kisi kisi pengantar ilmu hukum 2

7/21/2019 Kisi Kisi Pengantar Ilmu Hukum 2

http://slidepdf.com/reader/full/kisi-kisi-pengantar-ilmu-hukum-2 1/39

KISI KISI PENGANTAR ILMU HUKUM

1. Terangkan mengapa Pengantar llmu Hukum (PIH) dkatakan

!e"aga da!ar dalam mempela#ar Pengantar Hukum Ind$ne!a

(PHI). PIH dan PHI memiliki objek kajian yang berbeda. Objek kajian PIH adalah

pengertian-pengertian dasar dan teori-teori ilmu hukum serta membahas

hukum pada umumnya, dan tidak terbatas pada hukum yang berlaku di

tempat atau negara tertentu saja, tetapi juga hukum yang berlaku pada

tempat atau negara lain pada waktu kapan saja. Sedangkan objek kajian

dari PHI adalah mempelajari atau mempelajari hukum yang berlaku padasaat ini di Indonesia.PIH berfungsi sebagai dasar bagi setiap orang yang

akan mempelajari hukum secara luas serta berbagai hal yang

melingkupinya, sedangkan PHI berfungsi untuk mengantarkan setiap

orang yang akan mempelajari hukum yag sedang berlaku atau hukum

positif Indonesia.

%. Terangkan kemudan "andngkan antara PIH dengan PHI.

. Persamaan antara PIH dan PHI yaitu !

a" #aik PIH maupun PHI, sama$sama merupakan mata kuliah dasar,

keduanya merupakan mata kuliah yang mempelajari hukum.b" Istilah PIH dan PHI pertama kalinya dipergunakan sejak berdirinya

Perguruan %inggi &ajah 'ada tanggal () 'aret (*+. Selanjutnya

pada tahun (** bersamaan dihapusnya jurusan di fakultas hukum

istilah P%HI dalam kurikulum berubah menjadi PHI Pengantar

Hukum Indonesia". /amun demikian adanya perubahan istilah

diatas bukan berarti materi ajarnya juga mengalami perubahan

karena pada dasarnya baik P%HI maupun PHI sama mempelajari

tata hukum Indonesia hukum positif 0 ius constitutum".



#1 Perbedaan antara PIH dan PHI !

Perbedaan antara PIH dengan PHI dapat dilihat dari segi obyeknya

yaitu PHI berobyek pada hukum yang sedang berlaku di Indonesia

sekarang ini, atau obyeknya khusus mengenai hukum positif ius

constitutum". Sedangkan obyek PIH adalah aturan tentang hukum pada

umumnya, tidak terbatas pada aturan hukum yang berlaku pada suatu

tempat dan waktu tertentu.

&. Se"utkan dan terangkan met$de'met$de ang dpergunakan

dalam mempela#ar lmu ukum.

. 'etode Historis

Hukum itu tidak lahir begitu saja, tentu didasari oleh hukum-hukum

yang telah dulu ada. 'eliahat hukum-hukum dimasa lampau sangat

diperlukan untuk mengetahui bagaimana sejarahnya sehingga

hukum yang ada hari ini. 'etode historis adalahmetode yangmempelajari hukum dengan melihat sejarah hukumnya.

#. 'etode sistematis

'etode ini melihat hukum sebagai suatu sistem

2. 'etode 3omparatif

Hukum didaerah tentu berbeda dengan hukum di daerah #. Oleh

karena itu, tidak ada salahnya memperbadingkan hukum-hukum

tersebut untuk bisa mengetahui kelemahan-kelemahannya. 4engan

tujuan memperbaikinya. 'aka dalam hal ini metode yang digunakan

adalah metode koparatif perbandingan ". 4i perguruan tinggi sudah



diajadikan satu mata kuliah yang berdiri sediri yang diberi nama

5perbandingan hukum6

4. 'etode Idealis

Ini adalah metode yang lahir bertitik tolak dari pandangan bahwa

hukum sebagai perwujudan dari nilai-nilai tertentu dalam

masyarakat

7. 'etode /ormatif nalitis

'etode yg melihat hukum sebagai aturan yg abstrak. 'etode ini

melihat hukum sebagai lembaga otonom dan dapat dibicarakan

sebagai subjek tersendiri terlepas dari hal lain yang berkaitan

dengan peraturan. #ersifat abstrak artinya kata-kata yang

digunakan di dalam setiap kalimat tidak mudah dipahami dan untuk

dapat mengetahuinya perlu peraturan-peraturan hukum itu

diwujudkan. Perwujudan ini dapat berupa perbuatan-perbuatan atau

tulisan. pabila ditulis, maka sangat penting adalah pilihan dan

susunan kata-kata.

8. 'etode Sosiologis

'etode yang bertitik tolak dari pandangan bahwa hukum sebagai

alat untuk mengatur masyarakat. Ini juga sudah jadi mata kuliah

tersendiri, yaitu sosiologi hukum, bahkan sudah banyak buku-buku

yang mambahas tentang sosiologi hukum.

*. Terangkan kemudan "andngkan antara kada (n$rma) ukum

dengan kada (n$rma) !$!al Ianna.

. 3aidah hukum dan kaidah agama dan kesusilaan



• %ujuannya, kaidah hukum bertujuan untuk menciptakan tata tertib

masyarakat dan melindungi manusia beserta kepentingannya.

Sedangkan kaidah agama dan kesusilaan bertujuan untuk

memperbaiki pribadi agar menjadi manusia ideal.

• Sasarannya, kaidah hukum mengatur tingkah laku manusia dan diberi

sanksi bagi setiap pelanggarnya, sedangkan kaidah agama dan kaidah

kesusilaan mengatur sikap batin manusia sebagai pribadi. 3aidah

hukum menghendaki tingkah laku manusia sesuai dengan aturan

sedangkan kaidah agama dan kaidah kesusilaan menghendaki sikap

batin setia pribadi itu baik.

• Sumber sanksinya, kaidah hukum dan kaidah agama sumber sanksinya

berasal dari luar dan dipaksakan oleh kekuasaan dari luar diri manusiaheteronom", sedangkan kaidah kesusilaan sanksinya berasal dan

dipaksakan oleh suara hati masing pelanggarnya otonom".

• 3ekuatan mengikatnya, pelaksanaan kaidah hukum dipaksakan secara

nyata oleh kekuasaan dari luar, sedangkan pelaksanaan kaidah agama

dan kesusilaan pada asasnya tergantng pada yang bersangkutan.

• Isinya, kaidah hukum memberikan hak dan kewajiban atribut dan

normatif" sedang kaidah agama dan kaidah kesusilaan hanya

memberikan kewajiban saja normatif".

#. 3aidah hukum dan kaidah kesopanan

• 3aidah hukum memberi hak dan kewajiban, kaidah kesopanan hanya

memberikan kewajiban saja.

• Sanksi kaidah hukum dipaksakan dari masyarakat secara resmi

negara", sanksi kaidah kesopanan dipaksakan oleh masyarakat

secara tidak resmi.

2. 3aidah kesopanan dan kaidah agama dan kesusilaan

• sal kaidah kesopanan dasri luar diri manusia, kaidah agama dan

kaidah kesusilaan berasal dari pribadi manusia



• 3aidah kesopanan berisi aturan yang ditujukan kepada sikap lahir

manusia, kaidah agama dan kaidah kesusilaan berisi aturan yang

ditujukan kepada sikap batin manusia

• %ujuan kaidah kesopanan menertibkan masyarakat agar tidak ada

korban, kaidah agama dan kaidah kesusilaan bertujuan

menyempurnakan manusia agar tidak menjadi manusia jahat

2iri-ciri kaidah hukum yang membedakan dengan kaidah lainnya !

• Hukum bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara

kepentingan

• Hukum mengatur perbuatan manusia yang bersifat lahiriah

• Hukum dijalankan oleh badan-badan yang diakui oleh masyarakat

• Hukum mempunyai berbagai jenis sanksi yang tegas dan

bertingkat

• Hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian ketertiban dan

ketentraman"

'engapa kaidah hukum masih diperlukan, sementara dalam kehidupan

masyarakat sudah ada kaidah yang mengatur tingkah laku manusiadalam pergaulan hidupnya 9

• 'asih banyak kepentingan-kepentingan lain dari manusia dalam

pergaulan hidup yang memerlukan perlindungan karena belum

mendapat perlindungan yang sepenuhnya dari kaidah agama,

kesusilaan dan kaidah sopan santun, kebiasaan maupun adat.

• 3epentingan-kepentingan manusia yang telah mendapat

perlindungan dari kaidah-kaidah tersebut diatas, dirasa belumcukup terlindungi karena apabila terjadi pelanggaran terhadap

kaidah tersebut akibat atau ancamannya dipandang belum cukup

kuat.



+. Se"utkan dengan d!erta ,$nt$ kada ukum ang "er!

pernta- kada ukum ang "er! Iarangan dengan kada

ukum ang "er!at mem"$lekan.. Perintah

•3:HP Pasal (+, (;, ;)(, ;* dan 3:H Perdata Pasal ();

• Pasal (; !

“Barangsiapa mengetahui ada seseorang yang berniat jahat maka

diwajibkan melaporkan kepada aparat kepolisian atau pihak yang

terancam” Ancaman hukumannya 9 bulan Penjara.

• Pasal ;)( !“Barangsiapa yang mengetahui ada seseorang yang menghadapi

maut maka diwajibkan memberikan pertolongan asal dengan

pertolongan tersebut tidak ada bahaya bagi dirinya dan orang

lain.” Ancaman hukuman 3 bulan penjara.

• 3:H Perdata Pasal ();

“Barangsiapa menimbulkan kerugian bagi orang lain maka

diwajibkan mengganti sebesar kerugian yang ditimbulkan.#. <arangan

• Pasal ) 3:HP“Barangsiapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau

sebagian milik orang lain, dilakukan melawan hukum, dengan

maksud miliknya dibawah penguasaannya.” Ancaman hukuman

maksimal tahun penjara.

• Pasal )+ 3:HP

“!arangan melakukan aborsi " pengguguran” ancaman hukuman

maksimal # tahun penjara”

• Pasal =; 3:HP“!arangan melakukan pemerkosaan dengan ancaman. $ukuman

maksimal %& tahun penjara.” • Pasal )(( (" 3:HP

“!arangan melakukan 'tnah. $ukuman maksimal # tahun.”

• Pasal =+

“!arangan melakukan per(inahan. $ukuman maksimal 9 bulan.”

• 2icero ! “$ukum berlaku jika manusia hidup bermasyarakat”

2. 3ebolehan



• :: /o. * tahun (**= tentang 'enyampaikan pendapat di muka

umum.

/. Terangkan apa ang dmak!ud !u"ek ukum.

Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan

kewajiban menurut hukum atau segala pendukung hak dan kewajiban

menurut hukum. Setiap manusia, baik warga negara maupun prang asing

adalah subjek hukum.

>adi dapat dikatakan, bahwa setiap manusia adalah subjek hukum sejak

ia dilahirkan sampai meninggal dunia.

Sebagai subjek hukum, manusia mempunyai hak dan kewajiban.

'eskipun menurut hukum sekarang ini, setiap orang tanpa kecuali dapat

memiliki hak?ha knya, a kan teta pi dalam hukum, tidak sem ua orang

dapat diperbolehkan bertindak sendiri di dalam melaksanakan hak-

haknya itu. 'ereka digolongkan sebagai orang yang 5tidak cakap6 atau

5kurangcakap6 untuk bertindak sendiri dalam melakukan

perbuatan?perbuatan hukum, sehingga mereka itu harus diwakili atau

dibantu oleh orang lain.

0. Terangkan apaka ang dmak!ud dengan $"ek ukum.

Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum

dan yang dapat menjadi objek suatu hubungan hukum karena hal itu

dapat dikuasai oleh subjek hukum. 4alam bahasa hukum, objek hukum

dapatjuga disebut hak atau benda yang dapat dikuasai dan@atau dimiliki



subyek hukum. 'isalnya, ndi meminjamkan buku kepada #udi. 4i sini,

yang menjadi objek hukum dalam hubungan hukum antara ndi dan #udi

adalah buku. #uku menjadi objek hukum dari hak yang dimiliki ndi.

. Terangkan art pentng pem"agan "enda "ergerak dengan

"enda tdak "ergerak dalam lmu ukum

'anfaat pembedaan benda bergerak dan benda bergerak akan terlihat

dalam hal cara penyerahan benda tersebut, cara meletakkan jaminan di

atas benda tersebut, dan beberapa hal lainnya.

'enurut 8rieda Husni Hasbullah, sebagaimana kami sarikan, pentingnya

pembedaan tersebut berkaitan dengan empat hal yaitu penguasaan,

penyerahan, daluwarsa, dan pembebanan. 3eempat hal yang dimaksud

adalah sebagai berikut !

. 3edudukan berkuasa beAit"#eAit atas benda bergerak berlaku sebagai titel yang sempurna Pasal

(*BB 3:HPer". %idak demikian halnya bagi mereka yang menguasai

benda tidak bergerak, karena seseorang yang menguasai benda tidak

bergerak belum tentu adalah pemilik benda tersebut.#. Penyerahan leCering"

'enurut Pasal ( 3:HPer, penyerahan benda bergerak dapat

dilakukan dengan penyerahan nyata feitelijke leCering". 4engan

sendirinya penyerahan nyata tersebut adalah sekaligus penyerahan

yuridis juridische leCering". Sedangkan menurut Pasal ( 3:HPer,

penyerahan benda tidak bergerak dilakukan melalui pengumuman



akta yang bersangkutan dengan cara seperti ditentukan dalam Pasal

D 3:HPer antara lain membukukannya dalam register.4engan berlakunya :ndang-:ndang /o. ; %ahun (*D tentang

Peraturan 4asar Pokok-Pokok graria 5::P6", maka pendaftaran hak

atas tanah dan peralihan haknya menurut ketentuan Pasal (*

::P dan peraturan pelaksananya.2. Pembebanan beAwaring"

Pembebanan terhadap benda bergerak berdasarkan Pasal ((;D

3:HPer harus dilakukan dengan gadai, sedangkan pembebanan

terhadap benda tidak bergerak menurut Pasal (( 3:HPer harus

dilakukan dengan hipotik.Sejak berlakunya :ndang-:ndang /o. + %ahun (** tentang Hak

%anggungan tas %anah #eserta #enda-#enda Eang #erkaitan 4engan %anah, maka atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan

tanah hanya dapat dibebankan dengan Hak %anggungan. Sedangkan

untuk benda-benda bergerak juga dapat dijaminkan dengan lembaga

Fdusia menurut :ndang-:ndang /o. + %ahun (*** tentang >aminan

8idusia.4. 4aluwarsa Cerjaring"

%erhadap benda bergerak, tidak dikenal daluwarsa sebab

menurut Pasal (*BB ayat (" 3:HPer, beAit atas benda bergerak

adalah sama dengan eigendomG karena itu sejak seseorang

menguasai suatu benda bergerak, pada saat itu atau detik itu juga ia

dianggap sebagai pemiliknya.2. Terangkan kemudan "erkan ,$nt$ antara per!t3a ukum

dengan per"uatan ukum.. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang ada dalam masyarakat yang

akibatnya diaatur oleh hukum.

2iri-cirinya yaitu!

a" Peristiwa hukum terjadi jika ada norma hukum yang

mengaturnyab" 'enimbulkan akibat hukum.

2ontoh pristiwa hukum !



Seorang pria menikahi wanita secara resmi. Peristiwa pernikahan

atau perkawinan ini akan menimbulkan akibat yang diatur oleh

hukum yakni hukum perkawinan dimana dalam peristiwa ini timbul

hak dan kewajiban bagi suami istri. Pada pasal )( ayat " :ndang-

undang /omor ( %ahun (*B+ tentang perkawinan berbunyi 5'asing-

masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum6.

Sedangkan pasal )+ ayat " menetapkan 6Istri wajib mengatur

urusan rumah tangga sebaik-baiknya6.#. Perbuatan subyek hukum

adalah perbuatan yang akibatnya di atur oleh hukum dan di anggap

di kehendaki oleh pelaku perbuatan. da yaitu!a" Perbuatan hukum bersegi ( adalah perbuatan hukum yang

akibatnya di kehendaki sendiri@oleh satu pihak saja.b" Perbuatan hukum bersegi adalah perbuatan hukum yang

akibatnya di kehendaki oleh pihak semua jenis perjanjian"2ontoh perbuatan hukum !

• Perbuatan membuat surat wasiat pasal =B; 3:H Perdata"

• Pemberian hibah sesuatu benda pasal ( 3:H Perdata

• Persetujuan jual beli pasal (+;B",

• Perjanjian sewa menyewa pasal (;+= 3:H Perdata", dan lain-

lain.

14.Terangkan apa ang dmak!ud dengan ak"at ukum.kibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk

memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur

oleh hukum. %indakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum

yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang

dikehendaki hukum. Soeroso"

11.Se"utkan dan terangkan 3u#ud dar ak"at ukum.

kibat hukum itu dapat berwujud!



• <ahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum.

2ontoh!

:sia menjadi ( tahun, akibat hukumnya berubah dari tidak cakap

hukum menjadi cakap hukum, atau dengan adanya pengampuan,

lenyaplah kecakapan melakukan tindakan hukum.

• <ahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum,

antara dua atau lebih subyek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak

yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.

2ontoh! mengadakan perjanjian jual beli dengan #, maka lahirlah hubungan

hukum antara dan #. Setelah dibayar lunas, hubungan hukum

tersebut menjadi lenyap.

• <ahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan

hukum. 2ontoh!Seorang pencuri diberi sanksi hukuman adalah suatu akibat hukum

dari perbuatan si pencuri tersebut ialah mengambil barang orang lain

tanpa hak dan secara melawan hukum.

• kibat hukum yang timbul karena adanya kejadian-kejadian

darurat oleh hukum yang bersangkutan telah diakui atau dianggapsebagai akibat hukum, meskipun dalam keadaan yang wajar tindakan-

tindakan tersebut mungkin terlarang menurut hukum. 2ontoh !4alam keadaan kebakaran dimana seseorang sudah terkepung api,

orang tersebut merusak dan menjebol tembok, jendela, pintu dan lain-

lain untuk jalan keluar menyelamatkan diri.4i 4alam kenyataannya, bahwa perbuatan hukum itu merupakan

perbuatan yang akibat diatur oleh hukum, baik yang dilakukan satu pihak

saja bersegi satu" maupun yang dilakukan dua pihak bersegi dua".pabila akibat hukumnya rechtsgeColg" timbul karena satu pihak saja,

misalnya membuat surat wasiat diatur dalam pasal =B; 3:H Perdata,

maka perbuatan itu adalah perbuatan hukum satu pihak. 3emudian

apabila akibat hukumnya timbul karena perbuatan dua pihak, seperti jual



beli, tukar menukar maka perbuatan itu adalah perbuatan hukum dua

pihak. SyariFn, Pipin, SH, hal B".

1%.Terangkan dan "erkan ,$nt$ !um"er ukum $rmal dan !um"er

ukum materl.. sumber hukum formalmerupakan sumber hukum yang ditinjau dari segi bentuknya, sumber

hukum ini sudah memiliki bentuk tertentu sehingga kita dapat

menemukan dan mengenal suatu bentuk hukum dan menjadi faktor

yang memberlakukan dan mempengaruhi kaidah atau aturan hukum.

2ontoh !a" :ndang-undangb" 3ebiasaan atau hukum tak tertulis

c" Eurisprudensid" %raktate" 4oktrin

#. Hukum 'ateriilyaitu suatu keyakinan@ perasaan hukum indiCidu dan pendapat umum

yang menentukan isi hukum. 4engan demikian keyakinan@ perasaan

hukum indiCidu selaku anggota masyarakat" dan juga pendapat

umum yang merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi

pembentukan hukum.

2ontoh sumber hukum materil ! hubungan social, hubungan kekuatan

politik, situasi social ekonomis, tradisi pandangan keagamaan,

kesusilaan", hasil penelitian ilmiah kriminologi, lalulintas",

perkembangan internasional, keadaan geograFs

1&.Terangkan apa ang dmak!ud dengan Undang'Undang

mempuna kekuatan urd!- 5l$!$5! dan !$!$l$g!.A. 3ekuatan #erlaku Euridis

:ndang-undang memiliki kekuatan berlaku yuridis apabila

persyaratan formal terbunya undang-undang itu telah terpenuhi.

'enurut H/S 37<S7/ kaedah hukum mempunyai kekuatan berlaku



apabila penetapannya didasarkan atas kaedah yang lebih tinggi

tingkatannya.#. 3ekuatan #erlaku Sosiologis

4isini intinya adalah efektiCitas atau hasil guna kaedah hukum

didalam kehidupan bersama. Eang dimaksudkan ialah bahwaberlakunya atau diterimanya hukum didalam masyarakat itu lepas

dari kenyataan apakah peraturan hukum itu terbentuk menurut

persyaratan formal atau tidak.2. 3ekuatan #erlaku 8ilosoFs

hukum mempunyai kekuatan berlaku FlosoFs apabila kaedah hukum

tersebut sesuai dengan cita-cita hukumechtsidee" sebagai nilai

positif yang tertinggi.

1*. Terangkan * (empat) karakter!tk agar Undang'undang

dapat dterma $le ma!arakat.'enurut satjipto raharjo !

• #ersifat terbuka

• 'emberitahu terlebih dahulu

• %ujuannya jelas

• 'engatasi goncangan

1+. Se"utkan dan terangkan a!a! ukum "erakuna Undang'

Undang.. sas le superior derogat legi inferior

yang artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang

rendah asas hierarki", 4alam kerangka berFkir mengenai jenis dan

hierarki peraturan perundang-undangan, pasti tidak terlepas dalam

benak kita menganai %eori StuJen #ow karya Hans 3elsen

selanjutnya disebut sebagai 6%eori Kuo6". Hans 3elsen dalam %eori

Kuo mambahas mengenai jenjang norma hukum, dimana ia

berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang

dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan.Eaitu

digunakan apabila terjadi pertentangan, dalam hal ini yang

diperhatikan adalah hierarkhi peraturan perundang-undangan,



misalnya ketika terjadi pertentangan antara Peraturan Pemerintah

PP" dengan :ndang-undang, maka yang digunakan adalah

:ndang-undang karena undang-undang lebih tinggi

derajatnya.%eori Kuo semakin diperjelas dalam hukum positif di

Indonesia dalam bentuk undang-undang tentang pembentukan

peraturan perundang-undangan.#. <e specialis derogat legi generali

adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum

yang bersifat khusus le specialis" mengesampingkan hukum yang

bersifat umum le generalis". 2ontohnya, dalam pasal (= ::4

(*+;, gubernur, bupati, dan wali kota harus dipilih secara

demokratis. turan ini bersifat umum le generalis". Pasal yang

sama juga menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus

le specialis", sehingga keistimewaan daerah yang gubernurnya

tidak dipilih secara demokratis seperti 4aerah Istimewa

Eogyakarta tetap dipertahankan.2. sas <e Posterior 4erogat <egi Priori

yaitu pada peraturan yang sederajat, peraturan yang paling baru

melumpuhkan peraturan yang lama. >adi peraturan yang telah

diganti dengan peraturan yang baru, secara otomatis dengan asas

ini peraturan yang lama tidak berlaku lagi. #iasanya dalam

peraturan perundangan-undangan ditegaskan secara ekspilist yang

mencerminkan asas ini.4. sas <egalitas.

%iada suatu peristiwa dapat dipidana selain dari kekuatan

ketentuan undang-undang pidana yang mendahuluinya.6 &een feit

is strafbaar dan uit kracht Can een daaran Coorafgegane wetteljke

strafbepaling".

1/. Terangkan mengapa Undang'Undang dkateg$rkan

!e"aga ukum tertul! ang tdak terk$d5ka! menurut

!audara.Hukum pidana yang dikodiFkasikan codiFcatie, belanda" adalah

hukum pidana tersebut telah disusun secara sistematis dan lengkap



dalam kitab undang-undang, misalnya 3itab undang-undang Hukum

Pidana 3:HP", 3itab :ndang-undang Hukum cara Pidana 3:HP dan

3itab :ndang-undang Hukum Pidana 'iliter 3:HP'". Sedangkan yang

termasuk dalam hukum pidana tidak terkodiFkasi adalah peraturan-

peraturan pidana yang terdapat di dalam undang-undang atau

peraturan-peraturan yang bersifat khusus Can H%%:'".4imana Hukum pidana khusus bijAonder strafrecht" memuat aturan-

aturan hukum pidana umum yang menyangkut &olongan-golongan

tertentu dan #erkaitan dengan jenis-jenis perbutan tertentu Hukum

Pidana 7konomi"

10. Terangkan mengapa KUH Perdata- KUH 6agang dan KUH

Pdana "uatan Hnda 7elanda ma! d"erlakukan d Ind$ne!a

menurut !audara.Setelah Indonesia merdeka pada tahun (*+;, 3:H4, 3:HP dan 3:HPer

tersebut masih berlaku di Indonesia berdasarkan Pasal II turan

Peralihan :ndang-:ndang 4asar (*+;5::46" yang menyatakan

bahwa! 5Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung

berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut :ndang-:ndang

4asar ini.6 'aka 3:H4, 3:HP dan 3:HPer sebagai :ndang-:ndang

sampai saat ini masih berlaku di Indonesia, selama belum digantikan

oleh undang-undang baru.

1. Terangkan apa ang dmak!ud dengan k$d5ka! dan

k$mpla! ukum menurut !audara.3odiFkasi adalah proses menghimpun dan menyusun secara sistimatik

berbagai hukum, regulasi atau peraturan di bidang tertentu yang

ditetapkan oleh negara. Produk dari kegiatan kodiFkasi dapat berupa

kitab undang-undang wet, code".#agaimana membedakan atara kodiFkasi dengan kompilasi

compilation"9 Secara teknis yuridis kedua istilah tersebut agak sulit

dibedakan. /amun dengan memperhatikan deFnisi tentang



compilation dapat diketahui kata tersebut berarti membawa bersama-

sama undang-undang yang ada sebelumnya dalam format yang

muncul dalam buku, dengan menghapus bagian-bagian yang telah

dicabut dan penggantian dari perubahan dengan susunan yang

didesain untuk menfasilitasi pemakaiannya. >adi kompilasi

dilaksanakan terhadap berbagai aturan yang sudah ada sebelumnya

preeisting statutes" dengan menjelaskan bagian mana pasal atau

paragraf" yang sudah dicabut berikut substitusi penggantian"nya.

12. Terangkan apa ang dmak!ud dengan 8ur!pruden!9 dan

"agamana kedudukan ur!pruden! dalam !!tem ukum :;l

La3 dan :$mm$n La3.. 'enurut Prof. Subekti, yang dimaksud dengan yurisprudensi

adalah 5Putusan-putusan Hakim atau Pengadilan yang telah

berkekuatan hukum tetap dan dibenarkan oleh 'ahkamah gung

sebagai Pengadilan kasasi, atau putusan 'ahkamah gung sendiri

yang sudah berkekuatan hukum tetap. %idak semua putusan hakim

tingkat pertama atau tingkat banding dapat dikategorikan sebagai

yurisprudensi, kecuali putusan tersebut sudah melalui proses

eksaminasi dan notasi 'ahkamah gung dengan rekomendasi

sebagai putusan yang telah memenuhi standar hukum

yurisprudensi . 4ikenal dua" jenis yurisprudensi, yaitu

yurisprudensi tetap dan yurisprudensi tidak tetap.#. 4alam system common law, yurisprudensi diterjemahkan

sebagai , ! Suatu ilmu pengetahuan hukum positif dan hubungan-

hubungannya dengan hukum lain6. Sedangkan dalam system

statute law dan ciCil law, diterjemahkan sebagai 5Putusan-putusan

Hakim terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap dan diikuti

oleh para hakim atau badan peradilan lain dalam memutus perkara

atau kasus yang sama6 Simorangkir, (*=B ! B=".



%4. Se"utkan dan terangkan alran'alran dalam lmu ukum.. liran Hukum lam'enurut ajaran ini kaidah hukum hasil dari titah tuhan dan

langsung berasal dari tuhan. Oleh karena itu, aliran ini mengakui

adanya suatu hukum yang benar dan abadi, sesuai dengan ukurankodrat, serta selaras dengan alam. 4alam ajaran ini, ada dua unsur

yang menjadi pusat perhatian, yaitu unsur agama dan unsur akal.

Pada dasarnya hukum alam bersumber pada tuhan, yang

menyingkari akal manusia dan sebaliknya hukum alam bersumber

pada akal atau pikiran manusia.#. liran hukum PositiCisme dan :tilitarinismeliran PositiCisme mengatakan, bahwa kaidah hukum itu hanya

bersumber dari kekuasaan negara tertinggi, dan sumber ituhanyalah hukum positif yang terpisah dari kaidah sosial, bebas dan

berpengaruh politik.2. liran Historis sejarah"Pelopor dari aliran ini yang terkenal adalah 8.2. Lon SaCigni (BB*-

(=(", yang mencari sumber asal dari hukum positif di dalam

kesadaran hukum bersama dari masyarakat. liran sejarah lahir

sebagai reaksi terhadap ajaran hukum alam atau kodrat dari abad

ke-(B dan abad ke-(=, yang mencoba membangun hukum yang

berlaku menyeluruh dan abadi uniCersal dan abadi" hanya dengan

mempergunakan akal pikiran ratsio" manusia tanpa mau melihat

kenyataan hidup yang berubah-ubah. liran ini juga menentang

aliran legisme. hukum tidak dibuat tetapi tumbuh dan berkembang

bersama-sama dengan rakyat.Pandangan bersumber pada jiwa bangsa Lolkegeyst", kesadaran

hukum masyarakat hukumnya bersumber hanya menekankan

kepada kebiasaan, dan bentuk hukumnya berupa hukum kebiasaan.

>adi hukum itu berkembang dari hubungan hukum yang sederhana

kedalam masyarakat modern.4. liran Sosiologis



Pada prinsipnya mengatakan bahwa hukum itu adalah apa yang

menjadi kenyataan dalam masyarakat, bagaimana secara fakta

hukum diterima, tumbuh dan berlaku dalam masyarakat.7. liran ntropologi

'engtakan bahwa hukum itu adalah kaidah tidak tertulis yanghidup dan tumbuh secara nyata dalam masyarakat seiring dengan

perkembangan kebudayaan.8. liran ealis'engatakan hukum itu apa yang dibuat hakim melalui

keputusannya, dan hakim lebih layak disebut membuat hukum

daripada menemukan hukum.&. Hukum Progresif #erbicara tentang hukum progresif di Indonesia", maka Satjipto

ahardjo sebagai 5pelopor6 hukum progresif, dengan pengikutnya

yang disebut %jip-ian. 'enurut Satjipto, hukum progresif adalah

hukum untuk manusia. 'emahami hukum untuk manusia,

dimaksudkan adalah hukum yang dapat mengantarkan manusia

kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia

bahagia. 4apat juga disebut sebagai hukum yang selalu pro-

keadilan atau pro-rakyat. Pengaruh ajaran positiCisme masa silam

hingga sekarang di Indonesia, sangat memprihatinkan Satjipto

ahardjo, di mana hukum saat ini terlihat seperti mesin otomat,

serta mengabaikan moral.

%1.Terangkan kemudan "andngkan antara a!a! ukum dengan

n$rma ukum9 dan mengapa a!a! ukum dkatakan !e"aga

#3ana peraturan ukum9



sas hukum adalah aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak

dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkret dan

pelaksanaan hukum.Sedangkan /orma adalah pencerminan dari kehendak masyarakat.

3ehendak masyaraka tuntuk mengarahkan tingkah laku anggota

masyarakat dilakukan dengan membuat pilihan antara tingkah laku yang

disetujui dan yang tidak disetujui. Pilihan itulah yang kemudianakan

menjadi norma dalam masyarakat. 3arena itulah, norma

hukum merupakan persyaratan dari tumbuh dan munculnya penilaian-

penilaian yang ada dalam masyarakat. da beberapa perbedaan

mendasar antara asas dan norma , yaitu !. sas merupakan dasar pemikiran yang umum dan abstrak,

sedangkan norma merupakan peraturan yang riil.#. sas adalah suatu ide atau konsep, sedangkan norma adalah

penjabaran dari ide tersebut.2. sas hukum tidak mempunyai sanksi sedangkan norma mempunyai

sanksi. %entu saja keduanya berbeda, karena asas hukum adalah merupakan

latar belakang dari adanya suatu hukum konkrit, sedangkan norma

adalah hukum konkrit itu sendiri. tau bisa juga dikatakan bahwa asas

adalah asal mula dari adanya suatu norma. Salah satu contohnya adalah

asas 'iranda ule yang menjadi latar belakang dari lahirnya pasal ;

ayat (" 3:HP, Pasal ;+ 3:HP, Pasal ;; dan ((+ 3:HP. 3etentuan

pasal-pasal tersebut setelah menjadi ketentuan :ndang-undang yang sah

telah berubah dari asas 'iranda ule yang abstrak, menjadi norma

hukum sebagai peraturan yang riil berlaku di Indonesia.

%%. Terangkan apa mak!ud penemuan ukum dar akm9

7erkan ,$nt$.



Eang dimaksud dengan echt Cinding adalah proses pembentukan

hukum oleh hakim@aparat penegak hukum lainnya dalam penerapan

peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkrit dan hasil

penemuan hukum menjadi dasar untuk mengambil keputusan.

Lan peldorn menyatakan, seorang hakim dalam tugasnya melakukan

pembentukan hukum harus memperhatikan dan teguh-teguh

mendasari pada asas !“)enyesuaikan *ndang+undang dengan akta konkritdapat juga

menambah *ndang+undang apabila perlu.” Hakim membuat :ndang-undang karena :ndang-undang tertinggal

dari perkembangan masyarakat. Hakim sebagai penegak hukum dan

keadilan yang juga berfungsi sebagai penemu yang dapat menentukan

mana yang merupakan hukum dan mana yang bukan hukum.Salah satu contoh penemuan hukum yang menjadi preseden di dalam

hukum Indonesia, misalnya dalam kasus sengkon dan karta yang

menumbuhkan kembali lembaga HerAeining peninjauan kembali" dan

penafsiran secara meluas ekstensif" di dalam deFnisi mengenai

barang dalam Pasal )B= oleh #intan Siregar kemudian pada Aaman

kolonial dengan beberapa benchmark cases, seperti mendeFnisikan

ulang unsur-unsur perbuatan melawan hukum melalui kasus pipa

ledeng atau mendeFnisikan secara luas ekstensif" pengertian barang

dalam delik pencurian, yang mengkualiFkasikan listrik sebagai barang

pada H.. ) 'ei (*(, /.>.(*(, ;+. 4alam konteks hukum nasional

ialah putusan yang mengiAinkan perubahan status jenis kelamin pasca

operasi penggantian kelamin sebagaimana diputus oleh Pengadilan

>akarta Selatan dan #arat /omor ;+@B).P %anggal (+ /oCember (*B)

dengan pemohon ialah Iwan obianto Iskandar.

%&.Terangkan apa ang dmak!ud dengan met$de nterpreta!

ukum dan met$de k$n!truk! ukum ang !audara ketau.



. 'etode Interpretasimerupakan metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang

gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah

dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. 'etode

interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna

undang-undang. Interpretasi adalah metode penemuan hukum dalam

hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada

peristiwanya.(. Interpretasi menurut #ahasa

'etode interpretasi ini disebut dengan interpretasi gramatikal.

Interpretasi ini merupakan cara penafsiran atau penjelasan yang

paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-

undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susun kata

atau bunyinya. 2ontoh penggunaan interpretasi gramatikal,

istilah menggelapkan dari pasal +( 3:HPidana ada kalanya

ditafsirkan sebagai menghilangkan.. Interpretasi teleologis atau sosiologis

Interpretasi teleologis yaitu apabila makna undang-undang itu

ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. 4ngan

interpretasi telelologis ini undang-undang yang masih berlaku

tetapi sudah using atau sudah tidak sesuai lagi, diterapkan

terhadap peristiwa, hubungan, kebutuhan dan kepentingan masa

kini, tidak peduli apakah hal ini semuanya pada waktu di

undangkan peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan

hubungan dan situasi sosial yang baru. 2ontoh penggunaan

Interpretasi telelologis penafsiran kata barang pada pasal ) 3:H

Pidana juga termasuk aliran listrik karena bersifat mandiri dan

mempunyai nilai tertentu. Padahal pada perumusan pasal tersebut

perihal mengenai barang tidak menunjukkan kepada listrik.

). Interpretasi SistematisInterpretasi sistematis adalah menafsirkan undang-undang

sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan



dengan jalan menghubungkan dengan undang-undang lain.

2ontoh penggunaan interpretasi sistematis adalah kalau hendak

mengetahui tentang sifat pengakuan anak yang dilahirkan di luar

perkawinan oleh orang tuanya, tidak cukup hanya mencari

ketentuan-ketentuan dalam #M saja, tetapi harus dihubungkan

juga dengan pasal B= 3:H Pidana.+. Interpretasi Historis

Interpretasi historis ini dilakukan dengan cara meneliti sejarah

terjadinya undang-undang tersebut. >adi merupakan penjelasan

menurut terjadinya undang-undang. :ndang-undang itu tidak

terjadi begitu saja. :ndang-undang selalu merupakan reaksi

terhadap kebutuhan sosial untuk mengatur, yang dapat dijelaskan

secara historis. /amun bagi ahli hukum penafsiran ini makin lama

makin berkurang kegunaannya jika umur undang-undang tersebut

semakin tua, karena memang masyarakat terus berkembang.

2ontoh penerapan intepretasi historis jika ingin mengerti makna

undang-undang nomor ( tahun (*B+ hanya dapat dimengerti

dengan meneliti sejarah tentang emansipasi wanita.;. Interpretasi 3omparatif

Interpretasi komparatif atau penafsiran dengan jalan

memperbandingkan adalah penjelasan berdasarkan perbandingan

hukum. 4engan memperbandingkan hendak dicari kejelasan

mengenai suatu ketentuan undang-undang. %erutama bagi hukum

yang timbul dari perjanjian international ini penting, karena

dengan pelaksanaan yang seragam direalisir kesatuan hukum

yang melahirkan perjanjian internasional sebagai hukum objektif

atau kaedah hukum untuk beberapa /egara. 4i luar hukum

perjanjian internasional kegunaan metode ini terbatas.. Interpretasi 8uturistis

Interpretasi futuristis atau metode penemuan hukum yang bersifat

antisipasi adalah penjelasan ketentuan undang-undang dengan

berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai

kekuatan hukum. sebagai contoh adalah ketika hakim hendak



memutus suatu perkara hakim sudah membayangkan bahwa

undang-undang yang digunakan akan segara diganti dengan

undang-undang baru yang masih menjadi rancangan undang-

undang. :ntuk mengantisipasi perubahan itu hakim berFkir

futuristis jika ternyata rancangan undang-undang itu disahkan

maka putusan ini akan berdampak berbeda, oleh karena itu hakim

memutus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan lain di luar

undang-undang yang berlaku saat itu. Interpretasi ini mempunyai

banyak kekurangan karena tidak adanya jaminan bahwa :: yang

akan menggantikan undang-undang terkait benar-benar disahkan

atau tidak, semua hanya bergantung pada keyakinan hakim saja.

#. 'etode rgumentasi@ 3onstruksi HukumSelain metode interpretasi, dalam penemuan hukum juga dikenal

metode argumentasi atau lebih dikenal dengan konstruksi hukum.

berbeda dengan metode interpretasi metode ini digunakan ketika

dihadapkan kepada situasi adanya kekosongan hukum rechts

Cacuum" sedangkan pada metode interpretasi persitiwa tersebut

sudah di atur di dalam undang-undang hanya saja pengaturannya

masih belum jelas. #erdasarkan asas ius curia noCithakim tidak boleh

menolak perkara untuk diselesaikan dengan dalil hukumnya tidak ada

atau belum mengaturnya" maka metode konstruksi hukum ini sangat

penting demi menjamin keadilan. 'etode-metode konstruksi hukum

itu dapat dibagi sebagai berikut !(. 'etode rgumentum Per nalogium adalah merupakan metode

penemuan hukum di mana hakim mencari esensi yang lebih

umum dari sebuah peristiwa hukum atau perbuatan hukum baik

yang telah diatur oleh undang-undang maupun yang belum ada

peraturannya. Sebagai contoh dapat dilihat pasal (;B #M, yang

mengatur bahwa jual beli tidak memutuskan hubungan sewa-

menyewa. 3emudian dalam praktik, perkara yang di hadapi adalah

apakah hibah juga tidak memutuskan hubungan sewa menyewa

atau sebaliknya9 3arena undang-undang hanya mengatur tentang



jual beli dan tidak tentang hibah, maka hakim harus melakukan

penemuan hukum agar dapat membuat putusan dalam perkara

tersebut. 4engan metode analogi pertama-tama hakim mencari

esensi dari perbuatan jual beli, yaitu peralihan hak, dan kemudia

dicari esensi dari perbuatan hibah, yaitu juga peralihan hak.

4engan demikian, ditemukan bahwa peralihan hak merupakan

genusperistiwa umum", sedangkan jual beli dan hibah masing-

masing adalah species peristiwa khusus", sehingga metode

analogi ini menggunakan penalarana induksi yaitu berFkir dari

peristiwa khusus ke peristiwa umum. 3eismpulannya, hibah juga

tidak memutuskan hubungan sewa menyewa. 4engan analogi

maka peristiwa yang serupa, sejenis, atau mirip dengan yang

diatur dalam undang-undang diperlakukan sama.. 'etode rgumentum a 2ontrario memberikan kesempatan kepada

hakim untuk melakukan penemuan hukum dengan pertimbangan

bahwa apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk

peristiwa tertentu, berarti peraturan itu terbatas pada peristiwa

tertentu itu dan bagi peristiwa di luarnya berlaku kebalikannya.

3arena ada kalanya suatu peristiwa tidak secara khusus diatur

oleh undang-undang, tetapi kebalikan dari peristiwa tersebut

diatur oleh undang-undang. >adi metode ini mengedepankan cara

penafsiran yang berlawanan pengertiannya antara peristiwa

konkret yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam

undang-undang. Sebagai contoh ketentuan adanya masa iddah

dan waktu menunggu bagi seorang janda yang diatur dalam

peraturan pemerintah nomor * yahun (*B;. /amun bagaimana

halnya dengan seorang duda9 pakah mempunyai masa iddah9

:ndang-undang nomor ( tahun (*B+ tentang perkawinan

memang secara tegas tidak mengatur mengenai masa iddah bagi

seorang duda, oleh karena itu dengan digunakannya logika a

contrario, yaitu memperlakukan kebalikannya dari peraturan



pemerintah nomor * tahun (*B; tersebut, sehingga seorang duda

tidak perlu menunggu waktu tertentu apabila hendak kawin lagi.). 'etode Penyempitan Hukum, dimana kadang-kadang peraturan

perundang-undangan itu ruang lingkupnya terlalu umum atau

luas, maka perlu dipersempit untuk dapat diterapkan terhadap

suatu peristiwa tertentu. 4alam menyempitkan hukum

dibentuklah pengecualian-pengecualian atau penyimpangan-

penyimpangan baru dari peraturan-peraturan yang sifatnya umum

diterapkan terhadap peristiwa atau hubungan hukum yang khusus

dengan penjelasan atau konstruksi dengan member ciri-ciri.

Sebagai contoh penyempitan hukum adalah pengertian

5perbuatan melawan hukum6 yang tercantum dalam pasal ();#M yang cakupan maknanya luas apakah yang dimaksud dengan

hukum itu sendiri9 akibatnya ruang lingkupnya dipersempit

menjadi apa yang kita jumpai dalam yurisprudensi putusan H )(

>anuari (*(* kasus <indenbaum Cs 2ohen yaitu perbuatan

melawan hukum dipersempit menjadi perbuatan melawan

undang-undang dan kepatutan.

%*.Terangkan dengan d!erta ,$nt$- apa ang dmak!ud denganukum materl dan ukum $rml menurut !audara.(. Hukum 'ateriil, yaitu hukum yang mengatur kepentingan-

kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah dan

larangan.. Hukum 8ormil, yaitu hukum yang mengatur cara-cara

mempertahankan dan melaksanakan hukum materiil. dengan kata

lain, hukum yang memuat peraturan yang mengenai caracara

mengajukan suatu perkara ke muka pengadilan dan tata carahakim

memberi putusan.2ontoh hukum materiil adalah Hukum Pidana, Hukum Perdata. Eang

dimaksudkan adalah Hukum Pidana 'ateriil dan Hukum Perdata 'ateriil.

2ontoh hukum formil adalah Hukum cara Pidana dan Hukum cara

Perdata.



%+.Terangkan menurut !audara- apa ang dmak!ud dengan Iu!

:$n!ttutum dengan Iu! :$n!ttuendum9

• Ius 2onstitutum adalah hukum positif suatu negara, yaitu hukum yang

berlaku dalam suatu negara pada suatu saat tertentu sebagaicontoh ! hukum Indonesia yang berlaku dewasa ini dinamakan Ius

2onstitutum, atau bersifat hukum positif, juga dinamakan tata hukum

Indonesia. 4emikian pula hukum merika yang berlaku sekarang,

Inggris, usia, >epang dan lain-lain.

• Ius 2onstituendum adalah hukum yabg dicita-citakan oleh pergaulan

hidup dan negara, tetapi belum merupakan kaidah dalam bentuk

undang-undang atau berbagai ketentuan lain. Pendapat yang

demikian juga diketengahkan oleh Sudiman 3artohadiprodjo

Purbacaraka-Soerjono Soekanto, (*=D".

%/.Terangkan kemudan "andngkan antara ukum pu"l, dengan

ukum pr;at ang !audara ketau.(. Hukum priCat adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang

yang satu dengan orang yang lain, dengan menitikberatkan pada

kepentingan perorangan. 4alam arti luas, hukum priCat meliputi

hukum perdata dan hukum dagang. Sedangkan dalam arti sempit,

hukum priCat hanya terdiri dari hukum perdata.. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara

dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara negara dengan

warganegaranya.

%0.Terangkan menurut pendapat !audara- mengapa ukum perdata

d Ind$ne!a ku!u!na mengena ke3ar!an ma! "er!at

Plural!me9Hukum waris di Indonesia hingga kini dalam keadaan pluralistik

beragam". 'aksudnya bahwa hingga masuk pada abad ( ini di wilayah

/egara 3esatuan epublik Indonesia berlaku bermacam-macam sistem

hukum kewarisan, yakni hukum waris adat, hukum waris Islam dan

hukum waris #arat yang tercantum dalam #urgerlijk Metboek #M". 4i



samping berlakunya ketiga sistem hukum kewarisan tersebut,

keanekaragaman hukum ini semakin menjadi-jadi karena hukum waris

adat yang berlaku pada kenyataannya tidak bersifat tunggal, tetapi juga

bermacam-macam mengikuti bentuk masyarakat dan sistem

kekeluargaan masyarakat Indonesia.Sistem kekeluargaan pada masyarakat Indonesia berpokok pangkal pada

sistem menarik garis keturunan. Pada umumnya dikenal adanya tiga

sistem kekeluargaan, yakni(" sistem patrilineal terdapat pada masyarakat di %anah &ayo, las,

#atak, mbon, Irian >aya, %imor dan #ali".

" sistem matrilineal terdapat di daerah 'inangkabau".)" sistem bilateral atau parental terdapat di daerah antara lain! >awa,

'adura, Sumatera %imur, iau, ceh, Sumatera Selatan, seluruh

3alimantan, seluruh Sulawesi, %ernate dan <ombok".

%.Terangkan menurut !audara- mengapa dalam ukum perdata

!tla perkatan memlk art ang le" lua! d"andngkan

dengan !tla per#an#an.

• Hukum perikatan terdiri dari dua kata yaitu hukum, dan perikatan.

kata NPerikatanN Cerbintenis" mempunyai arti yang lebih luas dari

kata NPerjanjianN, sebab dalam perikatan diatur juga perihal hubungan

hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan

atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan

yang melanggar hukum onrechtmatigedaad" dan perihal perkataan

yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak

berdasarkan persetujuan Aaakwaarneming".

• Perikatan adalah suatu hubungan hukum mengenai kekayaan harta

benda" antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untukmenuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang

lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.

• 'enurut ilmu pengetahuan Hukum Perdata, pengertian perikatan

adalah suatu hubungan dalam lapangan harta kekayaan antara dua



orang atau lebih dimana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan

pihak lain berkewajiban atas sesuatu.

• #eberapa sarjana juga telah memberikan pengertian mengenai

perikatan. Pitlo memberikan pengertian perikatan yaitu suatu

hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau

lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak kreditur" dan pihak

lain berkewajiban debitur" atas suatu prestasi.

• Pengertian perikatan menurut Hofmann adalah suatu hubungan

hukum antara sejumlah terbatas subjek-subjek hukum sehubungan

dengan itu seorang atau beberapa orang daripadanya debitur atau

pada debitur" mengikatkan dirinya untuk bersikap menurut cara-cara

tertentu terhadap pihak yang lain, yang berhak atas sikap yangdemikian itu.

• Istilah perikatan sudah tepat sekali untuk melukiskan suatu

pengertian yang sama yang dimaksudkan Cerbintenis dalam bahasa

#elanda yaitu suatu hubungan hukum antara dua pihak yang isinya

adalah hak an kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.4alam beberapa pengertian yang telah dijabarkan di atas, keseluruhan

pengertian tersebut menandakan bahwa pengertian perikatan yang

dimaksud adalah suatu pengertian yang abstrak, yaitu suatu hal yangtidak dapat dilihat tetapi hanya dapat dibayangkan dalam pikiran kita.

:ntuk mengkonkretkan pengertian perikatan yang abstrak maka perlu

adanya suatu perjanjian. Oleh karena itu, hubungan antara perikatan dan

perjanjian adalah demikian, bahwa perikatan itu dilahirkan dari suatu

perjanjian.

%2.Terangkan tentang un!ur'un!ur ukum ang !audara ketau.. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam bermasyarakat#. Peraturan tersebut dibuat oleh badan yang berwenang2. Peraturan itu secara umum bersifat memaksa4. Sanksi dapat dikenakan bila melanggarnya sesuai dengan ketentuan

atau perundang-undangan yang berlaku.



'aksud dari uraian unsur-unsur hukum di atas adalah bahwa hukum itu

berisikan peraturan dalam kehidupan bermasyarakat, hukum itu

diadakan oleh badan yang berwenang yakni badan legislatif dengan

persetujuan badan eksekutif begitu pula sebaliknya, secara umum hukum

itu bersifat memaksa yakni hukum itu tegas bila dilanggar dapat

dikenakan sanksi ataupun hukumna sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

&4.Se"utkan < terangkan & (tga) $"ek ka#an ukum ang !audara

ketau.

Sebagaimana cabang ilmu lainnya, Ilmu Hukum pun memiliki obyekkajian yakni hukum. Satjipto ahadjo merinci sebagai berikutG

a" 'empelajari asas-asa hukum yang pokok.b" 'empelajari sistem formal hukum.c" 'empelajari konsepsi-konsepsi hukum dan arti fungsionalnya

dalam masyarakat.d" 'empelajari kepentingan-kepentingan social apa saja yang

dilindungi oleh hukum.e" Ingin mengetahui apa sesungguhnya hukumm itu, dari mana dia

datang, apa yang dilakukannya dan dengan cara-cara atau saranaapa dia melakukakannya.f" 'empelajari apakah keadilan itu dan bagaimana ia diwujudkan

dalam hukum.g" 'empelajari tentang perkembangan hukum.h" 'empelajari pemikiran-pemikiran hukum sepanjang masa.i" 'empelajari bagaimana kedudukan hukum sesungguhnya dalam

masyarakat. j" #agaimana hubungan atau pertautan antara hukum dengan sub-

sub sistem lainnya dalam masyarakat, seperti politik, ekonomi daln

lainnya.k" pabila hukum itu bisa disebut sebagai ilmu, bagaimana sifat

atau karakteristik keilmuannya.



&1.Se"utkan dan terangkan alran'alran dalam lmu ukum. >awaban sama dengan /o. (;

&%.Terangkan apa ang dmak!ud dengan Su"!tan,e- Stru,ture dan

:ulture dalam:ntuk mencapai tujuan dalam sistem hukum indonesia diperlukan kerja

sama antara bagian-bagian menurut tiga pola tersebut. %idak boleh ada

pertentangan-pertentangan dalam di antara bagian-bagian yang ada.

pabila pertentangan itu terjadi, sistem itu sendiri yang menyeleseikan

hingga tidak berlarut. 3etiga Sistem itu bersama-sama merupakan satu

kesatuan yang utuh.

. Substansi Hukum<egal Substance"Substansi Hukum adalah aturan atau norma yang merupakan pola

perilaku manusia dalam masyarakat yang berada dalam sistem

hukum tersebut. Substansi Hukum, yang merupakan perundang-

undangan seperti :ndang-:ndang 4asar (*+;, :ndang-:ndang atau

Peraturann Pemerintah Pengganti :ndang-:ndang, Peraturan

presiden, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan 4aerah.

#. Struktur Hukum<egal Structure"Struktur hukum legal structure" adalah institusionalisasi dan entitas-

entitas hukum. Sebagai contoh adalah struktur kekuasaan pengadilan

di Indonesia" yang terdiri dari Pengadilan %ingkat I, Pengadilan

#anding dan Pengadilan %ingkat 3asasi, jumlah hakim

serta integrated justice system. Selain itu, juga dikenal adanya

Peradilan :mum, Peradilan gama, Peradilan 'iliter, Peradilan %ata

:saha /egara dan Peradilan Pajak. Selanjutnya 8riedman menegaskan

bahwa hukum memiliki elemen pertama dari sistem hukum, antara

lain struktur hukum, tatanan kelembagaan dan kinerja lembaga.

Struktur Hukum, yang merupakan lembaga-lembaga hukum seperti

kepolisian, kejaksaan, kehakiman, kepengacaraan, dan lain-lain.2. #udaya Hukum<egal 2ulture"



#udaya hukum legal culture" adalah sikap dan nilai-nilai yang terkait

dengan tingkah laku bersama yang berhubungan dengan hukum dan

lembaga-lembaganya. #udaya hukum juga merupakan unsur yang

penting dalam sistem hukum, karena budaya hukum memperlihatkan

pemikiran dan kekuatan masyarakat yang menentukan bagaimana

hukum tersebut ditaati, dihindari, atau disalahgunakan. %anpa budaya

hukum, sistem hukum itu sendiri tidak berdaya. Permasalahan

budaya hukum tidak hanya dapat ditangani dalam satu lembaga saja,

tetapi perlu penanganan secara simultan dan antar departemen,

serta diupayakan secara bersama-sama dengan seluruh aparat

penegak hukum dan masyarakat. Peranan tokoh masyarakat, para

ulama, pendidik, tokoh agama, sangat penting dalam memantapkan

budaya hukum. #udaya Hukum, yang merupakan gagasan, sikap,

kepercayaan, pandangan-pandangan mengenai hukum, yang intinya

bersumber pada nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat yang

bersangkutan.3etiga sub sistem tersebut di atas tidak dapat dipisah-pisahkan dan tidak

boleh bertentangan satu sama lainnya. 3etiganya merupakan suatu

kesatuan yang saling berkait dan menopang sehingga pada akhirnya

mengarah kepada tujuan hukum" yaitu kedamaian.

&&.Terangkan "agamana "entuk !!tem peradlan dalam S!tem

:;l La3 dan S!tem :$mm$n La3.A. 2ommon law. 'enggunakan juri yang memeriksa fakta kasusnya

menetapkan kesalahan dan hakim hanya menerapkan hukum dan

menjatuhkan putusan. Hakim terikat pada putusan hakim

sebelumnya dalam perkara yang sejenis melalui asas %he #inding of

preceden. dCersary system !pandangan bahwa didalam

pemeriksaan peradilan selalu ada dua pihak yang saling bertentangan

baik perkara perdata atau pidana



7. 2iCil law. %idak menggunakan juri sehingga tanggung jawab hakim

adalah memeriksa kasus, menentukan kesalahan, serta menerapkan

hukumnya sekaligus menjatuhkan putusan. Hakim tidak terikat dan

tidak wajib mengikuti putusan hakim sebelumnya atau asas #ebas.

4alam perkara perdata yang melihat adanya dua belah pihak yang

bertentangan penggugat dan tergugat"dan perkara pidana

keberadaan terdakwa bukan sebagai pihak penentang.

&*.Se"ut dan terangkan "entuk'"entuk penele!aan !engketa

dalam ma!arakat

:saha manusia untuk meredakan pertikaian atau konik dalam mencapaikestabilan dinamakan 5akomodasi6. Pihak-pihak yang berkonik

kemudian saling menyesuaikan diri pada keadaan tersebut dengan cara

bekerja sama. #entuk-bentuk akomodasi !(. &encatan senjata, yaitu penangguhan permusuhan untuk jangka

waktu tertentu, guna melakukan suatu pekerjaan tertentu yang tidak

boleh diganggu. 'isalnya ! untuk melakukan perawatan bagi yang

luka-luka, mengubur yang tewas, atau mengadakan perundingan

perdamaian, merayakan hari suci keagamaan, dan lain-lain.. bitrasi, yaitu suatu perselisihan yang langsung dihentikan oleh pihak

ketiga yang memberikan keputusan dan diterima serta ditaati oleh

kedua belah pihak. 3ejadian seperti ini terlihat setiap hari dan

berulangkali di mana saja dalam masyarakat, bersifat spontan dan

informal. >ika pihak ketiga tidak bisa dipilih maka pemerintah biasanya

menunjuk pengadilan.). 'ediasi, yaitu penghentian pertikaian oleh pihak ketiga tetapi tidak

diberikan keputusan yang mengikat. 2ontoh ! P## membantu

menyelesaikan perselisihan antara Indonesia dengan#elanda.+. 3onsiliasi, yaitu usaha untuk mempertemukan keinginan pihak-pihak

yang berselisih sehingga tercapai persetujuan bersama. 'isalnya !

Panitia tetap penyelesaikan perburuhan yang dibentuk4epartemeapai



kestabilan n %enaga 3erja. #ertugas menyelesaikan persoalan upah,

jam kerja, kesejahteraan buruh, hari-hari libur, dan lain-lain.;. Stalemate, yaituG keadaan ketika kedua belah pihak yang

bertentangan memiliki kekuatan yang seimbang, lalu berhenti pada

suatu titik tidak saling menyerang. 3eadaan ini terjadi karena kedua

belah pihak tidak mungkin lagi untuk maju atau mundur. Sebagai

contoh ! adu senjata antaramerika Serikat dan :ni SoCiet pada masa

Perang dingin.. djudication ajudikasi", yaitu penyelesaian perkara atau sengketa di

pengadilan.dapun cara-cara yang lain untuk memecahkan konik adalah !(. 7limination, yaitu pengunduran diri salah satu pihak yang terlibat di

dalam konik, yang diungkapkan dengan ucapan antara lain ! kamimengalah, kami keluar, dan sebagainya.

. Subjugation atau domination, yaitu orang atau pihak yang mempunyai

kekuatan terbesar untuk dapat memaksa orang atau pihak lain

menaatinya. Sudah barang tentu cara ini bukan suatu cara

pemecahan yang memuaskan bagi pihak-pihak yang terlibat.). 'ajority rule, yaitu suara terbanyak yang ditentukan melalui Coting

untuk mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan argumentasi.+. 'inority consent, yaitu kemenangan kelompok mayoritas yang

diterima dengan senang hati oleh kelompok minoritas. 3elompok

minoritas sama sekali tidak merasa dikalahkan dan sepakat untuk

melakukan kerja sama dengan kelompok mayoritas.;. 3ompromi, yaitu jalan tengah yang dicapai oleh pihak-pihak yang

terlibat di dalam konik.. Integrasi, yaitu mendiskusikan, menelaah, dan mempertimbangkan

kembali pendapat-pendapat sampai diperoleh suatu keputusan yang

memaksa semua pihak.&+.Terangkan kemudan "andngkan antara penele!aan !engketa

melalu Lgta! dan N$n'lgta! menurut !audara.(. <itigasi adalah persiapan dan presentasi dari setiap kasus, termasuk

juga memberikan informasi secara menyeluruh sebagaimana proses

dan kerjasama untuk mengidentiFkasi permasalahan dan menghindari



permasalahan yang tak terduga. Sedangkan >alur litigasi adalah

penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan.:mumnya, pelaksanaan gugatan disebut litigasi. &ugatan adalah

suatu tindakan sipil yang dibawa di pengadilan hukum di mana

penggugat, pihak yang mengklaim telah mengalami kerugian sebagai

akibat dari tindakan terdakwa, menuntut upaya hukum atau adil.

%erdakwa diperlukan untuk menanggapi keluhan penggugat. >ika

penggugat berhasil, penilaian akan diberikan dalam mendukung

penggugat, dan berbagai perintah pengadilan mungkin dikeluarkan

untuk menegakkan hak, kerusakan penghargaan, atau

memberlakukan perintah sementara atau permanen untuk mencegah

atau memaksa tindakan. Orang yang memiliki kecenderungan untuklitigasi daripada mencari solusi non-yudisial yang disebut sadar

hukum.. /on-<itigasi

>alur non litigasi berarti menyelesaikan masalah hukum di luar

pengadilan. >alur non-litigasi ini dikenal dengan Penyelesaian Sengketa

lternatif.Penyelesaian perkara diluar pengadilan ini diakui di dalam peraturan

perundangan di Indonesia. Pertama, dalam penjelasan Pasal ) ::

/omor (+ %ahun (*BD tentang 3etentuan Pokok 3ekuasaan 3ehakiman

disebutkan N Penyelesaian perkara di luar pengadilan, atas dasar

perdamaian atau melalui wasit arbitase" tetap diperbolehkanN .

3edua, dalam :: /omor )D %ahun (*** tentang rbitase dan

lternatif Penyelesaian Sengketa Pasal ( angka (D dinyatakan N

lternatif Penyelesaian Perkara lternatif 4ispute esolution" adalah

lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur

yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan

dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, atau penilaian para ahli.N

&/.Terangkan "agamana peranan Se#ara Hukum. S$!$l$g Hukum

dan P!k$l$g Hukum dalam pem"entukan ukum d Ind$ne!a.. Sejarah hukum



adalah salah satu bidang studi hukum , yang mempelajari

perkembangan dan asal usul system hukum dalam masyarakat

tertentu dan memperbandingkan antar hukum yang berbeda karena

di batasi waktu yang berbeda pula.

7. Sosiologi hukumadalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan

empiris mempelajari hubungan timbale balik antara hukum dengan

gejala social lainnya .:. Psikologi hukum

adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum

sebagai suatu perwujudan jiwa manusia .

&0.Terangkan apa ang dmak!ud dengan a!a! =,te Hukum9

7erkan ,$nt$.sas 8I2%I7 Hukum ! sas berlakunya hukum yang menganggap setiap

orang mengetahui adanya sesuatu :ndang-:ndang. Sehingga, tidak ada

alasan seseorang membebaskan diri dari :ndang-:ndang dengan

pernyataan tidak mengetahui adanya :ndang-:ndang tersebut.2ontoh ! 4alam hukum Indonesia, <ihat pasal ) 3:H Perdata yang

berbunyi 5nak yang berasal dari seorang perempuan yang hamil,dinyatakan sebagai telah lahir, sekadar kepentingannya

menghendakinya. >ika ia dilahirkan mati, ia dianggap sebagai tidak

pernah ada6.

&.Terangkan latar "elakang mengapa a!a! ukum dkatakan

!e"aga #3ana !uatu peraturan ukum.sas hukum bukanlah kaidah hukum yang konkrit melainkan merupakan

latar belakang peraturan yang konkrit dan bersifat umum dan abstrak

Satjipto ahardjo mengemukakan bahwa asas hukum bukanlah norma

hukum konkrit karena asas hukum adalah jiwa dari norma hukum itu

sendiri. sas hukum dikatakan sebagai jiwa dari norma hukum atau



peraturan hukum karena ia merupakan dasar lahir atau ratio legis dari

peraturan hukum. Sebagai contoh bahwa asas hukum merupakan jiwa

dari peraturan atau norma hukum yaitu ! asas hukum yang menyatakan

bahwa apabila seseorang melakukan perbuatan dursila yang merugikan

orang lain maka ia harus mengganti kerugian, dan ini merupakan asas

hukum yang bersifat abstrak, dari asas hukum ini lahir suatu norma

hukum yang bersifat konkrit yaitu setiap perbuatan yang melawan hukum

dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain, wajib membayar ganti rugi.

lihat Pasal (); #M ". 3arena sifat asas hukum yang abstrak inilah

sehingga tidak bisa diterapkan secara langsung dalam peristiwa hukum

lain halnya dengan peraturan hukum yang bersifat konkrit.

&2.Terangkan menurut !audara- apa ang dmak!ud dengan adat

dan ukum adat9 Serta "agamana ke"eradaan ukum adat

dalam ukum p$!t d Ind$ne!a- "erkan ,$nt$.

• Istilah adat berasal dari bahasa rab, yang apabila

diterjemahkandalam #ahasa Indonesia berarti 5kebiasaan6. 'enurut

ilmu hukum, kebiasaan dan adat itu dapat dibedakanpengertiannya.

Perbedaan itu dapat dilihat dari segi pemakaiannyasebagai perilaku

atau tingkah laku manusia atau dilihat dari segi sejarahpemakaian

istilahnya dalam hukum di Indonesia.

• 4i Indonesia hukum adat diartikan sebagai hukum Indonesia asli yang

tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan epublikIndonesia

yang di sana-sini mengandung unsur agama.

• %erminologi 5dat6 dan 5Hukum dat6 seringkali dicampur aduk dalam

memberikan suatu pengertian padahal sesungguhnya keduanya

adalah dua lembaga yang berlainan.

• dat sering dipandang sebagai sebuah tradisi sehingga terkesan

sangat lokal, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengana jaran agama

dan lain-lainnya. Hal ini dapat dimaklumi karena 5adat6 adalah suatu

aturan tanpa adanya sanksi riil hukuman"di masyarakat kecuali

menyangkut soal dosa adat yang erat berkaitan dengan soal-soal



pantangan untuk dilakukan tabudan kualat". %erlebih lagi muncul

istilah-istilah adat budaya, adatistiadat, dll.

• Hukum dat adalah wujud gagasan kebudayaan yang terdiriatas nilai-

nilai budaya, norma, hukum, dan aturan-aturan yangsatu dengan

lainnya berkaitan menjadi suatu sistem danmemiliki sanksi riil yang

sangat kuat.

• Satjipto ahardjo mengemukakan bahwa sekarang ini kita tidak dapat

menempatkan hukum positif berhdapan dengan hukum adat karena

hukum adat sudah terangkum masuk dalam hukum nasional dan

hukum positif ini dibangun dari kekayaan tersebut. Hukum adat

merupakan kekayaan untuk membangun hukum nasional tetapi

bukan berarti hukum adat dipertahankan dalam segi keutuhannyadidalam hukum nasional. Hal ini pada gilirannya akan muncul hukum

nasional Indonesia sebagai miliknya sendiri.

• 4alam hal ini, timbul suatu pertanyaan tentang eksistensi hukum adat

dalam hukum positif Indonesia. Pertama-tama kita dapat menelusuri

::4 (*+;, ternyata tidak ada satu pasal yang menyinggung tentang

hukum adat. /amun kalau kita mengacu pada teori bahwa ::4 suatu

negara adalah hanya sebagian dari hukum dasar negara itu. /amun

dalam perkembangannya bahwa hanya sebagian saja dari hukum

adat yang dapat dipergunakan dalam lingkungan hukum positif kita,

sedangkan sisanya diambil dari unsur-unsur hukum lainnya.

• 'emang suatu pembangunan hukum nasional yang mendasar pada

hukum adat kelihatannya merupakan suatu hal yang aneh dan tidak

mungkin dilaksankan karena akan menghambat perkembangan

hukum itu sendiri. nggapan ini sendiri tidak benar sama sekali sebab

suatu pembentukan hukum nasional akan hidup didalam masyarakat

apabila berlandaskan adat Imam Sudiyat, (*=( ! *)".

• #erdasarkan gambaran diatas, maka peranan hukum adat dalam

hukum positif indonesia sangat penting. /amun dalam berbagai

macam peraturan perundang-undangan yang berlaku dinegara kita

sekarang ini, tidak dijumpai ketentuan yang memuat penegasan



secara menyeluruh tentang kedudukan hukum adat dalam hukum

positif indonesia, melainkan hanya bagian-bagian tertentu saja.

*4.Terangkan apa ang dmak!ud dengan >a) =ung! ukum !e"aga alat krtk.

ni berarti bahwa hukum tidak hanya mengawasi masyarakat semata-

mata tetapi berperan juga untuk mengawasi para pejabat

pemerintah, para penegak hukum maupun aparatur pengawasan

sendiri. 4engan demikian semuanya harus bertingkah laku menurut

ketentuan yang berlaku. >ika demikian halnya maka, ketertiban,

kedamaian, dan keadilan dalam masyarakat dapat diwujudkan dan

fungsi kritis hukum dapat berjalan dengan baik.") =ung! ukum !e"aga !arana penele!aan !engketa.

4i dalam masyarakat berbagai persengketaan dapat terjadi, misalnya

antara keluarga yang dapat meretakan hubungan keluarga, antara

mereka dalam suatu urusan bersama company", yang dapat

membubarkan kerjasama. Sengketa juga dapat mengenai perkawinan

atau waris, kontrak, tentang batas tanah, dan sebagainya. dapun

cara-cara penyelesaian sengketa dalam suatu masyarakat, ada yang

diselesaikan melalui lembaga formal yang disebut dengan

pengadilan, dan ada yang diselesaikan secara sendiri oleh orang-

orang yang bersangkutan dengan mendapat bantuan dari orang yang

ada di sekitarnya. Hal ini bertujuan untuk mengukur, sampai berapa

jauh terjadi pelanggaran norma dan apa yang harus diwajibkan

kepada pelanggar supaya yang telah dilanggar itu dapat diluruskan

kembali.,) =ung! ukum !e"aga !$!al k$ntr$l.

menurut . oss sebagaimana dikutip Soerjono Soekanto, adalah

mencakup semua kekuatan yang menciptakan serta memelihara

ikatan sosial.Q oss menganut teori imperatif tentang fungsi hukum

dengan banyak menghubungkannya dengan hukum pidana. 4alam

kaitan ini, hukum sebagai sarana pemaksa yang melindungi warga



masyarakat dari ancaman maupun perbuatan yang membahayakan

diri serta harta bendanya. 'isalnya dapat dikemukakan perbuatan

kejahatan penganiayaan dalam Pasal );( 3:HP. /orma ini jelas

merupakan sarana pemaksa yang berfungsi untuk melindungi warga

masyarakat terhadap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya

penderitaan pada orang lain.

kisi kisi pengantar ilmu hukum 2

Documents