hukum investasi dan pembangunan

7/22/2019 Hukum Investasi Dan Pembangunan

1/63

Fakultas HukumUniversitas Pancasila

Zulkarnain Sitompul

1zulkarnain sitompul


2/63

I. Peran Investasi dalam Pembangunan

II. Peran Modal Asing dalam Pembangunan

III. Hukum Internasional tt investasiIV. Bentuk Kerjasama Penanaman Modal

V. Bidang Usaha Penanaman Modal

VI. Tata cara Penanaman Modal

VII. Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal

VIII. Tugas dan Fungsi BKPM



3/63

Investasi mendorong pertumbuhan ekonomi Investasi membutuhkan modal

Bagaimana cara terbaik menerobos lingkaran

setan antara langkanya modal danketerbelakangan pembangunan ?

Apakah perlu modal asing?

Bagaimana mengundang modal asing agar

diinvestasikan di Indonesia Apa peran hukum dalam mengundang

investasi asing



4/63

Tujuan investasi:a. meningkatkan akumulasi modalb. menyediakan lapangan kerjac. menciptakan transfer teknologi

d. melahirkan tenaga- tenaga ahli barue. memperbaiki kualitas SDMf. menambah pengetahuan dang. membuka akses kepada pasar global



5/63

Ideal : investasi bertumpu pada kemampuannasional

Keterbatasan modal dalam negeri

Minimnya penguasaan teknologi dan Keterbatasan akses pasar



6/63

1. Stabilitas Politik mempengaruhi investasi2. Ekonomi Belum merangsang investasi

3. Tidak adanya kepastian hukum

menghambat investasi4. Indonesia kalah bersaing dengan negara

lain



7/63

1. Stabilitas Pemerintahan2. Ketidakpuasan daerah dapat memicu konflik

vertikal

3.

Ketidakpuasan sosial dan meningkatnyakriminalitas



8/63

1. Sistem Ketenagakerjaan tidak menarik bagiinvestor

2. Sistem perpajakan tidak kompetitif

3.

Infrastruktur buruk hambat investasi



9/63

1. Substansi Peraturan Perundang-undangantidak sinkron

2. Aparatur Penegak Hukum kurangmendukung investasi

3. Budaya hukum masyarakat kualitasnyarendah



10/63

1. Menurut Global Competitiveness Report2009-2010 oleh World Economic Forum:Posisi Indonesia nomor 54 dari 133 negara(nomor 1 Swiss).

2. Negara ASEAN: Singapura (3), Malaysia (24),Brunei (32), Thailand (36) Vietnam (75),Filipina (87) dan Kamboja (110)

3. Investor mengalihkan usahanya ke negaralain

4. Realisasi Investasi rendah



11/63

1. Birokrasi pemerintah tidak efisien (20.2%)2. Sarana infrastruktur tidak memadai (14.8%)

3. Kapastian hukum (9.0)

4. Korupsi (8.7%)

5. Akses Pendanaan (7.3%)6. Regulasi buruh ketat (7.1%)

7. Regulasi pajak (6.8%)

8. Inflasi (6.1%)

9. Regulasi mata uang asing (5.2%)10. Kurangnya kualitas SDM (4.7%)

(sumber: World Economic Forum/WEF)



12/63

Penanaman modal asing adalah kegiatanmenanam modal untuk melakukan usaha diwilayah negara Indonesia yang dilakukan olehpenanam modal asing, baik yang

menggunakan modal asing sepenuhnyamaupun yang berpatungan dengan penanammodal dalam negeri.



13/63

Telah berlangsung sejak penjajahan Belanda Mis. UU Agraria 1870, menjamin kebebasan

ekonomi bagi perkebunan swasta, untukmenghapus tanam paksa

UU No.1 tahun 1967 ttg Penanaman ModalAsing, karena krisis ekonomi 1965-1966



14/63

Krisis 1997, 11.6 juta pengganggur (2006) 1.8 juta masuk ke lapangan kerja/tahun Kenaikan pertumbuhan ekonomi 1% pd

tingkat pertumbuhan 6% menyerap 600 ribu

tenaga kerja Kenaikan 1% membutuhkan dana 125 triliun Pertumbuhan 6% butuh 122 triliun untuk

pertumbuhan dari 5 ke 6%



15/63

Menciptakan lowongan kerja Menciptakan kesempatan bekerjasama

dengan perusahaan lokal

Meningkatkan ekspor dan

Menghasilkan alih teknologi

Substitusi impor

Meningkatkan penerimaan pajak



16/63

1. Tuduhan dominasi modal asing atasperekonomian Indonesia

2. Bangkrutnya perusahaan Lokal

3. Ketergantungan kepada bahan baku luarnegeri

4. Rusaknya lingkungan

5. Sengketa antara PMA dan host country atau

dengan penduduk asli setempat6. Mendikte pemerintah negara penerima



17/63

Cina: persentase modal asing atau FDI adalah8% dari pembentukan total modal.

Malaysia: persentase modal asing atau FDIadalah 20% dari pembentukan total modal.

Indonesia: persentase modal asing atau FDIadalah 6.4% dari pembentukan total modal.



18/63

Investasi di kota besar dan perusahaan lokaltidak kuat bersaing

Memperburuk ketimbangan regional investasi asing terpusat di Jawa (dekatdengan kekuasaan sehingga mempermudahperijinan)

Memperlebar jurang perbedaan antara Jawa

dan luar Jawa



19/63

Investasi di kota besar dan perusahaan lokaltidak kuat bersaing

Memperburuk ketimbangan regional investasi asing terpusat di Jawa (dekatdengan kekuasaan sehingga mempermudahperijinan)

Memperlebar jurang perbedaan antara Jawa

dan luar Jawa



20/63

Hukum internasional yang mengaturperlindungan terhadap investor dan hartamiliknya

Hukum internasional yang mengaturhubungan atau transaksi bilateral antara duanegara (bilateral investment treaty)

Hukum Internasional yang bersifat regional

Penanaman modal terkait denganperdagangan internasional

zulkarnain sitompul 20


21/63

Berdiri tahun 1995 hasil perundingan PutaranUruguay

Kelanjutan dari General Agreement on Tariffsand Trade (GATT)

Havana Chater 1948 membentuk ITO(International Trade Organization) upayapenggalakan aliran modal internasional

ITO tidak berlanjut dan diteruskan oleh GATT GATT hanya mengatur perdagangan

Indonesia anggota GATT sejak 1950



22/63

General Agreement on Trade in Services: Commercial presence melalui pendirian perusahaan

baru atau pembukaan kantor cabang

Trade related Aspects of Intellectual Property

Rights Proteksi terhadap HAKI

Trade Related Investment Measures



23/63

Bagian dari Perjanjian pendirian WTO Mengatur perdagangan jasa

Jasa diperdagangkan melalui 4 cara yaitu:

a) cross-border

b) consumption abroad

c) commercial precense

d) presence of natural person

Commercial presence adalah penanamanmodal langsung



24/63

Mengatur tentang perlindungan atas Hak atasKekayaan Intelektual yaitu:

Hak Cipta

Hak Merk Lisensi

Indikasi Geografis

Desain Industri

Paten

Layout-designs (Topographies) of IntegratedCircuits



25/63

Larangan dalam perjanjian TRIMs:

I. Berdasarkan perlakuan nasional yangdikeluarkan untuk memperoleh suatu

keuntungan dalam hal penerapan: Persyaratan untuk membeli atau kewajiban

untuk menggunakan produk lokal (Localcontent requirement) atau

Pembelian atau penggunaan suatu produkimpor yang dikaitkan dengan jumlah ataunilai dari produk lokal yang diekspor (tradebalancing requirement)



26/63

Impor produk hingga jumlah tertentu yangdikaitkan dengan jumlah atau nilai produkyang di ekspor (trade balancing)

Impor produk dengan membatasi aksesperusahaan kepada nilai mata uang asinghingga sejumlah masuknya mata uang asingke perusahaan tsb (foreign exchange raterestriktion

Ekspor suatu produk yang dikaitkan dengannilai produk lokal (domestic salesrequirement)



27/63

Tujuan utama BIT adalah untuk memastikanbahwa harta milik para investor tidak akandiambil alih tanpa adanya ganti rugi yangsifatnya prompt, adequate and effective.

BIT juga berisi ketentuan mengenai perlakuannondiskriminatif, tranfer dana dan prosedurpenyelesaian sengketa antara investordengan tuan rumah



28/63

Joint-Venture :- technical assistance contract

- franchise and brand-use agreement

- manajemen contract- build, operate and transfer (BOT)

Joint-enterprise

Kontrak Karya

Production sharing (bagi hasil) DSIC-Rupiah (Debt Inv Convertion Scheme)

Portofolio Investment



29/63

Usaha kerja sama yang dilakukan antarapenanaman modal asing dengan modalnasional berdasarkan atas suatu perjanjian

Tidak membentuk suatu badan hukum baru

Contoh : Perjanjian kerja sama antara VanSickel Associates Inc, suatu badan hukum ygberkedudukan di Delaware dgn PT Kalimantan

Plywood Factory, badan hukum Indonesiauntuk bersama-sama mengolah kayu diKalimantan Selatan. Disebut juga Contract ofCooperation



30/63

Kerja sama antara penanam modal asingdengan penanam modal dalam negeri denganmembentuk suatu perusahaan atau badanhukum baru

Merupakan suatu perusahaan terbatas yangmodalnya terdiri dari modal dalam nilairupiah dengan modal dalam valuta asing

Modal asing dapat berbentuk barang modal(mesin-mesin)



31/63

Kerja sama antara badan hukum milik negaraseperti Pertamina dengan PT Caltex PasificIndonesia (anak perusahaan CaltexInternational Petroleum)

Masing-masing pihak mengadakanpembukuan, kebijakan dan manajemen yangterpisah

Pihak asing mengerjakan pengolahan(eksploitasi dan eksplorasi) untuk dan atasnama perusahaan negara tersebut



32/63

Kredit yang diperoleh dari pihak asingbeserta bunganya akan dikembalikan dalambentuk hasil produksi perusahaan ybs

Suatu perjanjian kerja sama kredit antara

modal asing dengan pihak Indonesia ygmewajibkan pihak Indonesia untukmengekspor hasilnya kepada negara pemberikredit



33/63

Bentuk campuran atau variasi antara kreditdengan penanaman modal

Tagihan para kreditur asing yang berasal dariutang yg tidak dijamin pemerintah asing

diubah menjadi penanaman modal diIndonesia

Pelunasan utang tsb yg semuladiperhitungkan dg valas dibayar dengan Rpyg merupakan Kertas Perbendaharaan Negara



34/63

Investasi asing yang dilakukan melaluipembelian saham baik di pasar modalmaupun melalui penempatan modal pihakketiga dalam perusahaan (startegic partner)

Tidak termasuk FDI

Tunduk pada aturan UU Pasar Modal



35/63

Daftar Negatif Investasi (DNI) :a. bidang usaha tertutup

b. bidang usaha terbuka dengan persyaratan

Bidang usaha tertutup adalah jenis usahatertentu yang dilarang diusahakan sebagaikegiatan penanaman modal

Bidang usaha terbuka dengan persyaratan

adalah jenis kegiatan penanaman modaldengan persyaratan tertentu



36/63

Meletakan landasan hukum yang pasti Menjamin transparansi

Memberikan pedoman dalam menyususn danmenetapkan bidang usaha terbuka dantertutup

Pedoman untuk melakukan pengkajian ulang

Memberikan pedoman apabila ada perbedaan

penafsiran atas daftar bidang usaha yangtertutup dan bidang usaha yang terbukadengan persyaratan



37/63

Penyederhanaan Kepatuhan terhadap perjanjian atau

komitmen internasional

Transparansi

Kepastian hukum

Kesatuan wilayah Indonesia sebagai pasartunggal



38/63


39/63

Perlindungan sumber daya alam Perlindungan dan pengembangan usaha

mikro, kecil, menengah dan koperasi

Pengawasan produksi dan distribusi

Peningkatan kapasitas teknologi

Partisipasi modal dalam negeri dan

Kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk

oleh pemerintah



40/63

Perlindungan dan pengembangan UMKMK Syarat kemitaraan

Kepemilikan modal

Lokasi tertentu

Persyaratan perizinan khusus



41/63

Bentuk badan hukum dan perijinan



42/63

Perlakuan yang sama terhadap penanammodal (kecuali negara yg memperoleh hakistimewa berdasarkan perjanjian dg Indonesia

Tanggung jawab bagi penanam modal:

- Menjamin tersedianya modal- Menanggung dan menyelesaikan segala

kewajiban dan kerugian jika menghentikankegiatan usaha



43/63

- Menciptakan iklim usaha persaingan yangsehat, mencegah praktik monopoli dan ygmerugikan negara

- Menjaga kelestarian lingkungan hidup

- Menciptakan keselamatan, kesehatan,kenyamanan dan kesejahteraan pekerja

- Mematuhi demua ketentuan perUUan



44/63

Larangan menggunakan nominee Kejahatan korporasi berupa tindak pidana

perpajakan

Penggelembungan biaya pemulihan, ataubiaya lainnya untuk memperkecil keuntungan

Pemerintah akan mengakhiri kontrakkerjasama dengan penanam modal ybs



45/63

Peringatan tertulis Pembatasan kegiatan usaha

Pembekuan kegiatan usaha dan atau fasilitaspenanaman modal atau pencabutan kegiatanusaha dan/atau fasilitas penanaman modal

UU lama ttg PMA dan PMDN tidak mengenaladanya sanksi



46/63

Insentif pajak bagi penanam modal- pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilanneto sampai tingkat tertentu

- pembebasan dan keringan bea masuk impor barangmodal

- pembebasan dan keringan bea masuk untuk bahanbaku dan bahan penolong- pembebasan atau penangguhan pajak pertambahannilai atas impor barang modal

- penyusutan atau amortisasi- keringan PBB



47/63

Insentif diberikan secara selektif:- sektor yang menyerap tenaga kerja

- bidang usaha termasuk skala prioritas tinggidan membangun infra struktur

- melakukan alih teknologi

- industri pioner

- kegiatan usaha di daerah terpencil

/tertinggal/perbatasan



48/63

- Menjaga kelestarian lingkungan hidup- Bermitra dengan usaha mikro, usaha kecil,menengah atau koperasi

Transfer aset dan Repatriasi:

- mengalihkan aset kepada pihak lain

- transfer dan repatriasi dalam valas terhadap:

a. modal



49/63


b. keuntungan, bunga bank, deviden danpendapatan lain

c. dana yang diperlukan utk:

- pembelian bahan baku dan penolong,barang setengah jadi, atau barang jadi atau

- penggantian barang modal dalamrangka melindungi kelangsungan hidup

penanaman modal


50/63

d. Tambahan dana yang diperlukan bagipembiayaan penanaman modal

e. Dana untuk pembayaran kembali pinjaman

f. Royalti atau biaya yang harus dibayar

g. Pendapatan dari perseorangan warga negaraasing yang bekerja dlm perusahaanpenanaman modal



51/63

h. hasil penjualan atau likuidasi penanaman modali. kompensasi atau kerugian

j. kompensasi atas pengambilalihan

k. pembayaran yang dilakukan dalam rangka bantuanteknis, biaya yang harus dibayar untuk jasa teknik

dan manajemen, pembayaran yang dilakukan dibawah kontrak proyek dan pembayaran hak ataskekayaan intelektual

l. hasil penjualan aset



52/63

Hak Transfer dan repatriasi tidakmengurangi:- mewajibkan pelaporan pelaksanaan transferdana

- mendapatkan pajak dan atau royalti- pelaksanaan hukum yg melindungai hakkreditor dan- pelaksanaan hukum untuk melindungi

kerugian negara



53/63

Jaminan tidak ada nasionalisasi Penyelesaian sengketa melalui arbitrase

(misal: ICSID)

Fasilitas keimigrasian utk penanam modal

asing

Hak atas tanah

Bidang usaha yg terbuka lebih banyak



54/63

Arbitrase Pengadilan



55/63

Pasal 32 ayat (4) UU No.25/2007 apabila terjadisengketa di bidang penanaman modal antarapemerintah dengan penanam modal asing, para pihakakan menyelesaikan sengketa tersebut melaluiarbitrase internasional yang harus disepakati oleh

para pihak. Indonesia meratifikasi konvensi ICSID (international

center for sttlement of investment disputes) dg UUNo.5/68 tt Penyelesaian Perselisihan Antara Negaradan Warga Negara Asing mengenai Penanaman Modal



56/63

Tidak semua angketa penanaman modal sertamerta diselesaikan oleh ICSID

Harus ada kesepakatan secara tertulis bahwapara pihak sepakat menyelesaikan sengketa

melalui ICSID Kesepakatan tidak dapat dibatalkan oleh satu

pihak

Pasal 25 ayat (1) ICSID Convention



57/63

Keputusan Presiden No.24 Tahun 1981 tentangPengesahan Convention on the Recognition andEnforcement of Arbitral Award menjadikan Indonesiaanggota Konvensi New York 1958 tentang Pengakuandan Pelaksanaan Keputusan Arbitrase luar Negeri

Negara peserta dapat menolak pelaksanaan arbitraseapabila bertentangan dengan UU atau public policynegara tersebut



58/63

Penanam Modal asing harus memprioritaskantenaga kerja indonesia

Pemegang saham Nominee dilarang

Alokasi dana lingkungan

Kewajiban Penanam Modal



59/63

Mengutamakan tenaga kerja WNI Boleh menggunakan tenaga asing utk jabatan

dan keahlian tertentu sesuai dengan perUUanyg berlaku

Wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerjaWNI melalui pelatihan

Wajib melakukan pelatihan dan alih teknologi



60/63

Dilarang membuat perjanjian dan/ataupernyataan yang menegaskan bahwakepemilikan saham dalam PT untuk dan atasnama orang lain

Tujuannya menghindari PT secara normatifdimiliki seseorang ttp secara substansipemilik adalah orang lain (Ali Baba)



61/63


62/63

Menerapkan prinsip good corporate governance Melaksanakan corporate social responsibility (CSR)

Melaporkan kegiatan penanaman modal ke BKPM

Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi

kegiatan usaha Mematuhi peraturan perUUan yang berlaku



63/63

Menjamin tersedianya modal dr sumber yg tidakbertentangan dg PerUUan

Menanggung dan menyelesaikan segala kewajibandan kerugian jika penanam modal menghentikan ataumeninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahasecara sepihak

Menciptakan iklim persaingan usaha yg sehat

Menjaga kelestarian lingkungan hidup

hukum investasi dan pembangunan

Documents