rangkuman uts phi (pengantar hukum indonesia)

7/23/2019 Rangkuman UTS PHI (Pengantar Hukum Indonesia)

http://slidepdf.com/reader/full/rangkuman-uts-phi-pengantar-hukum-indonesia 1/20

!"#$%" '(%( )*+",,"-!"#$%&'"# )#) *)+" +"," +-+". /"# '-#0-+".%"#1 2-3/"+4"5 /"4"' *-4","36 *-4","34"5 &#.&%

%-7-3/"+"#1

28$).8 93$8 :&'1

;!-#- <-+7"3.-+

. ' / 0 1 2 ' ! 3 0 / 0 ) 0 4 5 6 7 8 ! 5 2 ' ! 5 4 9 : 4 7 ! 5 ' ; < = >

8"?@A*,"? 02! B35



SEJARAH TATA HUKUM INDONESIA DAN SISTEM HUKUM DI

INDONESIA

Agar tidak terjadi kekosongan hukum akibat dari proklamasi kemerdekaan, makadicantumkanlah suatu ketentuan mengani peralihan dalam UUD, yakni pasal peraturan

peralihan. Bunyi pasal II dan pasal I setelah amandemen tersebut adalah:‘Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama

belum diadakan yang baru menurut UUD ini.’

Sebelum kedatangan Belanda pada tahun 1596 di Indonesia, hukum yang berlalu di

Indonesia adalah hukum yang tidak tertulis, yaitu hukum adat.

Sejarah Tata Hukum Indonesia Dapat Dilihat:

1. Sejarah hukum Indonesia, khusus mengenai perundang-undangan, pada masa

kolonialisme Belanda dapat dibedakan dalam:a. Periode kekuasaan VOC: Pada masa itu orang Belanda yang ada di

Indonesia tunduk pada ketentuan yang berlaku bagi awak kapal Belanda. b.

Periode Kekuasaan Pemerintah Belanda (1800-1942): Pada masa ini

dikenal tiga (3) masa perundang-undangan, yaitu:i. Masa Besluiten Regerings (1800-1855)

Hanya raja yang berkuasa untuk mengurus dan mengatur segalasesuatu di Belanda dan daerah jajahan. Hanya ada satu macam

peraturan pusat/algemene verodering yang disebut Koninlijk

Besluit (KB). Isi dari KB berupa tindakan eksekutif, ketetapan

maupun tindakan legislatif.ii. Masa Regerings Reglement (1855-1926)

RR merupakan semacam UUD Pemerintah Jajahan Belanda. Pada

masa ini ada empat 4 bentuk susunan peraturan pusat/algemene verodering, yaitu:

• WET lebih tinggi dari KB

• KB lebih tinggi dari Kroon-Ordonantie

• Kroon-Ordonantie lebih tinggi dari Ordonantie

• Ordonantieiii. Masa Indische Staats Regeling (1926-1942)

Sebagai akibat perubahan UUD Belanda tahun 1922. Perubahan

didahului oleh perubahan RR menjadi IS. Pada masa IS ada 3macam bentuk peraturan:

• WET (UU)

•

KB (Peraturan yang dikeluarkan Raja)

• Ordonantie (Peraturan yang dikeluarkan Badan-badan diHindia Belanda)



SISTEM HUKUM NASIONAL

1. Sistem Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo: ‘Sistem hukum adalah suatu kesatuan utuh yangterdiri dari unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan kait

mengait secara erat’

2.

Pluralisme Sistem HukumPluralisme Hukum adalah berlakunya beberapa sistem hukum dalam waktu

yang bersamaan dan pada satu wilayah tertentu. Kondisi hukum nasional

Indonesia berada dalam keadaan pluralisme karena berlaku sistem Hukum Adat,sistem Hukum Islam, dan sistem Hukum Barat sekaligus. Pluralisme ini terutama

ada di bidang Hukum Perdata.Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, pluralisme hukum dipertegas dengan

diberlakukannya pasal 163 IS tentang penggolongan penduduk dan pasal 131 IStentang hukum yang berlaku.

Latar Belakang Sejarah

1.

Indische Staatsregeling (IS) Pasal 163 ISa. Penghuni-penghuni Indonesia digolongkan dalam: Golongan Eropa,

Bumiputera dan Timur Asing dengan hukum yang berbeda. b. Golongan Eropa terdiri dari:

i. Orang Belandaii. Orang Eropa kecuali Belanda

iii. Warga negara Jepang dan mereka yang tak termasuk Eropa danJepang yang hukum keluarganya pada asasnya sama dengan

hukum keluarga Belandaiv. Anak-anak dari orang-orang tersebut diatas

c. Golongan Bumiputera yang terdiri dari:i. Penghuni pribumi yang tidak pindah ke golongan lain

ii.

Mereka yang telah meleburkan diri ke dalam golongan Bumiputerad. Golongan Timur Asing yang terdiri dari:

i. Timur Asing Tionghoaii. Timur Asing bukan Tionghoa: Arab, India

2. Indische Staatsregeling (IS) Pasal 131 IS

a. Hukum Perdata, Acara Perdata, Dagang, Pidana, dan Acara Pidana harus

dikodifikasi dalam kitab-kitab Undang-undang. b. Mengenai Ordonansi yang mengatur hukum perdata dan dagang:

i. Untuk golongan Eropa harus dianut asas Konkordansi yang berarti peraturan-peraturan bagi golongan Eropa sama dengan

peraturan-peraturan di Belanda.ii.

Untuk golongan Indonesia dan Timur Asing, jika dibutuhkan

dapat menggunakan peraturan di Belanda dengan beberapa perubahan atau sepenuhnya tunduk pada peraturan yang sama.

c. Golongan Indonesia dan Timur Asing diperbolehkan tunduk padahukum golongan Eropa.

d. Hukum Perdata/Dagang yang berlaku untuk golongan Timur Asing danIndonesia tetap berlaku, sepanjang belum diubah berdasarkan Pasal 131 IS



PENGUJIAN PERATURAN PER-UU-AN ( JUDICIAL REVIEW )

Sebelum adanya perubahan UUD, kekuasaan kehakiman atau fungsi judikatif hanya

terdiri atas badan-badan pengadilan yang berpuncak pada Mahkamah Agung yang bersifat mandiri dalam arti tidak boleh diintervensi. Namun, setelah Perubahan Ketiga

UUD 1945 disahkan, kekuasaan kehakiman kita mendapat tambahan satu jenis

Mahkamah lain, yaitu Mahkamah Konstitusi. Dalam perubahan ketiga UUD 1945 iniMahkamah Konstitusi memiliki 5 kewenangan, yaitu:1. Melakukan pengujian atas konstitusionalitas Undang-undang ( Judicial Review)

2. Mengambil keputusan atas sengketa kewenangan antar-lembaga negara3. Mengambil keputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden&/Wakil Presiden telah

melakukan pelanggaran.4. Memutuskan perkara perselisihan mengenai hasil-hasil pemilihan umum

5. Memutuskan perkara berkenaan dengan pembubaran partai politik

HUKUM TATA NEGARA

PENDAHULUAN

Hukum Tata Negara adalah ketentuan hukum yang mengatur menganai bagaimanasusunan organisasi akan ditetapkan. HTN mempelajari:

1. Pembentukan jabatan-jabatan dan susunan /struktur

2. Penunjukan pejabat-pejabatnya3. Kekuasaan dan kewenangan yang berkaitan dengan jabatan tersebut

4. Lingkup wilayah dan lingkup pribadi yang mendapat limpahan tugas dankewenangan.

Paul Scholten memasukan HTN, HAN dan Pidana ke dalam hukum publik karenaditinjau dari pribadi yang melakukan hubungan hukum, tujuan hukum, kepentingan

yang diatur, dan kaidah hukum yang terumuskan.

DEFINISI1. Van Hollenhoven

Hukum Tata Negara adalah negara dalam keadaan diam. Hukum tata negaramenurut Van Hollenhoven adalah:

a. Apa/mana saja masyarakat hukum atasan/bawahan serta warganya b. Lingkup peranan terhadap wilayah serta warganya

c. Kekuasaan macam apa yang diserahkan kepada aneka lembaga dalam tiapmasyarakat hukum

2. Paul Scholten

Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi dari pada negara.Dari rumusan ini, disimpulkan bahwa dalam organisasi negara itu telah mencakup

bagaimana kedudukan organ-organ dalam negara, hubungan, hak dan kewajiban,serta tugasnya masing-masing.

3. Logemann Ruang lingkup HTN menurut Logemann:

a. Persoonsleer /ajaran tentang PribadiMasalah manusia sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan

kewajiban b. Gebiedsleer /ajaran tentang Lingkup Laku:



Mengenai batas-batas, cara-cara, waktu dan lingkup wilayah pribadi ataukelompok pribadi.

4. Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka Inti permasalahan HTN adalah:

a. Status/kedudukan yang menjadi subjek dalam hukum negara:

i.

Siapa penguasa/pejabat negara dan apa lembaga-lembaga negaraii. Siapa warga negara dan bukan warga negara b. Role/Peranan

i. Menurut Hukum, yaitu kewajiban dan hakii. Peranan Wantah, yaitu peranan diluar hukum tapi tidak

bertentangan dengan hukum

HUBUNGAN HTN DENGAN CABANG ILMU PENGETAHUAN LAIN

1. Ilmu Negara

a. Ilmu negara tidak mementingkan bagaimana caranya hukum ituseharusnya dijalankan, karena ilmu negara mementingkan nilai

teoritisnya. b. Obyek penyelidikan ilmu negara adalah azas-azas pokok, pengertian

pokok tentang negara dan HTN pada umumnya. Sedangkan obyek HTNadalah hukum positif .

2. Ilmu Politik Barents mengatakan dengan perumpamaan HTN sebagai kerangka manusia,

sedangkan Ilmu Politik merupakan daging yang ada di sekitarnya. Dalammengetahui latar belakang dari suatu undang-undang sebaiknya perlu dibantu

dengan mempelajari Ilmu Politik karena kadang sukar diketahui apa maksud dariundang-undang itu.

3. Hukum Administrasi Negara Pada garis besarnya, pendapat-pendapat para ahli terbagi dalam dua golongan:

a.

Yang membedakan HTN dan HAN secara prinsipiil. Ialah tokohnya VanHollenhoven yang dalam karangannya ia mengartikan HTN sebagai

sekumpulan peraturan hukum yang menentukan badan-badan kenegaraanserta memberi wewenang kepadanya, dan bahwa kegiatan suatu

pemerintahan modern adalah membagikan wewenang itu kepada badan- badan tersebut dari yang tertinggi sampai terendah kedudukannya.

Ia berpendapat bahwa semua peraturan hukum yang tidak termasukkedalam HTN Materiil, Perdata Materiil dan Pidana Materiil dimasukkan

kedalam HAN. Menurutnya HAN dibagi dalam:i. Hukum Pemerintahan

ii. Hukum Peradilaniii.

Hukum Kepolisian

iv. Hukum Perundang-undangan b. Tidak membedakan secara tajam baik mengenai sistematik maupun

mengenai isinya. Yang mengatakan hubungan HTN dan HAN merupakansuatu macam hukum khusus yang mempunyai obyek penyelidikan hukum,

maka dari itu, sistematik hukum yang sama pada umumnya dapatditerapkan pada HTN dan HAN. Sistematik itu dibagi sebagai berikut:



i. HTN dalam arti sempit meliputi:

• Personsleer yaitu mengenai pribadi dalam arti hukum yang

meliputi hak dan kewajiban, personafikasi, wewenang dan batasan.

• Gebiedsleer yaitu menyangkut wilayah dimana hukum itu

berlaku dan yang termasuk dalam lingkungan itu adalahwaktu, tempat dan manusia atau kelompok serta benda.

ii. Sedangkan HAN meliputi ajaran mengenai hubungan hukumnya.

ASAS-ASAS DALAM HTN

1. Asas Ketuhanan Yang Maha Esa

Sesuai dengan pengertian sila pertama Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD, setiap manusia Indonesia sebagai rakyat diakui sebagai insan

beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam kehidupan bernegara, prinsip ini diwujudkan dalam paham kedaulatan rakyat dan sekaligus dalam

paham kedaulatan hukum yang saling berjalin satu sama lain. Keduanya

diwujudkan dalam pelembagaan sistem demokrasi yang berdasar atas hukum.2. Negara Hukum dan ‘The Rule of Law’

Dalam konstitusi ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah Negara Hukum

(rechtsstaat ). Dalam paham negara hukum itu, hukumlah yang memegangkomando tertinggi dalam penyelenggaraan negara (Pasal 1 ayat 3 UUD 1945

Amd Ketiga), yang sesungguhnya memimpin dalam penyelenggaraan negara ituadalah hukum itu sendiri sesuai dengan prinsip ‘the Rule of Law, and no of Man’ ,

yang sejalan dengan pengertian kekuasaan yang dijalankan oleh hukum. Olehsebab itu, prinsip negara hukum hendaklah dibangun dan dikembangkan menurut

prinsip-prinsip demokrasi. Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, dan ditegakkandengan tangan besi berdasarkan kekuasaan belaka.

3.

Asas Kedaulatan Rakyat dan DemokrasiSeiring dengan itu, Negara Indonesia juga menganut paham kedaulatan rakyat.

Pemilik kekuasaan tertinggi yang sesungguhnya adalah rakyat. Kekuasaan ituharus disadari berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (PAsal 1 ayat 2

UUD Amd Ketiga). Dalam sistem konstitusional berdasarkan UUD pelaksanaankedaulatan rakyat disalurkan dan diselenggarakan menurut prosedur demokrasi

yang telah ditetapkan.4. Demokrasi Langsung dan Demokrasi Perwakilan

Dalam menentukan kebijakan pemerintaham dan mengatur ketentuan hukum berupa UUD dan UU serta menjalankan fungsi pengwasan terhadap jalannya pemerintahan, kedaulatan rakyat disalurkan melalui sistem perwakilan.

Penyaluran kedaulatan langsung dilakukan melalui pemilihan umum, kebebasan berpendapat, kebebasan pers, kebebasan informasi, hak berorganisasi dan hak-hak

lainnya yang dijamin dalam UUD pasal 28.5. Pemisahan Kekusaan dan ‘Check and Balance’

Dalam UUD, kedaulatan rakyat itu ditentukan dan dibagikan kekuasaan secarahorizontal dengan cara memisahkannya ( separation of power ) menjadi

kekuasaan-kekuasaan yang dilimpahkan sebagai fungsi lembaga negara yang



sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain berdasarkan prinsip check andbalance.

6. Sistem Pemerintahan Presidentiil

a. Presiden dan Wakil Presiden adalah penyelenggara kekuasaan eksekutif

tertinggi dibawah UUD 1945. Dalam sistem ini tidak dibedakan kepala

negara dan kepala pemerintahan. b. Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh rakyat secara langsung.c. Presiden dan Wakil Presiden dapat dimintakan pertanggungjawabannya

secara hukum oleh DPR dan disidang oleh MPR.d. Jika terjadi kekosongan dalam jabatan Presiden atau Wakil Presiden,

pengisiannya dapat dilakukan melalui rapat MPR.e. Menteri adalah pembantu dan bertanggung jawab kepada Presiden dan

Wakil Presiden.f. Presiden dan Wakil Presiden memiliki masa jabatan agar tidak absolut.

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

PENGERTIAN, RUANG LINGKUP, DAN SUMBER HANProf. Prajudi Atmosudirdjo mendefinisikan Hukum Administrasi Negara sebagai berikut:

‘Hukum Administrasi Negara adalah hukum yang mengatur tentang seluk belukadministrasi negara dan hukum yang merupakan hasil ciptaan administrasi

negara itu sendiri.’Dari definisi ini, disimpulkan bahwa HAN mengatur 4 hal, yaitu:

1. Organisasi/institusi2. Bagaimana mengisi jabatan-jabatan dalam organisasi tersebut

3. Bagaimana berlangsungnya kegiatan/pelaksanaan tugas dari jabatan tersebut4. Bagaimana pemberian pelayanan dari aparatur pemerintah ke masyarakat.

Selanjutnya Prof. Prajudi menyatakan bahwa HAN dapat dilihat dari 3 dimensi:1. Dimensi Institusional

Maka administrasi negara merupakan aparatur negara yang dibawahi dandigerakkan oleh Presiden

2. Dimensi FungsionalMaka administrasi negara berfungsi menerapkan Undang-undang, atau menurut

Guys Peters adalah mengkonversikan norma hukum yang umum dan abstrakmenjadi keputusan yang bersifat individual dan konkrit.

3. Dimensi Prosessual

Maka administrasi negara merupakan suatu proses tata kerja penyelenggaraantugas-tugas pemerintahan.

James Hart mendefinisikan Hukum Administrasi Negara sebagai berikut:‘Hukum yang dibuat oleh administrasi negara itu sendiri dan hukum yang

mengontrol pejabat administrasi negara.’Dari definisi ini, maka HAN mengatur 4 hal, yaitu:

1. Kewenangan dari setiap pejabat administrasi negara2. Batas-batas kewenangan setiap pejabat administrasi negara

3. Sanksi kepada masyarakat yang melanggar hukum administrasi negara



4. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh masyarakat untuk membela hak dankepentingannya pada saat berhadapan dengan administrasi negara

Menurut Prof. Prajudi Atmosudirdjo, hukum yang mengatur administrasi negara bisa

bersembut dari UUD, Tap. MPR, UU, PP, KepPres, KepMen dan Keputusan Dir Jen.

Jadi hukum yang mengatur administrasi negara dapat bersumber dari:1. HAN Heteronom: Lembaga yang berada di luar lembaga administrasi negara,2. HAN Otonom: Lembaga yang berada di dalam administrasi negara itu sendiri.

Jadi HAN Otonom adalah hukum operasional yang diciptakan oleh Pemerintahdan administrasi negara sendiri sehingga setiap waktu diperlukan dapat diubah.

Hubungan HAN Otonom dan HAN Heteronom adalah sebagai berikut:1. HAN Otonom merupakan pelaksanaan dari HAN Heteronom, karena HAN

Heteronom memberi wewenang kepada HAN Otonom2. HAN Otonom harus bersandar dan tidak boleh bertentangan dengan HAN

Heteronom3. HAN Otonom lebih rendah dari HAN Heteronom

4.

HAN Otonom hanya disebutkan dalam UUD 1945 sedangakan HAN Heteronomdiatur dalam UUD 1945

Dilihat dari Hubungan hukum, maka James Hart membedakan HAN kedalam dua:

1. HAN Internal: adalah hukum administrasi yang mengatur hubungan hukumantara sesama pejabat adminstrasi negara dan antara administrasi negara dengan

lembaga lainnya.2. HAN Eksternal: adalah hukum administrasi yang mengatur hubungan hukum

antara pejabatr administrasi negara dengan warga masyarakat.

LETAK HAN DALAM SISTEMATIKA ILMU HUKUM

Dengan memperlakukan HAN sebagai suatu disiplin ilmiah, maka kita menerima dua hal:

1.

Menerima HAN sebagai objek dari studi dan pendidikan ilmiah2. Menerima HAN sebagai suatu kesatuan dari aturan hukum yang memerlukan

metode tersendiri.Jika kita menerima ini, maka kita akan mempertanyakan tentang pembatasan yang tegas

yang dimiliki oleh HAN ke ilmu lain, terutama HTN. Namun untuk kaitan ini, terdapatdua golongan besar, yaitu:

1. Golongan Pertama yang membedakan HAN dan HTN. Pada umumnya adalahsarjana hukum di Perancis, AS, dan Inggris

2. Golongan Kedua yang berpendapat tidak ada perbedaan hakiki antara HAN danHTN. Pada umumnya adalah sarjana hukum di Belanda.

Menurut Prof. Prajudi, tidak terdapat perbedaan prinsipiil yuridis dari HAN dan HTN.

HTN adalah hukum yang mengatur keseluruhan aspek konstitusi negara, sedangkan HANialah hukum yang mengatur satu aspek dari konstitusi negara, yaitu aspek administrasi.

Namun dengan bertitik tolak pada pengertian bahwa HAN pada hakekatnya adalah

mempelajari negara dalam keadaan bergerak , maka inti HAN adalah:1. Kegiatan Administrasi Negara



a. Sikap tindak hukum negara yang merupakan pelaksanaan peranan

hukum, kewajiban/hak (kekuasaan). Dalam hal ini ada dua

kemungkinanm yaitu:i. Kegiatan atau proses menciptakan peraturan yang berupa

ketentuan abstrak yang berlaku umum. Inilah Regeling atau

perundang-undangan dalam arti luas.ii. Kegiatan atau proses menciptakan keputusan yang berupaketentuan konkrit untuk subjek khusus ini merupakan kegiatan

yang dapat diperinci dalam tiga bidang, yaitu:

• Bidang Bestuur yang berbentuk: perizinan, pembebanan,

penentuan status, pembuktia, dan pemilihan.

• Bidang Politie yang mencakup proses pencegahan dan proses penindakan suatu kejadian yang menganggu

kebebasan dan ketertiban.

• Bidang Rechtspraak atau peradilan yang pada umumnyadibebankan kepada pengadilan hakim.

b.

Sikap tindak semata-mata tidak yuridis, ‘materiele handelingen’ c. Sikap tindak atau perikelakuan hukum perdata, misalnya pembelian

perlengkapan administrasi negara.2. Perihal Hubungan Subjek atau Peran Dalam Administrasi Negara

a. Hubungan antar penguasai. Dalam kegiatan suatu sistem antar peran atau keorganisasian intern

ii. Dalam kegiatan antar badan negara (DPR dengan BPK)Inti masalah dari pada hubungan antar penguasa meliputi dua segi, yakni:

i. Strukturil: Subordinatif dan Koordinatifii. Fungsional yang mengenai kesesuain JobDesc dengan Job

Performance

b.

Hubungan antara penguasa dengan masyarakati. Prinsip pasif: hanya membolehkan negara bersikap tindak terhadapwarga apabila itu diperlukan bagi warga (Negara Penjaga

Malam/nachtwaker staat )ii. Prinsip aktif: mengharuskan negara menggarap kepentingan warga

agar tercapai kesejahteraan bagi warga (NegaraKesejahteraan/welvaartstaat )

iii. Masyarakat social engineering

SEGI-SEGI WEWENANG PEMERINTAHAN, DISKRESI, ASAS-ASAS UMUM

PEMERINTAHAN YANG BAIK, PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Setiap pejabat administrasi negara, dalam bertindak harus dilandasi oleh suatu wewenangyang sah oleh hukum. Yang dimaksudkan dengan wewenang pemerintah adalah:

1. Arti Sempit: Hak untuk menjalankan suatu urusan pemerintahan2. Arti Luas: Hak untuk dapat secara nyata mempengaruhi keputusan yang akan

diambil oleh instansi pemerintah lainnyaSifat dari wewenang pemerintah:

1. Selalu terikat pada suatu masa tertentu2. Selalu tunduk pada batas-batas yang ditentukan



3. Pelaksanaan wewenang pemerintah terikat pada hukum tertulis dan hukum tidaktertulis (asas pemerintahan yang baik)

Untuk memperoleh wewenang pemerintah dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu:

1. Atribusi yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu

peraturan perundang-undangan (legislatif) untuk melaksanakan pemerintahansecara penuh.a. Original Legislator: pembuat UU asli. Contoh: MPR, DPR + Presiden

b. Delegated Legislator: utusan, presiden memberikan wewenangnya2. Delegasi yaitu suatu pelimpahan wewenang yang telah ada yang berasal dari

wewenang atribusi kepada pejabat administrasi negara namun tidak secara penuh.3. Mandat yaitu pemberian tugas antara Mandans (pemberi mandat: menteri)

kepada Mandataris (penerima mandat: dirjen), untuk atas nama menterimelakukan perbuatan keputusan administrasi negara.

Dalam menjalankan tugas tersebut, seoran pejabat administrasi negara dibatasi oleh asas-

asas sebagai berikut:1. Asas Yuridikitas: bahwa setiap tindakan pejabat administrasi negara tidak boleh

melanggar hukum.2. Asas Legalitas: bahwa setiap tindakan pejabat administrasi negara harus ada

dasar hukumnya.3. Asas Diskresi: dari Freis Ermessen yaitu kebebasan dari seorang pejabat

administrasi negara untuk mengambil keputusan berdasarkan pendapatnya sendiritetapi tidak bertentangan dengan legalitas.

Namun, penggunaan kewenangan diskresioner ini kadang kala menimbulkanefek negatif bila berlebihan, yaitu:

a. Abuse of Power : Penyalahgunaan kewenangan b. Detournement de pouvoir : Pelampauan wewenang

c.

Ultravires: Melebihi kewenanganOleh karena itu, meskipun pejabat administrasi memiliki diskresi, ia tetap terikat

asas yuridiktas dan legalitas. Mengenai diskresi, ada 2 macam:a. Diskresi terikat: kebebasan dari seorang pejabat untuk mengambil

keputusan, yaitu dengan menentukan pilihan yang telah ditentukan dalam peraturan.

b. Diskresi bebas: kebebasan dari seorang pejabat untuk mengambilkeputusan baru karena tidak ditentukan dalam peraturan.

4. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB): merupakan jembatanantara norma hukum dan norma etika, yang merupakan asas tidak tertulis. Asas-

asas AUPB terdiri dari: Kepastian hukum, keseimbangan, kesamaan, bertindakcermat, permainan yang layak, keadilan dan kewajaran, perlindungan atas

pandangan hidup, kebijaksanaan, dan penyelenggaraan kepentingan umum. PaulScholten menyatakan bahwa AUPB merupakan norma dan pedoman untuk

pejabat administrasi dalam membentuk hukum.

Pejabat administrasi negara, dalam menjalan tindakan pemerintahan menghasilkankeputusan yang dapat berbentuk:



1. Keputusan Pemerintah yang bersifat pengaturan dengan ciri-ciri berlaku umum,abstrak, impersonal dan terus menerus.

2. Penetapan Administrasi yang bersifat individual, konkrit, dan sekali selesai.

RUANG LINGKUP HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Van Hollenhoven mengemukakan Residu Theorie yang membidangkan seluruh materihukum sebagai berikut:1. Staatsrecht (HTN) meliputi:

a. Pemerintahan (bestuur ) b. Peradilan (rechtspraak )

c. Kepolisian ( politie)d. Perundang-undangan (regeling )

2. Burgerlijkerecht (Perdata)3. Srafreht (Pidana)

4. Hukum Administrasi Negara, yang meliputi:a. Hukum Pemerintahan

b.

Hukum Peradilan, meliputi:i. Peradilan tata negara

ii. Peradilan administrasi negaraiii. Hukum acara perdata

iv. Hukum acara pidanac. Hukum Kepolisian

d. Hukum Proses Perundang-undangan

HUBUNGAN HAN DENGAN BIDANG HUKUM LAINNYA

1. HTN

a. Golongan pertama yang berasal dari Belanda yang berpendapat bahwaanatara HAN dan HTN terdapat perbedaan yang hakiki (Oppenheim, Van

Vollenhoven). b. Golongan kedua yang berpendapat bahwa antara HAN dan HTN tidak

dapat perbedaan hakekat-hukum/juridis-prinsipiil. Kalau terdapat perbedaan, hanyalah pada titik berat pada fokus pembahasan. HTN fokus

dalam hukum rangka dasar dari negara secara keseluruhan, sementaraHAN fokus pada administrasi negara saja (Kraneburg, Prajudi).

2. Pidana

Romeijn berpendapat bahwa hukum Pidana dapat dipandang sebagai hukum

pembantu bagi HAN, karena penetapan sanski pidana merupakan sarana untukmenegakkan HAN. Sebaliknya, suatu bagian peraturan administratif dapat

dimasukkan ke dalam lingkup hukum Pidana.

3.

Perdata

Van Praag menyarakan bahwa sudah kodratnya kedua bidang hukum Perdata danHAN itu tidak saling sentuh dan masing-masing berdiri sendiri dalam bidangnya.

Sebaliknya, dalam praktek peradilan di beberapa negara dalam menghadapi persoalan HAN yang belum lengkap, badan peradilan administrasi sering

meminjam Hukum Perdata dalam keputusannya.



HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Satochid, Hukum Pidana mengandung beberapa arti atau dapat dipandang

dari beberapa sudut, antara lain bahwa Hukum Pidana disebut juga Ius Poenale yaitu‘ sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan

dimana terhadap pelanggarnya diancam dengan hukuman.” Ius Poenale ini merupakanhukum pidana dalam arti objektif yang terdiri dari:

1. Hukum Pidana Materiil Hukum Pidana Materiil berisikan peraturan-peraturan tentang:

a. Perbuatan yang diancam hukuman b. Mengatur pertanggung jawab terhadap hukum pidana

c. Hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang-orang yangmelakukan perbuatan yang bertentangan dengan UU.

d. Contoh: Pasal 162 KUHP yang berbunyi: ‘barang siapa dimuka umumdengan lisan atau tulisan menawarkan untuk memberi keterangan,

kesempatam atau sarana guna melakukan delik, diancam dengan pidana

penjara paling lama Sembilan bulan atau pidan paling banyak Rp.4500’ 2. Hukum Pidana Formil

Sejumlah peraturan yang mengandung cara-cara negara mempergunakan

haknya untuk mengadili serta memberikan hukuman terhadap seseorang yangdiduga melakukan tindakan pidana.

Sedangkan Hukum Pidana dalam arti subjektif yang disebut juga dengan Ius Puniendi

yaitu ‘ sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang

melakukan perbuatan yang dilarang.’

Semula Hukum Pidana di Indonesia terjadi dualisme yaitu untuk orang Belanda danEropa berdasarkan asas konkordansi, dan untuk orang Indonesia dan Timur Asing

berlaku KUHP yang termuat dalam Stbl. 1872 No 85. Pada tahun 1915 diberlakukanKUHP baru bagi semua penduduk sehingga berakhirlah dualisme hukum Pidana dan

terwujudnya unifikasi. Sejak Indonesia meredeka sampai sekarang, belum ada satupunKUHP yang berhasil dibuat sebagai pengganti KUHP 1915. Jadi masih berlaku KUHP

masa penjajahan Belanda yakni melalui pasal-pasal peralihan, antara lain: Pasal II

Aturan Peralihan UUD 1945 juncto Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 yang telah

diamandemen.

RUANG LINGKUP

Hukum pidana mempunyai ruang lingkup yaitu apa yang disebut dengan peristiwa

pidana atau delik ataupun tindak pidana. Menurut Simons peristiwa pidana ialah

perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan seseorang yangmampu bertanggung jawab. Jadi, unsur-unsur peristiwa pidana, yaitu:

1. Sikap tindak atau perikelakuan manusia2. Masuk lingkup laku perumusan kaedah hukum pidana! Nullum Delictum (Asas

Legalitas)3. Melanggar hukum, kecuali bila ada dasar pembenaran

4. Didasarkan pada kesalahan, kecuali bila ada dasar penghapusan kesalahan.Contoh: Kehilangan akal.



Sikap Tindak yang Dapat Dihukum/Dikenai Sanksi adalah: 1. Perilaku Manusia

2. Terjadi dalam suatu keadaan, dimana sikap tindak tersebut melanggar hukum3. Pelaku harus mengetahui atau sepantasnya mengetahui tindakan tersebut

melangar hukum

4.

Tidak ada penyimpangan kejiwaan yang mempengaruhi sikap pelaku

Bila kita lihat dari perumusannya, maka peristiwa pidana/delik dapat dibedakan dalam:

1. Delik Formil Tekanan perumusan delik ini ialah sikap tindak atau perikelakuan yang dilarang

tanpa merumuskan akibatnya. Misalnya pasal 297 KUHP: ‘ perdagangan wanitadan pergadangan anak diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun’

2. Delik Materiil Tekanan perumusan delik ini adalah akibat dari suatu sikap tindak . Misalnya

pasal 359 KUHP: ‘barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan matinya seseorang..’

Unsur-unsur perumusan delik dibedakan dalam:1. Delik Dasar

Merumuskan suatu sikap tindak yang dilarang. Misal pasal 338 KUHP: barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam..’

2. Delik yang Meringankan Merumuskan sikap tindak yang karena suatu keadaan mendapat keringanan

hukuman. Misal pasal 341 KUHP: ‘ seorang ibu yang karena takut ketahuanmelahirkan anak, membunuh anaknya tersebut.’

3. Delik yang Memberatkan Merumuskan sikap tindak karena suatu keadaan diancam hukuman yang lebih

berat. Misal pasal 340 KUHP: ‘barang siapa dengan sengaja dan denganrencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena

pembunuhan berencana..’

SUMBER HUKUM PIDANA DI INDONESIA

1. KUHP

2. Peraturan perundang-undangan lainnya, missal:a. UU No. 3/1971 jo. UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak

Korupsi b. UU No. 7/1974 tentang Penertiban Perjudian

c. Perpres No. 2/1964 tentang Tatacara Pelaksanaan Hukuman Mati

BERLAKUNYA KUHP

Dalam Hukum Pidana ada suatu adagium yang berbunyi: Nullum delictum nulla poena

sine praevia lege poenalli yang berarti tidak ada suatu perbuatan dapat dihukum tanpaada peraturan yang mengatur perbuatan tersebut sebelumnya. Ketentuan ini dimuat

dalam pasal 1 ayat 1 KUHP yang merupakan asas legalitas.

ASAS-ASAS BERLAKUNYA KUHP

1. Asas Territorial atau Wilayah



UU Pidana berlaku didasarkan pada tempat dimana perbuatan dilakukan (Pasal 2

dan 3 KUHP). Pelakunya warga negara atau bukan, dapat dituntut. Dasar hukum

asas ini adalah kedaulatan negara dimana ia wajib menjamin ketertiban.2. Asas Nasionalitas Aktif atau Personalitas

Berlakunya KUHP didasarkan pada kewarganegaraan atau nasionalitas pelaku.

UU Pidana hanya berlaku pada warga negara, tempat dimana perbuatan dilakukantidak menjadi maslaah (Pasal 5, 6, 7 KUHP)3. Asas Nasionalitas Pasif atau Asas Perlindungan

Didasarkan kepada kepentingan hukum negara yang dilanggar. Bilakepentingan hukum negara dilanggar oleh warga negara atau bukan, baik didalam

ataupun diluar negara, KUHP dapat diberlakukan terhadap pelanggar. Dasarhukumnya adalah negara yang berdaulat pada umumnya berhak melindungi

kepentingan hukum negaranya (Pasal 4 dan 8 KUHP)4. Asas Universalitas

KUHP dapat diberlakukan terhadap siapapun yang melanggar kepentingan hukumdari seluruh dunia. Dasar hukumnya adalah kepentingan hukum seluruh dunia

(Pasal 4: 2, 4)

KATEGORISASI PERISTIWA PIDANA

Menurut Doktrin, peristiwa pidana dapat berupa:

1. Dolus dan Culpa a. Dolus / Sengaja adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja agar

terjadi suatu delik (Pasal 338 KUHP) b. Culpa / Tidak Sengaja adalah terjadinya delik karena perbuatan yang

tidak disengaja karena kelalaian (Pasal 359 KUHP)2. Delik Materiil dan Delik Formil dalam perumusan delik

a. Delik Materiil yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yangdilarang/diancam pidana oleh UU. Contoh, Pasal 360 KUHP: ‘ Barang

siapa karena kesalahannya menyebabkan orang lain mendapat luka berat,diancam..’

b. Delik Formil yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yangdilarang pidana oleh UU. Contoh, Pasal 362 KUHP: ‘barang siapa

mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang laindengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam..’

3. Komisionis Yakni terjadinya delik karena seseorang melalaikan suruhan/tidak berbuat.

Contoh: Pasal 164 KUHP yang berbunyi ‘barang siapa mengetahui ada suatu permufakatan untuk kejahatan, sedang masih ada waktu untuk mencegah, dan

dengan sengaja tidak segera memberitahukan tentang itu kepada yangberwenang, dipidana..’

a. Komisionis Peromisionim Yaitu tindak pidana yang pada umumnya dilaksanakan dengan perbuatan,

tapi mungkin terjadi pula bila tidak berbuat. Contoh: Pasal 341 KUHP

yang berbunyi ‘ seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan

anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan



sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana..’

4. With or Without Victim a. With Victim adalah delik yang dilakukan dengan adanya korban

b. Without Victim adalah delik yang dilakukan tanpa korban

Sistematika Peristiwa Pidana

Ketentuan sekarang membagi peristiwa pidana dalam:

1. Kejahatan, dengan ancaman pidana lebih berat2. Pelanggaran

Buku I KUHP membedakan kejahatan dan pelanggaran dalam hal:1. Percobaan / Poging atau membantu / medeplichtigheid untuk pelanggaran

tindak dipidana2. Daluwarsa / verjaring , bagi kejahatan lebih lama dari pelanggaran

3. Pengaduan / klacht , hanya ada terhadap kejahatan tapi tidak ada pengaduan pada pelanggaran

SUBYEK HUKUM PIDANA

1. Penanggung jawab peristiwa pidana2. Polisi

3. Jaksa4. Penasehat hukum

5. Hakim6. Petugas lembaga pemasyarakatan

PENANGGUNG JAWAB PERISTIWA PIDANA

1. Penanggung Jawab Penuh a. Dader ialah orang yang sikap tindaknya memenuhi semua unsur yang

disebut dalam perumusan tindak pidana b. Mededader ialah orang yang menjadi kawan pelaku

c. Medepleger ialah orang yang ikut serta melakukan tindak pidana.Perbedaan antara mededader dengan medepleger yaitu dalam peranan.

Mededader derajatnya sama dengan dader , medepleger dejatnya tidaksama dengan dader .

d. Doenpleger ialah dimana seseorang menyuruh orang lain untukmelakukan tindak pidana.

e. Uitlokker ialah membujuk orang lain melakukkan tindak pidana.Persamaan dengan doenpleger adalah sama-sama menggerakan orang

lain untuk melakukan tindak pidana. Perbedaan pada doenpleger orangyang disuruh tidak dapat dipidana/tidak mampu bertanggung jawab.

Sedangkan pada uitlokker orang yang dibujuk maupun yang membujuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Tanggung jawab uitlokker:

i. Dibatasi hanya bertanggung jawab atas perbuatan yang memangdengan sengaja digerakkan oleh uitlokker.

ii. Diperluas, bertanggung jawab juga terhadap akibat yang timbulselain apa yang diinginkan penyuruh.



2. Penanggung Jawab Sebagian a. Poging pelaksanaan awal suatu kejahatan yang tidak selesai. Syarat-syarat

poging (Pasal 53 KUHP):i. Orang yang mempunyai kehendak untuk melakukan kejahatan

ii. Kehendak yang telah berwujud pada permulaan pelaksanaan

kejahataniii. Pelaksanaan tidak selesai, diluar kehendak si pelakuTeori kehendak dibagi dua:

i. Subyektif: orangnya telah membuktikan kehendak jahatnyaii. Obyektif: perbuatan itu menurut sifatnya membahayakan

kepentingan umum b. Medeplichtigheid ialah membantu pelaksanaan kejahatan (Pasal 56

KUHP):i. Membantu dalam pelaksanaan kejahatan ialah bantuan diberikan

ketika kejahatan sedang dilaksanakan atau bersamaan.ii. Membantu untuk melaksanakan kejahatan ialah bantuan diberikan

sebelum kejahatan dilakukan. Disini adanya upaya berupakesempatan, daya upaya atau keterangan.

Perbedaan medeplichtigheid dengan uitlokking , yaitu:i. Pada ancaman pidana:

• Uitlokking diancam dengan pidana maksimum

• Medeplichtigheid diancam pidana maksimum dikurangiii. Kehendak / opzet

• Pada uilokking , kehendak pada orang yang dibujuk, barutimbul setelah ada upaya yang diberikan oleh si pembujuk.

• Pada medeplichtigheid kehendak sudah ada sebelum atau pada saat orang lain memberi daya.

Kedua jenis bantuan dapat berupa:i. Membantu dengan perbuatan

ii. Membantu dengan nasihat

KESALAHAN

Kesalahan ialah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau

karena kelalaian dimana pelakunya dapat mempertanggungjawabkan perbuatannyaserta tidak ada alasan pemaaf atau pembenaran. Unsur-unsur kesalahan:

1. Tindakan / perbuatan melawan hukum2. Dolus atau culpa

3. Kemampuan bertanggung jawab dari pelaku

4.

Tidak adanya alasan pemaaf atau pembenaranBentuk-bentuk Kesalahan:

1. Kesengajaan/ Dolus

Dolus adalah niat/itikad yang diwarnai sifat melawan hukum, kemudiandimanifestasikan dalam sikap tindak. Ilmu hukum Pidana membedakan

“kesengajaan” dalam tiga tingkatan, yaitu:



a. Sebagai tujuan/maksud. Hasil perbuatan, sesuai dengan maksud di pelaku. Misalnya: memecahkan kaca etalase untuk mengambil barang

didalamnya.

b. Sengaja dengan kesadaran akan kemungkinan tercapainya tujuan

akibat perbuatan. Misalnya: bom yang merusak tanggul yang

mengakibatkan banjir c. Dollus Generalis ialah perbuatan pidana yang ditujukan pada semua

orang. Misalnya: seseorang memasukkan racun pada pusat air minum.

2. Aberatio Ictus / Salah Kena ialah kesengajaan yang membawa akibat diluar perhitungan yang berkehendak.

3. Dwalling / Kekeliruan

a. Mengenai seorang polisi yang ditugaskan mengangkap A, tetapi yang

ditangkap B karena mempunyai identitas yang mirip.4. Culpa ialah kesalahan sebagai akibat tidak sengaja. Culpa dibedakan menjadi:

a. Levissima ialah kealpaan ringan b. Lata ialah kealpaan besar

PIDANA / HUKUMAN

Menurut Prof. Sudarto, Pidana ialah:‘ penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan

yang memenuhi syarat-syarat tertentu.’Penderitaan tersebut dibebankan oleh negara/penguasa yang berwenang, untuk itu ada 3

teori kewenangan penguasa menjatuhkan hukuman / pidana:1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Seseorang yang telah melakukan tindak pidana harus dibalas sesuai perbuatanyang telah dilakukannya.

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan a. Teori Menakut-nakuti. Teori ini berpendapat bahwa tujuan

penghukuman adalah menakui, sehingga orang tidak melakukan tindak pidana.

b. Teori Memperbaiki. Teori ini mengatakan bahwa penghukuman akanmendidik si pelaku menjadi orang yang baik dalam masyarakat.

3. Teori Gabungan Merupakan gabungan dari kedua teori diatas, yaitu penghukuman berfungsi baik

sebagai pembalasan maupun menakuti dan memperbaiki si pelaku.

Jenis Pidana dapat berupa:1. Hukuman yang bertujuan pembalasan kepada pelaku tindak pidana yang

mampu bertangguing jawab (Pasal 10 KUHP)2.

Tindakan yang betujuan memberi perlindungan kepada masyarakat.

Tindakan ini diberikan kepada pelaku tindak pidana yang tidak/belum mampu bertanggung jawab.

Selain ketentuan diatas, dikenal juga hukuman berupa tindakan lain, yaitu:1. Penempatan pelaku pada suatu tempat tertentu. Misalnya: Rumah Sakit Jiwa

2. Bagi anak dibawah umur 16 tahun: a. Dikembalikan kepada orang tua/wali



b. Diserahkan kepada negara dengan jalan dimasukkan ke dalam rumah pendidikan negara.

Unsur-unsur Pidana

1. Hakekatnya merupakan pengenaan penderitaan atau akibat-akibat yang tidak

menyenangkan2. Diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang memiliki kekuasaan3. Dikenakan kepada penanggungjawab peristiwa pidana

Dalam Pasal 10 KUHP, dicantumkan macam-macam pidana, yaitu:1. Pidana Pokok, yakni: Pidana mati, penjara, kurungan dan denda.

2. Pidana Tambahan, yakni: Pencabutan hak-hak, perampasan barang-barang, pengumuman putusan hakim.

Pengelompokkan di atas sejalan dengan pembedaan dalam KUHP antara kejahatan dan pelanggaran yang didasarkan pada pembedaan antara delik hukum dan delik UU.

1. Delik Hukum: perilaku yang bertentangan dengan asas-asas hukum yang adadalam masyarakat

2.

Delik UU: perliaku yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

ALASAN YANG MEMBERATKAN PIDANA

1. Tanggung Jawab Majemuk/Pembarengan atau Samenloop, terjadi bila:

a. Perbarengan Peristiwa / eendaadse samenloop: seseorang melakukantindak pidan yang memenuhi beberapa ketentuan/peraturan pidana

sekaligus. b. Berkali-kali / meerdaadse samenloop: berkali-kali bersikap tindak

tersebut merupakan peristiwa pidan yang berdiri sendiri dan diantara peristiwa tersebut belum ada putusan pengadilan serta kesemua peristiwa

tersebut diadili sekaligus.2. Recidive/ Tanggung Jawab Ulang

Recidive terjadi bila seseorang pernah dipidana karena bertanggung jawab atas peristiwa pidana dan pelaku mengulangi kesalahannya.

3. Ambtelijkheid/ Tanggung Jawab tindak pidan yang dilakuka pejabat.

ALASAN-ALASAN YANG MERINGANKAN PIDANA

1. Percobaan ( poging )

2. Membantu (medeplichtigeid) 3. Ketentuan pada Pasal 47 KUHP yaitu tentang anak-anak yang belum 16 tahun.

ALASAN-ALASAN YANG MENGHAPUSKAN PIDANA

Penghapusan pidana ialah keadaan yang mengakibatkan seseorang yang memenuhi

peristiwa perumusan pidana, tapi tidak dapat dipidana. Macam-macam alasan:

1. Alasan Pembenaran: contoh, algojo memancung terpidana mati.2. Alasan Pemaaf : contoh, orang yang kehilangan akal.

Bentuk-bentuk alasan penghapusan pidana:

1. Ketidakmampuan bertanggung jawab 2. Keterpaksaan / overmacht



3. Pembelaan Mendesak / noodweer 4. Perbuatan yang dilakukan untuk menjalankan UU / weetelijk voorschrift

5. Menjalankan Perintah Jabatan / Ambtelijk Bevel

HUKUM PERDATA

Menurut Subekti: Hukum perdata adalah segala hukum pokok yang mengaturkepentingan pribadi.

Menurut Sri Soedewei Masjhoen: Hukum perdata adalah hukum yang mengaturkepentingan antara warga negara yang satu dengan yang lain

SEJARAH KUHPerdata (BW)

Kodifikasi hukum perdata di Belanda banyak dipengaruhi Code Napoleon. BW berhasildisusun oleh panitia yang diketuai J.M.Kemper. Kodifikasi KUHPer selesai pada 5 Juli

1830, diberlakukan di Belanda 1 Oktober 1838. Berdasarkan asas konkordansi (asasyang melandasi untuk diberlakukannya hukum eropa atau belanda pada masa itu untuk

diberlakukan juga kepada bangsa pribumi / Indonesia. Sehingga hukum eropa yang

diberlakukan kepada pihak belanda pada masa itu, dikenai juga oleh bangsa Indonesia)Kodifikasi KUHPer Indonesia dibentuk oleh panitia yang diketai C.J.Scholten van Oud

Haarlem. Kodifikasi BW Indonesia diumumkan pada 30 April 1847 melalui staatsblad

no.23 dan mulai berlaku 1 Januari 1848.

SISTEMATIKA HUKUM PERDATA DALAM KUHPerdata (BW)

1. Buku I, perihal orang (van persoonen) memuat hukum perorangan dan hukum

kekeluargaan2. Buku II, perihal benda (van zaken), memuat hukum benda dan hukum waris

3. Buku III, perihal perikatan (van verbintcnnisen) memuat hukum harta kekayaan4. Buku IV, perihal pembuktian dan kadaluwarsa, memuat perihal alat-alat

pembuktian dan akibat lewat waku dalam hubungan hukum

KUHPer berlaku bagi orang Indonesia berbagai keturunan, kecuali hukum keluarga danhukum waris, dimana kedua bidang hukum ini mereka tunduk pada hukum adat masing-

masing. Sedangkan hukum adat, merupakan hukum perdata yang berlaku bagi warganegara Indonesia asli. Dengan demikian, hukum perdata Indonesia bersifat pluralistis.

Hukum Dagang menurut Achmad Ihsan adalah hukum yang mengatur soal perdanganatau soal yang timbul karena tingkah laku manusia dalam perdagangan. Yang mengatur:

1. Hubungan hukum antara produsen satu sama lain, dan dengan konsumen2. Pemberian perantaraan kepada makelar, komisioner, pedagang keliling

3.

Hubungan hukum yang terdapat pada:a. Asosiasi Perdagangan

b. Pengangkutan di Darat, Laut, dan Udarac. Penggunaan surat-surat niaga

Atas dasar ini maka hukum dagang meliputi:Hukum bagi pedagang antara, hukum perserikatan, hukum angkutan,

hukum asuransi, dan hukum surat-surat niaga/surat-surat berharga.

Sampai saat ini, hukum dagang Indonesia = KUHD kolonial Wetboek van Koophandel



SISTEMATIKA HUKUM PERDATA MENURUT ILMU PENGETAHUAN

1. Hukum tentang orang yang mengatur tentang orang sebagai subjek hukum dan

orang dalam kecakapannya untuk memiliki hak-hak dan bertindak sendiri untukmelaksanakan haknya tersebut

2. Hukum kekayaan yang meliputi hukum benda, hukum hak immaterial, dan hukum

perikatan3. Hukum keluarga yang memuat perkawinan, hubungan ortu-anak, perwalian, pengampuan

4. Hukum kewarisan yang mengatur kekayaan seseorang ketika ia meninggal

MANA YANG LEBIH BAIK, SISTEMATIKA HUKUM PERDATA MENURUT

KUHPer ATAU ILMU PENGETAHUAN?

Lebih baik sistematika hukum perdata menurut Ilmu Pengetahuan. Karena menurutKUHPer memiliki beberapa kelemahan, yaitu:

1. Karena BW kita harusnya mengatur materiil saja, tapi nyatanya membahasformil juga (Pembuktian dan daluarsa)

2.

Waris dimasukkan ke dalam buku benda. Padahal:a. Waris ada hubungan erat dengan keluarga, tidak hanya kekayaan

b. Waris juga harusnya mengenai perikatan3. Dalam KUHPer tiap bab ada pengertian umum, seharusnya cukup dijabarkan

dalam 1 bab saja.

HUKUM PRIBADI

Hukum pribadi mengatur hak-hak dan kewajiban subjek hukum. Dalam hukum adatmaka subjek hukumnya adalah pribadi kodrati dan pribadi hukum, yaitu pribadi yang

merupakan ciptaan hukum.

Dalam hukum barat (Pasal 2 BW) : seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya,karena kepentingan tertentu dianggap telah memiliki hak dan kewajiban.

HUKUM PRIBADI MENURUT HUKUM ADAT

1. Pribadi Kodrati Sebagai Subjek Hukum Pada dasarnya pribadi kodrati telah memiliki hak dan kewajiban sejak lahir

sampai meninggal dunia. Ter Haar menyatakan bahwa “keadaan berhenti sebagaianak yang tergantung pada orang tua merupakan sat berakhirnya masa belumdewasa menurut hukum adat bukan lagi saat menikah”

2. Pribadi Hukum Sebagai Subjek Hukum

Sebab adanya pribadi hukum :1. Adanya suatu kebutuhan untuk memenuhi kepentingan tertentu atas dasar

kegiatan yang dilakukan bersama2. Adanya tujuan ideal yang perlu dicapai tanpa senantiasa tergantung pada pribadi

kodrati secara perorangan

rangkuman uts phi (pengantar hukum indonesia)

Documents