertimbangkan UKDI yang telah dilaksanakan saat ini, maka Ditjen Dikti

menghimbau seluruh pimpinan institusi untuk mendukung dan melaksanakan kebijakan

uji kompetensi sebagai exit exam. Oleh karena itu, untuk melengkapi Surat Edaran

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Nomor 88/E/DT/2013 maka disusun

Petunjuk Teknis agar pimpinan fakultas kedokteran atau program studi pendidikan

dokter dapat lebih memahami latar belakang, arah kebijakan dan teknis pelaksanaan

sistem uji kompetensi.

Untuk memberikan penjelasan lebih rinci mengenai teknis pelaksanaan kebijakan ini,

maka perlu dibuat petunjuk teknis untuk mengantisipasi kemungkinan permasalahan

yang dapat timbul akibat implementasi Surat Edaran ini, seperti masa studi yang

kemungkinan akan semakin panjang dengan konsekuensi berkurangnya jumlah dokter

yang dihasilkan, atau meningkatnya pembiayaan pendidikan. Untuk itu, petunjuk teknis

ini akan memberikan justifikasi hal-hal tersebut secara lebih detail. Petunjuk teknis ini

dilengkapi dengan pedoman mengenai teknis pelaksanaan uji kompetensi (CBT dan


8/25


OSCE) yang tercantum dalam buku lain dan dapat diakses melalui

http://hpeq.dikti.go.id.

1.2 Maksud dan TujuanMaksud dan tujuan dilaksanakannya uji kompetensi untuk lulusan pendidikan tinggi

kesehatan adalah:

1)Uji kompetensi ditujukan untuk menjamin lulusan pendidikan tinggi kesehatanyang kompeten dan terstandar secara nasional sehingga bisa melindungi

masyarakat

2)Uji kompetensi untuk menguji pengetahuan dan keterampilan sebagai dasaruntuk praktik kedokteran dan mendorong pembelajaran sepanjang hayat

3)Uji kompetensi sebagai metode asesmen kompetensi dalam pengelolaan pasienyang aman dan efektif

1.3 Ruang LingkupPetunjuk teknis ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

1)Prinsip Dasar Uji2)Metodologi uji3)Materi Uji4)Penyelenggaraan Uji

1.4 Dasar KebijakanArah kebijakan pelaksanaan uji kompetensi didasarkan pada landasan yuridis, filosofis,

sosiologis dan teknis berikut ini:

1.4.1.Landasan YuridisPenetapan kebijakan implementasi uji kompetensi sebagai uji nasional pada tahap

akhir program pendidikan merujuk pada berbagai peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Landasan yuridis kebijakan meliputi UU Nomor 20 tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik

Kedokteran, PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, serta

Keputusan KKI Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pengesahan Standar Pendidikan

Profesi Dokter Indonesia pada bagian penilaian hasil belajar.

Berbagai landasan yuridis tersebut yang harus diharmonisasikan dengan aturan

kebijakan yang paling aktual, yaitu UU No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan

Tinggi.


9/25


1.4.2.Landasan FilosofisLandasan filosofis ini menjadi dasar yang terus menyertai dalam pengembangan

sistem uji kompetensi sebagai uji nasional pada tahap akhir program pendidikan

sebelum mengambil sumpah sebagai dokter.

a) Standardisasi Elemen KompetensiKompetensi merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap,

pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah

disepakati.

1) Landasan kepribadianPenanaman kepribadian sesuai dengan karakter bangsa kepada peserta

didik merupakan nilai yang tidak dapat dipisahkan dari kompetensi

dokter. Pribadi yang luhur serta menjunjung tinggi nilai-nilai profesinya

akan menjadi modal penting bagi calon lulusan pendidikan tinggi tenaga

kesehatan dalam menjalankan praktik profesinya di masyarakat.

2) Sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian ilmu danketerampilan yang dikuasai

Sikap dan perilaku merupakan cerminan dari kepribadian dalam

berkomunikasi serta berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan.

Standardisasi sikap dan perilaku dalam kaitan dengan praktik

keprofesiannya amat diperlukan untuk menjamin terlaksananya

pelayanan kesehatan yang baik serta menjunjung tinggi harkat dan

martabat pasien.

3) Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.Standardisasi ilmu pengetahuan dan teknologi bertujuan untuk

memastikan lulusan telah menguasai ilmu pengetahuan serta teknologi

yang berkaitan dengan profesinya serta menghindari dilaksanakannya

praktik profesi oleh tenaga kesehatan yang tidak kompeten. Penguasaan

ilmu pengetahuan dan teknologi ini menunjukkan tingkat pemahaman

serta kesiapan lulusan dalam menjalankan praktik profesinya.

Pengetahuan dan teknologi menjadi modal kuat dalam menghadapi

berbagai persoalan yang mungkin muncul di masyarakat terutama yangberkaitan langsung dengan profesinya.

4) Kemampuan dan keterampilan berkaryaStandarisasi kemampuan dan keterampilan berkarya bertujuan untuk

memastikan metodologi yang digunakan oleh lulusan telah sesuai dengan

kaidah yang berlaku. Perlu diakui bersama bahwa variabilitas

kemampuan institusi pendidikan dalam menjalankan proses pendidikan

masih cukup tinggi. Standarisasi kemampuan dan keterampilan

diperlukan dalam upaya pemerataan akses terhadap pelayanan

kesehatan di Indonesia melalui mobilisasi tenaga kesehatan antardaerah.


10/25


5) Penguasaan kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihankeahlian dalam berkarya

Salah satu elemen kompetensi lain yang turut menjadi dasar keberhasilan

praktik profesi adalah penguasaan kaidah berkehidupan bermasyarakat.

Elemen kompetensi ini harus dikuasai oleh lulusan sebelum lulus dariinstitusi pendidikan.

b) Pilar Profesionalisme dan Tujuan Dasar Uji KompetensiProfesionalisme dibangun dengan berdasarkan pada 3 prinsip utama, yaitu: 1)

kompetensi; 2) kemandirian, dan 3) kode etik. Dengan berdasarkan pada

prinsip-prinsip tersebut, maka hal-hal yang menyusun profesionalisme

adalah:

1) AltruismeAltruisme yang dimaksud dalam profesionalisme adalah kemampuan

untuk memahami kondisi pasien, memperhatikan kebutuhan pasien serta

mengutamakan kepentingan pasien. Seorang dokter dalam praktik

profesinya harus mampu menumbuhkan sifat altruisme dalam dirinya.

Oleh karena itu altruisme harus menjadi salah satu landasan filosofis

dalam pendidikan kedokteran sebagai upaya membangun

profesionalisme sejak dini.

2) AkuntabilitasAkuntabilitas yang dimaksud dalam profesionalisme adalah kemampuan

untuk mempertanggungjawabkan suatu tindakan yang telah dilakukan.

Tindakan seorang dokter harus berdasarkan pada metodologi ilmiah

serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik karena menyangkut

keselamatan pasien.

3) HumanismeHumanisme yang dimaksud dalam profesionalisme adalah memiliki rasa

kemanusiaan yang tinggi sebagai tenaga kesehatan. Rasa kemanusiaan

dokter tidak boleh bertentangan dengan profesionalismenya, sebaliknya

rasa kemanusiaan ini menjadi landasan dalam menjalankan profesinya.

4) ExcellenceProfesionalisme erat berhubungan dengan spirit of excellence, yangmengharuskan seseorang mengikuti standard of excellence dan

mengaplikasikannya secara kontinyu dan konsisten.

c) Sistem Penjaminan Mutu SDM KesehatanMelalui standar kompetensi dan standar pendidikan yang telah

dikembangkan oleh profesi kesehatan, dikembangkanlah instrumen

akreditasi dari standar pendidikan dan blueprintuji kompetensi dari standar

kompetensi. Sistem penilaian akreditasi digunakan untuk menilai mutu

institusi pendidikan yang dinyatakan dalam status akreditasi yang berlaku


11/25


selama periode waktu tertentu. Sedangkan sistem uji kompetensi yang

dikembangkan dari standar kompetensi digunakan untuk menilai mutu dan

kompetensi lulusan yang dihasilkan di institusi pendidikan. Kualitas pelayanan

kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan di masyarakat merupakan

ranah tanggungjawab profesi untuk senantiasa diperhatikan dan dievaluasisehingga pada akhirnya kualitas pelayanan kesehatan menjadi masukan pada

perbaikan sistem pendidikan kesehatan pada umumnya, serta standar

kompetensi dan standar pendidikan pada khususnya.

1.4.3.Landasan SosiologisDari sisi landasan sosiologis, urgensi uji kompetensi dilatarbelakangi oleh

kebutuhan masyarakat, sehingga pada akhirnya akan memberikan dampak untuk

masyarakat. Hubungan timbal balik antara urgensi uji kompetensi dan kebutuhan

masyarakat dilandasi beberapa aspek sosiologis berikut:

a) Integrasi Sistem Pendidikan Dan Sistem PelayananUntuk menghasilkan ekosistem yang seimbang, maka perlu dilakukan

harmonisasi dan integrasi sistem pendidikan dengan sistem kesehatan.

Konsep integrasi pendidikan-pelayanan ditujukan untuk meningkatkan

layanan kesehatan melalui pendidikan kesehatan yang berkualitas. Dengan

kata lain, kebutuhan dunia kesehatan akan dipenuhi oleh dunia pendidikan.

Integrasi sistem pendidikan dan sistem pelayanan harus memperhatikan

beberapa hal sebagai berikut:

1) Sistem pendidikan tinggi tenaga kesehatan merupakan bagian dari sistempelayanan kesehatan (tidak terfragmentasi dari sistem kesehatan).

Sistem pendidikan tinggi tenaga kesehatan yang disusun berdasarkan

kebutuhan pelayanan kesehatan akan mendorong tercapainya pelayanan

kesehatan yang efektif dan efisien bagi masyarakat dengan

mengutamakan keselamatan pasien.

2) Pentingnya kolaborasi inter-profesi kesehatan (interprofessionalcollaboration) dimulai dari sistem pendidikan hingga sistem pelayanan

kesehatannya. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pelayan

kesehatan yang komprehensif bagi masyarakat baik pada pelayanan

tingkat dasar (primer), sekunder maupun tersier. Disamping itu

kolaborasi inter-profesi kesehatan ini menjamin dilaksanakannya

pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan yang kompeten secara

terintegrasi dalam satu kesatuan. Kolaborasi inter-profesi kesehatan

diharapkan mampu mencegah pelayanan kesehatan oleh tenaga

kesehatan yang tidak memiliki kewenangan.


12/25


b) Hubungan Penjaminan Mutu Sistem Pendidikan Kedokteran dan SistemPelayanan Kesehatan

Kualitas pendidikan tinggi tenaga kesehatan memiliki efek berjenjang

terhadap kualitas pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Secara singkat

hubungan antara kualitas pendidikan tinggi kesehatan dapat dijabarkan

sebagai berikut:

1) Kualitas pelayanan kesehatan dimulai dengan penjaminan kualitasinsitusi pendidikan. Penjaminan kualitas institusi dilaksanakan melalui

sistem akreditasi. Akreditasi bertujuan mengukur kemampuan institusi

pendidikan dalam melaksanakan proses pembelajaran yang baik sesuai

dengan standar yang telah ditetapkan secara nasional. Akreditasi

mengukur kualitas institusi pendidikan dari aspek kemampuan institusi

dalam tata kelola institusi, kemampuan pemenuhan SDM, sarana dan

prasarana pembelajaran dan pendukung lainnya, sistem pembelajaran

(kurikulum), sistem informasi, peran serta dalam pengembangan

keilmuan (penelitian), pengabdian masyarakat serta kualitas mahasiswa

dan lulusan institusi pendidikan.

2) Penjaminan mutu insitusi pendidikan dilanjutkan dengan penjaminanmutu lulusan dengan mengembangkan sistem sertifikasi melalui uji

kompetensi untuk menilai lulusan tenaga kesehatan. Tujuan dari

sertifikasi ini adalah memastikan lulusan pendidikan tinggi tenaga

kesehatan telah memiliki kompetensi yang terstandar sehingga dapat

melakukan pelayanan kesehatan secara kompeten sesuai dengan

keahlian ilmu dan keterampilan yang dikuasai.

3) Tujuan akhir dari penjaminan kualitas institusi pendidikan dan lulusanpendididikan tinggi tenaga kesehatan adalah tercapainya derajat

pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan kesehatan

yang berlaku nasional.

1.4.4.Landasan TeknisImplementasi UKDI yang selama ini dilaksanakan, dapat menjadi landasan teknis

kebijakan uji kompetensi selanjutnya. Pada dasarnya, nilai uji kompetensi yang

harus dikedepankan adalah nilai transparansi dan akuntabilitas sosial.

Dasar pelaksanaan uji kompetensi adalah kebutuhan akan standarisasi lulusan

kedokteran, sehingga dengan dilaksanakannya uji kompetensi sebagai uji nasional

pada tahap akhir program pendidikan sebelum mengambil sumpah sebagai dokter

maka pengetahuan dan keterampilan lulusan dokter akan terstandar secara

nasional. Sesuai dengan amanah yang diemban oleh KDI bekerjasama dengan

AIPKI maka pada tahun 2007 dibentuklah KB UKDI untuk menjalankan fungsi

pelaksanaan uji kompetensi.


13/25


UKDI dilaksanakan secara periodik sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati

yaitu 4 (empat) kali setahun. Tempat pelaksanaan UKDI adalah di institusi

pendidikan yang terakreditasi dan memenuhi persyaratan sebagai tempat uji

kompetensi baik untuk CBT maupun OSCE. Dengan dilaksanakannya uji

kompetensi sebagai uji nasional pada tahap akhir program pendidikan, yaitusebelum mengambil sumpah sebagai dokter, maka pembiayaan uji kompetensi

merupakan bagian dari biaya pendidikan.


14/25


BAB II

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN

2.1.Uji Kompetensi sebagai Uji Nasional pada Tahap Akhir Program PendidikanUji kompetensi sebagai bagian dari implementasi sistem penjaminan mutu lulusan

dokter telah diatur secara tersurat dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang

Praktik Kedokteran, yang menjelaskan tentang sertifikat kompetensi sebagai tanda

pengakuan terhadap kemampuan seorang dokter atau dokter gigi untuk menjalankan

praktik kedokteran di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi yang dikeluarkan

oleh kolegium terkait.

2.1.1.Mekanisme pelaksanaanUji kompetensi sebagai uji kelulusan akhir program pendidikan profesi dokterdilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

1.1.1. Uji kompetensi dilaksanakan pada tahap akhir pendidikan sebelumdilakukan sumpah dokter.

1.1.2. Uji kompetensi dilaksanakan secara nasional oleh Panitia Nasionalyang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

1.1.3. Uji kompetensi dilaksanakan berdasarkan blueprint yang mengacupada Standar Kompetensi Dokter Indonesia.

1.1.4. Uji kompetensi dilaksanakan dengan melibatkan fakultas kedokteranatau program studi pendidikan dokter sebagai kompartemen ujiansebagaimana diatur dalam pedoman pelaksanaan CBT dan OSCE.

1.1.5. Soal ujian disiapkan oleh Panitia Nasional dan akan dibawa olehpetugas khusus yang telah ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua

Panitia Nasional.

1.1.6. Panitia Nasional uji kompetensi tahun 2013 adalah Panitia UjiKompetensi IDI-KDPI-AIPKI, hingga terbentuknya lembaga nasional yang

berwenang.

1.1.7. Penentuan kelulusan uji kompetensi melalui proses standard settingsecara nasional dan hasilnya disampaikan kepada peserta melalui fakultaskedokteran atau program studi pendidikan dokter masing-masing.

2.1.2.Persyaratan PesertaUji kompetensi berlaku bagi semua calon lulusan pendidikan profesi dokter

dengan persyaratan sebagai berikut:

1) Mahasiswa pendidikan profesi dokter yang telah menyelesaikan dan lulustahap kepaniteraan klinik dibuktikan dengan surat keterangan oleh Dekan/

Ketua Program Studi Profesi Dokter

2) Memenuhi persyaratan administratif sebagaimana ditetapkan oleh PanitiaNasional


15/25


3) Persyaratan khusus bagi peserta retaker:a) Telah mengikuti program remediasi yang dibuktikan dengan Surat

Keterangan dari institusi pendidikan pelaksana program remediasi

b)Belum melampaui batas maksimal keikutsertaan uji kompetensi2.1.3.Batasan Keikutsertaan

Uji kompetensi berlaku bagi semua calon lulusan pendidikan dokter dengan

ketentuan sebagai berikut:

1) Calon lulusan dokter yang belum lulus pada uji kompetensi pada periode ujitertentu tidak diperkenankan untuk mendapatkan sertifikat kompetensi

ataupun melakukan sumpah dokter

2) Calon lulusan pendidikan dokter yang belum lulus pada uji kompetensi padaperiode uji tertentu diwajibkan mengikuti uji kompetensi pada periode uji

selanjutnya hingga dinyatakan lulus

3) Calon lulusan pendidikan dokter dapat mengikuti uji kompetensi maksimalhingga 2 (dua) kali masa studi pendidikan profesi normal sesuai dengan

peraturan akademik yang berlaku pada masing-masing institusi (2n)

2.2.Materi dan Metode Uji KompetensiMateri uji kompetensi merujuk pada Standar Kompetensi Dokter Indonesia yang

ditetapkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia. Uji kompetensi dilaksanakan dengan

menggunakan metode yang tepat dalam menguji sikap (attitude), pengetahuan

(knowledge), dan keahlian (skills).

2.2.1.Materi Uji KompetensiMateri uji kompetensi disusun berdasarkan cetak biru (blueprint). Masing-masing

metode baik untuk metode uji CBT maupun uji OSCE memiliki blueprint yang

selanjutnya menjadi dasar dalam pelaksanaan uji kompetensi dokter.

A.BlueprintUji CBTBlue print CBT dibagi dalam 7 (tujuh) tinjauan sebagai berikut:

1)Tinjauan 1: Standar Kompetensi Profesi DokterDalam tinjauan ini aspek yang dinilai meliputi:

o Ketrampilan dasar kliniso Aplikasi biomedis, behavior, clinical, & epidemiologi pada kedokteran

keluarga

o Komunikasi efektifo Manajemen masalah kesehatan primero Penelusuran, kritisi, dan manajemen informasio Profesionalisme, moral, dan etika praktik kedokterano Kesadaran, pemeliharaan, dan pengembangan personal


16/25


2)Tinjauan 2: Kognitif, Psikomotor, KonatifDalam tinjauan ini aspek yang dinilai meliputi:

o Kognitifo Procedural knowledgeo Konatif

3)Tinjauan 3: Recall & ApplicationDalam tinjauan ini aspek yang dinilai meliputi:

o Recallo Reasoning

4)Tinjauan 4: Aspek perjalanan penyakitDalam tinjauan ini aspek yang dinilai meliputi:

o Saraf dan perilakuo Kepala dan lehero Endokrin dan Metabolismeo Saluran cerna, hepatobilier, dan pankreaso Saluran pernapasano Ginjal dan saluran kemiho Jantung, pembuluh darah dan sistem limfatiko Darah dan sistem kekebalan tubuho Kulit, otot, tulang dan jaringan lunako Reproduksi

5)Tinjauan 5: Organ sistem/struktur organDalam tinjauan ini aspek yang dinilai patogenesis penyakit meliputi:

o Pertumbuhan, perkembangan, dan degenerasio Kelainan genetik dan kongenitalo Penyakit Infeksi dan Imunologio Penyakit neoplasmao Penyakit akibat trauma atau kecelakaan

6)Tinjauan 6: Tindakan layanan kesehatan yang dilakukanDalam tinjauan ini aspek yang dinilai meliputi:

o Promosi kesehatan dan pencegahan penyakito Penapisan/Diagnosiso Manajemen/Terapio Rehabilitasio Aspek hukum dan etika

7)Tinjauan 7: Tingkat layanan kesehatan yang dilakukanDalam tinjauan ini aspek yang dinilai meliputi:

o Individuo Keluargao Masyarakat


17/25


B.Blueprint OSCESecara garis besar blueprint terdiri atas 2 (dua) tinjauan meliputi:

1)Berdasarkan kompetensiDalam tinjauan ini aspek yang dinilai meliputi:

o Anamnesiso Pemeriksaan fisiko Melakukan tes/prosedur klinik atau interpretasi data untuk

menunjang diagnosis banding/diagnosis

o Menentukan diagnosis atau diagnosis bandingo Tatalaksana

a) non farmakoterapib)farmakoterapi

o Komunikasi dan edukasi pasieno Perilaku profesional

2)Berdasarkan sistem organ dan lokasi tubuhDalam tinjauan ini aspek yang dinilai meliputi:

o Endokrin dan metabolismeo Hematologi dan onkologio Psikiatrio Sistem gastrointestinalo Sistem kardiovaskulero Sistem muskuloskeletalo Sistem genitourinariao Sistem pengindraano Sistem reproduksio Sistem respirasio Sistem sarafo Kepala lehero Lain-lain

2.2.2.Metode Uji KompetensiPelaksanaan UKDI menggunakan metode Computer Based Testing (CBT) dan

Objective Structured Clinical Examination (OSCE) serta dilaksanakan secara

periodik. Metode CBT digunakan untuk menguji pengetahuan sedangkan metode

OSCE digunakan untuk menguji kemampuan/performa keterampilan klinik.

2.3.Waktu Pelaksanaan dan Pembiayaan Uji KompetensiUji kompetensi dilaksanakan secara periodik dengan pembiayaan yang disesuaikan

dengan kebutuhan meliputi proses persiapan, pelaksanaan hingga evaluasi.


18/25


2.3.1.Waktu PelaksanaanUji kompetensi diselenggarakan sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun, yaitu

pada bulan Februari, Mei, Agustus dan Nopember. Tanggal pasti pelaksanaan uji

kompetensi dapat dilihat pada laman http://uk.aipki-kdpi.org/

2.3.2.Pembiayaan Uji Kompetensi1) Pembiayaan uji kompetensi merupakan bagian dari pembiayaan pendidikan.2) Pembiayaan uji kompetensi merupakan bagian dari pembiayaan pendidikan

berlaku sejak periode uji kompetensi tahun 2014 dan masuk dalam biaya

pendidikan untuk Tahun Ajaran 2013/2014.

3) Pembiayaan uji kompetensi terdiri atas 2 (dua) komponen biaya meliputi:o Biaya nasionalo Biaya institusional

4) Besaran biaya uji kompetensi yang dikelola oleh Panitia Nasional untuk ujikompetensi tahun 2013 sebesar:o CBT : Rp. 400. 000 per peserta per ujiano OSCE : Rp. 600.000 per peserta per ujian

5) Biaya nasional uji kompetensi yang dikelola oleh Panitia Nasional meliputi:1.1.7.1.1. Metode Uji CBT:

a)Pengembangan dan penyiapan materi uji kompetensi.b)Penyiapan perangkat uji kompetensi (hard disk uji kompetensi,

berita acara, daftar hadir, kartu peserta, dll.).

c) Pembiayaan penggunaan fasilitas CBT Center.d)Pembiayaan komponen uji (pengawas pusat, koordinator CBT, IT

Lokal dan pengawas lokal).

e)Pembiayaan pengelolaan hasil uji kompetensi (standart setting,item analysisdan pencetakanfeedbackhasil uji kompetensi).

f) Penyusunan laporan evaluasi pelaksanaan uji kompetensi.1.2.Metode Uji OSCE:

a)Pengembangan dan penyiapan materi uji kompetensi.b)Penyiapan perangkat uji kompetensi (soal uji kompetensi, berita

acara, daftar hadir, kartu peserta, dll.).

c) Pembiayaan komponen uji (pengawas pusat).d)Pembiayaan transportasi dan akomodasi penguji luar (external

examiner) untuk tahun 2013.

e)Pembiayaan pengelolaan hasil uji kompetensi.f) Penyusunan laporan evaluasi pelaksanaan uji kompetensi.


19/25


6) Biaya institusional uji kompetensi yang dikelola oleh institusi meliputi:1.2.1.1.1. Metode Uji CBT:

a)Biaya perawatan fasilitas CBT Center.b)Biaya pendukung lainnya yang tidak disediakan oleh Panitia

Nasional (misal: biaya keamanan, kebersihan, dll.).1.2.1.1.2. Metode Uji OSCE:

a)Biaya pembelian atau penggunaan Bahan Habis Pakai.b)Honorarium komponen uji (koordinator OSCE, panitia lokal, penguji

OSCE, pelatih pasien standar, pasien standar, laboran, IT lokal).

c) Honorarium penguji luar (external examiner) untuk tahun 2013.d)Transportasi, akomodasi dan honorarium penguji luar (external

examiner) untuk tahun 2014 dan seterusnya.

7) Besaran biaya uji kompetensi yang dikelola oleh institusi disesuaikan dengansatuan unit biaya sesuai peraturan administrasi keuangan masing-masinginstitusi dan tidak melebihi standar satuan biaya uji kompetensi yang

ditentukan oleh Panitia Nasional.

8) Mekanisme pembayaran biaya uji kompetensi:o Masa transisi (tahun 2013):

a)Biaya uji kompetensi tidak termasuk dalam biaya pendidikan.b)Pembayaran uji kompetensi dilakukan oleh mahasiswa kepada

Panitia Nasional.

o Setelah masa transisi (sejak tahun 2014 dan seterusnya):a)Biaya uji kompetensi termasuk dalam biaya pendidikan.b)Pembayaran uji kompetensi dilakukan secara kolektif oleh masing-

masing institusi kepada Panitia Nasional.

2.4.Tindak Lanjut Uji KompetensiHasil uji kompetensi akan diumumkan secara terbuka dengan tujuan untuk diketahui

masyarakat dan sebagai umpan balik bagi institusi pendidikan terutama untuk

perbaikan proses pendidikan. Sedangkan untuk peserta uji kompetensi yang belum lulus

akan diberlakukan program penanganan retaker yang menjadi tanggungjawab institusi

pendidikan.

2.4.1.Publikasi HasilKetentuan tentang publikasi hasil uji kompetensi meliputi:

1)Hasil uji kompetensi diumumkan maksimal 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan2)Pengumuman dilakukan dalam bentuk:

a) Online melalui websitePanitia Nasional dalam bentuk pencantuman namadan institusi serta hasil ujian


20/25


b)Tertulis berupa:o Kolektif per institusi meliputi:

i. Identitas institusiii. Nilai rerata nasional

iii. Nilai rerata institusiiv. Umpan balik institusi

o Individu meliputi:i. Identitas peserta

ii. Nilai rerata nasionaliii. Nilai individuiv. Umpan balik individu

2.4.2.Penanganan RetakerCalon lulusan pendidikan dokter yang tidak lulus uji kompetensi wajib mengikuti

program remediasi. Program remediasi dilaksanakan pada institusi pendidikan

dokter dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Mekanisme PelaksanaanMekanisme pelaksanaan program remediasi dilakukan dengan tahapan

sebagai berikut:

1) Pengusulan data retaker:o Koordinator pembimbingan menyampaikan data retaker kepada

Dekan/Ketua Program Studi

2) Setelah institusi menerima data peserta retaker baik yang berasal dariinstitusi bersangkutan maupun dari luar institusinya, Dekan/Ketua

Program Studi membuat surat tugas yang menetapkan nama

pembimbing dan retakeryang dibimbing (rasio maksimal 1:5)

3) Dalam melakukan pembinaan digunakan seperangkat instrumen yangterdiri atas (1) buku log retaker;dan (2) daftar hadir.

4) Frekuensi pembimbingan minimal 1 minggu satu kali5) Dalam melakukan pembimbingan, baik retaker maupun pembimbing

harus mengisi buku log sesuai dengan panduannya secara lengkap.

6) Pengisian buku log harus bisa mencerminkan tahapan kegiatan dankemajuan proses remediasi pembelajaran retaker

7) Koordinator pembimbingan bertanggungjawab terhadap kelancarankeseluruhan pelaksanaan kegiatan remediasi

8) Pada akhir proses pembimbingan remediasi, keseluruhan instrumen yangtelah diisi dikumpulkan kepada koordinator pembimbingan

9) Koordinator pembimbingan menyusun laporan hasil kegiatan kepadaDekan

10) Dekan menyampaikan hasil laporan pembimbingan kepada AIPKI Wilayahserta membuat surat pengantar yang menyatakan retaker tersebut telah


21/25


menyelesaikan program remediasi sehingga bisa mengikuti uji pada

periode terkait.

B. Peran Pemangku KepentinganDalam pelaksanaan program remediasi bagi retaker uji kompetensi, seluruh

pemangku kepentingan memiliki peran masing-masing meliputi hal-hal

sebagai berikut:

1) Peran Panitia Nasionalo Pada tahap ini Panitia Nasional akan menyiapkan data tentang retaker

uji kompetensi. Data berisi nama-nama retakerdari institusi beserta

riwayat uji kompetensi. Selain itu, Panitia Nasional akan pula

menyampaikan profil kelulusan uji kompetensi perinstitusi kepada

Pengurus Pusat AIPKI untuk diketahui dan ditindaklanjuti seperlunya.

o Panitia Nasional selanjutnya menyampaikan data-data tersebutkepada institusi pendidikan (home based) masing-masing retaker

2) Peran Institusi Pendidikan Kedokterano Institusi pendidikan kedokteran melakukan diseminasi kegiatan

pembinaan retaker uji kompetensi dan pelatihan berdasarkan hasil

Training of Trainer (TOT) sebelumnya kepada calon pembimbing.

Jumlah calon pembimbing diharapkan mengantisipasi jumlah

lulusannya yang masih tidak lulus dengan rasio pembimbing dan

retakermaksimal 1:5.

o Pimpinan Institusi menetapkan koordinator pembinaan atau unitorganisasi sesuai yang diinginkan berdasarkan surat tugas

Dekan/Ketua Program Studi. Demikian pula, pembimbing yang

bertugas selama periode pembimbingan retakerperlu diberikan surat

tugas.

o Institusi pendidikan kedokteran diharapkan juga bersedia melakukanpembinaan (remedial learning) kepada retaker dari institusi lain yang

mendaftar atau berminat mengikutinya di institusi tersebut.

3) Peran Retakero Retaker diharapkan sesegera mungkin menghubungi institusipendidikan asal (home based) untuk mendaftar program remediasi

beserta institusi pendidikan yang diminati untuk pelaksanaan program

remediasi. Pendaftaran retaker ke institusi perlu dilakukan segera

setelah hasil uji kompetensi diumumkan.

o Retaker diharapkan berperan aktif dalam proses pendaftaran programremediasi dengan menyediakan informasi serta berkas-berkas

administratif jika diperlukan

4) Peran AIPKI Pusat dan AIPKI Wilayaho AIPKI Pusat menyusun pedoman pelaksanaan dan instrumen Monev

pembinaan retaker


22/25


o AIPKI wilayah menetapkan Tim Monev yang dibentuk berdasarkansurat tugas dari AIPKI Wilayah. AIPKI wilayah mengatur distribusi

retaker dengan memperhatikan kemampuan institusi. AIPKI wilayah

juga menyusun jadwal Monev.

C. Pembiayaan Kegiatan1) Pembiayaan meliputi:

o Pengelolaan program, seperti penyediaan buku Log, biaya rapat,pelaporan kegiatan, komunikasi, transportasi dan akomodasi.

o Honorarium pengelola program meliputi:a) Honorarium pembimbingb) Honorarium koordinator pembimbinganc) Tim monev internal

2) Sumber pembiayaan bagi program penanganan retaker pada termasukdalam biaya pendidikan


23/25


BAB III

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Dalam menjamin implementasi uji kompetensi yang bermutu, diperlukan suatu sistem

pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara sinergis oleh berbagai pemangku kebijakan

terkait, baik dari sisi profesi maupun pemerintah. Selain itu, kompleksitas proses persiapan

hingga implementasi uji kompetensi menuntut perlunya keberadaan suatu lembaga mandiri

yang berfungsi sebagai penjamin mutu dalam pengembangan strategi, metodologi serta

perangkat uji dalam mengevaluasi kompetensi peserta didik pada pendidikan kedokteran.

Dalam pelaksanaan uji kompetensi, Panitia Nasional memiliki amanah untuk menjaga

kredibilitas penyelenggara uji kompetensi profesi dimata pemangku kepentingan di tingkat

nasional, regional dan global.

Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi kesehatan dan pelayanan kesehatan harus salingberkaitan satu sama lain. Idealnya institusi pendidikan tinggi kesehatan yang berkualitas

akan menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang berkualitas pula. Uji kompetensi sebagai

bagian dari implementasi sistem penjaminan mutu pendidikan kedokteran, akan dipantau

dan dievaluasi oleh berbagai kepentingan baik dari pemangku kepentingan maupun dari

pengguna sistem tersebut. Sistem uji kompetensi dokter dan tenaga kesehatan lainnya

adalah suatu bentuk penjaminan mutu dari sisi profesi, dalam hal ini organisasi profesi,

asosiasi institusi pendidikan dan stakeholder dari Kementerian Kesehatan, Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan dan Konsil Kedokteran Indonesia. Untuk menjaga proses

penjaminan mutu yang berkelanjutan, sistem uji kompetensi didukung dengan metodepengembangan soal yang terstandar secara nasional berdasarkan pengalaman praktik baik

dari sistem uji kompetensi yang telah dikembangkan di negara lain.

Sistem uji kompetensi tenaga kesehatan juga telah didukung dengan adanya pemanfaatan

teknologi informasi yang sistemnya dikembangkan dan dilengkapi dengan dengan dukungan

data. Sejalan dengan kebijakan optimalisasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam

sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, maka setiap institusi yang menjalankan uji

kompetensi wajib melaporkan evaluasi pelaksanaannya melalui Pangkalan Data Pendidikan

Tinggi (PDPT).

Selain itu, untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi hasil uji kompetensi, maka setiap

hasil uji kompetensi akan diumumkan secara transparan sesuai dengan jadwal yang telah

ditetapkan melalui laman Panitia Nasional dan dikirimkan ke setiap pimpinan institusi.


24/25


BAB IV

PENUTUP

Uji kompetensi sebagai bentuk implementasi penjaminan mutu lulusan kedokteran adalahsalah satu usaha untuk mendukung perbaikan kualitas pendidikan kedokteran, sehingga

pada akhirnya akan menghasilkan pelayanan kedokteran yang paripurna. Untuk

mempertahankan academic professional environment di institusi pendidikan serta

pengalaman praktik baik dari pelaksanaan UKDI selama ini, maka telah disepakati bersama

bahwa uji kompetensi akan dilaksanakan pada tahap akhir pendidikan sebelum dilakukan

sumpah dokter (sebagai exit exam). Untuk memberikan petunjuk lebih lanjut terkait

kebijakan uji kompetensi sebagai uji nasional pada tahap akhir program pendidikan maka

telah disusun petunjuk teknis ini dengan memperhatikan berbagai masukan dari pihak-pihak

terkait.

Dalam rangka mendukung implementasi uji kompetensi yang berkualitas maka diharapkan

seluruh fakultas kedokteran dan program studi pendidikan dokter dapat menjalankan

petunjuk teknis ini dengan penuh tanggungjawab.

Hasil uji kompetensi menunjukkan umpan balik pencapaian kompetensi lulusan yang juga

merupakan umpan balik bagi proses pendidikan. Hal ini merupakan perwujudan usaha

untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik dalam rangka mewujudkan

peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.


25/25

DAFTAR PUSTAKA

1. Surat Edaran Dirjen Dikti No.88/E/DT/2013, Mengenai Uji Kompetensi Dokter IndonesiaSebagai Exit exam

2. Report of International Technical Advisor to HPEQ Component 2 (Clinical SkillsAssessment)2012

3. Panduan Penyelenggaraan Computer Based Test, HPEQ20114. Panduan Penyelenggaraan Ujian OSCE, HPEQ20125. Paparan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, pada Forum Dekan Kedokteran 16 Januari

2013 Saran Petunjuk Teknis Saran Petunjuk Teknis Tindak Lanjut Surat Edaran Dirjen Dikti

No.88/E/DT/2013, Mengenai Uji Kompetensi Dokter Indonesia Sebagai Exit exam

6. BlueprintUji Kompetensi Dokter Indonesia7.

Pedoman Pelaksanaan Remediasi Pembelajaran Retaker UKDI, Health ProfessionalEducation Quality Project, 2013

petunjuk teknis tindak lanjut surat edaran dirjen (01)

Documents