m.k. pengantar ilmu pemerintahan

7/22/2019 M.K. Pengantar Ilmu Pemerintahan

1/40

MAKALAH MATERI PENGANTAR ILMU PEMERINTAHAN

OLEH :

Bapak. DEDE USMAN, SIP, MM

Disusun oleh :

Nama : Hendra Fernando Bless

NPP : 23.1939

Kelas : C - 6


2/40

Institut Pemerintahan Dalam Negeri


3/40

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat TUHAN YANG MAHA ESA yang telah

memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami sehingga kami berhasil

menyelesaikan Rangkuman ini yang tepat pada waktunya.

Rangkuman ini berisikan tentang informasi prinsip-prinsip tentang

Pentingnya Ilmu Pemerintahan.Diharapkan Rangkuman ini dapat memberikaninformasi kepada kita semua . Kami menyadari bahwa Rankuman ini masih

jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang

bersifat membangun selalu kami harapkan demi kesempurnaan rangkuman ini.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah

berperan serta dalam penyusunan Rangkuman ini dari awal sampai akhir.Semoga TUHAN senantiasa menyertai segala usaha kita.

Amin.

JATINANGGOR 15 JUNI 2013

PENYUSUN


4/40

DAFTAR ISI

1. BAB I PENGERTIAN BATASAN ILMU PEMERINTAHAN

2. BAB II HUBUNGAN ILMU PEMERINTANH DENGAN ILMU-ILMU LAIN (ILMU EKONOMI,

HUKUM, DAN ADMINISTRASI NEGERA).

3. BAB III PERKEMBANGAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA.

4. BAB IV TEORI TENTANG KEKUASAAN.

5. BAB V PEMISAHAN DAN PEMBAGIAN NEGARA.

6. BAB VI LEGITIMASI KEKUASAAN DALAM PEMERINTAHAN.

7. BAB VII DEMOKRASI DALAM PEMERINTAHAN.

8. BAB VIII BENTUK-BENTUK PEMERINTAHAN.

9.


5/40

BAB I

PENGANTAR ILMU PEMERINTAHAN

Pokok Bahasan I : PENGERTIAN BATASAN ILMU PEMERINTAHAN

Sub Pokok Bahasan I : 1. Pengertian Berdasarkan Tinjauan Etimologis

2. Pengertian Berdasarkan Beberapa Batasan

3. Tujuan Mempelajari Ilmu Pemerintahan

Ad 1.1. Pengertian Berdasarkan Tinjauan Etimologis

Berdasarkan pendekatan Etimologis atau dari segi bahasa, kata

pemerintah atau pemerintahan, bahwa kedua kata tersebut berasal dari suku

kata perintah yang berarti sesuatu yang harus dilaksanakan. Didalam kata

tersebut tersimpul beberapa unsur yang menjadi ciri khas dari perintah, yaitu :

1) Adanya keharusan, menunjukkan kewajiban untuk melaksanakan apa yang

diperintahkan;

2) Adanya dua fihak, yaitu yang memberi dan menerima perintah;

3) Adanya hubungan fungsional antara yang memberi dan yang menerima

perintah;

4) Adanya wewenang atau kekuasaan untuk memberi perintah.

Memerintah diartikan sebagai menguasai atau mengurus negara atau

daerah sebagai bagian dari negara, maka kata pemerintah berarti kekuasaan

untuk memerintah suatu negara. pemerintah dapat pula diartikan sebagai badan

yang tertinggi yang memerintah suatu negara.

Pemerintah ditafsirkan pula sebagai: pengelola atau pengurus.


6/40

Pemerintahan adalah perbuatan atau cara atau urusan memerintah.

Ad 1.2. Pengertian Berdasarkan Beberapa Batasan

Disampaikan berbagai pendefinisian tentang ilmu pemerintahan baik yang

berasal dari pakar Anglo Saxon (Amerika Serikat) maupun Kontinental (Negara-

negara Eropa) sbb.:

Menurut D.G.A. van Poelje

Ilmu pemerintahan mengajarkan bagaimana dinas umum disusun dan

dipimpin dengan sebaik-baiknya.

Menurut U. Rosenthal

Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang menggeluti studi tentang penunjukkan

cara kerja ke dalam dan ke luar struktur dan proses pemerintahan umum.

Menurut H.A. Brasz

Ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang

cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan baik

secara ke dalam maupun ke luar terhadap warganya.

Menurut W.S. Sayre

Pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari

Negara, yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya.

Menurut R. Mac Iver

Pemerintah itu adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang

mempunyai kekuasaan bagaimana manusia itu bisa diperintah.


7/40

Jadi bagi Mac Iver, ilmu pemerintahan adalah sebuah ilmu tentang

bagaimana manusia-manusia dapat diperintah( a science of how men are

governed).

Menurut Apter

Pemerintah itu merupakan satuan anggota yang paling umum yang

(a) Memiliki tanggungjawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang

mencakupnya, itu adalah bagian dan

(b) monopoli praktis mengenai kekuasaan paksaan.

Menurut Merriam

Tujuan pemerintah meliputi external security, internal order, justice, general

welfare, dan freedom.

Menurut Inu Kencana Syafiie

Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan

pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi

pemerintahan (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan

pemerintahnya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik

dan benar.

Ad 1.3. Tujuan Mempelajari Ilmu Pemerintahan

a. Tujuan Umum

Tujuan mempelajari ilmu pemerintahan secara umum adalah agar dapat

memahami teori-teori, bentuk-bentuk dan proses-proses pemerintahan, serta

mampu menempatkan diri serta ikut berperan serta di dalam keseluruhan

proses penyelenggaraan pemerintahan terutama pemerintahan dalam negeri.

b. Tujuan Khusus


8/40

Seluruh pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota di Indonesia

berkeinginan untuk mencetak kader Pamong praja (pimpinan pemerintahan

dalam negeri), oleh karenanya para kader tersebut oleh Pemerintah

Daerahnya masing-masing dikirim dan dibiayai ke IPDN Departemen Dalam

Negeri atau perguruan tinggi lain baik negeri maupun swasta, yangkesemuanya diharapkan untuk memperoleh mata kuliah ilmu pemerintahan.

BAB II

Pokok Bahasan II : HUBUNGAN ILMU PEMERINTAHAN DENGAN ILMU-ILMU LAINNYA (ILMU POLITIK, HUKUM,

ADMINISTRASI NEGARA)


9/40

Sub Pokok Bahasan II : 1. Kedudukan Ilmu Pemerintahan dalam

Sistematika Ilmu

2. Epistemologi Ilmu Pemerintahan:

a. Pure Science

b. Applied Science3. Hubungan Ilmu Pemerintahan Dengan Ilmu-

ilmu Lainnya (Ilmu Politik, Hukum, dan Ilmu

Administrasi Negara)


10/40


11/40

Ad 2.1. Kedudukan

Ilmu

Pemerintahan dalam Sistematika Ilmu

Ad 2.2. Epistemologi Ilmu Pemerintahan:

Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu Episteme yang berarti

pengetahuan dan logi dari kata logos yang berarti ilmu.

Dalam penerapannya ilmu dapat dibedakan sebagai berikut :

a. Pure Science (ilmu murni)

Yang dimaksud dengan Ilmu murni adalah, ilmu itu hanya murni

bermanfaat untuk ilmu itu sendiri dan berorientasi pada teorisasi, dalam arti

ilmu pengetahuan murni tersebut terutama bertujuan untuk membentuk dan

mengembangkan ilmu pengetahuan secara abstrak, yaitu untuk

mempertinggi mutunya (Pure Science).

b. Applied Science (ilmu praktis)


12/40


13/40

Ad 2.3. Hubungan Ilmu Pemerintahan Dengan Ilmu-ilmu Lainnya (Ilmu

Politik, Hukum Tata Negara, dan Ilmu Administrasi Negara)

1) Hubungan Ilmu Pemerintahan dengan Ilmu Politik

Pada dasarnya politik mempunyai ruang lingkup Negara, membicarakan

politik pada umumnya adalah membicarakan Negara, karena teori politik

menyelidiki Negara sebagai lembaga politik yang mempengaruhi hidup

masyarakat. Selain itu, politik juga menyelidiki ide-ide, asas-asas, sejarah

pembentukan Negara, hakekat Negara serta bentuk dan tujuan Negara.

Secara umum dapat dikatakan bahwa ilmu pemerintahan menekankan pada

fungsi output dari mutu sistem politik, sedangkan ilmu politik menitikberatkan

pada fungsi input.

Dengan perkataan lain, Ilmu pemerintahan lebih mempelajari komponen

politik dari suatu sistem politik, sedangkan ilmu politik mempelajari society dari

suatu sistem politik.

Terlihat hubungan nyata antara ilmu politik dengan ilmu pemerintahan,

karena pemerintahan yang organisasinya tersusun berdasarkan prinsip-prinsip

birokrasi yang mempunyai ruang lingkup yang luas adalah menjalankan

keputusan-keputusan politik, dengan kata lain bahwa kebijaksanaan pemerintah

(Public policy) dibuat dalam arena politik tetapi amper semua perencanaan

dan pelaksanaan dalam arena birokrasi pemerintahan.

2) Hubungan Ilmu Pemerintahan dengan Ilmu Hukum Tata Negara

Ilmu Pemerintahan sangat erat kaitannya dengan Ilmu Hukum Tata Negara

karena kedua-duanya sama-sama memiliki objek material yang sama pula yaitu

Negara.

Ilmu Hukum Tata Negara adalah cabang dari ilmu hukum mengkhususkan

diri membahas seluk beluk praktek kenegaraan, khususnya dibidang tugas-tugas

kenegaraan, tetapi ilmu pemerintahan cenderung lebih mengkaji hubungan-

hubungan pemerintah dalam arti perhatian utama adalah pada gejala yang

timbul pada peristiwa pemerintahan itu sendiri, tetapi ilmu hukum tatanegara


14/40

cenderung mengkaji hukum serta peraturan yang telah ditegakkan dalam

hubungan tersebut.

3) Hubungan Ilmu Pemerintahan dengan Ilmu Administrasi Negara

Kita mengetahui bahwa pemerintah memegang peranan sentral dalampembangunan nasional yaitu dalam menentukan kebijakan-kebijakan umum.

Proses penetapan kebijakan umum itu disebut pemerintahan, dan proses

pelaksanaannya dinamakan administrasi Negara atau disebut juga administrasi

pemerintahan.

Dengan demikian bahwa menetapkan kebijakan adalah fungsi politik yang

dijalankan pemerintahan dan pelaksanaannya adalah fungsi administrasi yang

dijalankan oleh pemerintah.

Seperti yang dikatakan oleh Frank j. Goodnow dalam bukunya Politics and

administration, bahwa fungsi pokok pemerintah yang amat berbeda satu sama

lain yaitu politik dan administrasi. Politik melakukan kebijaksanaan-

kebijaksanaan atau melahirkan keinginan Negara, sementara administrasi

sebagai hal yang harus berhubungan dengan pelaksanaan atau

penyelenggaraan dari kebijaksanaan-kebijaksanaan atau kehendak Negara

tersebut.

BAB III

Pokok Bahasan III : PERKEMBANGAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA

Sub Pokok Bahasan III : 1. Studi Ilmu Pemerintahan Semasa Hindia

Belanda

2. Semasa Tahun 1945 1955

3. Studi Ilmu Pemerintahan di Lembaga Depdagri

(APDN IPDN)

Ad 3.1. Studi Ilmu Pemerintahan Semasa Hindia Belanda


15/40

Sejarah pendidikan kepemerintahan di Indonesia yang merupakan sejarah

pendidikan kedinasan Departemen Dalam Negeri telah dimulai sejak Korps

Ambtenar bermukim di Negeri Belanda pada tahun 1920, sewaktu penjajahan

Hindia Belanda dikenal Departemen Van Binenlands Bestuur (BB) Kementerian

Dalam Negeri (KDN). Pendidikan Ambtenar Pemerintah Hindia Belanda yangditulis oleh A.A.J. Warmenhosen dalam buku Kenang-kenangan Pangreh Praja

Belanda 1920 1942, mengemukakan bahwa Korps Ambtenar yang bermukim

di Negeri Belanda menulis tentang Pendidikan perlu diperluas dan diperdalam.

Mereka berbicara pentingnya kedudukan para Ambtenar itu ditengah

masyarakat, menurut mereka periculum in mora (bahaya bila ditunda),

sehubungan dengan ketidakpastian mengenai pendidi calonkan calon Ambtenar

dan kurangnya Ambtenar yang dirasakan orang banyak. Ada berbagai

pendidikan pegawai Kementerian yang didirikan guna memenuhi kebutuhan

kantor-kantor pemerintahan.

Lembaga pendidikan yang tertinggi waktu itu adalah Bestuurs Academie

yang bertugas mendidik calon-calon Pangreh Praja, Sekolah Pendidikan

Pamong Praja (Opleidings School Voor Inheemsche Amstenaren (OSVIA).

Ad 3.2. Semasa Tahun 1945 1955

Masa kemerdekaan, yaitu di jaman Republik Indonesia (RI) sebagai Negara

kesatuan pertama dan Republik Indonesia Serikat (RIS) dibentuk lembaga-

lembaga pendidikan dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri seperti

Middelbare Bestuur School (MBS) pada tahun 1948, Sekolah Menengah Tinggi

(SMT) Pangreh Praja, SMA Pamong Praja yang kemudian diganti dengan

Sekolah Menengah Pegawai Pemerintahan/Administrasi Bagian Atas (SMPAA)di Jakarta dan di Makassar.


16/40

Setelah pemulihan kedaulatan, di lingkungan Kementerian Dalam Negeri

diadakan KPAA, KPPB, dan Kursus Dinas C (KDC) di Malang pada tahun 1952,

di Medan tahun 1954 dan di Jakarta. KDC mendidik siswa dari tamatan SLTA

dengan tujuan mempersiapkan tenaga-tenaga pegawai administrasi golongan

DD. Bagi pegawai-pegawai Kementerian Dalam Negeri yang memenuhi syarat,diberi kesempatan untuk melanjutkan pelajarannya pada Universitas Gajah

Mada sebagai pegawai tugas belajar.

Ad 3.3. Studi Ilmu Pemerintahan di Lembaga Depdagri (APDN IPDN)

Pada tanggal 17 Maret 1956 dibukalah Akademi Perintahan Dalam Negeri

(APDN) di Malang Jawa Timur. APDN merupakan lembaga pendidikan tertinggiyang bersifat semi akademis dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Peresmian APDN Malang dihadiri oleh Presiden Soekarno, yang pada upacara

tersebut berkenan memberikan amanat yang berisi antara lain bahwa

penyelenggaraan APDN berarti investment of human skill dan mental

investment.

Pada Tahun 1960-an, APDN berkembang ke seluruh tanah air dari Aceh

sampai Irian Jaya, terdapat 22 buah APDN di seluruh Indonesia. Mekarnya

APDN pada 22 Provinsi yang mahasiswanya diterima dari tamatan SMA yang

telah diuji kembali dan eks-KDC yang langsung diterima ditingkat II, berjalan

dengan dukungan Pemerintah Daerahnya masing-masing. Lulusan APDN telah

mendapat posisi tertentu seperti Camat, Kepala Bagian pada Pemerintahan

Daerah.

Sejak berdirinya APDN Malang pada 17 Maret 1956, timbul pemikiran

setelah lulus APDN akan kemana meneruskan pelajaran?, untuk menjawab

pertanyaan itu tumbuh gagasan mendirikan Institut Ilmu Pemerintahan dengan

tokoh-tokohnya, Drs.Soejekti Djajadiatma, MSPA, Drs. Pamudji, M.P.A., Drs.

Zamhir Islamie, Drs. Soewargono, M.A., Drs. Koen Soebekti dan Drs.

Soemarsaid Moertono, M.A didukung oleh Gubernur Kepala Daerah Jawa Timur

Brig.Djen M.Wijono.


17/40

Untuk lebih mengongkretkan gagasan Institut Ilmu Pemerintah (IIP) itu,

Senat Mahasiswa APDN (KMAP) Malang mengadakan Musyawarah Kerja

(MUKER) yang diselenggarakan dari tanggal 28 Februari sampai 15 Maret 1966,

Senat KMAP membentuk panitia yang terdiri dari Taliziduhu Ndraha sebagai

Koordinator/anggota, Mohammad Hazbi sebagai Wakil Koordinator/anggota,Baharuddin Tjenreng, A. Hamid Ibrahim dan Djabanten Damanik masing-masing

sebagai anggota.

Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun1967 didirikan Institut Ilmu

Pemerintahan di Malang Jawa Timur, sebagai pendidikan lanjutan bagi lulusan

APDN. Keptusan Presiden tersebut diperkuat oleh Keputusan Bersama Menteri

Dalam Negeri dan Menteri Pendidkan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 1967.

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1972 tanggal 30 Juni

1972 tentang Pemindahan Tempat Kedudukan IIP dari Malang ke Jakarta. Untuk

melengkapi landasan yuridis formal dalam pelaksanaan pendidikannya,

diterbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nompor 18 tahun 1973 tanggal 15

Maret 1973 tentang Statuta IIP.

Pada tahun 1990 ke 22 APDN yang tersebar di seluruh Indonesia

diintegrasikan menjadi APDN Nasional yang berpusat di Jatinangor Sumedang

Jawa Barat. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1992, status

APDN Nasional ditingkatkan menjadi Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam

Negeri (STPDN) dengan tamatan berkualifikasi Diploma III (D-III) dan untuk

kelanjutan pendidikan para kader pemerintahan mereka setelah bekerja

mengabdi selama 2 (dua) tahun kemudian meneruskan ke IIP guna meraih gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan.

Pada tahun 1998 bergulir era reformasi dengan dikembangkannya STPDN

dalam Program Diploma IV (D-IV) dan program Strata 2 (S2) sehingga lulusan

STPDN tidak perlu melanjutkan S1 ke IIP lagi.

Pada Tahun 2004 keluar Keputusan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2004Tentang Penggabungan STPDN kedalam IIP dan menjadi Institut Pemerintahan

Dalam Negeri (IPDN).


18/40

BAB IV

Pokok Bahasan IV : TEORI TENTANG KEKUASAAN NEGARA

Sub Pokok Bahasan IV : 1. Filsafat Kekuasaan (Berdasarkan Pendekatan

Politik)

2. Bentuk Negara (Klasifikasi Negara)

3. Tujuan Negara:

a. Hakekat Negara

b. Teori Tentang Tujuan Negara

Ad. 4.1. Filsafat Kekuasaan (Berdasarkan Pendekatan Politik)


19/40

Organisasi amat perlu untuk melaksanakan dan mempertahankan

peraturan-peraturan hidup agar dapat berjalan dengan tertib, organisasi yang

mempunyai kekuasaan ialah NEGARA.

Ada beberapa teori tentang terjadinya atau timbulnya suatu Negara, adalah:

a.

Teori Kenyataan: timbulnya suatu Negara adalah soal kenyataan.

Apabila pada suatu ketika telah terpenuhi unsur-unsur Negara (yaitu,

daerah, rakyat, dan pemerintah yang berdaulat) maka pada saat itu juga

negara itu sudah menjadi kenyataan.

b. Teori Ketuhanan: timbulnya Negara adalah atas kehendak Tuhan.

Segala sesuatu tidak akan terjadi apabila Tuhan tidakmemperkenankannya.

Kalimat berikut menunjukkan kearah teori ini :Atas berkat rakhmat Tuhan

Yang Mahakuasa By the grace of God.

d. Teori Perjanjian: Negara timbul karena perjanjian yang diadakan antara

orang-orang yang tadinya hidup bebas merdeka, terlepas satu sama lain

tanpa ikatan kenegaraan.

Perjanjian ini disebut perjanjian masyarakat (Contract Social menurut

ajaran Rousseau). Dapat pula terjadi perjanjian antara pemerintah dari

Negara penjajah dengan rakyat daerah jajahan, seperti misalnya :

Kemerdekaan Filipina pada tahun 1946 dan India pada tahun 1947.

e. Teori Penaklukan: Negara timbul karena serombongan manusia menaklukan

daerah dari rombongan manusia lain. Agar daerah/rombongan itu tetap dapat

dikuasai, maka dibentuklah suatu organisasi berupa Negara.

Selain itu, suatu Negara dapat pula terjadi disebabkan karena hal-hal sbb:

1) Pemberontakan terhadap Negara lain yang menjajahnya;

2) Peleburan (fusi) antara beberapa Negara menjadi satu Negara baru;


20/40

3) Suatu daerah yang belum ada rakyatnya/pemerintahannya

diduduki/dikuasai oleh bangsa/Negara lain, misal Liberia;

4) Suatu daerah tertentu melepaskan diri dari yang tadinya menguasainya dan

menyatakan diri sebagai suatu Negara baru, contoh: Proklamasi

kemerdekaan Negara Republik Indonesia.

Ad. 4.2. Bentuk Negara (Klasifikasi Negara)

Menurut teori-teori modern sekarang ini, bentuk Negara yang terpenting

ialah Negara Kesatuan (Unitarisme) dan Negara Serikat (Federasi).

a. Negara Kesatuan ialah suatu Negara yang merdeka dan berdaulat,

diseluruh Negara yang berkuasa hanya ada satu pemerintah (pusat) yang

mengatur seluruh daerah.

Negara Kesatuan dapat pula berbentuk:

1) Negara Kesatuan dengan sistem sentralisasi yang segala sesuatu dalam

Negara itu langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat dan daerah-

daerah tinggal melaksanakannya.

2) Negara Kesatuan dengan sistem desentralisasi, dimana kepada daerah

diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengurus rumahtangganya

sendiri (otonomi daerah) yang dinamakan daerah swatantra.

Dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat(1), dinyatakan bahwa Negara Indonesia

ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.

b. Negara Serikat (federasi) ialah suatu Negara yang merupakan gabungan dari

beberapa Negara, yang menjadi Negara-negara bagian dari Negara serikat

itu. Negara-negara bagian itu asal mulanya adalah suatu Negara yang

merdeka dan berdaulat serta berdiri sendiri


21/40

Ada lagi bentuk negera-negara yang berbentuk kenegaraan, seperti :

a) Negara Dominion. Bentuk Negara semacam ini khusus terdapat dalam

lingkungan Negara Kerajaan Inggris, Negara Dominion ini ialah suatu

Negara yang tadinya daerah jajahan Inggris yang telah merdeka dan

berdaulat, kemudian mengakui Raja Inggris sebagai rajanya, sebagai

lambang persatuan mereka.

b) Negara Protektorat. Suatu Negara yang berada dibawah lindungan(to

protect=melindungi) Negara lain.

c) Negara Uni. Dua atau lebih Negara yang masing-masing merdeka dan

berdaulat tetapi mempunyai satu kepala Negara yang sama.

Apabila Negara-negara itu mempunyai alat kelengkapan bersama yang

mengurus kepentingan bersama yang telah ditentukan lebih dahulu maka

terdapatlah yang disebut Uni Riil, dan apabila hanya kepala Negara saja yang

sama, maka kita berhadapan dengan yang dinamakan Uni Personil.

Ad. 4.3. Tujuan Negara

a. Hakekat Negara

Pada hakekatnya dapatlah dikatakan suatu Negara itu harus memenuhi

syarat-syarat sebagai berikut:

1) Harus ada wilayahnya;

2) Harus ada rakyatnya;

3) Harus ada pemerintahannya, yang berkuasa terhadap seluruh daerah dan

rakyatnya;

4) Harus ada tujuannya (menurut Prof. Mr. Muh. Yamin)

b. Teori Tentang Tujuan Negara


22/40

Tujuan suatu negara bermacam-macam, antara lain:

1) Untuk memperluas kekuasaan semata-mata;

2) Untuk menyelenggarakan ketertiban hukum;

3) Untuk mencapai kesejahteraan umum.

Mengenai Teori Tujuan Negara terdapat berbagai ajaran, antara lain adalah:

a) Ajaran Plato: Negara bertujuan untuk memajukan kesusilaan manusia,

sebagai perseorangan (individu) dan sebagai makhluk sosial.

b) Ajaran Negara Kekuasaan: Penganjur ajaran ini antara lain adalah

Machiavelli dan Shang Yang. Negara bertujuan untuk memperluas

kekuasaan semata-mata dan arena itu disebut Negara Kekuasaan.

c) Ajaran Teokratis (Kedaulatan Tuhan): Tujuan Negara ini untuk mencapai

penghidupan dan kehidupan yang aman dan tenteram dengan taat kepada

dan dibawah pimpinan Tuhan. Pemimpin Negara menjalankan kekuasaan

hanyalah berdasarkan kekuasaan Tuhan yang diberikan kepadanya

(Thomas Aquinas, Augustinus, dsb.)

d) Ajaran Negara Polisi: Negara bertujuan mengatur semata-mata keamanan

dan ketertiban dalam Negara (Kant).

e) Ajaran Negara Hukum: Negara bertujuan menyelenggarakan ketertiban

hukum dengan berdasarkan dan berpedoman pada hukum (Krabbe).

f) Negara Kesejahteraan (Welfare State= Social Sevice State): tujuan Negara

ini ialah mewujudkan kesejahteraan umum. Dalam hal ini, Negara

dipandang sebagai alat belaka yang dibentuk manusia untuk mencapai

tujuan bersama, kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Negara itu.


23/40

BAB V

Pokok Bahasan V : PEMISAHAN DAN PEMBAGIAN KEKUASAAN

NEGARA

Sub Pokok Bahasan V : 1. Teori Eka Praja, Dwi Praja, Tri Praja, Catur

Praja dsb.

2. Lembaga Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif

3. Pembagian Kekuasaan Pemerintahan di

Indonesia

Kekuasaan itu dapat dipusatkan ataupun dibagi bagi oleh pemegang

kekuasaan itu sendiri, tetapi para akhli pemerintahan mencoba mengusulkan

pendapat untuk membagi ataupun memisahkan kekuasaan, walaupun pada

prinsipnya tidak pernah secara keseluruhan diikuti oleh para birokrat.

Pendapat pendapat tersebut dapat digolongkan serta diberi istilah sebagai

berikut: Teori Eka Praja, Dwi Praja, Tri Praja, Catur Praja, dsb.

Ad. 5.1. Teori Eka Praja, Dwi Praja, Tri Praja, Catur Praja dsb.

Eka Praja adalah apabila kekuasaan dipegang oleh suatu badan. Bentuk ini

sudah tentu dictator (authokrasi) karena tidak ada balance (tandingan) dalam era

pemerintahannya. Jadi yang ada hanya pihak eksekutif saja, dan bisa muncul

pada suatu kerajaan absolut atau pemerintahan fasisme.

Dwi Praja adalah apabila kekuasaan dipegang oleh dua badan. Bentuk ini

oleh Frank J. Goodnow dikatagorikan sebagai lembaga administratif (u nsur

penyelenggara pemerintahan) dan lembaga politik (unsur pengatur undang-

undang).


24/40

Tri Praja adalah apabila kekuasaan dipegang oleh tiga badan. Bentuk ini

banyak diusulkan oleh para pakar yang menginginkan demokrasi murni, yaitu

dengan pemisahan atas lembaga eksekutif, legislative dan yudikatif.

Tokohnya Montesquieu dan John Locke serta yang agak identik Gabriel

Almond.Catur Praja adalah apabila kekuasaan dipegang oleh empat badan. Bentuk

ini baik apabila benar-benar dijalankan dengan konsekuen, bila tidak akan

tampak kemubaziran. Van Vollenhoven pernah mengkatagorikan bentuk ini

menjadi regeling, bestuur, politie, dan rechtspraak.

Panca Praja adalah apabila kekuasaan dipegang oleh lima badan. Bentukini sekarang dianut oleh Indonesia karena walaupun dalam hitungan tampak

enam badan yaitu konsultatif, eksekutif, legislatif, yudikatif, inspektif dan

konsultatif, namun dalam kenyataanya konsultatif (MPR) anggota-anggotanya

terdiri dari anggota legislatif, bahkan ketuanya pada masa orde baru dipegang

oleh satu orang.

Ad. 5.2. Lembaga Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif

Menurut Montesquieu (1689 1755) dalam bukunya LEsprit des lois (Jiwa

undang-undang) dan oleh Immanuel Kant teori ini diistilahkan dengan nama

Trias Politica, yaitu:

1. Kekuasaan Legislatif, yaitu pembuat undang-undang.

Lembaga legislatif adalah lembaga yang ditetapkan membuat peraturan

perundang-undangan tetapi berbeda bentuknya pada masing-masing

Negara.

Di Indonesia disebut dengan DPR-RI ditingkat pusat, DPRD Provinsi dan

DPRD Kabupaten/Kota ditingkat pemerintahan daerah.

2. Kekuasaan Eksekutif, yaitu pelaksana undang-undang


25/40

Lembaga eksekutif adalah lembaga yang ditetapkan menjadi pelaksana dari

peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pihak legislatif.

Eksekutif berasal dari kata eksekusi (execution) yang berarti pelaksana. Di

Indonesia eksekutif adalah pemerintah dalam arti sempit dan presiden

memegang kekuasaan pemerintahan.

3. Kekuasaan Yudikatif, yaitu yang mengadili (badan peradilan).

Lembaga yudikatif adalah lembaga peradilan, yang memiliki kekuasaan

kehakiman. Di Indonesia kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah

Mahkamah Agung (MA)

Ad. 5.3. Pembagian Kekuasaan Pemerintahan di Indonesia

Menurut Undang-undang Dasar NKRI tahun 1945 di Indonesia tidak

terdapat pemisahan kekuasaan yang drastis (separation of power), melainkan

hanya pembagian kekuasaan (distribution of power), sehingga dengan demikian

antara lembaga kekuasaan masih ada hubungan (terutama Presiden RI memiliki

mkewenangan lain diluar eksekutif, hal ini untuk menjaga persatuan dan

kesatuan bangsa.

Pembagian Kekuasaan (Distribution Of Power) di Indonesia, yaitu:

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memegang kekuasaan konstitutif.

2. Presiden, memegang kekuasaan eksekutif.

3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memegang kekuasaan legislatif.

4. Mahkamah Agung (MA) memegang kekuasaan yudikatif.

5. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memegang kekuasaan inspektif.


26/40

BAB VI

Pokok Bahasan VI : LEGITIMASI KEKUASAAN DALAM

PEMERINTAHAN

Sub Pokok Bahasan VI : 1. Sumber-sumber Kekuasaan

2. Teori-teori tentang Pemegang Kekuasaan

Secara etimologis legitimasi berasal dari bahasa latin Lex yang berartiHukum .

Kata legitimasi identik dengan munculnya kata-kata seperti legalitas, legal

dan legitim.

Sesuatu yang tidak legal (biasanya disebut dengan istilah legal) dianggap

diluar peraturan yang syah, kendati peraturan itu sendiri bisa diciptakan oleh

pembuatnya, kecuali hukum Allah (Sunatullah atau syariah) yang sudah terpatri.

Legitimasi adalah kesesuaian suatu tindakan perbuatan dengan hukum

yang berlaku, atau peraturan yang ada, baik peraturan hukum formal, etis, adat

istiadat maupun hukum kemasyarakatan yang sudah lama tercipta secara syah.

Dalam legitimasi kekuasaan, bila seorang pimpinan menduduki jabatan dan

memiliki kekuasaan secara legitimasi (legitimate power) adalah bila yang

bersangkutan mengalami pengangkatan, sehingga dengan demikian yang

bersangkutan dianggap absah memangku jabatannya dan menjalankan

kekuasaannya.

Ad. 1. Sumber-sumber Kekuasaan

Ada beberapa yang perlu diketahui, mengapa seseorang atau sekelompok

orang memiliki kekuasaan, yaitu sebagai berikut:

1) Legitimate Power


27/40

Legitimate berarti pengangkatan, jadi Legitimate Power adalah memperoleh

kekuasaan melalui pengangkatan.

Contoh seorang camat, bagaimanapun lemahnya pribadi seorang camat tapi

apabila Surat Keputusan (SK) telah diterbitkan untuk pengangkatan dirinya

maka yang bersangkutan memiliki kekuasaan di wilayah kecamatannya.

2) Coersive Power

Coersive berarti kekerasan, jadi Coersive Power adalah memperoleh

kekuasaan melalui cara kekerasan, bahkan mungkin bersifat perebutan atau

perampasan bersenjata yang sudah barang tentu diluar jalur konstitusional,

hal ini lazim disebut dengan istilah kudeta (Coup detat).

3) Expert Power

Expert berarti keahlian, jadi Expert Power adalah memperoleh kekuasaan

melalui keahlian seseorang, maksudnya pihak yang mengambil kekuasaan

memang memiliki keahlian seperti ini dan berlaku di Negara demokrasi

karena sistem kepegawaiannya dalam memilih pegawai memakai merit

sistem. Motto yang paling tepat untuk pengisian formasi dalam perencanaan

kepegawaian adalah the right man on the right place atau dikenal dengan

menempatkan orang yang tepat pada posisi yang sebenarnya tepat

Contoh: Penempatan dokter sebagai Kepala Rumah Sakit;

Penempatan insinyur pada jabatan teknis Dinas Pekerjaan Umum;

Penempatan lulusan IPDN sebagai camat atau lurah.

4) Reward Power


28/40

Reward berarti pemberian, jadi Reward Power adalah memperoleh

kekuasaan melalui suatu pemberian atau karena berbagai pemberian.

Contoh bagaimana orang-orang kaya dapat memerintah orang-orang miskin

untuk bekerja dengan patuh. Orang-orang yang melakukan pekerjaan

tersebut hanya karena mengharapkan dan perlu sejumlah uang pembayaran

(gaji).

Oleh karena itu salah satu faktor untuk memegang untuk memegang suatu

tampuk kekuasaan harus orang kaya/orang berada/beruang.

5) Reverent Power

Reverent berarti daya tarik, Jadi Reverent Power adalah perolehan

kekuasaan melalui daya tarik seseorang. Artinya daya tarik seperti seperti

postur tubuh, wajah yang rupawan dan penampilan serta pakaian yang

necis/perlente dapat menentukan dalam mengambil perhatian orang lain,

dalam usaha menjadi pimpinan/kepala.

Ad. 2. Teori-teori tentang Pemegang Kekuasaan

Disebut juga teori kedaulatan Negara, setelah asal usul Negara itu jelas,

maka orang-orang tertentu didaulat menjadi penguasa (pemerintah) sehingga

dikenal teori-teori terbentuknya kedaulatan, sebagai berikut:

1) Teori Kedaulatan Tuhan

yaitu kepala Negara dianggap anak Tuhan, sehingga tidak ada kemungkinan

untuk membantahnya.

2) Teori Kedaulatan Rakyat

Yaitu kepala Negara dipilih dari rakyat karena rakyatlah yang merupakan

kedaulatan tertinggi.


29/40

3) Teori Kedaulatan Negara

Yaitu segalanya demi Negara, karena Negara yang menurut kodratnya

mempunyai kekuasaan mutlak.

4) Teori Kedaulatan Hukum

Yaitu segalanya berdasarkan hukum, karena yang berdaulat adalah hukum,

kekuasaan diperoleh melalui hukum.

Herodotus membagi penguasaan tersebut, sebagai berikut:

1) Monarki, yaitu penguasaan oleh satu orang;

2) Oligarki, yaitu penguasaan oleh sekelompok orang-orang;

3) Demokrasi, yaitu penguasaan oleh rakyat banyak.

Plato (427-347 SM) menganggap bahwa bentuk tersebut diatas adalah

bentuk baiknya, sedangkan bentuk buruknya adalah sebagai berikut:

1) Tirani, yaitu penguasaan oleh satu orang secara buruk;

2) Aristokrasi, yaitu penguasaan oleh sekelompok orang secara buruk;

3) Mobokrasi, yaitu penguasaan oleh orang banyak secara buruk.

Menurut muridnya Plato, yaitu Aristoteles (384-322 SM), mengemukakan

bentuk penguasaan pemerintahan yang sama seperti gurunya, tetapi menyebut

Mobokrasi dengan istilah Okhlorasi, secara lengkap beliau mengemukakan sbb:

1) Tirani, yaitu penguasaan oleh satu orang secara buruk;

2) Aristokrasi, yaitu penguasaan oleh sekelompok orang secara buruk;


30/40

3) Okhlorasi, yaitu penguasaan oleh banyak orang secara buruk.

BAB VII

Pokok Bahasan VII : DEMOKRASI DALAM PEMERINTAHAN

Sub Pokok Bahasan VII : 1. Prinsip Demokrasi

2. Demokrasi Langsung dan Perwakilan3. Partisipasi Rakyat dalam Pemerintahan

Demokrasi secara etimologis berasal dari kata Demos yang berarti rakyat

atau penduduk suatu tempat, Cratein yang berarti kekuasaan atau kedaulatan.

Jadi Demos-Cratein atau demokrasi adalah keadaan Negara dimana

dalam sistem pemerintahannya, kedaulatan di tangan rakyat, kekuasaantertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat.

Pendemokrasian berbeda pada berbagai Negara, tergantung bagaimana

Negara tersebut memberikan keluasan hak dan kewajiban kepada rakyatnya

dalam hal pemerintahan. Misalnya kepentingan masyarakat tersalurkan lewat

Senat, Partai Politik dan Parlemen, dari keadaan inilah terbentuk dan timbul

perbedaan pendemokrasian tersebut diatas pada masing-masing Negara.

Ad. 7.1. Prinsip Demokrasi


31/40

Secara umum prinsip-prinsip demokrasi adalah sebagai berikut :

a. Adanya pembagian kekuasaan;

b. Adanya Pemilihan Umum yang bebas;

c. Adanya manajemen yang terbuka;

d. Adanya kebebasan individu;

e. Adanya peradilan yang bebas;

f. Adanya pengakuan hak minoritas;

g. Adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum;

h. Adanya pers yang bebas;

i. Adanya beberapa partai politik;

j. Adanya musyawarah;

k. Adanya persetujuan;

l. Adanya pemerintahan yang konstitusional;

m.Adanya ketentuan tentang pendemokrasian;

n. Adanya pengawasan terhadap administrasi Negara;

o. Adanya perlindungan hak asasi;

p. Adanya pemerintahan yang mayoritas;

q. Adanya persaingan keahlian;

r. Adanya mekanisme politik;

s. Adanya kebebasan kebijaksanaan Negara;

t. Adanya pemerintah yang mengutamakan musyawarah.

Ad. 7.2. Demokrasi Langsung dan Perwakilan


32/40

Demokrasi langsung terjadi bilamana untuk mewujudkan kedaulatan

ditangan rakyat pada suatu Negara, setiap warga Negara dari Negara tersebut

boleh menyampaikan langsung tentang hal ikhwal persoalan dan pendapatnya

kepada pihak eksekutif, jadi adanya parlemen hampir tidak diperlukan.

Pemilihan Umum hanya diadakan untuk pemilihan lembaga eksekutif,sedangkan fungsi legislatif yang dimaksudkan sebagai lembaga pengawasan

jalannya pemerintahan,rakyat langsung mengontrol tetapi kemudian karena

rakyat disibukan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari- hari, maka

diperlukan lembaga khusus semacam parlemen dan masing-masing senat.

Untuk pemilihan anggota-anggotanya tentu lebih tepat dilaksanakan secara

langsung.

Dalam pemilihan umum langsung ini, umumnya langsung pula berhubungan

antara yang dipilih dengan yang memilih. Sebagai contoh para calon anggota

eksekutif beserta keluarganya langsung berhadapan dengan pengagumnya,

berkomentar tentang program rencana kerjanya dan pemilih (rakyat) menilai

orang (person) atau individu tersebut.

Hal ini pada gilirannya nanti akan menjadi semacam pemilihan umum yang

memakai sistem distrik, yaitu pemilihan umum yang dilaksanakan perlokasi

daerah pemilihan, yaitu tidak membedakan jumlah penduduk tetapi

memperhatikan tempat yang sudah ditentukan, karena masing-masing person

tersebut terkenal pada daerah kelahirannya atau tempat dimana yang

bersangkutan dibesarkan, maka seorang senator mewakili daerahnya masing-

masing, jadi resikonya ada kemungkinan akan banyak jumlah suara yang

terbuang oleh sebab masing-masing daerah pemilihan berbeda jumlah

penduduknya.

Sebaliknya dampak positifnya yang dapat diperoleh, yaitu wakil yang akan

dipilih adalah orangnya dating langsung ke lokasi, bahkan orang tersebut

memang berasal dari lokasi tersebut, ini dikenal dengan personen stelsel.


33/40

Biasanya untuk satu daerah pemilihan (distrik) hanya untuk satu wakil (Single

member constituency), namun tidak menutup kemungkinan untuk lebih dari itu.

Dapat saja Demokrasi Langsung ini memakai sistem lain yaitu proporsional,

tetapi tentu saja sumbang karena memakai berbagai lambang, kendati para

pemilih menginginkan berhadapan langsung dengan orang yang akan dipilih danakan mewakilinya dalam parlemen nanti.

Demokrasi Perwakilan

Demokrasi perwakilan terjadi bilamana untuk mewujudkan kedaulatan

ditangan rakyat pada suatu Negara, diperlukan adanya semacam lembaga

legislatif (parlemen atau senat), karena masyarakat yang begitu banyak di suatuNegara tidak mungkin seluruhnya duduk di lembaga tersebut.

Lembaga inilah semasa jabatannya diwajibkan mencari data permasalahan

dan berbagai keluhan masyarakat dalam hal ikhwal pemerintahan Negara, dan

mereka dilengkapi berbagai hak seperti hak menyelidiki, hak berpendapat dan

hak mengawasi.

Untuk memilih anggota parlemen ini diadakan pemilihan umum, pemilihan

umum tersebut dapat bersistem distrik atau bersistem proporsional, jadi dalam

pemilihan umumnya rakyat tidak langsung memilih calon pemimpinnya tetapi

melalui perwakilan terlebih dahulu.

Sebagai contoh untuk memilih Presiden RI rakyat tidak langsung memilih

tetapi melalui perwakilan, yaitu rakyat pertama memilih wakilnya di DPR

kemudian setelah DPR ditambah dengan utusan daerah menjadi MPR, MPR

inilah kemudian yang memilih Presiden.

Walaupun demokrasi perwakilan ini dapat pula mempergunakan sistem

Pemilihan Umum dengan cara distrik, tetapi pada umumnya lebih tepat apabila

dilaksanakan dengan sistem Proporsional.

Sistem Proporsional ini memperhatikan jumlah penduduk pemilih dalam

pemilihan umum, misalnya dalam setiap 40.000 penduduk, pemilih memperoleh

satu wakil (suara berimbang) atau satu kursi di parlemen.


34/40

Sedangkan yang dipilih adalah sekelompok orang yang diajukan kontestan

pemilihan umum (multi member constituency) yang dikenal lewat tanda gambar

(lijsten stelsel), sehingga risikonya antara wakil dan pemilih menjadi kurang

akrab.

Positifnya cara ini adalah sisa suara dapat digabung secara nasional untukkursi tambahan, dengan demikian partai kecil sekalipun dapat dihargai tanpa

harus beraliansi, karena suara pemilih dalam sistem ini dihargai.

Ad. 7.3. Partisipasi Rakyat dalam Pemerintahan

Partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu

dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorongindividu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi, serta

ambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban bersama.

Sedangkan Partisipasi Politik didefinisikan sebagai berikut:

Kegiatan warga Negara preman (private citizen) yang bertujuan

mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah (Samuel P. Huntington

& Joan M. Nelson).

Namun demikian didapati tingkatan hierarkhi partisipasi politik yang berbeda

dari suatu sistem politik dengan yang lain, tetapi partisipasi pada suatu tingkatan

hierarkhi tidak merupakan prasyarat bagi partisipasi pada suatu tingkatan yang

lebih tinggi.

Disamping itu pentingnya partisipasi berbeda-beda dalam suatu sistem

politik dengan sistem politik lain, lagi pula berbeda dalam suatu sistem dalam

waktunya.


35/40

BAB VIII

Pokok Bahasan VIII : BENTUK-BENTUK PEMERINTAHAN

Sub Pokok Bahasan VIII : 1. Pemerintahan Parlementer, Presidensial;

2. Pemerintahan Qualisi (campuran).

Tidak satupun bentuk sistem pemerintahan suatu Negara yang benar-benar

sama dengan sistem pemerintahan Negara lain, pengelompokan bentuk sistem

pemerintahan itu tidak lain untuk lebih jauh melihat perbedaan dan kesamaan

dari berbagai bentuk sistem pemerintahan, dengan mengetahui tolok ukur

pertanggungjawaban pemerintah suatu Negara terhadap rakyat yang diurusnya.

Ad. 8.1. Pemerintahan Parlementer, Presidensial

Sistem Pemerintahan Parlementer

Dalam sistem ini dilakukan pengawasan terhadap eksekutif oleh legislatif,

jadi kekuasaan parlemen yang besar dimaksudkan untuk memberikan

kesejahteraan kepada rakyat, maka pengawasan atas jalannya pemerintahan

dilakukan oleh wakil rakyat yang duduk dalam parle men, dengan begitu Dewan

Menteri (kabinet) bersama Perdana Menteri (PM) bertanggungjawab kepada

Parlemen (Legislatif). Dapat dijadikan contoh untuk sistem ini adalah Kerajaan


36/40

Inggris, karena Raja atau Ratu hanya sebagai Kepala Negara saja, sedangkan

yang menyelenggarakan pemerintahan adalah Perdana Menteri bersama

kabinetnya.

Keadaan dimana lembaga eksekutif bertanggungjawab kepada lembaga

legislatif seperti ini dapat membuat lembaga eksekutif tersebut dijatuhkan olehlembaga legislatif melalui mosi tidak percayanya, tetapi karena PM Inggris kuat

kedudukannya dalam arti memimpin partai yang dominan, maka sulit dijatuhkan

oleh parlemen. Andaikata posisi dominan itu tidak dimiliki, maka akan terjadi

jatuhnya PM dalam waktu yang relatif singkat, sehingga berakibat pada

pembangunan ekonomi.

Sebenarnya dalam sistem ini, bila PM mempunyai posisi dominan, dapat

saja ia bersama kabinetnya menggeser kedudukan raja atau ratu, yang selama

ini hanya memimpin secara seremonial. Tetapi hal ini sulit terjadi di Inggris

karena raja bagi mereka merupakan lambang persatuan dan sejak jaman nenek

moyangnya dibanggakan sebagai identitas bangsa.

RAJA/KAISAR

RATU/PRESIDEN(KEPALA NEGARA)

Tugas-tugas seremonial

KEPALA PEMERINTAHAN

(EKSEKUTIF)PM

MENTERI-MENTERI(KABINET)

Mosi Tidak LaporanPercaya PERTANGGUNG-

JAWABAN


37/40

LEGISLATIF(PARTAI-PARTAI)

ARTIKULASI

KEPENTINGAN

PEMILU

PEMILU

R A K Y A T

Gambar: Sistem Pemerintahan Parlementer

Sistem Pemerintahan Presidensial

Dalam sistem ini Presiden memiliki kekuasaan yang kuat, karena selain

kepala Negara juga sebagai Kepala Pemerintahan yang mengetuai Kabinet

(Dewan Menteri). Oleh karena itu agar tidak menjurus kepada diktatorisme,

maka diperlukan Check and balances, antara lembaga tinggi Negara inilah yang

disebut checking power with power.

Contoh untuk sistem ini adalah Negara Amerika Serikat (United States of

America). Jadi menteri-menteri bertanggungjawab kepada Presiden karena

Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Untuk mengatasikekakuan pemerintahan, maka lembaga legislatif (Parlemen) benar-benar diberi

hak protes seperti hak untuk menolak atau menerima rancangan undang-


38/40

undang, menolak atau menerima baik perjanjian atau pernyataan perang

terhadap Negara lain, dan lain-lain.

Dengan demikian terlepas dari bentuk Negara Amerika Serikat ini Republik

PRESIDEN

KEPALA NEGARA

KEPALA PEMERINTAHAN(EKSEKUTIF)

Serikat, namun sistem pemerintahannya adalah presidensil.

LEGISLATIFPARLEMEN/DEWAN

SENAT/BADAN PERWAKILANPARTAI-PARTAI

PELANTIKAN PERTANGGUNG-PEMBERHENTIAN JAWABAN

MENTERI MENTERI MENTERI MENTERI(KABINET)

Checking power with power

(Separation of power)

ARTIKULASI PEMILU PERINTAH PEMILU

KEPENTINGAN PEMILU PERINTAH PEMILU

R A K Y A T ( M A S Y A R A K A T B A N Y A K )

Gambar: Sistem Pemerintahan Presidensil

Ad. 8.2. Pemerintahan Qualisi (campuran)


39/40

Dalam sistem ini diusahakan hal-hal yang terbaik dari sistem Pemerintahan

Parlementer dan sistem Pemerintahan Presidensil. Sistem ini terbentuk dari

sejarah perjalanan pemerintahan suatu Negara.

Pemerintahan Qualisi ini, selain memiliki Presiden sebagai Kepala Negara,

juga memiliki Perdana Menteri (PM) sebagai Kepala Pemerintahan, untukmemimpin cabinet yang bertanggungjawab kepada Parlemen.

Bila Presiden tidak diberi posisi dominan dalam sistem pemerintahan ini,

Presiden tidak lebih sekedar lambang dalam pemerintahan dan kabinet goyah

kedudukannya. Untuk itu di Perancis pada orde barunya ini, mengubah

konstitusi negaranya sedemikian rupa sehingga Presiden ini tidak dijatuhkan

oleh Parlemen bahkan presiden dapat membubarkan Parlemen.

Hal ini pernah terjadi di Indonesia, pada waktu memakai UUDS 1950. Yang

menjadi persoalan adalah apakah Wakil Presiden dapat diberikan posisi

dominan sebagaimana layaknya Presiden, jika tidak maka Wakil Presiden akan

tidak berdayaguna dan berhasil guna.

Itulah salah satu sebab keretakan antara Presiden Ir. Soekarno dengan

Wakil Presiden Drs. Moh. Hatta pada awal perpecahan Dwi Tunggal tersebut.

Jadi Republik Perancis memang dapat dijadikan contoh untuk Sistem

Pemerintahan Campuran ini. Gambar berikut ini dapat memperjelas keterangan

tersebut diatas.


40/40

Gambar: Sistem Pemerintahan Campuran

m.k. pengantar ilmu pemerintahan

Documents