penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (mbr) dalam rencana pembangunan...

7/24/2019 Penyediaan Hunian Layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019

1/17

Penyediaan Hunian Layak bagi MasyarakatBerpenghasilan Rendah (MBR) dalamRencana Pembangunan Jangka Menengah Nasio

2015-2019

Disampaikan oleh:

Direktur Permukiman dan Perumahan, Kementerian PPN/Bappenas


2/17

Peningkatan Kualitas Hidup MBR untuk Mendapatkan R

dan Permukiman Layak Huni merupakan Prioritas

Menggaransi Mbankable untukpasar pembiay

Tingginya present

dengan status pekmenjadi salah sat

tingginya pemban

swadaya

Formal

46.558.877

(41%)

Sumber: Survei Angkatan Kerj

Memfasilitasi penyediaan hunian

layak khususnya bagi rumah

tangga yang tinggal di bukan

rumah milik sendiri dan tidak

memiliki rumah di tempat lain

Home ownership rate sebesar

78,7%, sisanya non-milik (sewa/kontrak/ numpang)

3,1 juta rumah tangga memiliki

rumah lebih dari satu

11,8 juta rumah tangga tidak

memiliki rumah sama sekali

Memfasilitasi masyarakat agar

dapat memenuhi kebutuhan

hunian layaknya secara bertahap.

Sumber: Statistik Perumahan dan Permukiman 2013, BPS

Masyarakat sebagai pelaku utama

penyediaan perumahan di Indonesia (71%)

Presentase Cara Masyarakat Memperoleh Rumah


3/17

Permasalahan Umum Sektor Perumahan

Mismatch dalam PenyediaanHunian Layak untuk MBR1

Kurangnya sinergi antar institusipemerintah dalam perumusankebijakan

2

Belum adanya kebijakan pemerintahyang benar-benar mendukungpertumbuhan pasar perumahan MBR

3

Belum adanya sistem administrasikependudukan dengan nomoridentitas tunggal

4

Supply

Mengandalkan fasilitas pembiayaan formal

Belum adanya kemudahan dalam proses dan biaya a

pembangunan rumah MBR

Persyaratan pengajuan KPR FLPP yang cukup rumit

Data yang ada belum dapat menggambarkan kebutu

(kualitas) rumah secara riil (by name by address)

Data kependudukan adalah basis utama pelaksaana

System.

MB

Harga rumah makin tinggi Ket

Batasan harga rumah tidak kena pajak

Kebijakan terkait tata ruang

Penyediaan lahan rusunawa


4/17

Segmentasi Target dan Kebijakan Pemerintah

Masyarakat

Berpendapatan

Menengah ke Atas

Mekanisme Pasar

Perumahan

Masyarakat

Berpendapatan

Rendah

A. Tidak Mampu untuk Mem

B. Mampu untuk Memilik

Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusu

Lahan disediakan oleh Pemerint

Bangunan fisik disediakan oleh P

Subsidi langsung (Public Housing

Subsidi tidak langsung: pemban

insentif untuk pengembang

C. Pembangunan Rumah

Bantuan stimulan untuk pemba

Bantuan stimulan untuk pening

rumah

Dukungan

Pemerintah


5/17

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidyang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan

- Pasal 28(H) UUD 1945 -

Arah KebijakanUpaya peningkatan akses masyarakat

berpenghasilan rendah terhadap

hunian yang layak dan terjangkau serta

didukung oleh penyediaan sarana,

prasarana, dan utilitas yang memadai

serta diprioritaskan dalam rangka

meningkatkan standar hidup penduduk

40% terbawah

Peningkatan peran fasilitasi

pemerintah dan pemerintahdaerah dalam menyediakan

hunian baru (sewa/milik) dan

peningkatan kualitas hunian.

1

Pe

ketpe

pe

Peningkatan peran BUMN yang

terkait dengan penyediaan

perumahan untuk MBR termasuk

land banking untukperumahan 3

Peningkatan efektifitas dan

efisiensi manajemen lahan

dan hunian di perkotaan

4

Pe

pe

sy

peke

Pemanfaatan teknologi dan

bahan bangunan yang aman

dan murah serta

pengembangan implementasi

konsep rumah tumbuh

(incremental ho using) 6

Penyediaan layanan air

minum dan sanitasi layak

yang terintegrasi dengan

penyediaan dan

pengembangan perumahan.7

Rev

pen

per

StrategiKebijakan

SasaranPembangunanTerfasilitasinya penyediaan hunian

layak dan terjangkau untuk

menurunkan kekurangan tempat

tinggal

Pembangunan Perumahan pada RPJMN 2015-2


6/17

2.200.000 rumah tanggamelalui anggaranPemerintah

2.200.000 rumah tanggamelalui kontribusi Non-

Pemerintah(BUMN/BUMD, swasta,dan masyarakat)

Apartemen sewa (rusunawa) sebanyak 550.00

Bantuan stimulan pembangunan rumah baru250.000 unit

Pembangunan rumah khusus sebanyak 50.00

Penyediaan hunian layak(sewa/milik)

Penyaluran bantuan pembiayaan perumahan ba

KPR sejahtera tapak : 720.000 rum KPR sarusun : 176.500 rum

KPR sewa-beli untuk sarusun : 3.500 rumah

KPR swadaya : 6.000 rumah

Kredit konstruksi : 450.000 rum

Bantuan uang muka : 476.000 rumPeningkatan kualitas hunianuntuk 1.500.000 rumah tangga

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidyang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan

- Pasal 28(H) UUD 1945 -

Pembangunan Perumahan pada RPJMN 2015-2


7/17

PembangunanPerumahanRPJMN 2015-2019

Target MBR40% pendapatan

terbawah

Menjangkau

MBR sektor

informal

Memiliki

daya ungkit

besar

PartisipatifPemerintah Daerah

Masyarakat

Swasta

Kegiatan Eksisting

1. Pembangunan rumah susun sederhana sewa (4,8%)* Rusunawa untuk lembaga pendidikan seperti pesantren

tepat menyasar MBR?

Masih ada rusunawa yang belum terhuni karena lamba

menyebabkan penurunan kualitas bangunan

Masih ada pembangunan rusunawa < 4 lantai?

Sosialisasi dan seleksi kepenghunian?

2. Pembangunan baru (17%)* dan peningkatan kualitas ( Masyarakat terlibat aktif dalam perencanaan pembang

Pemetaan kebutuhan pembangunan selesai tahun 2016

Lokus penerima bantuan diprioritaskan di kawasan kum

3. Pembangunan rumah khusus (16%)*

Rumah khusus yang dibangun tidak ditempati

4. Pembiayaan perumahan (KPR sejahtera tapak, KPR saru

sarusun, KPR swadaya, bantuan uang muka (21%)* ) Penerima manfaat KPR FLPP umumnya masyarakat deng

Proses pengajuan KPR FLPP belum menjangkau masyara

informal

*presentase RKP 2015-2016 terhad


8/17

Pilot projectpendayagunaan tanah

wakafdalam

pembangunan perumahan

rumah susun sewa/milik

secara masif di perkotaan

1

Reformasi Kebijakan NasionalPercepatan Pembangunan

Perumahan Rakyat:1. Pembentukan sistem karir

perumahan

2. Pembentukan sistem

pembiayaan perumahan

2

Integrasi tab

perumahan

Jaminan Sos

(SJSN)

3

Pembentukan sistem

informasi perumahan4

Pembanguna

sebagai bagia

penanganan

kumuh

6

Terobosan yang Diperlukan DalamPembangunan Perumahan

Industrialisasi perumahan

yang tanggap kondisi dan

kebutuhan lokal

5


9/17

Pembangunan Perumahan sebagai Bagdari Upaya Penanganan PermukimanKumuh Perkotaan


10/17

Luas Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan = 38(Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2014)

Kawasan Permukiman KumuhRTLH


11/17

Prinsip Dasar PenangananPerumahan dan Permukiman Kumuh

Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam

perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan seluruh

proses penanganan perumahan dan permukiman

kumuh

Pemerintah Pusat berperan sebagai pendamping

dengan menciptakan kondisi yang kondusif, melalui

berbagai program dan kebijakan

Pemerintah Daerah sebagai nakhoda

Harus dilakukan secara terpadu dengan sistem

kota/kabupaten dimana kawasan kumuh tersebut berada

Terintegrasi dengan Sistem Kota

Menyelesaikan berbagai persoalan kumuh dari berbagai

sektor, baik fisik maupun non-fisik melalui kolaborasi antar

sektor dan antar pelaku dalam perencanaan yang terpadu

Kolaborasi dan Komprehensif

Masyarakat terlibat penuh pada seluru

proses partisipatif berwawasan kemas

ada kesetaraan posisi antar pelaku pe

Pendekatan Partisipatif untuk KeProgram dan Kesinambungan Has

Perumahan merupakan hak dasar man

program penanganan perumahan dan

harus mampu menjamin keamanan, kkesehatan bermukim (ada kepastian h

bahaya, bebas bencana, dan bebas pe

Menjamin Keamanan Bermukim


12/17

Komponen Penanganan PermukimanKumuh dalam Platform Kolaborasi

Pembangunan Fisik

Peningkatan kualitas fis

melalui revitalisasi atau

perumahan berikut sara

permukiman.

Peningkatan Kapasit

Proses pemberdayaan m

mengenali potensi dan

permukimannya dan ba

Pembangunan Sosia

Penguatan masyarakat

masalah sosial (fungsi p

masalah sosial (kuratif)

pendidikan dan kesehat

Pembangunan Ekon

Penguatan sektor ekono

taraf kesejahteraan mas

entrepreneurship, pend

pinjaman modal.


13/17

Platform Kolaborasi Penanganan Permukiman Kumuh

Pokja PKP

Nasional

Pokja PKP

Provinsi

Pokja PKP

Kabupaten/Kota

PMU dan PIUs

DukunganManajemen Pusat

Dukungan

Manajemen Wilayah

Dukungan

ManajemenKota/Kabupaten

Tim Fasilitator

Kelurahan(Lurah/LKM/BKM/

Kontributor)

Ahli yang dikontrak

masyarakat

Perguruan

Tinggi Lokal

APBN

APB

PHLN

CSR

Dan

Swada

Masy

H

W

Bank/

LKNB

LSM


14/17

TERIMA KASIH


15/17

SASARAN PEMBANGUNAN

SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN RKP 2016)

Fasitasi penyediaan hunian layak

1. 15.000 unit sarusun (satuan rumah susun) berserta PSU

pendukungnya

2. 5.000 rumah khusus di daerah pasca bencana/konflik,

maritim dan perbatasan Negara

3. bantuan stimulan pembangunan baru rumah swadayauntuk 22.500 rumah tangga

4. bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya

116.658 rumah tangga

5. Pemberdayaan keswadayaan masyarakat untuk 340.000

rumah tangga

PENYEDIAAN PERUMAHAN UNTUK MBR

Fasilitasi pembiayaan perumahan

1. KPR sejahtera tapak untuk 150.00

2. KPR sarusun untuk 25.000 rumah

3. KPR swadaya untuk 50.000 ruma

4. bantuan uang muka dalam menga

106.500 rumah tangga5. kredit konstruksi untuk 1000 unit r

1 2

LAMPIRAN


16/17

UPDATE ISU SEKTOR PERUMAHAN

No Isu Sektor Perumahan Tindak lanjut

1Sinkronisasi Program Penanganan

Penanganan Permukiman Kumuh

Pendataan dan penguatan kelembagaan harus dapat diselesaikan pada t

Penguatan tim koordinasi, Pokja, atau tim lain yang telah terbentuk di da

wadah koordinasi;

Pemerintah Daerah sebagai Nakhoda dalam Pengelolaan dan perenca

penanganan permukiman dan perumahan.

Peningkatan peran pemerintah provinsi dalam memberikan sumber day

diperlukan untuk percepatan penanganan permukiman kumuh;

Pemanfaatkan BKM, fasilitator, dan komponen program PNPM yang telah

upaya percepatan penanganan kumuh.

2 Pembangunan Perumahan Swadaya

a. Diperlukan adanya rancangan delivery system pembangunan perumah

terutama kaitannya dalam mengurangi backlog dan Rumah Tidak Laya

b. Bagaimana rancangan mekanisme KPR Swadaya

3 Penghapusan Bantuan Sosial Jika Bantuan Sosial dihapuskan, apa mekanisme penggantian untuk Bansos

LAMPIRAN


17/17

HARGA JUAL RUMAH SEDERNAHA TAPAK

No ZonaTahun

2014 2015 2016 2017 2108

1 Jawa (kecuali

Jabodetabek)

105 juta 110,5 juta 116,5 juta 123 juta 130 juta

2 Sumatera (kecuali Kep

Riau, Bangka Belitung)

105 juta 110,5 juta 116,5 juta 123 juta 130 juta

3 Kalimantan 115 juta 121 juta 128 juta 135 juta 142 juta

4 Sulawesi 110 juta 116 juta 122,5 juta 129 juta 136 juta

5 Maluku dan Maluku

Utara

120 juta 126,5 juta 133,5 juta 141 juta 148,5 juta

6 Bali dan Nusa Tenggara 120 juta 126,5 juta 133,5 juta 141 juta 148,5 juta

7 Papua dan Papua Barat 165 juta 174 juta 183,5 juta 193,5 juta 205 juta

8 Kep. Riau dan B angka

Belitung

110 juta 116 juta 122,5 juta 129 juta 136 juta

9 Jabodetabek 120 juta 126,5 juta 133,5 juta 141 juta 148 juta

Sumber : Peraturan MenteriKeuangan No 113/PMK.03/2014 PerubahanKeempatAtas Peraturan Menteri

KeuanganNomor 36/PMK.03/2007 Tentang Batasan RumahSederhana, Rumah Sangat Sederhana, RumahSusun

Sederhana, Pondok Boro, AsramaMahasiswa Dan Pelajar, Serta Perumahan Lainnya, Yang Atas PenyerahannyaDibebaskan Dari PengenaanPajak Pertambahan Nilai

Batasan Rumah SederhanaYang Atas Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak

Pertambahan Nilai

No Zona

1 Prov Jawa Barat (kecuali B ekas

Bogor, Depok, Tangerang)

2 Prov Banten

3 Prov Jawa Tengah

4 Prov DI Yogyakarta

5 Prov Jawa Timur

6 Kab/Kota Bekasi

7 Kab/Kota Bogor

8 Kota Depok

9 Kab/Kota Tangerang

10 Kab Karawang

Pengelompokan Harga Jual Rumah Sejah

Sumber : Peraturan MenteriPerumahan Rakya

Fasilitas Likuiditas PembiayaanPerumahan Dal

PerumahanMelalui Kredit/Pembiayaan Pemilik

penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (mbr) dalam rencana pembangunan...

Documents