johan satriajaya - tantangan pengelola keuangan desa dalam implementasi uu no. 6 tahun 2014

7/23/2019 Johan Satriajaya - Tantangan Pengelola Keuangan Desa Dalam Implementasi UU No. 6 Tahun 2014

1/23

Artikel Tugas ASP UTS I

[TANTANGAN PENGELOLA KEUANGAN DESA TERHADAP PERUBAHAN REGULASI DAN

STANDAR SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN UNDANG-

UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI KABUPATEN SUMBAWA

1

TANTANGAN PENGELOLA KEUANGAN DESA TERHADAP PERUBAHAN

REGULASI DAN STANDAR SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 6/2014 TENTANG DESA

DI KABUPATEN SUMBAWA

Johan Satriajaya

Kelas B/Batch 4/ Program STAR-BPKP

Magister Akuntansi Universitas Mataram

ABSTRACT

This article is an authors observation resultof contemporary phenomenon in

the context of the local area that has became a national issue which has conducted astudy and review of literate source from books, journals, articles, and relevant

regulations. This article describes the village rulers as the financial managers in their

villages in Sumbawa regency who will implement the changes of the financial

management system by the issuance of law (UU No. 6/2014 on the village). Human

resource of finance managers that exist today, in general will put 157 villages in 23

districts of Sumbawa regency which is in authors assumption these villages are

"unready and poorly unprepared" in implementing the regulation and the latest

standar of the village, especially about the financial management system.

The reform of regulation and standar in the financial management system of

the village provides new challenges for manager because it will affect the planning,

implementation, administration, reporting and responsibility. This article describedauthorsperspective of how the challenges of financial management in the village of

Sumbawa Regency to face such changes. The heterogenity variables of financial

managers in financing village is assumed will be affected to the ability of the

villages financial managers, because those changings involve system, format and

model those are different from the previous regulation. The scope of village financial

management is relatively smaller than the local government, but in details it almost

covers all of the accounts which are contained in local government. There are many

rules that can be some references in preparing the financial statements and may have

result in multi perception for village finance manager. This article is aimed to be a

reference for the author, local government, the village rulers or other parties who

concerned to participate in creating well financial management thus other generalgoals lead to good villages governance.

Keyword : Village Finance Manager, Change, Regulation / Standar, The Village Law

(UU No. 6/2014 on the village)


2/23





2

ABSTRAK

Tulisan ini merupakan hasil pengamatan penulis terhadap fenomena kekinian

dalam konteks lokal daerah yang telah menjadi isu secara nasional. Tulisan ini

merupakan kajian dan peninjauan literatasi yang bersumber dari buku, jurnal, artikel,serta regulasi yang relevan. Tulisan ini untuk mendeskripsikan aparat pemerintah desa

sebagai pengelola keuangan desa di Kabupaten Sumbawa yang akan melaksanakan

perubahan sistem pengelolaan keuangan desa dengan terbitnya Undang-undang

Nomor 6/2014 tentang Desa. Sumberdaya manusia para pengelola keuangan desa

yang ada saat ini secara umum akan menempatkan 157 desa pada 23 kecamatan di

Kabupaten Sumbawa dalam asumsi kami sebagai desa-desa yang tidak siap atau

sebagian kurang siap dalam mengimplementasikan regulasi dan standar terbaru

tentang desa tersebut khususnya tentang sistem pengelolaan keuangannya.

Perubahan regulasi dan standar dalam sistem pengelolaan keuangan desa

memberikan tantangan baru bagi pengelolanya karena akan mempengaruhi

perubahan pada perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan danpertanggungjawabannya. Tulisan ini akan mendeskripsikan bagaimana tantangan

pengelola keuangan desa di Kabupaten Sumbawa dalam menghadapi perubahan

tersebut. Keberagaman situasi dan kondisi perangkat desa dalam mengelola keuangan

desa kami asumsikan akan mempengaruhi kemampuan dalam mengelola keuangan

desa, karena perubahan tersebut meliputi perubahan sistem, format dan model

yang berbeda dari regulasi sebelumnya. Ruang lingkup pengelolaan keuangan desa

relatif lebih kecil dari keuangan pemerintah daerah, namun dalam penjabarannya

hampir mencakup semua rincian kegiatn yang terdapat dalam sistem keuangan

pemerintah daerah. Regulasi dan standar yang menjadi pedoman menyusun laporan

keuangan desa masih dapat mengakibatkan multipersepsi pada pengelola keuangan itusendiri. Tulisan ini diharapkan dapat menjadi referensi singkat bagi penulis,

pemerintah daerah, pemerintah desa atau pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam

rangka ikut bersama-sama menciptakan pengelolaan keuangan desa yang baik.

Kata Kunci ; Pengelola Keuangan Desa, Perubahan, Regulasi/Standar, UU No.

6/2014 tentang Desa.

1.

Pendahuluan

Diterbitkannya UU No. 6/2014 tentang Desa menjadi tonggak baru

perubahan fundamental terhadap konsep desa. Perubahan regulasi dan standar ini

dalam rangka memperbaiki kinerja aktivitas pemerintah desa sebagai salahsatu

organisasi sektor publik dalam rangka mengelola dana publik dan demi

peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Nordiawan dan Hertianti (2010)

mengatakan bahwa untuk bisa melaksanakan pelayanan dan pengelolaan dana

publik maka dibutuhkan standar khususnya tentang standar akuntansi yang akan


3/23





3

menjadi pedoman para pengelola keuangan desa. Pernyataan Standar Akuntansi

Keuangan (PSAK) nomor 1 paragraf 9 dan 10 menyatakan bahwa laporan

keuangan yang dibuat berdasarkan standar akuntansi.

Dalam sejarah nasional, demokrasi dan desentralisasi desa telah dimulai

sejak tahun tahun 1946. Prof. Selo Soemardjan salah satu tokoh sosiologi

Indonesia, menyiapkan sebuah rancangan tentang otonomi dan demokrasi desa di

Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu implementasi konsep tersebut adalah

adanya kebijakan Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang melakukan

penggabungan sejumlah desa menjadi satu desa yang lebih besar, sekaligus juga

mendistribusikan tanah Sultan menjadi tanah milik desa (Sutoro, 2015). Konsep

desa tersebut mempunyai otonomi memilih pemimpinnya sendiri, melakukan

pungutan seperti polosoro (semacam pajak penjualan tanah dan ternak), serta

mengatur dan mengurus tanah untuk kepentingan desa dan kesejahteraan rakyat.

Desa juga memperoleh mandat mendata jumlah penduduk, mendirikan sekolah

rakyat, menjaga keamanan wilayah, bahkan membantu perjuangan revolusi fisik

yang dipimpin oleh Sri Sultan HB IX dan Jenderal Soedirman. Penggabungan

desa, redistribution asset dan mandat merupakan isu penting yang pernah

ditorehkan oleh Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk memuliakan dan

memperkuat desa.

Sutoro (2015) menyatakan bahwa semangat perubahan konsep desa di

DIY itu mempengaruhi substansi UU No. 22/1948 tentang Penetapan aturan-

aturan pokok mengenai Pemerintahan sendiri di daerah-daerah yang berhak

mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan UU No. 19/1965 tentang

Desa Praja sebagai bentuk peralihan untuk mempercepat terwujudnya Daerah

Tingkat III di seluruh wilayah Republik Indonesia. Namun kedua regulasi itutidak berjalan efektif karena situasi politik yang tidak kondusif. Pada tahun 1979,

ketika lahir UU No. 5/1979 tentang Pemerintahan Desa, Prof. Selo Soemardjan

juga menyampaikan kekecewaannya karena substansi UU itu jauh dari spirit

otonomi desa dan demokrasi desa. Kehadiran UU No. 22/1999 tentang

Pemerintahan Daerah memberikan semangat baru terhadap desa yang berkaitan

dengan UU No. 5/1979 tentang Pemerintahan Desa, karena di dalamnya

membuka ruang dan mengandung spirit otonomi desa dan demokrasi desa. Pada

masa sekarang, terbitnya UU No. 6/2014 tentang Desa memang tidak sama persis


4/23





4

dengan semangat dan konsep perubahan dan pembaruan desa di DIY yang

dirancang oleh Prof. Selo Soemardjan pada tahun 1946, tetapi UU No. 6/2014

tentang Desa itu telah memastikan adanya perubahan paradigma yang

meninggalkan konsep lama dan memulai sebuah konsep baru. Dalam konsep

baru ini terdapat pengakuan dan penghormatan negara kepada desa, negara

memberikan mandat kewenangan dan pembangunan lokal desa kepada desa yang

dikuti oleh Country resourceredistributionkepada desa (Sutoro, 2015).

Garis besar perubahan menuju desa baru sudah digariskan dengan tegas

oleh UU No. 6/2014 tentang Desa ini. Redistribusi uang negara (dari APBN dan

APBD) kepada desa yang kemudian menjadi hak dan kewenangan desa. Namun

UU Desa bukan sekadar nilai uang yang begitu besar. Mulai dari misi, tujuan,

asas, kedudukan, kewenangan, alokasi dana, tata pemerintahan hingga

pembangunan desa, menunjukkan rangkaian perubahan desa yang dihadirkan

oleh UU Desa. Namun perubahan tidak berhenti pada undang-undang meskipun

melahirkan UU Desa ini membutuhkan perjuangan dan perjalanan panjang.

sebagaimana sebuah diktum yang berbunyi:

Peraturan bukan segala-galanya, tetapi segala sesuatunya membutuhkan

peraturan. Peraturan yang baik tidak serta merta melahirkan kebaikandalam waktu cepat, tetapi peraturan yang buruk dengan cepat

menghasilkan keburukan(Sutoro, 2015).

Sampai saat ini, setelah UU No. 6/2014 tentang Desa beserta regulasi

turunannya (PP No. 22/2015, PP No. 47/2015, serta beberapa peraturan menteri

teknis terkait), banyak pendapat bahwa perubahan regulasi desa ini progresif,

lengkap menyentuh seluruh aspek kehidupan dan isu pembangunan khususnya di

desa, tetapi cukup rumit dan lebih sulit dipahami. Kesulitan pemahaman ini

antara lain membuat kesiapan pemerintah desa dan penentuan keputusan dan

kebijakan pemerintah daerah menjadi terhambat. Berkembang pendapat bahwa

misi besar UU Desa bukan sebuah hal yang mustahil, namun tugas beratnya

adalah bagaimana membangkitkan optimisme disemua tingkatan pemangku

kebijakan sebagai pelaksana bahwa perubahan konsep tentang desa ini adalah

sebuah perbaikan merupakan keniscayaan.

Perubahan secara komprehensif di desa memang tidak mudah, tetapi juga

tidak terlalu sulit. Mengkaji bagaimana pengelolaan pemerintahan desa dalam


5/23





5

tata kelola, akuntansi dan akuntabilitas keuangannya, maka tidak bisa terlepas

dari keberadaan dan kemampuan para Kepala Desa dan Perangkat desa sebagai

pengelola keuangan di desa. Hal tersebut didasari dengan kenyataan bahwa pada

realitanya para pengelola keuangan desa-desa di Kabupaten Sumbawa khususnya

memiliki latarbelakang berbagai hal yang sangat beragam. Keberagaman tersebut

berupa usia, pengalaman (masa kerja) jenis kelamin, aktivitas lain selain menjadi

Kepala Desa atau Perangkat desa serta yang penting juga adalah tingkat

pendidikan yang akan berimplikasi pada kuantitas dan kualitas kerja.

Gibson (2006) menyebutkan bahwa variabel yang secara langsung

mempengaruhi prilaku dan kinerja individu dalam konteks organisasi adalah

Individual, Psychological, Organizational. Variabel Individual terdiri atas :

Kemampuan dan keterampilan (mental, fisik); Latar belakang (keluarga, kelas

sosial, pengalaman); Demografi (umur, Ras, Sex). Variabel individual diatas

kemudian akan mempengaruhi prilaku individual (misalnya apa yang akan

dilakukannya) dan mempengaruhi kinerja (misalnya hasil apa yang

diinginkannya). Prilaku individual tersebut juga akan dipengaruhi oleh variabel

organisasional (sumberdaya, kepemimpinan, imbalan, struktur dan disain

pekerjaan) serta dipengaruhi pula oleh variabel psikologis (persepsi, sikap,

keperibadian, pembelajaran dan motivasi). Kemampuan dan keterampilan (ability

and skills) mempunya peran yang sangat dominan terhadap prilaku dan kinerja

individu. Ability merupakan bakat dari lahir dan belajar yang memungkinkan

seseorang melakukan pekerjaan fisik atau mental (misalnya kemampuan

berkomunikasi, IQ). Skills merupakan kemampuan yang berhubungan dengan

pekerjaan, seperti kemampuan mengoperasikan komputer. Selain variabel diatas,

latar belakang, yang dipengaruhi oleh keluarga, kelas sosial, pengalaman dandemografi (umur dan/atau ras) juga ikut mempengaruhi kinerja para pengelola

keuangan desa.

2. Rerangka Teoritis Dan Pengembangan Hipotesis

2.1. Rerangka Teoritis

Sesuai dengan judul tulisan ini tentang tantangan pengelola keuangan desa

terhadap perubahan regulasi dan standar sistem pengelolaan keuangan desa

dengan terbitnya Undang-undang No. 6/2014 tentang Desa khususnya di


6/23





6

Kabupaten Sumbawa, maka fokus kajian dalam tulian ini adalah bagaimana

tantangan, baik internal dan ekternal yang dihadapi pengelola keuangan yang

berada di desa di Kabupaten Sumbawa (Kepala desa dan Perangkat Desa) untuk

bisa menuju terbentuknya pemerintahan desa yang baik (Good village

governance) dalam konsep self governing community (Otonomi Desa) melalui

perubahan regulasi dan standar dalam pengelolaan keuangan desa dengan

terbitnya UU No. 6/2014 tentang Desa beserta aturan turunannya. Pemodelan

konsep dan hipotesis dapat kami sampaikan seperti pada gambar dibawah ini :

2.1.1. Pengembangan Hipotesis

1) Desa

Secara universal desa dapat didefinisikan sebagai sebuahanglomerasi pemukiman di area pedesaan (rural) (Syachbrani, 2012).

Desa merupakan pembagian wilayah administratif di bawah kecamatan

yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Sejak diberlakukannya otonomi

daerah, istilah desa dapat disebut dengan nama lain misalnya, nagari di

Sumatera Barat, kampung di Papua dan Kalimantan dan istilah-istilah

lainnya di masing-masing daerah. Adanya penamaan yang berbeda-beda

itulah yang kemudian definisi desa mengakomodir berbagai perbedan

tersebut dituangkan dalam regulasi terbaru (UU No. 6/2014 tentang

Self governing

community

Good village

governance

Adanya Perubahan

Regulasi dan Standar (UU

No.6/2014 tentang Desa)

Variabel internal sebagai

pembentuk / pemengaruhSumberdaya manusia

Perangkat Desa sebagai

pengelola keuangan desa

Pengelola

Keuangan Desa

Sistem

Pengelolaan

Keuangan Desa

Variabel eksternal

dengan terbitnya UU

No.6/2014 tentang Desa


7/23





7

Desa), sebagai bentuk pengakuan dan penghormatan pemerintah terhadap

asal-usul, adat istiadat masyarakat serta kearifan lokal desa. Desa juga

didefinisikan dalam beberapa pendapat, antara lain pendapat

Kartohadikusumo (1965) dalam Syachbrani (2012) yang menyebutkan

desa merupakan kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang

berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan

pemerintahan terendah (di bawah kecamatan). Bintarto (1977) dalam

Syachbrani (2012) mendefinisikan desa sebagai sebuah perwujudan

geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomi-

politik, dan kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal-balik

dengan daerah lain.

Menurut UU Nomor 5/1979 tentang Pemerintahan Desa, desa

didefinisikan sebagai suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah

penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai

organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak

menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Definisi tersebut terdapat perubahan

seperti disebutkan dalam Pasal 1 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

disebutkan bahwa Desa adalah :

Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum

yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur

dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa merupakan salah satu institusi pemerintahan

yang keberadaannya telah diatur dalam konstitusi/perundang-undangan

Negara sebagai dasar hukumnya. Sebagai aturan secara khusus untuk

pemerintahan desa, pada masa Orde Baru telah diterbitkan UU Nomor

5/1979 tentang Pemerintahan Desa. Kemudian dengan adanya otonomi

daerah dengan berbagai dinamikanya terbitlah UU Nomor 6/2014 tentang

Desa. Dalam struktur pemerintahan nasional Indonesia, pemerintahan

desa berada tepat di bawah kecamatan didalam lingkup pemerintahan


8/23





8

daerah. Namun, kecamatan hanyalah berstatus sebagai struktur geografis,

bukan merupakan struktur koordinasi pemerintahan. Dengan kata lain,

bahwa instruksi kebijakan atau pola pemerintahan tetap dari pemerintah

kabupaten ke desa, tidak melalui kecamatan. Dengan adanya struktur

pemerintahan tersebut, maka pemerintah desa bertanggung jawab secara

vertikal kepada pemerintah kabupaten dalam hal ini kepada bupati.

Sedangkan untuk pertanggungjawaban secara horizontal adalah kepada

BPD dan masyarakat desa itu sendiri.

Dalam perubahan regulasi tentang desa saat ini, Camat atau

pemerintah kecamatan memiliki kewenangan yang kuat dan besar

terhadap desa karena Camat mendapatkan pelimpahan sebagian

kewenangan Bupati termasuk dalam melakukan pembinaan dan

pengawasan terhadap desa serta yang paling nyata dan tegas adalah

kewenangan untuk dapat melakukan evaluasi terhadap Rancangan

Peraturan Desa termasuk Rancangan APBDesa (jika Bupati

melimpahkannya ke Camat). Terkait posisi pihak kecamatan terhadap

desa dalam konsep baru ini, didalam UU No. 6/2014 tentang Desa-pun

diatur dengan jelas posisi Camat (Pasal 48 dan pasal 53). Demikian juga

dalam PP 47/2015 tentang Perubahan PP 43/2014 tentang Petunjuk

Pelaksanaan UU No. 6/2014 tentang Desa, sebagaimana disebutkan

dalam pasal 41, 45, 105 dan 129.

2) Pengelola Keuangan Desa dalam Struktur Pemerintah Desa

Mengkaji tentang pengelola keuangan desa, maka akan

dideskripsikan bahwa pengelola keuangan desa sebagai sebuah entitasyang mandiri (Syachbrani (2012). Sebagai sebuah entitas mandiri, maka

desa tentunya memiliki otoritas yang mutlak untuk mengatur

pemerintahan termasuk pengelolaan keuangannya dimana kepala desa

berperan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan di desa.

Sesuai Permendagri No. 113/2014 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Desa, disebutkan bahwa Pemegang Kekuasaan Pengelolaan

Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena

jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan


9/23





9

pengelolaan keuangan desa. Kepala Desa dalam melaksanakan

pengelolaan keuangan desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan

Keuangan Desa (PTPKD). Selain itu ada juga seorang Sekretaris Desa

yang bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan

desa. Kemudian Kepala Seksi sebagai unsur dari pelaksana teknis sesuai

dengan bidangnya. Selanjutnya seorang Bendahara Desa yang merupakan

unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi

keuangan (Kepala Urusan Keuangan) untuk melaksanakan fungsi

penatausahaan keuangan desa.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, desa dipimpin oleh

seorang Kepala Desa. Dalam UU 5/1979 tentang Pemerintahan Desa,

Kepala desa dipilih langsung oleh masyarakatnya dengan masa jabatan

selama 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali

pada masa jabatan berikutnya. Perubahan tentang masa jabatan tersebut

kemudian ditetapkan dalam UU 6/2014 tentang Desa, bahwa Kepala Desa

memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal

pelantikan dan Kepala Desa tersebut juga dapat menjabat paling banyak 3

(tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-

turut. Namun dalam dalam melaksanakan tugasnya, dalam kedua regulasi

tersebut sama-sama menyatakan bahwa kepala desa disebutkan dibantu

oleh sekertaris desa dan beberapa perangkat desa. Menurut regulasi

sebelum ditetapkannya UU 6/2014 tentang Desa, perangkat desa yang

terdiri dari Sekretaris desa (termasuk dibawahnya Kepala urusan),

Perangkat teknis (Kepala Seksi) dan Perangkat kewilayahan (Kepala

Dusun) mengalami perubahan dari sisi jumlah. Jika sebelumnya KepalaSeksi ditentukan 4 (empat) seksi maka di regulasi terbaru tentang desa

ditentukan paling banyak 3 (tiga) demikian juga untuk kepala urusannya

ditentukan paling banyak 3 (tiga). Kepala dusun disesuaikan dengan

kebutuhan masing-masing desa serta disesuaikan dengan kemampuan

keuangan desa dalam hal penganggaran pembayaran penghasilan

tetapnya.

Para pengelola keuangan desa khususnya di Kabupaten

Sumbawa, dari Kepala Desa, Perangkat Desa (Sekretaris desa, perangkat


10/23





10

teknis dan perangkat kewilayahan) serta Bendahara Desa sebagian

merupakan orang-orang lama di pemerintahan desa. Lama dalam hal

ini kami maksudkan adalah orang-orang yang telah cukup lama bekerja

mengelola keuangan desa semenjak sebelum adanya regulasi perubahan

tentang desa. Lama juga kami maksudkan adalah orang-orang yang

pada saat ini telah belasan tahun menjadi perangkat desa. Sehingga

berdasarkan kondisi individu yang ada dengan tingkat pendidikan yang

sebagian besar sangat minim (hanya mengenyam pendidikan setingkat

SMP bahkan ada yang tidak tamat SD) tentu perubahan sistem

pengelolaan keuangan desa ini yang diikuti oleh sejumlah dana yang

cukup atau bahkan sangat besar bagi sebuah desa tentu akan menjadi

tantangan tersendiri bagi mereka. Dana yang besar akan diikuti oleh

pekerjaan yang lebih kompleks dan tanggungjawab yang lebih besar pula.

Untuk menghadapi implementasi perubahan sistem pengelolaan

keuangan desa ini, maka permasalahan yang muncul adalah kesiapan

sumberdaya manusia para perangkat desa sebagai pelaksananya.

Sumberdaya manusia ini harus dibenahi sehingga akan siap menghadapi

perubahan dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah desa.

Peningkatan kompentensi ini dapat dilaksanakan secara terkoordinasi

dalam satu atap sehingga efisien dan efektif (Mauritz, 2008). Jadi

kepemimpinan seorang Kepala Desa dan sumberdaya manusia perangkat

desa yang dimiliki akan menentukan faktor-faktor lain seperti komitmen,

penyempurnaan administrasi, reward and punishment, serta keinginan

kuat untuk berhasil (Izzaty, 2011).

Sebagai salah satu organisasi sektor publik, desa saat ini tengahmenghadapi tekanan untuk lebih efisien, memperhitungkan biaya

ekonomi dan biaya sosial serta dampak negatif atas aktivitas yang

dilakukan (Mardiasmo, 2009). Maka kualitas sumberdaya manusia

menjadi faktor internal yang memegang peranan penting berhasil

tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan sehingga perlu

diarahkan melalui manajemen sumber daya manusia yang efektif dan

efisien. Agar sumberdaya manusia mempunyai etos kerja tinggi,

terampil dan terlatih sebuah organisasi dapat melakukan pelatihan,


11/23





11

pendidikan, dan bimbingan bagi SDM. Hanya saja untuk menghasilkan

kinerja dan prestasi kerja yang tinggi seorang karyawan tidak hanya

perlu memiliki keterampilan, tetapi juga harus memiliki keinginan dan

kegairahan untuk berprestasi tinggi karena berkembang tidaknya suatu

organisasi, sangat ditentukan oleh anggota atau personel dari organisasi

itu sendiri (Izzaty, 2011). BPKP Perwakilan Sumatera Selatan (2015)

dalam Buku Saku Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan

bahwa dalam hal pengelolaan dana desa, teridentifikasi adanya risiko

terjadinya kesalahan baik bersifat administratif maupun substantif yang

dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum mengingatkan

belum memadainya kompetensi kepala desa dan aparat desa dalam hal

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

3) Sistem Pengelolaan Keuangan Desa

Secara kelembagaan, desa sebagaimana diatur dalam UU No.

6/2014 tentang Desa menjadi landasan yuridis dalam melakukan

pengelolaan keuangan secara mandiri. Dalam regulasi tersebut

diantaranya telah pula diatur tentang pengelolaan keuangan desa mulai

dari yang bersifat umum sampai penjelasan terperincinya. Sebagaimana

siklus pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Permendagri No.

21/2011 tentang perubahan ke-2 Permendagri No. 13/2006 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, maka pengelolaan keuangan desa-pun

diatur dengan mengadopsi konsep dan pola yang hampir sama dan

dituangkan dalam Permendagri No. 113/2014 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Desa.Dalam Permendagri No. 37/2007 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Desa sebagai pedoman umum tentang tata cara pelaporan dan

pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa hanya mengatur

tentang ketentuan umum, sumber pendapatan, Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa (APBDesa), pengelolaannya termasuk pembentukan Badan

Usaha Milik Desa (BUMDes), namun secara lebih terperinci diatur lagi

dalam Permendagri No. 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

diatur terperinci sesuai siklus pengelolaan keuangan daerah. Terkait


12/23





12

dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), yang sebelumnya telah

diatur tersendiri dalam Permendagri No. 39/2010 (BUMDesa) saat ini

sesuai amanat UU No. 6/2014 diatur lebih tegas dan jelas dalam

PermenDesaPDTT No. 4/2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan

Pengelolaan, dan Pembubaran BUM Desa. Dalam Permendagri No.

37/2007 maupun Permendagri No. 113/2014 tentang Pengelolaan

Keuangan Desa dijelaskan bahwa, keuangan desa adalah semua hak dan

kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat

dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang

behubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Terkait dengan

pendapatan, Permendagri No. 37/2007 menyebutkan keuangan desa

bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD), dana dari Pemerintah dan

hasil dari BUMDes. Sedangkan dalam Permendagri No. 113/2014 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa, pada pasal 8 disebutkan bahwa Pendapatan

Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang

merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu

dibayar kembali oleh desa. Lebih lanjut disebutkan bahwa Pendapatan

Desa terdiri atas kelompok: Pendapatan Asli Desa (Hasil usaha, Hasil

aset, Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan Lain-lain pendapatan

asli desa (hasil pungutan desa); Transfer (Dana Desa, Bagian dari Bagi

Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa

(ADD), Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan Bantuan Keuangan

APBD Kabupaten); dan Pendapatan Lain-Lain (Hibah dan Sumbangan

dari pihak ketiga yang tidak mengikat).

a)

PerencanaanAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut

APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Dalam

APBDesa tersebut tertuang rencana keuangan desa dalam satu tahun yang

memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja, rencana pembiayaan yang

dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD yang

ditetapkan melalui Perdes (Pasal 20 Permendagri No. 113/2014 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa). APBDesa menggambarkan susunan

perencanaan penyelenggaraan pemerintahan desa yang keluarannya


13/23





13

berupa pelayanan publik, pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan

masyarakat.

Dalam Permendagri No. 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan

Desa (Pasal 20) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa

tentang APBDesa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa

(RKPDesa) tahun berkenaan. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan

Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa. Rancangan

peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada

Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama dan

disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati

bersama BPD disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui

Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dilakukan

evaluasi.

Selanjutnya Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan

APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Selanjutnya Bupati tidak

memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu yang ditentukan maka

Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Ketika Bupati

menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa

tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan

paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan

Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentangAPBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa

dengan Keputusan Bupati. Pembatalan Peraturan Desa sekaligus

menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Saat

terjadi pembatalan Peraturan Desa oleh Bupati, maka Kepala Desa hanya

dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan

Pemerintah Desa.

Kepala Desa harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa

Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya


14/23





14

Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud. Bupati

dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang

APBDesa kepada Camat. Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan

APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Ketika Camat tidak

memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu tersebut, maka Peraturan

Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Demikian juga saat Camat

menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa

tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan

paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala

Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa

menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan

Peraturan Desa kepada Bupati. Berkaitan dengan pendelegasian evaluasi

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat akan diatur

dalam Peraturan Bupati.

b)

Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan pemerintahan, pemerintah desa wajib

mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel dan partisipatif.

Transparan berarti dikelola secara terbuka, akuntabel berarti

dipertanggungjawabkan secara hukum, dan partisipatif bermakna

melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Kepala desa sebagai kepala

pemerintahan desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan

desa yang mewakili pemerintah dalam kepemilikan kekayaan desa. Tugasdan kewenangan kepala desa dalam kaitan pengelolaan keuangan antara

lain; menetapkan kebijakan pengelolaan barang desa, dan menetapkan

kebijakan pelaksanaan APBDesa, dan menetapkan Bendahara Desa.

Kepala desa dibantu oleh sekertaris desa sebagai koordinator pelaksana

pengelolaan keuangan desa dan pelaksana teknis pengelolaan keuangan

desa lainnya.

Kaitan dengan pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa diatur

dalam Pasal 24 (Permendagri No. 113/2014 tentang Pengelolaan


15/23





15

Keuangan Desa). Disebutkan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran

desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui

rekening kas desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus

didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Pemerintah desa dilarang

melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan

dalam peraturan desa.

Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah

tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.

Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam Peraturan

Bupati. Terkait dengan batasan jumlah uang dalam kas, Kabupaten

Sumbawa telah menetapkan bahwa jumlah maksimal uang dalam kas

adalah Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah) sebagaimana dalam pasal 31

Perbup Sumbawa No. 12/2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Desa. Untuk pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa

tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang

APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa. Sedangkan untuk

Pengeluaran desa berupa belanja pegawai yang bersifat mengikat dan

operasional perkantoran dapat dicairkan melalui penetapan Peraturan

Kepala Desa. Untuk penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus

dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan

kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran

Biaya (RAB). RAB di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan oleh

Kepala Desa. Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan

pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatandengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai

pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa. Berdasarkan rencana

anggaran biaya tersebut pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan

Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. SPP dimaksud tidak boleh

dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima. Pengajuan SPP terdiri

atas: permintaan pembayaran, pernyataan tanggungjawab belanja; dan

lampiran bukti transaksi.


16/23





16

Pada Pasal 30 Permendagri No. 113/2014 tentang Pengelolaan

Keuangan Desa diatur secara rinci tentang proses pelaksanaan

pembayaran atas sebuah kegiatan di desa. Pada tahapan ini Sekretaris

Desa berkewajiban untuk:

1.Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh

pelaksana kegiatan;

2.Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang

tercantum dalam permintaan pembayaran;

3.Menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud; dan

4.Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan

apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa tersebut, Kepala

Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan

pembayaran. Jika pembayaran yang telah dilakukan, maka selanjutnya

bendahara melakukan pencatatan pengeluaran. Bendahara desa sebagai

wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib

menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya

ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan peraturan

bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-

undangan (Perpres No. 54/2010 tentang Pengadaan barang/jasa

pemerintah beserta perubahannya). Lembaga Kebijakan Pengadaan

Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia telah menetapkan Perka LKPP RI

No. 13/2013 tentang Tata Cara Pengadaan Barang Jasa di Desa yangselanjutnya menjadi acuan pemerintah daerah untuk membuat turunan

regulasinya. Implementasinya, di Kabupaten Sumbawa telah ditetapkan

Perbup Sumbawa No. 16/2015 tentang Pedoman Pengadaan Barang/jasa

di Desa.

Perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa dapat dilakukan

apabila terjadi:

1.Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis

belanja;


17/23





17

2.Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA)

tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;

3.

Terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa

pada tahun berjalan; dan/atau

4.Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis

ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;

5.Perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah

Daerah.

Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu)

tahun anggaran. Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama

dengan tata cara penetapan APBDesa. Dalam hal bantuan keuangan dari

APBD Provinsi dan APBD Kabupaten serta hibah dan bantuan pihak

ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkannya

Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, perubahan diatur dengan

Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APBDesa. Perubahan

APBDesa tersebut diinformasikan kepada BPD.

c)Penatausahaan

Bendahara Desa adalah yang berkewajiban melakukan

penatausahaan keuangan di desa. Bendahara Desa wajib melakukan

pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup

buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara Desa wajib

mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

Laporan pertanggungjawaban tersebut disampaikan setiap bulan kepada

Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya (Pasal 35).

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran keuangan desa,menggunakan: buku kas umum, buku Kas Pembantu Pajak dan buku

Bank.

d)Pelaporan

Bila ditinjau dari perspektif Standar Akuntansi Pemerintah,

desa merupakan entitas pelaporan. Hal ini tidak lepas dari karakteristik

yang dimiliki desa, antara lain; dibentuk dengan peraturan perundang-

undangan, memperoleh anggaran dari APBN dan atau ABPD serta

adanya kewajiban Kepala Desa untuk mempertanggungjawabkan


18/23





18

pelaksanaan tugasnya kepada BPD sebagai lembaga yang

merepresentasikan rakyat didesa terkait. Karakteristik ini sesuai dengan

ciri entitas pelaporan sebagaimana yang dimaksud dalam paragrap 11

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 11 yang

merupakan lampiran PP No. 71/2010 tentang Sistem Akuntansi

Pemerintahan. Junaidi (2015) menyebutkan bahwa pemberlakuan UU No.

6/2014 tentang Desa telah menetapkan entitas desa sebagai entitas

pelaporan. Entitas desa memiliki kewenangan yang lebih besar dalam hal

belanja termasuk kewenangan untuk membentuk badan usaha desa.

Kewenangan tersebut telah diatur oleh negara dalam beberapa runtutan

konstitusi secara hukum. Dalam UU No. 5/1979 Tentang Pemerintahan

Desa dan UU No. 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan

bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berwenang

untuk mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri.

Laporan kinerja yang harus dilaporkan pemerintah desa,

terkandung didalamnya Laporan Keuangan yang menggambarkan

pengelolaan keuangan Pemerintah Desa selama tahun anggaran dan

selama periode pemerintahan Kepala Desa. Pelaporan tersebut dijelaskan

pada pasal 37 ayat 5 sampai ayat 10 dalam Permendagri No. 35/2007

Tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan dipertegas lagi dalam regulasi

terbaru yakni dalam Permendagri No. 113/2014 tentang Pengelolaan

Keuangan Desa (Pasal 1 ayat 6) yang menyebutkan bahwa Pengelolaan

Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Padapasal 37 Permendagri No. 113/2014 disebutkan bahwa Kepala Desa

menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati

berupa: laporan semester pertama; dan laporan semester akhir tahun.

Dalam Permendagri No. 113/2014 tersebut secara umum digambarkan

bahwa Pemerintah Desa berkewajiban melaporkan penyelenggaraan

pemerintahan desa khususnya terkait pengelolaan keuangan desa kepada

Bupati dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD yang merupakan

perwakilan masyarakat desa memiliki fungsi penting sebagai lembaga


19/23





19

yang melakukan fungsi pengawasan dan legislasi di desa, karena bentuk

pertanggungjawaban tersebut ditetapkan dalam Peraturan Desa (Pasal 38

ayat 3 Permendagri No. 113/2014).

Komposisi laporan keuangan pemerintah desa sejatinya juga

mengikuti laporan keuangan pemerintah sesuai PSAP Nomor 01 paragraf

14 yang merupakan lampiran PP No. 71/2010 tentang Sistem Akuntansi

Pemerintahan disebutkan bahwa laporan keuangan terdiri atas:

1.

Laporan Pelaksanaan Anggaran (Laporan Realisasi Anggaran,

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih)

2. Laporan Finansial (Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas,

Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan atas Laporan Keuangan)

Namun, dalam regulasi terbaru tentang desa, khususnya keuangan desa,

pemerintah hanya menetapkan laporan wajib yang sangatlah sederhana.

Sesuai amanat Permendagri No. 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan

Negara, pada pasal 43 disebutkan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai

Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Bupati. Memenuhi

hal tersebut maka di Kabupaten Sumbawa diterbitkanlah Peraturan Bupati

Sumbawa No. 12/2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

dimana pada Pasal 51 menyebutkan bahwa Bukti-bukti pengeluaran yang

lengkap dan sah sebagai dasar penyusunan laporan realisasi dan laporan

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa disimpan dan

dipergunakan oleh Pemerintah Desa untuk kepentingan pemeriksaan.

Hal diatas sedikit berbeda dengan aturan sebelumnya

(Permendagri No. 37/2007) dimana pemerintah desa sebagai pengelola

keuangan desa melampirkan beberapa dokumen lain sebagai kelengkapanlaporan kepada Bupati. Secara umum, tujuan laporan keuangan disusun

adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban entitas ekonomi atas

penggunaan dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki dalam suatu

periode tertentu. Pada Pasal 37 (Permendagri No. 113/2014) Kepala Desa

menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati

berupa: laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.

Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa. Laporan

realisasi pelaksanaan APBDesa tersebut disampaikan paling lambat pada


20/23





20

akhir bulan Juli tahun berjalan. Laporan semester akhir tahun disampaikan

paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Dari tujuan umum tersebut, dapat disimpulkan beberapa manfaat

pentingnya laporan keuangan bagi pemerintah desa (Syachbrani, 2012),

antara lain:

1.

Mengetahui tingkat efektivitas, efisiensi dan kebermanfaatan

pengelolaan sumber daya ekonomi oleh pemerintah desa dalam satu

tahun anggaran.

2.Mengetahui nilai kekayaan bersih yang dimiliki desa sampai dengan

posisi terakhir periode pelaporan.

3.

Sebagai alat evaluasi yang lebih informatif tentang kinerja aparatur

desa utamanya kepala desa.

4.Sebagai sarana pengendalian terhadap kemungkinan terjadinya praktik

penyalahgunaan ataupun penyimpangan sumber-sumber ekonomi yang

dimiliki desa.

5.Sebagai wujud riil implementasi azas transparansi dan akuntabilitas

yang diamanatkan peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan

model praktis bagi entitas lain.

e)Pertanggungjawaban

Pasal 38 (Permendagri No. 113/2014), menerangkan bahwa

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi

pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari

pendapatan, belanja dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban

realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi

pelaksanaan APBDesa dilampiri:

1. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun

Anggaran berkenaan;

2. Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran

berkenaan (Permendagri No. 4/2007 tentang Pengelolaan Kekayaan

Desa); dan


21/23





21

3. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke

desa.

Selanjutnya dalam Pasal 39 diatur bahwa Laporan

Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan bagian

tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan

APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan

media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi

antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi

lainnya dengan berpedoman pada UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan

Informasi dan PP No. 61/2010 tentang Petunjuk pelaksanaan UU No.

14/2008 tentang Sistem Keterbukaan Informasi.

Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi

pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati melalui camat.

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa

disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran

berkenaan. Dalam usaha untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut diatas

maka dalam proses pengelolaan dana desa sangat diperlukan adanya

akuntabilitas agar semua kegiatan pemerintahan desa dapat berhasil.

Akuntabilitas sendiri merupakan prinsip pertanggungjawaban publik yang

berarti bahwa proses penganggaran keuangan mulai dari proses

perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat

dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Masyarakat

tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga

berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupunpelaksanaan anggaran tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya

akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa maka penyerapan anggaran

dapat terjadi secara maksimal karena mendapat pengawasan langsung dari

masyarakat. Akuntabilitas dalam sistem pengelolaan dana pemerintahan

desa juga dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang baik. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Haryanto

(2007) yang dikutip dari Subroto (2009) dalam Syachbrani (2010) bahwa

prinsip atau kaidah-kaidah pemerintahan yang baik adalah adanya


22/23





22

partisipasi, transparansi dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan

pemerintahan dan pembangunan. Pengelola keuangan desa sebagai bagian

dari pelaksanaan pembangunan di desa, sudah seharusnya memegang

teguh prinsip-prinsip yang merupakan indikator pemerintahan yang baik

tersebut.

3. Kesimpulan

Dr. Jan Hoesada, CPA. dari Komite Standar Akuntansi Pemerintah

(KSAP) menyatakan dalam tulisannya tentang Desa, bahwa penyusunan regulasi

tentang akuntansi dan pelaporan laporan keuangan desa harus dirangkai secara

amat hati-hati. Sependapat dengan hal tersebut, kondisi SDM perangkat desa

sebagai pengelola keuangan desa yang ada di Kabupaten Sumbawa sebagian

besar jika dilihat dari usia, tingkat pendidikannya dapat diprediksikan akan

memiliki tantangan besar dalam menjalankan sistem dan mekanisme pengelolaan

keuangan. Perubahan regulasi tentang desa yang ditandai oleh terbitnya UU No.

6/2014 tentang Desa dan diikuti oleh berbagai regulasi turunan dan/atau regulasi

lama yang masih dipergunakan, membuat para pengelola keuangan desa harus

memiliki kemampuan dalam menginterpretasikan dan mengimplementasikan

dengan baik sehingga terhindar dari berbagai persoalan hukum nantinya.

Pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri 113/2014 tentang Pengelolaan

Keuangan Desa bersumber dari Pendapan Asli Desa (PADesa), Hasil Aset Desa,

Lain-lain PADesa yang sah, Pendapatan Transfer (Dana Desa dari APBN, ADD

dan Bagian bagi hasil pajak dan retribusi daerah dari APBD serta pendapatan

lain-lain) mengharuskan perangkat desa mempunyai pengetahuan yang memadai

mengenai penatausahaan pengelolaan keuangan. Pemahaman yang baik atasPengelolaan Keuangan Desa akan sangat membantu para Kepala Desa dan

perangkat desa lainnya termasuk bendahara desa. Dalam hal ini, pemerintah

daerah memainkan peranan yang sangat penting dalam memberikan perhatian

atas kapabilitas para penyelenggara pengelola keuangan desa, dengan membuat

suatu petunjuk pengelolaan keuangan desa yang lebih rinci dalam rangka

penyeragaman penyelenggaraan penatausahaan dan pertanggungjawaban

keuangan desa.


23/23





23

Tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan dana desa dimulai

dari perencanaan sampai pertanggungjawaban. Secara umum, pengelolaan

keuangan desa harus berpedoman pada minimal prinsip-prinsip berikut:

1.Pengelolaan keuangan direncanakan secara terbuka melalui musyawarah

perencanaan pembangunan desa yang hasilnya dituangkan dalam Perdes

tentang APBDesa, serta dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dan

melibatkan seluruh unsur masyarakat desa.

2.

Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi,

teknis, dan hukum.

3.Informasi tentang keuangan desa secara transparan dapat diperoleh oleh

masyarakat.

4.Pengelolaan keuangan dilaksanakan dengan prinsip hemat, terarah, dan

terkendali.

5.Masyarakat baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan dapat

melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh

pemerintah desa.

Saat ini terkait kewenangan, pemerintah telah menerbitkan regulasi yang

lebih tegas tentang kewenangan desa. Kewenangan desa tersebut diatur dalam

UU No. 6/2014 tentang Desa pada Pasal 18. Sebagai Petunjuk Pelaksanaan UU

No. 6/2014 tentang Desa, PP No. 47/2015 tentang perubahan PP No. 43/2014

juga mengatur tentang penegasan tentang kewenangan desa (Pasal 34). Sebagai

turunannya terkait tentang kewenangan kemudian diatur lebih rinci dalam

PermenDesaPDTT No. 1/2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak

Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Kewenangan pengelolaan

keuangan berimplikasi bahwa pemerintah desa wajib melaporkan kinerjanyakepada Pemerintah (termasuk pemerintah daerah) dan masyarakat desa (BPD).

Pada dasarnya semua entitas atau kelompok yang menggunakan dana pemerintah

/ masyarakat dalam aktivitasnya, harus untuk membuat pertanggungjawaban

penggunaan dana tersebut dengan melaporkan kegiatan ekonominya selama

periode tertentu dengan tujuan utama sebagai alat evaluasi kinerja dalam kurun

waktu tersebut. Tuntutan pelaporan tersebut sejalan dengan semangat good

governance yang tengah digadang-gadangkan dalam kehidupan pemerintahan

modern.

johan satriajaya - tantangan pengelola keuangan desa dalam implementasi uu no. 6 tahun 2014

Documents