bulletin cipta karya edisi mei 2015

7/23/2019 Bulletin Cipta Karya edisi Mei 2015

1/36

Karya Cipta Infrastruktur PermukimanEdisi 05/Tahun XIII/Mei 2015

LENSA CK Water, Sanitation, and Cities Forum & Exhibition 2015 Jakarta Convention Center, 27-29 Mei 2015

Revolusi

Sebatang Bambu

28

Suplai Air Dalam

Pencapaian 100%Aman Air Minum 2019

12

Melihat Contoh Sampah

Diperlakukan di TPSTRawasari

9KEMENTERIAN

PEKERJAAN UMUM

DAN PERUMAHAN RAKYA

Indonesia Sukses Gelar

Water,Sanitation,and CitiesForum & Exhibition 2015


2/36

14

Edisi 054Tahun XIII4Mei 2015daftar isi

2

5

22

17

18

26LENSA CK Water, Sanitation, and Cities Forum

& Exhibition 2015Jakarta ConventionCenter, 27-29 Mei 2015

PLUS!

LIPUTAN KHUSUS

Melihat Contoh SampahDiperlakukan di TPSTRawasari

9

INOVASI

Rudal SPS Indonesia:RUang kenDALi SistemPenanganan SampahIndonesia

Bank Sampah BersihMandiri, Kunjungi diBangkalan!

Formula KARTINI(baKAdsoRbsi TemuanIndoNesIa):Terobosan Barudalam Dunia PersampahanIndonesia

Revolusi Sebatang Bambu

18

22

26

28

INFO BARU

Suplai Air Dalam Pencapaian100% Aman Air Minum 2019

87 Kabupaten/KotaDirekomendasikan DapatSPPH Hibah Air Minum

Profesionalitas dan IntegritasArsitek akan DilindungiUndang-Undang

Menteri PUPR MintaInfrastuktur Pendukung SailTomini Selesai Tepat Waktu

12

14

15

17

Indonesia Sukses GelarWater, Sanitation, andCities Forum & Exhibition2015

Air, Sanitasi, danPerkotaan di PanggungHarapan

4

6

BERITA UTAMA


3/363

Redaksi menerima saran maupun tanggapan terkait bidang Cipta Karya ke email [email protected]

atau saran dan pengaduan di www.pu.go.id

3

Pelindung

Budi Yuwono P

Penanggung Jawab

Antonius Budiono

Dewan Redaksi

Susmono, Danny Sutjiono,

M. Sjukrul Amin, Amwazi Idrus,

Guratno Hartono, Tamin MZ. Amin,

Nugroho Tri Utomo

Pemimpin Redaksi

Dian Irawati, Sudarwanto

Penyunting dan Penyelaras Naskah

T.M. Hasan, Bukhori

Bagian Produksi

Erwin A. Set yadhi, Djoko Karsono,

Diana Kusumastuti, Bernardi Heryawan,

M. Sundoro, Chandra RP. Situmorang,

Fajar Santoso, Ilham Muhargiady,

Sri Murni Edi K, Desrah,Wardhiana Suryaningrum, R. Julianto,

Bhima Dhananjaya, Djati Waluyo Widodo,

Indah Raftiarty, Danang Pidekso

Bagian Administrasi & Distribusi

Luargo, Joni Santoso, Nurfathiah

Kontributor

Dwityo A. Soeranto, Hadi Sucahyono,

Nieke Nindyaputri, R. Mulana MP. Sibuea,

Adjar Prajudi, Rina Farida, Didiet A. Akhdiat,

RG. Eko Djuli S, Dedy Permadi, Th Srimulyatini

Respati, Joerni Makmoerniati, Syamsul Hadi,

Hendarko Rudi S, Iwan Dharma S, Rina Agustin,

Handy B. Legowo, Dodi Krispatmadi,

Rudi A. Arifin, Endang Setyaningrum,

Alex A. Chalik, Djoko Mursito, N. Sardjiono,Oloan M. Simatupang, Hilwan, Kun Hidayat S,

Deddy Sumantri, Halasan Sitompul,

Sitti Bellafolijani, M. Aulawi Dzin Nun,

Ade Syaiful Rahman, Aryananda Sihombing,

Agus Achyar, Ratria Anggraini, Dian Suci Hastuti,

Emah Sudjimah, Susi MDS Simanjuntak,

Didik S. Fuadi, Kusumawardhani, Airyn Saputri,

Budi Prastowo, Aswin G. Sukahar,

Wahyu K. Susanto, Putri Intan Suri,

Siti Aliyah Junaedi

Alamat Redaksi

Jl. Patimura No. 20, Kebayoran Baru 12110

Telp/Fax. 021-72796578

Email

[email protected]

PelindungAndreas Suhono

Penanggung JawabAntonius Budiono

Dewan RedaksiDadan Krisnandar, Mochammad Natsir,M. Maliki Moersid, Hadi Sucahyono,Adjar Prajudi, Tamin MZ. Amin,Nugroho Tri Utomo

Pemimpin RedaksiSri Murni Edi K, Sudarwanto

Penyunting RedaksiBhima Dhananjaya, Buchori

Bagian ProduksiElkana Catur H., Dian Ariani,Djati Waluyo Widodo

Bagian Administrasi & DistribusiLuargo, Joni Santoso

KontributorDwityo A. Soeranto, R. Mulana MP. Sibuea,M. Sundoro, Dian Irawati, Nieke Nindyaputri,Prasetyo, Oloan MS., Hosen Utama,Aswin G. Sukahar, TM. Hasan, Kusumawardhani,Ade Syaiful Rachman, Aryananda Sihombing,Dian Suci Hastuti.

Alamat RedaksiJl. Patimura No. 20, Kebayoran Baru 12110

Telp/Fax. 021-72796578

[email protected]

website http://ciptakarya.pu.go.id

twitter

@ditjenck

instagram @ditjenck

Cover :

Wapres Jusuf Kalla memukul gong penanda

dibukanya WSC Forum & Exhibition 2015

(foto : Dodo)

Membahas permukiman layak huni dan berkelanjutan ibarat rumah besar yang berisi

kebutuhan dasar masyarakat bernama akses air minum dan akses sanitasi, baik di

perkotaan dan perdesaan. Keduanya kemudian terus saling berkejaran dengan tingkat

urbanisasi yang tinggi dengan dampaknya yang sangat serius terhadap perkembangan

perkotaan. Sebagai pihak yang memikul tugas mewujudkan permukiman layak huni

dan berkelanjutan, Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat selalu menyuarakan perlunya kerjasama berbagai pihak untuk mencapai target

nasional maupun komitmen Internasional.

Kali ini suara tersebut diwadahi dalam ajang Water, Sanitation, and Cities yang

menghimpun kegiatan forum dan pameran sendiri menghimpun enam kegiatan utama

antara lain Indonesia International Water Week, Municipal Solid Waste Management and

Domestic Wastewater Management, Smart Planning for Heritage River Cities, National

Urban Forum, Youth Program, dan Pemeran yang menampilkan kebijakan dan strategi

pembangunan di bidang air, sanitasi, dan perkotaan beserta implementasinya.

Dari berbagai isu dan tindak lanjut yang telah didiskusikan dalam forum tersebut,

perlu komitmen dan kerjasama dari seluruh pihak, baik pemerintah pusat, provinsi,

kabupaten/kota, dunia usaha, masyarakat, NGO, serta lembaga donor, dalam rangka

pencapaian target kota berkelanjutan serta akses air minum dan sanitasi berkelanjutan,termasuk di dalamnya untuk mencapai target pemerintah Indonesia mewujudkan

gerakan 100-0-100, hingga tahun 2019.

Selain itu, hasil forum yang ada di atas akan digunakan sebagai referensi dalam

menyiapkan dan mendukung penuh Konferensi Habitat III yang akan diselenggarakan

pada tahun 2016 yang akan datang. Salah satu persiapan yang dilakukan adalah

menyusun National Report Habitat III serta menjadi tuan rumah pada Preparatory

Meetinguntuk Regional Asia Pacific pada bulan Oktober 2015 yang akan datang.

(Teks : Buchori)

Himpun SolusiDalam Forum Air Minum,Sanitasi, dan Perkotaan

editorial

Buletin ini menggunakan 100%

kertas daur ulang(cyclus paper)

Edisi 054Tahun XIII4Mei 2015


4/36

Indonesia sukses menggelar Water,Sanitation, and Cities Forum & Exhibition2015yang berlangsung di Jakarta 27-29Mei 2015 dan dibuka oleh Wakil PresidenRI, M. Jusuf Kalla. Selama tiga hari parastakeholdermerumuskan strategi danrekomendasi untuk menjawab tantanganlima tahun ke depan sesuai RPJMN 2015-2019, yaitu peningkatan akses terhadapair minum dan sanitasi yang layak menjadi100%, serta mewujudkan kota tanpapermukiman kumuh di Indonesia pada2019.

4

WSC Forum and Exhibition diselenggarakan

oleh Kementerian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat didukung oleh Bappenas

dan Kementerian Kesehatan, dan dihadiri ahli,

praktisi, lembaga donor internasional, peme-

rintah, dan swasta. Kegiatan ini menghimpun enam kegiatan

utama antara lain Indonesia International Water Week, Municipal

Solid Watse Management and Domestic Wastewater Management,

Smart Planning for Heritage River Cities, National Urban Forum,

Youth Program, dan Pemeran yang menampilkan kebijakan dan

strategi pembangunan di bidang air, sanitasi, dan perkotaan

beserta implementasinya.

Forum tersebut merumuskan tujuh hal mendasar yang perlu

dipersiapkan bersama untuk menuju akses universal air minum

dan sanitasi yang berkelanjutan serta perkotaan yang livable, yaitu

: (i) Komitmen; (ii) Dasar hukum dan Kebijakan yang Kokoh; (iii)Kelembagaan; (iv) Capacity Building;(v) Penerapan Teknologi ; (vi)

Partnershipantar stakeholder;dan (vii) Kerjasama Pemerintah dan

Swasta.

Penyediaan layanan air minum dan sanitasi tidak dapat

dilepaskan dari adanya dukungan pendanaan yang memadai.

Salah satu kendala terbesar adanya rendahnya tarif pelayanan,

dimana penetapannya sering kali tidak dapat dilepaskan dari

kepentingan politik. Karena itu, kita tidak kenal lelah untuk

menyampaikan bahwa ada risiko besar di masyarakat miskin

yang harus membayar lebih mahal dibandingkan kita yang dapat

mengakses air dengan mudah, ungkap Dirjen Cipta Karya Andreas

Suhono.

Indonesia SuksesGelar Water, Sanitation,and Cities Forum & Exhibition 2015

berita utama

Pembangunan wilayah dan perkotaan tidak dapat dilakukan

tanpa adanya dukungan sumber daya yang dikelola dengan

optimal. Driver of development yang besar dihadapi oleh semua

kota secara global, di antaranya urbanisasi yang semakin

signifikan, daya dukung kota yang semakin terbatas, perubahan

iklim, serta bencana alam. Empat hal itu menjadi key driversdalam

mewujudkan kota berkelanjutan. Keberlanjutan kota ke depan

juga sangat ditentukan oleh kepemimpinan lokal yang dapat

mengelola kotanya. Dalam forum tersebut juga menyimpulkan beberapa isu

tentang upaya bersama membangun kota dengan fungsinya

sebagai berikut: (i) Mesin penggerak pertumbuhan ekonomi bagi

kesejahteraan bangsa dan memberikan peluang penghidupan

(livelihood)termasuk bagi kelompok masyarakat yang rentan; (ii)

Pelayanan dasar dan amenitas yang mudah diakses masyarakat;

(iii) Melayani berbagai lapisan masyarakat (anak-anak/pemuda/

lansia, gender, kelompok sosial budaya, difabel, kelompok

berpenghasilan rendah); (iv) Mempermudah mobilitas masyarakat

untuk bekerja dan melakukan aktifitas sehari-hari; (v) Membangun

kebertahanan (resilience) masyarakat kota dalam menghadapi

berbagai tantangan ke depan seperti sumber daya (air, energi,

pangan), perubahan iklim dan bencana, serta mata pencaharian;

(vi) Menjaga keragaman (diversity) sosial-budaya, geografis danmodalitas masyarakat; (vii) Memberikan peluang dan ruang yang

setara untuk kegiatan formal dan informal di perkotaan, serta

memberikan sistem pendukung yang memadai (teknis, finansial,

legal); dan (viii) Memperkuat data dan informasi, pengetahuan

(knowledge), serta pembangunan kapasitas dan budaya warga

dan pengelola perkotaan melalui perkuatan community of practice

(komunitas praktisi) dan learning groups (kelompok belajar)

seperti asosiasi profesi, interest groups(kelompok minat), penggiat

masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi

kemasyarakatan.

Dari berbagai isu dan tindak lanjut yang telah didiskusikan

dalam forum tersebut, perlu komitmen dan kerjasama dari seluruh

pihak, baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dunia

usaha, masyarakat, NGO, serta lembaga donor, dalam rangkapencapaian target kota berkelanjutan serta akses air minum dan

sanitasi berkelanjutan, termasuk di dalamnya untuk mencapai

target pemerintah Indonesia mewujudkan gerakan 100-0-100

hingga tahun 2019.

Selain itu, hasil forum ini akan digunakan sebagai referensi

dalam menyiapkan dan mendukung penuh Konferensi Habitat III

yang akan diselenggarakan pada tahun 2016 yang akan datang.

Salah satu persiapan yang dilakukan adalah menyusun National

Report Habitat III serta menjadi tuan rumah pada Preparatory

Meetinguntuk Regional Asia Pacific pada bulan Oktober 2015 yang

akan datang. (Teks: Buchori)


5/365

Suasana Ruang Cendrawasih JakartaConvention Center mendadak lain daribiasanya. Dari gerbang hingga lobbyCendrawasih terhampar konstruksibambu untuk menyambut para pesertaWater, Sanitation, and Cities (WSC)Forum&Exhibition 2015yang berlangsungpada 27-29 Mei 2015.

5

berita utama


Air, Sanitasi, dan Perkotaan

di Panggung Harapan

Konsep bambu dipilih untuk mengkampanyekan

green infrastructure dan adaptasi perubahan iklim

kepada masyarakat. Era penggunaan kayu yang

sangat dominan dalam berbagai keperluan ter-

utama pada konstruksi bangunan sudah hampir

berlalu, meskipun kayu merupakan salah satu bahan yang ramah

lingkungan. Padahal kita mempunyai sumber daya alam lain yang

cukup banyak yang tidak kalah kekuatannya dengan kayu yaitu

bambu. (artikel lengkap di rubrik Inovasi).

WSC dibuka oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla ditandai dengan

pemukulan gong didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono,

Dirjen Cipta Karya Andreas Suhono, Dirjen Sumber Daya Air

Mudjiadi, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, dan

mantan Menteri PU Djoko Kirmanto dan mantan Menteri

Kimpraswil Erna Witoelar.

Dalam sambutannya Jusuf Kalla mengingatkan kepada semua

bahwa sumber air paling baik adalah penghematan dan kebiasaan

masyarakat. Dengan merubah kebiasaan dan melakukan peng-

hematan dalam menggunakan air maka akan menjamin airDari kiri ke kanan: Dirjen Cipta Karya Andreas Suhono, Gubernur DKI Jakarta Basuki

Tjahja Purnama, Wapres Jusuf Kalla, mantan Menteri PU Djoko Kirmanto, mantanMenteri Kimpraswil Erna Witoelar, dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.


6/366

berita utama

tersebut tidak cepat habis. Air dan sanitasi menurut Kalla sangat

penting, karena banyak orang sakit akibat masalah air dan sanitasi

yang buruk. Masalah air dan sanitasi merupakan tanggung jawab

bersama. Mari selesaikan bersama tegas Kalla.

Wapres juga mencuatkan lagi program 10 juta sambungan

rumah (SR) yang pernah dicanangkan tahun 2009 lalu kala ia

menjadi Wakil Presiden era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dia meminta agar program pembangunan 10 juta sambungan air

bersih diselesaikan dalam waktu lima tahun. Menurutnya, hingga

kini, baru 30 persen warga negara Indonesia yang menikmati

sambungan air bersih. Kita jujur saja, saat ini ada 10 juta dikali 5

orang per keluarga berarti 50 juta. Itu berarti baru 30% dari jumlah

penduduk kita. Karena itu lah mari kita program, bikin 10 jutasambungan baru dalam lima tahun, harus dilaksanakan. Jangan

hanya seminar-seminar terus, katanya.

Menurutnya, selama ini terjadi ketidakadilan di banyak kota

terkait distribusi air bersih. Sebagian warga terpaksa membeli

air bersih dengan harga lebih mahal daripada yang dipatok

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) karena tidak mendapatkan

sambungan air bersih. Kalau air minum PDAM taruh lah harganya

Rp 6000 hingga Rp 10.000 per kubik. Tapi karena tidak ada

sambungan, maka beli kaleng yang totalnya Rp 40.000 dengan

kaleng, tidak bersih lagi, mahal juga. Jadi saya bilang bangsa itu

tidak adil apabila berbicara soal air, karena itu lah tentulah kita

akan adilkan bangsa ini karena air milik bersama, tutur dia.

Kalla juga berpesan agar pemerintah daerah dan DPRD

mendukung PDAM dalam membangun 10 juta sambungan air.Demikian juga ketika PDAM merasa perlu untuk meningkatkan tarif

air bersih. Jangan karena kenaikan tarif bukan kebijakan popular,

maka kepala daerah atau DPRD menentang rencana tersebut.

Penting bagi Bupati dan DPRD, jangan karena air penting maka

dianggap bahan popularitas. Mau naikan harga air seribu, dua

ribu, tidak boleh. Padahal PDAM jadi tidak untung, tidak ekspansi,

tidak bisa berkembang, maka menyebabkan rakyat beli kalengan

Rp 40.000, tutur Kalla.

Wapres optimistis pembangunan 10 juta sambungan air bersih

bisa terealisasi mengingat biayanya tidak lebih besar dibandingkan

dengan proyek pembangunan listrik 35.000 Megawatt. Bahkan,

Kalla meminta agar utang-utang PDAM dihapuskan demi mem-

biayai pembangunan 10 juta sambungan air bersih ini.

WSC menghimpun enam kegiatan utama antara lain Indonesia

International Water Week, Municipal Solid Waste Management and

Domestic Wastewater Management, Smart Planning for Heritage

River Cities, National Urban Forum, Youth Program, dan Pemeran

yang menampilkan kebijakan dan strategi pembangunan dibidang air, sanitasi, dan perkotaan beserta implementasinya.

Pada hari pertama sejumlah undangan menyimak ceri-

ta pengalaman mengelola air minum dari para narasumber dari

negara-negara di Asia, seperti Malaysia, Filipina, Jepang, dan

lainnya. Dirjen Cipta Karya Andreas Suhono saat memberikan pa-

paran sambutannya mengatakan, berbagai negara di Asia masih

mengalami problem sistematis terkait kesenjangan akan akses

pelayanan air minum dan sanitasi. Hal ini terutama dirasakan oleh

kaum marjinal dan miskin. Untuk menuju penyampaian pelayanan

yang berkelanjutan, perlu didukung dengan partnership dan

alernatif pembiayaan yang mampu mendukung pembangunan.

Fenomena yang dialami oleh kota-kota saat ini adalah ur-

banisasi dan keterbatasan daya dukung serta kapasitas kota

suatu pengelolaan kota menjadi kota berkelanjutan. Pemenuhan

kebutuhan masyarakat perkotaan terhadap layanan air minum

dan sanitasi, menghadapi berbagi tantangan, termasuk bencana

alam.

Hal yang menarik dalam menyedikan pelayanan air minum

dan sanitasi bahwa ini bukan masalah memilih perkotaan (urban)

atau perdesaan (rural), tapi lebih pada bagaimana pemenuhan

kebutuhan dasar masyarakat dapat dilakukan. Dengan demikian,di manapun keberadaan masyarakat, harus dapat dikenali dan

disadari bahwa mereka memiliki hak terhadap pemenuhan ke-

butuhan dasarnya.

Pembangunan kota tidak dapat dilepaskan dari dukungan

lingkungan. Kota-kota besar di dunia dihadapkan pada penurunan

tanah dan akibat faktor alam maupun faktor manusia. Untuk itu,

pemanfaatan air tanah sudah kurang relevan dan perlu diambil

langkah nyata untuk melarang pemanfaatannya. Pemberian in-

sentif bagi mereka yang mampu mengisikan kembali air tanah

akan mampu mendorong normalisasi akuifer yang pada giliran nya

akan mampu menjaga ketersediaan air yang keberlanjutan.

Konstruksi bamboo untuk panel pameran lomba foto di ajang WSC 2015


7/3677

berita utama


Pengambilan air tanah secara gratis sudah tidak relevan dengan

kondisi saat ini sehingga dibutuhkan regulasi untuk mengurangi

pengambilan air tanah. Aturan yang diterapkan tersebut dapat

berupa pelarangan gedung pemerintah di Jakarta meggunakan

air tanah. Hal ini perlu didukung dengan peningkatan penyaluran

air dari sistem perpipaan dari sumber lain, sehingga mampu tetap

menjaga pemenuhan kebutuhan air dari sisi pengguna.

Recycle Water menjadi salah satu alternatif sumber air untuk

mengurangi penggunaan air tanah. Terobosan yang perlu dilak-

sanakan antara lain adalah dengan pemberian insentif bagi

masyarakat/swasta yang dapat melakukan pengisian kembali

air. Pengolahan limbah guna mengurangi pencemaran yang

masuk dari limbah domestik dan industri yang masuk ke badanair perlu dilakukan dengan optimal untuk menjaga keberlanjutan

ketersedian air baku, yang pada gilirannya dapat meluaskan

pelayanan air minum dan mengurangi ketergatungan terhadap

penggunaan air tanah, penyadaran kesadaran publik melalui

kampanye serta pengembangan wilayah yang sesuai dengan

penataan ruang, kerjasama antara universitas dan swasta dalam

inovasi tekonologi pengolahan air, serta yang tidak kalah penting

kita harus bersama-sama menjaga dan memantau penurunan

muka air tanah yang diakibatkan oleh penggunaan air tanah

berlebih melalui sistem monitoringyang berkala dan terintergrasi.

Isu yang tidak kalah penting terkait air di negara kita adalah

dengan dibatalkannya Undang-Undang No.7 Tahun 2014 Tentang

Sumber Daya Air, unsur privatisasi air menjadi hal yang menjadi

dasar pembatalan UU tersebut. Hak rakyat untuk memperolehair bersih merupakan aspek penting. Oleh karena itu, privatisasi

tidak boleh mengorbankan hak masyarakat akan air, dengan

demikian setelah hak memperoleh air sudah terpenuhi bagi

masyarakat, kemudian kerjasama antara pemerintah dan swasta

(KPS) dapat dilaksanakan. Dan perlu digaris bawahi kembali,

bahwa keberadaan KPS tidak mengesampingkan kebutuhan air

bagi masyarakat secara luas.

National Urban Forum (NUF)

NUF merupakan rangkaian dari acara WSC yang menjadi forum

pertemuan para pemangku kepentingan untuk membahas isu-

isu pembangunan perkotaan, berbagi pengalaman tentang

pendekatan pembangunan perkotaan serta praktik-praktik

terbaik bidang permukiman dan pembangunan perkotaan di

Indonesia. Para pemangku kepentingan akan berdiskusi, bertukar

pengalaman dan pikiran mengenai perkembangan kota-kota di

Indonesia, untuk pembangunan perkotaan yang lebih baik pada

masa yang akan datang. Sebagai Negara dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi,

Indonesia mengalami tingkat urbanisasi yang cepat. Badan Pusat

Statistik (BPS) memperkirakan tingkat urbanisasi nasional men-

capai 66,7 persen pada tahun 2035.

Cepatnya urbanisasi ini memunculkan tantangan bagi pe-

merintah pusat dan daerah terutama dalam hal penyediaan pe-

mukiman yang berkelanjutan dengan infrastruktur layak, ujar

Direktur Pengembangan Permukiman, Hadi Sucahyono.

Ia menambahkan, urbanisasi juga menuntut pengaturan per-

mukiman di kawasan perkotaan agar tidak memunculkan masalah

di kemudian hari. Perencanaan kawasan perkotaan harus bersifat

komperehensif dan tidak reaktif, agar persoalan yang diselesaikan

tidak hanya mampu menjawab masalah masa kini, tetapi juga

mengantisipasi permasalahan yang dihadapi oleh generasi-

generasi berikutnya, urainya.

Pemerintah juga mengeluarkan Undang-undang No 28 Tahun

2002 tentang Bangunan Gedung. UU ini bertujuan mewujudkan

bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata

bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya.

NUF terbagi dalam tigasesi. Sesi pertama tentang New UrbanAgenda: Resolving Future Challenges, sejumlah pembicara yang

kompeten dihadirkan antara lain Dr. Ir. Wicaksono Sarosa dan Dr.

Ir. Lana Winayanti, MCP.

Sementara sesi kedua Mayor Forum dihadiri sejumlah

walikota dan bupati yang yang berprestasi. Mereka memberikan

paparan tentang terobosan-terobosan dalam berbagai aspek yang

telah dan akan dilakukan untuk membenahi kotanya, dilanjutkan

dengan tanggapan oleh tim penanggap. Pemimpin daerah yang

diharapkan akan menjadi pembicara adalah Walikota Surabaya,

Walikota Banjarmasin, Kepala Bidang Fispra Bappeda Kabupaten

Banyuwangi.

Direktur Jenderal Cipta Karya Andreas Suhono

Para pegiat permukiman peserta Youth Program.


8/36

berita utama

Sesi ketiga akan mengupas tentang Indonesian Outlook.

Dr. Ir. Djoko Kirmanto, Ir. Hayu Parasati, MPS, dan Harry Ganie

berbicara tentang prospek pembangunan permukiman di per-

kotaan Indonesia, khususnya terkait gerakan 100-0-100. untuk

mewujudkan permukiman layak huni dan berkelanjutan, termasuk

peran Kemitraan Habitat.

Mengembalikan Identitas Kota Pusaka

Kementerian PUPR bertekad mengembalikan identitas Kota

Pusaka di Indonesia yang terancam hilang karena pesatnya per-

tumbuhan ekonomi perkotaan. Melalui Program Penataan dan

Pelestarian Kota Pusaka (P3KP) yang sudah diikuti 45 kabupaten/

kota, Kementerian PUPR mendorong penyusunan Pedoman

Pelestarian Kota Pusaka dan Rencana Aksi Pengelolaan KotaPusaka.

Tekad tersebut disampaikan Plt. Sekretaris Ditjen Cipta Karya,

Dadan Krisnandar, dalam seminar Kota Pusaka bertajuk Smart

Planning for Heritage River Cities di hari ketiga rangkaian WSC.

Dalam seminar ini dibahas dua hal penting mengenai Ekonomi

Pusaka danHeritage Impact Assessment.

Seminar Kota Pusaka menjadi ajang berkumpul para pihak

yang memiliki perhatian dengan isu pelestarian kota pusaka.

Seminar ini memiliki semangat untuk mengeksplorasi ide-ide

melestarikan sejarah yang terkandung dalam bangunan pusaka,

sekaligus mempertahankan utilitas bangunan pusaka agar

sejalan dengan perkembangan kota-kota modern di Indonesia,

ujar Dadan. Ia menambahkan, masukan-masukan dari seminar

ini diharapkan dapat disepakati sebagai satu bentuk pedoman

yang dapat dijadikan acuan atau standar dalam melakukan

penataan kawasan pusaka secara komprehensif dengan memper-

timbangkan perkembangan perkotaan baik secara fisik, ekonomi,

maupun sosial.

Kota Pusaka harus mendapatkan perhatian karena per-

tumbuhan ekonomi Indonesia yang sangat pesat dan dikha-

watirkan menggerus peninggalan budaya. Harapannya Indonesia

nantinya tetap tumbuh menjadi sebuah negara yang berkembang

pesat, tanpa mengabaikan perkembangan kota-kota pusaka yang

merupakan warisan luhur Bangsa Indonesia, imbuh Andreas

Suhono.

Pemeliharaan Kota Pusaka juga tertuang dalam Undang-

undang No 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Bagian

keempat UU tersebut mengatur tentang pelestarian Bangunan

Cagar Budaya. Pasal 38 ayat 1 menyebutkan Bangunan gedung

dan lingkungannya yang ditetapkan sebagai cagar budaya sesuai

dengan peraturan perundang-undangan harus dilindungi dan

dilestarikan. Pada Desember 2012, diluncurkan pula Piagam Pelestarian

Kota Pusaka Indonesia sebagai bentuk kesepakatan masyarakat

pendukung pelestarian pusaka yang akan mengawal dan terus

mendorong penataan dan pelestarian Kota Pusaka.

Youth Program

Anak muda sebagai penerus masa depan bangsa, merupakan

kelompok yang memiliki potensi dan mampu menjadi agen

perubahan untuk mengajak kepada lingkungannya maupun

masyarakat luas untuk peduli terhadap sanitasi serta permukiman

yang berkelanjutan. Dalam rangkaian WSC, Kementerian PUPR

juga menyelenggarkanYouth Programdengan tema Pemuda Ber-

karya Ciptakan Permukiman Berkelanjutan.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian pe-

muda dalam mewujudkan permukiman yang layak huni dan ber-

kelanjutan melalui peningkatan pengetahuan dan fasilitasi ide

kreatif anak muda terkait permukiman, air minum, dan sanitasi.

Diharapkan anak muda Indonesia sebagai agent of change

dapat mengembangkan dirinya untuk menjadi generasi baru

yang peduli sanitasi dan menjadi pemicu bagi masyarakat luas.

Ide-ide dan inovasi baru dalam memecahkan masalah sanitasi di

berbagai wilayah di Indonesia diharapkan dapat dikembangkan

dari kreatifitas anak-anak muda, tutur Direktur Pengembangan

Penyehatan Lingkungan Permukiman, M. Maliki Moersid.

Maliki mengucapkan selamat kepada 75 pemuda pemudi

yang telah terpilih untuk mengikuti kegiatan Youth Program ini.

Dari 75 peserta yang terpilih ada 3 orang warga negara asing yangberasal dari negara Jerman, Thailand dan India. Pada kegiatan ini

peserta diberikan pembekalan tentang public speaking, teknik

penyampaian pesan dan motivasi sebagai agen perubahan. Selain

itu akan diberikan wawasan baru melalui sharingpengalaman dari

Duta Indonesia untuk jaringan global change maker. Tidak lupa

akan disampaikan pembekalan tentang Cipta Karya yang akan

memperkaya dan menambah wawasan mengenai permukiman

layak huni dan berkelanjutan, yang juga menjadi bekal dalam

berlomba untuk menyusun proposal terbaik.

Anak muda sebagai penerus masa depan bangsa diharapkan

dapat menyampaikan pesan kepada masyarakat luas mengenai

pentingnya permukiman layak dan sehat. Semoga kegiatan Youth

Program ini dapat bermanfaat, khususnya dalam menghadapi

tantangan penyediaan permukiman yang layak huni danberkelanjutan, tutup Maliki. (Teks: Buchori)

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR,Hermanto Dardak, berfoto bersama para mahasiswa usai memberikan paparanmenganai wilayah pengembangan strategis.

Suasana pameran di WSC 2015


9/36

liputan khusus

99

Para peserta Water, Sanitation, and Cities (WSC) Forum

and Exhibition 2015 yang diselenggarakan oleh

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat (PUPR) mengunjungi TPST Rawasari, Jumat

(24/05/2015). Mereka ingin belajar sistem pengola-

han sampah yang dilakukan oleh TPST Rawasari dalam mengelola

sampah sebelum dibawa ke TPA. Tidak bau dan tidak kotor. Demikian kesan pertama setiap kali

tamu datang mengunjungi TPST Rawasari, Jakarta Pusat. Tidak

ada yang menutup hidungnya, bahkan makan dan minum pun

bisa dilakukan di dalam lingkungan TPST. Tidak sombong, hampir

setiap hari TPST Rawasari ini kedatangan tamu, tidak saja dari da-

lam negeri namun tamu-tamu mancanegara pun hadir tak henti-

hentinya, mereka ingin melihat langsung keajaiban yang terjadi

pada sampah yang biasanya bau dan busuk. Tamu mancanegara

yang pernah diterima di TPST ini diantaranya dari Cina, Singapura,

Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, Itali, Kolombia, Jepang.

Letak TPST ini berada di lingkungan pemukiman warga yang

Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu

(TPST) Rawasari, Jakarta Pusat, merupakanTPST percontohan untuk pengurangansampah dari sumbernya melalui kegiatanpengomposan, sekaligus bisa diterapkandi kawasan padat penduduk.

MelihatContoh Sampah Diperlakukandi TPST Rawasari

lumayan padat, tepatnya warga RW 01 dan RW 02 Kelurahan

Cempaka Putih Timur. Berdampingan langsung dengan kantor

pemadam kebakaran, sekolah, Kantor Camat Cempaka Putih,

pasar, Kantor Suku Dinas Kebersihan Jakarta Pusat, dan kantor-

kantor lainnya. Jadi TPST ini memang berlokasi di lingkungan

yang ramai dan hidup 24 jam. Tapi sampai saat ini belum ada

dampak sosial negatif yang ditimbulkan. Artinya, TPST ini bisaditerima secara sosial di lingkungan pemukiman, tidak ada unjuk

rasa warga, tidak ada keberatan sama-sekali dari berbagai elemen

masyarakat setempat.

Ini adalah kondisi ideal yang diharapkan pada pengelolaan

sampah domestik tidak saja di Indonesia, namun di seluruh dunia.

Pengurangan di tingkat masyarakat dikenal juga dengan istilah

pengurangan dari sumbernya, merupakan cita-cita yang hendak

dicapai oleh Indonesia dalam mengatasi permasalahan sampah

domestik. Bayangkan, saat ini Indonesia menghasilkan sampah

domestik (sampah yang berasal dari rumah tangga) sebesar 167

ribu ton per hari (KLH, 2008).



10/36

liputan khusus

10

Padahal, 65 persen dari komposisi sampah itu adalah sampah

yang mudah membusuk atau lebih dikenal dengan sampah or-ganik yang sebenarnya sangat berpotensi untuk dikurangi melalui

pengomposan. Jadi yang bakal menuhin TPA cuma sampah-

sampah yang benar-benar tidak bisa di-treatment lagi, hanya

sekitar 10 persen.

TPST Percontohan

TPST ini dibangun pada tahun 2000 dan awalnya dikelola oleh

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Namun,

sejak tahun 2009 TPST Rawasari dipindahtangankan ke Dinas

Kebersihan DKI Jakarta. TPST Rawasari saat ini dibawah supervisi

Indonesia Solid Waste Association (InSWA).

Sejalan dengan amanat Undang-undang No 18 Tahun 2008

tentang Pengelolaan Sampah dan peraturan turunannya yakni

PP No 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah RumahTangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga, TPST adalah tempat

dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, maka dari itu

TPST Rawasari tidak saja melakukan upaya pengomposan namun

mengintegrasikan kegiatan 3R lainnya. Contohnya saat ini TPST

Rawasari juga sebagai dropping point (lokasi titik pengumpulan)

sampahpolystyreneatau lebih dikenal dengan sampah styrofoam.

Sampah yang tidak mudah terurai dipilah lagi. Kertas dan botol

plastik dikumpulkan untuk dijual. Kira-kira terdapat 80 kg sampah

jenis ini setiap hari. Kegiatan ini bekerjasama dengan BPLHD

DKI Jakarta. Dropbox (kotak pengumpulan) akan ditempatkan

di beberapa lokasi seperti perkantoran dan pemukiman yang

selanjutnya dalam jangka waktu tertentu akan diangkut ke TPSTdan ke pabrik daur ulang styrofoam.

Sampah yang tersisa dengan bobot sekitar 400 kg dikembalikan

ke tempat pengolahan sampah Suku Dinas Kebersihan Jakarta

Pusat, tepat di depan TPST. Sampah jenis ini tidak bisa diolah, pun

tidak laku dijual, sehingga dikembalikan ke TPST Bantargebang.

Sampah-sampah mudah terurai itulah yang dikumpulkan dalam

gundukan-gundukan. Dalam empat bulan, sampah akan berubah

menjadi pupuk kompos. Tentu saja disiram air tiap hari dan dibalik

secara berkala agar pembusukan sempurna.

Saat ini TPST sedang mencoba mengikutsertakan plastik

biodegradablealias plastik mudah terurai dalam pengolahan sam-

Untuk di Jakarta, TPST Rawasari merupakanTPST percontohan untuk pengurangan sampah

dari sumbernya melalui kegiatan pengomposan,

sekaligus bisa diterapkan di kawasan padat

penduduk.

Para peserta WSC 2015 mengunjungi TPST 3R di Rawasari Jakarta Pusat


11/36

liputan khusus

1111

pah jadi kompos. Jika uji coba berhasil, plastik yang dibuat dari

bahan mudah terurai tidak lagi menambah tumpukan sampah

yang sulit terurai.

Pupuk yang merupakan produk sampingan pengolahan

sampah di TPST ini dijual Rp 1.500 per kg atau Rp 20.000 untuk

kemasan 20 kg. Setiap gundukan menghasilkan 600 kg kompos.

Aktivitas ini sudah kami lakukan sejak tahun 2000, ucap Ny

Suwarso, koordinator TPST Rawasari.

Pada awalnya, TPST ini dikelola Badan Pengkajian dan Pe-nerapan Teknologi. Sejak tahun 2009, TPST Rawasari dipin-

dahtangankan ke Dinas Kebersihan DKI Jakarta. Pengolahan sam-

pah di TPST Rawasari bisa lebih banyak karena ruang yang ada

masih tersisa. Apa daya, tenaga kerja yang ada sangat terbatas.

Dengan tenaga yang ada sekarang, hidup TPST ini masih

menunggu subsidi pemerintah. Maklum, pengolahan sampah

di DKI Jakarta belum melibatkan peran serta masyarakat untuk

membayar biaya pengolahan. Pengamat persampahan, Sri

Bebassari, menghitung, kebutuhan biaya pengolahan sampah

bisa mencapai Rp 100.000- Rp 150.000 per keluarga per bulan.

Kalau saja TPST serupa ini semakin menjamur, persoalan sam-

pah di DKI bisa dikurangi. Jalan menuju pengurangan sampah

masih membutuhkan dukungan regulasi dan rencana induk untuk

memantapkan langkahnya.(Teks: Ari)

Pada awalnya, TPST ini dikelola Badan Pengkajian

dan Penerapan Teknologi.



12/36

info baru

12

Area Genangan Bendungan Batu Jai di Lombok Tengah dengan volume sekitar 23juta M3

Area Genangan Bendungan Pengga di Lombok Tengah dengan volume sekitar 21juta M3

Sampai saat ini potensi sumber dayaair di Indonesia sekitar 3.900 miliarM3setiap tahunnya. Namun darijumlah tersebut hanya 25% saja yangsudah dimanfaatkan untuk berbagaikebutuhan seperti irigasi, air baku, dan

industri. Oleh karenanya, pembangunandan pengelolaan bendungan yangberkelanjutan merupakan salah satuupaya untuk memanfaatkan potensitersebut, kata Direktur Jenderal SumberDaya Air Kementerian Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat, Mudjiadi, saatmembuka Seminar Nasional BendunganBesar di Nusa Tenggara Timur (NTT)pada Mei 2015 yang bekerja sama

dengan Komite Nasional Indonesia untukBendungan Besar (KNI-BB).

Masmian Mahida*)

Suplai Air Dalam Pencapaian

100% Aman Air Minum 2019

Jika kita lihat nilai strategis bendungan/waduk dengan

melihat potensi sumber daya air hingga 3.900 miliar M3

adalah sangat signifikan untuk suplai air baku dengan

cara transformasi dan reformasi tata kelola air baku

yang salah satunya diperuntukkan bagi penyediaan air

minum untuk masyarakat umum. Transformasi dan reformasi tata

kelola air baku yang integral dari hulu ke hilir butuh komitmen

simultan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat setelahmelihat potensi sumber daya air sangat besar dan cakupan area

layanannya yang luas pada seluruh wilayah Indonesia.

Dalam praktiknya dapat ditunjang sistem Enterprise Resource

Planning (ERP) yang mencakup antara lain sistem Supply Chain

Management (SCM), Financial Management (FM), Human Resources

(HR), Project Management (PM) dan Customer Relationship

Management (CRM).

Nilai ekonomi air berupa Use Value (UV)tersebut, terutama air

baku bagi masyarakat dan industri, tentunya memiliki dampak

besar bagi kesejahteraan dan pertumbuhan perekonomian daerah

lokal dan regional. Dari sisi rantai pasok (supply chain)air baku bagi


13/36

info baru

13

Teknologi Membran Reserve Osmosis Pengolah Air Baku

Warga menggambil air payau dari sumur di Pulau Palue, NTT


masyarakat di seluruh wilayah Indonesia potensinya sangatlah

besar. Karena itu perlu adanya pengelolaan yang sifatnya Giant

Water Networks (GWN) yang mencakup lintas kabupaten dan

provinsi secara merata.

Terkait target pencapaian universal access 100% aman air

minum 2019 menurut Direktorat Pengembangan Air Minum

Direktorat Jenderal Cipta Karya adalah dengan 2 program, yakni

perluasan pelayanan air minum dan penyehatan PDAM. Namun,

tentunya program-program tersebut perlu dukungan dari sisi

hulu, yakni suplai air.

Kita dapat melihat potensi air yang tersebar di seluruh

Indonesia adalah sebagai suplai air, sebagai contoh pada Ben-

dungan Batu Jai di Kabupaten Lombok Tengah Nusa TenggaraBarat (NTB) ini memiliki volume air tampungan efektif 23.502.000

M3. Kemudian Bendungan Pengga di Kabupaten Lombok Tengah

Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki volume air tampungan efektif

21.000.000 M3.

Pemanfaatan air baku yang berasal dari air permukaan salah

satunya dari air sungai yang telah ditampung dalam bangunan

bendungan/waduk maupun dengan program pembangunan

bendungan/waduk baru di wilayah Indonesia yang berpotensi

memiliki air merupakan terobosan yang dapat dimanfaatkan

untuk mensuplai air bagi perusahaan daerah air minum (PDAM).

Optimisme pasokan suplai air baku bagi PDAM adalah sangat

besar, sehingga dapat menjawab tantangan dalam keterbatasan

air baku pada daerah-daerah yang tidak memiliki sumber air baku

dengan cara kerjasama/sinergi antar daerah maupun denganpemerintah pusat melalui sistem penyediaan air minum (SPAM)

regional dengan mempertimbangkan pemenuhan kriteria 4K,

yakni kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan keterjangkauan.

Pada sisi lain kebutuhan suplai air bersih, yakni air minum

pada daerah pesisir yang berair laut/payau dapat menggunakan

teknologi yang mengolah air baku dari air laut/payau dengan

penerapan Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) dengan teknologi

membran Reserve Osmosis (RO) tekanan rendah (Merotek)

misalnya. Dengan metode tersebut atau inovasi teknologi lainnya

sedianya kebutuhan air minum bersih yang memenuhi kualitas

baku mutu bagi masyarakat pada daerah pesisir dapat tercukupi.

Potensi sumber daya air di seluruh wilayah Indonesia sangat

besar dengan melihat karakteristik daerah masing-masing terkaitketersediaan air untuk suplai air baku nasional tentunya sangat

diperlukan sinergi top-down dan bottom-up, antara pemerintah

pusat, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat terkait

pengelolaan dan teknologi dalam mewujudkan universal access

100% aman air minum 2019 yang berkeadilan dan berkelanjutan.

*) Staf Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi

Lingkungan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian

Pekerjaan Umum


14/36

info baru

14

Kementerian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat (PUPR) melaluiDitjen Cipta Karya merekomendasikanpenerbitan Surat Penetapan PemberianHibah (SPPH) ke Kementerian Keuangan

untuk 87 kabupaten/kota pelaksanaprogram hibah air minum APBN 2015dengan nilai hibah Rp. 426,177 Miliardengan targetoutputsebanyak 144.809Sambungan Rumah (SR).

87 Kabupaten/Kota

Direkomendasikan Dapat SPPHHibah Air Minum

Hal tersebut diungkapkan Direktur Pengembangan

Air Minum Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR

Mochammad Natsir saat membuka Rapat Teknis

Pelaksana Program Hibah Air Minum APBN 2015 di

Jakarta, Selasa (26/05/2015).

Natsir mengatakan, program ini merupakan bukti bahwa

Pemerintah Daerah memiliki komitmen dan kemampuan untuk

meningkatkan kepedulian dalam peningkatan akses layanan air

minum, terutama kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah

(MBR).

Untuk itu, berdasarkan pengalaman pelaksanaan program

hibah air minum tahun-tahun sebelumnya, maka Pemerintah

mulai tahun 2015 sampai 2019 akan mengimplementasikan

pelaksanaan Program Hibah Air Minum dengan pendekatan

serupa, melalui pendanaan rupiah murni APBN, sehingga akan

berkontribusi positif terhadap pencapaian akses layanan air

minum 100% di tahun 2019.

Saya harap, dukungan dari masing-masing PDAM di daerah,

untuk dapat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program

hibah ini, sehingga mampu mengoptimalkan pelayanan sektor Air

Minum bagi masyarakat, harap Natsir.

Natsir menambahkan, program hibah ini merupakan pene-

rusan hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah

yang bersumber dari pendapatan murni APBN TA 2015. Rapat

ini merupakan upaya yang lebih sistematis untuk dapat mening-

katkan kinerja program hibah air minum APBN, khusunya per-

cepatan dalam pemasangan SR, ujar Natsir.

Tujuan Rapat ini selain untuk menyampaikan status progres

persiapan pelaksanaan pemasangan SR hibah APBN 2015, juga

menyusun rencana tindak lanjut yang sinergi dan komprehensif

dalam rangka percepatan pemasangan SR yang harus selesai akhir

September 2015.

Rapat ini dihadiri oleh 87 Direktur Utama PDAM kabupaten/

kota penerima hibah air minum APBN tahun 2015, serta narasumber

antara lain Kasubdit Investasi Direktorat Pengembangan Air

Minum Ditjen Cipta Karya Meike Kencanawulan, perwakilan IndII

FacilityDedi Budianto, dan Kasubdit Pengawasan BUMD Jasa Air

Minum BPKP Albert Yudha.(Teks : bns)

Direktur Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Ditjen Cipta Karya,Mochammad Natsir.


15/36

info baru

15Edisi 054Tahun XIII4Mei 2015

Keberadaan Arsitek sudah lama. Karya-karyanya pun sudah mendapatkanpengakuan dari masyarakat. Ironisnyaselama ini belum ada produk hukum yangmelindunginya. Pada 2015 ini Indonesia

akan memasuki Masyarakat Ekonomi Asia(MEA) yang melahirkan konsekuensi untukbersaing dengan arsitek asing. Dengandemikian Arsitek Indonesia tidak bolehjadi penonton.

Profesionalitas

dan Integritas Arsitekakan Dilindungi Undang-Undang

R

UU Arsitek merupakan salah satu prioritas tahun

2015 yang masuk dalam Program Legislasi Nasional

(Prolegnas). Untuk memperoleh berbagai aspirasi,

masukan, dan pendalaman dari daerah, terkait

penyempurnaan RUU ini, maka Komisi V DPR RImelakukan kunjungan kerja (kunker) dengan menyelenggarakan

Focus Group Discussion (FGD) di Padang, Yogyakarta, dan

Palangkaraya.

Penyusunan RUU Arsitek dilandaskan pada beberapa hal

penting dan strategis, antara lain pertumbuhan pasar konstruksi

nasional, kurangnya tenaga Arsitek bersertifikat ahli, kebutuhan

masyarakat akan adanya dasar hukum profesi Arsitek, belum

adanya suatu pola keseragaman yang mengatur tentang Arsitek,

syarat menjadi Arsitek, hak dan kewajiban Arsitek, dan lain-lain.

Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat (PUPR), Andreas Suhono, mengungkapkan

pada praktiknya sekarang terjadi beberapa ketidakadilan. Banyak

bangunan karya Arsitek Indonesia yang tidak punya lisensi

sehingga muncul nama arsitek asing, jangan sampai nanti ArsitekIndonesia hanya menjadi penonton. Menurut Andreas saat ini

sebetulnya telah dilakukan upaya guna mendorong penyelamatan

ataupun memberikan perlindungan kepada arsitek lokal, salah

satunya dengan adanya asosiasi kota pusaka.

Namun dengan adanya RUU Arsitek diharapkan ada payung

hukum yang lebih kuat yang dapat dijadikan landasan dalam

penyelamatan arsitek lokal. Dengan adanya UU Arsitek juga

diharapkan dapat melecut rasa percaya diri arsitek Indonesia

untuk dapat bersaing dengan arsitek asing, tidak hanya di ASEAN

maupun Asia tapi juga di seluruh dunia, ujar Andreas dalam FGD

di Yogyakarta (19/5).

Ditegaskan, Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR sangat

mendukung lahirnya RUU Arsitek dengan menangkap perkem-

bangan yang terjadi dalam Arsitektur Indonesia, termasuk profesi

arsitektur dan penyelenggaraan arsitektur saat ini.

UU Arsitek akan melindungi keberadaan arsitek Indonesia

guna mengantisipasi adanya rekayasa hukum yang merugikan

profesi ini. Andreas Suhono menilai keberadaan profesi arsitek

dan pekerjaan arsitektur sudah diatur dalam 3 UU, yakni UU

Jasa Konstruksi, UU Bangunan Gedung, dan UU Keinsinyuran.

Sayangnya, hingga kini belum ada payung hukum yang secara

khusus mengatur dan menaungi keberadaan profesi arsitek.

masalah lain terkait profesi ini antara lain bekum adanya per-lindungan hasil karya, lemahnya daya saing dan kompetensi

dalam menghadapi pasar ASEAN, serta belum adanya cetak biru

terkait orisinil budaya arsitektur Indonesia yang belum diakui

dalam tataran global akibat ciri literatur yang beragam.

Terlebih belum adanya pola keseragaman seperti pola kerja,

standar kinerja dan pengembangan profesi berkelanjutan. ini

menjadi kendala sekalugus merugikan para arsitek, tutur Andreas.

Pada kesempatan yang lain di Sumatera Barat (28/5), Direktur PBL

Ditjen Cipta Karya Adjar Prajudi yang turut mendampingi Komisi

V mengatakan bahwa standar perancangan perlu dilakukan.

Kalau bisa Konsultan/ Arsitek yang merancang tidak berhenti di

Ketua Komisi V DPR RI Fahri Djemi Francis (kiri) dan Dirjen Cipta Karya AndreasSuhono dalam Focus Group Discussion (FGD) RUU Arsitek di Yogyakarta.


16/36

info baru

16

perencanaan, tetapi ikut sampai ke tahapan konstruksinya. Lisensi

atau sertifikat penting untuk Arsitek karena pada MEA nanti

kita tidak bisa menghalangi Arsitek asing masuk ke Indonesia.

Untuk itulah Undang-Undang tentang Arsitek ini dibuat, agar

profesionalitas dan integritas Arsitek bisa dilindungi, ucap Adjar.

Diharapkan bahwa dengan adanya UU Arsitek ini maka dapat

memberikan payung hukum yang jelas terhadap pertumbuhan

dan perkembangan arsitek serta perlindungan jasa arsitek dan

mewujudkan tertib penyelenggaraan jasa arsitektur. Selain itu

juga agar Arsitek mempunyai profesionalisme, integritas, profesi,

perlindungan profesi arsitek, dan ketentuan sanksi, serta dapat

meningkatkan daya saing Arsitek Indonesia pada tingkat nasional

dan internasional.

Sementara itu saat memimpin FGD di Yogyakarta, Ketua

Komis V DPR RI Fahri Djemi Francis menyampaikan lima harapan

tersusunnya RUU Arsitek. Pertama, berkaitan dengan arah per-

tumbuhan dan perkembangan arsitek dan pengguna jasa. Kedua,

mewujudkan tertibnya penyedia jasa arsitek sebagai jaminan

kesetaraan kehidupan antara pengguna jasa dalam hak dan

kewajiban. Ketiga, mewujudkan peningkatan peran masyarakat

dalam bidang arsitek. Keempat, menata arsitektur yang mampu

menyeimbangkan kepentingan ekonomi keselamatan publik dan

menciptakan kenyamanan lingkungan yang terbangun. Kelima,

menjamin para pelaku arsitektur dengan tata kelola yang baik. Hal senada juga diungkapkan Muhtadi dari Universitas Islam

Indonesia (UII). Dikatakan, arsitek sudah semestinya setara dengan

profesi lain karena dibutuhkan waktu 5 tahun untuk mendapatkan

gelar ini. Disamping itu, arsitek diakui oleh UU sebagai sebuah

profesi secara formal. Oleh karenanya perlu adanya hubungan

jaminan kerja untuk melakukan praktek kerja arsitek bagi yang

memenuhi persyaratan.

Dalam kesempatan sama Farry Djemi Francis menilai SDM

di bidang ini masih terbatas untuk negara seluas Indonesia.

Namun sudah layak profesi arsitek kita mendapatkan pengakuan

sebagaimana profesi lain seperti guru, advokad, akuntan, notaris

agar mereka dapat berkarya secara maksimal demi kebaikan

bersama. Untuk itu tambah Farry, sudah saatnya Indonesia segera

memiliki UU Arsitek seperti negara lain.Ketiadaan UU Arsitek telah menciptakan pelanggaran oleh

oknum arsitek terhadap cagar budaya yang seharusnya dilindungi

namun sebaliknya malah dihilangkan hanya karena permintaan

pengguna jasa. Ini yang perlu diatur dalam sebuah produk hukum

yang kini masih dalam proses penjaringan masukan dari kalangan

akademisi, ucap Farry.

IAI Prihatin Gaya Kearifan Lokal Mulai Luntur

Sumatera Barat dipilih menjadi lokasi FGD dikarenakan model

arsirektur di ranah minang tersebut mempunyai keunikan dan

filosofi tersendiri yang dapat memadukan nilai-nilai tradisional

dengan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Begitu pula

dengan Yogyakarta yang sudah ditetapkan (2013) oleh badan

dunia sebagai Heritage City.

Arsitektur bangunan gedung kota-kota besar di Indonesia saat

ini lebih condong berkiblat pada budaya modern. Padahal local

wisdom yang mengakar pada budaya daerah dinilai tidak kalah

menarik ketimbang gaya arsitektur modern yang lebih menganutpada budaya asing. Maski demikian Pembangunan Kota Jogja

ke depan diharapkan mampu mengkedepankan lokal wisdem

sebagai ciri khas kota yang berbudaya.

Kondisi bergesernya gaya arsitektur jelas menjadi kepri-

hatinan kami. Kami ingin 5 tipologi gaya arsitektur menjadi

panduan pembangunan wajah kota mendatang, tegas Arief Heru

Swasono dari Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) usai mengikuti Forum

Group Discussion (FGD) yang digelar Panja Komisi V DPR RI dengan

Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR Jumat (19/5) di Yogyakarta.

Dikatakan, 5 tipologi gaya arsitektur (klasik, tradisional, candi,

kolonial dan Indies) diharapkan menjadi panduan para arsitek

muda kita yang akan ikut andil membangun kota-kota di tanah

air. Tipologi ini merupakan hasil kajian para arsitek yang peduli

terhadap kondisi mulai bergesernya local wisdom ke arah gaya

modern.

Sudah selayaknya penghargaan terhadap kota pusaka se-

perti Yogyakarta disikapi sebagai bentuk kehormatan seka-

ligus tantangan yang perlu diwujudkan. selama 3 tahun ter-

akhir pembangunan kota Yogyakarta kearah wajah kota yang

kurang mencerminkan heritage city. Ini memalukan. sudah

ditetapkan malah merusak wajah kota bahkan mengorbankan

atau menghilangkan bangunan sejarah yang seharusnya diper-

tahankan, ungkap Arief.

Di sisi lain Pergub No 40/2014 tentang arsitektur hukum kota

DI Yogyakarta sudah terbit. Alangkah baik jika setidaknya dijadikan

pedoman untuk pembangunan kota Yogyakarta ke depan. Dan

diperkuat lagi adanya zona-zona pada titik mana saja yang wajibmenerapkan 5 topologi untuk dibangun sebuah gedung. Penyedia

jasa tidak sekedar menuruti permintaan semata. Tetapi juga taat

aturan Pergub, tambah Arief.

Menanggapi pertanyaan terkait dengan rencana pemba-

ngunan Bandara Bantul. Arief mengimbau agar gaya kearifan lokal

sebisa mungkin dipertahankan guna menjaga citra DI Yogyakarta

sebagai kota budaya. Ketua Komusi V, Farry Djemi Francis me-

ngaku mendukung dengan masukkan para pakar arsitek yang

menginginkanlocal wisdomdipertahankan.

Sementara saat melakukan FGD di Kota Palangkaraya terung-

kap bahwa saat ini pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan

Tengah mencapai 7,3%. Pertumbuhan ini sangat pesat dan

sekarang sudah banyak dibangun gedung bertingkat. Ini menjadi

kekhawatiran sendiri, apakah gedung yang dibangun me milikiciri khas lokal, karena tidak ada keharusan bagi investor untuk

membangun konstruksi yang bernuansa lokal. Dalam RUU ini

harus ada pasal bahwa setiap arsitek yang membangun di suatu

daerah wajib membuat rancangan yang khas dari daerah tersebut,

ungkap Gubernur Teras Narang.

Mimpi Indonesia adalah menjadi tuan di negeri sendiri dalam

perdagangan bebas nanti. Dan untuk mewujudkan hal tersebut

perlu kerja keras, komptensi yang baik dan wadah dan payung

hukum yang jelas agar profesi menjanjikan.

(Teks : Ahmad Wardi, Joko Hendy, dan Ria Juni Putra/berbagai

sumber)


17/3617

Sail Tomini 2015 rencananya akandihelat pada 19 September 2015mendatang. Sementara itu pekerjaansik untuk infrastruktur pendukungacara tersebut masih terus dikerjakan.

Menteri PUPR MintaInfrastuktur Pendukung Sail TominiSelesai Tepat Waktu

info baru


Harus selesai pertengahan Agustus, tegas Menteri

PUPR Basuki Hadimuljono saat melakukan kunjungan

lapangan ke lokasi Sail Tomini di Kabupaten Parigi

Moutong yang didampingi oleh sejumlah Anggota

DPRD beserta seluruh Satuan Kerja bidang Cipta

Karya Provinsi Sulawesi Tengah akhir Mei lalu.

Tujuan kunjungan lapangan ini untuk meninjau dan melakukanevaluasi kemajuan pekerjaan infrastruktur Sail Tomini. Bahkan

ada beberapa pekerjaan yang penyelesaiannya dimajukan untuk

mengejar kesesuaian dari jadwal pekerjaan lainnya, tutur Basuki.

Basuki menegaskan, tak ada toleransi bagi pekerjaan tersebut,

progres pekerjaan agar diperhatikan kualitas dan seni kerjanya,

karena waktu pelaksanaan tidak akan mungkin digeser dan sudah

menjadi jadwal nasional.

Beberapa lokasi pekerjaan fisik yang terus dikerjakan secara

ekstra tersebut terutama di Dusun Kayu Bura, Desa Pelawa Baru

dan tanggul pengaman serta pembangunan rumah nelayan.

Beberapa fasilitas penunjang lainnya yang akan dibangun di

lokasi Sail adalah drainase, MCK dan air bersih, serta pelebaran

ruas jalan negara di depan lokasi utama. Mudah-mudahan tidak

ada keterlambatan, kata Basuki.

Basuki menambahkan, kepada semua Satuan Kerja yang

bertanggung jawab agar pada bulan Agustus nanti semua peker-

jaan sudah selesai. Pasalnya, kegiatan infrastruktur di lokasi Sail

tidak ada istilah perpanjangan waktu, tutup Basuki. Sebelumnya, Bupati Kabupaten Parigi Moutong Samsu Rizal

Tombolotutu, saat meninjau kemajuan pelaksanaan pemba-

ngunan infrastruktur dimaksud mengatakan kesiapan melaku-

kan percepatan pembangunan fisiknya, baik menggunakan dana

yang bersumber dari APBN maupun APBD Provinsi dan APBD

Kabupaten Parigi Moutong.

Samsu mengatakan, pekerjaan di lokasi Sail Tomini harus

diawasi dengan baik agar tidak ada pekerjaan yang tumpang

tindih satu sama lain sehingga dapat mencapai target yaitu selesai

sebulan sebelum dilaksanakannya Sail Tomini.

Sementara, Kepala Dinas Cipta Karya Perumahan dan Tata

Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Immam Algazali mengungkap-

kan, Sail Teluk Tomini 2015 bertujuan untuk memperkenalkan

potensi wisata bawah laut Teluk Tomini kepada dunia luar seba-

gai destinasi wisata yang menawarkan keunikan, keindahan dan

kenyamanan. Event berskala internasional juga dapat membuka

peluang investasi yang kondusif di berbagai sektor kelautan dan

perikanan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain, Kepala

Bidang Cipta Karya, Bupati Kabupaten Parigi Moutong, Kepala

Dinas Bina Marga, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Kepala Satuan

Kerja Perencanaan dan Pengendalian PIP, Kepala Satuan Kerja

Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan,

dan Kepala Satuan Kerja Pengembangan Air Minum dan Sanitasi.

(Teks : Hendra Randal Sulteng)


18/36

inovasi

18

Sandhi Eko Bramono*)

Bangsa yang tidak percaya kepadakekuatan dirinya sebagai suatu bangsa,tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsayang merdeka.

Kata cambuk yang membekas di sanubari kita semua,

saat Bung Karno menyampaikannya, baik yang

mendengarkan secara langsung atau mendengarkan

secara tidak langsung melalui rekaman elektronik,

dalam upacara kenegaraan 17 Agustus 1963, di

Jakarta.

Dalam segala lini atau sektor kehidupan berbangsa, termasuk

dalam sektor persampahan, kepercayaan pada kekuatan diri

sebagai bangsa inilah, yang akhirnya menghantarkan lahirnya

piranti lunak Rudal SPS Indonesia (Ruang Kendali Sistem

Penanganan Sampah Indonesia). Rudal SPS ini dapat memantau

kinerja penanganan sistem penanganan sampah nasional, ber-

dasarkan hasil pemodelan matematika.Sistem ini dibuat oleh putra-putri Indonesia di lingkungan

Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman

pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,

sehingga menjadikan Direktorat Pengembangan Penyehatan

Lingkungan Permukiman dapat memantau kinerja sistem pe-

nanganan sampah di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Hasil

pemantauan dapat tergambar dalam kondisi keterisian Tempat

Pemrosesan Akhir (TPA) sampah jika telah terisi penuh, pe nuh

sebagian (berapa persen keterisiannya), atau kosong.

Dalam pengambilan keputusan, hasil olahan informasi ini

menjadi sangat penting untuk menilai kinerja sistem penanganan

sampah eksisting di kabupaten/kota tersebut. Bahkan dapat

digunakan untuk memverifikasi usulan bottom-up melalui pen-

dekatantop-down.

Metode Pendekatan

Sistem ini memakai metode kuantitatif yang didasarkan pada

pemodelan matematika dengan bantuan Microsoft Excel, melalui

masukan/input jumlah sampah yang terangkut dari sebuah

kabupaten/kota menuju lokasi Tempat Pengolahan Sampah

Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R) berbasis masyarakat atau Tempat

Pengolahan Sampah Terpadu (TPST ) berbasis institusi atau Tempat

Pemrosesan Akhir (TPA) sampah, sehingga menggambarkan

tingkat keterisian TPA sampah.

Dinotasikan bahwa TPS 3R berkapasitas pelayanan 3 m3

sampah tercampur/hari, TPST berkapasitas pelayanan 43,2 m3

sampah tercampur/hari, dan TPA sampah berkapasitas pelayanan

287.000 jiwa.tahun/hektar unit pengolahan sampah dengan tinggi

tumpukan sampah 15 meter.

Terkait hal tersebut, maka dibutuhkan data jumlah sampah

terangkut setiap harinya (dalam satuan: m3/hari), jumlah TPS 3R

(dalam satuan: unit), jumlah TPST (dalam satuan: unit), luas unit

pengolahan sampah/sel landfill pada TPA sampah (dalam satuan:

hektar), dan tinggi tumpukan sampah pada unit pengolahan

sampah di TPA sampah (dalam satuan: meter). TPS 3R dan TPST

merupakan infrastruktur yang berperan dalam menangani sampah

pada skala komunal atau kawasan, sehingga menghasilkan residu

sejumlah 30 % dari kapasitas terolahnya, untuk kemudian diangkut

dan diolah lebih lanjut pada TPA sampah.

Pendekatan yang dilakukan secara matematis ini, terus

disempurnakan dengan melakukan perbaruan data, seiring

dengan adanya konstruksi baru dari TPS 3R, TPST, dan TPA sampah.

Selain itu, penyempurnaan informasi terkait jumlah sampahterangkut, juga senantiasa membutuhkan perbaruan. Selama ini,

sumber data diambil secara konsisten dari Buku Putih Sanitasi,

yang menggambarkan keterangkutan sampah eksisting setiap

harinya. Seringkali data terkait keterangkutan sampah belum

tersedia dalam beberapa dokumen dari kabupaten/kota tertentu,

sehingga menghasilkan masukan data dalam piranti lunak berupa

keterangkutan sampah sejumlah 0 m3/hari.

Untuk dapat melakukan perhitungan tersebut, maka dibu-

tuhkan suatu formulasi matematika, sehingga akan dapat meng-

hitung keterisian TPA sampah, apakah dalam kondisi kosong,

penuh terisi, atau terisi sebagian dengan persentase keterisiannya.

TPA Sanggrahan Kab. Temanggung

Rudal SPS Indonesia:RUang kenDALi Sistem Penanganan Sampah Indonesia


19/36

inovasi


umur teknis TPA sampah =!".!!",!!!!"!!"#

!!!,!!!!" ! !""!"#!! ! !".!"!!"#!

TTS : tinggi tumpukan sampah pada unit pengolahan sampah di TPA sampah (meter)

LUPS : luas unit pengolahan sampah di TPA sampah (hektar)VST : volume sampah terangkut (m

3/hari)

TPS 3R : jumlah TPS 3R (unit)

TPST : jumlah TPST (unit)

Formula yang sangat membanggakan dan dilahirkan dari

Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman

ini, diawali dengan pemodelan matematika dalam menghitung

umur teknis TPA sampah, untuk kemudian ditentukan keterisian

sampah, sejak saat TPA sampah dioperasikan hingga berakhir

umur teknisnya.

Sebagai contoh, jika konstruksi dilakukan pada tahun 2011,maka diasumsikan bahwa TPA sampah mulai beroperasi sejak 1

Januari 2012. Data ini dapat senantiasa diperbarui, khususnya

setiap terdapat kesempatan untuk berdiskusi dengan Satuan

Kerja Pengembangan Air Minum dan Sanitasi tingkat provinsi

atau Pemerintah Kabupaten/Kota, mengingat masih ditemukan

kebelumoptimalan terkait administrasi serah terima pengelolaan

dan serah terima aset, dimana seringkali ditemukan TPA sampah

tidak dapat langsung dimanfaatkan tepat pada tahun berikutnya

pasca penyelesaian konstruksi.

jika tidak tersedia data keterangkutan sampah dan TPA sampah

sudah terbangun, maka akan diterjemahkan sebagai TPA sampah

kosong. Jika tersedia data keterangkutan sampah dan TPA sampah

belum terbangun, maka akan diterjemahkan sebagai sampah

menumpuk di kota. Jika tersedia data keterangkutan sampah

dan TPA sampah telah terbangun, maka akan diterjemahkan

persentase keterisian TPA sampah. Jika persentase keterisiansampah kurang dari 100 %, maka akan diterjemahkan dalam

persentase sesuai dengan tingkat keterisiannya, dengan tingkat

kesahihan dua digit di belakang koma. Jika persentase keterisian

sampah lebih dari 100 %, maka akan diterjemahkan TPA sampah

penuh. Beberapa contoh tabulasi untuk sistem penanganan

wilayah Indonesia timur, tergambarkan dalam tabel terlampir.

Bali-Nusa Tenggara Barat-Nusa Tenggara Timur

provinsi kabupaten/kota/kotamadya keterangan

Bali

Kota Denpasar 55,97%

Kabupaten Buleleng TPA sampah penuh

Kabupaten Tabanan sampah menumpuk di kota

Kabupaten Gianyar TPA sampah penuh

Kabupaten Karang Asem sampah menumpuk di kota

Kabupaten Badung sampah menumpuk di kota

Kabupaten Klungkung sampah menumpuk di kota

Kabupaten Jembrana sampah menumpuk di kota

Kabupaten Bangli TPA sampah penuh

Nusa Tenggara Barat

Kota Mataram TPA sampah penuh

Kabupaten Lombok Barat sampah menumpuk di kota

Kabupaten Lombok Utara sampah menumpuk di kota

Kabupaten Lombok Timur 74,31%

Kabupaten Sumbawa 43,96%

Kabupaten Bima 14,57%

Kabupaten Sumbawa Barat TPA sampah kosong

Kabupaten Lombok Tengah TPA sampah kosong

Kabupaten Dompu TPA sampah kosong

Kota Bima sampah menumpuk di kota

Nusa Tenggara Timur

Kabupaten Manggarai sampah menumpuk di kota

Kabupaten Rote Ndao sampah menumpuk di kota

Kabupaten Sumba Barat Daya 9,70%

Kabupaten Manggarai Timur sampah menumpuk di kota

Kabupaten Sumba Timur 1,63%

Kabupaten Belu 3,86%

Kabupaten Alor sampah menumpuk di kota

Kabupaten Lembata sampah menumpuk di kota

Kabupaten Sikka TPA sampah kosong

Kabupaten Ende sampah menumpuk di kota

Kabupaten Kupang sampah menumpuk di kota

Kabupaten Timor Tengah Selatan 6,13%

Kabupaten Ngada sampah menumpuk di kota

Kabupaten Sabu Raijua sampah menumpuk di kota

Kota Kupang 41,06%

Kabupaten Sumba Barat sampah menumpuk di kota

Kab upa te n Timor Ten gah U ta ra sa mpa h men umpu k d i ko ta

Kabupaten Flores Timur sampah menumpuk di kota

Kabupaten Manggarai Barat sampah menumpuk di kota

Kabupaten Sumba Tengah sampah menumpuk di kota

Kabupaten Nagekeo sampah menumpuk di kota

Dengan menghitung umur teknis TPA sampah, maka akan

diketahui tanggal TPA sampah tersebut akan terisi penuh.

Tanggal semenjak TPA sampah dioperasikan, kemudian

dibandingkan dengan periode TPA sampah akan terisi penuh,

akan menggambarkan persentase keterisian TPA sampah. Yang

lebih membanggakan lagi, bahwa data tanggal pada saat piranti

lunak ini dibuka, tidak perlu lagi diisikan dengan tanggal eksisting,

melainkan sudah diformulasikan menyesuaikan dengan tanggal

piranti lunak ini dibuka. Dengan kata lain, setiap pukul 00.00.01(tengah malam), maka tingkat persentase keterisian TPA sampah

akan meningkat sebagaimana hasil hitung berdasarkan formula

matematika terkait umur teknis TPA sampah, sesuai dengan waktu

yang ditunjukkan oleh komputer tersebut, dimanapun piranti

lunak tersebut dibuka dari seluruh dunia, secara waktu nyata (real

time).

Keluaran dari Piranti Lunak

Rudal SPS Indonesia sebagai suatu hasil pemodelan matematika,

akan menghasilkan terjemahan bagi pengambil kebijakan, dari

tingkat keterisian TPA sampah, sebagai gambaran kinerja sistem

penanganan sampah di kabupaten/kota terkait. Sebagai contoh,


20/3620

inovasi

Sulawesi Utara-Sulawesi Tengah-Sulawesi Selatan-

Sulawesi Tenggara-Sulawesi Barat-Gorontalo


Sulawesi Utara

Kota Manado 72,83%

Kabupaten Minahasa Utara sampah menumpuk di kota

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 1,30%

Kabupat en Siau Tagul andang Bi aro sampah menumpuk di kot a

Kabupaten Minahasa Tenggara TPA sampah kosong

Kabupaten Boolang Mongondow Selatan TPA sampah penuh

Kabupaten Kepulauan Sangihe 3,47%

Kota Kotamobagu sampah menumpuk di kota

Ka bup aten Bolaan g Mo ngo nd ow Timur s ampah me nu mp uk di kota

Kabupaten Minahasa sampah menumpuk di kota

Kabupaten Kepulauan Talaud sampah menumpuk di kota

Kabupaten Minahasa Selatan 36,76%

Kabupaten Boolang Mongondow TPA sampah kosong

Kota Bitung 18,12%

Kota Tomohon TPA sampah penuh

Sulawesi Tengah

Kabupaten Poso sampah menumpuk di kota

Kabupaten Banggai sampah menumpuk di kota

Kabupaten Toli-Toli TPA sampah kosong

Kabupaten Parigi Moutong 0,70%

Kabupaten Tojo Una-Una sampah menumpuk di kota

Kota Palu TPA sampah penuh

Kabupaten Banggai Kepulauan sampah menumpuk di kota

Kabupaten Morowali sampah menumpuk di kota

Kabupaten Donggala TPA sampah kosong

Kabupaten Buol sampah menumpuk di kota

Kabupaten Sigi sampah menumpuk di kota

Sulawesi Selatan

Kota Makassar TPA sampah penuh

Kota Pare-Pare TPA sampah penuh

Kabupaten Kep. Selayar 31,73%

Kabupaten Sinjai 32,53%

Kabupaten Maros sampah menumpuk di kota

Kabupaten Barru 9,94%

Kabupaten Soppeng 17,95%

Kabupaten Pinrang 16,88%

Kabupaten Bulukumba 15,86%

Kabupaten Takalar sampah menumpuk di kota

Kabupaten Gowa sampah menumpuk di kota

Ka bup aten Pang ka je ne Da n Ke pu la ua n s ampa h menu mp uk di kota

Kota Palopo 38,15%

Kabupaten Luwu Utara 23,48%

Kabupaten Bantaeng sampah menumpuk di kota

Kabupaten Jeneponto TPA sampah penuh

Kabupaten Bone 44,84%

Kabupaten Sidenreng Rappang 2,68%

Kabupaten Enrekang TPA sampah kosong

Kabupaten Luwu 37,18%

Kabupaten Luwu Timur sampah menumpuk di kota

Kabupaten Tana Toraja Utara sampah menumpuk di kota

Kabupaten Tana Toraja sampah menumpuk di kota

Kabupaten Wajo sampah menumpuk di kota

Sulawesi Tenggara

Kabupaten Kolaka 1,53%

Kota Kendari 18,66%

Kota Bau-Bau TPA sampah kosong

Kabupaten Muna sampah menumpuk di kota

Kabupaten Wakatobi sampah menumpuk di kota

Kalimantan Barat-Kalimantan Tengah-Kalimantan Selatan-

Kalimantan Timur


Kalimantan Barat

Kabupaten Sanggau 86,66%

Kota Pontianak TPA sampah penuh

Kota Singkawang TPA sampah penuh

Kabupaten Ketapang 30,47%

Kabupaten Sambas 14,16%

Kabupaten Landak 17,15%

Kabupaten Kubu Raya sampah menumpuk di kota

Kabupaten Bengkayang sampah menumpuk di kota

Kabupaten Pontianak sampah menumpuk di kota

Kabupaten Sintang sampah menumpuk di kota

Kabupaten Kapuas Hulu sampah menumpuk di kota

Kabupaten Sekadau sampah menumpuk di kota

Kabupaten Melawi sampah menumpuk di kota

Kabupaten Kayong Utara sampah menumpuk di kota

Kalimantan Tengah

Kabupaten Kotawaringin Barat 9,39%

Kabupaten Kotawaringin Timur 5,21%

Kabupaten Kapuas sampah menumpuk di kota

Kabupaten Barito Selatan sampah menumpuk di kota

Kota Palangka Raya 41,10%

Kabupaten Lamandau TPA sampah kosong

Kabupaten Katingan sampah menumpuk di kota

Kabupaten Gunung Mas sampah menumpuk di kota

Kabupaten Barito Timur sampah menumpuk di kota

Kabupaten Sukamara sampah menumpuk di kota

Kabupaten Barito Utara sampah menumpuk di kota

Kabupaten Seruyan sampah menumpuk di kota

Kabupaten Pulang Pisau sampah menumpuk di kota

Kabupaten Murung Raya sampah menumpuk di kota

Kalimantan Selatan

Kota Banjarmasin TPA sampah penuh

Kabupaten Banjar 23,01%

Kabupaten Kota Baru 22,83%

Kabupaten Barito Kuala 23,72%

Kab upa te n Hulu Sung ai Selatan T PA sa mpa h pe nu h

Kabupaten Tanah Bumbu TPA sampah penuh

Kabupaten Tapin TPA sampah kosong

Kabu pa te n Hulu Sung ai Ten gah T PA sa mpa h ko son g

Kabupaten Tabalong 26,95%

Kota Banjar Baru sampah menumpuk di kota

Kabupaten Tanah Laut 16,60%

Kabupaten Hulu Sungai Utara 4,50%

Kabupaten Balangan 28,76%

Kalimantan Timur

Kota Balikpapan TPA sampah penuh

Kota Samarinda TPA sampah penuh

Kota Tarakan sampah menumpuk di kota

Kota Bontang 11,93%

Kabupaten Paser 27,73%

Kabupaten Kutai Timur sampah menumpuk di kota

Kabupaten Berau 18,87%

Kabupaten Bulungan sampah menumpuk di kota

Kabupaten Tana Tidung sampah menumpuk di kota

Kabupat en Kutai Kartanegar a sampah menumpuk di kota

Kabupaten Nunukan 10,37%

Kabupaten Kutai Barat TPA sampah kosong

Kabupaten Malinau 21,03%

Kab up aten Pe na ja m Pas er Utar a T PA s ampa h k oso ng


21/36

inovasi


Sistem penanganan sampah akan dapat dipantau dengan

baik, melalui aplikasi Rudal SPS Indonesia. Melalui piranti lunak

yang merupakan hasil pemodelan matematika, maka ruang

kendali(control room) sistem penanganan sampah dapat dipantau

secara aproksimasi yang logis, meskipun validasi di lapangan tetap

dibutuhkan untuk verifikasi data. Bahkan data yang diperoleh, jika

tidak sesuai saat divalidasi di lapangan, akan membantu dalam

menganalisis kinerja pemilahan terjadi/tidak terjadi di sumbersampah, kinerja TPS 3R atau TPST yang belum/tidak berfungsi,

kinerja TPA sampah belum/tidak dioperasikan sesuai prosedur,

atau bahkan terjadi penurunan/peningkatan jumlah sampah

yang terangkut ke TPA sampah. Melalui pendekatan ini pula,

maka justifikasi atas usulan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam

melakukan usulan pembangunan, dapat ditelaah dengan lebih

terukur secara kuantitatif dan baik.

*) Penulis bertugas sebagai Kepala Seksi Wilayah II, Subdirektorat

Persampahan, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan

Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat. Kontak dengan penulis: sandhieb@

yahoo.com


Sulawesi Tenggara

Kabupaten Kolaka Utara TPA sampah kosong

Kabupaten Buton sampah menumpuk di kota

Kabupaten Konawe sampah menumpuk di kota

Kabupaten Bombana sampah menumpuk di kota

Kabupaten Konawe Selatan sampah menumpuk di kota

Kabupaten Buton Utara sampah menumpuk di kota

Kabupaten Konawe Utara TPA sampah kosong

Sulawesi Barat

Kabupaten Majene 8,09%

Kabupaten Polewali Mandar TPA sampah kosong

Kabupaten Mamasa 2,43%

Kabupaten Mamuju sampah menumpuk di kota

Kabupaten Mamuju Utara 2,67%

Gorontalo

Kabupaten Gorontalo TPA sampah kosong

Kabupaten Pohuwato TPA sampah kosong

Kabupaten Bone Bolango sampah menumpuk di kota

Kabupaten Gorontalo Utara TPA sampah kosong

Kota Gorontalo sampah menumpuk di kota

Kota Boalemo 31,58%

Maluku-Maluku Utara-Papua-Papua Barat


Maluku

Kota Ambon 65,46%

Kabupaten Buru 15,34%

Kabupaten Maluku Tenggara TPA sampah kosong

Kabupaten Maluku Tenggara Barat 5,75%

Kabupaten Kepulauan Aru TPA sampah kosong

Kabupaten Seram Bagian Timur TPA sampah kosong

Kabupaten Buru Selatan sampah menumpuk di kota

Kabupaten Maluku Barat Daya 0,33%

Kota Tual sampah menumpuk di kota

Kabupaten Maluku Tengah sampah menumpuk di kota

Kabupaten Seram Bagian Barat 6,84%

Maluku Utara

Kabupaten Kep. Morotai sampah menumpuk di kota

Kabupaten Halmahera Utara sampah menumpuk di kota

Kabupaten Halmahera Barat 28,49%

Kabupaten Halmahera Timur sampah menumpuk di kota

Kabupaten Halmahera Tengah 6,83%

Kota Tidore Kepulauan 19,71%

Kabupaten Halmahera Selatan TPA sampah kosong

Kabupaten Kep. Sula 13,15%

Kota Ternate TPA sampah penuh

Papua Barat

Kabupaten Fakfak 4,19%

Kabupaten Kaimana sampah menumpuk di kota

Kabupaten Teluk Wondama 3,68%

Kabupaten Teluk Bintuni 15,37%

Kabupaten Manokwari 20,90%

Kabupaten Sorong Selatan sampah menumpuk di kota

Kabupaten Sorong 1,85%

Kabupaten Raja Ampat 2,55%

Kabupaten Tambrauw sampah menumpuk di kota

Kabupaten Maybrat sampah menumpuk di kota

Kota Sorong 71,17%

Papua

Kabupaten Merauke 14,80%

Kabupaten Jayawijaya sampah menumpuk di kota

Kabupaten Jayapura sampah menumpuk di kota


Papua

Kabupaten Nabire sampah menumpuk di kota

Kabupaten Kep. Yapen sampah menumpuk di kota

Kabupaten Biak numfor 6,53%

Kabupaten Paniai sampah menumpuk di kota

Kabupaten Puncak Jaya sampah menumpuk di kota

Kabupaten Mimika TPA sampah penuh

Kabupaten Boven Digoel sampah menumpuk di kota

Kabupaten mappi sampah menumpuk di kota

Kabupaten Asmat sampah menumpuk di kota

Kabupaten Yahukimo sampah menumpuk di kota

Kabupaten Peg. Bintang sampah menumpuk di kota

Kabupaten Talikara sampah menumpuk di kota

Kabupaten Sarmi sampah menumpuk di kota

Kabupaten Keerom sampah menumpuk di kota

Kabupaten Waropen sampah menumpuk di kota

Kabupaten Supiori sampah menumpuk di kota

Kabupaten Mamberamo Raya sampah menumpuk di kota

Kabupaten Nduga sampah menumpuk di kota

Kabupaten Lanny Jaya sampah menumpuk di kota

Kabupaten Mamberamo Tengah sampah menumpuk di kota

Kabupaten Yalimo sampah menumpuk di kota

Kabupaten Puncak sampah menumpuk di kota

Kabupaten Dogiyai sampah menumpuk di kota

Kabupaten Intan Jaya sampah menumpuk di kota

Kabupaten Deiyai sampah menumpuk di kota

Kota Jayapura 14,17%

Sistem penanganan sampah akan dapat

dipantau dengan baik, melalui aplikasi Rudal SPSIndonesia.


22/36

inovasi

22

Bank sampah adalah strategi membangunkepedulian masyarakat agar dapatberkawan dengan sampah untukmendapatkan nilai ekonomis secaralangsung.

Bank Sampah Bersih Mandiri,

Kunjungi di Bangkalan!

Jadi, bank sampah tidak dapat berdiri sendiri melainkan

harus diintegrasikan dengan gerakan 3R (Reduce,

Reuse, dan Recycle) sehingga manfaat langsung yang

dirasakan tidak hanya ekonomi, namun pembangunan

lingkungan yang bersih, hijau dan sehat. Bank sampah

juga dapat dijadikan solusi untuk mencapai pemukiman yang

bersih dan nyaman bagi warganya. Dengan pola ini maka

warga selain menjadi disiplin dalam mengelola sampah juga

mendapatkan tambahan pemasukan dari sampah-sampah yang

mereka kumpulkan.

Sama seperti di bank-bank penyimpanan uang, para nasabah

dalam hal ini masyarakat bisa langsung datang ke bank untuk

menyetor. Bukan uang yang di setor, namun sampah yang mereka

setorkan. Sampah tersebut di timbang dan di catat di buku

rekening oleh petugas bank sampah. Dalam bank sampah, ada

yang di sebut dengan tabungan sampah.

Hal ini adalah cara untuk menyulap sampah menjadi uangsekaligus menjaga kebersihan lingkungan dari sampah khususnya

plastik sekaligus bisa dimanfaatkan kembali (reuse). Biasanya

akan di manfaatkan kembali dalam berbagai bentuk seperti tas,

dompet, tempat tisu, dan lain-lain. Syarat sampah yang dapat

di tabung adalah yang rapi dalam hal pemotongan.Maksudnya

adalah ketika ingin membuka kemasannya, menggunakan alat

dan rapi dalam pemotongannya.Kemudian sudah di bersihkan

atau di cuci.Yang terakhir, harus menyetorkan minimal 1 kg.

Beberapa contoh kemasan plastik yang dapat ditukar yaitu

menurut kualitas plastiknya yakni:

Kualitas ke 1 yaitu plastik yang sedikit lebar dan tebal (karung

beras, detergen, pewangi pakaian, dan pembersih

lantai).

Kualitas ke 2 yaitu plastik dari minuman instan dan ukurannyaagak kecil (kopi instan, suplemen, minuman anak-

anak, dan lain-lain).

Kualitas ke 3 yaitu plastik kemasan mie instan.

Kualitas ke 4 yaitu botol plastik air mineral.Yang paling rendah

yaitu kualitas 0 adalah bungkus plastik yang sudah

sobek atau tidak rapi dalam membuka kemasannya.

Karena akan susah untuk di gunakan kembali

dalam berbagai bentuk seperti tas, dompet,

tempat tisu, dan lain-lain. Untuk kualitas yang ini,

harus di setor dalam yang ini sampah akan diubah

menjadi bentuk guntingan kecil-kecil (di cacah).

Widya Aprilia Kurnia *)

Tas Unik Dari Karung Beras


23/36

inovasi

23

Tahapan Pembangunan Bank Sampah Bersih Mandiri RW 07

Sistem Bank Sampah berawal dari pemilahan sampah.

Syaratnya, sampah kering, wajib dipilah atau disendirikan menurut

jenisnya, sejak dari sumbernya, yaitu rumah tangga. Maka itulah,

tiap rumah wajib memiliki sarana untuk menampung sampah

terpilah.Semacam glangsing, plastik besar atau sejenisnya.

Dalam kurun waktu yang disepakati, secara rutin, nasabahmembawa sampahnya yang sudah terpilah, untuk disetorkan ke

bank sampah.Nasabah adalah warga atau masyarakat yang secara

rutin menabung sampahnya di bank sampah. Selain itu, Ia juga

terikat dengan peraturan maupun kesepakatan yang ada pada

sistem bank sampah.

Buku yang dibawa nasabah, saat datang ke bank sampah,

adalah Buku Tabungan Nasabah. Buku ini berisi catatan berapa

rupiah jumlah tabungannya di bank sampah, catatan jenis sampah

apa saja yang dibawa beserta berat masing-masing.

Sesampainya di bank sampah, nasabah akan melalui proses

TIGA LANGKAH, yakni:

Langkah Pertama, nasabah absen terlebih dahulu sekaligus

mencatat jenis sampah apa saja yang

dibawa.Langkah Kedua, sampahnya akan ditimbang sesuai jenis,

sembari itu pengurus bank mencatat berat

tiap jenis sampah tersebut.

Langkah Ketiga, nasabah membawa Buku Tabungannya ke

pengurus bank sampah, untuk dituliskan

berapa rupiah sampah yang dihasilkan

pada penjualan saat itu. Di langkah ketiga

pula, pada Buku Besar, pengurus mencatat

berapa kilogram dan rupiah yang dihasilkan

dari sampah yang ditabung tiap nasabah.

Proses di bank sampah selesai, nasabah pulang. Ia pun sudah

mengetahui berapa rupiah dan jenis maupun berat sampah yang

ditabung. Begitu juga, data tersebut sudah direkap oleh pengurus

di Buku Besar. Kemudian dari hasil nominal nasabah tersebut

dipotong 30% dari nilai nominal sampah yang disetor. Setoran

tersebut dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional

sebesar 20% dan untuk kas investasi pengembangan bank sampah

sebesar 10%. Sementara, sebagai pendaftaran nasabah dikenakan

pengurangan 20% dari hasil nominal tabungan bank sampah..

Berbeda dengan bank biasa, nasabah hanya bisa mengambil

tabungan tiga bulan sekali atau waktu yang ditentukan.

Pertimbangan tersebut dimaksudkan kalau diambil tiap hari itu

nanti mungkin lama-lama tidak bersemangat untuk menabung

karena rupiahnya sangat kecil.

Adapun Bank Sampah RW 07 digagas, digerakkan, dan

dibangun oleh pemuda RW 07 serta swadaya masyarakat RW

07 yang diperuntukkan bagi masyarakat RW 07 umumnya dan

masyarakat sekitar khususnya. Bank sampah RW 07 tersebut

diberi nama Bank Sampah Bersih Mandiri. Arti dari nama tersebut

merupakan bentuk dari gagasan pemuda RW 07 yang berkomit-men dalam mengelola sampah secara mandiri sesuai dengan

konsep 3 R yakni mengurangi produksi sampah, menggunakan

sampah kembali, dan mendaur ulang sampah.

Visi dari Bank Sampah Bersih Mandiri adalah: Terwujudnya

pengelolaan sampah secara mandiri guna menjaga kelestarian

lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan misi Bank Sampah Bersih Mandiri yang disebut

sebagai 5 K adalah sebagai berikut:

1. KITA WARGA NASABAH BANK SAMPAH.

2. KITA WARGA PELESTARI LINGKUNGAN.

3. KITA WARGA MANDIRI DAN SEJAHTERA.

4. KITA WARGA AKTIF, KREATIF, DAN INOVATIF.

5. KITA WARGA NEGARA YANG BAIK.

Untuk membentuk suatu bank untuk menabung sampah-sampah di lingkungan, perlu disusun struktur dalam pengelolaan

bank sampah. Selanjutnya, masing-masing petugas memiliki

peran tersendiri. Mobilisator memiliki tugas sebagai pengeloa

sampah dan perantara pengepul. Perantara pengepul bertugas

melakukan negosiasi dengan pengepul dan mengawasi proses

pengepulan sampah. Pengelola sampah bertugas sebagai

pengumpul, pemilah, dan pengukur nominal tabungan sampah

nasabah. Pengelola administrasi keuangan akan bekerja sama

dengan perantara pengepul untuk mencatat hasil sampah

masing-masing warga. Sedangkan pengelola tabungan bertugas

untuk menyetorkan tabungan masing-masing warga ke bank dan

nantinya dia jugalah yang bertugas untuk mengambil uangnya di

bank jika ada warga yang hendak mengambil tabungannya.

Bank Sampah Bersih Mandiri diresmikan pada hari Sabtu

tanggal 26 April 2014 yang dibuka oleh Tim Bank Sampah Bersih

Mandiri dan diresmikan di muka Ketua RW 07, tokoh masyarakat

RW 07, dan masyarakat RW 07. Peresmian tersebut dilakukan

oleh Ketua PKK RW 07 yakni Ibu H. Abdul Rouf. Pada persemian

tersebut dijabarkan visi misi, tujuan, dan pola Bank Sampah Bersih

Mandiri kepada ketua RW 07, tokoh masyarakat, dan masyarakat

RW 07 yang diutamakan pada konsepsi kampung yang bersih,

pengelolaan kebersihan yang mandiri, dan keuntungan dalam

menabung sampah.

Adapun tanggal operasi Bank Sampah Bersih Mandiri adalah



24/36

inovasi

24

pada hari senin tanggal 28 April 2014 yang langsung dikerjakan

oleh pengelola dan fungsionaris Bank Sampah Bersih Mandiri.

Kegiatan awal yang dilakukan oleh tim Bank Sampah Bersih

Mandiri tersebut adalah mengumpulkan barang-barang bekas

masyarakat dan sekaligus melakukan promosi dari mulut ke mulutmaupun selebaran promosi.

Bank Sampah Bersih Mandiri merupakan suatu bentuk

gagasan dan gerakan para pemuda RW 07 yang terlibat aktif

dalam berbagai kegiatan RW 07. Lokasi Bank Sampah Bersih

Mandiri sendiri berada di pojok timur Jl.Salak 5 RT 003/ RW 007

Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan.

Bank Sampah Bersih Mandiri merupakan suatu bentuk

gagasan dan gerakan para pemuda RW 07 yang terlibat aktif

dalam berbagai kegiatan RW 07. Lokasi Bank Sampah Bersih

Mandiri sendiri berada di pojok timur Jl.Salak 5 RT 003/ RW 007

Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan.

Bank Sampah Bersih Mandiri yang telah aktif beroperasi dan

menciptakan berbagai inovasi meskipun hanya baru seumuran

jagung. Kegiatan utama Bank Sampah Bersih Mandiri meliputi

pengumpulan barang bekas dari nasabah, penimbangan barang

bekas, pencatatan tabungan dan administrasi nasabah BankSampah Bersih Mandiri, pemilahan barang bekas, serta pengiri-

man barang bekas kepada pengepul barang sampah. Beberapa

inovasi yang telah dilakukan oleh tim Bank Sampah Bersih Man-

diri meliputi layanan angkutan barang bekas dari nasabah; mall

barang bekas yang menjual barang bekas layak pakai; Effective

Microorganism-4 (EM-4) yang baik untuk biang kompos, pakan

ternak, pupuk cair tanaman, dan pakan ikan; serta composting.

Keberadaan Bank Sampah Bersih Mandiri selain melakukan

bulletin cipta karya edisi mei 2015

Documents