7/25/2019 Desa Adat Dalam Undang

1/3

Desa Adat dalam Undang-Undang DesaBeranda / solusi_desa / Desa Adat dalam Undang-Undang Desa

08 Mar 2014

Desa Adat memiliki fungsi pemerintahan keuangan

Desa pem!angunan Desa serta mendapat fasilitasidan pem!inaan dari pemerintah "a!upaten/"ota####

Sejak bangsa ini ada, baru kali ini ada undang-undang yang secara khusus mengatur

tentang desa dan desa adat. Selama ini, pengaturan tentang desa selalu menjadi bagian dari

UU tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini diharapkan dapat mempercepat

pembangunan di Desa atau sebutan dengan lain. Segala potensi di daerah juga dapat lebih

diberdayakan untuk kesejahteraan rakyat.

Undang-Undang ini disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, yaitu

pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat !" untuk diatur

dalam susunan pemerintahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat #". $alaupun demikian,

ke%enangan kesatuan masyarakat hukum adat mengenai pengaturan hak ulayat merujuk pada

ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral yang berkaitan.

http://revolusidesa.com/http://revolusidesa.com/category/page/solusi_desahttp://revolusidesa.com/category/page/solusi_desahttp://revolusidesa.com/category/page/solusi_desahttp://revolusidesa.com/category/page/solusi_desahttp://revolusidesa.com/

7/25/2019 Desa Adat Dalam Undang

2/3

Desa &dat Panglipuran yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berperan me%ujudkan cita-cita

kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar 'egara (epublik )ndonesia *ahun 1+

perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis

sehingga dapat menciptakan landasan yang kukuh dalam melaksanakan pemerintahan dan

pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Pada dasarnya kesatuan masyarakat hukum adat Panglipuran terbentuk berdasarkan

tiga prinsip dasar, yaitu genealogis, teritorial, danatau gabungan genealogis dengan teritorial.

/ang diatur dalam Undang-Undang 'o. 0 *ahun !1 tentang Desa ini adalah kesatuan

masyarakat hukum adat yang merupakan gabungan antara genealogis dan teritorial. Dalam

kaitan itu, negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat salah satunya

masyarakat Desa &dat Panglipuran beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan

sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip 'egara 2esatuan (epublik )ndonesia.

)mplementasi dari kesatuan masyarakat hukum adat Panglipuran tersebut telah ada

dan hidup di %ilayah 'egara 2esatuan (epublik )ndonesia. Undang-Undang 'o. 0 *ahun

!1 memungkinkan perubahan status dari Desa atau kelurahan menjadi Desa &dat

sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip 'egara

2esatuan (epublik )ndonesia atas prakarsa masyarakat. Demikian pula, status Desa &dat

dapat berubah menjadi Desakelurahan atas prakarsa masyarakat.

Desa dan Desa &dat seperti Panglipuran pada dasarnya melakukan tugas yang hampir

sama. Sedangkan perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal-usul, terutama

menyangkut pelestarian sosial Desa &dat Panglipuran, pengaturan dan pengurusan %ilayah

adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban bagi masyarakat

hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli.

Desa &dat Panglipuran memiliki 3ungsi pemerintahan, keuangan Desa, pembangunan

Desa, serta mendapat 3asilitasi dan pembinaan dari pemerintah 2abupaten2ota. Dalam posisi

seperti ini, Desa dan Desa &dat Panglipuran mendapat perlakuan yang sama dari Pemerintah

dan Pemerintah Daerah. 4leh sebab itu, di masa depan Desa dan Desa &dat Panglipuran

dapat melakukan perubahan %ajah Desa dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang

e3ekti3, pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna, serta pembinaan masyarakat dan

pemberdayaan masyarakat di %ilayahnya. Dalam status yang sama seperti itu, Desa dan Desa

&dat Panglipuran diatur secara tersendiri dalam Undang-Undang ini begitu pun terhadap

Desa &dat lainnya. 5"

7/25/2019 Desa Adat Dalam Undang

3/3

- $ee more at% http%//re&olusidesa#'om/'ategor(/page/solusi_desa/82/Desa-

Adat-dalam-Undang-Undang-Desa)sthash#sB'it1*e#dpuf