7/25/2019 Tata Hubungan Kerja Antara Otoritas Pelabuhan

1/2

Tata Hubungan Kerja Antara Otoritas Pelabuhan, Syahbandar dan Badan

Usaha Pelabuhan Sesuai UU No. 17 Tahun !!" Tentang Pelayaran

Posted by bisotpada September 10, 2008

Dalam tulisan di bawah ini makalah tidak diambil seutuhnya hanya diambil sesuai dengan kebutuhan materi yangada hubungannya dengan prospek usaha EMK dan !P" yang ada dan di atur dalam ## no$ 1% th$ 2008$

Menurut persepsi penulis, dengan topik tersebut sepertinya ingin disampaikan & 'empat( pesan utama yaitu )

1$ Pelaksanaan pemisahan penyelenggaraan pelabuhan dari owner*regulator*operator men+adi owner*regulator'toritas Pelabuhan( dan operator '-adan #saha Pelabuhan( perlu segera diwu+udkan$2$ Memberikan kesempatan yang lebih luas kepada sektor swasta untuk berpartisipasi dalam pengadaan danpengoperasian .asilitas pelabuhan 'pri/ate setor partiipation disingkat PSP($$ Keberadaan toritas Pelabuhan, -adan #saha Pelabuhan dan Syahbandar harus merupakan the threemusketeers3 dalam penyelenggaraan pelabuhan atau merupakan pilar utama dalam penyelenggaraan pelabuhan$&$ leh karena itu hubungan ker+a diantara mereka memang harus ditata dengan baik sehingga +elas hak dankewa+ibannya masing4masing serta saling menghormati keberadaan, tugas dan wewenang pihak4pihak lainnya$5amun tentunya +angan dilupakan bahwa di pelabuhan terdapat +uga pelaku4pelaku kegiatan lainnya yaitu pelakukegiatan usaha +asa yang terkait dengan pelabuhan, para peng4guna +asa kepelabuhanan 'pengusaha pelayarandan pemilik barang atau wakilnya dan penum4pang kapal laut( dan instansi yang melakukan kegiatan pemerintahlainnya '67( yang +uga sa4ling berinteraksi diantara mereka dalam batas4batas hak dan kewa+iban merekamasing4masing$Dalam makalah ini dibahas mengenai Penyelenggaraan Kegiatan Pelabuhan yang merupakan -agian Kedua dalam## no$1% tahun 2008 dan diatur lebih rini dalam pasal %9 sampai dengan pasal 101$

Di -agian Kedua ini diuraikan dengan +elas .ormat kelembagaan 'institusional arrangement( penyelenggaraanpelabuhan yang baru sesuai ## Pelayaran no$ 1% tahun 2008 yang terbagi dalam dua kelompok kegiatan yaitu 1(Kegiatan Pemerintahan dan 2( Kegiatan Pengusahaan$Kegiatan Pemerintahan seperti yang diatur dalam pasal 80 diuraikan seperti berikut )a( Kegiatan yang men+alankan .ungsi pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan pelabuhan'mungkin yang dimaksud adalah kegiatan yang ada kaitannya dengan penyediaan +asa kepelabuhanan( yang

dilakukan oleh penyelenggara pelabuhan$ 'Pasal 80 ayat +o Pasal 81 ayat 1( yaitu ): toritas Pelabuhan 'P( atau: #nit Penyelenggara Pelabuhan '#PP(b( Kegiatan pemerintahan yang men+alankan .ungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang dilaksanakan olehSyahbandar$ 'Pasal 80 ayat &(( Kegiatan pemerintahan yang men+alankan .ungsi 67, yang dilakukan oleh masing4masing instansi yangbersangkutan yaitu -ea 6ukai, 7migrasi dan Karantina pelabuhan$ 'Pasal 80 ayat ;(d( Kegiatan pemerintahan lainnya yang bersi.at tidak tetap$ 'Pasal 80 ayat 2(

Kegiatan Pengusahaan di Pelabuhan terdiri dari 'pasal 90 ayat 1( )

a( Kegiatan penyediaan dan atau pelayanan +asa kepelabuhanan yang dilaksanakan oleh -adan #saha Pelabuhan'-#P(b( Kegiatan +asa terkait dengan kepelabuhanan 'antara lain perkantoran, perhotelan, instalasi air bersih, listrik danlain4lain(

toritas Pelabuhan

Karakteristik utama dari eksistensi toritas Pelabuhan 'P( yaitu ): Dibentuk untuk satu atau beberapa pelabuhan komersial oleh dan bertanggung +awab kepada Menteri 'pasal 81ayat 1 dan 2, pasal 82 ayat 1 dan 2(: enana 7nduk Pelabuhan termasuk DK> dan DKP

$ Keamanan dan ketertiban di pelabuhan, kelestarian lingkungan serta kelanaran arus barang$&$ Penyusunan tari. ;$ Pelayanan +asa kepelabuhanan apabila tidak dilakukan oleh -adan #saha Pelabuhan '-#P($'lihat pasal 8 ayat 1 dan 2(

?ewenang toritas Pelabuhan 'pasal 8&( yaitu ): Mengatur dan mengawasi penggunaan lahan daratan dan perairan: Mengawasi penggunaan DK> dan DKP

http://bisotisme.com/http://bisotisme.com/

7/25/2019 Tata Hubungan Kerja Antara Otoritas Pelabuhan

2/2

: Mengatur lalu lintas kapal keluar*masuk pelabuhan melalui kegiatan pemanduan: Menetapkan standar kiner+a operasional pelayanan +asa kepelabuhananDari karakteristik, tugas dan tanggung+awab P sebagaimana diuraikan diatas, nampaknya pengorganisasiannyalebih enderung menggunakan .ormat pengelolaan pelabuhan sebagai landlord port3, dengan atatan dapat pula

melakukan kegiatan pelayanan +asa kepelabuhanan yang memang tidak dilakukan oleh -#P$Sedangkan .ormat pengelolaan #PP enderung merupakan ser/ie port3, dengan atatan dalam keadaan tertentudapat pulan menyerahkan salah satu segmen pelayanan +asa kepelabuhanannya kepada -#P 'pasal 91 ayat &($Sebagai perbandingan, hampir diseluruh pelabuhan Eropa -arat, otterdam sebagai landlord adalah >otterdam Port otterdam 5C($Perbedaan ini membawa pula pada perbedaan dalam status pengorganisasiannya$ Di Singapura misalnya terdapatsemaam -oard o. 6ommissioners yang disebut -oard o. MP< dengan keanggotaan terdiri dari 9 orang yangberasal dari berbagai kalangan yang terkait, kemudian Direktur !enderal MP< sebagai managernya yang dibantuoleh % di/isi 'orporate ser/ie di/ision in.ormation tehnology di/ision, poliy di/ision, port di/ision, shippingdi/ision, tehnology di/ision, training di/ision( Perlu dikemukakan bahwa MP< ini sesuai namanya +uga bertindaksebagai regulator di bidang shipping$Di 7ndonesia, karena aparat P merupakan P5S maka kelembagaan P sepertinya akan merupakan .ullgo/ernment ageny yang langsung bertanggung+awab kepada Menteri dan anggaran biayanya dari