modul undang-undang, standar peraturan k3

7/24/2019 Modul Undang-undang, Standar Peraturan K3

1/54


2/54

LEMBAGA PENDIDIKAN PELATIHAN i ~

KESELAMATAN

KESEHATAN KERJA

L1NGKUNGAN

t-==.o.r LP2K3L A2K4.INDONESIA

KATA PENGANTAR

Maksud dari penyusunan modul Peraturan Keselamatan dan

kesehatan K e ~ a adalah untuk memudahkan peserta pelatihan mempelajari

peraturan tersebut.

Tujuan dari penyusunan Kerangka Modul ini adalah

untuk

menjadi

acuan bagi peserta pelatihan agar mengetahui dan memahami bahwa

keselamatan dan kesehatan kerja untuk :

a.

Memberikan perlindungan dan rasa aman bagi pekerja

melakukan pekerjaannya sehingga tercapai tingkat produktifitas.

didalam

b. Memberikan perlindungan terhadap setiap orang yang berada di tempat

kerja sehingga terjamin keselamatannya akibat dari proses pekerjaan

pada kegiatan konstruksi.

c.

Memberikan perlindungan terhadap segala sumber

pekerja, bahan, mesin instalasi dan peralatannya

digunakan secara efisien dan terhindar dari kerusakan.

produksi

sehingga

yaitu,

dapat

Penufisan modul Inl mungkin masih banyak yang perlu

disempurnakan agar dapat digunakan oleh peserta pelatihan, untuk itu

p e m ~ i s s a n g a t mengharapkan saran-saran untuk kesempurnaan paper ini.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Departemen Tenaga Kerja

dan Transmigrasi yang telah banyak memberikan buku-buku peraturan

keselamatan dan kesehatan kerja dan atas saran-saran untuk kesempurnaan

modul ini. Kemudian kepada pihak lain yang tidak dapat penulis sebut satu

persatu.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Penulis

2/58


3/54

@ EMBAGA PENDIDIKAN PEIATiHAN

f t ~ KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA &L1NGKUNGAN

LP2K3L

A2K4

INDONESIA

D FT R lSI

KataPengantar

B BI

PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

B. Tujuan Pembelajaran .

1. TujuanPembelajaran Umum .

Diharapkanagarpesertakursusdapatmemahamisecara

umumPeraturanperundangankeselamatandankesehatan

'kerja .

2.

TujuanPembelajaranKhusus '" .

Diharapkanagarpesertakursusdapatmemahamitentang:

a. K3

KonstruksiBangunan,InstalasiListrikdan

renanggulanganKebakaran .

b.

K3

MekanikdanUap- BejanaTekan .

C

K3

Kesehatan Kerja .

BAB II PERATURANDAN PERUNDANG-UNDANGAN K3 .

A. Pengertian : .

B.

DasarHukum .

1. K3 KonstruksiBangunan, InstalasiListrikdan

Penanggulangan Kebakaran .

2. K3

Mekanikdan Uap- BejanaTekan .

3. K3 KesehatanKerja .

C. Ruang Lingkup .

1.

K3 KonstruksiBangunan,InstalasiListrikdan

PenanggulanganKebakaran .

2. K3 MekanikdanUap- BejanaTekan .

3. K3 Kesehatan Kerja .

BAB

III

PERATURAN

DAN

PERUNDANG

- UNDANGAL'J

JASA

KONSTRUKSI

PENUTUP

DAFTARPUSTAKA .

3 58


4/54

@

LEMB G PENDIDIK N PEL TIH N

~ ~

KESELAMATAN

KESEHATAN KERJA lINGKUNGAN

lP2K3l

A2K4

-INDONESIA

BAB 1

PENDAHULUAN

A

Latar Belakang

Diseluruh dunia ribuan kecelakaan terjadi dalam perusahaan setiap hari,

khususnya perusahaan industri. Dari kecelakaan yang terjadi tersebut ada yang

mengakibatkan kematian, cacat permanen atau mengakibatkan pekerja tidak mampu

melakukan pekeqaannya untuk sementara waktu. Setiap kecelakaan tersebut

menyebabkan penderitaan

bagi

korban maupun bagi keluarganya. Apabila kecelakaan

tersebut mengakibatkan kernatian atau cacat permanen, maka keluarganya akan

mengalami penderitaan yang

rnakin

berkepanjangan.

Pengertian kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak diduga dari semula

dan tidak dikehendaki yang mengganggu suatu proses dari aktivitas yang telah

ditentukan dari semula dan dapat mengakibatkan kerugianbaik korban manusia

maupun harta

benda.

Sedangkan pengertian keselamatan dan kesehatan ;;erja adalah segala daya

upaya atau pemikiran yang ditujukan untuk menjamin keutuhan dan kesempumaan

baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada

umumnya, hasil karya dan budayanya, untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga

kerja menuju masyarakat adil

dan makmur.

Norma adalah kaidah-kaidah

yang

memuat aturan dan berlaku serta ditaati

masyarakat baik tertulis maupun tidak. Dengan demikian pengertian norma

keselamatan dan kesehatan kerja adalah aturan-aturan yang berkaitan dengan

keselamatan dankesehatan kerja yang ditujukan untuk rnelindungi tenaga k e ~ dari

risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. .

Kerugian akibat kecelakaan dalam bentuk material dapat berupa uang,

. kerusakan harta benda maupun kehilangan waktu kerja. Dilihat dari sisi perusahaan

hal tersebut merupakan pemborosan ekonomi perusahaan. Oleh karena itu

pencegahan kecelakaan di tempat k e ~ adalah merupakan tugas yang penting, baik

dilihat dari segi ekonomi maupun dan segi kemanusiaan.

Setiap orang pada dasamya tidak ada yang ingin rnemperoleh kecelakaan

terhadap dirinya maupun terhadap segala harta benda yang dimilikinya. Keinginan

untuk mendapatkan jaminan keamanan terhadap dirinya, tidak adanya gangguan atau

kerusakan terhadap harta benda miliknya merupakan naluri setiap orang dimanapun di

dunia. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa keselamatan

dan

k e s e h t n k e ~ adalah

hal

yang

universal

dan

merupakan naluri setiap orang pada umumnya.

Semua kecelakaan kerja baik langsung maupun tidak langsung dianggap

berasal dan kegagalan manusia. Karena manusia bukan mesin, maka tindakan

manusia tidak sepenuhnya dapat diramalkan. Manusia dalam melakukan perbuatan

kadang-kadang membuat kesalahan-kesalahan. Kesalahan dapat dilakukan pada saat

perencanaan pabrik pengadaanbahan

atau

alat, pembelian maupun pemasangan

suatu mesin atau instalasi, penempatan seseorang dalam jabatan, pemberian instruksi

atau penugasan, perawatan

maupun

pengawasan.

Banyak pemikiran yang dicurahkan untuk menyelidiki sebab-sebab

kecelakaan, namun demikian terdapat banyak perbedaan mengenai cara


5/54

@

LEM AGA

PENDlDlKAN

PELATIHAN

~ 0.\ KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA L1NGKUNGAN

LP2K3L A2K4 -INDONESIA

penggolongan kecelakaan

di

setiap negara. Tujuan dan penggolongan kecefakaan

tersebut adalah untuk menerangkan faktor-faktor yang sesungguhnya menjadi

penyebab dari kecelakaan

k e ~ a

dalam industri dan tempat-tempat

k e ~ a

lainnya.

Namun demikian penggolongan kecelakaan tersebut masih belum dapat

menggambarkan keadaan

atau

peristiwa

t e ~ a d i n y a

kecelakaan.

Dewasan ini bermacam-macam usaha telah dilakukan untuk mencegah

terjadinya kecelakaan kerja di perusahaan-perusahaan industri atau

di

tempat-tempat

kerja.

Secara umum

pola

pencegahan kecelakaan dapat dilakukan melalui :

1.

Peraturan-peraturan, yaitu peraturan perundang-undangan yang bertalian

dengan

syarat-syarat

k e ~ a

perencanaan, konstruksi, perawatan, pengawasan, pengujian

dan

pemakaian peralatan industri, kewajiban pengusaha dan para

p e k e ~ a

pelatihan pengawasan keselamatan dan kesehatan

k e ~

pertolongan pertama

pada kecelakaan dan pemeriksaan kesehatan tenaga

k e ~ a

2. Standarisasi, yaitu menyusun standar-standar

yang

bersifat wajib (compulsary)

maupun yang bersifat sukarela (voluntary) yang bertalian dengan konstruksi

yang

aman dari peralatan industri,

hasH

produksi, pelindung diri, alat pengarnan.

3. Pengawasan, yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang

undangan

yang

berlaku.

4. Penelitian Teknik, yaitu meliputi penelitian terhadap benda dan karakteristik bahan

bahan berbahaya, mempelajari pengaman mesin, pengujian alat pelindung diri,

penyelidikan tentang desain yang cocck untuk instalasi industri.

5. Penelitian Medis, yaitu meliputi hal-hal khusus yang berkaitan. dengan penyakit

akibat kerja

dan

akibat medis terhadap manusia dari berbagai kecelakaan

k e ~ a

6. Penelitian Psikofogis, yaitu penelitian terhadap pola-pola psikologis, yang dapat

menjurus

kearah

kecelakaan kerja.

7. Penefitian Statistik, yaitu menentukan kecenderungan kecelakaan yang

t e ~ i

melalui pengamatan terhadap jumlah, jenis orangnya (korban), jenis kecelakaan,

falctor

penyebab, sehingga dapat ditentukan pola pencegahan kecelakaan

yang

serupa.

8. Pendidikan, yaitu pemberian pengajaran dan pendidikan cara pencegahan

kecelakaan

kerja

dan teori-teori keselamatan dan kesehatan

k e ~ a

sebagai

mata

pelajaran di sekolah-sekolah teknik

dan

pusat-pusat latihan kerja.

9. Training (Iatihan) , yaitu pemberian instruksi atau pentunjuk-petunjuk

melalui

praktek kepada para pekerja mengenai eara k e ~ a yang arnan.

10. Persuasi,

yaitu

menanamkan kesadaran akan pentingnya keselamatan

dan

kesehatan

kerja

dalam upaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan, sehingga

semua ketentuan keselamatan

dan

kesehatan kerja dapat diikuti oleh

semua

tenaga kerja.

11. Asuransi,

yaitu

upaya pemberian insentif dalam bentuk reduksi terhadap

premi

asuransi

kepada

perusahaan

yang

melakukan usaha-usaha keselamatan

dan

kesehatan kerja atau yang berhasil menurunkan tingkat kecelakaan

di

perusahaannya.

12. Penerapan butir 1 sid. di tempat kerja, artinya efelctivitas usaha keselamatan

dan

kesehatan kerja sangat tergantung dengan penerapannya

di

tempat

kerja

secara konsekwen.


6/54

@

LfM AGA

PENDIDIKAN &

PELATIHAN

KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & L1NGKUNGAN


B. TUjuan embelajaran

1.

Tujuan Pembelajaran jmum

Diharapkan agar peserta pelatihan dapat mengerti secara umum Peraturan

Perundang-undangan keselamatan dan kesehatan kerja

di

Indonesia.

2.

Tujuan Pembelajaran Khusus

Diharapkan agar perserta pelatihan memahami dan mampu menjelaskan

tentang:

K3 Konstruksi Bangunan

K3 Instalasi Listrik, Lift dan Petir

K3 Penanggulangan Kebakaran

K3 Mekanik

K3 Pesawat Uap dan bejana tekan

K3 Kesehatan


7/54

@ EMBAGA PENDIDIKAN

PElM HAN

0* \ KESELAMATAN

KESEHATAN

KERJA L1NGKUNGAN

LP2K3L

A2K4 INDONESIA

BAS.

2.

PERATURAN DAN

PERUNDANG UNDANGAN K3

PO O BAHASAN PERATURAN PERUNDANGAN K3

A. Pengertian

Usaha penanganan masalah keselamatan keIja di Indonesia dimulai pada tahun

1847, sejalan dengan dipakainya mesin-mesin uap uutuk keperluan industri oleh Pemerintah

Hindia Belanda. Penanganan keselamatan keIja pada waktu itu pada dasarnya adalah bukan

untuk pengawasan terhadap pemakaian pesawat-pesawat

uap

tetapi untuk mencegah teIjadinya

kebakaran yang ditimbulkan akibat penggunaan pesawat uap. Pelaksanaan terhadap

pengawasannya pada waktu itu diserahkan kepada instansi Dienst Van het Stoomwezen

Dengau berdirinya Dinas Stoomwezen, maka untuk pertama kalinya di Indonesia pemerintah

secara nyata mengadakan usaha perlindungan tenaga keIja dari bahaya kecelakaan.

Pengertian perlindungan tenaga keda pada saat itu adalah tenaga kerja

Belanda yang bekeda di perusahaan-perusahaan di wilayah jajahan Belanda. Pada

waktu itu perlindungan tenaga kerja yang berasal dari orang-orang yang dijajah

dianggap bukan sebagai

suatu

kepentingan masyarakat oleh pihak pemerintah yang

menjajah.

Untuk membantu kepentingan pengawasan pesawatuap, dirasakan perlunya

suatu unit penyelidikan bahan atau laboratorium yang merupakan bag ian dari dinas

Stoomwezen. Laboratorium tersebut diserahkan kepada Sekolah Teknik Tinggi dl

Bandung pada tahun 1912, untuk kepenuan pendidikan. Laboratorium penyelidikan

bahan tersebut kini menjadi bagian dari Oepartemen Perindustrian dengan nama Balai

Penelitian Bahan (B4T).

Pada akhir abad 19 pemakaian pesawat uap meningkat dengan pesat dan

disusul dengan pemakaian mesin-mesin diesel dan Iistrik di pabrik-pabrik. Hal tersebut

menyebabkan timbulnya sumber-sumber bahaya baru bagi para pekerja dan

kecelakaan bertambah sering t e ~ d i Pada tahun 1905, akhimya pemerintah

mengeluarkan Staatsblad No. 521 yaitu peraturan tentang keselamatan keda yang

disebut dengan nama Veiligheids Reglement yang disingkat VR.

dan

kemudian

diperbaharui

pada

tahun 1910 dengan Staatsblad No. 406 pengawasannya dilakukan

oleh Oinas Stoomwezen.

Sesudah perang dunia kesatu proses mekanisasi dan elektrifikasi di

perusahaan industri bedalan lebih pesat. Mesin-mesin diesel dan listrik memegang

peranan

di

pabrik-pabrik, jumlah kecelakaan meningkat sehingga pengawasan

terhadap pabrik-pabrik dan bengkel-bengkel ditingkatkan. Pada tahun 1925 nama

Dienst Van het Stoomwezen diganti dengan nama yang lebih sesuai yaitu Dienst

Van

het Veiligheidstoezight, disingkat VT atau Pengawasan Keselamatan Kerja.

Dengan berkembangnya model dan tipe pesawat uap yang didatangkan

ke

Indonesia dimana tekanannya juga semakin tinggi, maka pada tahun 1930 pemerintah

mengeluarkan Stoomordinate dan Stoom Verordening dengan Staatsblad No. 225

dan


8/54

LEMBAGA PENDIDIKAN & PELATIHAN

KESELAMATAN, KESEHATAN

KERJA & L1NGKUNGAN

~ = = LP2K3L

A2K4

-

INDONESIA

No. 339. Kemudian secara berturut-turut tugas VT ditambah sesual aengan unaang

undang yang dikeluarkan, yaitu pada :

Tahun 93 :

pengawasan terhadap bahan-bahan yang mengandung racun di perusahaan

(pabrik cat, accu, percetakan, dll.) dengan Loodwit Ordonantie, Staatsblad No.

509

Tahun 1932 dan 1933 :

pengawasan terhadap pabrik petasan dengan Undang-undang dan Peraturan

Petasan (Vuurwerk Ordonantie dan Vuurwerk Verordening Staatsblad No. 143

dan

No.

10).

Tahun 1938 dan

939:

pengawasan terhadap jalan rei kereta api loko dan gerbongnya yang

digunakan sebagai alat pengangkutan

di perusahaan pertanian, kehutanan,

pertambangan dan sebagainya selain dari jalan kereta api PJKA, yaitu melalui

Industriebaan Ordonantie dan Industriebaan Verordening Staatsblad nomor :

595 dan nomor : 29.

Tahun 194 :

untuk pengawasan yang dilakukan oleh Oinas Pengawasan Keselamatan

K e ~ a para pengusaha ditarik biaya retribusi melalui Retibutie Ordonantie dan

Retributie Verordening, Staatsblad nomor 424 dan nomor : 425.

B. Beberapa Peraturan

Yang

Berkaitan

K

di Indonesia

1.

Undang undang

NO.1

tahun

1951

tentang Pemyataan Berfakunya Undang-

undang Kerja

Tahun 1948 No. 12.

Oi dalam penjelasannya dikatakan bahwa Undang-undang No.

2

tahun

1948 ini dimaksudkan sebagai undang-undang pokok (lex generalis) undang

undang k e ~ a yang memuat aturan-aturan dasar tentang p e k e ~ a a n anak, orang

muda dan orang wanita, waktu kerja, istirahat dan tempat k e ~ a

Mengenai

p e k e ~ a a n

anak, ditentukan bahwa anak-anak tidak boleh

menjalankan

p e k e ~ a a n

(pasal

2).

Maksud larangan ini adalah memberikan

per1indungan terhadap keselamatan, kesehatan dan pendidikan si anak. Larangan

itu sifatnya mutlak, artinya di semua perusahaan, tanpa membedakan jenis

perusahaan tersebut. tetapi kenyataannya masih ada anak yang b e k e ~ a dengan

berbagai alasan.

Yang

per1u diperhatikan adalah perlindungannya serta

kesempatan untuk sekolah

dan

mengembangkan diri.

Orang muda pada dasarnya dibolehkan melakukan

p e k e ~ a a n

Namun

untuk rnenjaga keselamatan, kesehatan dan kemungkinan perkembangan jasmani

dan rohani, p e k e ~ a a n itu dibatasi.

Orang wanita pada dasarnya tidak dilarang melakukan

p e k e ~ a a n

tetapi

hanya dibatasi berdasarkan pertimbangan bahwa wanita badannya lemah serta

untuk menjaga kesehatan dan kesusilaannya.

Dalam Undang-undang Kera dinyatakan :

a. Orang wanita tidak boleh menjalankan pekerjaan pada malam hari, kecuali

jikarau pekerjaan itu menurut sifat, tempat dan keadaan seharusnya dijalankan

oleh seorang wanita. Oemikian pula apabila pekerjaan itu tidak dapat


9/54

LEMBAGA PENDIDIKAN

PELATIHAN


KERJA

L1NGKUNGAN

LP2K3L A2K4

INDONESIA

dihindarkan berhubungan dengan kepentingan atau kesejahteraan

(pasaI7). Malam hart, ialah waktu antarajam 18.00 sampai 06.00.

umum

b. Orang wanita tidak boleh menjalankan p k ~ n di dalam tambang, lubang di

dalam tanah

atau

tempat

lain

untuk mengambil logam

dan

bahan-bahan lain

dari dalam tanah (pasal 8 .

c.

Orang wanita tidak

boleh

menjalankan pekerjaan yang berbahaya bagi

kesehatan atau keselamatannya. demikian pula

p e k e ~ a a n

yang menurut sifat,

tempat dan keadaannya berbahaya

bagi

kesusilaannya (pasal 9).

Disamping itu. pasal13 memuat pula ketentuan yang khusus ditujukan

bagi

orang

wanita. yaitu mengenai haid

dan

melahirkan.

2.

Undang-undang Uap Stoom Ordonantie, STBL No.

225

Tahun 1930)

Undang-undang Keselamatan

merupakan undang-undang pokok

yang mengatur keselamatan

k e ~ a

secara umum dan bersifat nasional. Disamping

undang-undang keselamatan k e ~ a yang mengatur secara umum, masih terdapat

peraturan-peraturan keselamatan

k e ~ a

yang mengatur secara khusus atau dikenal

dengan azas

Lex

Specialist. Peraturan tersebut antara lain Undang-undang dan

Peraturan Uap

tahun

1930.

Peraturan yang bersifat khusus tersebut dikeluarkan lebih dahulu dari


e ~ a hal

tersebut dimungkinkan apabila kita

melihat daripada penjelasan Undang-undang Keselamatan Kerja dan historis

peraturan terse

but.

3.

Undang-undang Timah Putih Kering Loodwit Ordonantie, STBL

No.

509

Tahun 1931)

Mengatur tentang larangan membuat, memasukkan, menyimpan atau

menjual timah putih kering kecuali untuk keperluan

i1miah

dan pengobatan atau

dengan ijin dari pemerintah.

4.

Undang-undang Petasan, STBL

No. 143,

Tahun

932 jo

STBL No.

10

Tahun

1933

Mengatur tentang petasan buatan yang diperuntukkan untuk

kegembiraan/keramaian kecuali untuk keperluan pemertntah. Yang diatur dalam

undang-undang ini termasuk ketentuan tentang :

pemasukan dari luar negeri

pembuatan dan perdagangan

petasan berbahaya

persediaan/penyimpanan

dan

memasang petasan berbahaya.

5.

Undang-undang ReI Industri Industrie Baan Ordonan

tie,

STBL No.

595

Tahun

1938

Undang-undang

ini mengatur tentang pemasangan, penggunaan jalan

jalan

rei

guna keperluan perusahaan pertanian, kehutanan, pertambangan,

kerajinan dan perdagangan. Materi

yang

diatur termasuk ganti

rugi

guna

pemakaian bidanq tanah

dan

jalan-jalan

raya,

pemakaian jalan rei industrt untuk


10/54

lfMBAGA PENDIDIKAN PEL TIH N

KESELAMATAN,

KESEHATAN KERJA &

L1NGKUNGAN

LP2K3L A2K4

-INDONESIA

pihak lain, pengangkutan lewatjalan

rei

industri, persilangan dan persinggungan,

perubahanpadajalanraya,pengawasan.

6.

Undang-undang

No. 1

Tahun

1961

tentang Memberfakukan Perpu

No.

1

Tahun 1961 menjadi Undang-undang.

Undang-undang ini mengatur tentang pembungkusan, penandaan dan

penanganandalammenjual

dan

menghasilkanbarang.Tujuandart padaperaturan

iniadalahuntukmelindungikepentinganrnasyarakatdalam

hal:

Kesehatandan keselamatan rakyat(masyarakat)

Keselamatan dankeselamatanmodal

Mutudansusunanbarang

Perkembanganduniaperdagangan

dan

industri

Kelancaranpembangunan

Kearnanannegara

7. Undang-undang NO 3 tahun 1969 tentang Persetujuan Konvensi fLO

No.

120

mengenai Higiene dafam Pemiagaan dan Kantor-kantor.

Konvensiini

ber1aku

bagi:

a. Badan-badanperniagaan

b. Badan, lembaga

dan

kantor pemberi jasa dimana pekerja-pekerjanya

terutamamelakukanpekerjaankantor.

c. Setiap bagian dari badan, lembaga atau kantor pemberi jasa dimana

pekerjanya terutama melakukan pekerjaan dagang'atau kantor, sejauh

merekatidaktundukpada undang-undangatauperaturanatau ketentuan

ketentuan lain yang bersifat nasional ten

tang

higiene dalam industri,

pertambangan,pengangkutan atau pertanian.

Materiyang diaturdalamKonvensiini meliputikebersihan,ventilasi, suhu,

penerangan,ergonomi,persediaanairminum,tempatcucidansanitair,tempat

mengganti

dan

menyimpan pakaian, penggunaan alat perlindungan diri,

kebisingansertagetaran

dan

sebagainya.

8. Undang-undang NO.3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosiaf Tenaga Kerja.

Dikeluarkannya undang-undangtersebut dimaksudkanuntukmemberikan

perlindungan jaminan sosial kepada

setiaptenaga

kerja melalui mekanisme

asuransi.

Ruang lingkup jaminan sosial tenaga kerja dalam undang-undang ini

meliputi:

a. JaminanKecelakaan Kerja

b.

JaminanKematian

c. JaminanHari

Tua

d. JaminanPemeliharaanKesehatan

II


11/54

LEMBAGA

PENDIDIKAN &

PELATI"AN

KESELAMATAN,

KESEHATAN

KERJA & L1NGKUNGAN

LPZK3L

AZK4

INDONESIA

Tempat adalah tempat dilakukannya p e k e ~ n bagi sesuatu usaha,

dimana terdapat tenaga

k e ~

yang bekerja, dan kemungkinan adanya bahaya kerja

di

tempat

itu.

Tempat

keQa

tersebut mencakup semua tempat kegiatan usaha baik

yang

bersifat ekonomis maupun sosial.

Tempat

k e ~

yang bersifat

sosial

seperti :

a. bengkel tempat untuk pelajaran praktek ;

b.

tempat rekreasi ;

c.

rumah sakit ;

d. tempat ibadah ;

e. tempat berbelanja ;

f. pusat hiburan.

Tenaga

k e ~

yang

b e k e ~

disana, diartikan sebagai pekerja maupun tidak

tetap atau yang bekerja pada waktu-waktu tertentu, misalnya : rumah pompa, gardu

transformator dan sebagainya yang tenaga kerjanya memasuki ruangan tersebut

hanya sernentara untuk mengadakan pengendalian, mengoperasikan instalasi,

menyetel, dan lain sebagainya maupun

yang

bekerja secara terus-menerus.

Bahaya kerja adalah sumber

bahaya

yang ditetapkan secara terperinci dalam

Bab II pasal 2 ayat (2) yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang. Perincian

sumber bahaya dikaitkan dengan :

a. keadaan perlengkapan dan peralatan ;

b.

lingkungan

k e ~

;

c.

sifat pekerjaan ;

d. cara k e ~ ;

e. proses produksi.

Maten keselamatan

dan

kesehatan kerja yang diatur dalam ruang Iingkup

UU

No. 1

tahun

1970 adalah keselamatan

dan

kesehatan kerja yang bertalian dengan

mesin, peralatan, landasan tempat kerja

dan

lingkungan kerja, serta cara mencegah

terjadinya kecelakaan dan sakit akibat kerja, memberikan perlindungan kepada

sumber-sumber produksi sehingga meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

Persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja diatur dalam pasal 3 dan 4

mulai dari tahap perencanaan, perbuatan dan pemakaian terhadap barang, produk

teknis

dan

aparat produksi yang mengandung

dan

dapat menimbulkan bahaya

kecelakaan.

Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja

untuk

a. Mencegah dan mengurangi kecelakaan

b. Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran

c. Mencegah

dan

mengurangi bahaya peledakan ;

d. Memberi kesempatan

atau

jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau

kejadian-kejadian lain yang berbahaya ;

e. Memberi oertolonaan oada kecelakaan :


12/54

@

LEMB G PENDIDlK N & PEL nH N

J ? ~

KESELAMATAN,

KESEHATAN KERJA

& L1NGKUNGAN


f.

Memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja ;

g. Meneegah dan mengendalikan timbul atau menyebarluasnya suhu, kelembaban,

debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin,

euaea,

sinar atau radiasi, suara

dan getaran ;

h. Meneegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat

k e ~ a

baik pisik maupun

psikis, peracunan, infeksi dan penularan ;

i.

Memperoleh penerangan yang

cUkup

dan sesuai ;

j. Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik ;

k.

Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup;

I.

Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban;

m. Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat k e ~ a Iingkungan, eara dan

proses kerjanya;

n. Mengamankan dan memperlanear pengangkutan orang, binatang, tanaman atau

barang;

o. Mengamankan

dan

memelihara segala jenis bangunan;

p. Mengamankan

dan

meITloerlanear pekerjaan bongkar muat,

per1akuan

dan

penyimpanan barang;

q. Meneegah terkena aliran listrik yang berbahaya;

r. Menyesuaikan

dan

menyempumakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya

kecelakaannya menjadi bertambah tinggi;

*

Pengawasan

Direktorat Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah unit

organisasi pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan ketentuan

pasal

10 UU

No. 14 tahun 1969 dan pasal 5 ayat

(a) UU

NO.1 tahun 1970. Seeara

operasional dilakukan oleh Pegawai Pengawasan Ketenagakerjaan berfungsi untuk :

1. Mengawasi dan memberi penerangan pelaksanaan ketentuan hukum mengenai

.keselamatan dan kesehatan kerja.

2. Memberikan penerangan teknis serta nasehat kepada pengusaha dan tenaga

kerja tentang hal-hal yang dapat menjamin pelaksanaan seeara efektif dari

peraturan-peraturan yang ada.

3. Melaporkan kepada yang berwenang dalam

hal

ini Menteri Tenaga tentang

kekurangan-kekurangan atau penyimpangan yang disebabkan karena hal-hal yang

tidak secara tegas diatur dalam peraturan perundangan atau berfungsi sebagai

pendeteksi terhadap masalah-masalah keselamatan dan kesehatan kerja di

lapangan.

Fungsi pengawasan yang harus dijalankan oleh Direktur, para Pegawai

Pengawas dan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja harus dapat dijalankan

sebaik-baiknya. Untuk

itu

diperlukan tenaga pengawas yang cukup besar jumlahnya

dan bermutu dafam arti mempunyai keahlian dan penguasaan teoritis dalam bidang

spesialisasi yang berimeka ragain dan berpengalaman di bidangnya.


13/54

@ LEMBAGA PENDIDIKANO PELATIHAN

~ ~ ~


KERJA

& L1NGKUNGAN


Untuk mendapatkan tenaga yang demikian tidaklah mudah dan sangat sulit

apabila hanya mengandalkan dari Departemen Tenaga Kerja sendiri.

Karena fungsi pengawasan tidak memungkinkan untuk dipenuhi oleh pegawai

teknis dari Departemen Tenaga Kerja sendiri,

maka

Menteri Tenaga Kerja dapat

mengangkat tenaga-tenaga ahlidari luar Departemen Tenaga

Kerja

maupun swasta

sebagai

ahli

K3

seperti dimaksud dalam pasal1

ayat (6)

UU

No.

tahun

1970.

Dengan sistem

ini

maka terdapat desentralisasi pelaksanaan pengawasan

keselamatan dan kesehatan

k e ~

tetapi kebijaksanaan nasional tetap berada, dan

menjadi tanggung jawab Menteri Tenaga Kerja guna menjamin pelaksanaan


Kerja

dapat berjalan secara serasi dan merata di

seluruh wilayah hukum Indonesia.

Dalam pasal 6 diatur tentang tata cara banding yang dapat ditempuh apabila

terdapat pihak-pihak yang merasa dirugikan atau tidak dapat menerima putusan

Direktur dalam hal keselamatan

dan

kesehatan kerja. Panitia banding adalah panitia

teknis yang anggotanya terdiri

dari

ahli-ahli dalam bidang yang diperlukan. Tata cara,

susunan anggota,

tugas

dan lain-lain ditentukan oleh Menteri Tenaga Kerja.

Untuk pengawasan yang dilakukan oleh petugas Departemen Tenaga Kerja

dalam

hal ini

Pengawas Ketenagakerjaan

maka

pengusaha harus membayar retribusi

seperti yang diatur dalam pasal7.

Agar setiap tenaga kerja mendapatkan jaminan terhadap kesehatannya yang

mungkin dapat diakibatkan oleh pengaruh-pengaruh lingkungan kerja yang bertalian

dengan jabatannya

dan

untuk tetap menjaga efisiensi dan produktivitas kerja, maka

diwajibkan untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan terhadap setiap tenaga

k e ~

baik

secara awal maupun berkala.

ewajiban Manajemen Pengusaha) adafah :

1.

Memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental

dan

kemampuan fisik dari tenaga

kerja yang akan diterimanya maupun yang akan dipindahkan sesuai dengan

sifat-sifat pekerjaan yang diberikan padanya.

2.

Memeriksakan semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya secara

berkala pada dokter yang ditunjuk oleh pengusaha dan disetujui oleh Direktur.

3.

Menunjukkan

dan

menjelaskan kepada setiap

tenaga

kerja

baru

tentang :

.a. Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta yang dapat timbul dalam tempat

kerjanya.

b. Semua pengamanan

dan

alat-alat perfindungan yang diharuskan dalam

tempat kerjanya.

c.

Alat-alat perlindungan diri

bag;

tenaga

kerja

yang

bersangkutan.

d. Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya.

4. Hanya dapat m e m p e k e ~ k n tenaga kerja

yang

bersangkutan setelah

ia

yakin

bahwa tenaga

kerja

tersebut

telah

memahami syarat-syarat tersebut diatas.

5.

Menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja

yang

berada di

bawah

pimpinannya, dalam pencegahan kecelakaan

dan

kebakaran serta peningkatan

keselamatan

dan

kesehatan

k e ~ dan

juga dalam pemberian pertolongan

pertama pada kecelakaan.


14/54

@

MBAGA

PENDIDIKAN PELAnHAN

@ KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA L1NGKUNGAN

lP2K3l A2K4 -INDONESIA

Selain dari itu di

daram

pasal

11

menyebutkan bahwa, daftar jenis penyaKlt

yang timbul karena hubungan kerja serta perubahannya ditetapkan dengan

Keputusan Presiden. Tentang jaminan pemeliharaan kesehatan dapat dijelaskan

bahwa :

Pemeliharaan

kesehatan dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas

tenaga

k e ~

sehingga dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan merupakan

upaya kesehatan

di

bidang penyembuhan (kuratif). Oleh karena upaya

penyembuhan

memer1ukan

dana yang tidak sedikit

dan

memberatkan jika

dibebankan kepada perorangan,

rnaka

sudah selayaknya diupayakan

penanggulangan kemampuan masyarakat melalui program jaminan sosial tenaga

k e ~

Disamping itu pengusaha tetap berkewajiban mengadakan pemeliharaan

kesehatan tenaga kerja yang meliputi upaya peningkatan (promotif), pencegahan

(preventif). penyembuhan (kuratif), dan pemulihan (rehablitatif). Dengan demikian

diharapkan tercapainya derajat kesehatan tenaga k e ~ yang optimal sebagai

patensi

yang

produktif bagi pembangunan. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

selain untuk

e n g k e ~ yang bersangkutan juga untuk keluarganya.

9.

Undang-undang NO.4 tahun

982

tentang Lingkungan Hidup.

Dengan

dikeluarkannya Undang-undang

No.

4 tahun 1982 tentang

Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan' Lingkungan Hidup dan Peraturan

Pemerintah

No.

29 tahun 1986 tentang Analisa Dampak lingkungan sebagai

peraturan pelaksanaan Undang-undang No.4 tahun 1982, maka pembuangan

bah

an

beracun dan berbahaya menjadi makin penting karena masalah atau proses

yang terjadi di dalam perusahaan

akan

memberikan d m p ~ k di dalam

pembuangan limbah

yang

kemungkinan dapat menimbulkan pencemaran

lingkungan.

Dari

segi peraturan perundangan sebetulnya sudah banyak instansi

teknis yang mengatur penanganan bahan-bahan yang berbahaya dan beracun di

dalam perusahaanJindustri.

10. Peraturan Pemerintah

No. 7 Tahun 973

tentang Pengawasan atas

Peredaran Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida.

Peraturan ini memuat ketentuan-ketentuan untuk melindungi keselamatan

manusia, sumber-sumber kekayaan perairan, fauna dan flora alami serta untuk

menghindari kontaminasi lingkungan oleh pestisida.

Hal-hal yang secara langsung maupun tidak langsung menyangkut

keselamatan dan kesehatan manusia diatur oleh Menteri Kesehatan dan Menteri

Tenaga

sesuai dengan bidang dan wewenang masing-masing (pasal1

0).

11.

Peraturan Pemerintah

No.

11

Tahun

975

tentang eselamatan

Kerja

terhadap Radiasi.

Dalam peraturan ini terdapat

satu Bab

khusus yang mengatur kesehatan

tenaga

kerja.

meliputi :

a.

Pemeriksaan kesehatan calon pekerja dan

p e k e ~

radiasi dilakukan

satiJ

kafi

dalam setahun. Apabila dipandang perlu. pemeriksaan dapat dilakukan

sewaktu-waktu.

PemeriksacJn

secara teliti dan menyeluruh harus dilakukan


15/54

@ LEMBAGAPENDIDIKAN&

PELATINAN i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

KESELAMATAN, KESEHATANKERJA

L1NGKUNGAN

LP2K3L A2K4-INDONESIA

kepada pekerja radiasi yang memutuskan hubungan kerja (PHK) dengan

instalasi atom.

b. Keharusan mempunyai Kartu Kesehatan (pasal11 dan 12)

c. Penukaran tugas pekerjaan I mutasi (pasal 13).

Untuk mengawasi ditaatinya peraturan-peraturan keselamatan kelja

terhadap radiasi, perlu ditunjuk Ahli Proteksi oleh instansi yang berwenang (pasal

7, ayat 1).Ahli Proteksi Radiasi diwajibkan memberi laporan kepada instansi yang

berwenang dan Menteri Tenaga

secara berkala (pasal 7, ayat 2).

12.


No.

9 Tahun 973 tentang Pengaturan dan

Pengawasan Kesefamatan Ketja Dibidang Pertambangan.

Dalam peraturan

in;

diatur tentang Keselamatan Kerja di bidang

pertambangan sehubungan dengan dikeluarkannya Undang-undang Keselamatan

Kerja NO.1 Tahun 1970. Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut Menteri

Pertambangan berwenang rnelakukan pengawasan atas keselamatan kerja dalam

bidang pertambangan dengan berpedoman pada Undang-undang No. 1 Tahun

1970 beserta peraturan pelaksanaannya. Da/am pelaksanaan tugasnya dilakukan

kerjasama dengan petugas dari Oepartemen Tenaga Kerja baik di tingkat Pusat

maupun daerah.

Pengawasan keselamatan kerja tersebut tidak termasuk untuk

pengawasan terhadap ketel uap yang diatur dalam Undang-undang Uap tahun

1930 (STBLNo.225, 1930).

13.


No.

Tahun 979 Tentang Kesefamatan Kerja Pada

Pemumian Dan Pengolahan Minyak dan Gas

Bumi.

.

Dalam peraturan ini diatur tentang tata usaha dan pengawasan

keselamatan kerja atas pekerjaan serta pelaksanaan pemumian dan pengolahan

minyak dan gas bumi. Peraturan ini merupakan pelaksanaan daripada Undang

undang Keselamatan Kerja

NO.1

Tahun 1970 dan PP. No. 19 Tahun 1973.

14.


No.

4 Tahun 993 Tentang Penyefenggaraan Program

Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Oidalam peraturan ini peranan dokter penguji kesehatan kelja .dan dokter

penasehat banyak menentukan derajat kecacatan serta dafam upaya pelayanan

kesehatan kelja.

15. Keputusan Presiden

No.

22 tahun 993 tentang Penyakit Yang Timbuf Karena

Hubungan Kerja.

Oi dalam peraturan ini tercantum daftar berbagai jenis penyakit yang ada

kaitannya dengan hubungan kelja.

2. Undang-undang Keselamatan Kerja, Lembaran Negara

No 1

Tahun 1970

Undang-undang Keselamatan Kelja, Lembaran Negara. Nomor 1 tahun

1970

adalah

Undang-undang keselamatan kerja yang berlaku secara nasional di


16/54

LEMBAGA PENDIDIKAN

& PELATIHAN

KESELAMATAN

KESEHATAN

KERJA & L1NGKUNGAN

f -== . : y LP2K3L A2K4. INDONESIA

seluruh wilayah hukum Republik Indonesia dan merupakan induk dari segala

peraturan keselamatan kerja

yang

berada

di

bawahnya. Meskipun judulnya disebut

dengan Undang-undang Keselamatan sesuai buny; pasal

18

namun materi

yang .diatur termasuk masalah kesehatan k e ~

Setelah bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan, sudah barang tentu dasar

filosofi pelaksanaan keselamatan dan kesehatan k e ~ seperti tercermin di dalam

peraturan perundangan yang lama tidak sesuai lagi dengan falsafah Negera Republik

Indonesia yaitu Pancasila.

Pada tahun 1970 berhasil dikeluarkan Undang-Undang No. I tahun 1970

tentang Keselamatan Kerja

yang

merupakan penggantian VR.

1910

dengan beberapa

perubahan mendasar, antara lain:

1. Bersifat lebih preventif

2.

Memperluas

ruang

lingkup

3.

Tidak hanya menitik beratkan pengamanan terhadap alat produksi.

*

Ujuan

Pada dasarnya Undang-Undang No. I tahun 1970 tidak menghendaki sikap

kuratif atau korektif atas kecelakaan kerja, melainkan menentukan bahwa kecelakaan

kerja itu harus dicegah jangan sampai terjadi, dan Iingkungan kerja harus memenuhi

syarat-syarat kesehatan. Jadi, jelaskah

bahwa

usaha-usaha peningkatan keselamatan

dan kesehatan k e ~ lebih diutamakan daripada penanggulangan.

Secara

umum

kecelakaan selalu diartikan sebagai

'kejadian yang tidak diduga

sebelumnya .

Sebenamya, setiap

k e c e l k n k e ~

dapat diramalkan atau diduga

dan

semula jika perbuatan dan kondisi tidak memenuhi persyarata n. Oleh karena itu,

kewajiban berbuat secara selamat, dan mengatur perala serta per1engkapan produksi

sesuai standar yang diwajibkan

oleh UU

adalah suatu cara untuk mencegah terjadinya

kecelakaan.

H.W. Heinrich dalam bukunya The Accident Prevent mengungkapkan bahwa

80 kecelakaan disebabkan oleh perbuatan

yang

tidak aman (unsafe act)

dan

hanya

20 o[eh kondisi yang tidak aman (unsafe condition), dengan demikian dapat

disimpulkan setiap karyawan diwajibkan untuk memelihara keselamatan dan

kesehatan

k e ~

secara maksimal rnelalui perilaku

yang

aman.

Perbuatan berbahaya biasanya disebabkan oleh :

1.

Kekurangan pengetahuan, keterampilan,

dan

sikap ;

2. Keletihan atau kebosanan ;

3.

Cara kerja manusia tidak sepadan secara ergonomis ;

4. Gangguan psikologis ;

5.

Pengaruh sosial-psikologis.

Penyakit akibat

k e ~

disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain:

I Faktor bioloqis;


17/54

@ LEMB G

PENDIDIK N

PEl TiH N

q l\ KESELAMATAN,

KESEHATAN

KERJA & L1NGKUNGAN

LP2K3L A2K4 INDONESIA

2. Faktor kirnia termasuk debu dan uap logam ;

3.

Faktor fisik terinasuk kebisingan/getaran, radiasi, penerangan, suhu dan

kelembaban ;

4.

Faktor psikologis karena tekanan mental/stress.

Setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya da am

melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta

produktivitas nasional ...

Kutipan di atas adalah konsiderans Undang-undang No. 1/1970 yang

bersumber dan pasal

27

ayat (2) UUD 1945 dan oleh sebab itu seluruh faktor

penyebab kecelakaan

k e ~ dan

penyakit akibat kerja di tempat kerja wajib

ditanggulangi oIeh pengusaha sebelum membawa korban jiwa.

TUjuan dan sasaran daripada Undang-undang Keselamatan seperti pada

pokok-pokok pertimbangan dikeluarkannya Undang-undang No. I tahun 1970, maka

dapat diketahui antara

lain

1. Agar tenaga kerja

dan

setiap orang lainnya yang berada dalam tempat kerja selalu

dalam keadaan selamat dan sehat. .

2. Agar sumber-sumber produksi dapat dipakai dan digunakan secara efisien.

3. Agar proses produksi dapat berajalan secara lancar tanpa hambatan apapun.

Kondisi tersebut dapat dicapai antara lain apabila kecelakaan termasuk

kebakaran, peledakan dan penyakit akibat kerja dapat dicegah dan ditanggulangi.

Oleb karena

itu

setiap usaha keselarnatan

dan

kesehatan k e ~ tidak lain

adalah pencegahan dan penanggulangan kecelakaan di tempat kerja untuk

kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas Nasional.

*

Ruang Lingkup

Undang-undang Kesefamatan Kerja ini berlaku untuk setiap tempat kerja yang

didalamnya terdapat tiga unsur, yaitu :

1. Adanya suatu usaha, baik itu usaha yang bersifat ekonomis maupun usaha sosial;

2. Adanya tenaga kerja yang e k e ~ di dalamnya baik secara terus menerus maupun

hanya sewaktu-waktu;

3. Adanya sUmber bahaya.


18/54

@

LEMBAGA PENDIDIKAN

PELATIHAN

KESELAMATAN,

KESEHATAN

KERJA & L1NGKUNGAN

LP2K3L A2K4

-INDONESIA

6. Memenuhi

dan

mentaati semua syarat dan ketentuan yang bertaku

bagi

usaha

dan

tempat ketia yang dijalankannya.

7.

Melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi di tempat ketia yang dipimpinnya pada

pejabat Yang ditunjuk

oIeh

Menteri Tenaga Kerja, sesuai dengan tata cara

pelaporan

dan

pemeriksaan kecelakaan yang telah ditentukan.

8.

Secara tertulis menempatkan dalam tempat ketia yang dipimpinnya, semua syarat

keselamatan, ketia

yang

diwajibkan, sehelai undang-undang keselamatan ketia

dan semua peraturan pelaksanaannya yang berlaku bagi tempat ketia

yang

bersangkutan, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca dan menurut

petunjuk pegawai pengawas atau ahli

k ~ l m t n

kerja.

9.

Memasang dalam tempat ketia

yang

dipimpinannya, semua gambar keselamatan

kerja. Yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya, pada tempat-tempat

yang mudah dilihat terbaca menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli

keselamatan ketia.

10. Menyediakan secara cuma-cuma semua alat perlindungan diri yang diwajibkan

pada tenaga kerja

yang

berada

di

bawah pimpinannya.

Dan

menyediakan

bagi

setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut, disertai dengan

petunjuk-petunjuk yang diperlukan menurut pegawai pengawas atau ahli

keselamatan kerja.

Kewajiban dan hak tenaga kerja adalah

1. Memberikan keterangan apabila diminta oleh Pegawai Pengawas/Ahli K3.

2.

Mem.akai

alat-alat pelindung diri.

3.

Mentaati syarat-syarat

K3

yang diwajibkan.

4. Meminta pengurus untuk melaksanakan syarat-syarat

K3

yang diwajibkan.

5.

Menyatakan keberatan terhadap peketiaan dimana syarat-syarat

K3

dan alat-alat

pelindung diri tidak menjamin keselarnatannya.

* ar igsi

Ancaman hukuman dari pada pelanggaran

UU NO.1

Tahun 1970 merupakan ancaman

pidana dengan hukuman kurungan selama-Iamanya 3 bulan atau denda

setinggi-tingginya Rp. 100.000,

3. Peraturan Pelaksanaan

Peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan berdasarkan VR 1910 tetap berlaku

berdasarkan pasal 17 sepanjang

tidak

bertentangan dengan Undang-Undang

Keselamatan

Kerja.

Peraturan tersebut berupa Peraturan Khusus sebagai berikut :

Peraturan Khusus AA Untuk Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan

Peraturan Khusus BB Tentang lnstalasi-instalasi Listrik (dicabut)

Peraturan Khusus t Keselamatan kerja di Pabrik Gula Putih.


19/54

@

LEMB G PENDIDIK N

&PEL flH N

l


KERJA

&L1NGKUNGAN

LP2K3L A2K4

INDONESIA

PeraturanKhusus

DO

Bejana-bejana Berisi Udara Penggerak Motor Bakar

(dicabut)

PeraturanKhusus

EE Perusahaan-perusahaan, Pabrik-pabrtk dan

Bengkel-bengkel dimana Bahanyang mudahterbakar

dibuat,dipergunakandandikeringkan

B.

Dasar

ukum

1. KeselamatandanKesehatan

(K3)KonstruksiBangunan

a.

Undang-UndangDasar1945

b.

Undang-undang

No.

1/1970tentang Keselamatan

c.

Peraturan Mentert Tenaga

No. 1/Men/1980 tentang K3 Konstruksi

Bangunan.

Terdiridart; 19Bab,

106

Pasal

1) Bab

I

KetentuanUmum

2) BabII Tempat danalat-alatkerja

3 Bab

III

Perancah

4 BabIV Tangga

dan

tanggarumah

5) BabV Alat-alatangkat

6

Bab

VI

Kabelbaja,tambang,rantaidanperalatanbantu

7) BabVII Mesin-mesin

8) BabVIII Peralatan Konstruksi Bangunan

9) Bab

IX

Konstruksi

di

bawahtanah

10) Bab

X

Penggalian

11)Bab

XI

e k e ~ a a n memancang

12)Bab

XII

Pekerjaanbeton

13)BabXIII Penggalian

14) BabXIV Pekerjaanmemancang

15)BabXV

e k e ~ a a n

beton

16)BabXVI

e k e ~ a a n

lainnya

17)BabXVII Pembongkaran

18) BabXVIII Penggunaan perlengkapan Penyelamatan dan

Penindungandiri

19) BabXIX Ketentuanperalihan

20)Bab

XX

Ketentuanlain-lain

21)Bab

XXI

Ketentuanhukuman

22)BabXXII

Penutup.


20/54

LEMBAGA PENDIDIKAN

& PELATIHAN


KERJA

& L1NGKUNGAN

t -==-cy LP2K3L A2K4 INDONESIA

d. Surat Keputusan Bersama Menteri Tenaga

K e ~ a dan

Menteri Pekerjaan

Umum No. Kep.174/Men/1986. NO.1 04/Kpts/1986

1) 8 (delapan) pasal

2) Buku Pedoman Pelaksanaan tentang Keselamatan dan Kesehatan

K e ~ a

pada tempat Kegiatan Konstruksi.

2.

Instalasi Listrik, Petir

dan

Lift

,

Listrik, lift maupun petir

adalah

merupakan bentuk dan sumber bahaya

yang perlu dikendalikan sebagaimana diamanatkan dalam UU No.1 Tahun 1970.

Pasal-pasal dalam Undang-undang

No. 1 tahun 1970

yang

berkaitan

dengan batasan ruang Iingkup, tujuan, metoda K3 Iistrik perlu difahami secara

baik.

Dari ketentuan-ketentuan dasar tersebut di atas, lebih lanjut ditetapkan

pengaturan secara teknis mengacu sesuai perkembangan teknologi. Standar

teknik perencanaan, pemasangan, pengoperasian, pemeliharaan dan

pemeriksaan/pengujian instalasi Iistrik, adalah mengikuti perkembangan

penerbitan Peraturan Umum

lnstalasi Listrik (PUlL). Edisi PUlL yang terbaru

adalah "PUlL 2000" sebagai generasi

ke

lima.

Sejarah PUlL berawal dari sejak jaman Belanda bemama AVE 1938

d i t e ~ e m a h k a n

dan disempumakan menjadi PUlL 1964, disempurnakan menjadi

PUlL 1977, selanjutnya direvisi menjadi PUlL 1987 (SNI - 225 - 1987), dan

terakhir PUlL 2000 (SNI

04

- 0225 - 2000). Sejak AVE 1938 sudah menjadi

bag ian dari Standar

K3

listrik, yang terakhir PUlL 2000 ditetapkan dengan

Keputusan Menteri Tenaga

K e ~ a dan

Transmigrasi No Kep.75/Men/2002.

PUlL berdiri sendiri adalah standar yang bersifat netral, sebagai panduan

yang tidak mengikat secara hukum. Biasanya standar digunakan sebagai rujukan

dalam suatu kontrak k e ~ a antara kontraktor/instalatir dengan pemberi k e ~ a

Oleh karena PUlL telahditetapkan

diber1akukan

secara utuh dengan

Peraturan

dan

Keputusan Menteri, maka semua persyaratan teknis maupun

administratif, menjadi bersifat wajib.

Dalam PUlL juga memuat persyaratan khusus instalasi listrik untuk

pesawat lift dan persyaratan instalasi proteksi bahaya sambaran petir. Ketentuan

secara lebih teknis Lift

dan

proteksi bahaya sambaran petir masing-masing diatur

dalam peraturan tersendiri yaitu :

1. Permenaker No Per 02/Men/1989, mengatur persyaratan mengenai instalasi

penyalur petir.

2.

Permenaker No Per 03/Men/1999, mengatur persyaratan rnengenai lift.

3.

Kepmenaker No

Kep

407/M/BW/1999

mengatur lebih lanjut tentang

kompetensi teknisi lift.

4. Keputusan Dirjen Binawas No Kep.311/BW/2002, mengatur lebih lanjut

mengenai Sertifikasi Kompetensi

K3

bagi teknisi Iistrik.

Ruang Iingkup obyek pengawasan lift adalah yang dipasang di setiap tempat

k e ~ a

Sedangkan jenis yang diatur dalam Permen 03/99 adalah lift untuk mengangkut

orang dan barang.


21/54

LEMBAGA PENDIDIKAN &PELATIHAN

KESELAMATAN,

KESEHATAN

KERJA

&

L1NGKUNGAN

~ ~ LP2K3L A2K4 -INDONESIA

3. KeselamatandanKesehatanPenanggulanganKebakaran

Sasaran obyektif K3 penanggulangan kebakaran sebagaimana dirumuskan

dalamUndang-undangNO.1Tahun1970ayat(3)al :

Mencegah,mengurangidan memadamkankebakaran;

Memberi kesempatan jalan untuk menyelamatkan diri pada kejadian

kebakaran

Mengendalikanpenyebaranasap,panasdangas

Strategi teknis penanggulangan kebakaran lebih lanjut dijabarkan dengan

peraturanperundangandanstandaL

Pengendalianenergi ;

Perencanaansistemproteksikebakaranakti fmaupunpasif;

Perencanaansistemmanajemenpenanggulangankebakaran.

Penanggulangankebakaran

a

Undang-undangNo1

Th

1970tentangKeselamatanKerja

b) Peraturan Menteri Tenaga Kerja

No

Per 04/Men/1980 Tentang Syarat

syaratpemasangandanPemeliharaanAlatPemadamApiRingan.

c) Peraturan Menteri Tenaga Kerja No Per 02/Men/1983 Tentang Instalasi

AlaramKebakaranOtomatik

d PeraturanKhusus

e) PeraturanKhususK

f PeraturanMe nteriTenagaKerjaNo Per04/Men/1987TentangP2K3

g)

PElraturan

MenteriTenagaKerjaNo Per05/Men/1996TentangSMK3

h) Keputusan Menteri Tenaga Kerja No Kep 186/Men/1999 Tentang Unit

PenanggulanganKebakaran

di

tempatkerja

i InstruksiMenteriTenagaKerja RI No.

Ins.

1I/MiBW/1997.

4. KeselamatandanKesehatanKerja Mekanik

a) PeraturanMenteriTenagaKerjaNo.04/Men/1985tentangpesawattenaga

danproduksi

b) PeraturanMenteriTenagaKerja No. 05/Men/1985tentangpesawatangkut

danangkut

c) Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 01/Men/1989 tentang kwalitas dan

syarat-syaratoperator

keran

angkat.

5.

Keselamatan danKesehatan

Kerja

KapBejanaTekan

a) Undang-UndangUap

Tahun

1930

b) PeraturanUapTahun1930

c) PeraturanMenteriTenagaKerjaNo.01/Men/1982tentangbejanatekan


22/54

LEMBAGA PENDIDIKAN

&PELATIHAN

KESELAMATAN,

KESEHATAN KERJA &

L1NGKUNGAN

1 f == > f LP2K3L A2K4 -INDONESIA

b) Peraturan MenteriTenaga Kerja No. 02/Men/1982 tentang klasifikasi juru

las

c) Peraturan Menteri

No.

01/Men/1988 tentang k1asifikasi dan syarat-syarat

OperatorPesawatUap.

6. KesehatanKerja

Undang-Undang

1. Undang-undangNO.1 tahun

1970

tentangKeselamatanKerja

Syarat-syarat keselamatan

kerja

sesuai dengan Bab III pasal 3 dalam

peraturan perundangan ini menunjukkan bahwa 50% dart syarat-syarat

terSebutadalahsyarat-syaratkesehatan kerja, yaitu:

.:. memberipertolonganpadakecelakaan;

.:. memberialat-alatperlindungandiripadapara pekerja;

.:. mencegah dan mengendalikan timbul

atau

menyebarluasnya suhu,

kelembaban,debu, kotoran,asap, uap, gas, hembusanangin, cuaca,

sinaratau radiasi,suara

dan

getaran;

.:. mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik

physikmaupunpsykis,peracunan,infeksidanpenularan;

.:. memperolehpeneranganyang cukupdan sesuai;

.:. menyelenggarakansuhudan lembabudarayang baik;

.:. menyelenggarakanpenyegaranudarayang cukup;

.:. memeliharakebersihan,kesehatandanketertiban;

.:. memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan

caradan proseskerjanya.

Oi

dalampasal8menyebutkankewajibanpengusahauntuk:

a.

Memeriksakan kesehatanbadan,kondisimentaldankemampuan fisikdari

tenaga kerja yang akan diterimanya maupun yang akan dipindahkan,

sesuaidengansifatpekerjaan

yang

akandiberikankepadanya;

b.

Memeriksakan kesehatandarisemua tenaga keljayang beradadibawah

pimpinannya secara berkala

pada

dokter yang ditunjuk oleh pengusaha

dandibenarkanolehOirektur.

2.

Undang-undangNO.3tahun1992 tentangJaminanSosialTenagaKerja.

Pasal

ayat(1)menyatakan

ruang

Iingkupprogrammeliputi:

a. JaminanKecelakaanKerja

b. JaminanKematian

c. JaminanHan

Tua

d.

JaminanPemeliharaanKesehatan

PelaksanaanProgramJaminanSosial TenagaKerja

ini

akandijabarkan

di

dalamperaturanpelaksanaandari Undang-undangini.


23/54

LEMBAGA

PENDIDIKAN

&

PELATIHAN

>t== y KESELAMATAN, KESEHATAN

KERJA &

L1NGKUNGAN

LP2K3L A2K4

INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH DAN KEPRES

1. Peraturan Pemerintah nomor

14

tahun

1993

tentang Jamsostek.

Di

dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai ketentuan

penyelenggaraan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

2. Keputusan Presiden RI. Nomor 22 Tahun 1993 Tentang Penyakit yang

Timbul Karena Hubungan

K e ~ a

Di dalam Keputusan Presiden ini diatur mengenai penyakit-penyakit yang

timbul karena hUbungan k e ~ a

dan

mendapat kompensasi dari Jamsostek.

PERATURAN MENTERI

1. Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No. 7 tahun 1964 tentang Syarat

Kesehatan, Kebersihan, Serta Penerangan Dalam Tempat K e ~ a

Oi

dalam Peraturan ini memuat ketentuan-ketentuan antara lain tentang :

.:. Menghindarkan bahaya keracunan,

.:. Penularan penyakit, atau timbulnya penyakit,

.:. Memajukan kebersihan dan ketertiban,

.:. Mendapat suhu yang layak dan peredaran udara yang cukup,

.:. Menghindarkan gangguan debu, gas, uap dan bauan yang tidak

menyenangkan,

.:. Penanggulangan sampah,

.:. Persyaratan kakus

(We),

.:. Kebutuhan locker (tempat penyimpanan pakaian),

.:. OIl.

2.

Peraturan Menteri Tenaga

K e ~ a

Transmigrasi dan Koperasi Nomor Per

01/Men/1976 tentang Kewajiban

Latihan

Hyperkes Bagi Dolder

Perusahaan.

Kewajiban dari perusahaan untuk mengirimkan setiap dokter

perusahaannya untuk mendapatkan latihan dalam bidang Hiperkes.

3.

Peraturan Menteri Tenaga

K e ~ a

Dan

Transmigrasi Nomor

Per-O Men/1979 tentang Kewajiban Latihan Hygiene Perusahaan,

Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Para Medis Perusahaan.

Setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga paramedis diwajibkan

untuk mengirimkan tenaga kerja tersebut untuk mendapatkan latihan

Hiperkes.


24/54

EMB G PENDIDIK N

PEL nH N

@ KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & L1NGKUNGAN

LP2K3L A2K4 -

INDONESIA

4. Pennenkaker

No.

02/Men/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga

dalam Penyelenggaraan Keselamatan e ~ a

Memuat ketentuan dan tujuan mengenai pemeriksaan kesehatan tenaga

kerja awaf (sebelum kerja), berkala (periodik) dan khusus.

5. Pennenkakertrans No.

Per.

01/Men/1981 tentang Kewajiban Melapor

Penyakit Akibat .

:.

Penyakit akibat k e ~ a harus dilaporkan secara tertulis

.:.

Paling lama 2 x 24 jam

.:. Melakukan usaha-usaha preventif

.:.

Menyediakan alat pelindung diri.

6. Pennenakertrans No.

Per.

03/Men/1982 tentang Pelayanan Kesehatan

Kerja.

Pelayanan Kesehatan merupakan salah satu lembaga

K3

yang ada

di perusahaan, sebagai sarana perlindungan tenaga

k e ~ a

terhadap setiap

gangguan kesehatan yang timbul dari pekerjaan atau lingkungan kerja.

Karena itu, Pelayanan Kesehatan Kerja merupakan lembaga K3 yang

sangat strategis untuk dikembangkan, dalam rangka meningkatkan derajat

kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja, meningkatkan kuafitas sumber

daya manusia, yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas

nasional.

Pelayanan Kesehatan (PKK) adalah sarana penerapan upaya

kesehatan kerja yang bersifat komprehensif, meliputi upaya promotif,

preventif, kuratif dan rehabilitatif. Sesuai dengan kaidah perlindungan yang

universal, PKK lebih mengutamakan upaya-upaya pro motif dan preventif,

disamping tetap melaksanakan upaya kuratif dan rehabilitatif.

Oalam Peraturan Menteri ini disebutlcan bahwa tujuan PKK adalah:

a) Memberikan bantuan kepada tenaga kerja dalam penyesuaian diri baik

fisik maupun mental, terutama dalam penyesuaian pekerjaan dengan

tenaga kerja.

b) Melindungi tenaga kerja terhadap setiap gangguan kesehatan yang

timbul dari pekerjaan atau lingkungan kerja.

c) Meningkatkan kesehatan badan, kondisi mental (rohani) dan

kemampuan fisik tenaga k e ~ a

d} Memberikan pengobatan dan perawatan serta rehablitasi bagi tenaga

kerja yang menderita sakit.

7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1998 tentang

Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Tenaga Kerja Oengan

Manfaat Lebih Baik Oari Paket Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dasar

Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Oi

dalam peraturan ini memuat ketentuan kewajiban mengikutsertakan

semua tenaga kerja dalam jaminan pemeliharaan kesehatan Jamsostek,

apabila belum melaksanakan pemeliharaan kesehatan dengan manfaat

lebih baik dari program dasar Jamsostek. Penyelenggaraan Peineliharaan


25/54

@ LEMBAGAPENOIOIKAN'P ATIHAN ~ M I ~ ~ ~ I D ~ ~ ~ m l

_ ~ : :

KESELAMATAN,

KESEHATAN KERJA &

L1NGKUNGAN


Kesehatan

yang

telah disetujui

oleh

Kepala Kantor Wilayah Departemen

Tenaga K e ~ a tidak boleh meniadakan pelayanan kesehatan

k e ~ a

yang

telah ada

di

perusahaan dan harus memanfaatkan untuk meningkatkan

penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan.

KEPUTUSAN MENTERI

1. Keputusan M e n ~ r i Tenaga Kerja Nomer 33 Tahun 1989 Tentang

Diagnosa

dan

Pelaporan Penyakit Akibat K e ~ a

Dlagnosa penyakit akibat

k e ~ a

dapat ditemukan atau didiagnosa sewaktu

melaksanakan pemeriksaan kesehatan tenaga

k e ~ a

dan sewaktu

penyelenggaraan pelayanan kesehatan

kerja.

Setelah penyakit akibat

kerja didiagnosa harus dilaporkan dalam

waktu

2 x 24 jam.

SURAT EDARAN

DAN

INSTRUKSI MENTERI

1. Surat Edaran Menteri Tenaga K e ~ a No. SE 01/Men/1979 tentang

Pengadaan Kantin dan Ruang Makan.

Surat d a ~ a n ini berisi anjuran kepada semua perusahaan untuk:

.:.

Menyediakan ruang makan untuk perusahaan yang mempekerjakan

buruh antara 50 - 200 orang .

:. Menyediakan kantin untuk perusahaan

yang m m p k ~ k n

lebih dari

200 orang.

:. Mengacu pelaksanaannya dengan PMP

NO.7

tahun 1964 khususnya

yang tennaktub dalam pasal 8.

2.

Surat Edaran Dirjen Binawas No. SE. 07/BW/1997 tentang Pengujian

Hepatitis B Oalam Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja.

Pengujian Hepatitis B dalam pemeriksaan kesehatan tenaga

k e ~ a

tidak

boleh digunakan untuk menentukan fit atau unfit terhadap tenaga

k e ~ a

3.

Surat Edaran Dirjen Binawas

No.

SE. 86/BW/1989 tentang Perusahaan

Catering

Yang

Mengelola Makanan Bagi Tenaga

K e ~ a

Surat

Edaran

ini mengatur kewajiban perusahaan cateringd

yang

mengelola makanan

bagi

tenaga kerja untuk :

.:. Mendapat rekomendasi dari Kandepnaker setempat

.:.

Rekomendasi diberikan berdasarkan persyaratan kesehatan hygiene

dan sanitasi.

c. Ruang ingkup

1.

K3

Konstruksi Bangunan

a.

Perencanaan Proyek

b. Pelaksanaan Fisik Proyek

1) Pekerjaan panggilan


26/54

@

LEMB G

PENDIDIK N &

PEL nH N


KERJA

& L1NGKUNGAN

LP2K3L

A2K4

INDONESIA

2)

e k e ~ n

pondasi

3) Pekerjaan konstruksi beton

4)

e k e ~ n

konstruksi baja

5) Pekerjaan finishing

c. Serah Terima Proyek

d. Pemeliharaan Konstruksi

2. K3 Instalasi Listrik,

Lift

dan Petir

a. K3 listrik tersirat dalam Bab II Pasal 2 ayat

(2)

huruf q UU

1170

yaitu

tertulis :

di setiap tempat dimana dibangkitkan diubah dikumpulkan

disimpan dibagi-bagikan atau disalurkan listrik gas, minyak atau air.

Dari ketentuan tersebut dapat digambarkan ruang lingkup K3 listrik, yaitu

mulai dari pembangkitan, jaringan transmisi Tegangan Ekstra Tinggi

(TET), Tegangan Tinggi (TT), Tegangan Menengah (TM) dan jaringan

distribusi Tegangan Rendah (TR) sampai dengan setiap tempat

pemanfaatannya, khususnya tempat kerja.

Pusat

Jaringan

Para

Pembangkit

T E T T T T M T R

Pelanggan

b. Memperhatikan Pasal 3 ayat (1) huruf q

UU

1/70

tertulis

oengan

peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat K3 untuk mencegah

terkena a/iran listrik berbahaya.

C.

Menurut ketentuan PUlL 2000 listrik yang berbahaya adalah Iistrik yang

memiliki tegangan lebih dari 25 Volt di tempat lembab atau 50 Volt di

tempat yang normal.

d. Ruang Iingkup obyek sistem proteksi petir sesuai Permenaker No Per-

02/Men/1989 adalah yang dipasang

di

setiap tempat k e ~ hanya untuk .

konvensional dan sistem elektro statik dan hanya mengatur perlindungan

sambaran langsung.

Sambaran langsung adalah pelepasan muatan Iistrik dan awan ke bumi

melalui obyek yang tertinggi. Obyek yang dilalui arus petir tadi adalah

tersambar petir secara langsung, selanjutnya akan menyebar ke bumi ke

segala arah hingga netral. Obyek yang tersambar dan dialiri arus dan

tegangan petir akan merasakan pengaruh secara langsung yaitu suhu

yang sangat tinggi bisa mencapai 30.000 ee tegangan dan kuat arus yang

tinggi dapat mengakibatkan kerusakan secara fisiko

Penyebaran arus dan teganan petir di dalam bumi akan menyebar ke

berbagai penjuru. Kemungkinan dari itu dapat dirasakan oleh grounding

instalasi listrik pada bangunan itu sehingga penghantar bumi bertegangan


27/54

@

LEMBAGA

PENDIDIKAN

PElATIHAN

~ ~ ~ \ KESELAMATAN, KESEHATAN

KERJA

& L1NGKUNGAN


Kesehatan yang telah disetujui oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen

Tenaga tidak boleh meniadakan pelayanan kesehatan

k e ~ a yang

telah ada di perusahaan dan harus memanfaatkan untuk meningkatkan

. penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan.

KEPUTUSAN MENTERI

1. Keputusan e n t ~ r i Tenaga Kerja Nomor 33 Tahun 1989 Tentang

Diagnosa dan Pelaporan Penyakit Akibat e ~ a

Dlagnosa penyakitakibat kerja dapat ditemukan atau didiagnosa sewaktu

melaksanakan pemeriksaan kesehatan tenaga

k e ~ a

dan sewaktu

penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja. Setelah penyakit akibat

kerja didiagnosa harus dilaporkan dalam waktu 2 x 24 jam.

SURAT EDARAN DAN INSTRUKSI MENTERI

1. Surat Edaran Menteri Tenaga No. SE.01/Men/1979 tentang

Pengadaan Kantin dan Ruang Makan.

Surat Edaran ini berisi anjuran kepada semua perusahaan untuk:

.:. Menyediakan ruang makan untuk perusahaan yang mempekerjakan

buruh antara 50 - 200 orang.

:. Menyediakan kantin untuk perusahaan yang m m p k ~ k n lebih dari

200 orang.

:. Mengacu pelaksanaannya dengan PMP NO.7 tahun 1964 khususnya

yang termaktub dalam pasal

8.

2.

Surat Edaran Dirjen Binavvas No. SE.

07 BW 1997

tentang Pengujian

Hepatitis B Dalam Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja.

Pengujian Hepatitis B dalam pemeriksaan kesehatan tenaga kerja tidak

boleh digunakan untuk menentukan fit atau unfit terhadap tenaga kerja. .

3. Surat Edaran Dirjen Binavvas No. SE. 86 BW 1989 tentang Perusahaan

Catering Yang Mengelola Makanan Bagi Tenaga Kerja.

Surat Edaran ini mengatur kewajiban perusahaan cateringd yang

mengelola makanan bagi tenaga k e ~ a untuk :

.:. Mendapat rekomendasi dari Kandepnaker setempat

.:. Rekomendasi diberikan berdasarkan persyaratan kesehatan hygiene

dan sanitasi.

C. Ruang ingkup

1.

K3

Konstruksi Bangunan

a. Perencanaan Proyek

b.

Pelaksanaan Fisik Proyek

1) Pekerjaan panggilan


28/54


KESELAMATAN,

KESEHATAN KERJA &

L1NGKUNGAN

~ ~ > j LP2K3L A2K4 INDONESIA

2) P e k e ~ a a n pondasi

3) Pekerjaan konstruksi beton

4)

P e k e ~ a a n

konstruksi baja

5) Pekerjaan finishing

c.

Serah Terima Proyek

d.

Pemeliharaan Konstruksi

2.

K3 Instalasi Listrik,

Lift

dan Petir

a.

K3 listrik tersirat dalam Bab

II

Pasal 2 ayat (2) huruf q

UU 1170

yaitu

tertulis : di setiap tempat dimana dibangkitkan diubah dikumpufkan

disimpan dibagi-bagikan atau disafurkan fistrik gas minyak atau air.

Dari ketentuan tersebut dapat digambarkan ruang lingkup

K3

listrik, yaitu

mulai dari pembangkitan, jaringan transmisi Tegangan Ekstra Tinggi

(TET), Tegangan Tinggi (TT), Tegangan Menengah (TM) dan jaringan

distribusi Tegangan Rendah (TR) sampai dengan setiap tempat

pemanfaatannya, khususnya tempat kerja.

Pus at

Jaringan

.

Para

Pembangkit

T T - IT - TM -

TR

Pelanggan

b.

Memperhatikan Pasal 3 ayat (1) huruf q

UU

1/70 tertulis Oengan

peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat K3 untuk

mencega.1J

terkena afiran listrik berbahaya.

c.

Menurut ketentuan PUlL 2000 listrik yang berbahaya adalah listrik yang

memiHki

tegangan lebih dari

25

Volt di tempat lembab atau 50 Volt di

tempat yang normal.

d. Ruang lingkup obyek sistem proteksi petir sesuai Permenaker No Per-

02/Men/1989 adalah yang dipasang di setiap tempat kerja, hanya untuk

konvensional dan sistem elektro statik dan hanya mengatur perlindungan

sambaran langsung.

Sambaran langsung adalah pelepasan muatan listrik dari awan ke bumi

melalui obyek yang tertinggi. Obyek yang dilalui arus petir tadi adalah

tersambar petir secara langsung, selanjutnya akan menyebar ke bumi ke

segala arah hingga netral. Obyek yang tersambar dan dialiri arus dan

tegangan petir akan merasakan pengaruh secara langsung yaitu suhu

yang sangat tinggi bisa mencapai 30.000 cC tegangan dan kuat arus yang

tinggi dapat mengakibatkan kerusakan secara fisiko

Penyebaran arus dan teganan petir di dalam bumi akan menyebar ke

berbagai penjuru. Kemungkinan dari

itu

dapat dirasakan oleh grounding

instalasi Iistrik pada bangunan itu sehingga penghantar bumi bertegangan


29/54

@ LEMBAGA PENDIDIKAN

PEL TIH N

KESELAMATAN

KESEHATAN KERJA

& lINGKUNGAN

lP2K3l A2K4

-INDONESIA

petir yang akibatnya terjadi beda potensial

pad

a jaringan instalasi listrik

R,

S, T bertegangan 220 V sedangkan penghantar pengaman dan

penghantar netral bertegangan petir. Ini

yang

disebut dengan sambaran

tidak langsung yang dapat merusak peralatan Iistrik dan peralatan

elektronik yang ada di dalam bangunan itu. Peraturan Menteri Tenaga

Kerja

No

Per-02/Men/1989 tidak mengatur syarat-syarat sistem proteksi

sambaran petir tidak langsung.

e.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Lift

Membuat, memasang, memakak pesawat lift dan perubahan teknis

maupun administrasi.

3.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja Penanggulangan Kebakaran.

a.

Tindakan pencegahan agar tidak terjadi kebakaran dengan cara

mengeliminir atau mengendalikan berbagai bentuk perwujudan energi

yang digunakan hendaknya diprioritaskan pada masalah yang paling

menonjol dalam statistik penyebab kebakaran.

b. Upaya mengurangi tingkat keparahan risiko kerugian yang terjadi maupun

jatuhnya korban jiwa, dengan eara melokalisasi atau kompartemenisasi

agar api, asap dan gas tidak mudah meluas

ke

bagian yang lain.

c. Penyediaan / instalasi proteksi kebakaran seperti sistim deteksi / alarm

kebakaran dan alat pemadam api ringan, hydrant, springkler atau instalasi

khusus yang handal dan mandiri melalui perencanaan, pemasangan

dan

pemeliharaan.

d. Tersedianya sarana jalan untuk menyelamatkan diri yang aman, lancar

dan memadai sesuai jumlah orang dan bentuk konstruksi bangunan. .

e.

Terbentuknya organisasi tanggap darurat untuk menanggulangi bila terjadi

bahaya kebakaran.

4. Keselamatan dan Kesehatan Kerja Mekanik

a.

Perencanaan, pembuatan, pemasangan atau perakitan, penggunaan atau

pengoperasian dan pemeliharaan pesawat tenaga dan produksi.

b.

Perencanaan, pembuatan, pemasangan atau perakitan, penggunaan atau

pengoperasian dan pemeliharaan pesawat angkat dan angkut.

c.

Operator yang mengoperasikanperalatan

pada

a dan

b.

5.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja Uap bejana tekan

a. Perencanaan, pembuatan, pernasangan atau perakitan, modifikasi atau

reparasi dan pemeliharaan pesawat uap dan bejana tekan.

b. Operator yang mengoperasikan peralatan tersebut.


30/54

EMB G

PENDIDIK N PEt lIH N

v @


31/54

LEMBAGA PENDIDIKAN

& PELATIHAN

KESELAMATAN KESEHATAN KERJA & L1NGKUNGAN

LP2K3L

A2K4 -INDONESIA

BAB 3

PERATURAN DAN PERUNDANG

UNDANGAN JASA KONSTRUKSI

3.1. KEBUTUHAN PP UNTUK PENGATURAN JASA KONSTRUKSI

UU JASA

KONSTRUKSI

MATERI MUATAN PP

KETENTUANPERATURAN

PERUNDANGUNDANGAN YANG

HARUS DIINTEGRASIKAN

KEDALAM PP

PPJ

UU

No. 11/67 Pertambangan

Bab 1 Kelentuan Umum

(tentang usaha

&

peran

UU No. 15/85Ketenagalistrikan

masyarakatjasa konstruksi)

Bab

" asas

&

tujuan

Pasal7

Jenis usaha, benluk usaha,

UU

No. 1/95 Perseroan Terbatas

bid.

Usaha

Pasal10 Perizinan usaha, klasifikasi UU No. 12/97 hak cipta

& kualifikasi Usaha, sertifikasi

UU

No. 13/2003 e t e n g k e ~ n

keahlian & keterampilan (Pengganti

UU

No

25

/1997)

Bab III

Usaha Jasa Konstruksi Pasal 34 Ketentuan mengenai forum

UU No. 23/97 Pengelolaan

dan lembaga

lingkungan Hidup

Pasal42

(3) Tatalaksana &

UU

No. 24/92 Penataan uang

penerapan sanksi

UU

No.1170 Keselamatan kerja

PP II

Bab

IV

Pengikatan

p e k e ~ n

(tentang penyelenggaraan jakons.) UU No. 3/92 Jamsostek

Konstruksi Ps.21 tata cara pemilihan penyedia UU No.5/99 Larangan praktek

jasa, Penyiapan dohmen pemilihan Monopoli

&

Persaingan

dan

dokumen Penawaran, Penetapan usaha tidak sehat

penyedia jasa

Pasal22

(3) Kontrak UU No.8/99 Per1indungan

k e ~ kontruksi Konsumen

UU No. 22/99 Pemerinlah

Daerah

UU No. 1/87 Pemerintah Daerah

UU No. Pemerintah Daerah

Bab V Penyelenggaraan Pek. Pasal23 (4) Penyelenggaraan pekerjaan

Konstruksi Kontruksi

Bab

VI Kegagalan bangunan Pasal25 Kegagalan bangunan

Uangka waktu, penilai ahli, tanggung jawab)

Bab VII Peran masyarakat

Pasal42 (3) Tatalaksana dan penerapan sanksi

PP

III

(Tentang penyelenggaran pembinaan

jasa

konstruksi)

Bab

IX

Penyelesaian sengketa

Bab

X

Sanksi

Pasal35 (1) Ketentuan mengenai pembinaan

Bab XI

Ketentuan Peralihan

Pasal 35 (5) Tugas pembinaan oleh pemerintah

Bersama dengan mayarakatjasa konstruksi

Bab

XII Ketentuan Penutup Pasal 42 (3) Tatalaksana dan penerapan sanksi


32/54

lEMBAGA PENDIDIKAN &

PElATIHAN

KESELAMATAN,

KESEHATAN

KERJ & lINGKUNGAN

f = = ~ : y

lP2K3l

A2K4.INDONESIA

3.2. UNDANG-UNDANG

NO.

18 TAHUN 1999, TENTANG JASA

KONSTRUKSI

3.2.1. DASAR PERTIMBANGAN

N SION l

1. Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan

makmur yang merata meterial dan spiritual berdasarkan pancasila dan

undang-undang dasar

1945.

2. Jasa Konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi,

social dan budaya yang mempunyai peran penting dalam pencapaian

berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan

nasional.

3.

Berbagai peraturan perundang-undangan

yang

berlaku belum

berorientasi:

a. Baik kepada kepentingan pengembangan jasa konstruksi, sesuai

dengan karakteristiknya yang mengakibatkan kurang

berkembangnya iklim usaha yang mendukung peningkatan daya

saing secara optimal

b.

Maupun bagi kepentingan masyarakat.

3.2.2. PERTIMBANGAN (Dari Sisi Dunia Jasa Konstruksi)

1. KONOISI YANG ADA

a.

Belum terwujudnya mutu produk. waktu pelaksanaan

dan

efisiensi pemanfaatan sumber daya.

b. Rendahnya tingkat kepatuhan pengguna jasa dan penyedia jasa.

c. Belum terwujudnya kesejajaran kedudukan antara pengguna

jasa

dan

penyedia jasa dalam

hal

hak

dan

kewajiban.

d.

Belum terwujudnya secara optimal kemitraan yang sinergis baik

antar BUJK maupun antara BUJK dan masyarakat.

2.

MAKSUD

a. Tertib usaha jasa konstruksi

b. Pemberdayaan jasa konstruksi nasional untuk:

1.

Mengembangkan kemampuan

2.

Meningkatkan produktivitas saing

3.

Menumbuhkan daya saing

c. Kedudukan yang adil dan serasi antara pengguna jasa dan

Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

d. Kemitraan sinergis dalam Jasa Konstruksi. .

3.

JENIS USAHA

a.

Usaha Perencanaan

b.

Usaha Pelaksanaan

c. Usaha Pengawasan


33/54

@ LEM AGA PENDIDIKAN & PEL TIN N

i : ~ ~ ~


LP2K3L

A2K4

-INDONESIA

4. BENTUK USAHA

a.

Orang Perseorangan

b. Badan Usaha

5. BIDANG USAHA

a.

Arsitektural

b.

Sipil

c.

Mekanikal

d. Elektrinal

e. Tata Ungkungan

6. PERSYARATAN PERSONIL

a.

Perencana, Pengawas, Tenaga Tertentu: memiliki sertifikat

keahlian

b. Tenaga Teknik:

c. memiliki sertifikat ketrampilan, dan keahlian

7. PERSYARATAN USAHA

a. Memiliki izin usaha

b.

Memiliki sertifikat, kJasifikasi, dan kualifikasi usaha

c. Usaha orang perseorangan: memiljki sertifikat ketrampilan kerja

dan sertifikat keahlian kerja

8. TANGGUNG JAWAB PROFESI

(Berlandaskan prinsiP):

a. Keahlian sesuai kardah keilmuan

b. Kepatuhan dan kejujuran intelektual


34/54

lEMBAGA

PENDIDIKAN &PElATIHAN

KESELAMATAN

KESEHATAN KERJ & llNGKUNGAN

~ = > I lP2K3l A2K4 INDONESIA

"SANCTION"

"REWARD"

TANGGUNG

JAWAB

PROFESIONAL

IMBAL

KO E

JASA

ETIK

PROFESI

KEAHLIAN

KETERAMPILAN

REGISTRASI

KUALIFIKASI

KLASIFIKASI

SERTIFlKASI

3.2.3. PENGUS H N

1. TATA HUBUNGAN TRANSAKSIONAL:

a.

Pengikatan Pekerjaan Konstruksi

b.

Penyelenggaraan

P e k e ~ a a n

Konstruksi

c. Pengaturan Kegagalan Bangunan

2.

PERLINDUNGAN PEKERJA:

a. Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

b.

Jaminan Sosial

Mengikuti:


35/54



KERJA

& L1NGKUNGAN

~ : = J j

LP2K3L

A2K4

-INDONESIA

Uu 1/70 Keselamatan Kerja

Uu 14/89 Kesehatan Kerja

Uu 3/92 Jaminan Sosial

3

MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI

a. Forum

b Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)

4

PEMERINTAH

a. Pembinaan (Pengaturan, Pemberdayaan Dan Pengawasan)

3 2 4

SISTEM TtK S T NG TUBUH

1

UU Terdiri Dari:

a.

12

Bab

b 6

Pasal

2.

Bab

I Ketentuan Umum

3

Bab : Asas Dan Tujuan

4.

Bab

III: Usaha Jasa Kontruksi

5. Bab IV:

Pengikatan Pekerjaan Kontruksi

6.

Bab V

Penyelenggaraan Pekerjaan Kontruksi

7. Bab

VI

:

Kegagalan Bangunan

8. Bab VII: P e r ~ l n

Masyarakat

9. Babvlll: Pembinaan

10.

Bab

IX: Penyelesaian Sengketa

11.

Bab

X :

Sangsi

12.

Bah

XI:

Ketentuan Peralihan

13.

Bab

XII :

Ketentuan Penutup

abl

Ketentuan mum

Pengertian:

Jasa Konstruksi

Pekerjaan Konstruksi

Pengguna Jasa

Penyedia Jasa

Kontrak Kerja Konstruksi

Kegagalan Bangunan

Forum

Registrasi


36/54



KERJA

& L1NGKUNGAN


Bab

sas Dan Tujuan

2.1

Asas

Kejujuran Dan Keadilan

Manfaat

BAG!

Keserasian

KEPENTINGAN

Keseimbangan

MASY

R K T

Kemandirian

BANGSA DAN

Keterbukaan

NEGARA

Kemitraan

Keamanan

Dan

Keselamatan

2.2 TUjuan

Memberikan Arah Pertumbuhan

Dan

Perkembangan Jasa Konstruksi

Nasional

Mewujudkan Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi

Yang

Menjamin Kesetaraan Kedudukan Antara Pengguna Jasa Dan Penyedia

Jasa Dan Dipenuhinya Ketentuan Yang Berlaku

. Mewujudkan Peningkatan Peran Masyarakat

PENJELASAN TENTANG 8 (DELAPAN) ASAS

1. Asas kejujuran

dan

keadilan:

2.

ASAS MANFAAT:

Kegiatan jasa konstruksi berdasarkan prinsip profesionalisme,

efisiensi dan efektifitas untuk menjamin terwujudnya nilai tambah

optimal bagi

pihak

pihak dan kepentingan nasional.

3.

ASAS KESERASIAN:

Harmoni dalam interaksi antara pengguna dan penyedia jasa

untuK menghasilkan produk yang berkualitas

da

bermanfaat tinggi

serta berwawasan lingkungan.

4. ASAS KEsEIMBANGAN:

Berdasarkan

pada

prinsip keseimbangan antara kemampua

penyedia jasa dan beban kerjanya.

5. ASAS KEMANDIRIAN:

Tumbuh dan berkembangnya daya saing jasa konstruksi nasioal.

6. ASAS KETERBUKAAN:

Tersedianya informasi yang dapat diakses oleh pihak yang

berkepentingan dan masyarakat.

7.

ASAS KE MITRAAN:

Hubungan kerja para pihak yang harmonis, terbuka, timbal balik

dan sinergis.


37/54

@ LEMB G PENDIDIKAN. PEL TIH N

{ 0 . . : ~ KESELAMATAN,

KESEHATAN KERJA

& L1NGKUNGAN

LP2K3L A2K4 INDONESIA

8. ASAS KEAMANAN DAN KESELAMATAN:

Terpenuhinya Tertib Penyelenggaraan, Keamanan Lingkungan

Dan Keselamatan Kerja Serta Pemanfaatannya Dengan

Memperhatikan Kepentingan Umum.

B BIII

US H J S KONSTRUKSI

3.1 BAGIAN PERTAMA: JENIS, BENTUK DAN BIDANG USAHA

a.

JENIS USAHA

Usaha perencanaan konstruksi

Usaha pelaksanaan konstruksi

Usaha pengawasan konstruksi

b.

BENTUK USAHA

Usaha orang perseorangan

Badan usaha (bukan

bad

an hukum dar. badan hukum/pt.

&

badan hukum asing yang dipersamakan

c. BIDANG USAHA

Pekerjaan arsitektural

Pekerjaan sipil

Pekerjaan mekanikal

Pekerjaan elektrikal

Pekerjaan tata lingkungan

C

T TAN

PENGATURAN LEBIH RINCI TENTANG JENIS, BENTUK & BIDANG USAHA, DIURAIKAN

DALAM P.P.

3.2

BAG AN

KEDUA: PERSYARATAN USAHA, KEAHLIAN DAN KETERAMPILAN

1. Perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas

konstruksi yang berbentuk badan usaha:

Memenuhi ketentuan tentang perizinan usaha

Memiliki sertifikat, klasifikasi dan kualifikasi perusahaan

2. Perencana konstruksi dan pengawas konstruksi orang

perseorangan:

Memiliki sertifikat keahlian

3. Pelaksana konstruksi orang perseorangan:

Memiliki sertifikat keterampilan kerja dan sertifikat keahlian

kerja

4. Orang perseorangan yang diperkerjakan oleh badan usaha

sebagai perencana konstruksi atau pengawas konstruksi atau

tenaga pelaksanan konstruksi tertentu harus memiliki sertifikat

keahlian


38/54

@ LIM'AGA PENDIDIKAN & PELATI AN


LP2K3L A2K4

-INDONESIA

5. Tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan keteknikan yang

bekerja pada pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat

keterampilan dan keahlian kerja

3.3

BAGIAN KETIGA: TANGGUNG JAWAB PROFESIONAL

Tanggung jawab perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan

pengawas konstruksi terhadap hasil pekerjaannya dilandasi prinsip

prinsip keahlian sesuai kaidah keilmuan dan kejujuran intelektual.

Pemenuhan tanggung jawab tersebut dapat ditempuh melalui

mekanisme pertanggung, sesuai peraturan perundang-undang.

3.4 BAGIAN KEEMPAT: PENGEMBANGAN USAHA

Usaha jasa konstruksi dikembangkan untuk mewujudkan struktur

usaha yang kokoh dan efisien melalui kemitraan yang sinergis

antara usaha yang besar, menengah dan kecil serta antara usaha

yang bersifat umum, spesialis dan keterampilan tertentu.

Untuk mengembangkan usaha jako diperlukan dukungan dari

mitra usaha, antara lain melalui pendanaan ( perbankan dan

non perbankan) dan pengembangan jenis pertanggungan

(insurance risks sepert i professional indemnity & liability insurance

serta construction all risk)

B BN

PENGIK T N PEKERJAAN KONSTRUKSI

4.1 BAGIAN PERTAMA: PARA PIHAK (MASING-MASING MEMPUNYAI HAK & KEW lIB N

SESUAI DENGAN FUNGSINYA)

a. Penggunajasa

b. Penyedia jasa

perencana konstruksi }

Perencana konstruksi prinsipnya terpisah

Perencana konstruksi .

c. Dalam hal tertentu, diperkenankan penggabungan fungsi-fungsi

(perencanaan, pelaksanaan

&

pengawasan)

Secara terintegrasi berdasarkan pertimbangan teknologi canggih, resiko

tinggi

modul undang-undang, standar peraturan k3

Documents