7/25/2019 223-587-1-PB (1)

1/11

PELAKSANAAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN

PERKARA TINDAK PIDANA LALU LINTAS

(Studi pada Kepolisian Resor Kota Bandar Lampun!

Ole"

Ar# Re$a Pratama% Ma"asis&a Baian 'uum Pidana )aultas 'uum Uni*ersitas

Lampun+ Email, ar#re$apratama-#a"oo+.om+% Dia" /ustiniani% Rini )at"ona"%

Baian 'uum Pidana )aultas 'uum Uni*ersitas Lampun 0alan Soemantri

Bro1oneoro Nomor 2 Bandar Lampun 34254+

A6stra

Anggota kepolisian dalam menyelesaikan perkara tindak pidana lalu lintas dapat

menggunakan kewenangan diskresi yang dimilikinya, namun demikian pelaksanaan

diskresi harus dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik kepolisiansebagai keharusan bagi anggota kepolisian, mengingat kekuasaan diskresi tanpa disertai

pembatasan dapat berpotensi penyalahgunaan kewenangan. Permasalahan penelitian ini

adalah bagaimanakah pelaksanaan diskresi kepolisian dalam penyelesaian perkara tindak

pidana lalu lintas oleh Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dan apakah faktor-faktor

yang mempengaruhi pelaksanaan diskresi kepolisian dalam penyelesaian perkara tindak

pidana lalu lintas oleh Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan

pendekatan yuridis empiris, dengan responden penelitian yaitu anggota Kepolisian Resor

Kota Bandar Lampung dan dan !osen "ukum Pidana #akultas "ukum $nila.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan. !ataselan%utnya dianalisis secara kualitatif.

"asil penelitian dan pembahasan menun%ukkan bahwa pelaksanaan diskresi kepolisian

dalam perkara pidana lalu lintas oleh Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung adalah

melalui perdamaian antara pelaku dan korban. Perdamaian ini didasarkan pada adanya

itikad baik antara pihak-pihak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas untuk menempuh

penyelesaian secara kekeluargaan. #aktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan

diskresi kepolisian dalam penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas, adalah sebagai

berikut& faktor substansi hukum, yaitu adanya dasar hukum yang memberikan

kewenangan kepada anggota kepolisian untuk melakukan tindakan diskresi sehingga

pelaksanaan tugas di lapangan disesuaikan dengan kewa%iban hukum dan menghormati'

men%un%ung tinggi hak asasi manusia( faktor penegak hukum, yaitu adanya

profesionalisme ker%a polisi dalam melaksanakan tugas-tugasnya secara profesional

terutama dalam mempergunakan wewenang diskresi yang dimilikinya( faktor masyarakat,

yaitu masyarakat menyadari bahwa pelanggaran lalu lintas adalah suatu ke%adian di luar

kehendak dan sama sekali tidak diinginkan sehinggga mereka menghendaki adanya

perdamaian di luar pengadilan dan pihak kepolisian dengan kewenangan diskresi yang

dimilikinya men%adi mediator dalam perdamaian tersebut( faktor kebudayaan, yaitu

adanya nilai-nilai budaya di )ndonesia yang mengedepankan prinsip kekeluargaan,

musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan suatu permasalahan.

Kata Kunci& !iskresi, Perkara Pidana, Lalu Lintas

*

7/25/2019 223-587-1-PB (1)

2/11

IMPLEMENTATION O) POLI7E DIS7RETION IN RESOL8IN/

TRA))I7 7RIME 7ASE

(Stud# on Resort Poli.e o9 Bandar Lampun!

A6stra.t

Police personnel in resol+ing traffic crime case may use its discretionary authority,

howe+er, the implementation of the discretion should be done professionally and in

accordance with the code of conduct for police personnel as the police must, gi+en the

discretionary power without restriction may potentially abuse of authority. he research

problem is how the implementation of police discretion in resol+ing crime cases by the

raffic Police of Bandar Lampung and whether the factors that affect the implementation

of police discretion in the resolution of crime cases by the raffic Police of Bandar

Lampung

Approach the problem in this study using a normati+e approach and empirical %uridical

approach, the sur+ey respondents are members of Bandar Lampung Police and riminal

Law and Lecturer in the #aculty of Law $nila. !ata collection was done by using library

research and field study. !ata were then analyed /ualitati+ely.

And research results indicate that the implementation pe mbahasan police discretion in a

criminal case by the traffic Police Bandar Lampung is through peace between perpetrators

and +ictims. Peace is based on the e0istence of good faith between the parties in+ol+ed in

a traffic accident to co+er settlement amicably. #actors affecting the implementation of

police discretion in the resolution of crime cases traffic, are as follows& factor legal

substance, that is the basic law that authories police officers to commit acts of discretion

so that the implementation of tasks in the field and adapted to respect the legal obligations

' uphold human rights( law enforcement factors, namely the e0istence of police

professionalism in carrying out their duties in a professional manner, especially in the use

of its discretionary authority( community factors, namely the public realies that a traffic

+iolation is an incident outside the will and not at all desired so as they want the peace

outside the court and the police with its discretionary authority as a mediator in the peace(

cultural factors, namely the e0istence of cultural +alues in )ndonesia, which emphasies

the principle of kinship, deliberation and consensus in sol+ing a problem.

Keywords& !iscretion, riminal, raffic

1

7/25/2019 223-587-1-PB (1)

3/11

I+ Penda"uluan

Kecelakaan lalu lintas yang ter%adi

karena faktor pengemudi diantaranyaadalah pengemudi yang dengan senga%a

melanggar rambu lalu lintas atau

mengemudikan kendaraan dengan

kecepatan tinggi, sehingga

membahayakan dirinya maupun orang

lain.

Akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas

adalah adanya pidana bagi si pembuat

atau penyebab ter%adinya peristiwa itu

dan dapat pula disertai tuntutan perdata

atas kerugian material yang ditimbulkan."al ini sesuai dengan konsep bahwa

dalam berbagai macam kesalahan, di

mana orang yang berbuat salah

menimbulkan kerugian pada orang lain,

maka ia harus membayar ganti kerugian.

Perkara kecelakaan lalu lintas dapat

diselesaiakan oleh kepolisian dengan

berdamai atau secara kekeluargaan

karena kedua belah pihak masih

dibutuhkan kehadirannya ditengah-

tengah keluarga mereka karena adanya

tangggung%awab yang diemban masing-

masing pihak keluarga, di samping itu

pula lamanya dalam proses peradilan

atau persidangan dan menyita waktu

yang pan%ang maka kedua belah pihak

memutuskan atau bersepekat

menyelesaikan perkara tersebut dengan

berdamai, dan hasil perdamaian ini

disampaikan kepada pihak kepolisianyang bertindak selaku penyidik. Adanya

kesepakatan antara kedua belah pihak

tersebut kemudian pihak kepolisian

diminta untuk menghentikan penyidikan

karena kedua belah pihak telah sepakat

untuk berdamai dan tidak saling

menuntut.

ontoh perkara kecelakaan lalu lintas

yang diselesaikan di luar pengadilan

adalah tabrakan sepeda motor antara2uhardi Bin 3ubir yang mengendarai

2epeda 4otor 5amaha 4io 6opol B7

899: 52 dengan ;ghi Putra yang

mengendarai sepeda 4otor 5amaha ?* $. Kecelakaan

ter%adi pada "ari @umat, anggal 8April 1*1, pukul 1*. wib di @l.

2oekarno "atta 2impang Cg. 2awah

Baru By Pass Raya Ra%abasa Bandar

Lampung. Kedua belah pihak mengalami

kerugian berupa kerusakan pada

kendaraan dan mengalami luka-luka,

namun keduanya sepakat untuk

menyelesaikan permasalahan secara

kekeluargaan. !alam konteks ini

Kepolisian menggunakan kewenangan

diskresi yang dimilikinya denganmen%adi fasilitator untuk mengupayakan

perdamaian.*

!iskresi merupakan kewenangan polisi

untuk mengambil keputusan atau

memilih berbagai tindakan dalam

menyelesaikan masalah pelanggaran

hukum atau perkara pidana yang

ditanganinya. !iskresi yaitu suatu

wewenang yang menyangkut

kebi%aksanaan untuk pengambilan suatu

keputusan pada situasi dan kondisi

tertentu atas dasar pertimbangan dan

keyakinan pribadi seorang anggota

polisi. 4anfaat diskresi dalam

penanganan tindak pidana atau ke%ahatan

adalah sebagai salah satu cara untuk

membangun moral petugas kepolisian

dan meningkatkan profesionalitas dan

intelektualitas anggota polisi dalam

men%alankan tugas dan wewenangnyasecara proporsional dan memenuhi rasa

keadilan, bukan atas dasar kesewenang-

wenangan.1

Pelaksanaan diskresi secara profesional

dan sesuai dengan kode etik kepolisian

*!ata Laporan 2atuan Lalu Lintas Polresta

Bandar Lampung ahun 1*1.1".R. Abdussalam.Hukum Kepolisian Sebagai

Hukum Positif dalam Disiplin Hukum. RestuAgung, @akarta. 1?, hlm. D=

:

7/25/2019 223-587-1-PB (1)

4/11

men%adi suatu keharusan bagi anggota

kepolisian, mengingat kekuasaan

diskresi tanpa disertai pembatasan kode

etik dapat berpotensi pada penyalah

gunaan. "al ini tentunya tidakdibenarkan dalam tatanan hukum itu

sendiri, sebab kekuasaan diskresi yang

begitu luas dan tanpa batas akan

menimbulkan permasalahan terutama

apabila dikaitkan dengan asas kepastian

hukum dan "ak Asasi 4anusia.

!iskresi sebagai kebebasan anggota

kepolisian dalam mengambil keputusan

dalam setiap situasi yang dihadapi

menurut pendapatnya sendiri.4engingat kekuasaan diskresi yang

men%adi wewenang polisi itu sangat luas,

maka diperlukan persyaratan-persyaratan

yang harus dimiliki oleh petugas,

terutama di dalam menilai suatu perkara.

"al ini diperlukan guna menghindari

penyalahgunaan kekuasaan mengingat

diskresi oleh polisi didasarkan atas

kemampuan atau pertimbangan subyektif

pada diri polisi sendiri.

Permasalahan dalam penelitian ini

adalah bagaimanakah pelaksanaan

diskresi kepolisian dalam penyelesaian

perkara tindak pidana lalu lintas oleh

Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung

dan apakah faktor-faktor yang

mempengaruhi pelaksanaan diskresi

kepolisian dalam penyelesaian perkara

tindak pidana lalu lintas oleh Kepolisian

Resor Kota Bandar Lampung.

Pendekatan yang digunakan dalam

penelitian ini adalah yuridis normatif dan

yuridis empiris. Responden penelitian

adalah Anggota Kepolisian Resor Kota

Bandar Lampung dan Akademisi "ukum

Pidana #akultas "ukum $nila.

Pengumpulan data dilakukan dengan

studi pustaka dan studi lapangan. !ata

dianalisis secara kualitatif untuk

memperoleh kesimpulan penelitian.

Prosedur pengumpulan data dilakukan

dengan teknik studi pustaka dan studi

lapangan. Analisis data dilakukan secara

kualitatif, yaitu dengan cara

menguraikan data dalam bentuk kalimatyang tersusun secara sistematis, %elas dan

terperinci yang kemudian

diinterpretasikan untuk memperoleh

suatu kesimpulan.

II+ 'asil Penelitian Dan Pem6a"asan

A+ Pelasanaan Disresi Kepolisian

dalam Pen#elesaian PeraraTinda Pidana Lalu Lintas ole"

Kepolisian Resor Kota Bandar

Lampun

!iskresi kepolisian dapat diterapkan

dalam penyelesaian perkara tindak

pidana lalu lintas, sebab perkara pidana

lalu lintas pada umumnya tidak ada

kesenga%aan, di sini yang ada hanya

unsur kealpaan. Pengenan pidana kepadaorang yang karena alpa melakukan

ke%ahatan disebut dengan strict liability,

artinya ada ke%ahatan yang pada waktu

ter%adinya keadaan mental terdakwa

adalah tidak mengetahui dan sama sekali

tidak bermaksud untuk melakukan suatu

perbuatan. 6amun meskipun demikian

dia dipandang tetap bertanggung %awab

atas ter%adinya perkara yang terlarang

itu, walaupun dia sama sekali tidak

bermaksud untuk melakukan suatu

perbuatan yang ternyata adalah

ke%ahatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan

Pandiyangan , maka diketahui bahwa

aparat penegak hukum dapat %uga

melakukan tindakan represif yaitu

tindakan yang pada prinsipnya

didasarkan para peraturan perundang-

undangan yang berlaku seperti K$"P,namun dalam hal tertentu tindakan

represif tidak harus didasarkan pada

D

7/25/2019 223-587-1-PB (1)

5/11

peraturan perundang-undangan dapat

%uga dibenarkan oleh Pengadilan.

Kriteria seperti diatas dalam praktek

Polisi sebagai penyidik penegak hukum%uga bisa menyelesaikan kasus yang

menyangkut tindak pidana lalu lintas

khususnya yang termasuk Pasal :9?

K$"P, yaitu mengenai Ekarena

kealpaanF adapun fungsi dari pasal itu

men%elaskan unsur kesalahan yang

berbentuk culpa dimana akibat yang

berakibat matinya korban. Kealpaan

maka satu-satunya ukuran yang

diperlukan untuk adanya kealpaan

tersebut ada perbuatan yang obyektifmenyebabkan mati atau luka-luka ialah

apakah dalam melakukan perbuatan telah

memperhatikan dan mentaati norma-

norma yang bertalian dengan perbuatan

tersebut, baik yang telah diwu%udkan

sebagai peraturan tertulis maupun masih

menampakkan diri sebagai perbuatan

yang patut atau tidak patut.

2elan%utnya menurut Pandiyangan ,

maka diketahui bahwa perdamaian

merupakan proses penyelesaian pekara

pidana lalu lintas di luar pengadilan yang

men%adi penyebab matinya seseorang itu

adalah& Pengendara kendaraan yang

kurang hati-hati atau lalai, kekurang

waspadaan, kurang menggunakan

ingatan atau kekilafan atau sekiranya dia

tidak waspada, tertib atau kekilafan atau

sekiranya dia tidak waspada, tertib atau

ingat, peristiwa itu tidak akan ter%adi ataudapat dicegah.

Polisi sebagai penyidik dalam

menyelesaikan tindak pidana lalu lintas

khususnya yang termasuk Pasal :9?

K$"P di luar Pengadilan ini kalau

pelaku dan pihak korban sudah ada

kesepakatan kehendak. Penyelesaian di

dalam Pengadilan, apabila para pihak

pelaku dan keluarga korban tidak ada

kesepakatan kehendak untuk diselesaikan di luar Pengadilan, Polisi

sebagai penyidik sesuai dengan tugasnya

membuat berita acara tentang

ke%adiannya dan kemudian menyerahkan

ke @aksa penuntut $mum agar dilakukan

penuntutan. "ukum Pidana harusdipandang sebagai hukum yang

mempunyai fungsi subsider, karena

hukum pidana baru digunakan apabila

upaya lain dirasakan tidak berhasil atau

tidak sesuai.

Penggunaan %alan raya harus didasarkan

pada peraturan lalu lintas disamping

keserasian antara ketertiban umum

dengan ketertiban pribadi. iri utama

dari hukum adalah adanya sanksi, inidapat dimengerti karena biasanya warga

masyarakat baru mengetahui adanya

hukum kalau ditindak. Kesan inipun

berkaitan erat dengan pendapat bahwa

hukum adalah petugas.

Perkara lalu lintas pada dasarnya

termasuk %enis perkara pelanggaran.

Pelanggaran lalu lintas tidak diatur

dalam Kitab $ndang-$ndang "ukum

Pidana GK$"PH, tetapi ada yang

menyangkut delik-delik yang disebut

dalam K$"P, misalnya&karena

kealpaannya menyebabkan matinya

orang lain sebagaimana diatur dalam

Pasal :9? ayat G*H dan ayat G1H K$"PH,

serta karena kealpaannya menyebabkan

orang lain luka berat sebagaimana diatur

Pasal :8 K$"P.

Penyidikan yang dilakukan oleh polisilalu lintas yang telah ditun%uk dan

penyidik tidak perlu mengumpulkan

barang bukti sebab pelanggaran tersebut

pembuktiannya mudah serta nyata

maksudnya dapat dibuktikan pada saat

itu %uga sehingga pelanggar tidak akan

dapat menghindar. Penyidik tidak perlu

membuat berita acara pemeriksaan,

penindakan terhadap pelanggaran

menggunakan formulir tilang atau

blangko tilang yang berisi catatan-catatan penyidik. #ormulir tilang tersebut

9

7/25/2019 223-587-1-PB (1)

6/11

berfungsi sebagai berita acara

pemeriksaan pendahuluan, surat

panggilan ke sidang, surat tuduhan %aksa,

berita acara persidangan dan putusan

hakim.

ugas Kepolisian dalam hal penyelesaian

perkara di luar pengadilan adalah selaku

penyidik dan penegak hukum bertugas

sebagai penengah dari masing-masing

pihak dan apabila masing-masing pihak

sudah ada kesepakatan mengenai

penggantian biaya apabila sebelum

meninggal korban terlebih dahulu

dirawat di rumah sakit, menanggung

biaya pemakaman, selamatan sampaidengan selesai dan memberikan

se%umlah uang sebagai uang duka dan

setelah itu membuat surat pernyataan

yang berisi telah selesainya perkara

tersebut dan tidak ada penuntutan

kembali dari masing-masing pihak, maka

perkara tersebut oleh polisi dinyatakan

selesai.

Polisi sebagai penyidik dalam

menangani perkara kecelakaan lalu lintas

harus melihat dahulu sebab-sebab

ter%adinya kecelakaan lalu lintas tersebut,

sehingga dapat tidaknya perkara tersebut

diselesaikan di luar pengadilan atau

harus melalui pengadilan. Polisi dalam

menentukan kriteria tersebut harus

mempunyai dasar keahlian khusus di

bidang lalu lintas karena polisi tersebut

dalam menangani perkara tersebut harus

dapat menyelesaikan dengan baik danadil. Adapun dalam hal tersebut

berkaitan langsung dengan cara

penyelesaiannya, apabila dapat

dibuktikan karena kealpaan pelaku dan

korban dianggap bersalah maka dapat

diselesaikan di luar pengadilan dan

sebaliknya apabila kesalahan dari pelaku

maka polisi selaku penyidik akan

melimpahkan perkara tersebut ke

Ke%aksaan untuk dilakukan penuntutan

dan selan%utnya harus diselesaikanmelalui pengadilan.

7ksistensi perdamaian dalam

penyelesaian tindak pidana kecelakaan

lalu lintas di Iilayah "ukum Kepolisian

Resor Kota Bandar Lampung didasarkanpada adanya kewenangan diskresi yang

dimiliki oleh kepolisian. Kewenangan

diskresi yang dimiliki polisi memiliki

dasar hukum, sehingga pelaksanaannya

harus dilakukan secara proporsional dan

dapat dipertanggung %awabkan secara

hukum. "al ini menun%ukkan bahwa

polisi tidak boleh bertindak semena-

mena dalam melaksanakan kewenangan

diskresi.

4enurut pen%elasan 7ddy Rifai,

diketahui bahwa kekuasaan diskresi

menun%ukkan polisi memiliki kekuasaan

yang besar karena polisi dapat

mengambil keputusan di mana

keputusannya bisa di luar ketentuan

perundang-undangan, akan tetapi

dibenarkan atau diperbolehkan oleh

hukum. 2atu hal yang dapat men%elaskan

berkuasanya kepolisian atau lembagalain dalam melaksanakan tugas, yaitu

adanya diskresi atau wewenang yang

diberikan oleh hukum untuk bertindak

dalam situasi khusus sesuai dengan

penilaian dan kata hati instansi atau

petugas sendiri.

Kepolisian mempunyai kewenangan

untuk menentukan apakah suatu

perbuatan diteruskan atau tidak

diteruskan dalam proses peradilan pidana

dengan alasan-alasan tertentu. !alam

perkara lalu lintas seperti dalam

kecelakaan lalu lintas, apabila hanya

menimbulkan kerugian yang kecil atau

luka yang kecil biasanya diselesaikan

dengan mediasi di antara pelaku dan

korban, dan pihak kepolisian sebagai

saksi atas kesepakatan yang dicapai,

perkara tidak diteruskan atas dasar

kesepakatan bersama antara pelaku dankorban. 6amun demikian %ika

kecelakaan akibat kelalaian tersebut

8

7/25/2019 223-587-1-PB (1)

7/11

menimbulkan kerugian yang besar

seperti hilangnya nyawa, maka mediasi

tidak dilakukan, dan pembayaran ganti

kerugian berupa biaya rumah sakit dan

penguburan %enaah korban hanyasebagai salah satu pertimbangan yang

nantinya digunakan oleh hakim dalam

men%atuhkan putusan kepada terdakwa.

Berdasarkan penelitian di Kepolisian

Resor Kota Bandar Lampung dengan

melakukan wawancara kepada Aditia,

maka diketahui bahwa dalam praktek

sehari-hari Polisi sebagai penyidik

khususnya dalam menangani perkara lalu

lintas yang menyebabkan luka-lukamaupun meninggal dunia pada diri orang

lain dapat menerima penyelesaiannya

dilakukan di luar pengadilan meskipun

perkara tersebut termasuk delik biasa.

"al ini timbul karena undang-undang

tidak dapat menampung semua

perbuatan yang ada di masyarakat.

"ukum kebiasaan seringkali lebih dapat

memenuhi kebutuhan masyarakat.

Penyelesaian perkara secara damai

perkara tindak pidana lalu lintas %alan

yang berakibat korban mati atau luka

berat secara yuridis dianggap

bertentangan dengan ketentuan hukum

pidana dan hukum acara pidana, namun

penyidik dan %aksa cenderung dapat

menerima penyelesaian secara damai

antara pembuat dan korban atau keluarga

korban.

Pelaksanaan diskresi kepolisian dalamperkara pidana lalu lintas oleh

Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung

dipengaruhi oleh adanya dukungan

faktor pemahaman bahwa penyelesaian

perkara pidana tidak harus dengan

pemidanaan atau pen%atuhan sanksi

pidana. Pada dasarnya pelaksanaan

diskresi kepolisian dalamperkara pidana

lalu lintas oleh Kepolisian Resor Kota

Bandar Lampung perdamaian sebagai

sarana untuk menyelesaikan perkaratindak pidana kecelakaan lalu lintas di

Iilayah "ukum Kepolisian Resor Kota

Bandar Lampung didasarkan adanya

pemahaman bahwa penyelesaian perkara

pidana tidak harus dengan pemidanaan

atau pen%atuhan sanksi pidana, dalam haltersebut berdasarkan pada ter%adinya

perbuatan, apabila ter%adi karena

kealpaan dan kesalahan bukan pada

tersangka. Karena tu%uan dari pidana

adalah sebagai salah satu sarana

pembinaan untuk menanggulangi

masalah-masalah sosial. "al ini guna

memberikan %aminan kepastian hukum

pada tingkat penyidikan. 4aksudnya

K$"AP tidak menghendaki suatu

penyidikan yang berlarut-larut tanpaberkesudahan, karena meneruskan suatu

penyidikan yang tidak didukung oleh

bukti-bukti yang cukup, atau peristiwa

yang disidik bukan merupakan suatu

tindak pidana atau meneruskan suatu

penyidikan yang menurut hukum tidak

dapat dilakukan penuntutan adalah

pemborosan waktu, tenaga dan biaya

cuma-cuma. "al demikian tentunya

bertentangan dengan asas penyelesaian

perkara yang cepat, sederhana, dan biaya

ringan sebagaimana tertuang dalam

K$"AP.

B+ )ator : )ator #an

Mempenaru"i Pelasanaan Disresi

Kepolisian dalam

Pen#elesaian Perara Tinda

Pidana Lalu lintas ole" Kepolisian

Resor KotaBandar Lampun

Beberapa faktor yang mempengaruhi

pelaksanaan diskresi kepolisian dalam

penyelesaian perkara tindak pidana lalu

lintas adalah sebagai berikut&

*. #aktor Perundang-undangan

G2ubstansi hukumH

#aktor perundang-undangan

Gsubstansi hukumH mempengaruhi

pelaksanaan diskresi adalah agarsetiap anggota kepolisian yang

melaksanakan diskresi memiliki

>

7/25/2019 223-587-1-PB (1)

8/11

kepastian hukum dan dapat

mempertanggung %awabkannya

segala tindakan yang dilakukannya

secara hukum. indakan diskresi

yang ditempuh penyidik bertu%uanuntuk mendapatkan rasa adil bagi

semua pihak dan tetap men%un%ung

tinggi "ak Asasi 4anusia, %uga

terdapat pembatasan-pembatasan dan

pertanggung %awabannya, sekalipun

hal tersebut tidak terdapat dalam

K$"P akan tetapi pada hakekatnya

untuk men%aga kepastian hukum dan

ketertiban dalam masyarakat. ;leh

sebab itu semua tindakan yang

dilakukan penyidik harusberdasarkan hukum dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

!alam praktek kepolisian di 2atuan

Lalu Lintas Polresta Bandar

Lampung mengenyampingkan

hukum atau menghentikannya atas

pertimbangan-pertimbangan atau atas

permohonan pihak yang

berkepentingan.

1. #aktor penegak hukum

#aktor penegak hukum yang

mempengaruhi pelaksanaan diskresi

kepolisian dalam penyelesaian

perkara tindak pidana lalu lintas

dapat diketahui berdasarkan kualitas

dan kuantitas anggota kepolisian.

Kualitas anggota kepolisian dilihat

dari profesionalisme ker%a polisi

sebagai aparat penegak hukum, yang

dituntut untuk melaksanakan tugas-

tugasnya secara profesional terutama

dalam mempergunakan wewenang

diskresi yang dimilikinya. 2etiap

polisi melakukan tugas berdasarkan

sumpah %abatan dan berkewa%iban

untuk melaksanakan profesionalisme

ker%a secara maskimal. Kuantitas

anggota kepolisian dilihat dari

idealnya %umlah anggota dalammelakukan pengaturan lalu lintas.

#aktor kuantitas anggota polisi yang

terbatas ini dapat menghambat

pelaksanaan tugas penertiban lalu

lintas dan %alan raya. 4enurut

pen%elasan 7ddy Rifai diketahui

bahwa polisi harus benar-benarmampu menerapkan batasan-batasan

dalam diskresi kepolisian, sehingga

diskresi yang dilakukan benar-benar

demi kepentingan kepentingan tugas-

tugas kepolisian dan kepentingan

umum, meskipun polisi telah

diberikan kewenangan oleh undang-

undang untuk mengambil tindakan

lain tersebut tetap sa%a polisi harus

bisa untuk mempertanggung

%awabkan atas segala tindakan dankeputusan yang telah diambil dalam

melaksanakan tugasnya.

:. #aktor masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan

Pandiyangan, maka diketahui bahwa

faktor masyarakat yang

mempengaruhi pelaksanaan diskresi

adalah kesadaran hukum yang

dimiliki oleh masyarakat. 4asyarkatmenyadari bahwa pelanggaran lalu

lintas adalah suatu ke%adian di luar

kehendak dan sama sekali tidak

diinginkan sehinggga mereka

menghendaki adanya perdamaian di

luar pengadilan, sebab apabila hal

tersebut diteruskan melalui %alur

hukum maka permasalahan akan

men%adi pan%ang. 4enurut pen%elasan

Aditia diketahui bahwa dengan

adanya kesadaran masyarakat ini

maka ditempuhlah upaya perdamaian

dan pihak kepolisian dengan

kewenangan diskresi yang

dimilikinya men%adi mediator dalam

perdamaian tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka

penulis dapat menyatakan bahwa

penyelesaian perkara pidana lalu

lintas dapat dilakukan di luarpengadilan yang menyangkut

kecelakaan lalu lintas antara pihak-

=

7/25/2019 223-587-1-PB (1)

9/11

pihak yang terlibat tanpa melalui

pengadilan. Proses penyelesaian

tersebut dilakukan oleh para pihak

sendiri karena masing-masing pihak

sepakat untuk menyelesaikan tanpamelalui proses yang berbelit-belit

dan memakan waktu yang lama,

adapun hal ini ter%adi karena

pengadilan akan mempela%ari bukti-

bukti yang ada guna mencari

kebenaran dan keadilan yang dapat

diterima kedua belah pihak tanpa

tekanan atau paksaan dari pihak

manapun.

D. #aktor Kebudayaan

4enurut pen%elasan 7ddy Rifai

diketahui bahwa faktor budaya yang

mempengaruhi pelaksanaan diskresi

adalah nilai-nilai budaya di )ndonesia

yang mengedepankan prinsip

kekeluargaan, musyawarah dan

mufakat dalam menyelesaikan suatu

permasalahan, sehingga dalam

konteks kecelakaan lalu lintas, faktor

budaya ini berpengaruh besar, di

mana masyarakat menggunakan

nilai-nilai kebudayaan berupa

kekeluargaan, musyawarah dan

mufakat dalam menyelesaikan

perkara lalu lintas. 4enurut

pen%elasan Pandiangan diketahui

bahwa budaya yang sampai dengan

saat ini dipegang teguh oleh

masyarakat adalah penyelesaianmasalah melalui musyawarah dan

mufakat dalam rangka mencari

perdamaian. Berdasarkan uraian

tersebut maka penulis menyatakan

bahwa konsep Alternative Dispute

Resolution pada dasarnya bersumber

dari nilai-nilai kekeluargaan yang

dianut secara bersama oleh

masyarakat, yang intinya

menekankan pada upaya

musyawarah dan mufakat, sebagai

cerminan sistem sosial budaya di

)ndonesia.

III+ Kesimpulan

*. Pelaksanaan diskresi kepolisian

dalam perkara pidana lalu lintas oleh

Kepolisian Resor Kota Bandar

Lampung adalah melalui perdamaian

antara pelaku dan korban.

Perdamaian dalam penyelesaian

tindak pidana kecelakaan lalu lintas

berkaitan dengan kewenangan

diskresi yang dimiliki oleh

kepolisian. Perdamaian ini

didasarkan pada adanya itikad baikantara pihak-pihak yang terlibat

dalam kecelakaan lalu lintas untuk

menempuh penyelesaian secara

kekeluargaan. Penyelesaian perkara

kecelakaan lalu lintas tidak harus

dengan pemidanaan atau pen%atuhan

sanksi pidana, dalam hal tersebut

berdasarkan pada ter%adinya

perbuatan, apabila ter%adi karena

kealpaan dan kesalahan bukan pada

tersangka khususnya dalam perkara

pidana lalu lintas.

1. #aktor-faktor yang mempengaruhi

pelaksanaan diskresi kepolisian

dalam penyelesaian perkara tindak

pidana lalu lintas, adalah sebagai

berikut&

a. #aktor perundang-undangan

Gsubstansi hukumH, yaitu adanya

dasar hukum yang memberikankewenangan kepada anggota

kepolisian untuk melakukan

tindakan diskresi sehingga

pelaksanaan tugas di lapangan

disesuaikan dengan kewa%iban

hukum dan

menghormati'men%un%ung tinggi

hak asasi manusia.

b. #aktor penegak hukum, yaitu

adanya profesionalisme ker%a

polisi. Polisi dalam hal inimempunyai kedudukan sebagai

?

7/25/2019 223-587-1-PB (1)

10/11

aparat penegak hukum dituntut

untuk melaksanakan tugas-

tugasnya secara profesional

terutama dalam mempergunakan

wewenang diskresi yangdimilikinya.

c. #aktor masyarakat, yaitu

masyarakat menyadari bahwa

pelanggaran lalu lintas adalah

suatu ke%adian di luar kehendak

dan sama sekali tidak diinginkan

sehinggga mereka menghendaki

adanya perdamaian di luar

pengadilan dan pihak kepolisian

dengan kewenangan diskresi

yang dimilikinya men%adimediator dalam perdamaian

tersebut.

d. #aktor kebudayaan, yaitu adanya

nilai-nilai budaya di )ndonesia

yang mengedepankan prinsip

kekeluargaan, musyawarah dan

mufakat dalam menyelesaikan

suatu permasalahan, sehingga

dalam konteks kecelakaan lalu

lintas, faktor budaya ini

berpengaruh besar, di mana

masyarakat menggunakan nilai-

nilai kebudayaan berupa

kekeluargaan, musyawarah dan

mufakat dalam menyelesaikan

perkara lalu lintas.

Da9tar Pustaa

Abdussalam, ". R..Hukum KepolisianSebagai Hukum Positif dalam

Disiplin Hukum. Restu Agung,

@akarta. 1?.

Arief, Barda 6awawi. Masalah

Penegakan Hukum dan Kebiakan

Penanggulangan Keahatan! P.

itra Aditya Bakti. Bandung. 1*.

#aal, 4.Penyaringan Perkara Pidana

"leh Polisi #Diskresi KepolisianH.Pradnya Paramita. @akarta. *??*.

Kansil, .2.. dan hristine 2.. Kansil.

Disiplin $erlalu %intas di &alan Raya

Penerbit Rineka ipta. @akarta.

*??9.

"amah, Andi. $unga Rampai Hukum

Pidana dan Acara Pidana. Chalia

)ndonesia @akarta. 1*.

"arahap, 4. 5ahya. Pembahasan

Permasalahan dan Penerapan

K$"AP. 2inar Crafika. @akarta.

*??=

Kelana, 4omo.Hukum Kepolisian.P)K. @akarta. *?=*.

Lamintang, P.A.#. Dasar'Dasar Hukum

Pidana (ndonesia.

P. itra Adityta

Bakti. Bandung. *??8.

4arpaung, Leden.Proses Penanganan

Perkara Pidana. 2inar Crafika. @akarta.

*??1.

4oel%atno, Perbuatan Pidana dan

Pertanggung a)aban Dalam Hukum

Pidana,

Bina Aksara, @akarta. *??:.

4uladi.Hak Asasi Manusia, Politik dan

Sistem Peradilan Pidana!Badan

Penerbit $6!)P. 2emarang.

*??>.

Rahar%o, 2at%ipto.Polisi Pelaku dan

Pemikir. Cramedia Pustaka

$tama. @akarta. *??*.

2oekanto, 2oer%ono. Pengantar

Penelitian Hukum.

Rineka ipta.

@akarta. *?=:

JJJJJJJJJJJJJJJ. *aktor'*aktor yang

MempengaruhiPenegakan Hukum.

*

7/25/2019 223-587-1-PB (1)

11/11

Rineka ipta. @akarta. *?=8.

2udarto.Kapita Selekta Hukum Pidana.

Alumni.Bandung. *?=8.

**