presentation1 pkn 2 studikasus

7/23/2019 Presentation1 Pkn 2 Studikasus

http://slidepdf.com/reader/full/presentation1-pkn-2-studikasus 1/22

Lisa Oktavia Br Napitupulu

240110150057

Muhammad Wibangga

240110150058

Imam Fauzan

240110150059

Rizqi Fadilah Ahmad

240110150061

Khoirinnisa

240110150062

Tiara Putri Dwi Dayani

240110150063

Dwikie Arif Wicaksana

240110150060

TEP-A



DinamikaPelaksanaan

UUD 1945

Masa Awal

Kemerdekaa

n

Masa Orde

Lama

Masa Orde

Baru

Masa

Reformasi



PENYIMP NG N PENYIMP NG N



PENYIMPANGAN UUD PADA MASA AWAL

KEMERDEKAAN



1. MAKLUMAT WAKIL PRESIDEN No. X TAHUN 1945

KNIP (sebelum terbentuknya MPR dan DPR) diserahi

kekuasaan legislatif dan ikut mnetapkan GBHN.

menyimpang dari pasal IV aturan peralihan : sebelum MPR,

DPR, dan DPA terbentuk, segala kekuasaan dilakukan oleh

presiden dengan bantuan sebuah komite nasional .

jadi dengan maklumat presiden wakil presiden no. X tersebut

KNIP tidak hanya membantu tetapi bahkan mengganti tugas

yang semestinya dilakukan oleh presiden



2. MAKLUMAT PEMERINTAH 14 NOPEMBER 1945.

Perubahan susunan kabinet >> menetapkan Sutan Syahrir sesebagai perdana

menteri.

Penyimpangan : terjadi perubahan sistem pemerintahan dari presidensiil ke

parlementer . Sejak saat itu menteri bertanggungjawab kepada Perdana

Menteri, bukan lagi kepada presiden, sedang perdana menteri

bertanggungjawab kepada badan perwakilan (KNIP). dengan demikian

presiden tidak lagi sebagai kepala kepala pemerintahan, tetapi hanya sebagai

kepala Negara.

berarti hal tersebut menyimpang dari ketentuan pasal 4 ayat 1 UUD 1945 :

presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut uu.



PENYIMPANGAN UUD PADA MASA ORDE

LAMA



1. Presiden mengeluarkan produk legislatif yang semestinya berbentuk UU (harus ditetapkan dengan DPR), tetapik produk tersebut dibuat dalam bentuk penetapan presiden(tidak perlu persetujuan DPR). misalnya:

a. Penetapan presiden no. 1 tahun 1959 mengenai penetapan anggota DPR >> menyimpang dari pasal19 ayat 1 UUD 1945 : susunan DPR ditetapkan

dengan UU. (sebelum amandemen). b. Penetapan presiden no. 2 tahun 1959 menegenai

MPRS dan peraturan presiden no. 12 tahun 1960mengenai susunan MPRS >> menyimpang dari

pasal 2 ayat 1 UUD 1945 : sususnan MPRditetapkan dengan UU.



2. Keanggotaan lembaga tinggi negara (MPR, DPR, DPA) diangkat dengan

proses yang menyimpang dari ketentuan UUD 1945. misalnya:

a. Jumlah anggota MPR ditetapkan presiden (penetapan presiden no. 1

tahun 1959 pasal 1 ayat 2) >> menyimpang dari UUD 1945 pasal 2 ayat1 (sebelum amandemen) : susunan anggota MPR, termasuk

jumlahnya, ditetapkan dengan UU . (artinya DPR dan presiden).

b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota DPR dilakukan presiden

(penetapan presiden no. 3 dan 4 tahun 1960) >> menyimpang dari pasal

19 ayat 1 UUD 1945 1 (sebelum amandemen) : susunan DPRditetapkan dengan UU (artinya DPR bersama presiden).

c. Pengangkatan anggota DPA oleh presiden (penetapan pemerintah no. 3

tahun 1959 pasal 2) >> menyimpang dari pasal 16 ayat 1 UUD 1945

(sebelum amandemen) : sususnan anggota DPA ditetapkan dengan UU.

(artinya DPR bersama presiden).



3. Pimpinan MPR diangkat menjadi menteri, >> tidak

selaras dengan ketentuan pasal 1 ayat 2 UUD 1945 :

MPR sebagai pemegang kedaulatan rakyat dan pasal 6ayat 2 UUD 1945 : presiden dan wakil presiden dipilih

oleh MPR, serta pasal 17 ayat 1 dan 2 UUD 1945:

menteri sebagai pembantu presiden, diangkat dan

diberhentikan oleh presiden (sebelum amandemen).4. Pidato presiden tanggal 17 agustus 1959 oleh MPR

dijadikan GBHN (tap. MPR no. I/1960) >> tidak selaras

dengan pasal 3 UUD 1945: MPR menetapkan GBHN

(sebelum amandemen).



5. Hak budget DPR tidak berjalan karena presiden tidak

mengajukan APBN >> tidak selaras dengan pasal 23 ayat 1

UUD 1945 (sebelum amandemen) : APBN ditetapkan setiap

tahun dengan UU (artinya presiden bersama DPR).

6. Pembubaran DPR oleh presiden (penetapan presiden no.3

tahun 1960: isinya penghentian tugas dan pekerjaan DPR) >>

bertentangan dengan jiwa pasal 5, 19, 20, 21, 22, dan 23 UUD

1945, juga penjelasan UUD 1945: mengenai sistem pemerintahan Negara. (sebelum amandemen).

7. Pengangkatan presiden seumur hidup (TAP MPRS no. IV tahun

1964) >> bertentangan dengan pasal 7 UUD 1945: masa

jabatan presiden lima tahun dan dapat dipilih kembali.(sebelum amandemen).




BARU



1. Susunan dan kedudukan MPR, DPR, DAN

DPRD (UU. no. 16 tahun 1969, UU. 4 tahun

1975, dan uu, no. 2 tahun 1980) >> secara

substansial tidak selaras dengan jiwa UUD 1945

yang berprinsip dan menjunjung kedaulatan

rakyat , karena uu tersebut mengatur

pengangkatan untuk anggota DPR (sekaligus

anggota MPR) dan DPRD tidak melalui pemilu.

(sebelum amandemen).



2. Kesepakatan MPR untuk tidak mengubah UUD 1945 dan

jika dilakukan perubahan harus melalui referendum

(ketetapan MPR no. i tahun 1983: mengenai tatatertibMPR) >> bertentangan dengan pasal 37 UUD 1945 :

kewenangan MPR mengubah UUD.

3. Referendum untuk mengubah UUD 1945 (ketetapan MPR

no. IV tahun 1983 dan UU. no. 5 tahun 1985 keduanyamengenai referendum untuk mengubah UUD 1945) >>

bertentangan dengan pasal 37 UUD 1945 : kewenangan

MPR mengubah uud .



4. Presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR dengan

suara mufakat dan calonnya tunggal (selama orde baru

belum pernah ada calon presiden dan wakil presidenlebih dari satu) >> tidak selaras dengan esensi pasal 6

ayat 2: presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR

dengan suara terbanyak (sebelum amandemen).

5. Masa jabatan presiden selama 32 tahun (1966-1998)>> tidak selaras dengan esensi pasal 7 UUD 1945

(sebelum amandemen) : presiden dan wakil presiden

memegang jabatan selama 5 tahun dan susudahnya

dapat dipilih kembali.




REFORMASI



Berbagai penyimpangan telah terjadi selama era Reformasi, antara lain:

a. Belum terlaksananya kebijakan pemerintahan Habibie karena pembuatan perudang-undangan menunjukkan secara tergesa-gesa,sekalipun perekonomian menunjukkan perbaikan dibandingkan saat

jatuhnya Presiden Soeharto. b. Kasus pembubaran Departemen Sosial dan Departemen Penerangan

pada masa pemerintahan Abdurachman Wahid, menciptakan persoalan baru bagi rakyat banyak karena tidak dipikirkan penggantinya.

c. Ada perseteruan antara DPR dan Presiden Abdurachman Wahid yang

berlanjut dengan Memorandum I dan II berkaitan dengan kasus “BruneiGate” dan “Bulog Gate”, kemudian MPR memberhentikan presiden karenadianggap melanggar haluan negara.

d. Baik pada masa pemerintahan Abdurachman Wahid maupunMegawati, belum terselesaikan masalah konflik Aceh, Maluku, Papua,Kalimantan Tengah dan ancaman disintegrasi lainnya.

e. Belum maksimalnya penyelesaian masalah pemberantasan KKN,kasus-kasus pelanggaran HAM, terorisme, reformasi birokrasi,

pengangguran, pemulihan investasi, kredibilitas aparatur negara, utangdomestik, kesehatan dan pendidikan serta kerukunan beragama



Salah satu dampak dari penyimpangan terhadap UUD 1945adalah mengakibatkan terjadinya perubahan (amandemen )

terhadap UUD 1945:

UUD 1945 bersifat sementara

Pasal-Pasal UUD 1945 terlalu “luwes”

UUD 1945 memberi kekuasaan yang besar kepada presiden

DAMPAK DARI PENYIMPANGAN UUD 1945



Dalam menanggulangi penyimpangan terhadap UUD1945,pemerintah melakukan amandemen atau perubahanterhadap UUD 45. Dengan maksud untuk menyempurnakan ataumenselerasikan terhadap kondisi negara kita. Dan hal tentang

perubahan pernah dijelaskan oleh Bung Karno pada tanggal 18agustus 1945. Adapun tujuan dari perubahan UUD 1945 adalahsebagai berikut:

Meletakkan dasar bagi perwujudan Indonesia Baru yang berdiritegak di atas keseimbangan nilai-nilai moral /agama dalamkehidupan berbangsa dan bernegara.

Mewujudkan sebuah kemakmuran yang berkeadilan bagi bangsaIndonesia dengan berdasar pada kesederajatan dan persamaan di bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Menciptakan sebuah Indonesia baru yang demokratis danIndonesia yang menghargai serta mengakui hak azasi manusia

bagi warganya.

UPAYA PEMERINTAH DALAM MENAGGULANGI

PENYIMPANGAN UUD 1945



Mewujudkan aturan main kehidupan bernegara yang lebih baik

dengan penekanan pada:

a. Pembagian kekuasaan (distibution of power) yang lebih tegas di

antara lembaga-lembaga negara yang ada serta menghilangkan

adanya executive heavy seperti yang terdapat pada UUD

terdahulu.

b. Pemberian atribusi kewenangan yang jelas pada lembaga tertinggi

dan lembaga tinggi negara.

c. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang jelas

terhadap hak asasi manusia.

d. Menghindari adanya interpretasi ganda dalam pasal-pasal UUD



TERIMA KASIH

presentation1 pkn 2 studikasus

Documents