catatan kuliah pengantar ilmu hukum

7/23/2019 Catatan Kuliah Pengantar Ilmu Hukum

1/22

Komang Tirta / 121000100/ Fakultas Hukum Universitas Pasundanwww.komangtirta07.blogspot.com

Catatan Kuliah

Pengantar Ilmu Hukum

Oleh Komang Tirta - 121000100

Tahun Akademik 2012 / 2013 Semester Ganjil

Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Bandung

Dosen :

Hj.N.Ike Kusmiati,S.H.,M.Hum

PERISTILAHAN

Istilah Pengantar Ilmu Hukum (PIH) mula-mula lahir di Jerman sekitar akhir abad ke-19 dan permulaan abad ke-20, yaitu dengan istilah Einfuhrung in die

Rechtswissenschaft. Selanjutnya di Belanda dipergunakan istilah Encyclopaedie der

Rechthswetenscahp. Di Indonesia istilah PIH pertama kali ada dalam kurukulum pada

Rechts Hoge School pada tahun 1924, yaitu dengan istilah Inleiding tot deRechtswetwnschap selanjutnya pada tahun 1946 istilah PIH digunakan oleh

Universitas Gajah Mada (UGM) dan selanjutnya berturut-turut pada tahun 1950 dan

1957 oleh Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Padjajaran (UNPAD), dan diikuti

oleh seluruh universitas lainnya di Indonesia.

PIH merupakan suatu mata kuliah dasar yang akan mengantarkan dan mengarahkanke cabang-cabang Ilmu Hukum lainnya.


2/22


Berbeda dengan Pengantar Hukum Indonesia (PHI) atau Pengantar Tata HukumIndonesia (PTHI), bahwa PHI itu sendiri merupakan matakuliah dasar yang

mempelajari keseluruhan Hukum Positif Indonesia sebagai suatu sistem hukum yang

sedang berlaku di Indonesia dalam garis besarnya. Objek dari PHI adalah Hukum

Positif Indonesia, Fungsi dari PHI yaitu mengatarkan setiap orang yang akan

mempelajari hukum yang sedang berlaku di Indonesia. PHI berbicara tentang sendi-

sendi, dasar-dasar hukum, prinsip-prinsip, penggolongan, tujuan. Jika PIH merupakan

pengantar pada Ilmu Hukum yang umum, yang sudah diakui di mana-mana artinya

tidak terbatas pada ilmu hukum yang berfokus pada negara tertentu dan masa

tertentu. PIH objeknya adalah hukum pada umumnya dan tidak terbatas pada waktu

serta tempatnya. PIH berfungsi mendasari setiap orang yang akan mempelajari

hukum dengan segala hal yang berkaitan dengannya.

Hubungan antara PIH dan PHI; bahwa keduanya adalah sebagai mata kuliah pengatarke arah cabang-cabang Ilmu Hukum sebenarnya, dimana keduanya saling

melengkapi. PIH mempelajari pengertian-pengertian dasar Ilmu Hukum secara

keseluruhan, sedangkan PHI adalah bagian dari PIH yang mempelajari khusus

tentang hukum yang ada di Indonesia. PIH menyajikan suatu ringkasan yang

komprehensif dari konsep atau Teori Hukum dalam keseluruhannya.

PIH dalam arti luas :Mempelajari sendi-sendi dasar dari hukum yaitu mengantarkan orang yang mau

belajar ilmu hukum ke arah ilmu hukum yang sebenarnya.

Contoh : Wanprestasi (ingkar janji) harus ganti rugi kepada orang yang bersangkutan

bukan menjadi hukum pidana.

PIH dalam arti sempit :PIH + PHI

DEFINISI HUKUM

Menurut Prof. Mr Dr L.J van Apeldoorn dalam bukunya yang berjudul Inleiding tot

de studie van het Nederlandse Recht (terjemahan Oetarid Sadino S.H dengan nama


3/22


Pengantar Ilmu Hukum), bahwa adalah tidak mungkin memberikan suatu definisi tentang

apakah yang disebut Hukum itu.

Definisi tentang Hukum, kata Prof. Van Apeldoorn, adalah sangat sulit untuk dibuat,

karena tidak mungkin untuk mengadakannya yang sesuai dengan kenyataan.

Kurang lebih 200 tahun yang lalu Immanuel Kant pernah menulis sebagai berikut:

Noch suchen die Juristen eine Definition zu ihrem Begriffe von Recht (masih juga para

sarjana hukum mencari-cari suatu definisi tentang hukum).

Sesungguhnya ucapan Kant ini hingga kini masi berlaku, sebab telah banyak benar

Sarjana Hukum mencari suatu batasan tentang Hukum namun setiap pembatasan tentang

Hukum yang diperoleh, belum pernah memberikan kepuasan.

Berikut beberapa definisi Hukum:

Aristoteles :Pasrtikular law is that which its community lies down and applies to its on member.

Artinya:

Hukum yang khusus adalah hukum yang ditemukan dan diterapkan dilaksanakan di

dalam suatu masyarakat tertentu, jadi hukum yang universal adalah hukum yang

umum.

Cicero (Romawi):Hukum adalah akal tertinggi yang ditanamkan oleh alam dalam diri manusia untuk

menetapkan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan.

Hugo Grotius (Belanda):Hukum adalah aturan tentang tindakan moral yang mewajibkan apa yang benar.

Thomas Hobbes (Inggeris):Hukum adalah perintah- perintah dar orang yang memiliki kekuasaan untuk

memerintah dan memaksakan perintahnya kepada orang lain.

Rudolf van Jhering (Jerman):Hukum adalah keseluruhan peraturan yang memaksa yang berlaku dalam suatu

negara.


4/22


Oliver Wendel Iilolmes Jr. (Amerika):Hukum adalah ramalan tentang apa yang akan diputuskan pengadilan dalam

kenyataan yang sungguh-sungguh.

Dalam KUHP Unisoviet :Hukum adalah suatu sistem hubungan-hubungan sosial yang mengabdi pada

kepentingan- kepentingan dari kelas yang berkuasa dan demikian didukung oleh

organisasi kekuasaannya.

Van Vollenhoven :Hukum adalah gejala sosial dalam pergaulan hidup yang saling bentur- membentur

tanpa henti-hentinya dengan gejala-gejala sosial lainnya.

Philips S.James :Hukum adalah suatu bentuk ketetapan yang digunakan untuk pedoman tingkah laku

masyarakat dan mempunyai sifat memaksa yang diterapkan masyarakat.

Prof. Mr. E.M Meyers dalam bukunya De Algemene begrippen van het BurgerlijkRecht :

Hukum ialah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan

kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman bagi

Penguasa-penguasa Negara dalam melakukan tugasnya.

Leon Duguit :Hukum ialah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya

penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai

jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi

bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.

Immanuel Kant :Hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang

yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain,

menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.

E. Utrech :


5/22


Hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan

larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan oleh karena itu

seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.

S.M Amin S.H :Dalam buku beliau yang berjudul Bertamasya ke Alam Hukum, hukum dirumuskan

sebagai berikut : Kumpulan-kumpulan peraturan-aturan yang terdiri dari norma dan

sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah mengadakan

ketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban

terpelihara.

J.C.T. Simorangkir SH dan Woerjono Sastropranoto SHDalam buku yang disusun bersama berjudul Pelajaran Hukum Indonesia telah

diberikan definisi hukum seperti berikut : Hukum itu ialah peraturan -peraturan yang

bersifat memaksa , yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan

masyarakat yang dibuat oleh Badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana

terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan

hukuman tertentu.

M.H Tirtaatmidjaja SHDalam buku beliau Pokok-pokok Hukum Perniagaan ditegaskan, bahwa Hukum

ialah semua aturan (norma) yang harus diturut dalam tingkah laku tindakan-tindakan

dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar

aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan

kehilangan kemerdekaanya, didenda dan sebagainya.

Mochtar Kusumaatmadja :Bahwa hukum sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur

kehidupan manusia dalam masyarakat, mencakup lembaga (institution) dan proses

(processes) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.

MACAM HUKUM

Antara Lain :1. Ius Constitutum,


6/22


Adalah Hukum Positif, yaitu hukum yang berlaku pada saat ini atau hukum

yang berlaku pada waktu tertentu.

2. Ius Constituendum,Adalah hukum yang diinginkan atau hukum yang akan datang.

3. Hukum Alam,Adalah hukum yang berlaku secara universal dan abadi.

Dasar-dasar yang membedakan Hukum Positif suatu bangsa adalah meliputi :1. Adanya perbedaan dasar-dasar pokok pemikiran :

a. Individualisme,b. Kolektivisme,

2. Situasi dan kondisi suatu bangsa:a. Pandangan hidup,b. Sifat-sifat bangsa itu,c. Lingkungan hidup,d. Kebudayaan.

3. Bahan-bahan hukum:a. Idiil,

1. Kesusialaan (zedelijke element)2. Pemikiran (redelijke element)

b. Riil,1. Alam,2. Manusia,3. Tradisi.

TUJUAN HUKUM

Ada beberapa teori berkenaan dengan tujuan hukum (teori tujuan hukum), antara

lain :

1. Teori etis (keadilan),2. Teori manfaat/ kegunaan (Utility),3. Teori gabungan/jalan tengah.


7/22


1. Teori etis (keadilan) Menurut teori etis maka tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan. Teori ini lebih mementingkan keadilan (summinius summainuria). Keadilan terdiri dari :

a. Keadilan komutatif,Adalah kesenilaian antara prestasi dan kontra prestasi antara jasa

dan imbalan jasa dalam hubungan antara warga masyarakat.

b. Keadilan distributif,Adalah keadilan yang memberikan kepada warga masyarakat beban

sosial, fungsi imbalan, balas jasa sesuai dengan kecakapan jasanya.

c. Keadilan vindikatif,Adalah memberikan ganjaran/ hukuman yang sesuai dengan

kesalahan yang dilakukan.

d. Keadilan protektif,Adalah memberikan perlindungan kepada setiap manusia sehingga

tidak seorangpun akan mendapat tindakan sewenang-wenang.

2. Teori manfaat / kegunaan (utility) Menurut teori ini maka tujuan hukum adalah mewujudkan apa yang

berfaedah/berguna. Yakni mewujudkan kebahagiaan sebanyak-banyaknya

bagi sebanyak-banyak mungkin orang (The greatest happiness for the

greatest number)

Teori ini lebih mementingkan kegunaan (lex derosed tamen scripta). Penganutnya antara lain: J.Benthams, J Austin, dan J.S Mill.

3. Teori gabungan/ jalan tengah Menurut teori ini maka tujuan hukum adalah keadilan dan ketertiban. Penganutnya antara lain: Mochtar Kusumaatmadja, Subekti, van Kan

Apeldoorn, J. Schrasserts, dan Bellefroid.


8/22


Dengan pendekatan Filsafat Hukum yang didukunh dengan berbagai Teori Hukum

maka secara garis besar, tujuan hukum meliputi :

1. Keadilan (Hukum Alam),2. Kepastian Hukum (positivisme),3. Kegunaan (pragmatic legal realism),4. Kebahagiaan (utilitarian).

Namun dari keseluruhan pendapat tentang apa yang merupakan tujuan hukum,

dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok teori, yaitu sebagai berikut :

1. Ajaran Tradisionala. Ajaran Etis menganggap bahwa pada asasnya tujuan hukum semata-mata untuk

mencapai keadilan.

Tokohnya : Aristoteles, Justinianus, Bodenheimer, Ross.

b. Ajaran Utilitas bahwa tujuan hukum pada asasnya adalah untuk menciptakankemanfaatan atau kebahagiaan.

Tokohnya : Jeremy Bentham, John Stuart Mill.

c. Ajaran Yuridis-Dogmatis bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakanKepastian hukum.

Tokohnya : Hans Kelsen, Austin.

2. Ajaran Moderna. Ajaran Prioritas Baku bahwa tujuan hukum adalah untuk adanya keadilan

Kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dengan asas prioritas baku keadilan harus

selalu diprioritaskan, barulah kemanfaatan dan terakhir kepastian.

Contoh : Dalam praktek tarik menarik antara keadilan dengan kemanfaatan

antara kemanfaatan dengan kepastian. Kasus Abdulah Puteh dan Akbar

Tanjung.

b. Ajaran Prioritas Kasuitis yaitu ajaran yang disesuaikan dengan kasus-kasus yangdihadapi. Dalam kasus-kasus tertentu ajaran prioritas baku tidak dapat

diterapkan.


9/22


Contoh : dalam kasus-kasus tertentu kebutuhan menuntut kemanfaatan

ketimbang keadilan dan kepastian (sanksi kejahatan yang dilakukan Anak

dikurangi dari orang dewasa)

Tokohnya : Achmad Ali.

FUNGSI HUKUM

a. Fungsi Langsung yang bersifat primer meliputi : Pencegahan, penyediaan fasilitas.Fungsi Langsung yang bersifat sekunder meliputi : prosedur bagi perubahan hukum

prosedur bagi pelaksana hukum.

b. Fungsi tidak langsung adalah untuk memperkuat atau memperlemahkecenderungan untuk menghargai nilai-nilai moral tertentu.

Selain fungsi diatas hukum juga berfungsi sebagai :

Fungsi hukum sebagai a tool of social controlyaitu hukum berfungsi sebagaisarana pengendalian sosial. Hukum berfungsi untuk menetapkan tingkah laku

mana yang dianggap menyimpang terhadap atruan hukum dan sanksi atau

tindakan apa yang dilakukan oleh hukum bila terjadi penyimpangan.

Contoh : Penerapan sanksi Pasal 362 KUHP terhadap kasus pencurian.

Tokohnya : Top Dawn dan Button Up.

Fungsi hukum sebagai a tool of social engineering yaiu huku sebagai alatuntuk mengubah masyarakat.

Contoh : Terpilihnya seorang presiden yang mendapat kepercayaan

masyarakat, diharapkan akan menjadi agen perubahan sistem sosial.

Fungsi hukum sebagai simbol (L.B.Curzon), yaitu mencakupi proses-prosesdalam mana seseorang menggambarkan atau mengartikan suatu istilah yang

sederhana tentang hubungan sosial serta fenomena lainnya yang timbul dari

suatu interaksi.

Contoh : Seseorang yang mengambil barang oranglain dengan maksud

memiliki secara melawan hukum oleh Hukum Pidana disimbolakn sebagai

tindakan Pencurian.


10/22


KAIDAH-KAIDAH/PETUNJUK HIDUP

Kaidah adalah sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalamkeadaan tertentu sebagai petunjuk hidup yang mengikat.

Macam macam kaidah :1. Kaidah Agama,

a. Sumbernya dari Tuhan.b. Sanksinya bersifat internal, yaitu dosa (kecuali kaidah agama Islam

yang merupakan suatu ajaran dunia dan akhirat, maka kaidah Islam

pun memiliki sanksi eksternal yang bersumber dari Tuhan dan

diterapkan di dunia oleh pemimpin uat yang diberi wewenang untuk

itu).

c. Isinya ditujukan kepada sikap batin (kecuali kaidah agama Islam, jugaditujukan kepada sikap lahir).

d. Ada pendapat yang mengatakan kaidah agama bertujuan demikepentingan si pelakunya, yaitu agar manusia bebas dari azab dunia

maupun akhirat dan si pelakunya dapat menikmati kehidupan kekal

serta bahagia di surga kelak.

e. Daya kerjanya lebih menitikberatkan pada kewajiban.2. Kaidah Kesusilaan/Moral,

a. Sumbernya diri sendiri (hati nurani)/ otonom.b. Saksinya bersifat internal, artinya berasal dalam perasaan si pelaku

sendiri.

c. Isinya ditujukan pada sikap batin.d. Bertujuan demi kepentingan si pelaku, agar dia menyempurnakan

diri sendiri.

e. Daya kerjanya lebih menitikberatkan pada kewajiban.3. Kaidah Kesopanan

a. Sumbernya dari masyarakat secara tidak terorganisir.b. Sanksinya bersifat eksternaldalam wujud celaan, cercaan, teguran

atau pengucilan.


11/22


c. Isinya ditujukan pada sikap lahir.d. Bertujuan untuk ketertiban masyarakat.e. Daya kerjanya lebih menitikberaktak pada kewajiban.

4. Kaidah hukuma. Sumbernya dari masyarakat yang diwakili oleh suatu otoritas

tertinggi dan terorganisir.

b. Sanksinya bersifat eksternal, dalam wujud ganti rugi perdata, denda,kurungan penjara, sampai hukuman mati.

c. Isinya ditujukan mutlak kepada sikap lahir.d. Bertujuan untuk ketertiban masyarakat.e. Daya kerjanya mengharmoniskan hak dan kewajiban.

Hubungan antara kaidah hukum dengan kaidah sosial lainnya adalah salingmengisi, artinya kaidal sosial mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat,

dalam hal-hal hukum tidak mengaturnya.

SUMBER HUKUM

Sumber hukum digunakan dalam menjawab pertanyaan :

a. Mengapa hukum itu mengikat ?b. Dimanakah kita dapat menemukan hukum itu sendiri ?

Sumber hukum dibedakan menjadi :

Sumber Hukum Materil adalah dilihat dari segi isinya, yang merupakan faktor faktor yang membantu pembentukan hukum.

Contoh : kekuatan politik, ekonomi, kesusilaan penelitian ilmiah dll.

Sumber Hukum Formil adalah silihat dari segi cara terjadinya dan bentuknya hukumpositif, tanpa mempersoalkan asal-usul isi peraturan hukum itu sendiri.

Sumber Hukum Formil menurut :

Apeldoorn : UU, Kebiasaan, Taktat.

Utrecht : UU, Kebiasaan, Adat, Traktat, Yurisprudensi, Doktrin.

Bellefroid : UU, Kebiasaan, Traktat, Peradilan.

a. Undang-undang


12/22


Adalah suatu peraturan yang tertulis yang mempunyai kekuatan mengikat

diadakan dan dipertahankan oleh penguasa negara dan dibuat oleh badan

yang berwenang.

1) Undang-undang dalam arti formilAdalah setiap peaturan tertulis yang dibuat oleh badan legislatif.

2) Undang-undang dalam arti materilAdalah setiap peraturan yang tertulis yang dibuat oleh badan yang

berwenang non legislatif tapi dari segi isinya peraturan itu menikat

dan ditaati oleh masyarakat.

Kekuatan berlakunya UU ada 3 macam :

1) Kekuatan berlaku Filosofis bahwa UU yang dibuat itu sesuai dengancita-cita hukum (sebagai nilai positif tertinggi) : di Indonesia Pancasila.

2) Kekuatan berlaku Sosiologis bahwa UU yang dibuat dapat memberimanfaat dan diterima kaidahnya oleh masyarakat.

3) Kekuatan berlaku Yuridis bahwa syarat formal terbentuknya UUterpenuhi.

b. KebiasaanAdalah perbuatan yang dilakukan berulang-ulang, perbuatan yang dianggap

sebagai patutdilakukan, seyoganya dilakukan. Menurut Jellineck, karena

diulang-ulang sehingga memiliki kekuatan normatif (die normative kraft des

factischen)

Syarat kebiasaan menjadi hukum kebiasaan ada 3, yaitu :

1) Syarat materil : adanya suatu perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dalam waktu yang sama.

2) Syarat intelektual : kebiasaan itu harus menimbulkan opinionecessitatis (keyakinan umum) bahwa perbuatan itu memang

seyoganya dilakukan. Artinya perbuatan secara objektif patut

dilakukan.


13/22


3) Adanya akibat hukum bila hukum itu dilanggar. kedudukan hukumkebiasaan, bahwa hukum kebiasaan akan diterima apabila tidak

bertentangan dengan hukum perundang-undangan.

Adat adalah suatu perbuatan yang terus dilakukan dan dirasakan sebagai

suatu kewajiban, syaratnya yaitu;

1) Secara turun-temurun,2) Mempunyai sifat yang suci.

Perbedaan antara kebiasaan dengan adat :

1) Kebiasaan tidak tertulis sedangkan adat ada yang tertulis dan adayang tidak tertulis.

2) Kebiasaan tidak bersifat sakral sedangkan adat bersifat sakral.3) Kebiasaan tidak diwariskan turun temurun sedangkan adat

diwariskan secara turun temurun.

c. YurisprudensiAdalah produk yudikatif yang berisi kaidah atau peraturan hukum yang

mengikat pihak-pihak yang bersangkutan atau terhukum. Disyahkan oleh

Mahkamah Agung untuk dapat siikuti oleh hakim lainnya dalam kasus yang

sama.

d. TraktatAdalah perjanjian antara dua negara atau lebih, diaman isinya harus ditaati

oleh Negara yang mengadkan perjanjian.

Contoh perjanjian Ekstradisi antara Singapur dengan Indonesia.

e. DoktrinAdalah ajaran/pendapat ahli hukum yang dijadikan dasar/ pedoman dalam

memutuskan suatu masalah.

Contoh : Definisi Itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian menurut Subekti

adalah Kepatuhan, yaitu sesuatu yang layak untuk dilakukan.


14/22


KLASIFIKASI HUKUM

1. Menurut sumbernya,a. Undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundangan.b. Kebiasaan, yaitu hukum yang terletak di dalam peraturan-peraturan kebiasaan

(adat).

c. Traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatuperjanjian antara negara (traktat).

d. Jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim.2. Menurut bentuknya,

a. Hukum Tertulis. Hukum ini dapat pula merupakan: Hukum Tertulis dan dikodifikasikan. Hukum tertulis tak dikodifikasikan.

b. Hukum Tak TertulisHukum yang hidup dalam masyarakat serta ditaati oleh masyarakat.

Contoh: Hukum Adat, Hukum Kebiasaan.

3. Menurut tempat berlakunya,a. Hukum Nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam suatu negara.b. Hukum Internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum dalam

dunia internasional.

c. Hukum Asing, yaitu hukum yang berlaku dalam negara lain.d. Hukum Gereja, yaitu kumpulan norma-norma yang ditetapkan oleh Gereja utuk

para anggota-anggotanya.

4. Menurut waktu berlakunya,a. Ius Constitutum (Hk. Positip) yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu

masyarakat tertertu dalam suatu daerah tertentu.

Contoh : Hukum Pidana berdasarkan KUHP sekarang

b. Ius Constituendum yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akandatang.

Contoh : Hukum Pidana Nasional yang sampai sekarang masih terus disusun.


15/22


c. Hukum Azasi (Hukum Alam), yaitu hukum yang berlaku dimana-mana dalamsegala waktu dan untuk segala bangsa didunia. Hukum ini tak mengenal batas

waktu melainkan berlaku untuk selama-lamanya (abadi) terhadap siapapun di

seluruh tempat.

5. Menurut cara mempertahankannya,a. Hukum Material, yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturan yang

mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud

perintah-perintah dan larangan-larangan.

Contoh : KUHP , KUHPer, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

b. Hukum Formal (Hukum Proses atau Hukum Acara), yaituHukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-

cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material atau peraturan-

peraturan yang mengatur bagaimana cara-caranya mengajukan sesuatu

perkara ke muka Pengadilan dan bagaimana cara-caranya Hakim memberi

keputusan.

Contoh :

Hukum Acara Pidana, yaitu peraturan-peraturan hukum yangmengatur bagaimana cara memelihara dan mempertahankan Hukum

Pidana Material atau peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana

cara-caranya mengajukan suatu perkara pidana ke muka Pengadilan

Pidana dan bagaimana caranya hakim-pidana memberikan putusan.

6. Menurut sifatnya,a. Hukum yang memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga

harus dan mempunyai paksaan mutlak.

b. Hukum yang mengatur (Hukum Pelengkap), yaitu hukum yang dapatdikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat

sendiri dalam suatu perjanjian.

7. Menurut wujudnya,a. Hukum Objektif, yaitu hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan

tidak menganai orang atau golongan tertentu. Hukum ini hanya menyebut


16/22


peraturan hukum saja yang mengatur hubungan-hukum antara dua orang

atau lebih.

Contoh : UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA yang berlaku untuk masyarakat

Indonesia.

b. Hukum Subjektif, yaitu hukum yang timbul dari Hukum Objektif dan berlakuterhadap seorang tertentu atau lebih. Hukum Subjektif disebut juga HAK.

Contoh: membunuh merupakan pelanggaran hak hidup seseorang maka

Pasal 338 KUHP akan bergerak.

8. Menurut isinya,a. Hukum Privat (Hukum Sipil), yaitu hukum yang mengatur hubungan-

hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitik

beratkan kepada kepentingan perseorangan.

Contoh : KUHPerdata sebagai Lex generalis.

b. Hukum Publik(Hukum Negara), yaitu hukum yang mengatur hubungan antaraNegara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara Negara dengan

perseorangan (warganegara).

Contoh : KUHPidana, UU tentang HAM No.39 Tahun 1999.

PENGERTIAN-PENGERTIAN DALAM HUKUM

Subjek Hukum, adalah pendukung hak dan kewajiban.Contoh : Manusia dan Badan Hukum.

Objek Hukum, adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum, dapatdikuasai oleh subjek hukum, dapat dijadikan pokok objek dalam suatu hubungan

hukum.

Contoh : Benda lihat Pasal 499 KUHPer.

Peristiwa Hukum, adalah setiap peristiwa kemasyarakatan yang dapat melahirkan hakdan kewajiban atau menghapuskan hak dan kewajiban.

Contoh : - Peristiwa Hukum yang melahirkan Hak dan Kewajiban : Perkawinan.

- Peristiwa Hukum yang menghapuskan Hak dan Kewajiban : Kematian.


17/22


Perbuatan Hukum, adalah suatu perbuatan yang diatur oleh hukum dan akibat dariperbuatan tersebut dikehendaki oleh si pembuat.

Contoh : Seseorang mempunyai hutang akibatnya ia harus membayar.

Perbuatan Huku, terdiri dari:

- Perbuatan Hukum bersegi satu, yaitu setiap perbuatan yang akibatnyahukumnya ditimbulkan oleh satu pihak saja.

Misal; perbuatan hukum dalam pasal 875 KUHPdt Adapun yang

dinamakan surat wasiat ialah suatu akta yang memuat pernyataan

seseorang tentang apa yang dikehendaki akan terjadi setelah ia

meninggal dunia dan olehnya dicabut kembali.

- Perbuatan hukum bersegi dua, yaitu setiap perbuatan yang akibathukumnya ditimbulkan oleh kehendak dua buah pihak atau lebih.

Misal; 1313 KUHPdt Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan

dengan mana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap

satu orang atau lebih.

Hubungan Hukum adalah hubungan kemasyarakatan yang diatur oleh hukum yangmenimbulkan hak di satu pihak dan kewajiban dipihak lain.

Contoh : Perjanjian.

Resepsi Hukum adalah penerimaan hukum negara lain oleh hukum suatu negara yangkemudian digunakan sebagai hukumnya sendiri.

Contoh :

- Resepsi Hukum Romawi oleh negara-negara di Eropa,- Resepsi Hukum Prancis (Code Civil, Code Penal, Code de Commeree) oleh

Hukum Belanda,

- Resepsi Hukum Belanda oleh hukum Indonesia (KUHP, KUHPdt, KUHD). Hak adalah suatu kekuasaan, yaitu kemampuan untuk memodifikasi keadaan

Penggunaan hak menghasilkan suatu keadaan yang langsung bersentuhan dengan

kepentingan pemilik hak.

Kewajiban adalah beban yang bersifat kontraktual. Unifikasi hukum adalah berlakunya suatu sistim hukm dalam suatu wilayah tertentu.


18/22


Contoh : UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960.

Pacta sunt servada bahwa janji harus ditepati. Eigenricthing adalah tindakan main hakim sendiri.

Contoh : pencuri yang dipukuli oleh masyarakat.

PENEMUAN HUKUM

Penafsiran Hukum/Intepretasi Hukum

Penafsiran Hukum, yaitu suatu sarana / cara pejabat hukum untuk mencariPengertian maksud dan tujuan dari peraturan perundang-undangan yang belum jelas

agar lebih jelas atau dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Metode dalam penafsiran hukum :1. Penafsiran tata bahasa (gramatikal), merupakan cara penafsiran atau penjelasan

yang sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan

menguraikannya menurut bahas, susun kata atau bunyinya.

Contoh : Istilah menggelapkan pasal 41 KUHP ada kalanya ditafsirkan sebagai

menghilangkan.

2. Penafsiran teologis atau sosiologis, yaitu apabila makna undang-undang ituditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Peraturan hukum yang lama

sisesuaikan dengan keadaan yang baru.

Contoh : Pencurian terhadap tenaga listrik ditafsirkan bahwa tenaga listrik

mempunyai nilai tertentu karena untuk memperoleh aliran listrik perlu biaya

dan Pasal 362 KUHP bertujuan melindungi harta kekayaan oranglain.

3. Penafsiran sistematis, yaitu menafsirkan undang-undang sebagai bagian darikeseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkannya

dengan undang-undang lain.

Contoh : lembaga hukum perkawinan diatur dalam hukaum agama Hukum adat,

KUHPer, dan Pasal 279 KUHP.


19/22


4. Penafsiran sejarah/historis, yaitu suatu metode yang hendak memahamiundang-undang dalam konteksa seluruh sejarah hukum.

Contoh : Code civil BW Asan konkordasi berlaku di Indonesia.

5. Penafsiran reskriptif dan ekstensif, adalah penafsiran atau penjelasan yangberdifat membatasi.

Contoh : Pasal 1756 KUHper secara sempit diartikan hanya mata uang Logam

saja.

Penafsiran ekstensif adalah metode interpretasi yang membuat Interpretasi

melebihi batas-batas hasil interpretasi gramatikal.

Contoh : Kata menjual dalam Pasal 1576 KUHPer ditafsirkan luas, yaitu Tidak

semata-mata jual beli, melainkan juga berarti peralihan hak.

Kontruksi Hukum / metode argumentasi

Pembentukan pengertian-pengertian hukum yang dilakukan oleh hakim fungsionarishukum untuk mengisi kekosongan yang ada di dalam sistem undang-undang, karena

hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih tidak

ada/ tidak lengkap hukumnya.

Jenis-jenis metode kontruksi hukum :a. Metode argumentum peranalogium, yaitu metode penemuan hukum dimana

hakim mencari esensi yang lebih umum pada suatu perbuatan yang diatur

oleh undang-undang dengan pada perbuatan atau peristiwa yang secara

konkrit dihadapi hakim.

Contoh : Pasal 1576 KUHPer, bahwa jual beli tidak memutuskan hubungan

sewa menyewa. Esensi dari jual beli adalah peralihan hak. Hali ni berlaku juga

terhadap hibah karena esensi dari hibah juga adalah peralihan hak.

b. Metode Argumentum A Contrario, menggunakan penalaran bahwa jikaundang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu berarti

peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu itu dan bagi peristiwa di

luarnya berlaku kebalikannya.

Contoh : Pasal 34 KUHPer bahwa seorang istri untuk menikah lagi harus ada

masa tunggu selama 300 hari.


20/22


c. Rechtsvervijnings (Pengkonkritan Hukum)Metode ini bertujuan untuk mengkonkritkan suatu aturan hukum yang terlalu

abstrak.

Contoh : Pasal 1365 KUHPerdata bahwa Tiap perbuatan melawan Hukum

yang membawa kerugian pada pihak lain, mewajibkan si pelaku yang karena

salahnya menimbulkan kerugian itu untuk mengganti kerugian itu

Oleh karena pasal ini tertalu abstrak, maka harus dikonkritkan oleh Hakim.

Apakah maksud melanggar hukum itu hanya UU atau lebih luas.

d. Fiksi Hukum, bahwa setiap orang dianggap mengetahui undang-undang.

ALIRAN ALIRAN TENTANG HUBUNGAN TUGSA HAKIM DAN UNDANG UNDANG

Timbulnya berbagai aliran pemikiran tentang hubungan antara tugas Hakim dengan

eksistensi undang-undang, didasari oleh hubungan antara Perundang undangan di satu

pihak dengan fakta konkrit yang diperiksa oleh Hakim.

Tugas hakim yang utama adalah Menghubungkan aturan abstrak dalam undang-undang

dengan fakta konkret dari perkara yang diperiksanya.

Beberapa aliran yang berhubungan dengan tugas hakim dan undang undang :

1. Aliran legisme Aliran ini berpendapat bahwa tidak ada hukum kecuali hukum undang-

undang; hukum kebiasaan hanya ada, apabila diperbolehkan oleh hukum

undang undang.

Pandangan ini cocok dengan ajaran hukum kodrat. Aliran ini juga berpendapat bahwa kedudukan pengadilan adalah pasif saja, ia

hanya terompet undang undang.

Penganut teori ini antara lain adalah; Rudolf v Jhering, G. Jellinekck, Carre deMalberg, H. Nawiaski, dan Hans Kelsen.

2. Aliran Penemuan Hukum oleh Hakim.Bahwa hakim dapat mengisi kekosongan perundang undangan dengan jalan

interpretasi atau kontruksi hukum.


21/22


Aliran Penemuan Hukum oleh Hakim meliputi :

a. Aliran Begriffsjurisprudenz Aliran ini memperbaiki kelemahan-kelemahan dari aliran legisme. Kekurangan-kekurangan tersebut diperbaiki dengan adanya daya

meluas dari undang-undang, yaitu dengan cara normlogisch dan

dipandang secara dogmatik sebab hukum adalah suatu kesatuan yang

tertutup.

Kesalahan dari aliran ini adalah terlalu mendewa-dewakan rasio danlogika dalam meluaskan undang-undang sampai terbentuknya hukum.

Tokohnya : Meijersb. Aliran Interessenjurisprudenz (Freirechtsschule)

Aliran ini berpendapat bahwa undang-undang itu tidak lengkap, iabukanlah satu-satunya sumber hukum, sedangkan hakim dan para

pejabat lainnya mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya dalam

menemukan hukum itu.

Tokohnya : E.Stampe, E.Fuchs, O.Bulow.3. Aliran Soziologische Rechtsschule

Pokok pikiran dari aliran ini ialah terutama hendak menahan danmenolak kemungkinan sewenang-wenang dari hakim, berhubung

denganfreies ermessen menurut aliran Freirechtsshule.

Aliran ini tidak setuju adanya kebebasan bagi para pejabat hukumuntuk mengenyampingkan undang-undang sesuai dengan

perasaannya.

Undang-undang harus tetap dihormati, sebaliknya memang benarhakim mempunyai kebebasan dalam menyatakan hukum, akan tetapi

kebebasan tersebut terbatas dalam rangka undang-undang.

Hakim hendaknya mendasarkan putusan-putusannya pada peraturanundang-undang, tapi tidak kurang pentingnya supaya putusan-

putusan tersebut dapat dipertanggung jawabkan terhadap asas-asas


22/22


keadilan, kesadaran dan perasaan hukum yang sedang hidup dalam

masyarakat.

Tokohnya : Hamaker, Volkof.4. Aliran Open System van het Rechts (Sistem Hukum Terbuka)

Aliran ini berpendapat bahwa pandangan dari semua aliran aliran terdahuluadalah berat sebelah, kadang-kadang terlalu mengutamakan dogma,

kepastian hukum, dengan mendudukan hakim sebagai otomat susunan saja,

dan kadang-kadang sebaliknya terlalu mementingkan peranna hakim atau

kenyataan-kenyataan sosial.

Aliran ini berpendapat bahwa hukum itu suatu sistem, dan sistem itu adalahdinamis bukan saja karena pembentukkan baru secara sadar oleh badan

perundang-undangan, tetapi juga karena pelaksanaannya di dalam

masyarakat.

Tokohnya : Paul Scholten, Hans Kelsen .REFERENSI

Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis) PT GunungAgung Tbk, Jakarta, 2002

Apeldorrn van, Pengantar Ilmu Hukum (suatu pengantar), Liberty, Yogyakarta, 1996 Utrecht E, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, PT Ichtiar, Bandung, 1961 Sudikno Metrokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty Yogyakarta, 1995 Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, oleh Drs. C.S.T. Kansil, S.H., Dll.

catatan kuliah pengantar ilmu hukum

Documents