empirik jan-jun 2012.pdf

7/21/2019 empirik jan-jun 2012.pdf

1/323

i


2/323


3/323

Jurnal Penelitian

ISLAM EMPIRIK

Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M)Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus Jawa Tengah


4/323

PEMIMPIN UMUM

Ahmad Supriyadi

PEMIMPIN REDAKSI

M. Saekhan Muchith

SEKRETARIS REDAKSI

Santoso

DEWAN REDAKSI

Masudi

Amin Nasir

Murtadlo Ridwan

PENYUNTING AHLI

Muhammad Ivan Alfian

Ahmad At tabik

Ahmad Zain

Muhammad Mustaqim

TAT USAHA

Dwi Sulistiono

Ahmad Anif

Nur Kholis

Vol 5, Nomor 1, Januari - Juni 2012 ISSN: 1693-6019

Alamat Redaksi

P3M STAIN Kudus

Jl. Conge Ngembalrejo

PO BOX 51 Telp. (0291) 432677,

Fax 441613 Kudus 59322

Email: [email protected]

Jurnal Penelitian ISLAM

EMPIRIK diterbitkan oleh

Pusat Penelitian dan

Pengabdian Masyarakat

STAIN Kudus setiap

enam bulan sekali dan

menerima setiap karya tulis

sesuai dengan maksud

jurnal tersebut diatas.

Naskah diketik rapi sekitar

20 halaman spasi 1.5

beserta biodata penulis

dan mencantumkan daftar

pustaka sebagai sumber

referensi. redaksi berhak

memperbaiki susunan

kalimat tanpa merubah isi

tulisan yang dimuat

Jurnal Penelitian

ISLAM EMPIRIKMeretas Nalar Islam, Mengusung Nalar Terapan

Diterbitkan OlehPusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus Jawa Tengah


5/323

- v -

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi........................................................................ v - vi

Daar Isi............................................................................................ vii - viii

PERNIKAHAN BEDA AGAMA MENURUT

TINJAUAN FIQIH

Oleh: Dr. H. Abdurrohman Kasdi, Lc, M.Si .......................... 1 - 26

MODEL PENGEMBANGAN KARAKTER MELALUI

SISTEM PENDIDIKAN TERPADU INSANTAMA

BOGOR

Oleh: Agus Retnanto ................................................................ 27 - 76

LEGALITAS LEMBAGA KEUANGAN GADAI

SYARIAH DI INDONESIA (Studi Peraturan

Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang

Perusahaan Umum PERUM Pegadaian)

Oleh: Ahmad Supriyadi .......................................................... 77 - 126

KEUNGGULAN KOMPETITIF BERKELANJUTAN

MELALUI RANTAI NILAI DAN STRATEGI

BERSAING PADA MINI MARKET

Oleh:Muhammad Husni Mubarok ......................................... 127 - 152

RELIGIUSITAS ANAK JALANAN DI KAMPUNG

ARGOPURO DESA HADIPOLO KABUPATENKUDUS

Oleh: Irzum Farihah, S.Ag., M.Si ............................................ 153 - 176


6/323

- vi -

KONSTRUKSI MODEL PENILAIAN KINERJA

PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SEKOLAH TINGGI

AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS

Oleh: Ismanto .............................................................................. 177 - 204

EPISTEMOLOGI MULL SADR (Kajian TentangIlmu Husu>li>dan Ilmu Hudu>ri>)

Oleh: Fathul Mufd.................................................................... 205 - 234

PERGULATAN PEMIKIRAN ISLAM DI RUANG

PUBLIK MAYA (Analisis Terhadap Tiga Website

Organisasi Islam di Indonesia)

Oleh: Muhamad Mustaqim ....................................................... 235 - 258

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP

TRANSAKSI SIMBIOSIS PARASITISMA (Studi

Analisis Persoalan Riba dalam Kajian Normatif

Filosos) Oleh: H. Solikhul Hadi, M.Ag. ................................................ 259 - 282

POLA KEBERAGAMAAN KAUM TUNA RUNGU

WICARA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG

MEMPENGARUHINYA Oleh: Sulthon, M.Ag. ................................................................ 283 - 318


7/323

1EMPIRIK: Jurnal Penelitian Islam

PERNIKAHAN BEDA AGAMAMENURUT TINJAUAN FIQIH

Oleh: Dr. H. Abdurrohman Kasdi, Lc, M.Si1

Abstrak

Pernikahan beda agama adalah pernikahan yang dilakukanoleh seorang pria dan wanita yang beda agama. Pernikahanini menjadi salah satu persoalan dalam hubungan antar umatberagama. Persoalan ini menimbulkan perbedaan pendapat daridua pihak yang pro dan kontra, masing-masing pihak memilikidasar hukum berupa dalil maupun argumen rasional yang berasaldari penafsiran mereka masing-masing terhadap dalil-dalil Islamtentang pernikahan beda agama. Penelitian ini menggunakanmetode pendekatan kualitatif dengan kajian deskriptif-komparatif-analitis. Mendiskripsikan tentang pernikahan beda agama,mengkomparasikan pendapat ulama, kemudian menganalisisnyasecara kritis. Studi banding (komparasi) dilakukan terhadapbeberapa pendapat, baik yang melarang pernikahan beda agamamaupun yang memperbolehkannya.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa ulama berbeda pendapat

tentang pernikahan beda agama dalam beberapa pendapat: pertama,kelompok yang membolehkan nikah antara pria muslim denganwanita Ahli Kitab, yakni pendapat jumhur ulama (mayoritasulama) baik ulama Salaf maupun ulama Khalaf dari Imam-imamMadzhab Empat; kedua, kelompok yang mengharamkan menikahiwanita Ahli Kitab. Yang terkemuka dari kelompok ini dari kalangansahabat adalah Ibn Umar, dan pendapat ini diikuti oleh kalanganSyiah Imamiyah; ketiga, kelompok yang berpendapat bahwaperempuan Ahli Kitab halal hukumnya, tetapi secara politik tidak

diperkenankan.Kata Kunci:Nikah Beda Agama, Madzhab, Jumhur Ulama, Fiqih

1Penulis adalah Dosen Tetap STAIN Kudus, alumni Fakultas SyariahUniversitas al-Azhar dan Doktor Hukum Islam IAIN Walisongo Semarang.


8/323

2 Vol. 5, No.1 Januari - Juni 2012

Abdurrohman Kasdi

A. Pendahuluan

Dalam pandangan qih, pernikahan yang ideal adalah

pernikahan yang dilakukan oleh pasangan pria dan wanita

yang sekufu (seimbang), sehingga tercipta keluarga yang sakinah,

mawaddah wa rahmah. Keluarga yang demikian, akan diselimuti

rasa tenteram dan penuh cinta kasih sayang. Pernikahan seperti

itu hanya akan terjadi jika suami istri berpegang pada agama

yang sama, keduanya beragama Islam dan menjalankan syariat

Islam. Apabila agama keduanya berbeda, maka akan timbul

berbagai persoalan dalam keluarga, seperti dalam pelaksanaan

ibadah, memilih pendidikan anak, pembinaan karir anak danpermasalahan lainnya.

Kemungkinan terjadinya nikah beda agama biasanya di

beberapa negara yang hiterogen dan majemuk, seperti bangsa

Indonesia yang dikenal dengan Bhinneka Tunggal Ika

(berbeda-beda tetapi tetap satu juga). Ini menunjukkan bahwa

masyarakat yang majemuk, terutama bila dilihat dari segi etnis,

suku bangsa dan agama mempunyai potensi munculnya nikahbeda agama. Konsekuensinya, dalam menjalani kehidupannya

masyarakat yang majemuk dihadapkan pada perbedaan

perbedaan dalam berbagai hal, mulai dari kebudayaan, cara

pandang hidup dan interaksi antar sesama warga. Oleh karena

itu, masalah hubungan antar umat beragama mendapat

perhatian serius dari pemerintah dan warga masyarakatnya.

Fenomena bangsa yang majemuk ini menjadikanpergaulan di masyarakat semakin hiterogen dan beragam. Hal

ini telah mengakibatkan pergeseran nilai agama yang lebih

dinamis daripada yang terjadi pada masa lampau, seorang

Muslim dan Muslimat sekarang ini banyak berinteraksi dan

bermuamalah dengan non-Muslim. Seorang Muslim dan

Muslimat yang hidup di negara yang majemuk seperti ini

hampir dipastikan sulit untuk menghindari pergaulan denganorang yang beda agama. Permasalahan akan muncul apabila

interaksi ini kemudian memunculkan ketertarikan pria atau

wanita Muslim dengan orang yang beda agama dengannya


9/323


Pernikahan Beda Agama menurut Tinjauan Fiqih

atau sebaliknya, yang berujung pada pernikahan. Dengan kata

lain, persoalan pernikahan antar agama menjadi persoalan

yang terjadi pada setiap masyarakat yang hiterogen.

Salah satu persoalan dalam hubungan antar umat

beragama ini adalah masalah Pernikahan Muslim dengan non-

Muslim yang selanjutnya disebut sebagai pernikahan beda

agama. Persoalan ini menimbulkan perbedaan pendapat dari

dua pihak yang pro dan kontra, masing-masing pihak memiliki

dasar hukum berupa dalil maupun argumen rasional yang

berasal dari penafsiran mereka masing-masing terhadap dalil-

dalil Islam tentang pernikahan beda agama.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode

pendekatan kualitatif dengan kajian deskriptif-komparatif-

analitis. Mendiskripsikan tentang pernikahan beda

agama, mengkomparasikan pendapat ulama, kemudian

menganalisisnya secara kritis. Studi banding (komparasi)

dilakukan terhadap beberapa pendapat, baik yang melarang

pernikahan beda agama maupun yang memperbolehkannya.

B. Konsep Pernikahan Beda Agama

Sebelum memaparkan lebih jauh tentang pernikahan

beda agama, alangkah baiknya delaskan terlebih dulu tentang

denisi nikah baik menurut syariah maupun menurut undang-

undang. Nikah menurut Muhammad Abu Ishrah adalah akad

yang memberikan faidah hukum kebolehan mengadakanhubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita, serta

mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi

pemiliknya, serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.

Adapun denisi nikah menurut jumhur ulama adalah akad

yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan

kelamin dengan lafadz nikah atau ziwaj atau yang semakna

dengan keduanya (Darajat, 1995: 37).Sedangkan pengertian pernikahan menurut Undang-

undang No. 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara

seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan


10/323


Abdurrohman Kasdi

untukmembentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Bab 1 Pasal 1).

Maksud dari pernikahan beda agama adalah pernikahan

yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita yang beda agama.

Masalah pernikahan berbeda agama ini sebenarnya terbagi dalam

2 kasus keadaan, antara lain:pertama,pernikahan antara laki-laki

non-Muslim dengan wanita Muslimah, dan kedua, pernikahan

antara laki-laki Muslim dengan wanita non-Muslimah.

Yusuf Qardhawi membagi golongan non-Muslim

menjadi beberapa golongan, di antaranya: Golongan Musyrik,

Mulhid, Murtad, Bahai, dan Ahli Kitab (Qardhawi, 1978: 402-

406). Musyrik adalah penyembah berhala atau orang yang

menyekutukan Allah, Mulhid adalah golongan orang-orang

yang menganut ateis, Murtad adalah golongan orang yang

keluar dari agama Islam, Bahai termasuk di antara golongan

orang-orang yang Murtad, dan Ahli Kitab adalah kaum Yahudi

dan Nashrani (Chuzaimah dan Hazh Anshary (ed.), 2002: 13).

Sedangkan menurut al-Jaziry dalam bukunya Kitab al-Fiqh al al-Madzhib al-Arbaah,, golongan non-Muslim dibagi

menjadi tiga golongan: pertama, golongan yang tidak berkitab,

baik samawi maupun kitab lainnya. Mereka adalah penyembah

berhala, dan orang-orang Murtad disamakan dengan mereka.

Kedua, golongan yang mempunyai kitab semacam samawi.

Mereka adalah orang-orang Majusi yang menyembah api.

Mereka mengubah-ubah kitab yang diturunkan kepada merekadan membunuh nabi mereka dari Zaradusyta. Ketiga, golongan

yang mempunyai kitab suci samawi. Mereka adalah orang-orang

Yahudi yang percaya kepada Taurat dan orang-orang Nashrani

yang mempercayai Injil (al-Jazairi, 1986: 11).

Adapun non-Muslim dalam al-Quran dibagi menjadi

dua bagian di antaranya adalah: pertama, kaum Musyrikin.

Al-Quran menyebut tentang golongan Musyrikin, sekaligusmenjadi dasar hukum nikah antara kaum Muslimin dan

Muslimat dengan mereka yaitu rman Allah SWT.:


11/323



Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka

beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari

wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu

menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin)sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik

dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke

neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya.

dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada

manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (QS. Al-Baqarah:

221)

Kedua, Ahli Kitab. Sebagaimana rman Allah:

(Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan

orang-orang yang diberi al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan

kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) wanita

yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan

wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang

diberi al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin

mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan

tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang karsesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah

amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang yang merugi.

(QS. Al-Midah: 5)


12/323


Abdurrohman Kasdi

Ulama sangat bervariasi dan tidak ada kata sepakat (ma)

dalam menetapkan Musyrik dan Ahli Kitab. Sebagian ulama

memasukkan istilah Ahli Kitab ke dalam kategori Musyrik, dan

ada pula yang membedakan keduanya secara tegas. Ibn Umar

misalnya, ia menganut yang pertama, sebagaimana ditegaskan:

Saya tidak melihat syirik yang lebih berat dari perkataan wanita

itu bahwa tuhannya Isa (ash-Shabuni, 1972: 536). Sedangkan

seperti Syaikh Mahmud Syaltut, Muhammad Abduh, Rasyid

Ridha dan yang sependapat dengan mereka membedakan

dengan jelas antara musyrik dengan ahli kitab (Ridha, 1380

H: 186-187). Qatadah, seorang mufassir dari kalangan tabiin,

sebagaimana dikutip oleh Rasyid Ridha, berpendapat bahwa

yang dimaksud musyrik dalam ayat 221 surat al-Baqarah adalah

penyembahan berhala pada saat al-Quran turun. Karena itu

ayat tersebut tidak tegas melarang menikahi dengan orang

Musyrik selain bangsa Arab, seperti Cina/Konghucu, Budha,

dan lain-lain (Ridha, 1380 H: 190).

Rasyid Ridha lebih tegas lagi, ia menganggap bahwaMajusi (penyembahan api ) Shabiin (penyembahan bintang)

sebenarnya mereka dulunya mempunyai kitab dan nabi, namun

karena masanya sudah terlalu lama dan jarak yang terlalu jauh

dengan nabi maka kitab yang asli tidak dapat diketahui (Ridha,

1380 H: 186-187). Pendapat inilah yang dadikan ketentuan

oleh negara Pakistan. Rasyid Ridha mendasarkan pendapatnya

pada rman Allah SWT.:

Sesungguhnya kami mengutus kamu dengan membawa kebenaran

sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, serta

tidak ada suatu umatpun melainkan telah ada padanya seorang pemberi

peringatan.(QS. Fatir: 24)

Juga rman Allah:


13/323



Orang-orang yang kar berkata, Mengapa tidak diturunkan kepadanya

(Muhammad) suatu tanda (kebesaran) dari Tuhannya? Sesungguhnya

kamu hanyalah seorang pemberi peringatan; dan bagi tiap-tiap kaum ada

orang yang memberi petunjuk. (QS. Ar-Rad: 7)

Juga rman Allah:

Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman, untuktunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah

turun (kepada mereka), dan janganlah mereka seperti orang-orang yang

sebelumnya telah diturunkan al-Kitab kepadanya, kemudian berlalulah

masa yang panjang atas mereka lalu hati mereka menjadi keras. Dan

kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. (QS. Al-

Hadd: 16)

Juga rman Allah:

Dan dialah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian, pendengaran,

penglihatan dan hati, amat sedikitlah kamu bersyukur. (QS. Al-

Mukmin: 78)

Di samping itu, ada pendapat lain dari ulama Syaiyah

yang menegaskan bahwa yang dimaksud Ahli Kitab yang

halal dinikahi adalah mereka yang memeluk agama nenekmoyangnya sebelum Nabi Muhammad diutus dan setelah itu

tidak dapat dikatakan lagi Ahli Kitab (as-Sayis, 1953: 168).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Realita masyarakat sekarang ini sangat majemuk, yang

terdiri dari berbagai macam suku, golongan, ras dan agama serta

kaya akan budaya. Hiterogenitas masyarakat yang majemukitu sangat memungkinkan terjadinya perkawinan antar suku,

antar golongan bahkan antar agama. Namun hal yang terakhir

ini bagi umat Islam merupakan hal yang sangat peka, bahkan


14/323


Abdurrohman Kasdi

sangat merisaukan sebagian umat Muslim di manapun mereka

berada (Baidan, 2001: 23). Persoalan sosial yang kompleks

tersebut tentunya harus didekati melalui berbagai disiplin ilmu,

sehingga persoalan-persoalan tersebut bisa terjawab dengan

benar dan jelas serta memberikan kepastian hukum kepada

masyarakat.

Pernikahan beda agama antara Muslim dengan non-

Muslim dalam perspektif qih, tentunya berangkat dari pene-

lusuran terhadap sumber pokok ajaran Islam (al-Quran dan

sunnah) serta pendapat ulama dalam mencermati perkembangan

hukum Islam tentang hal tersebut. Untuk mempersingkat

pembahasan, paling tidak ada dua golongan yang disebutkan

dalam al-Quran, yaitu golongan Musyrik dan golongan Ahli

Kitab yang sekaligus menjadi dasar hukum pernikahan antara

Muslim dengan mereka.

C.1. Pernikahan pria Muslim dengan wanita non-Muslimah

Dalam konteks qih, wanita non-Muslimah yangdimaksud dalam pernikahan ini dibagi menjadi dua:

Pertama, pernikahan pria Muslim dengan wanita Musyrik

dan wanita Murtad. Semua ulama sepakat bahwa seorang

pria Muslim haram hukumnya menikahi wanita Musyrik dan

wanita Murtad. Dasar hukumnya adalah:

1. Tentang keharaman menikahi wanita Musyrik, Allah SWT.

berrman:

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum

mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik


15/323



dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu

menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin)

sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik

dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak keneraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya.

Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada


221)

2. Tentang keharaman menikahi wanita Murtad. Seorang

wanita yang Murtad dari agama Islam dianggap tidak

beragama, sekalipun ia pindah ke agama Samawi (Abu

Zahra, t.th.: 114). Apabila seorang pria Muslim menikahiwanita Ahli Kitab, kemudian istrinya pindah ke agama

orang kar yang bukan Ahli Kitab, maka wanita itu boleh

dipaksa untuk masuk Islam. Jika tidak mau maka harus

ditalak.

Ulama qih sepakat bahwa seorang pria Muslim tidak

boleh menikah dengan wanita yang tidak beragama Samawi

(agama yang mempunyai kitab dan diturunkan oleh Allah

melalui Nabi, serta agama Samawi ini namanya disebut dalam

al-Quran). Wanita yang tidak beragama samawi tidak boleh

dinikahi, karena mereka termasuk golongan Musyrikat yang

dilarang dinikahi dalam surat Al-Baqarah ayat 221 di atas.

Kedua, pernikahan pria Muslim dengan wanita Ahli

Kitab. Ibrahim Hosen mengelompokkan pendapat para ulama

mengenai pernikahan tersebut, dalam tiga kelompok, yakni ada

yang menghalalkan, ada yang mengharamkan dan ada yang

menyatakan halal tetapi secara politik tidak diperkenankan

(Husen, 1971: 201-204). Secara detil pengelompokan Ibrahim

Hosen ini sebagai berikut:

1. Kelompok yang membolehkan nikah antara pria muslim

dengan wanita Ahli Kitab, yakni pendapat jumhur ulama

(mayoritas ulama) baik ulama Salaf maupun ulama Khalaf

dari Imam-imam Madzhab Empat. Mereka mendasarkan

pendapatnya pada:


16/323


Abdurrohman Kasdi

Pertama, dalil al-Quran surat Al-Midah ayat 5:

(Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan di

antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga

kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu, bila

kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya,

tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-

gundik. (QS. Al-Midah: 5)

Kedua,Ahli Kitab tidak termasuk Musyrikin. Surat

Al-Baqarah ayat 221 bersifat umum, sedangkan surat Al-

Midah ayat 5 berfungsi mengkhususkan keumuman surat

Al-Baqarah ayat 221. Mereka juga mengatakan bahwa surat

Al-Midah ayat 5 merupakan nasikhdari surat Al-Baqarah

ayat 221.Ketiga, sejarah telah menunjukkan bahwa beberapa

sahabat Nabi pernah menikahi wanita Ahli Kitab. Pada

zaman nabi ada beberapa sahabat yang melakukannya (Abu

Zahra, 1991: 113). Mayoritas sahabat (kecuali Abdullah bin

Umar) telah sepakat bahwa menikahi wanita-wanita Ahli

Kitab hukumnya boleh. Dalam praktiknya ada di antara

sahabat yang menikahi Ahli Kitab, seperti Thalhah binUbaidillah.

Perlu diketahui bahwa menurut Imam Syai, wanita

Ahli Kitab yang halal dinikahi oleh seorang pria Muslim

adalah wanita yang menganut agama Yahudi dan Nasrani

sebagai agama keturunan dari nenek moyang mereka

yang menganut agama tersebut sejak masa sebelum Nabi

Muhammad Saw. diutus menjadi Rasul, berarti sebelumal-Quran diturunkan. Dengan demikian, orang yang baru

menganut agama Yahudi dan Nasrani sesudah al-Quran

diturunkan, tidak dianggap Ahli Kitab. Hal ini karena ada


17/323



ungkapan min qablikum (dari sebelum kamu) dalam surat

Al-Midah ayat 5. Ungkapan min qablikum tersebut menjadi

qayyidbagi Ahli Kitab yang dimaksud.

2. Kelompok yang mengharamkan menikahi wanita Ahli

Kitab. Yang terkemuka dari kelompok ini dari kalangan

sahabat adalah Ibn Umar, dan pendapat ini diikuti oleh

kalangan Syiah Imamiyah. Ketika Ibn Umar ditanya

tentang menikahi wanita Yahudi dan Nasrani, ia menjawab,

Sesungguhnya Allah SWT. mengharamkan wanita-wanita

Musyrik bagi kaum Muslimin. Saya tidak tahu, syirik

manakah yang lebih besar daripada seorang wanita yang

berkata bahwa Tuhannya adalah Nabi Isa, sedangkan Nabi

Isa adalah seorang di antara hamba Allah SWT (Ibnu Hazm,

t.th.: 445).

Dasar hukum yang digunakan oleh kelompok ini

adalah: Pertama, pemahaman terhadap al-Quran surat al-

Baqarah ayat 221:

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita Musyrik, sebelum mereka

beriman. Sesungguhnya wanita budak yang Mukmin lebih baik dari

wanita Musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu

menikahkan orang-orang Musyrik (dengan wanita-wanita Mukmin)

sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang Mukmin lebih baik

dari orang Musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke



manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (QS. Al-Baqarah:221)


18/323


Abdurrohman Kasdi

Kedua,rman Allah SWT. dalam surat Mumtahanah

ayat 10:

Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan

perempuan-perempuan kar; dan hendaklah kamu minta mahar yang

telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah

mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di

antara kamu. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Baksana. (QS.Mumtahanah: 10)

Menurut kelompok ini, kedua ayat di atas melarang

seorang pria Muslim menikahi wanita-wanita kar. Ahli

Kitab termasuk golongan orang kar Musyrik karena orang

Yahudi menuhankan Uzer dan orang Nasrani menuhankan

Isa bin Maryam, sedangkan dosa syirik tidak diampuni oleh

Allah jika mereka tidak mau bertaubat kepada Allah SWT.Imam Muhammad ar-Razi dalam at-Tafsr al-Kabr wa Maftih

al-Ghaibmenyebutkan bahwa ayat tersebut sebagai ayat-ayat

permulaan yang secara eksplisit menjelaskan hal-hal yang

halal (m yuhallu) dan hal-hal yang dilarang (m yuhramu).

Menikahi orang Musyrik dan Ahli Kitab merupakan salah

satu perintah Allah dalam kategori haram dan dilarang

(ar-Razi, 1995: 59).Imam ar-Razi juga berpandangan bahwa dalam

beberapa ayat di dalam al-Quran memasukkan Kristen dan

Yahudi sebagai Musyrik. Kategori Musyrik dalam kedua

agama samawi tersebut, dikarenakan orang-orang Yahudi

menganggap Uzair sebagai anak Tuhan, sedang orang-

orang Kristen menganggap al-Masih sebagai anak Tuhan.

Dapat dilihat bagaimana al-Quran secara cermat dan jelasmembedakan pengertian antara Musyrik dan Ahli Kitab.

Dalam surat al-Baqarah ayat 5, Allah berrman, Orang-

orang kar dari Ahli Kitab dan orang-orang Musyrik tidak


19/323



menginginkan diturunkannya suatu kebaikan kepadamu dari

Tuhanmu Dalam surat al-Bayyinah ayat 1, Allah juga

menyebutkan, Orang-oring kar dari Ahli Kitab dan orang-

orang kar Musyrik tak akan melepaskan (kepercayaan mereka)

sampai datang kepada mereka bukti yang nyata.

Ketiga, surat Al-Midah ayat 5 yang dadikan dalil

bagi kelompok yang membolehkan pria Muslim menikahi

wanita Ahli Kitab, menurut kelompok ini hendaknya

dipahami sebagai wanita Ahli Kitab yang telah masuk

Islam, atau dimungkinkan pengertiannya adalah menikahi

Ahli Kitab pada saat wanita masih sedikit.

3. Kelompok yang berpendapat bahwa perempuan Ahli Kitab

halal hukumnya, tetapi secara politik tidak diperkenankan.

Pendapat ini didasarkan pada beberapa hal:

Pertama, riwayat Umar ibn Khaththab yang

memerintahkan kepada para sahabat yang beristri Ahli Kitab

untuk menceraikannya, lalu para sahabat mematuhinya

kecuali Hudzaifah. Maka Umar memerintahkan keduakalinya kepada Hudzaifah, Ceraikanlah ia. Lalu Hudzaifah

berkata kepada Umar, Maukah kamu menjadi saksi bahwa

menikahi perempuan Ahli Kitab itu adalah haram? Umar

menjawab, Ia akan menjadi tnah, ceraikanlah, kemudian

Hudzaifah mengulangi permintaan tersebut, namun jawab

Umar, Ia adalah tnah. Akhirnya Hudzaifah berkata,

Sesungguhnya aku tahu ia adalah tnah tetapi ia halalbagiku. Setelah Hudzaifah meninggalkan Umar, barulah

ia mentalak istrinya. Kemudian ada sahabat yang bertanya

kepadanya, Mengapa tidak engkau talak istrimu ketika

diperintah Umar? Jawab Hudzaifah, Karena aku tidak

ingin diketahui orang bahwa aku melakukan hal-hal yang

tidak layak. (Ibnu Qudamah, t.th.: 590).

Kedua, menikahi wanita Ahli Kitab berbahaya karenadikhawatirkan si suami akan terikat hatinya, apalagi setelah

mereka memperoleh keturunan. Bolehnya pernikahan


20/323


Abdurrohman Kasdi

wanita Ahli Kitab akan menjadi persoalan karena kebolehan

itu tidak mutlaqtetapi muqayyad.

Madzhab Hana berpendapat bahwa wanita Ahli

Kitab yang berada di Darul Harbi, merupakan pembuka pintu

tnah. Melakukan pernikahan dengan mereka hukumnya

makruh tahrim,karena akan mengakibatkanmafasid.Menikahi

wanita Ahli Kitab Dzimmi yang tunduk pada undang-

undang Islam hukumnya makruh tahrim. Sedangkan ulama

Madzhab Maliki terbagi menjadi dua pendapat; pertama,

menikahi wanita Ahli Kitab hukumnya makruh mutlak,baik

Dzimmi maupun Harbi. Kedua, tidak makruh secara mutlak,

karena ada ayat yang membolehkannya.

Adapun menurut ulama kontemporer, ada beberapa

pendapat tentang pernikahan pria Muslim dengan wanita Ahli

Kitab:

1. Al-Jaziri berpendapat bahwa hukum pernikahan antara

pria Muslim dengan wanita Ahli Kitab hukumnya mubah,

akan tetapi menjadi persoalan bagi suami (muslim) terlebih

setelah punya anak. Sebab kemudahan itu tidak bersifat

mutlaq, namun muqayyad (a1-Jazairi, 1986: 76).

2. Menurut Sayyid Sabiq, hukum pernikahan antara pria

Muslim dengan wanita Ahli Kitab, meskipun jaiz tetapi

makruh karena menurutnya suami tersebut tidak terjamin

bebas dari tnah istri. Terlebih dengan kitabiyah harbiyah

(Sabiq, 1973: 101).

3. Demikian juga dengan Yusuf Qardhawi yang berpendapat

bahwa kebolehan nikah dengan wanita kitabiyahtidak mutlaq,

tetapi terikat dengan qayid-qayid yang perlu diperhatikan,

yaitu:

a. wanita Ahli Kitab itu benar-benar berpegangan pada

ajaran Samawi, tidak ateis dan murtad.

b. wanita Ahli Kitab itu muhshanah (memelihara dirinya

dari perbuatan zina).

c. Ia tidak kitabiyah harbiyah. Hal ini berarti kitabiyah


21/323



dzimmiyhukumnya boleh.

d. Dipastikan tidak terjadi tnah, baik dalam kehidupan

rumah tangga terlebih dalam kehidupan sosial

masyarakat. Sehingga semakin tinggi kemungkinan

terjadi tnah dan mafsadah, maka semakin besar tingkat

larangan dan keharamannya (Qardhawi, 1978: 470).

4. Rasyid Ridha mengemukakan, Kami telah memperingatkan

bahaya pernikahan dengan wanita Ahli Kitab. Suami

bisa tertarik mengikuti agama istrinya karena ilmu dan

kecantikannya, atau karena kebodohan dan kelemahan

akhlak suami. Hal ini banyak terjadi pada pernikahan pria

Muslim yang lemah dengan wanita Eropa modern atau

wanita Ahli Kitab lainnya. Mereka terpengaruh tnah istri

mereka, sehingga dengan prinsip saddudzdzariah seorang

pria Muslim haram menikah dengan wanita Ahli Kitab

(Ridha, 1380 H: 193).

5. Yusuf Qardhawi juga mengatakan, Kita mengetahui

bahwa nikah dengan wanita non-Muslimah pada masakita terlarang guna menghindari dzariah, karena banyak

madharat dan mafsadahnya, di antaranya:

a. Pada abad modern, kekuasaan pria Muslim atas wanita

modern semakin berkurang. Padahal pribadi wanita

semakin menguat, terutama wanita Barat.

b. Jika pernikahan antara pria Muslim dengan wanita non-

Muslimah diperbolehkan, maka hal ini akan berpengaruhpada perimbangan antara wanita Muslimah dengan

pria Muslim. Wanita Muslimah yang belum nikah akan

semakin banyak dibandingkan dengan pria Muslim yang

belum menikah.

c. Pernikahan dengan wanita non-Muslimah akan

menimbulkan kesulitan dalam interaksi suami istri dan

dalam mengatur pendidikan anak-anak. Terlebih lagijika pria Muslim dan wanita non-Muslimah berbeda

tanah air, bahasa, kebudayaan, dan tradisi, misalnya


22/323


Abdurrohman Kasdi

seorang pria Muslim Indonesia menikah dengan wanita

non-Muslimah dari Eropa atau negara lainnya.

d. Suami mungkin bisa terpengaruh oleh agama istrinya,

demikian juga anak-anaknya. Jika hal ini terjadi, maka

tnah yang dikhawatirkan itu benar-benar menjadi

kenyataan.

Oleh karena itu, dengan adanya empat madharat dan

mafsadah di atas, menurut Yusuf Qardhawi menghindarinya

harus didahulukan daripada mendatangkan mashlahat

(Qardhawi, 1978: 414). Oleh karena itu, menghindari

nikah beda agama harus lebih didahulukan daripada

melakukannya.

6. Muhammad Quraish Shihab menyimpulkan bahwa

memang surat al-Midah ayat 5 di atas membolehkan

pernikahan antar pria muslim dengan wanita ahl al-kitab,

tetapi izin tersebut adalah sebagai jalan keluar karena

kebutuhan mendesak ketika itu, di mana kaum muslimin

sering berpergian jauh melaksanakan jihad tanpa mampukembali ke keluarga mereka, sekaligus juga untuk tujuan

dakwah (Shihab, 2005: 30).

C.2. Pernikahan wanita Muslimah dengan pria non-Muslim

Jumhur ulama sepakat bahwa wanita Muslimah haram

hukumnya menikah dengan pria non-Muslim. Hal ini karena al-

Quran secara tegas menyebutkan keharamannya, sebagaimanarman Allah SWT:


23/323



Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum

mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik

dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu

menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin)sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik

dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke




221)

Ayat di atas menjelaskan kepada para wali untuk tidak

menikahkan wanita Muslimah dengan pria non-Muslim.Keharaman tersebut bersifat mutlak, maksudnya wanita

Muslimah haram hukumnya secara mutlak menikah dengan

pria non-Muslim, baik pria Musyrik maupun Ahli Kitab.

Syaikh al-Maraghi dalam menafsirkan ayat di atas,

menjelaskan bahwa menikahkan wanita dengan laki-laki non

muslim adalah haram, berdasarkan sunah (hadits) Nabi dan

maulama. Rahasia larangan ini (menurutnya) adalah karenaistri tidak punya wewenang seperti suami, bahkan keyakinan

berusaha memaksa istri untuk menukar keimanannya sesuai

dengan keyakinan suami, karena lemahnya posisi istri (a1-

Maraghi, 1974: 153).

Pendapat senada juga disampaikan ash-Shabuni.

Menurutnya, dalam surat al-Midah ayat 5 Allah hanya

menegaskan makananmu halal bagi mereka dan tidakditegaskannya wanita-wanitamu halal bagi mereka. Penegasan

teks tersebut, sebagaimana delaskan oleh ash-Shabuni, dapat

dadikan indikator bahwa hukum kedua kasus itu tidak sama,

artinya dalam makanan mereka boleh saling memberi dan

menerima serta masing-masing boleh menekan dari keduanya.

Namun dalam kasus menikahkan wanita-wanita Muslimah

dengan pria non-Muslim lebih urgen ketimbang dengan

masalah makan serta memberikan dampak yang lebih luas,

sehingga tidak ada hubungan antara keduanya dan tidak bisa

diqiyaskan begitu saja (ash-Shabuni, 1972: 536).


24/323


Abdurrohman Kasdi

C.3.Pernikahan Beda Agama Menurut Undang-undang

Perkawinan

Sebagamana telah penulis paparkan pendapat ulama

qih, mereka sepakat bahwa seorang wanita Muslimah dilarang

menikah dengan pria non-Muslim. Sedangkan seorang pria

Muslim dilarang menikah dengan wanita non-Muslimah yang

Musyrik, namun para ulama berbeda pendapat ketika mereka

menetapkan hukum pernikahan pria Muslim dengan perempuan

Ahli Kitab. Adanya perbedaan hukum dalam masalah ini akan

berimplikasi pada timbulnya putusan yang berbeda pada

kasus yang sama di pengadilan, karena hakimnya mempunyai

paham hukum yang berbeda, hal ini akan menimbulkan suatu

ketidakpastian hukum.

Untuk keluar dari problem tersebut para pakar hukum

Islam di Indonesia telah berupaya menyatukan pendapat

yang mereka kumpulkan dalam sebuah Undang-undang

dan Kompilasi dengan berbagai metode dalam menyatukan

pendapat itu. Usaha tersebut telah menghasilkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi

Hukum Islam yang kemudian ditetapkan dengan Inpres No.

1/1991. Agar Undang-undang Perkawinan (No. 1 Tahun 1974)

dapat dilaksanakan dengan seksama, pemerintah mengeluarkan

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975.

Dengan demikian, Undang-undang No. 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan merupakan Undang-undang yangdadikan rujukan dalam menyelesaikan segala permasalahan

yang terkait dengan perkawinan (nikah, talak, cerai, dan rujuk)

di Indonesia, yang ditanda tangani pengesahannya pada

tanggal 2 Januari 1974 oleh Presiden Soeharto. Undang-undang

ini merupakan hasil usaha untuk menciptakan hukumnasional

dan merupakan hasil unikasi hukum yang menghormati

adanya variasi berdasarkan agama.Dalam konteks pernikahan, UU No. 1/1974, PP. No. 9

Tahun 1975 dan Inpres No. 1/1991 merupakan peraturan yang

memuat nilai-nilai hukum Islam, bahkan KHI merupakan qh


25/323



Indonesia yang sepenuhnya memuat materi hukum keperdataan

Islam (perkawinan, kewarisan dan perwakafan). Dalam

perkembangan hukum perbedaan agama dan keluarga Islam

kontemporer mengalami banyak perkembangan pemikiran,

antara lain dalam hal pernikahan beda agama.

Sebelum diundangkannya Undang-undang Perkawinan

Nomor 1 Tahun 1974, di Indonesia pernah berlaku peraturan

hukum antar golongan tentang pernikahan campuran, yaitu

Regeling op de Gemengde Huwelken(GHR) atau peraturan tentang

perkawinan campuran sebagaimana dimuat dalam Staatblad

1898 Nomor 158 (Redaksi, 1989: 744-788). Pasal 1 dari peraturan

tentang perkawinan campur (GHR) itu dinyatakan bahwa yang

dinamakan perkawinan campuran ialah perkawinan antara

orang-orang di Indonesia yang tunduk kepada hukum yang

berlainan. Terhadap pasal ini ada tiga pandangan dari para

ahli hukum mengenai perkawinan antara agama. Sebagaimana

diungkapkan oleh Sudargo Gautama adalah: perkawinan

campuran antar agama dan antar tempat termasuk di bawahGHR, perkawinan antar agama dan antartempat tidak termasuk

di bawah GHR, hanya perkawinan antar agama yang termasuk

di bawah GHR (Abu Bakar, 1993: 139).

Dengan berlakunya Undang-undang Perkawinan

Nomor 1 Tahun 1974, seperti disebut pada pasal 66 UUP, maka

semua ketentuan-ketentuan perkawinan terdahulu sepanjang

telah diatur dalam Undang-undang tersebut dinyatakantidak berlaku. Pemahaman tentang Pasal demi Pasal dari UU

No.1/1974, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan

beda agama, di kalangan para ahli dan praktisi hukum, dapat

dumpai tiga pendapat:

Pertama, golongan yang berpendapat bahwa perkawinan

beda agama merupakan pelanggaran terhadapUU No. 1/1974.

Hal ini karena dalam pasal 2 ayat (1) disebutkan: Perkawinanadalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing

agamanya kepercayaan itu, demikian juga pasal 8 huruf (f):

Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai


26/323


Abdurrohman Kasdi

hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang

berlaku, dilarang kawin.

Kedua, golongan yang berpendapat bahwa perkawinan

beda agama hukumnya sah dan dapat dilangsungkan karena

telah tercakup dalam perkawinan campuran, sebagaimana

termaktub dalam pasal 57Undang-undang Perkawinan ini dan

pelaksanaannya dilakukan menurut tatacara yang diatur oleh

pasal 6 GHR dengan merujuk pasal 66 UU No. 1/1974.

Sedangkan golongan yang ketiga berpendapat bahwa

perkawinan antara agama sama sekali tidak diatur dalam UU

No. 1/1974, oleh karenanya sesuai dengan pasal 66 UU No.

1/1974, maka peraturan-peraturan lama dapat diberlakukan.

Oleh karena itu, persoalan pernikahan beda agama bisa

merujuk pada Peraturan Perkawinan Campuran yang terdapat

padaRegeling op de Gemengde Huwelken(GHR) atau peraturan

tentang perkawinan campuran sebagaimana dimuat dalam

Staatblad 1898 Nomor 158.

Menanggapi tiga pandangan di atas, menurut AhmadSukarja bahwa tidak diaturnya perkawinan antar agama secara

tegas dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, karena

perkawinan itu memang tidak dikehendaki pelaksanaannya.

Hal ini mengacu pasal 2 ayat (1) menentukan sah atau tidaknya

perkawinan. Jadi bila pasal 66 UU No. 1/1974 yang merujuk

pasal 2 dan 7 ayat (2) GHR dimaksudkan untuk memenuhi

kebutuhan hukum materiil adalah terlalu dipaksakan, karenamengingat lembaga perkawinan antar agama di Indonesia

kurang dikehendaki, sehingga tidak diperlukan adanya

pemenuhan hukum materiil.

Sedangkan terhadap pendapat yang cenderung membuka

kemungkinan dipaksakannya perkawinan berbeda agama

berdasarkan pasal 57 UU No. 1/1974 perkawinan antara

dua orang di Indonesia tunduk pada hukum yang berbeda,tentunya Pasal tersebut tidak dipahami secara parsial dan

seharusnya antara pasal-pasal dalam bab itu dipahami secara

menyeluruh dalam satu kesatuan dengan konteks perbedaan


27/323



kewarganegaraan. Dengan demikian menurut Ahmad Sukarja

ketentuan boleh tidaknya perkawinan di Indonesia harus

dikembalikan kepada hukum agama (Chuzaimah dan Hazh

Anshary (ed.), 2002: 31-32).

Prof. HM. Rasjidi, menteri agama pertama RI, dalam

artikelnya di Harian Abadi edisi 20 Agustus 1973, menyoroti

secara tajam RUU Perkawinan yang dalam pasal 10 ayat (2)

disebutkan: Perbedaan karena kebangsaan, suku, bangsa,

negara asal, tempat asal, agama, kepercayaan dan keturunan,

tidak merupakan penghalang perkawinan. Pasal dalam RUU

tersebut jelas ingin mengadopsi Deklarasi Universal Hak

Asasi Manusia pasal 16 yang menyatakan: Lelaki dan wanita

yang sudah dewasa, tanpa sesuatu pembatasan karena suku,

kebangsaan dan agama, mempunyai hak untuk kawin dan

membentuk satu keluarga. Mereka mempunyai hak yang

sama dengan hubungan dengan perkawinan, selama dalam

perkawinan dan dalam soal perceraian.

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam yang ditetapkandengan Inpres No. 1/1991, dalam pasal 40 huruf c terdapat

rumusan yang menetapkan perkawinan seorang pria Muslim

dilarang melangsungkan perkawinan dengan wanita yang

tidak beragama Islam. Dengan demikian Kompilasi Hukum

Islam khususnya dalam pasal tersebut telah menghilangkan

wacana perbedaan pendapat dalam masalah nikah beda agama

yang sekaligus akan dapat menjaga aqidah agamanya sertamewujudkan kemaslahatan umat. Adapun posisi pemerintah

(Inpres) untuk menghilangkan perbedaan dan menjaga

kemaslahatan ini adalah merupakan hak yang melekat padanya

sehingga mempuyai kewenangan karena dalam kaidah qih

disebutkan:

Kebakan Imam terhadap rakyat ini harus disesuaikan dengan

kemaslahatan (Mudjib, 1980: 51)


28/323


Abdurrohman Kasdi

Larangan pernikahan beda agama ini tujuannya semata-

mata untuk menjaga keutuhan dan kebahagiaan rumah tangga

serta akidah dan kemaslahatan umat Islam. Hal ini sebagaimana

kaidah qih yang menyebutkan; sesuatu yang diharamkankarena saddudzdzariah dapat dibolehkan karena ada maslahat yang

lebih kuat (Syafei, 1999: 256) Dengan beberapa uraian kaidah

qih di atas maka Presiden selaku Kepala Negara dibenarkan

jika menetapkan sesuatu yang tadinya menjadi polemik di

masyarakat dengan mengambil salah satu pendapat karena

adanya alasan saddudzdzariahdan kemaslahatan umat tersebut

(asy-Syaukani, t.th.: 246).Mengenai pengaturan hukum Perkawinan Campuran,

terutama perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda dalam

Negara Republik Indonesia berdasar Pancasila ada perbedaan

pendapat di kalangan para pakar hukum di Indonesia. Ada

yang menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia berdasar

Pancasila menghormati agama-agama dan mendudukkan

hukum agama dalam kedudukan fundamental. Dalam negaraberdasar Pancasila tidak boleh agama-agama yang ada di

Indonesia melarang perkawinan antar pemeluk agama yang

berbeda. Pendapat ini menyatakan bahwa UU Perkawinan tidak

mengatur perkawinan (campuran) antar agama. Tiap agama

telah ada ketentuan tersendiri yang melarang perkawinan beda

agama.

Seorang guru besar Fakultas Hukum Universitas

Indonesia, Prof. Dr. Muhammad Daud Ali (alm.) menjelaskan

dalam bukunya yang bejudul Perkawinan Antar Pemeluk

Agama Yang Berbeda, bahwa perkawinan antara orang-orang

yang berbeda agama adalah penyimpangan dari pola umum

perkawinan yang benar menurut hukum agama dan Undang-

undang Perkawinan yang berlaku di tanah air kita. Untuk

penyimpangan ini, kendatipun merupakan kenyataan dalam

masyarakat, tidak perlu dibuat peraturan tersendiri dantidak perlu dilindungi oleh negara. Memberi perlindungan

hukum pada warga negara yang melakukan perbuatan yang

bertentangan dengan Pancasila sebagai cita hukum bangsa dan


29/323



kaidah fundamental negara serta hukum agama yang berlaku

di Indonesia, menurutnya selain tidak konstitusional, juga tidak

legal.

Lebih lanjut M. Daud Ali menyatakan: sikap negaraatau penyelenggara negara dalam mewujudkan perlindungan

hukum haruslah sesuai dengan cita hukum bangsa dan kaidah

fundamental negara serta hukum agama yang dipeluk oleh

bangsa Indonesia. Perkawinan antar orang-orang yang berbeda

agama, dengan berbagai cara pengungkapannya sesungguhnya

tidaklah sah menurut agama yang diakui keberadaannya dalam

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini karena sahnyaperkawinan didasarkan pada hukum agama, maka perkawinan

yang tidak sah menurut hukum agama tidak sah pula menurut

Undang-undang perkawinan Indonesia. Perkawinan antar

orang-orang yang berbeda agama adalah penyimpangan dari

pola umum perkawinan benar menurut hukum agama dan

Undang-undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian, larangan pemerintah ini munculkarena dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menciptakan

keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah dalam keluarga yang

merupakan tujuan pernikahan, dan hal ini sesuai sekali dengan

isi pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Pasangan yang beda agama

akan kesulitan memperoleh sakinah dan mawaddah dalam

rumah tanggganya, apalagi rahmat Allah itu juga tidak akan

didapatkan. Karena pernikahan merupakan ikatan lahir batin

antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri

dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

D. Kesimpulan

Ulama sepakat bahwa seorang wanita Muslimah dilarang

menikah dengan pria non-Muslim. Sedangkan seorang pria

Muslim dilarang menikah dengan wanita non-Muslimah yangMusyrik dan Murtad, namun para ulama berbeda pendapat

ketika mereka menetapkan hukum pernikahan pria Muslim

dengan perempuan Ahli Kitab: pertama, kelompok yang


30/323


Abdurrohman Kasdi

membolehkan nikah antara pria muslim dengan wanita Ahli

Kitab, yakni pendapat jumhur ulama (mayoritas ulama) baik

ulama Salaf maupun ulama Khalaf dari Imam-imam Madzhab

Empat. Kedua, kelompok yang mengharamkan menikahi wanitaAhli Kitab. Yang terkemuka dari kelompok ini dari kalangan

sahabat adalah Ibn Umar, dan pendapat ini diikuti oleh kalangan

Syiah Imamiyah. Ketiga, kelompok yang berpendapat bahwa

perempuan ahli kitab halal hukumnya, tetapi secara politik

tidak diperkenankan. Menikahi wanita Ahli Kitab yang berada

di Darul Harbi, merupakan pembuka pintu tnah. Melakukan

pernikahan dengan mereka hukumnya makruh tahrim, karenaakan mengakibatkan mafasid. Menikahi wanita Ahli Kitab

Dzimmi yang tunduk pada undang-undang Islam hukumnya

makruh tahrim.

Selain itu, UU No. 1/1974, PP. No. 9 Tahun 1975 dan

Inpres No. 1/1991 juga memuat larangan pernikahan beda

agama. Larangan itu agaknya dilatarbelakangi oleh harapan

akan lahirnya keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.Perkawinan baru akan langgeng dan tenteram jika terdapat

kesesuaian pandangan hidup antar suami dan istri, karen

perbedaan agama, perbedaan budaya, atau bahkan perbedaan

tingkat pendidikan antara suami dan istri pun tidak jarang

mengakibatkan kegagalan perkawinan. Bagaimana mendidik

anak-anak mereka jika suami istri beda agama. Karena dalam

kasus seperti ini, seorang anak akan kebingungan untuk

mengikuti ayahnya atau ibunya.

Larangan pernikahan beda agama ini tujuannya semata-

mata untuk menjaga keutuhan dan kebahagiaan rumah

tangga serta akidah dan kemaslahatan umat Islam. Hal ini

sebagaimana kaidah qh yang menyebutkan; sesuatu yang

diharamkan karena saddudzdzariah dapat dibolehkan karena ada

maslahat yang lebih kuat. Perkawinan beda agama ini tampaknya

banyak madharatnya baik bagi saddudzariah maupun untukkemaslahatan dalam membentuk suatu rumah tangga yang

sakinah, mawaddah wa rahmah.


31/323



DAFTAR PUSTAKA

Abdul Mudjib, 2004, Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih (al-Qawid

Fiqhiyyah),Jakarta: Kalam Mulia, Cet. V.

Abu Bakar, Zainal Abidin, 1993, Kumpulan Peraturan Perundang-

undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta: al-

Hikmah.

Abu Zahrah, Muhammad, t.th., al-Ahwl asy-Syakhsiyyah, Mesir:

Dr al-Fikr al-Arabi.

Al-Jazairi, Abdurrahman, 1986, Kitb al-Fiqh al al-Madzhib al-

Arbaah, Beirut: Dr Ihy at-Turts al-Araby.

Al-Maraghi, Syaikh Musthafa, 1974, Tafsr al-Maraghi, Beirut:

Dr al-Fikr.

Ar-Razi, Muhammad Fakhr ad-Din ibn al-Allamah Dhiyau

ad-Din Umar, 1995, Tafsr al-Fakhr ar-Razi al-Musytahar

bi at-Tafsr al-Kabr wa Maftih al-Ghaib, dikomentari oleh

Syaikh Khalil Muhyiddin al-Mays, Beirut: Dr al-Fikir.

Ash-Shabuni, Muhammad Ali, 1972, Rawiul Bayn Tafsr Ayat

al-Ahkm min al-Qurn, Mekah: Dr al-Quran.

As-Sayis, Muhammad Ali, 1953, Tafsr Ayt al-Ahkm, Mesir:Matbaah Muhammad Ali Sabih w Aulduh.

Asy-Syaukani, t.th., Irsyd al-Fuhl il Tahqq min Ilm al-Ushl,

Surabaya: Maktabah Ahmad ibn Saad ibn Nabhan.

Baidan, Nasrudin, 2001, Tafsr Maudhi; Solusi Qurani atas

Masalah Kontemporer, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Zakiah Darajat, 1995, Ilmu Fiqih, Yogyakarta: Penerbit Dana

Bhakti Wakaf, jilid II.

Husen, Ibrahim, 1971, Fiqih Perbandingan,Jakarta: Yayasan Ihya

Ulumuddin Indonesia.


32/323


Abdurrohman Kasdi

Ibnu Hazm, t.th., al-Muhall, Beirut: Dr al-Fikr.

Ibnu Qudamah, t.th., al-Mughni, Riyadh: al-Maktabah ar-Riyadh

al-Hadtsah.

Qardhawi, Yusuf, 1978, Hud al-Islm Fatw Mushirah, Cairo:

Dr Afaq al-Ghad.

Ridha, Rasyid, 1380 H, Tafsr al-Manr, Mesir: Matbaah al-

Qahirah.

Sabiq, Sayyid, 1973, Fiqh as-Sunnah, II , Beirut: Dr Kitab al-

Arabi.

Shihab, Muhammad Quraish, 2005, Tafsir al-Mishbah; Pesan

Kesan dan Keserasian al-Quran, Jakarta: Lentera Hati.

Syafei, Rachmat, 1999, Ilmu Ushul Fiqh,Jakarta: Pustaka Setia.


33/323


MODEL PENGEMBANGAN KARAKTERMELALUI SISTEM PENDIDIKAN TERPADU

INSANTAMA BOGOR

Oleh: Agus Retnanto

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam

tentang: (1) Mengapa Pendidikan Terpadu Insantama Bogor

melakukan model pengembangan karakter melalui pendidikan

terpadu? (2) Bagaimanakah model pengembangan karakter siswapada Pendidikan Terpadu Insantama Bogor? (3) Bagaimanakah

Budaya Sekolah yang dikembangkan pada Pendidikan Terpadu

Insantama Bogor? (4) Bagaimanakah dampak penerapan model

pengembangan karakter yang dilaksanakan di Pendidikan Terpadu

Insantama Bogor?

Penelitian difokuskan pada: Bagaimanakah model pengembangan

karakter siswa pada Pendidikan Terpadu Insantama Bogor?

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian etnogra yaitu

metode penelitian kualitatif yang mengkaji perilaku manusiadalam seing alamiah dengan fokus interpretasi budaya terhadap

perilaku tersebut. Teknik pengambilan data meliputi pengamatan

(untuk sumber data peristiwa), wawancara (untuk sumber data

responden), dan analisis dokumen (untuk sumber data dokumen).

Teknik analisis data data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah teknik analisis data kualitatif model Spreadley. Analisis

tersebut terdiri atas empat langkah, yaitu analisis domein, analisis

taksonomi, analisis komponen, dan analisis tema.

Nilai kegunaan atau urgensi dari penelitian ini diharapkan

mempunyai implikasi untuk membantu menyumbangkan

pemikiran yang berkaitan pendidikan, dalam rangka pencapaian


34/323


Agus Retnanto

Tujuan Pendidikan Nasional dalam Sistem Pendidikan Nasional

sehingga dapat menambah khasanah ilmu pendidikan khususnya

dalam rangka membentuk manusia Indonesia seutuhnya.

Membantu memberikan sebuah konsep sistem pendidikan yangdapat digunakan untuk menciptakan manusia cerdas sekaligus

berakhlaq mulia yang mampu mengatasi berbagai macam

problem yang sedang melanda manusia Indonesia yang sedang

membangun.

Kata Kunci:Model Pengembangan Karakter, Sistem Pendidikan

Terpadu.

A. Latar BelakangTujuan pendidikan merupakan gambaran dari falsafah

atau pandangan hidup manusia, baik secara perseorangan

maupun kelompok. Membicarakan tujuan pendidikan akan

menyangkut sistem nilai dan norma-norma dalam suatu

konteks kebudayaan, baik dalam mitos, kepercayaan, religi,

lsafat, ideologi dan sebagainya. Oleh karena pendidikan

merupakan suatu proses sengaja dari suatu generasi kepadaanak didik sebagai generasi penerus yang lebih baik, maka

tujuan pendidikan diarahkan oleh perseorangan atau kelompok

suatu generasi pada core value yang telah dipikirkan atau

disepakati bersama.

Dalam pasal 3 Undang-undang Sistem Pendidikan

Nasional menyebutkan bahwa pendidikan nasional

berfungsi mengembangkan kemampuan membentukwatak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia

yang beriman dan dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha

Esa, berakhlaq mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri

dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung

jawab. Untuk menjadikan manusia yang utuh dari dua kutub:menuju manusia baik dan menuju manusia cerdas, maka model

pendidikan yang dipakai adalah model pendidikan Integrasi

(penyatuan) antara pendidikan yang membuat manusia baik


35/323


Model Pengembangan Karakter Melalui Sistem Pendidikan Terpadu .....

dengan pendidikan yang membuat manusia cerdas, diperlukan

model pendidikan yang sesuai dengan apa yang dicita-citakan

oleh tujuan pendidikan nasional dan misi ilmu pendidikan

yaitu menciptakan manusia yang being smart dan being good

(Armstrong: 2006).

Dunia pendidikan menyimpan kompleksitas masalah

yang sangat luas, dari masalah dasar losos, gagasan, visi,

misi, institusi, program, manajemen, SDM, kependidikan,

kurikulum, sarana prasarana, teknologi kependidikan,

lingkungan pendidikan, pembiayaan, partisipasi masyarakat,

kualitas output pendidikan serta relevansinya dengan

dinamika masyarakat dan tuntutan sosio kultural sekitarnya.

Oleh karena itu, dibutuhkan adanya gagasan segar dan

kreatif serta upaya dinamis untuk menyelenggarakan model-

model pendidikan Islam yang excellent, bermartabat, dan

menjadi kebanggaan umat serta mampu memberikan jawaban

terhadap kebutuhan pendidikan yang dapat melakukan fungsi

penyelamatan trah sekaligus pengembangan potensi-potensitrah manusiawi secara padu dan berimbang.

Di Indonesia pendidikan diharapkan bersifat humanis

relegius dimana dalam pengembangan kehidupan (ilmu

pengetahuan) tidak terlepas dari nilai keagamaan dan

kebudayaan. Masyarakat di negara kita sangat menghargai nilai-

nilai keagamaan dan kebudayaan sebagai sumber mambangun

kehidupan yang harmonis. Nilai keagamaan dan kebudayaanmerupakan nilai inti bagi masyarakat yang dipandang sebagai

dasar untuk mewujudkan cita-cita kehidupan yang bersatu,

bertoleransi, berkeadilan, dan sejahtera.

Nilai keagamaan bukan dipandang sebagai nilai

ritual yang sekedar digunakan untuk menjalankan upacara

keagamaan dan tradisi, tetapi diharapkan menjadi bagian yang

tidak terpisahkan dari kegiatan kehidupan untuk memenuhikebutuhan kesejahteraan sosial, intelektual, harga diri, dan

aktualisasi diri. Masyarakat mengharapkan kehidupan material

dan sosial tidak dipisahkan dari nilai keagamaan sehingga


36/323


Agus Retnanto

kemakmuran material yang ingin diwujudkan tidak menjadi

pemenuhan keserakahan material yang dapat menghancurkan

kemanusiaan manusia.

Masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, kebodohan,

pengangguran, kejahatan, dan lain-lain, adalah merupakan

keadaan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keagamaan

dan kemanusiaan. Oleh karenanya pemecahan masalah

sosial tersebut harus menggunakan nilai keagamaan dan

kemanusiaan sebagai dasar kearifan untuk mencari cara

pemecahannya, disamping cara yang bersifat ilmiah pragmatis

(Sodiq A. Kuntoro, 2008).Kehidupan yang didominasi oleh pemenuhan kebutuhan

material akan mendorong kehidupan yang penuh dengan

konik, ketidakadilan, kesenjangan sosial yang menghancurkan,

dan menjauhkan dari hubungan persaudaraan yang harmonis,

dan persamaan. Manusia menjadi dihinggapi dengan karakter

kepemilikan (having character) yang membahayakan orang lain

juga diri-sendiri. Having charactertidak terbatas pada kepuasanmenguasai benda material sebagai objek pemuasan, tetapi

meluas pada penguasaan atas manusia lain dan alam sebagai

bagian dari objek pemuasan (Erich Fromm dalam Sodiq A.

Kuntoro, 2008).

Kehidupan yang penuh persaingan dan konik antar

umat manusia lebih dipicu oleh karakter dan sikap pemilikan

material yang berlebihan. Perebutan sumber-sumber alammelampaui batas-batas wilayah, sehingga mendorong untuk

terjadi proses ekspansi kekuasaan politik dan ekonomi untuk

sekedar memperoleh keuntungan material yang lebih banyak.

Pendidikan yang selama ini berkembang lebih menekankan

pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang

kurang disertai dasar yang kuat pada pengembangan karakter

manusia yang memiliki hati nurani mulia.Penguasaan technical how lebih menonjol daripada

pengembangan pengembangan nilai-nilai dan sikap untuk

membangun manusia yang arif dan bak. Pengembangan


37/323



sumberdaya manusia sebagai instrumen bagi perolehan

kemajuan ekonomi dan persaingan lebih menonjol daripada

pengembangan karakter atau akhlak manusia. Pendidikan

keagamaan merupakan substansi penting bagi pendidikan

di sekolah atau dalam kehidupan sosial agar pendidikan

memiliki karakter humanis-relegius. Pendidikan Terpadu

Insantama Bogor adalah salah satu lembaga pendidikan yang

menggunakan dasar nilai-nilai Islam dalam pengembang-an

ilmu pengetahuan, teknologi, dan pengembangan kepribadian

peserta didiknya.

Disadari bahwa di tengah-tengah masyarakat saat initengah berlangsung krisis multidimensional dalam segala

aspek kehidupan. Kemiskinan, kebodohan, kedzaliman,

penindasan, ketidakadilan di segala bidang, kemerosotan

moral, peningkatan tindak kriminal dan berbagai bentuk

penyakit sosial menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan

masyarakat. Mengapa semua ini terjadi?

Dalam keyakinan Islam, krisis multidimensi tadimerupakan fasad (kerusakan) yang ditimbulkan oleh

kemaksiyatan yang dilakukan manusia setelah sekian lama

hidup dalam sistem sekuleristik. Yakni tatanan ekonomi

yang kapitalistik, perilaku politik yang oportunistik, budaya

hedonistik, kehidupan sosial yang egoistik dan individualistik,

sikap beragama yang sinkretistik serta paradigma pendidikan

yang materialistik.Sistem pendidikan yang materialistik telah gagal

melahirkan manusia shaleh yang sekaligus menguasai iptek

sebagaimana yang dimaui oleh pendidikan Islam. Pendidikan

yang materialistik lebih memberikan suatu basis pemikiran

yang serba terukur secara material, semisal gelar kesarjanaan,

jabatan, kekayaan atau apapun yang setara dan diilusikan

harus segera dapat menggantikan investasi pendidikan yangtelah dikeluarkan. Dalam segi yang lain, disadari atau tidak

tengah terjadi proses penghilangan capaian nilai non materi

berupa nilai transendental yang seharusnya menjadi nilai paling


38/323


Agus Retnanto

utama dalam pendidikan. Atas semua hal di atas, sampailah

kepada kita satu kesimpulan yang sangat mengkhawatirkan,

yakni terasingkannya manusia dari hakikat visi dan misi

penciptaannya.

Satu-satunya cara yang harus dilakukan untuk keluar

dari krisis pendidikan itu adalah mengembalikan proses

pendidikan kepada konsepsi pendidikan Islam yang benar.

Secara paradigmatis, aqidah Islam harus dadikan sebagai

penentu arah dan tujuan pendidikan, penyusunan kurikulum

dan standar nilai ilmu pengetahuan serta proses belajar

mengajar, termasuk penentuan kualikasi guru serta budayasekolah yang akan dikembangkan. Paradigma baru yang

berasaskan pada aqidah Islam ini harus berlangsung secara

berkesinambungan pada seluruh jenjang pendidikan yang ada,

mulai dari TK hingga Perguruan Tinggi.

Selain itu, harus dilakukan pula solusi strategis dengan

menggagas suatu pola pendidikan alternatif yang bersendikan

pada dua cara yang lebih bersifat fungsional, yakni: Pertama,membangun lembaga pendidikan unggulan dengan semua

komponen berbasis Islam, yaitu: (1) kurikulum yang

paradigmatik, (2) guru yang amanah dan kaah, (3) proses

belajar mengajar secara Islami, dan (4) lingkungan dan

budaya sekolah yang optimal. Dengan melakukan optimasi

proses belajar mengajar serta melakukan upaya meminimasi

pengaruh-pengaruh negatif yang ada dan pada saat yang samameningkatkan pengaruh positif pada anak didik, diharapkan

pengaruh yang diberikan pada pribadi anak didik adalah

positif sejalan dengan arahan Islam. Kedua, membuka lebar

ruang interaksi dengan keluarga dan masyarakat agar dapat

berperan optimal dalam menunjang proses pendidikan. Sinergi

pengaruh positif dari faktor pendidikan sekolah keluarga

masyarakat inilah yang akan menjadikan pribadi anak didikyang utuh sesuai dengan kehendak Islam.

Berangkat dari paparan di atas, maka implemetasinya

adalah dengan mewujudkan lembaga pendidikan Islam


39/323



unggulan secara terpadu dalam bentuk Taman Kanak-Kanak

Islam Terpadu (TKIT), Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT),

Sekolah Menengah Islam Terpadu (SMPIT), Sekolah Menengah

Umum Terpadu (SMUIT), dan Perguruan Tinggi Islam Terpadu.

Dengan latar belakang di atas penulis mengajukan judul Model

Pengembangan Karakter Melalui Sistem Pendidikan Terpadu

Insantama Bogor.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan akar masalah yang telah

dipaparkan di depan, rumusan masalah yang akan ditelitidalam disertasi ini adalah: (1) Mengapa Pendidikan Terpadu

Insantama Bogor melakukan model pengembangan karakter

melalui pendidikan terpadu? (2) Bagaimanakah model

pengembangan karakter siswa pada Pendidikan Terpadu

Insantama Bogor? (3) Bagaimanakah Budaya Sekolah yang

dikembangkan pada Pendidikan Terpadu Insantama Bogor?

(4) Bagaimanakah dampak penerapan model pengembangankarakter yang dilaksanakan di Pendidikan Terpadu Insantama

Bogor?

C. Fokus Penelitian

Penelitian difokuskan pada bagaimanakah model

pengembangan karakter siswa pada Pendidikan Terpadu

Insantama Bogor.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dari penelitian ini,

tujuan penelitian ini adalah: (1) Mendapatkan jawaban secara

konseptual dan empiris tentang mengapa Pendidikan Terpadu

Insantama Bogor melakukan model pengembangan karakter

melalui pendidikan terpadu, (2) Memperoleh gambaran tentangmodel pengembangan karakter siswa pada Pendidikan Terpadu

Insantama Bogor (3) Mendapatkan jawaban secara empiris

tentang Budaya Sekolah yang dikembangkan pada Pendidikan


40/323


Agus Retnanto

Terpadu Insantama Bogor, (4) Mendapatkan jawaban secara

empiris tentang dampak penerapan model pengembangan

karakter yang dilaksanakan di Pendidikan Terpadu Insantama

Bogor.

E. Manfaat Penelitian

Nilai kegunaan atau urgensi dari penelitian ini

diharapkan mempunyai implikasi untuk: (1) Membantu

menyumbangkan pemikiran yang berkaitan pendidikan, dalam

rangka pencapaian Tujuan Pendidikan Nasional dalam Sistem

Pendidikan Nasional sehingga dapat menambah khasanah

ilmu pendidikan khususnya dalam rangka membentuk

manusia Indonesia seutuhnya. (2) Membantu memberikan

sebuah konsep sistem pendidikan yang dapat digunakan

untuk menciptakan manusia cerdas sekaligus berakhlaq mulia

yang mampu mengatasi berbagai macam problem yang sedang

melanda manusia Indonesia yang sedang membangun.

F. Kajian Teori

1. Kerangka Teori

a. Pengertian Pendidikan

Dalam arti sederhana pendidikan sering diartikan

sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya

sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dankebudayaan. Dalam perkembangannya, istilah

pendidikan atau paedagogie berarti bimbingan atau

pertolongan yang diberikan dengan sengaja oleh orang

dewasa agar ia menjadi dewasa. Selanjutnya, pendidikan

diartikan sebagai usaha yang dalankan oleh seseorang

atau kelompok orang lain agar menjadi dewasa atau

mencapai tingkat hidup atau penghidupan yang lebih

tinggi dalam arti mental.

Sementara Carter V. Good berpendapat

Pedagogy is the art, practice, or profession of teaching.


41/323



The systematized learning or instruction concerning

principles and methods of teaching and of student control

and guidance; largely replaced by the term education.

Ahmad D. Marimba mengemukakan pendidikan adalah

bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik

terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik

menuju terbentuknya ke pribadian yang utama. Unsur-

unsur yang terdapat dalam pendidikan dalam hal ini

adalah: (a) usaha (kegiatan), usaha itu bersifat bimbingan

(pimpinan atau pertolongan) dan dilakukan secara sadar;

(b) ada pendidik, pembimbing; atau penolong; ada yang

dididik atau si terdidik; (c) bimbingan itu mempunyai

dasar dan tujuan; dalam usaha itu tentu ada alat-alat

yang dipergunakan.

Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa

pendidikan yaitu tuntunan di dalam hidup tumbuh-

nya anak-anak, adapun maksudnya, pendidikan yaitu

menuntun segala kekuatan kodrat yang ada padaanak-anak itu, agar mereka sebagai manusia, dan sebagai

anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan

dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.

Selanjutnya Menurut UU Nomor 2 Tahun 1989

pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan

peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran,

dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akandatang.

Perkembangan berikutnya menurut UU No. 20 tahun

2003 pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran

agar peserta didik secara aktif mengembangkan

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecer-dasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diper-

lukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.


42/323


Agus Retnanto

Dari beberapa pengertian atau batasan pendidikan

redaksional namun secara essensial terdapat kesatuan

unsur-unsur atau faktor-faktor yang terdapat di

dalamnya, yaitu bahwa pengertian pendidikan tersebut

menunjukkan suatu proses bimbingan, tuntunan atau

pimpinan yang didalamnya mengandung unsur-unsur

seperti pendidik, anak didik, tujuan dan sebagainya.

Karena itu, dengan memperhatikan batasan-batasan

pendidikan tersebut, ada beberapa pengertian dasar

yang perlu dipahami sebagai berikut.

b. Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter sebagaimana

dinyatakan oleh Thomas Lickona (www. Cortland.

edu.character.articles) adalah upaya mengembangkan

kebajikan, yaitu keunggulan manusia sebagai fondasi

dari kehidupan yang berguna, bermakna, produktif dan

fondasi untuk masyarakat yang adil, penuh belas kasih

dan maju. Karakter yang baik meliputl tiga komponen

utama, yaitu: moral knowing, moral feeling, moral action.

Moral knowing meliputi: sadar moral, mengenal nilai-

nilai moral, perspektif, penalaran moral, pembuatan

keputusan dan pengetahuan tentang diri. Moral eeling

meliputi: kesadaran hati nurani, harga diri, empati,

mencintai kebaikan, kontrol diri dan rendah hati.

Moral action meliputi kompetensi, kehendak baik dan

kebiasaan.

Sejalan dengan itu Lickona, Ryan dan Bohlin (www.

cortlandedu.character.articles) mengatakan bahwa karakter

me-ngandung tiga unsur pokok, yaitu mengetahm

kebaikan (knowing the good), mencintai kebaikan

(loving the good) dan melakukan kebaikan (doing

the good). Dalam pendidikan karakter, kebaikan ituseringkali dirangkum dalam sederet sifat-sifat baik

(mulia). Dengan demikian, pendidikan karakter adalah


43/323



sebuah upaya membimbing perilaku manusia menuju

standar-standar baku. Upaya ini juga memberi jalan

untuk menghargai persepsi dan nilai-nilai pribadi

yang ditampilkan di sekolah. Fokus pendidikan karakter

adalah pada tujuan-tujuan etika, tetapi praktiknya

meliputi penguatan kecakapan-kecakapan yang penting

yang mencakup perkembangan sosial peserta didik.

Pendidikan nilai atau pendidikan karakter

harus bermuatan pengalaman dan pengamalan, yang

melibatkan unsur inti manusia, yaitu hati dan budi

serta seluruh anggota tubuhnya (Adimassana, 2000:35-

36). Nilai-nilai yang dijadikan acuan dalam pendidikan

nilai adalah nilai-nilai yang berharga untuk

membangun kehidupan. Masyarakat, negara, agama

dan keluarga mengarahkan perhatian pada nilai-nilai

yang penting untuk hidup, yang menjadi dasar untuk

hidup bersama dan yang memperkaya manusia melalui

norma-norma. Norma-norma adalah wahana ataupedoman untuk mewujudkan nilai-nilai. Matra, jika

seseorang melaksanakan suatu norma dengan sungguh-

sungguh; kemudian la merasakan dan menyadari

nilainya, maka ia akan dapat menghayati nilai yang

terkandung di dalamnya.

Norma adalah aturan atau patokan (baik yang

tertulis maupun yang tidak tertulis) yang berfungsisebagai pedoman bertindak atau juga sebagai tolok

ukur baik-buruknya watu perbuatan. Sedangkan nilai

menunjuk pada kualitas (makna, mutu, kebaikan)yang

terkandung dalam suatu objek: tindakan, benda, hal,

fakta, peristiwa dan lain-lain termasuk norma. Norma

itu lebih untuk dimengerti dengan rasio, sedangkan

nilai itu untuk ditangkap (dirasakan) dan dihayati(dialami) dengan hati nurani.

Manusia hidup digerakkan oleh nilai-nilai. la

harus memilih apakah mengambil nilai-nilai yang baik


44/323


Agus Retnanto

atau yang buruk, atau sama-sama balk atau nilai yang

baik dan nilai yang lebih baik, bahkan terbaik. Dalam

mempertimbangkan berbagai nilai yang dihadapi,

manusia harus memutuskan nilai mana yang akan

diambil untuk dasar tindakannya. Harapan semua orang

tua dan pendidik tentunya adalah keputusan tersebut

sesuai dengan nilai-nilai luhur yang meninggikan harkat

dan martabat manusiawinya sehingga sisi kemanusiaan

mengejawantah dalam perilaku dan perbuatannya.

Max Scheler mengungkapkan bahwa nilai moral

membonceng pada nilai-nilai lain (Bertens: 1993;

147). Artinya, nilai moral mengikuti ke mana pun

seseorang pergi dan apa yang dilakukannya. Maka,

pendidikan nilai sesungguhnya dapat terlaksana

melalui segala macam kegiatan yang memenuhi seluruh

ruang dan waktu dalam hidup seseorang di mana

saja, dan sudah tentu di sekolah. Di sekolah peserta

didik sebagai manusia menangkap nilai-nilai, meresapi,mentransformasikan dan merealisasikannya dalam

kehidupan.

Pemisahan ini berlanjut sampai sekarang dengan

berbagai instrumen yang digunakan mengacu pada tes

intelegensi. Amstrong mengemukakan wacana yang

berbeda, yaitu pengembangan manusia (human

development). Hal yang paling penting dari wacana, iniadalah perhatian yang besar terhadap, manusia. Maka,

wacana, pengembangan manusia memiliki perspektif

yang lebih luas daripada wacana prestasi akademik.

Istilah akademik mewakili sesuatu yang objektif

dan nal/terbatas, di sisi lain istilah manusia

merepresentasikan sebuah entitas kehidupan, subjektif

dan tak terbatas. Istilah akademik berada di luar diridalam bentuk buku-buku, tes, kuhah, silabus dan

sebagainya, sedangkan istilah manusia berada di sini

diri kita sendiri yang sedang dibicarakan.


45/323



Istilah pengembangan atau development lebih

berkonotasi pada upaya menumbuhkan, memerdekakan

manusia dari beban, rintangan dan kesulitan. Istilah

ini juga bermakna proses yang berlangsung terus

sepanjang waktu. Maka, pengembangan manusia

dalam pendidikan dapat didefinisikan menjadi

keseluruhan tindakan dan komunikasi lisan

dan tertulis yang melihat tujuan pendidikan lebih

mengutamakan pada upaya membantu, mendorong,

memfasilitasi pertumbuhan siswa sebagai manusia utuh,

termasuk di dalamnya sisi kognitif, emosional, sosial,

etik, kreatif dan spiritualnya (Amstrong, 2006:39).

c. Pendidikan Nilai

Ada beberapa konsep atau teori yang berkaitan

dengan pendidikan nilai dengan maksud agar

diperoleh keutuhan kerangka pemikiran antara

lain teori perkembangan bioekologis menurut Urie

Bronfenbrenner, konsep tentang pendidikan nilai/

karakter, bentuk-bentuk pendidikan nilai, prinsip-prinsip

pendidikan nilai, peran sekolah dalam pendidikan

nilai.

Dapat dikatakan bahwa hal-hal yang ada

di sekeliling anak baik yang dekat maupun yang

jauh, langsung maupun tidak langsung berpengaruh

terhadap pembentukan kepribadian seorang anak

sampai la dewasa kelak, bahkan selama hidupnya.

Sebab, kehidupan itu sendiri merupakan sistem yang

kompleks.

Menumbuhkembangkan nilai-nilai insani dan

Ilahi di sekolah merupakan upaya terus-menerus yang

memerlukan dukungan dari orang tua untuk sama-

sama menciptakan lingkungan belajar nilai yang.seiring sejalan. Artinya, nilai-nilai yang diperkenalkan

dan diinternalisasikan di sekolah sama dengan yang


46/323


Agus Retnanto

diinternalisasikan di rumah. Hal-hal yang dilarang

di sekolah juga dilarang di rumah. Hal-hal yang

harus dilakukan oleh subjek didik di sekolah juga

harus dilakukan di sekolah sehingga kecil kesempatan

anak untuk bermain peran atau menggunakan

standar ganda, yaitu di sekolah bersikap patuh dan

disiplin pada norma-norma, tetapi di rumah justru

sebaliknya. Dengan upaya terus-menerus dari orang

tua dan sekolah dalam pendidikan nilai diharapkan

anak sebagai subjek didik memiliki karakter yang baik.

2. Kajian Hasil Penelitian

Pendidikan, baik dari pesantren salaf maupun

pesantren khalafdan yang dikombinasikan berupa pendidikan

pesantren modern belum menunjukkan tingkat ke-kaahan-

nya. Kurukulum pada pesantren salaf cenderung didominasi

ilmu-ilmu alat atau ilmu-ilmu praktis beribadah yang bisa

langsung dipraktikkan untuk ibadah mahdlah. Untuk ilmu-

ilmu tentang kehidupan (sain, teknologi dan keterampilan)

tidak diajarkan.

Sedangkan pesantren khalaf dan pondok pesantren

modern telah memasukkan ilmu-ilmu umum (sain, teknologi

dan keterampilan) dengan sistem pendidikan klasikal. Namun

kedua macam ilmu itu masih terpisah secara konseptual, belum

dilakukan proses internalisasi, interkoneksi dan integrasi.

Sehingga ilmu-ilmu sosial khususnya yang jika ditelaah

lebih dalam secara ideologi Islam akan menyesatkan umat

akan masuk begitu saja meracuni akhlaq para siswa yang

berkemungkinan besar akan merusak aqidah Islam.

Seperti muatan isi dalam materi IPA yang menyatakan

bahwa manusia adalah keturunan dari kera, materi ekonomi

yang menyatakan kebutuhan manusia tak terbatas sehingga

menghalalkan keserakahan dalam hidup berekonomi,

menghalalkan riba dalam bentuk bunga bank. Perjudian

terselubung dalam bentuk pembelian saham dan pasar bursa.


47/323



Dalam ilmu sosial yang menyatakan agama adalah produk

budaya manusia. Dalam pendidikan moral diterapkannya

prinsip kebebasan individu dan lain-lain.

Pendidikan nilai yang dilakukan oleh Wolfgang Althof,

Berkowitz dan Marvin di Amerika. Penelitian mereka berjudut

Moral Education and Character Education: Their Relationship and

Roles in Citizenship Education dalamJournal of Moral Education,

volume 35, December 2006. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa peran sekolah dalam membantu perkembangan

moral warga negara dalam masyarakat demokratis perlu

difokuskan pada pengembangan moral yang lebih luas

dan pengembangan karakter terkait, mengajarkan

pendidikan kewarganegaraan dan mengembangkan watak

dan keterampilan /ketrampilan warga negara.

Masih terkait dengan pendidikan nitai adalah penelitian

yang dilakukan oleh suatu lembaga di Amerika Serikat: The

What Works Clearing-house (WWC) yang mengidentikasi

program-program pendidikan untuk me-ngembangkankarakter siswa dengan mengajarkan nilai-nilai inti (core values).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat bukti yang

meyakinkan mengenai pengaruh intervensi pendidikan

karakter terhadap perilaku, pengetahuan, sikap dan nilai,

serta prestasi akademik.

Penelitian yang dilakukan oleh Ulrika Bergmark

di sebuah SMP pada siswa-siswa kelas 7 dan 8 di Swediadengan judul: I Want People to Believe in -Me, Listen When I

Say something and Remember Me How Student Wish to Be

Treated yang dimuat dalam jurnal: Pastoral Care in Education,

volume 26, nomor 4, Desember 2008 (267-269). Penelitian ini

adalah penelitian fenomenologi dengan metode penelitian

tindakan partisipatori dan apresiatif. Tujuan penelitian

ini adalah untuk mengeksplorasi suara/pendapat pesertadidik mengenai gambaran tentang bagaimana mereka

memperlakukan dan ingin diperlakukan oleh orang


48/323


Agus Retnanto

lain. Analisis data dihubungkan dengan empat tema:

menghidupkan saling pengertian, penerimaan diri yang

sebagaimana adanya, pencarian kejujuran dan kebenaran,

dan menjadi berpengetahuan, dikenal dan didorong. Dengan

pemahaman yang komprehensif terhadap tema-tema ini

menegaskan bahwa praktik pendidikan dapat dikembangkan

menjadi lebih baik. Kurikulum sekolah di Swedia

mengharuskan memuat pembelajaran dengan beragam mata

pelajaran di samping secara simultan membantu peserta

didik untuk mengembangkan diri agar menjadi warga

negara yang berkarakter baik. Untuk mencapai tujuan ini

peserta didik perlu ditanamkan karakter tertentu seperti

respek dan tanggungjawab sehinga mereka dapat membina

hubungan yang positif dan hidup dalam komunitasnya.

Penelitian menunjukkan bahwa pendidikan karakter yang

baik membawa pada perkembangan moral peserta didik

sekaligus juga meningkatkan pembelajaran akademik

mereka. Memberikan hak bersuara kepada peserta didikmerupakan titik awal bagi pendidikan karakter. Jika orang

dewasa mendengarkan dengan sungguh-sungguh peserta

didiknya, praktik pendidikan dapat ditingkatkan.

Penelitian Paul J. Dovre yang dimuat dalam jurnal:

Education Next, volume 7 nomor 2, September 2007 (p.3845)

dengan judul: From Aristotle to Angelou: Best Practice in Character

Education mengemukakan bahwa gerakan pendidikankarakter di era modem muncul pada tahun 1980-an sebagai

akibat dari tumbuhnya perhatian orang tua dan masyarakat

karena adanya penyimpangan moral atau yang disebut

sosiolog James Davison Hunter sebagai kematian karakter.

Anomi publik ini ditangkap oleh Sanford McDonnell, ketua

dari The Character Education Partnership (CEP) yang merupakan

organisasi payung yang memberikan koordinasi, dorongandan dukungan kepada sekolah-sekolah. Donnell mengatakan

bahwa telah terjadi krisis karakater di seluruh Amerika.

Yang harus dilakukan adalah kembali kepada nilai-nilai


49/323



inti dari warisan Amerika di dalam rumah, sekolah, bisnis,

pemerintahan dan juga dalam kehidupan sehari-hari. Dua

dekade kemudian, perlu diteliti sejauh mana kesuksesan

dari gerakan pendidikan karakter tersebut. Maka, penelitian

mengenai pendidikan karakter dilakukan di enam sekolah.

Selama lebih dari dua bulan peneliti mengunjungi masing-

masing sekolah untuk mempelajari program pendidikan

karakter di sekolah masing-masing. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa walaupun sekolah ini berbeda dalam

hal ukuran, tipe, jenjang dan lokasi, tetapi keenam sekolah

ini menyumbangkan unsur-unsur penting bagi program

komprehensif pendidikan karakter. Pendidikan diarahkan

oleh sejumlah nilai-nilai inti atau kebajikan. Sekolah-sekolah

memberikan kesempatan yang berlimpah bagi wacana

moralmengenai hal-hal yang kompleks dan bertentangan,

juga tindakan moral melalui balk layanan komunitas yang

teratur maupun dalam aturan di sekolah.

Penelitian lain yang berkaitan dengan sekolah adalahyang dilakukan oleh Solomon, dkk. (1997) untuk mengetahui

hubungan antara tindakan guru, berbagai aspek perilaku siswa

dan rasa komunitas dalam diri siswa di berbagai kelas yang

ada. Penelitian ini antara lain mengkaji bagaimana pengaruh

sekolah terhadap perasaan siswa tentang sekolahnya sebagai

suatu komunitas.

G. Kerangka Berfkir

Pendidikan nasional menggalakkan potensi individu

secara menyeluruh dan terpadu untuk mewujudkan insan yang

seimbang dan harmonis dari segi intelektual, rohani dan iman,

berdasarkan kepercayaan kepada Allah Swt. Memang adanya

penekanan di bidang pembentukan manusia seutuhnya baik

jasmani maupun rohani dalam sistem pendidikan nasionalmerupakan ciri pendidikan Islam. Karena itu, dalam kurikulum

terpadu yang dimuat dalam kurikulum pendidikan maupun

yang melekat pada setiap mata pelajaran sebagai bagian dari


50/323


Agus Retnanto

pendidikan nilai. Oleh sebab itu, nilai-nilai agama akan selalu

memberikan corak dan warna pada pendidikan nasional di

Indonesia.

Pendidikan terpadu mengidealkan pendidikan yang

komprehensip (kaah), dimana dalam rangka membentuk

kepribadian Islam yang utuh yang disebut dengan Syaksiyyah

Islamiyyah maka perlu membangun pondasi pendidikan.

Pondasi pendidikan itu berupa Tsaqofah I

empirik jan-jun 2012.pdf

Documents