d-tanggapan dan saran terhadap kak.docx

7/24/2019 D-Tanggapan dan Saran Terhadap KAK.docx

1/18

D.1 TANGGAPAN DAN SARAN TERHADAP KERANGKA ACUAN KERJASecara umum konsultan sudah membaca dan memahami Kerangka Acuan Kerja

(KAK) yang sudah diberikan pihak pemberi pekerjaan. Berikut ini beberapa

tanggapan dan saran dari konsultan terhadap Kerangka Acuan Kerja (KAK)

tersebut khususnya latar belakang, maksud dan tujuan pekerjaan, sasaran

pekerjaan, referensi hukum, lokasi pekerjaan, lingkup pekerjaan serta keluaran.

D.1.1 Tanggapan Dan Saran Terhadap Latar BelakangDalam kerangka acuan kerja disebutkan baha pekerjaan ini dilatarbelakangi

baha pembangunan nasional meliputi pembangunan perumahan dan

permukiman yang layak, sehat, aman, serasi dan teratur. Dalam rangka

memberikan arahan pembangunan nasional yang lebih baik, pemerintah perlu

memperhatikan hasil pembangunan yang telah dicapai di tahun!tahun

sebelumnya. "al ini penting, agar program yang direncanakan dapat

dilaksanakan secara berkesinambungan dan dapat terukur dampaknya.

#rogram penyediaan perumahan yang telah dilakukan selama ini melibatkan

banyak sektor dan stakeholder yang begitu luas oleh karena itu e$aluasi

terhadap berbagai dukungan baik itu #emerintah #usat, #emerintah Daerah dan

pihak yang terkait lainnya dalam penyediaan perumahan merupakan suatukebutuhan untuk mengetahui tingkat keberhasilan serta dampak dan manfaat

penyediaan perumahan yang telah terselenggara.

%atar belakang pekerjaan yang disampaikan dalam Kerangka Acuan Kerja sudah

dipahami oleh konsultan. Seperti diketahui baha &ndang!&ndang Dasar (&&D)

'* pasal + telah mengamanatkan salah satu kebutuhan dasar manusia

adalah bertempat tinggal dan negara bertanggung jaab melindungi segenap

Bangsa -ndonesia melalui penyelenggaran penyediaan perumahan agar

masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan

terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan

di seluruh ilayah -ndonesia. Dalam encana #embangunan /angka #anjang

D!'

TANGGAPAN DAN SARAN TERHADAP

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) DAN

PERSONIL/FASILITAS PENDUKUNG DARI PPK


2/18

&sulan 0eknisEVALUAS !AN"AAT PEN#EDAAN PERU!AHAN SA!PA DENGAN TAHUN $%1&

1asional +22*!+2+* (&ndang &ndang 1o.'3 tahun +223) sudah ditetapkan

baha sasaran pokok pembangunan perumahan dan permukiman adalah

terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana

pendukungnya bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan

perumahan jangka panjang yang berkelanjutan, e4sien dan akuntabel. Sudah

sejak lama pula disadari baha penyediaan perumahan merupakan salah satu

instrumen strategis untuk menggerakkan roda ekonomi, meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dan membangun karakter bangsa. Selanjutnya

negara melakukan proses penyediaan perumahan melalui berbagai kebijakan

dengan sasaran pokok penyediaan perumahan adalah untuk memenuhi

kebutuhan hunian tersebut. Beberapa kebijakan penyediaan perumahan melalui

pembangunan perumahan dan kaasan permukiman yang sudah dilakukan

antara pembangunan rusunaa, rusunami, fasilitasi perumahan komersil,

perumahan formal, pengembangan kaasan permukiman, program

pembiayaan perumahan, program perumahan sadaya, dll.

Adapun Kebijakan jangka menengah pembangunan perumahan rakyat (+2'2!

+2') yang akan dilakukan mencakup 5'. 6engembangkan peraturan perundangan!undangan dibidang perumahan.+. 6eningkatkan pemberdayaan komunitas perumahan pada semua

tingkatan.

7. 6eningkatkan penataan dan kaasan perumahan dan permukiman.. 6engembangkan sistem pembiayaan dan pemberdayaan pasar

perumahan.*. 6eningkatkan penyediaan rumah, prasarana dan sarana dasar perumahan

dan permukiman formal.8. 6eningkatkan penyediaan dan kualitas rumah, prasarana dan sarana dasar

perumahan dan permukiman sadaya.3. 6eningkatkan koordinasi, pembinaan, pengaasan dan pengendalian,

serta teknologi di bidang perumahan dan permukiman.

. 6eningkatkan kapasitas pelaku penyelenggara pembangunan perumahandan permukiman.

Sementara itu, strategi pembangunan perumahan rakyat dijabarkan

berdasarkan kepada kebijakan pembangunan perumahan. #enjabaran

kedelapan butir kebijakan beserta masing!masing strategi jangka menengah

pembangunan perumahan rakyat tersebut adalah sebagai berikut5

'. 6engembangkan peraturan perundangan!undangan dibidang perumahan

Strategi untuk melaksanakan kebijakan tersebut meliputi 5a. #enyelenggaraan tata pemerintahan yang baik.

D!+


3/18


b. #enyusunan,pengembangan dan sosialisasi 1orma, Standar, #anduan,

6anual (1S#6) bidang perumahan.c. #ercepatan penyusunan peraturan perundang!undangan dan

kelembagaan di bidang perumahan.d. #enciptaan kepastian dan perlindungan hukum dalam bermukim.e. #embentukan Badan %ayanan &mum perumahan.

+. 6eningkatkan pemberdayaan komunitas perumahan pada semua tingkatan

Strategi untuk melaksanakan kebijakan tersebut meliputi 5a. #enguatan lembaga #emerintah dan non #emerintah dalam

pembangunan perumahan.b. #emberdayaan usaha ekonomi masyarakat miskin dalam mendorong

pemenuhan kebutuhan rumahnya.7. 6eningkatkan penataan dan kaasan perumahan dan permukiman Strategi

untuk melaksanakan kebijakan tersebut meliputi 5

a. #engembangan kaasan perumahan skala besar.b. #eningkatan penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan

permukiman.c. #engintegrasian pengembangan kaasan perumahan dan permukiman

dengan prasarana dan sarana perkotaan dan atau perdesaan.d. #eningkatan pola keserasian antar kaasan perumahan dan

permukiman serta penerapan pola hunian berimbang.e. #eningkatan pengembangan perumahan dan #ermukiman sesuai

dengan rencana tata ruang.. 6engembangkan sistem pembiayaan dan pemberdayaan pasar perumahan

Strategi untuk melaksanakan kebijakan tersebut meliputi 5a. #engembangan pola subsidi baru yang lebih tepat sasaran.b. #engembangan pembiayaan mikro pembangunan rumah baru dan

perbaikan rumah.c. #emantapan pasar primer dan sekunder perumahan.d. #ercepatan operasionalisasi dan pengembangan S69 dan S66.e. #engembangan insentif 4skal bagi sasta yang menyediakan hunian

bagi 6B.f. #engintegrasian pembiayaan perumahan dengan sumber!sumber

pembiayaan jangka panjang.g. #engintegrasian pembiayaan perumahan dan permukiman dengan

sumber!sumber pembiayaan jangka panjang.*. 6eningkatkan penyediaan rumah, prasarana dan sarana dasar perumahan

dan permukiman formal Strategi untuk melaksanakan kebijakan tersebut

meliputi 5a. #eningkatan penyediaan hunian (sea:milik) bagi 6B.b. #enyediaan sarana dan prasarana dasar bagi kaasan rumah sederhana

sehat.c. #emenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman akibat dampak

bencana alam dan kerusuhan sosial.

D!7


4/18


8. 6eningkatkan penyediaan dan kualitas rumah, prasarana dan sarana dasar

perumahan dan permukiman sadaya Strategi untuk melaksanakan

kebijakan tersebut meliputi 5a. #eningkatan fasilitasi dan pemberdayaan 6B dalam penyediaan

perumahan dan permukiman.b. #engembangan pembangunan perumahan dan permukiman yang

bertumpu pada kesadayaan masyarakat.c. #eningkatan kualitas perumahan serta prasarana dan sarana dasar

lingkungan perumahan dan permukiman.3. 6eningkatkan koordinasi, pembinaan, pengaasan dan pengendalian, serta

teknologi di bidang perumahan dan permukiman Strategi untuk

melaksanakan kebijakan tersebut meliputi 5a. #eningkatan koordinasi dan kerjasama pelaksanaan kebijakan serta

penyelenggaraan agenda global dibidang perumahan dan permukiman.b. #embinaan, pengaasan dan pengendalian pembangunan perumahan

dan permukiman.c. #engembangan ino$asi, teknologi, dan industri perumahan serta

penerapannya.. 6eningkatkan kapasitas pelaku penyelenggara pembangunan perumahan

dan permukiman Strategi untuk melaksanakan kebijakan tersebut meliputi 5a. #eningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pembangunan

perumahan dan permukiman.b. #eningkatan kapasitas SD6 dalam penyelenggaraan pembangunan

perumahan dan permukiman.c. #eningkatan kapasitas Stakeholders dalam penyelenggaraan

pembangunan perumahan dan permukiman.

#emerintah melalui Kementerian 1egara #erumahan akyat sudah pernah

menetapkan encana Strategis #embangunan #erumahan +22*!+22. encana

strategis tersebut antara lain 5a. 6engurangi kesenjangan penyediaan perumahan dari *, juta unit pada

tahun +22 menjadi , juta unit pada tahun +22 dan memenuhi

kebutuhan rumah bagi keluarga baru sebesar rata!rata 22 ribu unit per

tahun;b. 6engurangi jumlah rumah tidak layak huni dari '7 juta unit pada tahun +22

menjadi *, juta unit pada tahun +22;c. 6engurangi luas kaasan kumuh dari *.22 hektar pada tahun +22

menjadi +3.222 hektar pada tahun +22./ehansyah Siregar dalam Evaluasi Pembangunan Perumahan Rakyat Tahun

2012 dan Rekomendasi untuk Tahun 2012(+2'7) menyebutkan baha target!

target bidang perumahan rakyat juga sudah ditetapkan dalam encana

#embangunan /angka 6enengah 1asional (#/61) +2'2!+2'. 0arget!target

tersebut antara lain5 pembangunan rusunaa (72 0B), fasilitasi pembangunan

D!


5/18


#S& Kaasan #erumahan dan #ermukiman (322.222 &nit), fasilitasi dan

stimulasi penataan lingkungan permukiman kumuh (8** hektar), bantuan

subsidi perumahan:9%## ('.7*2.222 &nit), fasilitasi dan stimulasi pembangunan

perumahan sadaya (*2.222 unit), fasilitasi dan stimulasi peningkatan kualitas

perumahan sadaya (*2.222), fasilitasi pembangunan #S& perumahan sadaya

(*2.222) dan fasilitasi pra!serti4kasi dan pendampingan pasca serti4kasi

(72.222 bidang).

Dalam proses penyediaan perumahan hingga tahun +2'*, fakta sepupuluh

tahun terakhir menunjukkan baha kebutuhan perumahan dan permukiman

semakin jauh dari terpenuhi bagi seluruh rakyat secara layak dan bermartabat.

0ernyata berbagai program pembangunan perumahan dan permukiman belum

berhasil meujudkan sistem penyediaan perumahan yang mampu mengejarjumlah kekurangan rumah dan laju luas permukiman kumuh yang semakin

bertambah. Banyak faktor yang menjadi penyebab masalah tersebut antara lain

5 permasalahan penyediaan perumahan yang kompleks masih diselesaikan

secara sederhana melalui sistem pengaturan yang saling tidak sinkron dan

tumpang tindih, melalui proyek!proyek pengadaan barang dan jasa tahunan

maupun melalui subsidi pembiayaan secara terus menerus. Selain itu,

pemerintah daerah lebih banyak mengambil sikap pasif (pembiaran) ketika

terjadi sistem yang tidak jelas dari #emerintah sehingga tercipta iklim yang

kondusif bagi berkembangnya praktek makelar!makelar proyek maupun ijin di

bidang penyediaan perumahan. Keadaan ini menciptakan ekonomi biaya tinggi,

anggaran pembangunan yang tidak menghasilkan keluaran yang efektif setiap

tahunnya dan masih menunjukkan adanya jurang antara pemerintah dan

berbagai komponen masyarakat termasuk #emerintah Daerah, komunitas

permukiman, para profesional dan pihak pengusaha sasta.

Berkaca dari kondisi tersebut, konsultan sangat mengapresiasi pekerjaan ini.Kompleksitas unsur yang terlibat di dalam penyediaan perumahan, tumpang

tindih peraturan, sistem yang belum sistematis menyebabkan penyediaan

perumahan tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 6asih banyak yang

harus diselesaikan oleh #emerintah sehingga kebutuhan perumahan

masyarakat dapat terpenuhi. Sebelum melakukan perencanaan ke depan perlu

dilakukan e$aluasi terhadap penyediaan perumahan yang sudah dilakukan

sebelumnya khususnya mengenai manfaat yang diperoleh selama ini.


6/18


mendapatkan e$aluasi terhadap manfaat penyediaan perumahan selama ini,

dibutuhkan data!data yang akurat dan dapat dipertanggungjaabkan.

Konsultan menyarankan agar dilakukan sharing data, penggalian informasi

maupun kerjasama dalam proses penggalian persepsi yang baik antara pihak

pemberi pekerjaan, konsultan maupun stakeholder (pemerintah, sasta, dll)

penerima manfaat penyediaan perumahan.

D.1.$ Tanggapan Dan Saran Terhadap !ak'(d Dan T()(an6aksud dari kegiatan ini sebagaimana disebutkan dalam Kerangka Acuan Kerja

adalah melakukan e$aluasi terhadap penyelenggaraan penyediaan perumahan

yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun +2'* serta memberikan

masukan terhadap kemajuan pelaksanaan kegiatan. Sedangkan tujuannya

adalah mengetahui dampak dan manfaat dari penyelenggaraan penyediaan

perumahan yang diberikan oleh #emerintah #usat.

Konsultan sudah memahami maksud dan tujuan dari pekerjaan. Dalam rencana

strategis dan kebijakan pembangunan perumahan tahun +22*!+22 disebutkan

baha pembangunan perumahan dan permukiman jika dilakukan secara benar

akan memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan dan

pengentasan kemiskinan. "al tersebut disebabkan karena pembangunan

perumahan dapat mendorong pertumbuhan ilayah dan ekonomi daerah,

mendukung pembangunan sosial budaya dan memberikan efek multiplier

terhadap sektor lain seperti penciptaan lapangan kerja baik yang langsung

maupun yang tidak langsung.

Sementara itu, dalam upaya untuk meujudkan kesejahteraan rakyat dan

menciptakan keserasian lingkungan maka pembangunan perumahan dan

permukiman harus dilakukan melalui suatu proses alih fungsi lahan yang

bertanggung jaab dan sesuai dengan tata ruang. per tahun ('2!

D!8


7/18


+222), tetapi pertumbuhan penduduk perkotaan masih cukup tinggi, 7,*> per

tahun ('2!+222). Dengan tingkat pertumbuhan tersebut, serta untuk

memenuhi kebutuhan rumah baru (22.222 unit per tahun), mengurangi

backlog (*, juta unit rumah), penanganan kaasan kumuh (*.222 ha), dan

mengurangi jumlah rumah tidak layak huni ('7 juta unit rumah) maka sampai

dengan tahun +2+2 diperkirakan rata!rata kebutuhan rumah pertahunnya

mencapai ',+ juta unit yang perlu dipenuhi baik melalui pasar perumahan,

subsidi pemenuhan maupun oleh sadaya masyarakat.

"arga tanah yang meningkat pesat diperkotaan, sebagai akibat dari akumulasi

tingginya urbanisasi dan belum berpihaknya pemanfaatan tanah dan

pengaturan tata ruang untuk masyarakat miskin, menyebabkan tumbuh

sumburnya permukiman yang tidak teratur, lingkungan permukiman kumuh(slum) dan bertambahnya permukiman ilegal (s?uatters) serta tuna isma.

Dilihat dari sisi in$estasi, sektor perumahan di -ndonesia masih sangat

tertinggal. #ada tahun +22+, rasio kredit perumahan terhadap #DB hanya ',

>; rasio tertinggi dicapai pada tahun '3, sebesar 7,+ >. Sementara itu, pada

tahun yang sama, di 6alaysia mencapai +3,3 > dan bahkan di Amerika Serikat

mencapai * >. endahnya in$estasi sektor perumahan melalui pasar formal ini

karena sebagian masyarakat -ndonesia, khususnya yang tinggal di perkotaan,

masih berpenghasilan rendah (+2225 32> atau sekitar +', juta KK), kurang dari

p. ',* juta per bulan. Kelompok ini tidak mampu mengikuti mekanisme pasar

tanpa difasilitasi #emerintah. #emenuhan kebutuhan melalui industri

perumahan ini hanya menjangkau sebagian kecil dari total kebutuhan, sekitar

'*>, selebihnya masyarakat memenuhi kebutuhannya secara sadaya. Arah

kebijakan dan rencana strategis pembangunan perumahan +22*!+22 disusun

berdasarkan pada keadaan dan permasalahan yang ada pada saat ini dengan

memperhatikan @isi dan 6isi penyelenggaraan perumahan dan permukiman

Kementerian #erumahan akyat. Arah Kebijakan #embangunan #erumahan

diarahkan untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni dan meningkatkan

kualitas perumahan dan permukiman.

Berdasarkan kepada arah kebijakan pembangunan perumahan tersebut, maka

encana Strategis #embangunan #erumahan +22*!+22 adalah sebagai

berikut 5'. 6engurangi kesenjangan penyediaan rumah dari *, juta unit pada tahun

+22 menjadi , juta unit pada tahun +22 dan memenuhi kebutuhan

rumah bagi keluarga baru sebesar rata!rata 22 ribu unit per tahun.

D!3


8/18


+. 6engurangi jumlah rumah tidak layak huni dari '7 juta unit pada tahun +22

menjadi *, juta unit pada tahun +22.7. 6engurangi luas kaasan kumuh dari *.222 ha pada tahun +22 menjadi

+3.222 ha pada tahun +22.

Dalam rangka melaksanakan penugasan dari #/6 1asional, maka untuk

meujudkan $isi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian #erumahan

akyat maka disusun arah kebijakan dan strategi Kementerian #erumahan

akyat untuk periode +2'2!+2' sebagai berikut5'. #engembangan regulasi dan kebijakan untuk menciptakan iklim yang

kondusif, serta koordinasi pelaksanaan kebijakan di tingkat #usat dan Daerah

dalam rangka pelaksanaan Standar #elayanan 6inimal (S#6) Bidang

#erumahan dan #ermukiman.

+. #eningkatan pemenuhan kebutuhan umah %ayak "uni (%") yang didukungdengan prasarana, sarana dan utilitas (#S&) serta kepastian bermukim bagi

masyarakat berpenghasilan menengah!baah, melalui5a. #embangunan rumah layak huni (%") melalui pasar formal maupun

secara sadaya masyarakat baik untuk pembangunan baru maupun

peningkatan kualitas;b. #embangunan rumah susun sederhana (rusuna) baik sea maupun milik;c. #enyediaan #S& perumahan dan permukiman yang memadai untuk

pengembangan kaasan dan #S& perumahan sadaya;

d. #enanganan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh;e. #embangunan rumah khusus, termasuk rumah sederhana sea dan

pasca bencana;f. #engembangan kaasan khusus, termasuk kaasan perbatasan, daerah

tertinggal dan pasca bencana;g. 9asilitasi pra serti4kasi dan pendampingan pasca serti4kasi tanah bagi

6B.7. #engembangan sistem pembiayaan perumahan dan permukiman bagi 6B6

melalui5a. #engembangan pembiayaan perumahan melalui fasilitas likuiditas;

b. #engembangan 0abungan #erumahan 1asional;c. #eningkatan pemanfaatan sumber!sumber pembiayaan untuk

pembangunan perumahan dan permukiman.. #eningkatan pendayagunaan sumberdaya pembangunan perumahan dan

permukiman serta pengembangan dan pemanfaatan hasil!hasil penelitian

dan pengembangan teknologi maupun sumber daya dan kearifan lokal.*. #eningkatan sinergi pusat!daerah dan pemberdayaan pemangku

kepentingan lainnya dalam pembangunan perumahan dan permukiman.

D!


9/18


Strategi Kementerian #erumahan akyat untuk memastikan tercapaianya

sasaran!sasaran pembangunan perumahan dan permukiman tahun +2'2+2'

adalah sebagai berikut5

a. 6engefektifkan keenangan perumusan kebijakan dan regulasi untuk

menciptakan iklim yang kondusif bagi percepatan pembangunan perumahan

dan permukiman melalui pengembangan dan penyediaan produk!produk

pengaturan yang memadai;b. 6emantapkan koordinasi antar pemangku kepentingan dan kelembagaan di

bidang perumahan dan permukiman untuk mendukung penyelenggaraan

pembangunan perumahan dan permukiman yang lebih terintegrasi;c. 6engefektifkan keenangan operasionalisasi kebijakan untuk mendukung

penyediaan perumahan dan permukiman khususnya sebagai proyek!proyek

percontohan dan best practice di berbagai lokasi terpilih yang dapatdireplikasi dan dikembangkan secara lebih luas;

d. 6engoptimalkan peran dan kapasitas para pemangku kepentingan,

khususnya peran pemerintah daerah dalam pembangunan perumahan dan

permukiman melalui bimbingan:bantuan teknis, pendampingan dan

penyebarluasan informasi dan kebijakan nasional pembangunan perumahan

dan permukiman;e. 6emanfaatkan dan mendayagunakan sumberdaya perumahan dan

permukiman, hasil penelitian dan pengembangan teknologi, serta kearifan

lokal untuk mendukung pembangunan perumahan dan permukiman yang

berkelanjutan;f. 6engoptimalkan pemanfaatan sumber pembiayaan perumahan dan

permukiman yang akuntabel dan berkelanjutan;g. 6emanfaatkan peluang kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak

untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas perumahan dan permukiman.

#endanaan dalam rangka mencapai sasaran!sasaran strategis pembangunan

perumahan dan permukiman tidak hanya mengandalkan anggaran Kementerian

#erumahan akyat yang bersumber dari A#B1, tetapi juga membutuhkan

dukungan sharing pembiayaan dari para pemangku kepentingan lainnya, antara

lain5

'. #emerintah Daerah yang bersumber dari A#BD, antara lain untuk5a. 6elaksanakan S#6 bidang #erumahan;b. Sharing dalam penyediaan #S&;c. 9asilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan sadaya;d. Dana pendamping untuk pelaksanaan "ibah Daerah.

+. 6asyarakat yang melaksanakan pembangunan perumahan dan permukiman

secara sadaya.

D!


10/18


7. Bank dan %K1B yang berpartisipasi dalam penyaluran subsidi perumahan,

yaitu untuk penyediaan pokok pinjaman.. #engembang yang berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan S"

dan usunami.*. #erusahaan sasta lainnya, yaitu melalui pemanfaatan dana orporate

Social esponsibility (S) dan mekanisme Kerjasama #emerintah Sasta

(#ublic!#ri$ate #artnership) antara lain untuk5a. 9asilitasi dan stimulasi (bantuan sosial) pembangunan perumahan

sadaya;b. #enyediaan perumahan bagi pekerja.

8. %uar negeri melalui #injaman dan "ibah %uar 1egeri:#"%1 untuk membiayai

proyek!proyek pembangunan perumahan dan permukiman yang strategis.

Sehubungan dengan implementasi


11/18


perumahan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian

maka tujuan untuk mengetahui dampak dan manfaatnya yang sudah dirasakan

oleh penyelenggara penyediaan perumahan sampai dengan tahun +2'* dapat

dijadikan bahan pertimbangan penyelenggaraan penyediaan perumahan ke

depannya. Saran dari konsultan terhadap maksud dan tujuan ini adalah agar

lebih dirinci lagi target dari penerima manfaat dari penyelenggara penyedia

perumahan.

D.1.* Tanggapan Dan Saran Terhadap Sa'aran Peker)aanSasaran pekerjaan ini adalah sebagai berikut 5') 0erselenggaranya pelaksanaan kegiatan pembangunan perumahan rakyat

yang sesuai dengan pedoman umum dan pedoman pelaksanaan serta

ketentuan dan kebijakan lainnya yang telah ditetapkan;

+) 0erlaksananya pengendalian dan pengaasan pelaksanaan kegiatanpembangunan perumahan rakyat mulai tahap persiapan, tahap

perencanaan, tahap pelaksanaan hingga tahap pemanfaatan;7) 0erdokumentasikan dan terinformasikan hasil pelaksanaan kegiatan dan

paska pelaksanaan kegiatan;) 0ersusunnya laporan hasil e$aluasi pelaksanaan kegiatan mulai dari tahap

persiapan, perencanaan dan pelaksanaan.

Cmpat sasaran pekerjaan yang diamanatkan oleh Kerangka Acuan Kerja

tersebut di atas sudah dipahami oleh konsultan. Konsultan akan mengkajipedoman, ketentuan maupun kebijakan!kebijakan lain yang telah ditetapkan

untuk melihat bagaimana proses penyediaan perumahan dijalankan sesuai

dengan aturan yang berlaku. Dalam proses penyediaan perumahan, ada empat

kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu tahap persiapan, tahap perencanaan,

tahap pelaksanaan kegiatan dan tahap pemanfaaatan. =alaupun sejalan

dengan aturan yang berlaku, terkadang proses penyediaan perumahan

dianggap berhasil pada saat selesainya konstruksi saja. #adahal apakah

konstruksi tersebut bermanfaat bagi masyarakat maupun target sasaran

penerimanya itulah tujuan yang sebenarnya.


12/18


#enyelenggaraan #enyediaan #erumahan sejak 0ahun +22* hingga tahun +2'*.

Dan dalam encana Anggaran Biaya pekerjaan, sudah ditetapkan pro$insi yang

menjadi lokasi pekerjaan tersebut, yaitu 5') #ro$insi 1angroe Aceh Darussalam;+) #ro$insi Kepulauan iau;7) #ro$insi Sumatera Selatan;) #ro$insi /aa 0imur;*) #ro$insi /aa 0engah;8) #ro$insi 1usa 0enggara Barat;3) #ro$insi Kalimantan Barat;) #ro$insi Kalimantan &tara;) #ro$insi 6aluku;'2) #ro$insi Sulaesi &tara;'') #ro$insi Sulaesi 0engah;'+) #ro$insi Sulaesi Selatan;'7) #ro$insi #apua.

Secara umum, konsultan sudah mengetahui dan memahami lokasi pekerjaan

yang diamanatkan oleh Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini. 6engingat banyaknya

lokasi pekerjaan maka konsultan akan mengatur aktu seefektif dan see4sien

mungkin agar keseluruhan lokasi dapat dikaji untuk mencapai tujuan pekerjaan.

Saran konsultan terhadap lokasi adalah agar ke depannya lokasi untuk ilayah

paling timur -ndonesia tidak hanya satu pro$insi saja, ditambah juga dengan

lokasi #apua Barat karena alaupun masih satu pulau akan tetapi masing!

masing pro$insi punya karakteristik penyediaan perumahan yang berbedakhususnya antara ilayah pantai dan pegunungan.

D.1.& Tanggapan Dan Saran Terhadap Reeren'- H(k(/eferensi hukum untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan yang diarahkan oleh

Kerangka Acuan Kerja antara lain sebagai berikut 5') &ndang!undang 1omor '3 0ahun +227 tentang Keuangan 1egara (%embaran

1egara epublik -ndonesia 0ahun +227 1omor 3, 0ambahan Berita 1egara

epublik -ndonesia 1omor +3);+) &ndang!undang 1omor +* 0ahun +22 tentang Sistem #erencanaan

#embangunan 1asional (%embaran 1egara epublik -ndonesia 0ahun +22

1omor '2, 0ambahan %embaran 1egara 1omor +');7) &ndang!undang 1omor ' 0ahun +2'' tentang #erumahan dan Kaasan

#ermukiman (%embaran 1egara epublik -ndonesia 0ahun +2'' 1omor 3,

0ambahan %embaran 1egara 1omor *').) &ndang!undang 1o.+2 0ahun +2'' tentang umah Susun;*) #eraturan #emerintah 1omor +2 0ahun +22 tentang encana Kerja

#emerintah;8) #eraturan #emerintah 1omor + 0ahun +22* tentang Standar Akutansi

#emerintahan;

D!'+


13/18


3) #eraturan #emerintah 1omor 0ahun +228 tentang #elaporan Keuangan dan

Kinerja -nstansi #emerintah;) #eraturan #emerintah 1omor 7 0ahun +228 tentang 0ata ara #engendalian

dan C$aluasi #elaksanaan encana #embangunan (%embaran 1egara

epublik -ndonesia 0ahun +228 1omor 8, 0ambahan %embaran 1egara

1omor 887);) #eraturan #emerintah 1omor 7 0ahun +223 tentang #embagian &rusan

#emerintahan antara #emerintah, #emerintah Daerah #ro$insi dan

#emerintahan Daerah Kabupaten:Kota;'2) #eraturan #emerintah 1omor 3 0ahun +22 tentang Dekonsentrasi dan

0ugas #embantuan;'') #eraturan #emerintah 1omor 2 0ahun +2'2 tentang #enyusunan

encana Kerja dan Anggaran Kementerian:%embaga (%embaran 1egara

epublik -ndonesia 0ahun +2'2 1omor '*+, 0ambahan %embaran 1egara

1omor *'3);'+) #eraturan #emerintah 1omor '* 0ahun +2'* tentang Kementerian

#ekerjaan &mum dan #erumahan akyat (%embaran 1egara epublik

-ndonesia 0ahun +2'* 1omor '8);'7) #eraturan #emerintah 1o. 0ahun ' tentang umah Susun;') #eraturan #emerintah 1o.2 0ahun ' tentang umah 1egara;'*) #eraturan 6enteri #erumahan akyat 1o.28 0ahun +2'7 tentang

#edoman #elaksanaan Bantuan Stimulan #erumahan Sadaya;

Secara umum konsultan sudah memahami referensi hukum yang akan

dipergunakan dalam proses penyelesaian pekerjaan. Saran konsultan terhadap

referensi hukum adalah agar konsultan dibebaskan untuk mengkaji dan

menggunakan referensi hukum lain yang dianggap dapat sesuai dan membantu

proses penyelesaian pekerjaan.

D.1.0 Tanggapan Dan Saran Terhadap L-ngk(p Peker)aanKerangka Acuan Kerja menyebutkan baha lingkup kegiatan pekerjaan ini

secara umum meliputi e$aluasi mulai tahap perencanaan, tahap pelaksanaanhingga tahap pemanfaatan serta memberikan rekomendasi terhadap tindak

lanjut dari hasil e$aluasi yang telah dilaksanakan. %ingkup pekerjaan tersebut

sudah dipahami dan dianggap jelas oleh konsultan. Saran dari konsultan

terhadap lingkup pekerjaan ini adalah agar lingkup pekerjaan dapat lebih dirinci

lagi supaya konsultan dapat lebih terarah dan fokus dalam penyusunan

metodologi dan program kerjanya.

D.1. Tanggapan Dan Saran Terhadap Kel(aran

Keluaran yang akan dihasilkan dari pekerjaan ini sebagaimana disebut dalam

Kerangka Acuan Kerja adalah laporan akhir C$aluasi 6anfaat #enyediaan

D!'7


14/18


#erumahan Sampai dengan 0ahun +2'*. Keluaran tersebut secara umum sudah

dipahami oleh konsultan. Sama seperti lingkup pekerjaan, saran dari konsultan

adalah agar keluaran dari pekerjaan ini lebih dirinci lagi sehingga konsultan

dapat menetapkan target!target yang akan dicapai dalam penyelesaian

pekerjaan ini.

D.$ TANGGAPAN DAN SARAN TERHADAP PERS2NL3"ASLTAS PENDUKUNG

DAR PPKD.$.1. Tanggapan Dan Saran Terhadap Jangka 4akt( Pen5ele'a-an

Peker)aan/angka aktu penyelesaian pekerjaan dalam Kerangka Acuan Kerja adalah +2

(dua ratus empat puluh) hari kalender. 6enurut konsultan, aktu penyelesaian

pekerjaan selama +2 hari tersebut ( bulan) merupakan aktu yang cukupsehingga konsultan akan berusaha untuk menyiapkan hasil pekerjaan ini

dengan sebaik!baiknya. Saran dari konsultan terhadap aktu pekerjaan ini

secara umum tidak ada karena sudah dianggap cukup untuk konsultan.

D.$.$. Tanggapan Dan Saran Terhadap Per',n-l#ersonil yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan ini seperti yang

disebutkan dalam Kerangka Acuan Kerja adalah sebagai berikut 5

N

,P,'-'- K(al-6ka'-

J(/lah

2rang.B(lanTenaga Ahl- 7'. 0enaga Ahli #erumahan dan

#ermukiman (Team Leader)

S+ Bidang #erumahan

atau 0eknik

#erencanaan =ilayah

dan Kota, memiliki

pengalaman di bidang

perumahan dan

kaasan permukiman,dekonsentrasi,

pemantauan dan

e$aluasi, minimal 3

tahun.

' orang,

penugasan

bulan (SKA

#engembangan

=ilayah dan

Kota:Sipil:Arsitek

)

+. 0enaga Ahli Bidang

#embangunan

S+ Sipil:Arsitek dengan

pengalaman di

bidangnya selama *

tahun

' orang,

penugasan

bulan

7. 0enaga Ahli Bidang Sosial S+ Sosiologi dengan

pengalaman di

' orang,

penugasan *

D!'


15/18


N

,P,'-'- K(al-6ka'-

J(/lah

2rang.B(lanbidangnya minimal

selama * tahun

bulan.

. 0enaga Ahli BidangKebijakan

S+ Kebijakan #ublikdengan pengalaman di

bidangnya minimal

selama * tahun

' orang,penugasan *

bulan

*. Asisten 0enaga Ahli Bidang

#embangunan

S' Sipil:Arsitek dengan

pengalaman di

bidangnya minimal 7

tahun

' orang,

penugasan

bulan

8. Asisten 0enaga Ahli Bidang

Ckonomi #embangunan

S' Ckonomi

#embangunan dengan

pengalaman di

bidangnya minimal 7

tahun

' orang,

penugasan *

bulan

Tenaga Pend(k(ng 7'. Sekretaris merangkap

Administrasi

S' Sekertaris dengan pengalaman kerja +

(dua) tahun+.


16/18


0ahapan pelaksanaan pekerjaan yang disampaikan oleh Kerangka Acuan Kerja

cukup dimengerti oleh konsultan. Ada 3 kegiatan utama dari ruang lingkup

tersebut, akan tetapi dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut nantinya kegiatan!

kegiatan tersebut akan lebih dari seperti yang disampaikan oleh Kerangka

Acuan Kerja. Konsultan akan menyelesaian pekerjaan ini nantinya sesuai

dengan ruang lingkup yang disampaikan dengan mengakomodasi langkah

langkah lain yang tidak bertentangan dengan lingkup kegiatan yang ada dalam

Kerangka Acuan Kerja.

D.$.+. Tanggapan Dan Saran Terhadap Pelap,ranDalam Kerangka Acuan Kerja, rencana pelaporan dalam proses pelaksanaan

pekerjaan ini adalah sebagai berikut 5

18 Lap,ran Pendah(l(an9%aporan #endahuluan memuat;a)


17/18


a) %aporan ini merupakan hasil e$aluasi dampak, manfaat, indikasi

keberhasilan dan kendala serta hambatan dalam penyelenggaraan

penyediaan perumahan sebagai masukan #emberi 0ugas;b) %aporan ini merupakan progres pelaksanaan masing!masing pro$insi,

indikasi keberhasilan dan kendala serta hambatan yang ditemui di

lapangan sebagai masukan #emberi 0ugas;c) #enyempurnaan dari %aporan Draft Akhir setelah pembahasan, baik di

pusat dan hasil pembahasan di daerah yang disetujui oleh #emda;d) Secara substantif bersifat kumulatif dan berisikan semua output yang

telah dihasilkan pada laporan!laporan sebelumnya.e) Dilengkapi dengan ingkasan Cksekutif (Executive ummary) yang berisi

ringkasan:intisari kandungan yang termuat pada produk akhir dalam

laporan akhir. ingkasan ini dilengkapi dengan abstrak produk akhir

kegiatan dan diserahkan bersamaan dengan %aporan Akhir sebanyak '*

eksemplar;

%aporan Akhir dibuat sebanyak '* (limabelas) eksemplar dan diserahkan

kepada #engguna /asa selambat!lambatnya pada akhir masa kontrak.

&8 Lap,ran Ha'-l S(r:e5%aporan "asil Sur$ey memuat antara lain5a) Kuisioner C$aluasi 6anfaat;b) ambaran &mum #royek;

c) Status #royek (#rogres 9isik dan Keuangan);d) C$aluasi #ermasalahan;e) ekomendasi.

%aporan "asil Sur$ey dibuat sebanyak * (lima) eksemplar dan diserahkan

selambat!lambatnya satu minggu setelah kegiatan sur$ey dilaksanakan.

Konsultan sudah memahami pelaporan yang dipersyaratkan dalam Kerangka

Acuan Kerja (KAK), dan sudah keajiban dari konsultan untuk memenuhi dan

menyerahkan laporan!laporan tersebut kepada pihak pengguna jasa. Selainterpenuhi secara 4sik, konsultan juga akan menyerahkan laporan!laporan

tersebut sesuai dengan aktu yang ditentukan. Saran dari konsultan terhadap

0


18/18


pembahasan %aporan Antara dilakukan pada bulan ke!* dan penyerahan

%aporan Draft %aporan Akhir diserahkan selambat!lambatnya bulan ke!3.

d-tanggapan dan saran terhadap kak.docx

Documents