undang undang jasa kontruksi

7/25/2019 Undang Undang Jasa Kontruksi

1/12

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999

Tentang Jasa Konstruksi

Paling tidak, dunia jasa konstruksi nasional kini mendapat angin segar dengan

lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang

berhasil digodok oleh P! serta sejumlah asosiasi terkait seperti "katan

Nasional Konsultan #eluruh "ndonesia $"nkindo%, &abungan Pelaksana

Konstruksi Nasional #eluruh "ndonesia $&apensi% dan 'sosiasi Kontraktor

"ndonesia $'K"%( )agaimana tidak UU Jasa Konstruksi $UUJK% tersebut sudah

*ukup lama didambakan dan jadi tumpuan harapan para kontraktor dalam

menggantungkan nasibnya( )erdasarkan pengalaman selama ini, usaha jasa

konstruksi nasional hanya diatur berdasarkan Keppres, Peraturan Pemerintah

$PP% atau Peraturan +enteri yang selalu berubah-ubah( #ehingga kondisi

kontraktor nasional selalu menyesuaikan dengan perubahan tersebut( Padahal

dunia usaha harus berjalan dengan suatu hal yang pasti, perlindungan hukum

yang pasti( 'pa yang diharapkan para pelaku usaha sektor jasa konstruksi dariUU Jasa Konstruksi tersebut Pertama kebijakan yang transparan dalam

memberikan kesempatan berusaha se*ara sehat, terbuka dan sama antara satu

pengusaha yang satu dengan pengusaha lainnya tanpa membedakan

pengusaha tersebut apakah dia anak pejabat, presiden dan sebagainya(

Kedua adanya penyeimbangan atau keselarasan hak dan ke.ajiban antara

penyedia jasa dan pengguna jasa( Kalau kita kembali melihat '/-01 atau

suatu kebijakan dalam aman )elanda yang mengatur mengenai proyek-proyek

pemerintah di aman )elanda, dalam kebijakannya bila suatu proyek yang

selesai dikerjakan tidak dibayar, maka pelaksana atau pembangun suatu

proyek menurut saja( )ahkan, para kontraktor selalu dalam posisi yang kalah

atau tidak seimbang dalam pengertian penyedia jasa selalu kalah


2/12

dibandingkan pengguna jasa( Padahal pada hakekatnya antara pengguna jasa

dan penyedia jasa harus mempunyai kepentingan yang sama( Ketiga dalam

UU Konstruksi tersebut diharapkan adanya pengaturan mengenai penga.asan

dari masyarakat, mengingat dana terbesar yang digunakan adalah uang

masyarakat luas, terutama penga.asan yang terkait kepada masalah

keselamatan( Keempat menyangkut kapasitas dari peraturan( Pelaksanaan

proyek sekarang ini sangat diatur oleh pemerintah seperti untuk prakuali2ikasi(

Padahal, seharusnya hal itu diserahkan kepada suatu lembaga yang dibentuk

untuk menangani administrasi dan registrasi perusahaan maupun perorangan(+isalnya, a2tar !ekanan +ampu $!+% yang selama ini diterbitkan

pemerintah( #edangkan kelimat menyangkut sanksi, baik berupa denda yang

harus imbal-balik antara pengguna dan penyedia jasa( 'rtinya, pengguna jasa

dan penyedia jasa terkena sanksi yang sama sehingga bila suatu gedung

roboh, bisa segera diketahui siapa yang harus bertanggung ja.ab atas

robohnya gedung atau bangunan tersebut, apakah kontraktornya, penga.as

atau pemilik bangunan( 'tau bila suatu bangunan yang telah diren*anakan

oleh tenaga ahli, kemudian atas permintaan pemilik proyek tiba-tiba diubah

karena biaya konstruksinya terlalu mahal sehingga minta diganti dengan

bahan bangunan lain yang lebih murah, maka bila gedung atau bangunan itu

roboh yang harus dikenakan sanksi adalah pemilik proyek( +asalah ini diatur

se*ara gamblang dalam UU Jasa Konstruksi tersebut( UU ini menitikberatkan

adanya transparansi kesempatan kerja baik untuk proyek pemerintah maupun

s.asta( UU Jasa Konstruksi bukan saja berlaku pada pemerintah dan s.asta,

tetapi juga berlaku untuk semua departemen terkait( imasa lalu, departemen-

departemen dalam merealisasikan anggaran yang disediakannya melakukan

peraturan-peraturan se*ara sendiri-sendiri dan itu sudah tidak boleh lagi(

Kontraktor dalam negeri menolak adanya anggapan bah.a kemampuan


3/12

kontraktor nasional untuk membangun suatu proyek berteknologi tinggi masih

diragukan( Kemampuan para kontraktor kontruksi nasional kita sudah *ukup

tinggi( )ahkan dari pengalaman selama ini, usaha jasa konstruksi nasional

tidak pernah menghadapi kesulitan teknologi dalam membangun suatu proyek(

Kalaupun terjadi kesalahan, maka kesalahan itu relati2 ke*il sekali( Tidak ada

gedung-gedung atau jalan-jalan bebas hambatan $tol% kita yang roboh

dibangun oleh kontraktor nasional( #ebaliknya proyek-proyek yang roboh itu

adalah yang digarap kontraktor asing, *ontoh kasus robohnya pembangunan

jalan tol &rogol di Jakarta beberapa .aktu lalu yang dibangun olehkontraktor asal Korea #elatan( +engenai eskalasi harga dalam proyek yang

selesai dibangun, dalam UU Konstruksi itu juga adanya ketentuan bah.a hal-

hal yang tidak terkait pada kontraktor, misalnya karena adanya perubahan

moneter yang besar, harus diberikan eskalasi harga( #ehingga nanti pada

peraturan pelaksanaannya maupun pada perjanjian kontrak kerja antara

penyedia dan pengguna jasa konstruksi, ter*antum se*ara jelas adanya

eskalasi harga tersebut( #ekarang ini, kalaupun eskalasi tersebut diberikan,

hanyalah dalam bentuk belas kasihan dari pemerintah atau instansi lainnya

karena peraturan mengenai eskalasi itu sendiri tidak ada( 'tau, meski eskalasi

harga itu diberikan, tetapi tidak sebesar beban yang harus dipikul( +isalnya,

eskalasi dengan memberikan penggantian hanya sebesar lima persen, padahal

eskalasi itu bisa men*apai 34 persen( Pemerintah akan mengeluarkan

sembilan Peraturan Pemerintah $PP% guna mendukung pelaksanan UUJK,

antara lain PP tentang pembentukan lembaga penga.asan konstruksi dan PP

tentang penyelenggaraan pekerjaan konstruksi( epartemen PU bersama

semua masyarakat konstruksi akan merampungkan PP tersebut selama satu

tahun setelah UUJK disahkan(


4/12

STATUS RUU JASA KNSTRUKSI! Se"ak diterbitkann#a UU No$ 18 Tahun 1999

tentang Jasa Konstruksi %UUJK&' mas#arakat "asa konstruksi di Indonesia telah

memiliki pa#ung hukum dalam pengaturan "asa konstruksi$ Tu"uann#a untuk

memberi arah pertumbuhan dan perkembangan "asa konstruksi untuk men(u"udkan

struktur usaha #ang kokoh' andal berda#a saing tinggi' dan hasil peker"aan konstruksi

#ang berkualitas$ )isamping itu' untuk me(u"udkan tertib pen#elenggaraan

peker"aan konstruksi #ang men"amin kesetaraan kedudukan antara pengguna "asa dan

pen#edia "asa dalam hak dan ke(a"iban' serta meingkatkan kepatuhan pada

ketentuan-ketentuanb peraturan perundang-undangan #ang berlaku$ Juga pengaturan

ini bertu"uan untuk me(i"udkan peningkatan peran mas#arakat di bidang "asa

konstruksi$ )alam per"alanann#a' UU No$ 18 Tahun 1999 produk era re*ormasi ini

dinilai sudah tidak memadai lagi untuk di"adikan instrument pengaturan "asa

konstruksi$ Terdapat beragam permasalahan #ang memerlukan perubahan atas UU

tersebut$ )+R-RI mengambil inisiati* dan men,anangkan reisi UU No$ 18 Tahun

1999 dan menda*tarkan ke dalam +rolegnas Ran,angan Undang-Undang %RUU&

+rioritas Tahun ./1. dengan "udul RUU tentang +erubahan atas Undang-undang

Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi$ +ada per"alanann#a' )+R menilai'

dari sisi peran,angan peraturan perudnang-udnangan' perubahan UU ini ,enderung

kea rah penggantian$ 0al ini dengan mempertimbangkan besarn#a substansi

perubahan ter"adi serta sudah tdiak sesuain#a UU Jasa Konstruksi #ang lama dengan

tata ,ara peran,angan peraturan perundang-undangan sebagaimana di atur dalam UU

No$ 1. Tahu .//1 tentang +embentukan +eraturan +erudang-undangan$ )+R

kemudian menga"ukan RUU tentang Jasa Konstruksi berdasarkan naskah akademik$

)i dalamn#a' terdapat berbagai penilaian atas UU No$ 18 Tahun 1999$ Salah satun#a'

UU No$ 18 Tahun 1999 belum men#entuh ken#ataan bah(a "enis peker"aan atau

suaha "asa konstruksi bukan han#a peren,anaan' pen#elenggaraan dan penga(asan'

tetapi sudah berkembang berdasarkan produ,t li*e ,#,le2$ 0al ini bukan han#a

sekedar konsep tetapi sudah men"adi realitas dari pasar konstruksi$ )i samping itu'

terdapat penilaian bah(a prosedur registrasi' serti*ikasi ataupun lisensi #ang mulai


5/12

ban#ak dipertan#akan *ungsin#a perlu ditata kembali$ 3emahn#a da#a saing "asa

konstruksi Indoensia$ AS45T tidak ,ompatible dengan standar intrnasional$

Serti*iaksi belum men"adi 6ualit# assuran,e baik tenaga ahli maupun badan usaha$

Intin#a' ada penilaian bah(a masih terdapat permasalahan baik disisi pembangunan'

kelembagaan' pengaturan maupun penga(asan dan penegakan hukum$

+547A0ASAN +RAKARSA )+R! +ada 19 Januari ./1.' Komisi )+R RI

mengundang 7adan +embinaan Konstruksi Kementerian +eker"aan Umum' 7adan

Arbitration Nasional Indonesia %7ANI&' 7adan Nasional Serti*ikasi +ro*esi %7NS+&

dan a#asan 3embaga Konsumen Indonesia %3KI& untuk rapat dengar pendapat

%R)+& di gedung )+R$ +impinan R)+ adalah :akil Ketua Komisi )+R RI

4ul#adi$ )i samping 4ul#adi %:akil Ketua&' para anggota Komisi memiliki telah

memberikan perhatian dan opini di media massa tentang Reisi UU Jasa Konstruksi

ini adalah Rend# 3ama"ido %Anggota&' Ali :ongso %Anggota& dan 4uhidin 4 Said

%:akil Ketua&$ +ada 1/ April ./1. di Jakarta )e(an +impinan Nasional Ikatan

Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia %)+N INTAKIN)& telah mengadakan

diskusi di Jakarta )esign ;entre %J);&' Jakarta' dengan thema! pengurus


6/12

pen#usunan RUU Jasa Konstruksi' maka perlu dilaksanakan kegiatan diskusi

pertama-tama bertu"uan memperluas pengetahuan dan (a(asan pengurus dan

anggota asosiasi pro*esi tentang masalah-masalah "asa konstruksi dalam era

globalisasi dan pasar bebas$ Selan"utn#a' kerangaka berpikir diskusi menganggap'

pengurus asosiasi pro*esi perlu men#amakan persepsi tentang perlun#a reisi UU

Jasa Konstruksi dilaksanakan' #ang memihak terhadap kepentingan assosiasi pro*esi

sebagai komponen mas#arakat madani #ang berposisi otonom dan mandiri khususn#a

dalam penerbitan serti*ikasi kompetensi pro*esi' dan berdasarkan penegakan prinsip-

prinsip >ood ;orporate >oernan,e %>;)& dalam suatu tatanan demokrasi$ Setelah

memiliki persepsi #ang sama' diharapkan dapat ter,ipta siner"itas di kalangan

assosiasi pro*esi sebagai stakeholder dalam memberi masukan kepada )+R dalam

pen#usunan UU Jasa Konstruksi' sesuai kepentingan asosiasi pro*esi dalam

peningkatan kompetensi bidang konstruksi$ +ada a(al ./1? dalam rangka menerima

masukan terkait RUU +erubahan atas UU tersebut' se"umlah anggota Komisi )+R

RI melakukan kun"ungan spesi*ik ke beberapa +roinsi' antara lain! Kalimantan

Timur %.@-. =ebruari ./1?& 7ali dan Sumatera 7arat %.1 =ebruari ./1.&$ Sementara

itu' INTAKIN) kembali membuat a,ara diskusi dalam bentuk )iskusi +anel

4enguak Ran,angan Undang-undang Jasa Konstruksi ./1?B )i 0otel Atlet ;entur#'

Jakarta' 18 April ./1?$ Salah seorang +anelis adalah Ir$ 4ul#adi' :akil Ketua Komisi

)+R-RI dan Ketua +an"a RUU Jasa Konstruksi ./1?$ )iskusi ini dihadiri oleh

kalangan stakeholder konstruksi baik pemerintahan maupun non pemerintahan'

termasuk kalangan akademisi$ )ihadiri sekitar .// peserta$ )e(an +er(akilan

)aerah Republik Indonsia %)+)-RI& "uga membahas +rakarsa )+R ini$ 7erbagai

nara sumber dari stakeholder "asa konstruksi diminta untuk men#ampaikan

pandangan dan pendapat terhadap RUU Jasa Konstruksi dalam Rapat )engar

+endapat Umum %R)+U& Komite II )+)-RI$ R)+U ini dalam rangka pembahasan

pandangan dan pendapat )+)-RI terhadap RUU Jasa Konstruksi #ang akan

disampaikan kepada )+R-RI$ INTAKIN) termasuk stakeholder "asa konstruksi

#ang diminta untuk memberi pendapat dan pandangan dimaksud$ 7erdasarkan


7/12

pembahasan prakarsa )+R tentang RUU Jasa Konstruksi ini' dapat diidenti*ikasi

se"umlah issue utama atau permasalahan #ang mun,ul$ 7erikut ini akan diuraikan

beberapa diantaran#a$ ISSU5 UTA4A


8/12

1/$Kualitas pengaturan dan UU Jasa Konstruksi #ang kurang memadai' serta

pengaturan dalam UU tersebut tidak mampu lagi merespon perkembangan #ang

ter"adi$ leh karena itu' ada perlu ada se"umlah substansi usulan' di antaran#a

mengenai rekonstruksi paradigma' restrukturisasi lingkup pengaturan' rede*inisi "asa

konstruksi' *leksibilitas pengaturan transaksi "asa konstruksi' hingga persoalan

penegasan pembia#aan pengembangan "asa konstruksi$ 11$+engaturan serti*ikasi #ang

selama ini melalui asosiasi akan diatur dengan menggunakan badan serti*ikasi

independen #ang berakreditas$ 1.$Adan#a dua 3embaga +engembangan Jasa

Konstruksi Nasional #akni #ang dikukuhkan oleh 4enteri +U dan lembaga hasil

4us#a(arah Nasional$ Kedua lembaga tersebut sama-sama merasa telah se"alan

dengan UU Jasa Konstruksi$ 1?$+ersoalan serti*ikasi #ang selama ini diserahkan

melalui asosiasi ke depan menggunakan badan serti*ikasi independen #ang

berakreditas$ +ara ahli harus dilibatkan dalam masalah serti*ikasi ini sehingga

serti*ikat tidak sekadar keluar tetapi "uga harus dapat dipertanggung"a(abkan$

1D$Ren,ana reisi UUJK telah menghan,urkan produk perundang-undangan hasil

dari re*ormasi$ +asaln#a' ada beberapa agenda tersembun#i untuk merubah dan

menghambat kebebasan berusaha bagi di bidang "asa konstruksi' #ang telah ber"alan

,ukup baik saat ini$ ada agenda tersembun#i dalam melakukan reisi UUJK'

diantaran#a ada ketidak puasan dari beberapa pihak regulator dari hasil penilaian

serti*ikasi "asa kontruksi #ang telah dilakukan oleh pihak mas#rakat kons#truksi

sendiri di luar pemerintah$ 1@$Ruang lingkup pengaturan "asa konstruksi di dalam

reisi UU Jasa tidak han#a terkait pro#ek pemerintah tetapi "uga 7U4N dan s(asta$

+engaturan tersebut' nantin#a akan terkait standarisasi mulai dari proses peren,anaan

hingga pelaksanaan dan pemeliharaan$ 1$Apa #ang bisa dilakukan

asosiasi


9/12

pro*esi "asa konstruksi' termasuk bidang serti*ikasi kompetensiE 1C$+enguatan *ungsi

dan peran 3embaga +embinaan Jasa Konstruksi Nasional %3+JKN& lebih penting

dibandingkan dengan membentuk badan baru untuk akreditasi$ 18$Antara pemaFkai

dan pen#edia "asa konstruksi sering timbul kon*lik$ Kalau ter"adi kesalahan' #ang

bertangFgung "a(ab tidak ada$ UU #ang lama %UU No 18


10/12

Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi UU Jasa Konstruksi #ang sekarang

belum tegas men"elaskan bagaimana tanggung "a(ab tenaga ahli kalau kesalahann#a

sudah dimulai se"ak peren,aan$ Kemudian bagaimana pula tanggung "a(ab

perusahaan' apakah semua dilimpahkan kepada tenaga ahli dan begitu pula

pemerintah sebagai pembina$ hal ini harus diatur se,ara "elas dan tegas' agar saat

ter"adi suatu peristi(a kegagalan konstuksi atau bangunan semua #ang terkait tidak

lempar HhandukH atau lari dari tanggung "a(ab$ .D$Sebenarn#a UU No$18 Tahun 1999

sudah mengakomodir se,ara uniersal kepentingan "asa konstruksi nasional #ang

sudah mensetarakan antara pen#edia "asa dengan pengguna "asa' han#a diperlukan

peraturan pemerintah #ang mengatur aspek-aspek khusus$ RUU tentang Jasa

Kosntruksi #ang diinisiati* oleh )+R RI ini bukan reisi dari UU Nomor 18 tahun

1999 tapi merupakan produk undang-undang baru #ang "uduln#a "asa konstruksi

sedangkan terminologi


11/12

meliputi! %a& melakukan akreditasi asosiasi badan usaha dan asosiasi pro*esi$ Suatu

pertan#aan pokok dalam hal ini adalah! apakah asosiasi setelah mendapat akreditasi

dari 7adan tersebut memiliki (e(enang untuk melaksanakan serti*ikasi sendiri

terhadap anggota-anggotan#aE %4U;0TAR 5==5N)I 0ARA0A+&$

LPJK

)alam rangka peringatan 0ari Ulang Tahunn#a #ang ke-1/' 3embaga +engembangan

Jasa Konstruksi mengadakan serangkaian kegiatan #ang bertu"uan untuk menggalang

kebersamaan seluruh unsur mas#arakat "asa konstruksi$

)engan mengangkat tema Selamatkan Jasa Konstruksi Indonesia )i 5ra

3iberalisasi Jasa )engan Keberpihakan Seluruh Komponen 7angsa Kepada +en#edia

Jasa Konstruksi Nasional2' peringatan 0UT 3+JK Ke-1/ ini dimaksudkan untuk

mere*leksikan per"alanan 3+JK selama rentang (aktu 1/ tahun berdirin#a' #akni

se"ak tahun 1999 hingga .//9$

)alam kaitann#a dengan itu' diselenggarakan D buah seminar #ang diharapkan dapat

men"adi a"ang #ang sarat dengan makna dan man*aat bagi dunia "asa konstruksi

nasional$ Seminar pertama dan kedua' membahas tentang per"alanan dan ealuasi

sepuluh tahun UU No$ 18


12/12

+endidikan dan +elatihan Jasa Konstruksi$ +emberian A(ard ini' dilakukan setelah

seluruh 3+JK)' Asosiasi maupun 3embaga )iklat dinilai berdasarkan kriteria-kriteria

tertentu #ang ditetapkan oleh panitia$ A"ang 3+JK A(ard ini' digulirkan untuk

memperebutkan +iala 7ergilir dari 4enteri +eker"aan Umum dan +iala Ketua Umum

3+JK Nasional$

)emikian haln#a pemberian penghargaan bagi tokoh-tokoh #ang dianggap paling

ber"asa dalam proses lahirn#a UU No 18

undang undang jasa kontruksi

Documents