bahan bacaan_rangkuman materi pelayanan publik

7/24/2019 Bahan Bacaan_Rangkuman Materi Pelayanan Publik

1/14

BAGIAN I : PENDAHULUAN

Secara filosofis, Rousseau menerangkan pada

hakikatnya negara dibentuk atas dasar kontrak sosial

antarwarga masyarakat.1 Pada mulanya, sekelompok orang

hidup tanpa mengenal system pemerintahan. Masyarakat

tradisional tanpa pemerintahan tidak lagi bisa dipertahankan

karena kehidupan semakin kompleks dan masyarakat

membutuhkan pembagian kerja untuk dapat terus memenuhi kebutuhan

hidup seluruh anggota masyarakat. Untuk mengatur hal itu semua, setiap

anggota masyarakat kemudian sepakat untuk menentukan bagaimana

masyarakat berjalan dan siapa yang berhak menjadi pengatur (pemerintah).2

Kesepakatan tersebut kemudian disebut dengan kontrak sosial dan atas

dasar itulah pemerintah mendapatkan haknya menjalankan pemerintahan.3

Dalam menjalankan pemerintahan, tidak serta merta pemerintah dapat

bertindak sewenang-wenang. Sebagaimana tertuang dalam kontrak sosial,

pemerintah memiliki kewajiban-kewajiban terhadap masyarakat untuk

menjamin kebebasan asali masyarakat.4 Pelaksanaan kewajiban tersebut

kemudian kita kenal dengan pelayanan publik.

Kewajiban Negara menyelenggarakan pelayanan publik juga dapat kita

lihat dari kacamata Negara hukum. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Amandemen III

mengatur Negara Indonesia adalah negara hukum. Scheltema, sebagaimana

dikutip oleh Jimly Asshiddiqie, merumuskan lima unsur-unsur dan asas-asas

negara hukum, yang salah satu diantaranya adalah melakukan pelayanan

1Theo Huijbers, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, (Yogyakarta: Kanisuius,

1986), hlm. 88.2 Bertrand Russel, Sejarah Filsafat Barat, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007,

halaman 908.3

Theo Huijbers, op.cit.4Bertrand Russel, op.cit.

PELAYANAN PUBLIK


2/14

publik demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan

Negara.5

Komitmen Indonesia untuk

menyelenggarakan pelayanan

publik kemudian dituangkan

dalam berbagai macam peraturan

perundang-undangan. Dalam

tataran Undang-Undang,

Indonesia telah memberlakukan

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU 25/2009).

Dalam konsiderans UU 25/2009 disebutkan Negara berkewajiban melayanisetiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan

dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.6 Sebagai

peraturan pelaksana, Indonesia kemudian memberlakukan Peraturan

Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (PP 96/2012) serta

sejumlah peraturan lainnya.7

Perintah untuk melakukan pelayanan publik juga dikenal dalam hukum

Islam. Surat Al- Maidah ayat 2 memerintahkan:

5 Jimly Asshiddiqie, Gagasan Negara Hukum Indonesia, makalah disampaikan padaForum Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional pada tanggal 22-24 November 2011.

Secara lengkap, lima asas-asas Negara hokum yang disebutkan oleh Schelmata adalah:1. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berakar

pada penghormatan atas martabat manusia,2. Berlakunya asas kepastian hukum,3. Berlakunya persamaan dalam negara hukum,4. Asas demokrasi dimana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang

sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhitindakan-tindakan pemerintahan,

5. Pemerintah dan pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalamrangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan negara

yang bersangkutan6Indonesia (a), Undang-Undang tentang Pelayanan Publik, UU No. 25 Tahun 2009, LN

No. 112 Tahun 2009 TLN No. 5038, Konsiderans.7Indonesia (b) Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, PP No. 96 Tahun 2012, LN No. 215 Tahun 2012 TLN No.5357.


3/14

(Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa,

dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan

bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya).

Kemudian Rasulallah Shallallahu alaihi wa sallammengatakan:

(Bantulah saudaramu, baik dalam keadaan sedang berbuat zhalim atau

sedang teraniaya. Ada yang bertanya: Wahai Rasulullah, kami akan

menolong orang yang teraniaya. Bagaimana menolong orang yang sedang

berbuat zhalim? Beliau menjawab: Dengan menghalanginya melakukan

kezhaliman. Itulah bentuk bantuanmu kepadanya. [HR. al-Bukhri])

Perintah tersebut pada dasarnya menggambarkan sebuah kewajiban bagi

umat manusia untuk selalu menolong orang lain, sebuah kewajiban yang

menjadi tugas utama pelayan publik.

BAGIAN II : Konsep Dasar Pelayanan Publik

1. Pengertian Pelayanan Publik

UU 25/2009 mendefinisikan pelayanan publik sebagai kegiatan atau

rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan

penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang

disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.8 Kemudian Lampiran

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:

63/KEP/M.PAN/7/2003 mendefinisikannya sebagai Kegiatan pelayanan

yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya

pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Dari definisi-definisi tersebut diatas dapat kita ambil kesimpulan

bahwasanya pelayanan publik merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan

8Indonesia (a), Op.Cit., Psl. 1 angka 1.


4/14

oleh penyelenggara pelayanan publik. Kegiatan tersebut dilakukan untuk

memenuhi kebutuhan penerima layanan dan dilaksanakan berdasarkan pada

peraturan perundang-undangan.

2. Ruang Lingkup Pelayanan Publik

Pelayanan publik memiliki tiga ruang lingkup, yaitu: (a) pelayanan

barang publik, (b) pelayanan jasa publik, dan (c) pelayanan administratif.9

Pelayanan barang publik meliputi:

a. pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi

pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari

anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran

pendapatan dan belanja daerah;

b.

pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh suatu

badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya

bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang

dipisahkan; dan

c.

pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak

bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau

anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang

modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari

kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi

ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan

perundang-undangan.10

Kemudian pelayanan jasa publik meliputi:

a.

penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau

seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja

negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah

b. penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal

pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan

negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

9Ibid, Psl. 5 ayat (1)10Ibid, Psl. 5 ayat (3)


5/14

c.

penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari

anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan

dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya

sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau

kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi

negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.11

Sedangkan pelayanan administratif meliputi:

a. tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan

diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka

mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat,

dan harta benda.

b. tindakan administratif oleh instansi nonpemerintah yang diwajibkan

oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan serta

diterapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan.

3. Asas-asas Pelayanan Publik

Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun

2004 mengatur pada hakikatnya pelayanan publik adalah usaha memberikan

pelayanan prima. Artinya, pemberian pelayanan publik tidak boleh

sembarangan. Merujuk pada Pasal 4 UU 25/2009 pelayanan tersebut

haruslah sesuai dengan asas kepastian hukum dan pembedaan perlakuan

bagi kelompok rentan, nondiskriminatif, proporsional, profesional, partisipatif,

transparan, akuntabel, cepat, mudah, dan dapat dijangkau oleh masyarakat.

a. Kepentingan Umum

Pelayanan publik tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi

dan/atau golongan.

b. Kepastian Hukum

Pelayanan publik harus menjamin terwujudnya hak dan kewajiban

dalam penyelenggaraan pelayanan.

c. Kesamaan Hak

11Ibid, Psl. 5 ayat (4)


6/14

Pemberian pelayanan publik tidak membedakan suku, ras, agama,

golongan, gender, dan status ekonomi.

d. Keseimbangan hak dan kewajiban

Pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus

dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan.

e.

Profesionalitas

Pelaksana pelayanan publik harus memiliki kompetensi yang sesuai

dengan bidang tugas

f. Partispatif

Peningkatang perang serta masyarakat dalam penyelenggaraan

pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan

masyarakat.

g. Persamaan perlakuan

Setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil.

h. Keterbukaan

Setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses danmemperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.

i.

Akuntabilitas

Proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat

dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan

Pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta

keadilan dalam pelayanan

k. Ketepatan waktu

Penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai

dengan standar pelayanan

l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan

Setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau.


7/14

4. Pihak Pihak Kunci dalam Pelayanan Publik

Dalam pelayanan publik, terdapat beberapa pihak yang memiliki peran

kunci dan penting untuk kita ketahui, yaitu:

a.

Penyelenggara Pelayanan Publik

b. Atasan Satuan Kerja Penyelenggara

c. Pelaksana Pelayanan Publik

d.

Masyarakat.

Penyelenggara Pelayanan Publik adalah institusi penyelenggara negara,

korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang

untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang semata-mata

dibentuk untuk kegiatan pelayanan publik. Atasan Satuan KerjaPenyelenggara adalah pimpinan satuan kerja yang membawahi secara

langsung satu atau lebih satuan kerja yang melaksanakan pelayanan publik.

Pelaksana pelayanan publik adalah pejabat, pegawai, petugas dan setiap

orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas

melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.

Selain pihak-pihak tersebut diatas, terdapat pula masyarakat.

Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk

sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang

berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara

langsung maupun tidak langsung. Jadi masyarakat tidak terbatas pada

perseorangan. Sebuah badan hukum yang tidak memiliki fisik sekalipun

terhitung sebagai penerima pelayanan publik.

5. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang tertib dan

baik, Peraturan Perundang-undangan juga mengatur hak dan kewajiban yang

dimiliki oleh masing-masing pihak dalam pelayanan publik. Secara rinci hak

dan kewajiban tersebut antara lain:


8/14

a. Hak dan Kewajiban Penyelenggaran Pelayanan Publik

Hak Penyelenggaran Pelayanan Publik Kewajiban Penyelenggaran Pelayanan

Publik

a. Memberikan pelayanan tanpa

dihambat pihak lain yang bukan

tugasnya

b. Melakukan kerjasama

c.

Mempunyai anggaran pembiayaan

penyelenggaraan pelayanan publik

d. Melakukan pembelaan terhadap

pengaduan dan tuntutan yang

tidak sesuai dengan kenyataan

dalam penyelenggaraan pelayanan

publik

e. Menolak permintaan pelayanan

yang bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan

a. Menyusun dan menetapkan

standar pelayanan

b. Menyusun, menetapkan dan

mempublikasikan maklumat

pelayanan

c. Menempatkan pelaksana yang

kompeten

d.

Menyediakan sarana, prasarana,

dan/atau fasilitas pelayanan

publik yang mendukung

terciptanya iklim pelayanan yang

memadai

e. Memberikan pelayanan yang

berkualitas sesuai dengan asas

penyelenggaraan pelayanan

publik

f. Melaksanakan pelayanan sesuai


g. Berpartisipasi aktif dan

mematahui peraturan

perundang-undangan yang

terkait dengan penyelenggara

pelayanan publikh. Memberikan

pertanggungjawaban terhadap

pelayanan yang diselenggarakan

i. Membantu masyarakat dalam

memahami hak dan tanggung

jawabnya

j. Bertanggungjawab dalam


9/14

pengelolaan organisasi

penyelenggara pelayanan publik

k.

Memberikan

pertanggungjawaban sesuai

dengan hukum yang berlaku

apabila mengundurkan diri atau

melepaskan tanggung jawab atas

posisi atau jabatan

l. Memenuhi panggilan atau

mewakili organisasi untuk hadir

atau melaksanakan perintah

suatu tindakan hukum atas

permintaan pejabat terkait

secara sah.

b. Hak dan Kewajiban Pelaksana Pelayanan Publik

KEWAJIBAN LARANGAN

a.

Melakukan kegiatan pelayanan

sesuai dengan penugasan yang

diberikan oleh penyelenggara

b.

Memberikan pertanggungjawaban

atas pelaksanaan pelayanan sesuai

dengan peraturan perundang-

undangan

c.

Memenuhi panggilan untuk hadir

atau melaksanakan perintah suatu

tindakan hukum atas permintaan

pejabat yang berwenang

d. Memberikan pertanggungjawaban

apabila mengundurkan diri atau

melepaskan tanggung jawab

e.

Melakukan evaluasi dan membuat

f.

Merangkap sebagai komisaris

atau pengurus organisasi usaha

bagi pelaksana yang berasal dari

instansi pemerintah, BUMN, dan

BUMND

g. Menunggalkan tugas dan

kewajiban, kecuali mempunyai

alasan yang jelas, rasional dansah

h. Menambag pelaksana tanpa

persetujuan penyelenggara

i. Membuat perjanjian kerja sama

dengan pihak lain tanpa

persetujuan penyelenggara

j.

Melanggar asas penyelenggaraan


10/14

laporan keuangan dan kinerja

kepada penyelenggaran secara

berkala

pelayanan publik

c. Hak dan Kewajiban Masyarakat

HAK KEWAJIBAN

a. Mengetahui kebenaran isi standar

pelayanan

b. Mengawasi pelaksanaan standar

pelayanan

c. Mendapat tanggapan terhadap

pengaduan yang diajukan

d. Mendapat advokasi, perlindungan,

dan/atau pemenuhan pelayanan

e. Memberitahukan kepada pimpinan

penyelenggara dan/atau pelaksana

untuk memperbaiki pelayanan

apabila pelayanan tidak sesuai


f.

Mengadukan pelaksana dan/ atau

penyelenggara yang melakukan

penyimpangan standar pelayanan

dan/ atau tidak memperbaiki

pelayanan kepada penyelenggara/

pembina penyelenggara dan

h. Mematuhi dan memenuhi

ketentuan sebagaimana

dipersyaratkan dalam standar

pelayanan

i.

Ikut menjaga terpeliharanya

sarana, parasarana, dan/ataufasilitas pelayanan publik

j. Berpartisipasi aktif dan

mematuhi peraturan yang terkait

dengan penyelenggaraan

pelayanan publik


11/14

ombudsman

g. Mendapat pelayanan yang

berkualitas sesuai dengan asas

dan tujuan pelayanan

BAGIAN III : Pelayanan Publik di Lingkungan Mahkamah Agung

Menurut UU Pelayanan Publik, Penyelenggara Pelayanan Publik adalah

institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang

dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan

badan hukum lain yang semata-mata dibentuk untuk kegiatan pelayananpublik. Dalam stuktur tata negara Indonesia, Mahkamah Agung dan badan

peradilan di bawahnya merupakan institusi penyelenggara negara yang

menjalankan fungsi yudikatif. Dalam kapasitas itu, Mahkamah Agung dan

peradilan di bawahnya melenyelenggarakan pelayanan peradilan.

Peraturan Pemerintah No. 96 tahun 2012 mengatur setiap

penyelenggara wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar

pelayanan. Untuk menjalankan ketentuan tersebut, Mahkamah Agung

menetapkan Keputusan Ketua MA Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang

Standar Pelayanan Peradilan (SK KMA tentang Standar Pelayanan Peadilan).

SK KMA tersebut mengatur empat pelayanan yang harus disediadakan oleh

pengadilan negeri, pengadilan tinggi serta Mahkamah Agung, yaitu:

a. Pelayanan administrasi persidangan

b. Pelayanan bantuan hukum

c. Pelayanan pengaduan

d. Pelayanan permohonan informasi

e.

Pelayanan lain yang ditentukan peraturan perundang-undangan

BAGIAN IV : Pelayanan Publik di Lingkungan Peradilan Agama

Di peradilan agama, terdapat beberapa macam pelayanan yang

disediakan baik oleh pengadilan agama/ mahkamah syariyah dan pengadilan


12/14

tinggi agama/ Mahkamah Syariyah Aceh. Berdasarkan pihak yang dilayani,

pelayanan dibedakan menjadi dua, yaitu pelayanan bagi pihak berperkara

dan pelayanan bagi pengguna pengadilan. Pelayanan bagi pihak berperkara

khusus disediadakan bagi para pihak yang mengajukan perkara pada

peradilan agama. Pelayanan yang biasa diberikan adalah pelayanan

administrasi persidangan, pelayanan administrasi perkara, dll. Kemudian

pelayanan bagi pengguna pengadilan biasanya diberikan tidak terbatas pada

pihak berperkara, contohnya adalah pelayanan informasi.

Jika melihat pada tugas dan kewenangan peradilan agama, pelayanan

dapat dibedakan menjadi pelayanan judicial, pelayanan non-judicial dan

pelayanan pendukung. Pelayanan yang diberikan terkait dengan tugas dankewenangan peradilan agama memutus perkara disebut dengan pelayanan

judicial. Pelayanan yang tidak terkait dengan tugas dan kewenangan

peradilan agama memutus perkara disebut dengan pelayanan non-judicial.

Diluar itu masih ada pelayanan pendukung yang terkait dengan pelayanan

judicial, contohnya posbakum, pelayanan sidang diluar pengadilan, pelayanan

prodeo, dll.

BAGIAN V: Peran Penting Meja Informasi

Pada kenyataannya, banyak masyarakat yang tidak begitu paham

mengenai hukum dan peradilan. Meskipun pengadilan telah menyediakan

berbagai pelayanan, akan tetapi faktor pengetahuan masyarakat tersebut

menjadi salah satu penghambat bagi masyarakat untuk mengakses

pelayanan pengadilan. Oleh karena itu dibutuhkan perantara yang mampu

menjembatani masyarakat dengan pengadilan.

Perantara antara masyarakat dengan pengadilan tersebut juga memiliki

implikasi yang serius dalam hal independensi dan imparsialitas

pengadilan.Tidakadanya perantara tersebut menjadikan pencari keadilan

sebagai pihak yang berpekara menemui langsung panitera, hakim atau

petugas lainnya.Pertemuan tersebut, dalam beberapa kasus, justru menjadi

transaksional yang akhirnya merusak independensi dan imparsialitas

pengadilan.


13/14

Kebutuhan perantara masyarakat dengan pengadilan tersebut

nampaknya telah disadari oleh Badan Peradilan Agama.Demi

mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan di lingkungan peradilan agama

serta menjaga independensi dan imparsialitas pengadilan, Direktur Jenderal

Badan Peradilan Agama Memberlakukan SK Dirjen Badilag No:

0017/Dj.A/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Meja Informasi di

Lingkungan Peradilan Agama. Melalui ketentuan tersebut badan peradilan

agama mengatur mengenai meja informasi serta petugasnya sebagai

perantara masyarakat dan peradilan agama.

Dengan petugas, sarana dan fasilitas yang ada padanya, meja informasi

paling tidak memiliki lima fungsi: komunikator, customer relation officer,deskperson,resepsionis, dan complaint channeling. Sebagai komunikator, meja

informasi berfungsi untuk memberikan informasi tentang segala sesuatu yang

berhubungan dengan pengadilan dan pencari keadilan agar pencari keadilan

terinformasi dengan baik mengenai pengadilan.Sebagai customer relation

officer, meja informasi harus dapat menjadikan pengadilan memiliki citra yang

positif di mata masyarakat.Sebagai deskperson, meja informasi harus mampu

memberikan penjelasan kepada calon pencari keadilan kelengkapan berkas

gugatan atau permohonan, meneruskan berkas yang telah dipersiapkan oleh

pencari keadilan, dan membantu masyarakat yang membutuhkan informasi-

informasi dari pengadilan.Sebagai receptionist, meja informasi berfungsi

untuk menerima tamu yang datang ke pengadilan dan melayani pertanyaan

yang diajukan oleh masyarakat.Sedangkan sebagai complaint channelingmeja

informasi adalah tempat untuk menyampaikan keluhan atau pengaduan

mengenai pelayanan pengadilan.12

Setelah terbentuknya meja informasi, seluruh pelayanan informasi di

Pengadilan hanya dapat dilakukan melalui Meja Informasi. Majelis Hakim,

Hakim dan/atau Panitera Pengganti yang sedang menangani perkara dilarang

memberikan informasi mengenai perkara yang ditanganinya kepada pihak

yang berperkara atau pihak-pihak lain di luar persidangan. Untuk

12Mohammad Noor, Meja Informasi sebagai Barusan Depan Pengadilan Agama, (diunduh darihttp://www.pa-

sumber.go.id/uploads/arsip/35MEJA_INFORMASI_SEBAGAI_BARISAN_DEPAN_PENGADILAN_AGAMA.pdfpada tanggal 21 September 2015), hlm. 3-7.
http://www.pa-sumber.go.id/uploads/arsip/35MEJA_INFORMASI_SEBAGAI_BARISAN_DEPAN_PENGADILAN_AGAMA.pdfhttp://www.pa-sumber.go.id/uploads/arsip/35MEJA_INFORMASI_SEBAGAI_BARISAN_DEPAN_PENGADILAN_AGAMA.pdfhttp://www.pa-sumber.go.id/uploads/arsip/35MEJA_INFORMASI_SEBAGAI_BARISAN_DEPAN_PENGADILAN_AGAMA.pdfhttp://www.pa-sumber.go.id/uploads/arsip/35MEJA_INFORMASI_SEBAGAI_BARISAN_DEPAN_PENGADILAN_AGAMA.pdfhttp://www.pa-sumber.go.id/uploads/arsip/35MEJA_INFORMASI_SEBAGAI_BARISAN_DEPAN_PENGADILAN_AGAMA.pdfhttp://www.pa-sumber.go.id/uploads/arsip/35MEJA_INFORMASI_SEBAGAI_BARISAN_DEPAN_PENGADILAN_AGAMA.pdfhttp://www.pa-sumber.go.id/uploads/arsip/35MEJA_INFORMASI_SEBAGAI_BARISAN_DEPAN_PENGADILAN_AGAMA.pdfhttp://www.pa-sumber.go.id/uploads/arsip/35MEJA_INFORMASI_SEBAGAI_BARISAN_DEPAN_PENGADILAN_AGAMA.pdf


14/14

memberikan informasi perkara, Majelis Hakim melalui Panitera Pengganti

memberikan informasi mengenai suatu perkara kepada Petugas Informasi.

Sebagai barisan depan pengadilan, akhirnya meja informasi menjadi

wajah dari pengadilan. Meja informasi adalah bagian pertama yang akan

dihubungi oleh masyarakat dalam interaksinya dengan pengadilan. Meja

informasi pula yang akan banyak berinteraksi dengan masyarakat serta

memberitahu mereka mengenai banyak hal yang terjadi di pengadilan. Oleh

karena itu, posisi meja informasi sangatlah vital.

bahan bacaan_rangkuman materi pelayanan publik

Documents