bab 5 tahap pelaksanaan fisik

7/23/2019 Bab 5 Tahap Pelaksanaan Fisik

http://slidepdf.com/reader/full/bab-5-tahap-pelaksanaan-fisik 1/21

Pedoman Pelaksanaan

SANIMAS

TAHAP PELAKSANAAN FISIK 75

BAB V

TAHAP PELAKSANAAN FISIK

Tahap pelaksanaan fisik dimulai dengan melaksanakan Penandatanganan

Kontrak Kerja antara PPK Sanitasi dengan Koordinator BKM/LKM, dilanjutkan

dengan pelaksanaan Rembug Warga Tingkat RT/RW(atau sebutan lainnya) Tahap III.

Dalam pelaksanaan fisik dilakukan supervisi yang terdiri atas pemantauan

kegiatan dan pelaporan. Setelah pelaksanaan fisik infrastruktur selesai dilakukan

serah terima hasil infrastruktur. Dalam melaksanakan kegiatan, KSM difasilitasi oleh

TFL.

5.1. PROMOSI SANITASI

Upaya menyebarluaskan informasi tentang suatu usaha pencegahan penyakit

yang menitikberatkan kegiatannya kepada usaha-usaha kesehatan lingkungan hidup

manusia.



Pedoman Pelaksanaan

SANIMAS

76 TAHAP PELAKSANAAN FISIK

5.2. PENANDATANGANAN KONTRAK KERJA

Setelah RKM diverifikasi oleh DPIU, PPK Sanitasi Kota/Kabupaten bersama

BKM menandatangani Kontrak Kerja berupa Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan

(SP3).

Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) antara lain berisikan tentang

jangka waktu pelaksanaan pekerjaan (tanggal mulai dan tanggal akhir kontrak),

syarat-syarat pelaksanaan pekerjaan, hak dan kewajiban para pihak serta tata cara

pembayaran/pencairan dana.

Dalam surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3), dinyatakan bahwa

pembayaran dilakukan dimuka dan selanjutnya mempertimbangkan kemajuan

pekerjaan di lapangan yang dilakukan dalam 3 (tiga) tahap sesuai dengan

Mekanisme Pencairan Dana untuk Pembangunan Swakelola dalam Perpres 70

tahun 2012. Tahap pertama sebesar 40% bisa dicairkan setelah RKM disetujui.

Selanjutnya 30% dibayarkan pada saat kemajuan pelaksanaan kegiatan sudah

mencapai minimal 30%, dan dana sisanya (Tahap 3) sebesar 30% dibayarkan pada

saat kemajuan pelaksanaan kegiatan sudah mencapai minimal 60% dan SR

terpasang minimal 50% dari perencanaan.

Satker/PPK dapat melakukan penangguhan pencairan dana untuk Pencairan

Tahap II dan III jika terjadi penyimpangan pelaksanaan kegiatan dan dana di

lapangan sampai dengan penyelesaian permasalahan oleh lembaga pengawasan



Pedoman Pelaksanaan

SANIMAS


fungsional (Inspektorat Jenderal dan/atau BPK). Contoh Surat Perjanjian

Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) dapat dilihat pada Format 7.1 lampiran.

5.3. REMBUG WARGA TINGKAT RT/RW (ATAU SEBUTAN LAINNYA)

TAHAP III

Rembug Warga T ingkat RT/RW (atau sebutan lainnya) Tahap III bertujuan

untuk menetapkan rencana pelaksanaan pembangunan sarana sanitasi,

pembentukan Tim Pengadaan barang/jasa, finalisasi rencana operasi dan

pemeliharaan serta pembentukan Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP).

5.3.1. Menetapkan Rencana Pelaksanaan Pembangunan

Rencana pelaksanaan pembangunan sarana sanitasi yang disepakati

mencakup:

1. Metode pelaksanaan kegiatan konstruksi,2. Rencana pengadaan material,

3. Jadwal rencana kerja,

4. Rekrutmen tenaga kerja,

5. Kesepakatan besaran upah pekerja,

6. Mekanisme pembayaran upah/material,

7. Kesanggupan swadaya masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan sarana sanitasi disepakati secara swakelola

(tidak menggunakan pihak ke-3/kontraktor), kecuali untuk pekerjaan-pekerjaan

yang membutuhkan keahlian atau peralatan tertentu. Sehingga, pelaksanaan



Pedoman Pelaksanaan

SANIMAS


pembangunan dioptimalkan untuk memberikan tambahan pendapatan kepada

masyarakat setempat dengan melakukan efisiensi penggunaan alat berat.

Rencana pelaksanaan pembangunan sarana sanitasi yang disepakati

mencakup besaran upah, jumlah pekerja, calon pekerja, mekanisme pembayaran

upah/material dan rencana pengajuan pencairan secara mendetail.

5.3.2. Finalisasi Rencana Operasi dan Pemeliharaan

Rencana Operasi dan Pemeliharaan yang disepakati meliputi rencana

penyediaan dana yang harus masuk rekening pada saat pencairan dana BLM,

rencana pengumpulan dana/iuran pemeliharaan termasuk besarannya dan

mekanisme penyelenggaraan pemeliharaan infrastruktur. Rencana Operasi dan

Pemeliharaan ini disepakati dan akan dilaksanakan oleh KPP. KPP mulai bekerja

sejak tahap pelaksanaan pembangunan, sebagai pengawas pelaksanaan kegiatan.

5.3.3. Pembentukan Tim Pengadaan Barang/Jasa

Tim pengadaan barang/jasa dibentuk melalui Rembug Warga Tingkat RT/RW

(atau sebutan lainnya) Tahap III yang anggotanya terdiri dari BKM/LKM dan KSM.

Pengadaan barang/jasa dilakukan melalui pemilihan pengadaan barang/jasa oleh

tim pengadaan barang/jasa yang telah dibentuk.

Untuk penjelasan lebih detail mengenai pengadaan barang/jasa dapat dilihat

pada Buku Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa



Pedoman Pelaksanaan

SANIMAS


5.3.4. Pembentukan Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP)

KPP adalah Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara Sanitasi yang anggotanya

terdiri dari para penerima manfaat sanitasi dan anggota KSM. Selanjutnya struktur

dan keanggotaan KPP ditetapkan melalui Surat Keputusan Lurah.

Hal-hal yang disepakati dalam Rembug Warga Tingkat RT/RW (atau sebutan

lainnya) Tahap III dalam Pembentukan KPP adalah sebagai berikut :

o Masyarakat menyusun dan menyepakati AD/ART KPP;

o Masyarakat memilih pengurus KPP;

o Menyepakati besaran iuran anggota.

Untuk penjelasan lebih detail mengenai KPP dapat dilihat pada Buku

Petunjuk Teknis Operasi dan Pemeliharaan.

5.3.5. Proses Pelaksanaan Rembug Warga Tingkat RT/RW (atau sebutan lainnya)

Tahap III

1. KSM dibantu oleh Kader Masyarakat dan TFL menyiapkan materi yang akan

disampaikan di dalam Rembug Warga Tingkat RT/RW (atau sebutan lainnya)

Tahap III antara lain mengenai:

a. Mekanisme dan rencana pelaksanaan pembangunan sarana sanitasi;

b. Finalisasi rencana Operasi dan Pemeliharaan serta rencana pendanaannya;

c. Pembentukan Tim Pengadaan Barang/Jasa;

d. Pembentukan KPP.



Pedoman Pelaksanaan

SANIMAS


2. KSM dibantu oleh KM dan TFL dan perwakilan BKM/LKM melaksanakan

Rembug Warga Tingkat RT/RW(atau sebutan lainnya) Tahap III.

3. Perwakilan BKM/LKM sebagai pimpinan musyawarah menjelaskan kembali

prinsip-prinsip penting program terutama tentang perlunya keterbukaan dalam

pengelolaan kegiatan dan adanya hak masyarakat untuk melakukan

pemantauan.

4. Ketua KSM memaparkan rencana Pelaksanaan Kegiatan Fisik.

5. Peserta musyawarah menyepakati rencana dan jadual pelaksanaan kegiatan,

yang sebelumnya telah di cek dan (jika diperlukan) dirubah sesuai kondisi

terkini, kemudian memberikan wewenang kepada KSM untuk

melaksanakannya.

6. Identifikasi tenaga terampil dan pendaftaran calon pekerja untuk pekerjaan

yang akan dilaksanakan sendiri. Calon pekerja harus digolongkan menurut jenis

kelamin laki-laki dan perempuan. Orang yang tergolong kurang mampu

harus mendapatkan prioritas. Pendaftaran tenaga kerja dapat diteruskan

selama pelaksanaan bila terdapat calon tenaga kerja baru.

7. Pembentukan Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP).

8. Ketua KSM memaparkan rencana Operasi dan Pemeliharaan kepada warga.

9. Peserta musyawarah menyepakati rencana Operasi dan Pemeliharaan serta

rencana biaya pendanaannya selama satu tahun dan juga menyepakati

pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur terbangun.

10. Peserta menyepakati dana yang harus disiapkan sebesar 25% dari kebutuhan

operasi dan pemeliharaan dalam satu tahun, sebagai syarat pencairan BLM



Pedoman Pelaksanaan

SANIMAS


tahap pertama, 50% dari kebutuhan operasi dan pemeliharaan, sebagai syarat

pencairan BLM tahap kedua dan 25% dari kebutuhan operasi dan

pemeliharaan, sebagai syarat pencairan BLM tahap ketiga.

11. Peserta menyepakati berita acara realisasi sumbangan/swadaya masyarakat

(non-finansial) dan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan

infrastruktur.

12. Ketua KSM menjelaskan kembali dan menyimpulkan pokok-pokok hasil diskusi

Rembug Warga Tingkat RT/RW (atau sebutan lainnya) Tahap III.

5.4. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Pelaksanaan konstruksi mulai dilakukan segera setelah Penandatanganan SP3.

Proses pembangunan ini dilaksanakan oleh KSM dengan bimbingan TFL, serta

dengan pengawasan BKM/LKM dan masyarakat, KPP dibantu oleh TFL, KM, PPIU dan

DPIU.

Proses Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur meliputi beberapa kegiatan

yang terkait di dalamnya, seperti perencanaan pekerjaan, manajemen tenaga

kerja, pengaturan tenaga kerja, penyiapan lokasi, pengadaan barang/jasa,

pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konstruksi dan pelaporan. (Contoh

Rencana Jadwal Pelaksanaan dilihat pada Format 6.1 Lampiran).



Pedoman Pelaksanaan

SANIMAS


5.4.1. Perencanaan Pekerjaan

Sebelum mulai melaksanakan pekerjaan konstruksi, diperlukan perencanaan

pekerjaan meliputi perencanaan untuk tenaga kerja yang diperlukan, pengadaan

material konstruksi, dan pengusahaan peralatan yang diperlukan.

Urutan umum tentang kegiatan yang harus dilaksanakan dan memerlukan

perencanaan adalah sebagai berikut:

1. Pengukuran Lapangan (dengan menggunakan alat ukur theodolite/waterpass,

meteran);

2. Pembersihan lahan/land clearing;

3. Penyiapan lokasi, sebagai tindak lanjut dari land clearing, dengan pelaksanaan

pemasangan patok benchmark;

4. Penyiapan untuk pengaman pekerjaan seperti turap;

5. Pengadaan dan pengelolaan material, yang terkait dengan mekanisme

penyimpanan barang dan pengelolaan bahan dan alat;

6. Kegiatan finishing seperti tindakan perlindungan dari erosi, pembersihan akhir,

dsb Sebelum membuat rencana kerja, berbagai informasi yang spesifik perlu

dikumpulkan, untuk membuat suatu rencana kerja yang realistis. Tanpa

rencana yang baik dan realistis, sulit untuk membuat estimasi berapa besar

material, peralatan, dan tenaga kerja yang diperlukan dan tersedia. Dan

tanpa adanya rencana kerja akan menghasilkan tenaga kerja yang tidak teratur

dan tidak optimal, sehingga tidak akan mencapai hasil yang diharapkan (baik

dalam kualitas dan kuantitas). Informasi yang diperlukan untuk dapat



Pedoman Pelaksanaan

SANIMAS


menyusun rencana kerja adalah sebagai berikut:

a. Tanggal awal dan tanggal penyelesaian;

b. Volume dan lokasi berbagai jenis pekerjaan yang dilaksanakan;

c. Kebutuhan masukan untuk tenaga kerja, material konstruksi, perkakas/alat

kerja;

d. Ketersediaan tenaga kerja, peralatan, perkakas, dan material konstruksi;

e. Informasi tentang awal dan akhir musim hujan secara umum.

5.4.2. Manajemen Tenaga Kerja

Tenaga kerja yang termotivasi dengan baik penting artinya untuk

keberhasilan pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Peran pengawas penting artinya

dalam memotivasi tenaga kerja. Ia dapat membantu memotivasi para pekerja dalam

berbagai cara:

1. Menciptakan rasa pencapaian dan menunjukkan penghargaan atas pekerjaan

yang dilakukan oleh pekerja;

2. Mendelegasikan tanggung jawab kepada pekerja serta memberi petunjuk dan

pelatihan kepada pekerja sehingga mereka dapat melaksanakan pekerjaannya

dengan baik;

3. Mengatur dan mengelola pekerjaan dengan cara yang efektif dan efisien, dan

mengkomunikasikan serta berperilaku benar di depan pekerja;

4. Memastikan adanya kondisi kerja yang baik dan pantas di lapangan.



Pedoman Pelaksanaan

SANIMAS


5.4.3. Pengaturan Tenaga Kerja

Pengaturan tenaga kerja di lapangan penting sekali bila kegiatan

konstruksi dilaksanakan dengan menerapkan metode kerja Pembangunan Berbasis

Masyarakat (Community Driven Development ). Ada sejumlah hal yang perlu

diperhatikan dalam mengatur tenaga kerja di tapak pekerjaan:

1. Mobilisasi pekerja. Rencana kerja harus disiapkan jauh sebelumnya agar

penduduk setempat dapat mempersiapkan diri apabila tenaga kerja mereka

diperlukan. Kemudian tenaga kerja yang tersedia harus dipastikan agar

jumlahnya tercukupi untuk pekerjaan yang direncanakan dalam hari atau

minggu tertentu. Mobilisasi tenaga kerja diusahakan di sekitar tapak

pekerjaan dengan melibatkan kaum perempuan;

2. Menetapkan kelompok pekerja. Kelompok tenaga kerja dapat disusun untuk

melaksanakan pekerjaan. Tergantung pada jenis dan volume pekerjaan, satu

kelompok terdiri dari 10-25 pekerja. Tiap kelompok harus ada ketua kelompok;

3. Pengaturan jarak antar kelompok pekerja. Kelompok-kelompok pekerja

sebaiknya tidak bekerja berdekatan satu dengan lainnya. Bila mereka bekerja

terlalu terpisah, ini akan menyulitkan pengawasan. Jarak antara lokasi kerja

berbagai kelompok pekerja sebaiknya diatur sesuai dengan jenis pekerjaan

yang dilaksanakan;

4. Menugaskan kegiatan-kegiatan bagi kelompok pekerja. Agar dapat

menggunakan pengalaman dan ketrampilan yang diperoleh secara optimal,

sebaiknya satu kelompok ditugaskan untuk bekerja terus dalam bidang dan

kegiatan yang sama selama masa konstruksi;



Pedoman Pelaksanaan

SANIMAS


5. Penyeimbangan kelompok. Beban kerja agar dibagi rata antara berbagai

kelompok, dan memberikan keseimbangan yang baik dalam pembagian tugas

antara pekerja dalam kelompok tertentu;

6. Menetapkan tugas-tugas harian. Tujuannya untuk memungkinkan agar rata-

rata pekerja menyelesaikan kerja sehari dalam waktu sekitar 75% dari jam

kerja normal. Metode ini hanya digunakan pada tahap awal, untuk

selanjutnya ditentukan melalui percobaan di tempat kerja;

7. Memberikan kesempatan kerja kepada kaum perempuan sebesar 30% dari

total kebutuhan tenaga kerja.

5.4.4. Penyiapan Lokasi

Dalam pelaksanaan program Sanimas dimungkinkan adanya proses

pengadaan lahan, yang dilakukan melalui mekanisme “hibah lahan”.

Prinsip dasar yang dianut:

1. Setiap penduduk diajak berkonsultasi dalam rangka mempersiapkan rencana

pengadaan lahan;

2. Apabila masyarakat telah memutuskan untuk memberikan kontribusi lahan

dalam mendukung pelaksanaan kegiatan, beberapa persyaratan safeguard

yang harus dipenuhi adalah:

Konsultasi yang memadai dengan para pemilik lahan:

o Kepastian bahwa hibah tanah/lahan tidak mempengaruhi standar

hidup dari penduduk yang terkena dampak pembebasan lahan;

o Hibah tanah/lahan dikonfirmasikan sebelumnya secara lisan dan



Pedoman Pelaksanaan

SANIMAS


tertulis;

o Sudah dipersiapkan sistem tindak lanjut keluhan masyarakat;

o Mekanisme safeguard terkait dengan pengadaan lahan dibahas melalui

proses pengambilan keputusan sesuai dengan pedoman pelaksanaan

diikuti oleh fasilitator dan konsultan serta menyebarluaskannya kepada

masyarakat.

Tanggung Jawab Pelaksanaan

Seluruh organisasi pelaksana Program Sanimas bertanggung jawab penuh,

dan implementasinya akan didukung oleh tenaga ahli safeguard di tingkat

kabupaten yang akan mendukung TFL yang akan mempersiapkan kegiatan

dan pelaksanaan pelaporan.

5.4.5. Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan material yang akan digunakan dalam pembangunan fisik harus

sesuai dengan spesifikasi teknis dan volume yang telah disepakati dan disetujui

dalam RKM dan RAB. Jika terjadi ketidaksesuaian volume yang diakibatkan oleh

kondisi lapangan maka harus dilakukan revisi/perhitungan kembali terhadap RAB

tersebut dengan meminta persetujuan kepada DPIU/PPK Tingkat Kabupaten/kota.

Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, penggunaan alat berat

diupayakan seminimal mungkin dengan mempertimbangkan biaya. Jika konstruksi

yang dibangun membutuhkan alat berat maka harus diperhitungkan tingkat

efesiensi dalam penggunaannya sehingga program ini benar-benar dapat



Pedoman Pelaksanaan

SANIMAS


memberikan pendapatan secara optimal kepada masyarakat.

Mekanisme Pengadaan barang dan Jasa mengacu pada buku Petunjuk

Teknis Pengadaan Barang/Jasa Sanimas

5.4.6. Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Konstruksi

Tujuan pemantauan adalah untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan

kegiatan fisik agar sesuai dengan rencana dan tujuan yang diharapkan. Dilakukan

dengan pengumpulan informasi yang terkait pekerjaan fisik, seperti pengecekan

kualitas material, pemantauan pelaksanaan konstruksi melalui pengukuran progres

harian dan mingguan, pemantauan pemanfaatan dana, pemantauan jumlah pekerja

yang berpartisipasi. Selain itu juga dilakukan pemantauan terhadap permasalahan

dan kesulitan yang dihadapi selama pekerjaan konstruksi, misalnya kejadian alam

seperti cuaca, ataupun bencana alam.

Pengawasan pelaksanaan konstruksi dilaksanakan oleh BKM/LKM,

Masyarakat, KPP dan dibantu oleh TFL, KM, PPIU dan DPIU (PPIU dan DPIU

melakukan pengawasan dalam tinjauan langsung yang dilakukan secara berkala).

Dalam tahap ini merupakan tahapan yang penting, untuk itu diharapkan

masyarakat secara luas mampu melaksanakan fungsi kontrol untuk:

Pengendalian Mutu;

Pengendalian Kuantitas/Volume Pekerjaan;



Pedoman Pelaksanaan

SANIMAS


Pengendalian Waktu;

Pengendalian Biaya.

1. Pengendalian Mutu

Hal-hal yang terkait dengan pengendalian mutu:

Penyimpanan Bahan/Material perlindungan kualitas

Dan bahan-bahan yang disimpan harus ditempatkan sedemikian rupa

sehingga mudah diperiksa oleh pengawas;

Metode Pengangkutan Material/Campuran

Pengangkutan material harus diatur agar tidak terjadi gangguan di antara

pelaksanaan berbagai pekerjaan. Bila perlu pengawas dapat mengenakan

pembatasan bobot pengangkutan untuk melindungi setiap jalan dan

infrastruktur yang ada di sekitar lokasi;

Lebih rinci dapat dilihat pada Buku Petunjuk Teknis Pembangunan Sanimas

Pengujian/Pemeriksaan Material;

Material yang akan digunakan harus diinspeksi oleh pengawas. Bila perlu

pengawas dapat melaksanakan pemeriksaan ulang material bahan-bahan

yang telah tersimpan sebelumnya;

Lebih rinci dapat dilihat pada Buku Petunjuk Teknis PembangunanInfrastruktur.;

2. Pengendalian Kuantitas/Volume

Pengawasan Kuantitas, dilakukan untuk mengecek bahan-bahan/campuran



Pedoman Pelaksanaan

SANIMAS


yang ditempatkan, dipindahkan, atau yang terpasang. Pengawas akan

memeriksa bahan-bahan/campuran berdasarkan atas batas toleransi

pembiayaan; Setelah pekerjaan memenuhi persyaratan baik kualitas dan

persyaratan lainnya, maka pengukuran kuantitas dilakukan agar kuantitas

pekerjaan benar-benar terukur dengan baik sesuai dengan pembiayaan

dan disetujui oleh DPIU. Lebih rinci dapat dilihat pada Buku Petunjuk Teknis

Pembangunan Infrastruktur Sanimas;

3. Pengendalian Waktu;

Di dalam pelaksanaan konstruksi, hubungan antara tenaga kerja, alat berat,

dan jumlah jam per hari dengan waktu pelaksanaan penyelesaian sangat erat;

Jadual Pelaksanaan

Jadual pelaksanaan yang dibuat KSM dicek oleh DPIU dan TAMK sebelum

pekerjaan dimulai terhadap:

o Kelayakan rencana target terhadap kondisi cuaca;

o Metode konstruksi yang sistematis dan benar;

o Pengendalian waktu oleh pengawas berdasarkan jadwal pelaksanaan

tersebut;

o Dari jadual pelaksanaan tersebut dijabarkan kedalam target harian,

kemudian di cek terhadap pencapaian target hariannya. Bila target

harian tidak terpenuhi maka selisih volume harus di programkan/dikejar

untuk hari berikutnya.

Bila dilaksanakan dengan baik maka pelaksanaan konstruksi dapat



Pedoman Pelaksanaan

SANIMAS


diselesaikan sesuai jadual.

Alat Berat

Jika alat berat dibutuhkan dalam pelaksanaan konstruksi, maka:

o Kapasitas alat/kombinasi alat harus dihitung lebih dahulu;

o Bila perlu ditambahkan jumlah alat atau menambah jam kerja alat.

Tenaga Kerja dan Jumlah Jam Kerja

Jadwal kebutuhan tenaga kerja harus disesuaikan dengan target waktu.

Bila kondisi pekerjaan diperkirakan tidak bisa diselesaikan, maka tenaga

kerja perlu ditambah atau lembur.

4. Pengendalian Biaya

Yang perlu di perhatikan dalam pengendalian biaya adalah pengukuran hasil

pekerjaan yang dilakukan dengan akurat dan benar sehingga kuantitas biaya

sesuai dengan gambar rencana.

5. Pengamanan Lokasi Kerja

Jika kondisi tanah di lokasi kerja, jenis tanahnya mudah bergerak (tanah pasir,

lempung) dan memerlukan kedalaman galian yang cukup dalam, maka perlu

penerapan galian agar tanah tidak longsor. Lebih rinci dapat dilihat pada Buku

Petunjuk Teknis Pembangunan Infrastruktur Sanimas.



Pedoman Pelaksanaan

SANIMAS


5.4.7. Pelaporan Kegiatan

Bagian lain dari Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan adalah

Pencatatan serta Pendokumentasian Hasil dan Proses di lapangan. Catatan dan

Dokumentasi ini disusun dalam Bentuk Laporan, yang harus dibuat secara

sederhana dan seringkas mungkin dan dilakukan secara berkala.

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dibuat setiap Bulan dan diserahkan

kepada Satker Kab/Kota tiap akhir bulan, yang terdiri dari :

1) Catatan Harian Kegiatan (Format 8.1);

2) Daftar Hadir Pekerja Harian dan Penerima Insentif (Format 8.2);

3) Catatan Harian Penggunaan Material (Format 8.3);

4) Rekapitulasi Pelaksanaan Mingguan (Format 8.4);

5) Laporan Kemajuan Pelaksanaan Bulanan (Format 8.5);

6) Laporan Masalah yang dihadapi (Format 8.6);

7) Catatan Harian Fasilitator Teknik (Format 9.1);

8) Catatan Harian Fasilitator Pemberdayaan (Format 9.2);

9) Catatan Harian Fasilitator Manajemen (Format 9.3);

10) Evaluasi Kemampuan Organisasi Warga Setempat (Format 9.4);

11) Laporan Administrasi Keuangan;

12) Foto yang menggambarkan Kondisi Lapangan (sesuaikan kondisi progres).

Selain itu, BKM/LKM selaku Penanggung Jawab Pelaksanaan Kegiatan wajib

Melaporkan Kemajuan Pelaksanaan kepada masyarakat yang disampaikan melalui



Pedoman Pelaksanaan

SANIMAS


Forum Rembug Warga Pelaksanaan Fisik dan Papan-papan Informasi di lokasi

sasaran secara periodik setiap dua minggu.

5.4.8. Rembug Warga Pelaksanaan Fisik

Pelaksanaan Rembug Warga Pelaksanaan Fisik dilakukan untuk melaporkandan membahas mengenai Laporan Pelaksanaan Kegiatan, Kendala-kendala

Pelaksanaan dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Fisik kedepan serta agenda lainnya

yang sekiranya diperlukan. Rembug warga dilakukan secara rutin 1 (satu) minggu

sekali dan hasilnya disebarluaskan melalui kegiatan penempelan informasi kegiatan.

Dalam pelaksanaanya, KSM, BKM/LKM serta KM memaparkan laporan pelaksanaan

kegiatan fisik dan keuangan, laporan penggunaan material, kendala-kendala

pelaksanaan kegiatan dan rencana pelaksanaan kegiatan fisik kedepan.

Pelaksanaan Rembug Warga Pelaksanaan Fisik ini diharapkan dapat

menjadi wadah pemecahan permasalahan serta wadah interaksi masyarakat

sebagai pemilik kegiatan selain sebagai salah satu bentuk transparansi

pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan.

Langkah-langkah yang perlu disiapkan dalam Rembug Warga Pelaksanaan

Fisik :

1. Mempersiapkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang disampaikan oleh

BKM/LKM dan KSM :

Pelaksanaan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Fisik;



Pedoman Pelaksanaan

SANIMAS


Keuangan;

Laporan Penggunaan Material;

Kendala-kendala Pelaksanaan Kegiatan;

Rencana Pelaksanaan Kegiatan Fisik Kedepan.

2. Menyimpulkan pokok-pokok untuk Rembug Warga Tingkat RT/RW (atau

sebutan lainnya) Tahap IV

5.4.9. Keterbukaan Informasi

1. Maksud

Dalam Rangka mewujudkan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Program

Sanimas ID, KSM dan BKM/LKM berkewajiban menyampaikan Informasi di Papan

Informasi dan Pemasangan Papan Kegiatan. Penempelan informasi ini dilakukan

oleh KSM dan BKM/LKM yang meliputi informasi tentang RKM, dan hasil-hasil

rembug warga, laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan keuangan, serta

informasi-informasi lainnya. Penempelan informasi melalui papan informasi

ditempatkan di lokasi strategis agar mudah terlihat dan dibaca oleh seluruh lapisan

masyarakat, misalnya di kantor Kelurahan, masjid, gereja, balai pertemuan dll,

dengan bentuk dan ukuran yang mudah dibaca oleh masyarakat. Penempelan

informasi dilakukan secara rutin 1 (satu) minggu sekali.

Pembuatan papan informasi harus dimusyawarahkan dengan

masyarakat/warga kelurahan agar secara bersama-sama menetapkan pembiayaan,



Pedoman Pelaksanaan

SANIMAS


lokasi pemasangan, pembuat dan penanggung jawab dalam perawatan dan

perbaikannya.

Agar masyarakat mudah membaca pengumuman yang tercantum di papan

informasi tersebut, rancangan harus dibuat menarik, tidak mudah rusak danberukuran ideal agar dapat terlihat dari jarak tertentu. Pada umumnya ukuran yang

digunakan sekitar 1 x 1,5 meter dan biaya yang dibutuhkan untuk pembuatan

papan informasi pada prinsipnya ditanggung oleh masyarakat sendiri.

2. Langkah-Langkah Yang Perlu Disiapkan Dalam Keterbukaan Informasi

Menyiapkan Papan Informasi dan Pemasangan Papan Kegiatan oleh KSM

dan BKM/LKM yang meliputi:

o Nama Kecamatan/Kelurahan/RW/RT, nama KSM dan BKM/LKM;

o Informasi tentang Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM);

o Hasil Rembug Kelurahan dan Rembug Warga;

o Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Keuangan.

Agar informasi dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas, beberapa

hal yang perlu diperhatikan adalah:

o Papan informasi harus dipasang di tempat yang banyak dikunjungi orang tetapi

aman dari gangguan;

o Papan informasi harus dipasang agak tinggi agar tidak mudah rusak;

o Tulisan agak besar, kalimat sederhana dan singkat disertai gambar berwarna



Pedoman Pelaksanaan

SANIMAS


agar menarik perhatian dan minat pembacanya;

o Papan informasi dilindungi kaca atau plastik untuk mengurangi kemungkinan

informasi dirusak orang;

o Informasi yang ditempel di papan informasi dapat berupa foto copy atau tulisan

tangan, asalkan jelas & terbaca dengan baik;o Informasi harus selalu diperbaharui

Setelah Pelaksanaan Fisik selesai KSM dan BKM/LKM diwajibkan pula untuk

membuat/mencantumkan Logo PUPR, ditempatkan di lokasi yang mudah dilihat

dan dapat disesuaikan dengan Kondisi Lapangan.

bab 5 tahap pelaksanaan fisik

Documents