pedoman rpp kur 2013 smk muh. 1 tegal_ 2015-2016

7/23/2019 Pedoman RPP Kur 2013 SMK Muh. 1 Tegal_ 2015-2016

1/23

Daftar Isi :

1. Pedoman Pembuatan RPP

2.Contoh RPP

3.Kaldik Tahun Pelajaran 2015/2016

4.Struktur Kurikulum

5.Permendikbud No. 60 Tahun 20146.Permendikbud No. 103 Tahun 2014

7.Permendikbud No. 104 Tahun 2014

8.


2/23

Nama : Drs. Dadang Suhardiyanta

NBM : 000000000

Mapel : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

(PKN

Kelas : XMM 1

Semester : 1

MAJLIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA TEGAL

SMK MUHAMMADIYAH 1 TEGALJalan Perintis Kemerdekaan No. 95 (0283)358132 Kota Tegal

Website :www.smkmuh1tegal.com,Email :[email protected]

2015
http://www.smkmuh1tegal.com/mailto:[email protected]:[email protected]://www.smkmuh1tegal.com/


3/23

PENGESAHAN

Pedoman Pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) SMK

Muhammadiyah 1 Tegal Tahun Pelajaran 2015/2016 ini telah disahkan pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 20 Juni 2015

Kepala Sekolah

Drs. Riswanto, MM

NBM. 731 448


4/23

PEDOMAN PEMBUATAN RPP SMK MUHAMMADIYAH 1 TEGAL

TAHUN PELAJARAN 2015/2016

Format RPP pada kurikulum 2013 mengalami beberapa perubahan. Format RPPsebelumnya diatur pada permendikbud Nomor 81A tentang implementasi kurikulum.Format RPP dalam permendikbud nomor 81A adalah sebagai berikut:

IDENTITASA. Kompetensi Inti (KI)B. Kompetensi Dasar dan Indikator

1. KD Pada KI-12. KD Pada KI-23. KD Pada KI-3Indikator:___

C. 4. KD Pada KI-4Indikator:___

D. Tujuan PembelajaranE. Materi PembelajaranF. Media/Alat, Bahan dan Sumber BelajarG. Metode PembelajaranH. Langkah-Langkah Kegiatan PembelajaranI. Penilaian.Selanjutnya diterbitkan permendikbud nomor 103 tahun 2014 tentang PedomanPelaksanaan Pembelajaran, merupakan pedoman pelaksanaan pembelajaran untuk

jenjang SD, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK.Salah satu isi permendikbud nomor 103/2014 adalah format RPP seperti di bawahini :

IDENTITASA. Kompetensi IntiB. Kompetensi Dasar

1. KD pada KI-12. KD Pada KI-23. KD Pada KI-34. KD Pada KI-3

C. Indikator Pencapaian Kompetensi1. Indikator KD pada KI-12. Indikator KD Pada KI-23. Indikator KD Pada KI-34. Indikator KD Pada KI-3

D. Materi PembelajaranE. Kegiatan PembelajaranF. Penilaian, Remidial dan PengayaanG. Media/Alat, Bahan dan Sumber Belajar

Perbedaan format RPP pada permendikbud 81A/2013 dan permendikbud 103/2014adalah:1. Di permendikbud 81A/2013 terdapat Tujuan pembelajaran dan Metode Pembelajaran

sedangkan di permendikbud 103/2014 tidak ada.2. Di permendikbud 81A/2013 hanya ada Penilaian sedangkan di permendikbud

103/2014 dilengkapi Penilaian, Remidial dan Pengayaan3. Di permendikbud 81A/2013 indikator hanya untuk KD pada KI-3 dan KD pada KI-4

sedangkan di permendikbud 103/2014 indikator untuk KD pada KI-1 sampai KDpada KI-4.

Berdasarkan Permendikbud nomor 1 3 tahun 2 14 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembelajaran


5/23

Di format RPP pada permendikbud 103/2014 juga ditegaskan bahwa kegiatansaintifik (5M) tidak harus muncul dalam satu pertemuan.

Contoh RPP

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN(RPP)

TAHUN PELAJARAN 2015/2016

Sekolah : SMK Muhammadiyah 1 TegalMata pelajaran : Pendidikan Pancasila dan KewarganegaraanKelas/Semester : X MM1 / 1Materi Pembelajaran : Harmonisasi Pemerintah Pusat dan DaerahAlokasi Waktu : 3 Pertemuan x 3 JP (@45 menit)

A. Kompetensi Inti (KI)

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli

(toleransi, gotong goyong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif

dengan lingkungan sosial dan dalam dalam jangkauan pergaulan dan

keberadaannya.

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa

ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena

dan kejadian tampak mata.

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai,

merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca,

menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di

sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.

B. Kompetensi Dasar dan Indikator

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi1.1 Menghayati nilai-nilai

ajaran agama dankepercayaan dalamkehidupan bermasyarakat

Pertemuan 1 sd 31.1.1 Peserta didik dapat menunjukkan rasa

bersyukur dengan berdoa dan memberi salamsebelum dan sesudah menjalankan kegiatansecara konsisten

2.3 Menghayati nilai-nilai yangterkandung dalam pasal-pasal Undang-UndangDasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945

dalam berbagai aspekkehidupan ideologi, politik,ekonomi, sosial budaya,

Pertemuan 1 sd 32.3.1 Peserta didik dapat menunjukkan sikap

tanggung jawab dalam melaksanakan tugasdengan baik

2.3.2 Peserta didik mampu menunjukkan sikap

toleransi dalam menerima kesepakatanmeskipun berbeda dengan pendapatnyadengan baik

Berdasarkan Permendikbud nomor 1 3 tahun 2 14 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembelajaran


6/23

pertahanan dan keamanan,serta hukum

3.4 Memahami hubunganstruktural dan fungsional

pemerintahan pusat dandaerah menurut Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun1945

Pertemuan 13.4.1 Melalui diskusi, peserta didik dapat

menjelaskkan konsep desentralisasi atauotonomi daerah dalam konteks NegaraKesatuan Republik Indonesia dengan benar

3.4.2 Melalui diskusi, peserta didik dapatmenunjukkan landasan hukum penerapanotonomi daerah di Indonesia dengan benar

3.4.3 Melalui diskusi, peserta didik dapatmendeskripsikan nilai, dimensi dan prinsipotonomi daerah di Indonesia dengan benar


mendeskripsikan kedudukan dan peran

Pemerintah Pusat dengan benar3.4.5 Melalui diskusi, peserta didik dapat

mendeskripsikan kedudukan dan peranPemerintah Daerah dengan benar


mendeskripsikan hubungan strukturalPemerintah Pusat dan Daerah dengan benar

3.4.7 Melalui diskusi, peserta didik dapatmendeskripsikan hubungan fungsionalPemerintah Pusat dan Daerah dengan benar

4.4 Menyaji hasil telaah

hubungan struktural danfungsional pemerintahPusat dan Daerah menurutUndang-Undang DasarNegara Republik IndonesiaTahun 1945

Pertemuan 1

4.4.1 Dengan presentasi, peserta didik dapatmenyajikan tulisan singkat tentang konsepdesentralisasi atau otonomi daerah dalamkonteks Negara Kesatuan Republik Indonesiadengan benar

4.4.2 Dengan presentasi, peserta didik dapatmenyajikan tulisan singkat tentang Kedudukandan peran Pemerintah Pusat dan Daerahdengan benar

4.4.3 Dengan presentasi, peserta didik dapatmenyajikan tulisan singkat tentang Hubunganstruktural dan fungsional Pemerintah Pusatdan Daerah menurut UUD Negara RepublikIndonesia Tahun 1945 dengan benar

Pertemuan 24.4.4 Dengan presentasi, peserta didik dapat

menyajikan tulisan singkat tentang Kedudukandan peran Pemerintah Pusat dengan benar

4.4.5 Dengan presentasi, peserta didik dapatmenyajikan tulisan singkat tentang Kedudukandan peran Pemerintah Daerah dengan benar

Pertemuan 34.4.6 Dengan presentasi, peserta didik dapat

menyajikan tulisan singkat tentang Hubunganstruktural Pemerintah Pusat dan Daerahmenurut UUD Negara Republik Indonesia


7/23

Tahun 1945 dengan benar4.4.7 Dengan presentasi, peserta didik dapat

menyajikan tulisan singkat tentang Hubunganfungsional Pemerintah Pusat dan Daerah

menurut UUD Negara Republik IndonesiaTahun 1945 dengan benar

C. Materi Pembelajaran

Pertemuan 1

Konsep desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan

Republik Indonesia

1. Pengertian desentralisasi

Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah yang

menjadi urusan rumah tangganya.

2. Pengertian otonomi daerah

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan

Pengertian otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diselenggarakan dalam rangka

memperbaiki kesejahteraan rakyat.

4. Landasan hukum penerapan otonomi daerah di Indonesia

a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2)

b. Ketetapan MPR-RI No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi

Daerah

c. Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas UU No.

32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

5. Nilai, dimensi dan prinsip otonomi daerah di Indonesia

Terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan dalam Undang-Undang dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berkenaan dengan pelaksanaan

desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, yaitu sebagai berikut.

a. Nilai Unitaris, yang diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak

mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara

(Eenheidstaat), yang berarti kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa,

dan negara Republik Indonesia tidak akan terbagi di antara kesatuan-

kesatuan pemerintahan.b. Nilai Dasar Desentralisasi Teritorial, yang bersumber dari isi dan jiwa Pasal 18


8/23

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Titik berat pelaksanaan otonomi daerah adalah pada daerah kabupaten/kota

dengan beberapa dasar pertimbangan sebagai berikut.

a. Dimensi Politik, kabupaten/kota dipandang kurang mempunyai fanatisme

kedaerahan sehingga risiko gerakan separatisme dan peluang

berkembangnya aspirasi federalis relatif minim.

b. Dimensi Administratif, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan

kepada masyarakat relatif dapat lebih efektif.

Tiga prinsip pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia :

a. Nyata, otonomi secara nyata diperlukan sesuai dengan situasi dan kondisi

obyektif di daerah.

b. Bertanggung jawab, pemberian otonomi diselaraskan/diupayakan untuk

memperlancar pembangunan di seluruh pelosok tanah air.

c. Dinamis, pelaksanaan otonomi selalu menjadi sarana dan dorongan untuk

lebih baik dan maju.

Pertemuan 2

Kedudukan dan peran Pemerintah Pusat dan Daerah

1. Kedudukan dan peran Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah,

memiliki 3 (tiga) fungsi.

a. Fungsi Layanan (Servicing Function)

Fungsi pelayanan dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat

dengan cara tidak diskriminatif dan tidak memberatkan serta dengan kualitas

yang sama.

b. Fungsi Pengaturan (Regulating Function)

Fungsi ini memberikan penekanan bahwa pengaturan tidak hanya kepada

rakyat tetapi kepada pemerintah sendiri. Artinya, dalam membuat kebijakan

lebih dinamis yang mengatur kehidupan masyarakat dan sekaligus

meminimalkan intervensi negara dalam kehidupan masyarakat.

b. Fungsi Pemberdayaan

Fungsi ini dijalankan pemerintah dalam rangka pemberdayaan

masyarakat. Masyarakat tahu, menyadari diri, dan mampu memilih

alternatif yang baik untuk mengatasi atau menyelesaikan persoalan yang

dihadapinya. Pemerintah dalam fungsi ini hanya sebagai fasilitator dan

motivator untuk membantu masyarakat menemukan jalan keluar dalam

menghadapi setiap persoalan hidup.


9/23

Sementara itu ada enam fungsi pengaturan yang dimiliki pemerintah.

a. Menyediakan infrastruktur ekonomi

b. Menyediakan barang dan jasa kolektif

c. Menjembatani konfik dalam masyarakat

d. Menjaga kompetisi

e. Menjamin akses minimal setiap individu kepada barang dan jasa Kehadiran

pemerintah diharapkan dapat memberikan bantuan kepada masyarakat

miskin melalui program-program khusus.

f. Menjaga stabilitas ekonomi

Selain kewenangan tersebut di atas, pemerintah pusat memiliki kewenangan lain,

yaitu sebagai berikut.

a. Perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara

makro.

b. Dana perimbangan keuangan.

c. Sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara.

d. Pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia.

e. Pendayagunaan sumber daya alam dan pemberdayaan sumber daya

strategis.

f. Konservasi dan standarisasi nasional.

2. Kedudukan dan peran Pemerintah Daerah

a. Kewenangan Pemerintah Daerah

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Beberapa urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk

kabupaten/kota meliputi beberapa hal berikut.

1) Perencanaan dan pengendalian pembangunan.

2) Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang.

3) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

4) Penyediaan sarana dan prasarana umum.

5) Penanganan bidang kesehatan.

6) Penyelenggaraan pendidikan.

7) Penaggulangan masalah sosial.


10/23

8) Pelayanan bidang ketenagakerjaan.

9) Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah.

10) Pengendalian lingkungan hidup.

11) Pelayanan pertanahan.

b. Daerah khusus, daerah istimewa dan otonomi khusus

Adapun yang dimaksud satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat

khusus adalah daerah yang diberi otonomi khusus, yaitu Daerah Khusus

Ibukota Jakarta dan Provinsi Papua. Adapun daerah istimewa adalah Daerah

Istimewa Aceh (Nanggroe Aceh Darussalam) dan Daerah Istimewa

Yogyakarta.

c. Perangkat Daerah sebagai pelaksana otonomi daerah

1) Sekretariat Daerah, dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Sekretaris daerah

mempunyai tugas dan kewajiban membantu kepala daerah dalam

menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga

teknis daerah.

2) Dinas Daerah, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Kepala dinas

daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris

daerah.

3) Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala

daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang

bersifat spesifk berbentuk badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah.

d. DPRD

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan

sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD memiliki fungsi

legislasi, anggaran, dan pengawasan.

e. Proses Pemilihan Kepala Daerah

Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon

yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum,

bebas, rahasia, jujur, dan adil. Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah

adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat tertentu.

Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh

suara lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah suara sah ditetapkan

sebagai pasangan calon terpilih. Apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi,

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh

suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah, pasangan

calon yang perolehan suaranya terbesar dinyatakan sebagai pasangan calon


11/23

terpilih.

f. Peraturan Daerah

Peraturan daerah dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan

perundang-undangan. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan

atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Perda.

Persiapan pembentukan, pembahasan, dan pengesahan rancangan Perda

berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

g. Keuangan Daerah

Kepala daerah (gubernur/bupati/wali kota) adalah pemegang kekuasaan

pengelolaan keuangan daerah dan bertanggung jawab atas pengelolaan

keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan daerah.

Sumber pendapatan daerah terdiri atas sumber-sumber keuangan berikut :

1) Pendapatan Asli Daerah ( PAD), yang meliputi hasil pajak daerah, hasil

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,

dan lain-lain PAD yang sah.

2) Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum,

dan Dana Alokasi Khusus.

3) Pendapatan daerah lain yang sah.

Pertemuan 3

Hubungan struktural dan fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah menurut

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

1. Pengertian hubungan struktural

Hubungan struktural pemerintah pusat merupakan penyelenggara urusan

pemerintahan di tingkat nasional.

2. Pengertian hubungan fungsional

Hubungan fungsional menyangkut atas pembagian tugas dan kewenangan yang

harus dijalankan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan yang baik Good Goverment. Pembagian tugas,

wewenang dan kewajiban pemerintahan daerah pada dasarnya ditunjukkan

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Hubungan struktual pemerintah pusat dan daerah menurut UUD Negara

Republik Indonesia Tahun 1945

Pelimpahan wewenang dengan cara Dekonsentrasi dilakukan melalui

pendelegasian wewenang kepada perangkat yang berada di bawah hirarkinya di

daerah sedangkan pelimpahan wewenang dengan cara desentralisasi dilakukan


12/23

melalui pendelegasian urusan kepada daerah otonom.

Dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat dua cara yang

dapat menghubungkan antara pemerintah pusat dan pemeritah daerah.

a. Cara Pertama, disebut dengan Sentralisasi, yakni segala urusan, fungsi,

tugas, dan wewenang penyelenggaraan pemerintahan ada pada pemerintah

pusat yang pelaksanaannya dilakukan secara dekonsentrasi.

b. Cara Kedua, dikenal sebagai Desentralisasi, yakni segala urusan, tugas, dan

wewenang pemerintahan diserahkan seluas- luasnya kepada pemerintah

daerah.

4. Hubungan fungsional pemerintah pusat dan daerah menurut UUD Negara

Republik Indonesia Tahun 1945

Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum,

pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Hubungan

keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya

lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras.

5. Contoh Hubungan struktural pemerintah pusat dan daerah menurut UUD Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di daerah

masing masing bersama DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan,

dalam sistem dan prinsip NKRI.

6. Contoh Hubungan Fungsional pemerintah pusat dan daerah menurut UUD

Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Hubungan tersebut terletak pada visi, misi, tujuan, dan fungsinya masing-masing.

Visi dan misi kedua lembaga ini, baik di tingkat lokal maupun nasional adalah

melindungi serta memberi ruang kebebasan kepada daerah untuk mengolah

dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan kondisi dan kemampuan

daerahnya.

D. Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Waktu

Pertemuan 1

Pendahuluan a. Guru mempersiapkan peserta didik untuk mengikutipembelajaran dengan berdoa, mengecek kehadiransiswa, kebersihan dan kerapian kelas, kesiapan buku tulisdan sumber belajar

b. Peserta didik diberi motivasi dengan menyanyikan lagu

Dari Sabang sampai Meraukec. Guru melakukan tanya jawab makna lagu Dari Sabangsampai Merauke

15menit


13/23


d. Guru melakukan tanya jawab mengenai materi otonomidaerah yang telah dipelajari di kelas VII

e. Guru memberikan informasi cakupan materi desentralisasi

dan otonomi daerah dalam konteks Negara KesatuanRepublik Indonesia

Inti Mengamatia. Peserta didik diminta mencermati wacana tentang

permasalahan sumber daya dan kemampuan daerahdalam penerapan otonomi daerah

b. Peserta didik menerima penjelasan dari guru tentangwacana tersebut

c. Peserta didik membaca Buku Siswa PPKn Kelas X Bab 4bagian A halaman 107-118 tentang desentralisasi danotonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan RepublikIndonesia

d. Peserta didik diarahkan membuat catatan kecil hasilmencermati wacana, membaca buku dan penjelasan dariguru

Menanyaa. Peserta didik dimotivasi merumuskan dan mengajukan

pertanyaan-pertanyaan berdasarkan hasil mencermatiwacana dan catatan kecil tentang permasalahan sumberdaya dan kemampuan daerah dalam penerapan otonomidaerah

b. Peserta didik diminta mengidentifikasi pertanyaan yangsesuai dengan cakupan materi desentralisasi dan otonomi

daerah dalam konteks Negara Kesatuan RepublikIndonesiaMengumpulkan informasia. Peserta didik dengan arahan guru membentuk kelompok

dengan anggota 4-6 orangb. Masing-masing kelompok mengumpulkan informasi dari

berbagai sumber yang dimiliki tentang desentralisasi danotonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan RepublikIndonesia

Mengasosiasia. Peserta didik berdiskusi kelompok untuk menghubungkan

informasi yang diperoleh guna menyimpulkan

desentralisasi dan otonomi daerah dalam konteks NegaraKesatuan Republik Indonesia

b. Peserta didik secara berkelompok mengambil kesimpulanberdasarkan informasi yang diperoleh

c. Peserta didik dalam kelompok menyusun tulisan singkatdalam lembar kerja yang sudah disediakan danmengerjakan Tabel 4.3 halaman 107-118 Buku SiswaPPKn Kelas X Bab 4 bagian A

d. Peserta didik berbagi tugas dalam presentasiMengomunikasikana. Masing-masing kelompok melakukan presentasi laporan

hasil telaah tentang desentralisasi dan otonomi daerah

dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesiab. Kelompok lain menyimak dan memberikan tanggapan


14/23


maupun pertanyaanc. Guru memberikan konfirmasi terhadap jawaban peserta

didik dalam diskusi, dengan meluruskan jawaban yang

kurang tepat dan memberikan penguatan bila jawabanbenar

Penutup a. Peserta didik dengan bimbingan guru menyimpulkanmateri desentralisasi dan otonomi daerah dalam konteksNegara Kesatuan Republik Indonesia

b. Peserta didik mendengarkan ulasan materi dari guruc. Peserta didik memberikan pendapat tentang pentingnya

mempelajari desentralisasi dan otonomi daerah dalamkonteks Negara Kesatuan Republik Indonesia

d. Peserta didik diberi umpan balik dengan tanya jawabtentang apa manfaat pembelajaran, apa perubahan sikapyang perlu dilakukan

e. Peserta didik diminta untuk mempelajari materipertemuan berikutnya tentang kedudukan dan peranPemerintah Pusat dan Daerah

f. Pembelajaran diakhiri dengan doa dan salam

15menit

Pertemuan 2

Pendahuluan a. Guru mempersiapkan kelas untuk mengikutipembelajaran dengan berdoa bersama, melihat kerapiandan kebersihan kelas, serta menanyakan kehadiranpeserta didik

b. Peserta didik menyanyikan lagu nasional Maju TakGentar.

c. Guru melakukan penjajakan kesiapan belajar pesertadidik dengan memberikan pertanyaan tentang materi yang

lalu tentang Desentralisasi atau otonomi daerah dalamkonteks Negara Kesatuan Republik Indonesia

d. Guru memberikan informasi tentang cakupan materi yangakan dipelajari tentang peran dan kedudukan pemerintahpusat dan pemerintah daerah

15menit

Inti Mengamatia. Peserta didik diminta untuk mengamati video yang

ditayangkan oleh guru tentang kedudukan dan peranpemerintah pusat dan pemeritah daerah

Menanya

a. Peserta didik dibimbing oleh guru untuk mengajukanpertanyaan berdasarkan video yang telah diamatisehingga pertanyaan yang disusun sesuai dengan tujuanpembelajaran

Mengumpulkan data/informasia. Peserta didik diminta membentuk kelompok menjadi 4-5

kelompok, dengan jumlah anggota empat sampai limapeserta didik.

b. Peserta didik secara kelompok mencari informasi untukmenjawab pertanyaan yang disusun pada lembar kerjasiswa yang diberikan guru.

Mengasosiasi/mengolah data

a. Setiap kelompok mendiskusikan jawaban ataspertanyaan yang ada di LKS yang sudah dipadukan

90menit


15/23


dengan pertanyaan dari peserta didikb. Setiap kelompok menyusun laporan hasil diskusi yang

berupa tulisan singkat tentang bahasan masing-masing

kelompokMengomunikasikana. Setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja

kelompoknya secara bergantianb. Sebelum presentasi, setiap kelompok menyanyikan lagu

daerahc. Kelompok yang lain memberikan tanggapan

Penutup a. Peserta didik menyimpulkan materi pembelajaranb. Guru meluruskan kesimpulan materi pembelajaran dan

peserta didik mendengarkan pelurusan dari guruc. Peserta didik diminta memberikan pendapat terkait

dengan manfaat pembelajaran tentang peran dankedudukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah

d. Peserta didik diminta untuk mempelajarai materi tentanghubungan struktural dan fungsional pemerintah pusatdan daerah untuk pertemuan berikutnya.

e. Pembelajaran diakhiri dengan doa dan salam

15menit

Pertemuan 3Pendahuluan a. Guru mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti

pembelajaran dengan berdoa, melihat kerapian dankebersihan kelas, menanyakan kehadiran peserta didik

b. Peserta didik diberi motivasi dengan ice breakingc. Guru melakukan Tanya jawab mengenai materi yang lalu

tentang peran dan kedudukan pemerintah pusat dandaerah.d. Guru menyampaikan materi pokok pembelajaran yang

akan dipelajari peserta didik.e. Guru menjelaskan proses pembelajaran yang akan

dilakukan peserta didik

15menit

Inti Mengamatia. Peserta didik diminta untuk mengamati video yang

ditayangkan oleh guru mengenai hubungan strukturaldan hubungan fungsional pemerintah pusat dan daerahdengan judul Presiden Koordinasi Dengan KepalaDaerah.

b. Peserta didik diminta untuk mencatat hal-hal pentingsaat mengamati video.

Menanyaa. Peserta didik secara acak dibimbing oleh guru untuk

mengambil pertanyaan yang sudah disiapkan oleh guru.b. Peserta didik dibimbing oleh guru untuk memilah

pertanyaan yang sesuai dengan tujuan pembelajarandan gambar yang sudah ditayangkan mengenaihubungan struktural dan hubungan fungsionalpemerintah pusat dan daerah.

c. Guru mengerucutkan pertanyaan dari peserta didik danmemberikan pertanyaan tambahan dalam bentuk LKS.

Mengumpulkan data/informasia. Peserta didik mencari informasi dari internet,

90menit


16/23


perpustakaan dan berbagai literatur lainnya untukmenjawab pertanyaan yang telah disusun dan juga LKSyang diberikan oleh guru.

b. Peserta didik dibentuk menjadi 2 kelompok diskusi,dengan aturan pemberian nama sebagai berikut :1) Kelompok 1 Struktural2) Kelompok 2 Fungsional

Mengasosiasi/mengolah dataa. Peserta didik dalam kelompok menghubungkan

informasi yang diperoleh.b. Peserta didik dalam kelompok mendiskusikan jawaban

atas pertanyaan berdasarkan informasi yang didapat.c. Peserta didik dalam kelompok menuliskan jawaban hasil

diskusi pada LKS.Mengkomunikasikana. Setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja

kelompoknya secara bergantian di depan kelasb. Semua anggota kelompok berpartisipasi dalam

presentasic. Kelompok yang lain memberikan tanggapand. Setelah semua kelompok mempresentasikan hasil

diskusinya di depan kelas, peserta didik mendengarkanulasan/penegasan materi dari guru

Penutup a. Peserta didik menyimpulkan materi pembelajaranb. Guru mengulas kesimpulan materi pembelajaranc. Peserta didik diminta memberikan pendapat terkait

dengan manfaat pembelajaran mengenai hubunganstruktural dan hubungan fungsional pemerintah pusatdan daerah.

d. Peserta didik menjawab umpan balik dari guru.e. Peserta didik diminta untuk belajar semua materi

mengenai Pemerintah pusat dan daerah untuk ujianpertemuan selanjutnya.

f. Pembelajaran diakhiri dengan doa dan salam

15menit

E. Penilaian

1. Sikap Spiritual

Jenis/Teknik Penilaian : Observasi dan penilaian antar teman

Bentuk Instrumen dan Instrumen : Lembar observasi dan lembar penilaian antar teman

Kisi-kisi

No.

Sikap/nilai Indikator Aspek yang dinilaiButir

InstrumenInstrumen

1. Berimandanbertakwa

Peserta didik dapatmenunjukkan rasabersyukur denganberdoa danmemberi salamsebelum dansesudah

a. Berdoa sebelum dansesudah kegiatanpembelajaran

b. Saat berdoa dilakukansecara khusyuk

c. Memberi salam padasaat awal

1

1

1

A

B

C


17/23

menjalankankegiatan secarakonsisten

pembelajarand. Memberi salam pada

akhir pembelajaran1 D

Pedoman Penskoran : (Lampiran 1)

2. Sikap Sosial

Jenis/Teknik Penilaian : Observasi dan penilaian antar teman

Bentuk Instrumen dan Instrumen : Lembar observasi dan lembar penilaian antar teman

Kisi-kisi

No. Sikap/nilai Indikator Aspek yang dinilaiButir

Instrumen

Instrumen

1.

2.

Tanggungjawab

Toleransi

Peserta didik dapatmenunjukkan sikap

tanggung jawabdalammelaksanakantugas dengan baik

Peserta didikmampumenunjukkan sikaptoleransi dalammenerimakesepakatanmeskipun berbedadenganpendapatnyadengan baik

a. Menyelesaikan tugastepat waktu

b. Menolak pendapatteman denganargumentasi yangtepat

c. Menerima masukandengan pertimbanganyang mantap

d. Mengakui danmeminta maaf ataskesalahan yangdilakukan

e. Mengembalikan

barang yang dipinjamf. Tidak memaksakan

pendapat atau prinsippada teman

g. Memahami dan bisamenerima perbedaanpendapat

h. Mampu dan maubekerja sama dengansemua teman

1

1

1

1

1

1

1

1

A

B

C

D

E

F

G

H

Pedoman Penskoran (Lampiran 2)

3. Pengetahuan

Jenis/Teknik Penilaian : Tes tertulis

Bentuk Instrumen dan Instrumen : Uraian

Kisi-kisi

No Indikator Butir Instrumen Skor

1 3.4.1 Melalui diskusi, peserta didikdapat menjelaskkan konsepdesentralisasi atau otonomidaerah dalam konteks NegaraKesatuan Republik Indonesia

1. Jelaskan penerapan otonomidaerah dalam konteksNegara Kesatuan RepublikIndonesia?

10


18/23

dengan benar3.4.2 Melalui diskusi, peserta didik

dapat menunjukkan landasanhukum penerapan otonomi

daerah di Indonesia denganbenar3.4.3 Melalui diskusi, peserta didik

dapat mendeskripsikan nilai,dimensi dan prinsip otonomidaerah di Indonesia denganbenar

2. Sebukan 3 landasan hukumyang mengatur pelaksanaanotonomi daerah di

Indonesia?

3. Sebutkan 3 prinsippelaksanaan otonomidaerah?

15

15

2 3.4.4 Melalui diskusi, peserta didikdapat mendeskripsikankedudukan dan peranPemerintah Pusat dengan benar

3.4.5 Melalui diskusi, peserta didik

dapat mendeskripsikankedudukan dan peranPemerintah Daerah denganbenar

4. Jelaskan pengertian tugaspembantuan?

5. Jelaskan 3 fungsi yangdimiliki Pemerintah Pusatdalam pelaksanaan otonomi

daerah?6. Sebutkan 5 urusan yang

menjadi kewenanganPemerintah Daerah untukKabupaten/Kota?

10

10

20

3 3.4.6 Melalui diskusi, peserta didikdapat mendeskripsikanhubungan struktural PemerintahPusat dan Daerah menurut UUDNegara Republik IndonesiaTahun 1945 dengan benar

3.4.7 Melalui diskusi, peserta didik

dapat mendeskripsikanhubungan fungsional PemerintahPusat dan Daerah menurut UUDNegara Republik IndonesiaTahun 1945 dengan benar

7. Jelaskan yang dimaksuddengan hubungan strukturalPemerintah Pusat danDaerah menurut UUDNegara Republik Indonesiatahun 1945?

8. Jelaskan yang dimaksud

dengan hubungan fungsionalPemerintah Pusat danDaerah menurut UUDNegara Republik Indonesiatahun 1945?

10

10

Jumlah 100


4. Keterampilan

Jenis/Teknik Penilaian : Observasi

Bentuk Instrumen dan Instrumen : Lembar observasi

Kisi-kisi

No Keterampilan Butir Instrumen

1 Presentasi 3

2 Tulisan singkat 3

3 Diskusi 3



19/23

Remidial

Bagi peserta didik yang belum KKM diberikan remidi.



Kisi-kisi


1 Melalui diskusi, peserta didik dapatlebih memahami penguasaan materitentang hubungan pemerintahdaerah dan pemerintah pusat.

Jelaskana. Makna Hubungan Strukturalb. Makna Hubungan Fungsional

5050

Jumlah 100

Pengayaan

Bagi peserta didik yang telah memenuhi KKM diberikan program pengayaan.



Kisi-kisi


1 Peserta didik semakin memahami bahwasikap positif warga negara terhadap

penyelenggaraan pemerintahan yang sedangdijalankan sangat diperlukan. Sikap positifdapat diwujudkan mulai dari lingkungan yangpaling kecil, yaitu lingkungan keluarga.

Coba kalian renungkanbentuk sikap positif yang

dapat kalian tampilkan diberbagai lingkungankehidupan.

100

Jumlah 100

F. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran

Media :

1. Wacana tentang permasalahan sumber daya dan kemampuan daerah dalam

penerapan otonomi daerah

2. Video mengenai hubungan struktural dan hubungan fungsional pemerintah pusat

dan daerah dengan judul Presiden Koordinasi Dengan Kepala Daerah.

3. Video tentang peran dan kedudukan Pemerintah Pusat dan Daerah

Alat/Bahan :

1. Laptop

2. Lcd projektor


20/23

Sumber Belajar :

1. Kementerian Pendidikandan Kebudayaan Republik Indonesia. 2014. Buku Guru

Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Jakarta: Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan Republik Indonesia. Halaman116 -134.

2. Kementerian Pendidikandan Kebudayaan Republik Indonesia. 2014. Pendidikan

Pancasila dan kewarganegaraan. Jakarta: Kementerian Pendidikandan

Kebudayaan Republik Indonesia. Halaman 107-148.

Catatan :

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Waka Kurikulum

Neneng Fitria Sari, STNBM 935 076

Tegal, 1 Juli 2015Guru PKn

Drs. Dadang SuhardiyantaNBM 0000000

Mengetahui,Kepala Sekolah

Drs. Riswanto, MMNBM 731 448

3 cmPETUNJUK PENGETIKAN

1. Jenis huruf Arial, dengan ukuran 11 3cm 2,5cm

2. Paragraf = 1,5 kecuali pada tabel ukuran paragraf = 1

3. Margins kiri dan atas = 3 cm, kanan dan bawah = 2,5 cm4. Ukuran kertas = A4 (210 x 297mm) 2,5 cm


21/23

Kunci Jawaban :

1. Penerapan otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diselenggarakan dalam rangka

memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat

disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan potensi dan

kekhasan daerah masing-masing.

2. Tiga landasan hukum yang mengatur pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia

d. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2)

e. Ketetapan MPR-RI No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi

Daerah

f. Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas UU

No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

3. Tiga prinsip pelaksanaan otonomi daerah

d. Nyata, otonomi secara nyata diperlukan sesuai dengan situasi dan kondisi

obyektif di daerah.

e. Bertanggung jawab, pemberian otonomi diselaraskan/diupayakan untuk

memperlancar pembangunan di seluruh pelosok tanah air.

f. Dinamis, pelaksanaan otonomi selalu menjadi sarana dan dorongan untuk

lebih baik dan maju.

4. Tugas pembantuan

Tugas Pembantuan (asas Medebewind)adalah keikutsertaan pemerintah daerah

untuk melaksanakan urusan pemerintah yang kewenangannya lebih luas dan lebih

tinggi di daerah tersebut. Tugas pembantuan (Medebewind) dapat diartikan

sebagai ikut serta dalam menjalankan tugas pemerintahan.

5. Tiga fungsi yang dimiliki Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah

a. Fungsi Layanan (Servicing Function)

b. Fungsi Pengaturan (Regulating Function)

c. Fungsi Pemberdayaan

6. Lima urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah untuk

Kabupaten/Kota

a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan.

b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang.

c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.


22/23

d. Penyediaan sarana dan prasarana umum.

e. Penanganan bidang kesehatan.

7. Hubungan struktural pemerintah pusat merupakan penyelenggara urusan

pemerintahan di tingkat nasional. Pemerintah daerah merupakan penyelenggara

urusan pemerintahan di daerah masing masing bersama DPRD menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan, dalam sistem dan prinsip NKRI.

8. Hubungan fungsional menyangkut atas pembagian tugas dan kewenangan yang

harus dijalankan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan yang baik Good Goverment. Pembagian tugas,

wewenang dan kewajiban pemerintahan daerah pada dasarnya ditunjukkan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.


23/23

pedoman rpp kur 2013 smk muh. 1 tegal_ 2015-2016

Documents