kel 4_pinjaman daerah

7/23/2019 Kel 4_Pinjaman Daerah

http://slidepdf.com/reader/full/kel-4pinjaman-daerah 1/28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah sebagai suatu cita-cita pemerintah dan bangsa pada era

reformasi ini di harapkan dapat memberi spirit bagi pemerintah daerah untuk aktif

dan membenahi diri dengan melaksanakan program-program pembangunan

daerah dan masyarakatnya. Suatu daerah di katakan mengalami kemajuan apabila

daerah tersebut senantiasa melaksanakan pembangunan baik pembangunan fisik

maupun pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan fisik dapat berupa

sarana dan prasarana daerah yang menyangkut :

1. Infrastuktur sosial, seperti rumah sakit, gelanggang olahraga, dan taman.

. Infrastuktur ekonomi, seperti pusat perbelanjaan, ka!asan industri, gedung

perkantoan, dan lain-lain.

". Infrastuktur khusus, seperti sarana dan prasarana yang di bangun atas

dasar pelayanan masyarakat dan bukan sekedar untuk memperoleh

keuntungan secara murni, seperti pasar, terminal bus, dan lain-lain.

#ntuk dapat melaksanakan pembangunan tersebut tentu di perlukan dana

yang tidak sedikit. Suatu daerah yang tidak memiliki dana yang cukup atau

memadai tentu memerlukan tambahan dari pihak lain, agar program pembangunan

yang telah di rencanakan tersebut dapat terlaksana. Pihak lain yang di maksud

adalah suatu lembaga perbankan, pemerintah pusat, atau pihak asing yang perduli

dengan program pembangunan suatu daerah. $alam hubungan ini pemerintah

daerah dapat melakukan suatu kegiatan yang di kenal dengan nama %Pinjaman

$aerah& yaitu suatu transaksi yang mengakibatkan pemerintah daerah'(#)$

menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang, sehingga

pada akhirnya pemerintah daerah'(#)$ berke!ajiban melakukan pembayaran

atas pinjamannya tersebut.

Pinjaman Daerah | 1



1.2 Rumusan Masalah

a. *pa dasar hukum mengenai pinjaman daerah +

b. *pa pengertian pinjaman daerah +

c. Seperti apa prinsip-prinsp umum yang ada dalam pinjaman daerah+

d. $arimanakah sumber pinjaman daerah +

e. Seperti apa jenis, sumber dan proses penggunaan pinjaman daerah+

f. (agaimana persyaratan umum dalam pinjaman daerah +

g. (agaimana prosedur pinjaman daerah itu +

h. (agaimana pembayaran kembali pinjaman daerah+

i. (agaimana pembukuan dan pelaporan pinjman daearh +

j. Seperti apa kasus pinjaman daerah beserta analisisnya +

k. (agaimana solusi pemecahan masalah dalam kasus yang ada +

1.3 Tujuan Penulsan

$iharapkan dengan penulisan makalah ini, dapat memberikan kontribusi

pengetahuan dalam memahami pinjaman daerah beserta kasus dan pemecahannya

secara komprehensif.

Pinjaman Daerah | 2



BAB II

TIN!AUAN PU"TA#A

2.1 Dasar Hukum1

1. ## omor 1 ahun //" tentang 0euangan egara

. ## omor 1 ahun //2 tentang Perbendaharaan egara

". ## omor 3 ahun //2 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

asional

2. ## omor " ahun //2 tentang Pemerintahan $aerah

3. ## omor "" ahun //2 tentang Perimbangan 0euangan *ntara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan $aerah

4. PP omor 1/ ahun /11 tentang ata 5ara Pengadaan Pinjaman 6uar

egeri dan Penerimaan 7ibah

. PP omor "/ ahun /11 tentang Pinjaman $aerah

8. Peraturan )enteri egara Perencanaan Pembangunan asional'0epala

(appenas omor //3').PP'/4'//4 tentang atacara Perencanaan dan

Pengajuan #sulan serta Penilaian 0egiatan yang $ibiayai dari Pinjaman

dan'atau 7ibah 6uar egeri

9. Peraturan )enteri 0euangan omor 23'P)0./'//4 tentang Pedoman

Pelaksanaan dan )ekanisme Pemantauan $efisit *nggaran Pendapatan

dan (elanja $aerah dan Pinjaman $aerah

1/. Peraturan )enteri 0euangan omor 12'P)0./'//4 tentang atacara

Penerbitan, Pertanggungja!aban, dan Publikasi Informasi Obligasi

$aerah.

1http:''!!!.djpk.depkeu.go.id'data-series'pembiayaan-dan-kapasitas-daerah'pinjaman-

daerah'konsep-pinjaman-daerah, diakses april /13

Pinjaman Daerah | 3

http://www.djpk.depkeu.go.id/data-series/pembiayaan-dan-kapasitas-daerah/pinjaman-daerah/konsep-pinjaman-daerah






2.2 Pengertan Pnjaman Daerah

Pinjaman daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan yang bertujuan

untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan

kepada masyarakat. Pembiayaan yang bersumber dari pinjaman harus dikelola

secara benar agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah

sendiri serta stabilitas ekonomi dan moneter secara nasional. Oleh karena itu,

pinjaman daerah perlu mengikuti kriteria, persyaratan mekanisme, dan sanksi

pinjaman daerah sebagaimana diatur dalam #ndang-#ndang o. "" tahun //2

tentang Perimbangan 0euangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

#ndang-undang o.. "" tahun //2 tentang perimbangan keuangan

pemerintahan pusat dan daerah menetapkan bah!a pinjaman daerah merupakan

salah satu sumber penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaa desentralisasi yang

dicatat dan dikelola dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah."

Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah

menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak

lain sehingga daerah tersebut di bebani ke!ajiban untuk membayar kembali.2

Pinjaman daerah merupakan alternatif sumber pembiayaan anggaran

pendapatan dan belanja daerah atau untuk menutup kekurangan kas yang

digunakan untuk membiayai kegiatan yang merupakan inisiatif dan ke!enangan

daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

$ana pinjaman merupakan pelengkap dari sumber-sumber penerimaan

daerah yang ada dan ditujukan untuk membiayai pengadaan prasarana daerah atau

harta tetap lain yang berkaitan dengan kegiatan yang bersifat meningkatkan

penerimaan yang dapat di gunakan untuk mengembalikan pinjaman, serta

2 (udi S. Purnomo, Obligasi Daerah Alternatif Investasi Masyarakat Dan Sumber Bagi

Pemerintah Daerah, *lfabeta, (andung, //9, 7lm. 2.

3 #ndang-undang o. "" tahun //2 tentang Perimbangan 0euangan *ntara

Pemerintahan Pusat $an $aerah, pasal 1

4 *hmad ani, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di

Indonesia, P ;aja<rafindo Persada, =akarta, //9, hlm. 8/.

Pinjaman Daerah | 4



memberikan manfaat bagi pelayanan masyarkat. Selain itu daerah dimungkinkan

pula melakukan pinjaman dengan tujuan lain. Seperti mengatasi masalah jangka

pendek yang berkaitan dengan arus kas daerah.3

$alam pelaksanaannya , besaran pinjaman daerah perlu di sesuaikan dengan

kemampuan daerah karena dapat menimbulkan beban anggaran pemdapatan dan

belanja daerah tahun-tahun berikutnya sehingga perlu di dukung dengan

keterampilan perangkat daerah dalam mengelola pinjaman daerah.

#ntuk meningkatkan kemampuan objektif dan disiplin pemerintah daerah

dalam melaksanakan pengembalian pinjaman, diperlukan kecermatan dan kehati-

hatian dalam pengelolaan pinjaman daerah. Peraturan pemerintah tentang

pinjaman daerah bertujuan untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang menyangkut

pinjaman daerah, dengan mengantisipasi kebutuhan masa depan serta dengan

mempertimbangkan perlunya mempertahankan kondisi kesehatan dan

kesinambungan perekonomian nasional.

$alam ## o. "" tahun //2 ketentuan mengenai pinjaman daerah ini di

atur dalam pasal 29-pasal 43, sebagai pelaksanaannya telah di keluarkan Peraturan

Pemerintah o. "/ tahun /11 tentang pinjaman daerah. Peraturan pemerintah

tersebut memuat pokok-pokok muatan antara lain, prinsip umum pinjaman

daerah, batas pinjaman daerah, persyaratan umum pinjaman daerah, prosedur

pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah, prosedur pinjaman daerah yang

bersumber dari selain pemerintah, obligasi daerah, dan pembayaran kembali

pinjaman daerah.

5 H.A.W Widjaja, Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom, PT Raja

Grafndo Persada, Jakara, 2!!2, h"m. 1#3.

Pinjaman Daerah | 5



2.3 Prns$ Umum Pnjaman Daerah

Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah dengan prinsip dasar

sebagai berikut:4

1. Pinjaman daerah adalah salah satu alternatif sumber pendanaan yang

digunakan untuk menutupi kekurangan kas, defisit anggaran, dan

pengeluaran pembiayaan

. Pinjaman daerah merupakan inisiatif pemerintah daerah dalam rangka

melaksanakan ke!enangan daerah berdasarkan peraturan perundang-

undangan

". Pemerintah daerah tidak dapat melakukan pinjaman langsung kepada pihak

luar negeri

2. Pemerintah dapat memberikan pinjaman kepada pemerintah daerah yang

dananya berasal dari luar negeri on!lending" dan

3. idak melebihi batas defisit *P($ dan batas kumulatif pinjaman daerah

yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengelolaan pinjaman daerah juga harus memenuhi prinsip :

1. aat peraturan perundang-undangan

. ransparan

". *kuntabel

2. >fisien dan efektif serta

3. 0ehati-hatian.

$ *bdul 7alim, Mana#emen Keuangan Sektor Publik Problematika Penerimaan Dan

Pengeluaran Pemerintah Anggaran Penda$atan Dan Belan#a %egara&Daerah", Salemba

>mpat, =akarta, /12, 7lm. 194-19.

Pinjaman Daerah | $



2.% "um&er Pnjaman Daerah

Pinjaman daerah dapat bersumber dari dalam negeri dan luar negeri

Pinjaman Daerah Dari Dalam Negeri

1. Pemerintah pusat. 0etentuan-ketentuan mengenai pinjaman yang

bersumber dari pemerintah, seperti jenis, jangka !aktu pinjaman, masa

tenggang, tingkat bunga, cara perhitungan dan cara pemabayaran bunga,

pengadministrasian dan penyaluran dana pinjaman ditetapkan oleh menteri

keuangan.

. 6embaga keuangan bank. Pelaksanaan pinjaman daerah yang bersumber

dari lembaga keuangan bank mengikuti ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

". 6embaga keuangan bukan bank. Pelaksanaan pinajaman daerah yang

bersumber dari lembaga keuangan bukan bank mengikuti ketentuan

perundang-undangan yang berlaku.

2. )asyarakat. Pinjaman daerah yang bersumber dari masyarakat, antara lain

melalui penerbitan obligasi daerah. Pelaksanaan penerbitan dan

pembayaran kembali obligasi daerah mengikuti ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

3. Sumber lainnya. Pinjaman daerah selain sumber tersebut diatas, misalnya

pinjaman daerah dari pemerintah daerah lain.

Pinjaman Daerah Dari Luar Negeri

Pinjaman daerah dari luar negeri dapat berupa pinjaman bilateral atau

pinjaman multilateral.

# %. Aries Djaen&ri, Hubungan Keuangan Pusat-Daerah (Elemen-

Elemen Penting Hubungan Keuangan Pusat-Daerah), Gha"ia 'ndonesia,

(o)or, 2!12, h"m. 1!*.

Pinjaman Daerah | #



2.' !ens( "um&er )an Penggunaan Pnjaman Daerah

!ens

Pnjama

n

!angka

*aktu"um&er Penggunaan

#e+aj&an

Pelunasan

Pinjaman

jangka

pendek

? 1 tahun Pemda lain

60(

60((.

7anya digunakan

untuk menutup

kekurangan arus kas

$alam tahun

anggaran yang

berjalan.

Pinjaman

jangka

menengah

@1 tahun Pemerintah

pemda lain

60(

60((.

Pembiayaan

pelayanan publik

yang tidak

menghasilkan

penerimaan.

$alam kurun

!aktu yang

tidak melebihi

sisa masa

jabatan kepala

daerah yang bersangkutan.

Pinjaman

jangka

panjang

@1 tahun Pemerintah

pemda lain

60(

60((

masyarakat.

Pembiayaan kegiatan

inAestasi

sarana'prasarana

BsarprasC dalam

rangka penyediaan

pelayanan publik :

a. )enghasilkan

penerimaan

langsung maupun

tidak langsung

BpenghematanC

b. )emberikan

manfaat ekonomi

dan sosial.

Pada tahun-

tahun

anggaran

berikutnya

sesuai dengan

persyaratan

perjanjian

pinjaman itu.

Pinjaman Daerah | *



Sumber : PP o. "/ ahun /11 BdiolahC

2., Pers-aratan Umum Pnjaman Daerah

2.,.1 Pers-aratan Pnjaman !angka Pen)ek

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan pinjaman jangka pendek

adalah sebagai berikut :

a. 0egiatan yang akan dibiayai dari pinjaman jangka pendek telah dianggarkan

dalam *P($ tahun bersangkutan.

0etentuan ini dimaksudkan untuk membatasi penggunaan pinjaman

jangka pendek hanya untuk menutup pembiayaan kegiatan yang telah

dianggarkan dalam *P($ yang mengalami kekurangan arus kas.

b. 0egiatan sebagaimana dimaksud pada poin 1 merupakan kegiatan yang

bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda. 0egiatan yang bersifat mendesak

dan tidak dapat ditunda antara lain gaji pega!ai.

c. Persyaratan lainnya yang dipersyaratkan oleh calon pemberi pinjaman.

2.,.2 Pers-aratan Pnjaman Daerah Menengah )an !angka Panjang

=ika pemerintah daerah akan melakukan pinjaman jangka menengah atau

jangka panjang, pemerintah daerah !ajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. =umlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik

tidak melebihi 3D dari jumlah penerimaan umum *P($ tahun

sebelumnya.

%jumlah sisa pinjaman daerah& adalah jumlah pinjaman lama yang

belum dibayar.

%jumlah pinjaman yang akan ditarik& adalah rencana pencairan dana

pinjaman tahun yang bersangkutan.

%penerimaan umum *P($ tahun sebelumnya& adalah seluruh

penerimaan *P($ tidak termasuk dana alokasi khusus, dana darurat, dana

pinjaman lama, dan penerimaan lain yang kegunaannya dibatasi untuk

membiayai pengeluaran tertentu.

Pinjaman Daerah | +



. ;asio proyeksi kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan

pinjaman paling sedikit ,3D.

;asio kemampuan keuangan daerah dihitung berdasarkan

perbandingan antara proyeksi tahunan jumlah pendapatan asli daerah, dana

bagi hasil tidak termasuk dana bagi hasil dana reboisasi, dan dana alokasi

umum setelah dikurangi belanja !ajib dibagi dengan proyeksi penjumlahan

angsuran pokok, bunga, dan biaya lain yang jatuh tempo setiap tahunnya

selama jangka !aktu pinjaman yang akan ditarik.

(elanja !ajib yang dimaksud adalah belanja pega!ai dan belanja

anggota $P;$.

(iaya lain, yaitu antara lain biaya administrasi, biaya proAisi, biaya

komitmen, asuransi dan denda.

$S5; E FP*$ G B$(7 H $(7$;C G $*# H (elanja Jajib

*ngsuran pokok pinjaman G bunga G biaya lain

$S5; : debt servi'e 'overage ratio atau rasio kemampuan membayar

kembali pinjaman

P*$ : pendapatan asli daerah

$*# : dana alokasi umum

$(7 : dana bagi hasil

$(7$; : dana bagi hasil dana reboisasi

". idak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal

dari pemerintah.

2. Pinjaman tersebut mendapatkan persetujuan $P;$.

Pinjaman Daerah | 1!

2,5



Persetujuan $P;$ dimaksud termasuk dalam hal pinjaman tersebut

diteruspinjamkan dan'atau diteruskan sebagai penyertaan modal kepada

(#)$.

2. Pr/se)ur Pnjaman Daerah

2..1 Pr/se)ur Pnjaman Daerah -ang Bersum&er Dar Pemerntah

1. Pr/se)ur $njaman )aerah )ar $emerntah -ang )anan-a

&ersum&er )ar $njaman luar neger.

#sulan kegiatan yang akan dibiayai dengan pinjaman daerah dari

pemerintah yang dananya bersumber dari pinjaman luar negeri harus

tercantum dalam daftar rencana prioritas pinjaman dan'atau hibah luar

negeri yang dikeluarkan oleh menteri negara perencanaan pembangunan

nasional'kepala badan perencanaan pembangunan nasional.

Pemerintah daerah menyampaikan rencana pinjaman daerah untuk

membiayai usulan kegiatan tersebut kepada menteri keuangan dengan

sekurang-kurangnya melampirkan:

a. ;ealisasi *P($ selama tiga tahun terakhir berturut-turut

b. *P($ tahun bersangkutan

c. Perhitungan tentang kemampuan daerah dalam memenuhi

ke!ajiban pembayaran kembali pinjaman Bproyeksi $S5;C

d. ;encana keuangan finan'ing $lan" pinjaman yang akan diusulkan

dan

e. Surat persetujuan $P;$.

)enteri keuangan setelah mendapatkan pertimbangan dari )enteri

$alam egeri menetapkan pinjaman daerah. Penetapan menteri

keuangan ini dilaksanakan sebelum pelaksanaan negoisasi dengan calon

pemberi pinjaman luar negeri, dengan berdasarkan :

a. $aftar rencana prioritas pinjaman dan'atau hibah luar negeri

Pinjaman Daerah | 11



b. *lokasi pinjaman pemerintah menurut sumber dan persyaratannya

c. 0emampuan membayar kembali

d. 0apasitas fiskal daerah.

Pinjaman daerah dari pemerintah yang dananya berasal dari luar

negeri dilakukan melalui perjanjian penerusan pinjaman. Perjanjian

penerusan pinjaman dilakukan antara menteri keuangan dan kepala

daerah.

)enteri keuangan menetapkan persyaratan penerusan pinjaman.

Persyaratan penerusan pinjaman yang dimaksud adalah tingkat suku

bunga, masa tenggang, tanggal jatuh tempo, dan persyaratan lainnya.

)ata uang yang digunakan dalam perjanjian penerusan pinjaman dalam

mata uang rupiah atau mata uang asing.

2. Pr/se)ur $njaman )aerah )ar $emerntah -ang )anan-a

&ersum&er selan )ar $njaman luar neger.

$aerah mengajukan usulan pinjaman kepada menteri keuangan

dengan melampirkan dokumen sekurang-kurangnya :

a. Persetujuan $P;$

b. Studi kelayakan proyek dan

c. $okumen lain yang diperlukan.

)enteri keuangan melakukan penilaian atas usulan pinjaman.

)enteri 0euangan dapat memberikan persetujuan atau penolakan atas

usulan pinjaman. Pinjaman daerah dari pemerintah yang dananya berasal

selain dari pinjaman luar negeri dilakukan melalui perjanjian pinjaman

yang ditandatangani oleh menteri keuangan dan kepala daerah.

0etentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pinjaman

daerah dari pemerintah yang dananya bersumber dari pinjaman luar

negeri, dan pinjaman daerah dari pemerintah yang dananya bersumber

selain dari pinjaman luar negeri diatur dalam peraturan menteri

keuangan.

2..2 Pr/se)ur Pnjaman Daerah 0ang Bersum&er Dar "elan Pemerntah

1. Pr/se)ur $njaman jangka $en)ek




Pemerintah daerah mengusulkan pinjaman kepada calon pemberi

pinjaman. 5alon pemberi pinjaman memberi penilaian atas usulan

pinjaman daerah. Pinjaman daerah jangka pendek dilakukan dengan

perjanjian pinjaman yang ditandatangani oleh kepala daerah atau pejabat

yang diberi kuasa dan pemberi pinjaman, dengan memperhatikan

persyaratan yang paling menguntungkan pemerintah daerah penerima

pinjaman.

2. Pr/se)ur $njaman jangka menengah atau jangka $anjang

Pemerintah daerah !ajib melaporkan rencana pinjaman yang

bersumber selain dari permintah kepada )enteri $alam egeri untuk

mendapatkan pertimbangan, dengan menyampaikan sekurang-kurangnya

dokumen antara lain :

a. 0erangka acuan proyek

b. *P($ tahun bersangkutan

c. Perhitungan tentang kemampuan daerah dalam memenuhi

ke!ajiban pembayaran kembali pinjaman Bproyeksi $S5;C

d. ;encana keuangan finan'ing $lan" pinjaman yang akan diusulkan

e. Surat persetujuan dari $P;$

)enteri $alam egeri memberikan pertimbangan dalam rangka

pemantauan defisit *P$( dan batas komulatif pinjaman pemerintah

daerah. =ika )enteri $alam egeri telah memberikan pertimbangan,

pemerintah daerah memberikan usulan pinjaman daerah kepada calon

pemberi pinjaman sesuai dengan pertimbangan )enteri $alam egeri

tersebut.

Pemerintah daerah mengajukan usulan pinjaman daerah kepada

calon pemberi pinjaman sesuai dengan perarturan perundang-undangan.

5alon pemberi pinjaman daerah melakukan penilaian atas usulan

pinjaman daerah.

Pinjaman daerah yang bersumber selain dari pemerintah

dituangkan dalam perjanjian pinjaman yang ditandatangani oleh kepala




daerah dan pemberi pinjaman. Perjanjian pinjaman ini !ajib dilaporkan

kepada )enteri 0euangan dan )enteri $alam egeri.

)enteri 0euangan dapat menetapkan lebih lanjut pelaksanaan

pinjaman jangka menengah dan jangka panjang yang bersumber selain

dari pemerintah dalam rangka pengendalian dan kehati-hatian fiskal

dengan memperhatikan keadaan perekonomian nasional dan batas

kumulatif pinjaman pemerintah dan pemerintah daerah.

2. Pem&a-aran #em&al Pnjaman Daerah

Semua pembayaran yang menjadi ke!ajiban daerah yang jatuh tempo atas

pinjaman daerah merupakan prioritas dan dianggarkan dalam pengeluaran *P($.

Pembayaran kembali pinjaman daerah yang bersumber dari luar negeri oleh

daerah dilakukan dengan mata uang sesuai yang ditetapkan dalam perjanjian

pinjaman luar negeri.

$alam hal daerah tidak memenuhi ke!ajiban pembayaran atas pinjaman

daerah dari pemerintah pusat, pemerintah pusat memperhitungkan ke!ajiban

tersebut dengan $*# kepada daerah. =ika daerah tidak memenuhi ke!ajiban

pembayaran atas pinjaman daerah yang bersumber dari luar negeri, ke!ajiban

tersebut diselesaikan sesuai perjanjian pinjaman.

0e!ajiban atas pinjaman yang jatuh tempo meliputi seluruh anggsuran

pokok pinjaman ditambah dengan biaya pinjaman seperti bungan pinjaman, biaya

bank, dan biaya komitmen.

$engan menempatkan ke!ajiban daerah atas pinjaman daerah sebagai salah

satu prioritas dan dianggarkan dalam pengeluaran *P($, maka pemenuhan

ke!ajiban tersebut dimaksudkan mempunyai kedudukan yang sejajar dengan

pengeluaran yang apabila tidak dilakukan dapat menimbulkan kera!anan sosial.

$engan demikian pemenuhan ke!ajiban atas pinjaman daerah dikesampingkan

apabila target penerimaan *P($ tidak tercapai.

0etentuan lebih lanjut mengenai penyaluran dan pembayaran kembali

pinjaman daerah yang bersumber dari luar negeri ditetapkan oleh )enteri

0euangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.




idak memenuhi ke!ajiban pembayaran atas pinjaman daerah adalah tidak

dipenuhinya ke!ajiban pembayaran anggsuran pokok dan biaya pinjaman seperti

bunga pinjaman, bunga bank dan biaya komitmen sesuai dengan jad!al !aktu

dan jumlah yang telah ditetapkan dalam perjanjian pinjaman. Sesuai dengan

ketentuan semua ke!ajiban pembayaran kembali pinjaman daerah adalah menjadi

tanggung ja!ab daerah. Pemerintah pusat tidak menanggung pembayaran kembali

yang menjadi ke!ajiban dan tanggung ja!ab daerah.

2. Pem&ukuan Dan Pela$/ran

Semua penerimaan dan ke!ajiban dalam rangka pinjaman daerah

dicantumkan dalam *P($ dan dibukukan sesuai dengan standar akuntansi

keuangan pemerintah daerah. $alam hal belum ada standar akuntansi keuangan

pemerintah daerah, maka pemerintah daerah melakukan pembukuan dalam rangka

pinjaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. 0eterangan tentang semua pinjaman jangka panjang dituangkan dalam

lampiran dari dokumen *P($. 6ampiran ini merupakan bagian dari dokumen

*P($ sehingga menjadi dokumen yang dapat diperoleh masyarakat.

0epala daerah melaporkan kepada $P;$ secara berkala dengan tembusan

kepada menteri keuangan tentang perkembangan jumlah ke!ajiban pinjaman

daerah dan tentang pelaksanaan dalam rangka memenuhi ke!ajiban pinjaman

yang telah jatuh tempo.

*pabila dalam hal daerah tidak menyampaikan laporan, Pemerintah dapat

menunda penyaluran $ana Perimbangan.




BAB III

PEMBAHA"AN

3.1 Isu "e$utar Pnjaman Daerah

Pinjaman Daerah Merupakan Alternatif Pembiayaan yang Belum Dioptimakan

$engan meningkatnya kegiatan perekonomian dan pembangunan dalam era

otonomi daerah saat ini, pemerintah daerah berupaya menyediakan fasilitas

pelayanan publik yang lebih baik, sementara kemampuan keuangan daerah sangat

terbatas. #paya yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk mengatasi masalah

keterbatasan pembiayaan keuangan daerah diantaranya adalah dengan melakukan

pinjaman daerah. Pinjaman daearh sebagai alternatif pembiayaan pembangunan

belum banyak dimanfaatkan oleh pemerintah daerah di Indonesia.

Pada tabel diba!ah menunjukan bah!a pemerintah daerah masih

mengandalkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya BSi6P*C sebagai

sumber penerimaan pembiyaan *P($ untuk menutupi defisit anggaran. )enurut

$=P0-0emenkeu, penerimaan pembiayaan *P($ /11 sebagian besar berasal

dari Si6P* tahun sebelumnya yakni sebesar 9/D, sedangkan penerimaan

pembiayaan yang berasal dari pinjaman dan obligasi daerah hanya sebesar 4D. Ini

menunjukan bah!a pemerintah daerah belum banyak memanfaatkan sumber

pembiayaan dari pinjaman daerah.

abel *P($ //-/11

APBD 2 2 2 21 211

PEMBIA0AAN 32,88/ 38,9// 43,"84 2/,24 "","/

Penermaan 4",412 43,4/2 2,2/8 28,/91 21,191

Si6P* * Sebelumnya 4/,8" 41,//" /,22 2",114 ",4/4

Pencairan $ana 5adangan 1,12/ 1,9/2 44/ 44 "44

7asil Penjualan 0ekayaan $aerah yang $ipisahkan 1 9" 3 1" "2

Penerimaan Pinjaman $aerah dan Obligasi $aerah 4"/ 1,// 1,38/ 1,93 ,"92

Penerimaan 0embali Pemberian Pinjaman 93/ 84 831 ,"8 91

Penerimaan Piutang $aerah 13 298

Pengeluaran 8,"2 4,/3 9,/ ,42 ,81

Pembentukan $ana 5adangan 1,48 42 82/ 31" 3/

Pinjaman Daerah | 1$



Penyertaan )odal BinAestasiC $aerah 2,319 ",442 2,/84 ,88 ",29

Pembayaran Pokok #tang 1,9/ 1,29/ ,2" "," ",18/

Pemberian Pinjaman $aerah "8 "" 81 99/ "3"Pembayaran 0egiatan 6anjutan 11 14 18

Pengeluaran Perhitungan Pihak 0etiga "49 123 18/

Sumber: $=0P-0emenkeu

#paya pemerintah daerah untuk menjadikan pinjaman daerah sebagai

alternatif pembiayaan sudah ada. beberapa pemerintah sudah melakukan kajian

atas pinjaman daerah dan merencanakan pengajuan pinjaman daerah kepada

pemerintah pusat. )isalnya, Pemerintah 0ota $epok, =a!a (arat, pada tahun

//8 melakukan kajian atas pinjaman daerah dengan hasil bah!a Pemerintah

0ota $epok dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan persyaratan pinjaman

daerah yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah

lainnya merencanakan pinjaman daerah kepada pemerintah pusat melalui

mekanisme penerusan pinjaman sebagaimana tercantum dalam ;encana Pinjaman

=angka )enengah B/11-/12C yang diterbitkan (appenas.

Persyaratan dan Mekanisme Pinjaman Daerah yang Ketat

Persyaratan dan mekanisme yang ketat dalam pengajuan pinjaman daearh

ditunjukan dengan perubahan peraturan pemerintah tentang pinjaman daerah

dalam kurun !aktu satu dasa!arsa, yakni PP omor 1/ ahun ///, PP omor

32 ahun //3, dan PP omor "/ ahun /11. Persayaratan yang ketat dapat

dilihat dari adanya persyaratan dan sanksi yang tegas dari pemerintah berupa

penundaan atau pemotongan dana alokasi umum dan'atau dana bagi hasil daerahtersebut, jika pemerintah daerah tidak melaksanakan ke!ajiban atau ketentuan

pinjaman daerah. Sanksi berkenaan dengan pemotongan $*#'$(7 atas

tunggakan pinjaman daerah ditegaskan dalam Peraturan )enteri 0euangan

omor 2'P)0. /'/11.

Persyaratan pinjaman daerah ini !alaupun sangat tegas diharapkan tidak

menurunkan minat pemerintah daerah dalam mencari alternatif pembiayaan

melalui pinjaman daerah. (erdasarkan $aftar ;encana Pinjaman dan 7ibah 6uar

Pinjaman Daerah | 1#



egeri =angka )enengah B$;P76-=)C tahun /11-/12 yang diterbitkan oleh

(appenas, terlihat bah!a masih sedikit pemerintah daerah yang mengajukan

pinjaman daerah kepada pemerintah pusat melalui mekanisme penerusan 6.

6embaga pemerintah dalam $;P76-=) yang mengajukan prosposal

pinjaman'hibah sebanyak 221 proposal, yang terdiri dari: pemerintah daerah

sebanyak " proposal B3,DC, (#) sebanyak "/ proposal B8,4DC, dan

kementerian'lembaga pemerintah lainnya sebanyak "4/ proposal B84,DC.

3.2 #e&utuhan Pem&angunan In4rastruktur se&aga Isu "entral Pnjaman

Daerah

3.2.1 #e&utuhan Pem&angunan In4rastruktur

(erdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada BtujuhC daerah

sampel penelitian, maka dapat dikemukakan bah!a ternyata kebutuhan

pembangunan infrastruktur memiliki beberapa kesamaan antara satu daerah

dengan daerah lainnya. 0ota Surabaya merupakan salah satu daerah kota di

Indonesia yang cukup pesat perkembangan pembangunannya. 0arena itu

tuntutan terhadap kebutuhan pembangunan infrastruktur juga cukup tinggi.

#ntuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik, kota yang

berkembang pesat membutuhkan pembangunan infrastruktur seperti yang

dapat dilihat pada tabel di ba!ah.

0ebutuhan pembangunan infrastruktur ini ada yang dalam jangka

menengah dan ada juga dalam jangka pendek atau kebutuhan yang dianggap

mendesak. 0arakteristik dinamika kota'daerah sangat mempengaruhi jenis

infrastruktur tersebut. )isalnya daerah $0I =akarta yang terdesak masalah

kemacetan dan pengelolaan limbah sudah tentu membutuhkan solusi secara

cepat melalui pembangunan infrastruktur yang terkait dan memadai. 0ota

Padang yang pernah dilanda gempa bumi membutuhkan pasar dan terminal

baru yang memenuhi persyaratan dan tahan gempa. Sedangkan 0ota )ataram

* ;aksasa )ahi, )asriKal, dan LauKiah Men. /1. Potensi Penyediaan Pin#aman (unak

ke Daerah untuk Pembangunan Infrastruktur . im *sisitensi 0ementerian 0euangan

(idang $esentralisasi Liskal.

Pinjaman Daerah | 1*



dan ProAinsi ( membutuhkan pelabuhan laut yang bisa menghubungkan

mereka dengan kepulauan luar.

Ta&el #e&utuhan Pem&angunan In4rastruktur ) Be&era$a Daerah

o $aerah 0ebutuhan Pembangunan Infrastruktur

1 0ota Surabaya Pembangunan jalan lingkar kota

Pembangunan sarana dan prasarana sekolah

Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan

Pembangunan monorail

2 0ota Padang Pembangunan jalan jalur eAakuasi

Pembangunan jembatan

Pembangunan ;S#$

Pembangunan shelter

Pembangunan terminal

Pembangunan pasar

3 0ota )ataram Pembangunan jalan dalam kota

Pembangunan pelabuhan laut

Pembangunan sarana N prasarana air bersih

Pembangunan irigasi

Pembangunan rehabilitasi pasar )anggalika% 0ota (atam Pembangunan jalan dan jembatan

Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan


Pembangunan sarana dan prasarana air bersih

Pembangunan ;S#$

' 0ota

Pontianak Pembangunan jalan

Pembangunan ;S#$

Pembangunan sarana dan

prasarana air bersihPembangunan drainase

, ProA. ( Pembangunan ;S#$

Pembangunan pelabuhan laut

Pembangunan gedung hasil produksi

daerah

$0I =akarta Pembangunan proyek monorel N );

Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan


Pinjaman Daerah | 1+



Pembangunan pari!isata

Pembangunan sarana dan prasarana transportasiPembangunan pengolahan air limbah

Penanggulangan banjir

Pembangunan pasar N P06

Pembangunan ;usuna!a

3.2.2 #e&utuhan Pem&a-aan In4rastruktur )an "um&er Pem&a-aan

Suatu hal yang tidak bisa dipungkiri bah!a kebutuhan pembiayaan

terhadap pembangunan infrastruktur daerah adalah sangat besar. 7al ini

kelihatannya tidak seimbang dengan kemampuan Pemerintah $aerah untuk

membiayai pembangunan tersebut. 0enyataan ini ditunjukkan dari masih

tingginya tingkat ketergantungan seluruh Pemerintah $aerah terhadap dana

perimbangan. Pada tahun /1, menurut data dari 0ementerian 0euangan

porsi dana perimbangan masih mendominasi *P($ dimana besarnya mencapai

44,/D.

7asil L<$ dan kuesioner menunjukkan kebutuhan infrastruktur

biasanya semakin tinggi pada daerah dengan dinamika pembangunan dan

aktiAitas ekonomi yang tinggi, seperti $0I =akarta dan 0ota Surabaya.

0ebutuhan pembiayaan untuk pembangunan monorail di $0I =akarta

mencapai ;p 8 triliun dan di Surabaya ;p 11 triliun, sedangkan untuk

pembangunan ); =akarta dibutuhkan biaya sebesar ;p 2 triliun. )enurut

peraturan dan perundangundangan yang berlaku, daerah dapat memanfaatkan

beberapa sumber pembiayaan di luar dari penerimaan di *P($, yaitu dana

yang berasal dari:

1. Pemerintah Pusat BPenerusan Pinjaman 6uar egeri, Penerusan Pinjaman dalam

egeri, dan pinjaman melelui Pusat InAestasi PemerintahC

. Pemerintah $aerah lain

". 6embaga keuangan bank

2. 6embaga keuangan bukan bank

3. )asyarakat dalam bentuk obligasi daerah

)eskipun terdapat opsi sumber pembiayaan seperti tersebut di atas,

hasil

Pinjaman Daerah | 2!



penelitian menunjukkan Pemda masih cenderung mengandalkan dana *P(

dalam bentuk $*0 atau hibah. Padahal dana *P( sangat terbatas

dibandingkan dengan berbagai kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan

infrastruktur. *dapun mengenai harapan dan rencana Pemda untuk

membangun infrastruktur beserta perkiraan besaran biaya dan sumber

pembiayaan yang diharapkan, seperti tabel berikut.

o $aerah 0ebutuhan Pembangunan

Infrastruktur

0ebutuhan

Pembiayaan B;pC

Sumber

Pembiayaan

1 0otaSurabaya 1. Pembangunan jalan lingkar kota

1 triliun *P( B$*0,7ibah, dan bantuan

lainnyaC. Pembangunan sarana dan

prasarana sekolah

,3 miliar

". Pembangunan sarana dan

prasarana kesehatan

/,3 miliar

2. Pembangunan monorail 11 triliun

0ota

Padang1. Pembangunan jalan jalur

eAakuasi

, triliun *P(

. Pembangunan ;S#$ 1// miliar Pinjaman

". Pembangunan shelter 1,8 triliun *P( B$*0,

7ibah dan (antuanC

2. Pembangunan terminal 3/ miliar Pinjaman

3. Pembangunan pasar / miliar *P($ dan *P(

" 0ota

)ataram1. Pembangunan ;S#$ 1/,4 miliar *P($

. Pembangunan jalan dalam

kota

1.4// miliar Pinjaman


prasarana air bersih

3/ miliar *P($ dan

Pinjaman

2. Pembangunan rehabilitasi

pasar )anggalika

" miliar *P($ dan

Pinjaman

2 0ota (atam 1. Pembangunan jalan dan

jembatan

8// miliar *P( B$*0C

. Pembangunan sarana dan

prasarana pendidikan

2// miliar *P(N*P($


prasarana kesehatan

"// miliar *P(N*P($




2. Pembangunan sarana dan


"3/ miliar Pinjaman

3. Pembangunan ;S#$ 3/ miliar *P($'Pinjaman

3 0ota

Pontianak 1. Pembangunan jalan "// miliar *P($

. Pembangunan ;S#$ 1/ miliar *P($'Pinjaman



2// miliar *P($'Pinjaman

2. Pembangunan drainase 48 miliar

4 ProA. ( 1. Pembangunan ;S#$ 33/ miliar "3/ ) Pinjaman N

// ) *P($. Pembangunan =alan 4// miliar *P(

". Pembangunan pelabuhan laut/ miliar

*P($'Pinjaman

2. Pembangunan gedung hasil

produksi daerah

miliar

$0I

=akarta1. Pembangunan proyek

monorel N ); 2 triliun )onorel riliun

dan ); 2/ riliun

. Pembangunan sarana dan

prasarana pendidikan

1, triliun Pinjaman


prasarana kesehatan

," triliun *P($

2. Pembangunan pari!isata / miliar *P($

3. Pembangunan sarana dan

prasarana transportasi

8// miliar Pinjaman

4. Pembangunan pengolahan

air limbah

. Penanggulangan banjir

8. Pembangunan pasar N P069. Pembangunan ;usuna!a

3.2.3 Pengalaman Memnjam )an Mnat Memnjam

$ari BtujuhC daerah yang menjadi sampel penelitian,

ditemukan BduaC

daerah Byaitu 0ota Surabaya dan 0ota PadangC yang memiliki pengalaman

meminjam dengan sistem pinjaman lama, dan daerah, yaitu 0ota Padang

dan ProA. ( yang sedang dalam proses untuk melakukan pinjaman baru.




)eskipun 0ota Surabaya telah memiliki pengalaman dalam melakukan

pinjaman, namun saat ini 0ota Surabaya tampaknya masih belum berminat

untuk melakukan pinjaman baru, sedangkan 0ota Padang masih belum

memutuskan atau raguragu untuk melakukan pinjaman. *dapun beberapa

alasan yang menyebabkan ada daerah yang tidak mau meminjam dan ada

yang masih ragu tersebut antara lain ada lah:

Pemda 0ota Surabaya dan Pemda 0ota Padang merasa terbebani oleh

pengalaman pinjaman masa lalu. Pinjaman masa lalu tersebut beban

bunganya saja sudah lebih besar dari pokok pinjaman. $isamping itu,

ada lagi beban fee yang cukup besar harus dibayar juga oleh pemda

yaitu sebesar ;p. miliar yang perhitungan besarnya fee tersebut tidak

dipahami oleh pemda.

Saat ini Pemda 0ota Surabaya menjalankan anggaran surplus. 0alau pun

ada defisit *P($ maka ditutupi dengan SI6P*. Pada ahun *nggaran

//9 saja SI6P* *P($ 0ota Surabaya mencapai ;p1 triliun.

(eberapa kegiatan pembangunan dilakukan oleh Pemda dengan jalan

memanfaatkan dana kerjasama'kemitraan dengan pihak ketiga Bdana

5S;C.

#ntuk memenuhi kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan

infrastruktur yang masih cukup besar, Pemda 0ota Surabaya tampaknya

mengharapkan dana *P( baik berupa $*0, hibah dan bantuan

lainnya.

$isamping itu banyaknya permasalahan hukum yang menjerat be

berapa pejabat daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, tampaknya

juga mengurangi minat Pemda untuk melakukan pinjaman, meskipun

dita!arkan dengan bunga lunak.

Pemda yang berpotensi meminjam untuk meningkatkan kualitas

pelayanan publik cenderung tidak mau mengambil risiko, baik risiko dalam

bentuk defisit anggaran, maupun risiko yang terkait dengan masalah hukum.

0ekuatiran hukum terkait dengan keraguan kinerja pengelolaan dana pinjaman

yang belum transparan dan akuntabel. Pemda juga umumnya masih

mempunyai pandangan pendek myo$i'" yang belum mengantisipasi kebutuhan

infrastruktur di masa depan untuk disiapkan sejak saat ini.

(eberapa daerah yang menunjukkan minat meminjam adalah Pemda

0ota )ataram untuk pembangunan jalan kota, pembangunan sarana dan




prasarana air bersih dan pembangunan rehabilitasi pasar. Pemda 0ota (atam

dan Pemda 0ota Pontianak juga memiliki minat untuk meminjam terutama

untuk pembangunan sarana dan prasarana air bersih. Sedangkan Pemda ProAinsi

( sudah mengajukan pinjaman melalui PIP sebesar ;p

"3/ miliar dari ;p

33/ miliar kebutuhan dana pembangunannya. #ntuk pembiayaan monorail,

Pemda $0I juga sudah mengajukan pinjaman dengan bunga lunak sebesar ;p

8 triliun pada tahun //3.

Salah satu permasalahan yang menghambat keinginan untuk meminjam

adalah proses dan prosedur meminjam yang masih dianggap rumit dan tidak

jelas, serta tingkat biaya Bbunga dan feeC yang dianggap tidak menarik. )enurut

pendapat peserta L<$, PIP mengenakan bunga yang cukup tinggi dan hampir

setara dengan bunga (P$. Sedangkan untuk Penerusan Pinjaman 6uar egeri

BPP6C risiko Aolatilitas nilai tukar e)'hange risk" dibebankan ke daerah

peminjam sehingga tingkat bunga yang ditanggung daerah lebih tinggi daripada

tingkat bunga yang dikenakan oleh lembaga kreditur. (ahkan hal ini

menimbulkan kecurigaan daerah bah!a Pemerintah Pusat mengambil untung

dari PP6. abel di ba!ah memberikan ringkasan mengenai pengalaman

meminjam dan minat meminjam bebe rapa daerah.

o. $aerah)inat

)emin 0eterangan

1 0ota Surabaya idak rauma dengan adanya beban fee yang tinggi

0ota Padang (erminat

tapi ragu-

ragu

)asih ragu, karena prosesnya

kurang transparan dan akuntabel.

" 0ota )ataram (erminat Proses perlu dipercepat dan

di ermudah

2 0ota (atam (erminat Proses perlu dipercepat dan

di ermudah

3 0ota Pontianak (erminat Proses perlu dipercepat dan

di ermudah




4 ProA. ( (erminat Sudah dalam proses PIP

$0I (erminat Proses

3.3 ANALI"I"

Sampai sekarang ini, tampaknya pinjaman daerah belum menjadi

pertimbangan dan prioritas utama bagi pemerintah daerah untuk membiayai

pembangunan infrastruktur. 7al ini terbukti dari tidak banyaknya daerah yang

melakukan kebijakan defisit yang dibiayai dengan pinjaman daerah. Selama

ini defisit *P($ cenderung ditutupi dengan menggunakan SilP* tahun

sebelumnya. )eskipun Pemerintah telah berupaya untuk mena!arkan

pinjaman bunga lunak bersubsidi, namun masih banyak daerah yang belum

tertarik untuk memanfaatkan pinjaman tersebut. (erbagai pertimbangan

daerah untuk tidak melakukan pinjaman saat ini adalah karena:

1. ingkat bunga pinjaman masih relatif tinggi

. )ekanisme dan prosedur pinjaman yang terlalu sulit birokrasinya.

". )asih ada keraguan karena prosesnya kurang transparan dan akuntabel.

2. Pengalaman dan trauma daerah dengan sistem pinjaman lama.

3. *danya keraguan kinerja pengelolaan dana pinjaman yang belum

transparan dan akuntabel.

3.% "INTE"I"

Solusi yang akan dikemukakan terhadap permasalahan pinjaman daerah,

yaitu:

1. )enurunkan tingkat bunga pinjaman daerah berbasis pinjaman lunak.

. )enyederhanakan prosedur pinjaman dengan tetap memperhatikan

kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

". )eningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pinjaman

daerah.




2. )enghilangkan sikap trauma terhadap pengalaman meminjam dengan

sama-sama menerapkan sikap saling menga!asi antara Pemda dan pihak

pemberi pinjamansupaya proses pinjaman dapat berjalan terbuka, tidak

memberatkan, dan rasional.

3. )eningkatkan sikap profesional dalam pengelolaan pinjaman daerah,

sehingga upaya pembangunan tidak terhalang oleh sikap ragu dengan

memperhatikan aKas transparansi dan akuntabilitas.

BAB I5

PENUTUP

#esm$ulan

Pinjaman daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan yang bertujuan

untuk mempercepat pertumbuhan infrastruktur dan ekonomi daerah dan

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pembiayaan yang bersumber dari

pinjaman harus dikelola dengan baik dan benar dengan memperhatikan analisis

kebutuhan dan upaya pembayarannya kembali. Oleh karena itu, pinjaman daerah

Pinjaman Daerah | 2$



harus mengikuti kriteria, mekanisme, dan memperhatikan sanksi pinjaman daerah

sebagaimana diatur dalam undang-undang.

DA6TAR PU"TA#A

PP o. "/ ahun /11 tentang Pinjaman $aerah

#ndang-undang o. "" tahun //2 tentang Perimbangan 0euangan *ntara

Pemerintahan Pusat $an $aerah

$jaenuri, ). *ries. /1. Hubungan Keuangan Pusat!Daerah *lemen!*lemen

Penting Hubungan Keuangan Pusat!Daerah". (ogor : <halia Indonesia.

Pinjaman Daerah | 2#



7alim, *bdul. /12. Mana#emen Keuangan Sektor Publik Problematika

Penerimaan Dan Pengeluaran Pemerintah Anggaran Penda$atan Dan

Belan#a %egara&Daerah". =akarta : Salemba >mpat.

Purnomo, (udi S. //9. Obligasi Daerah Alternatif Investasi Masyarakat Dan

Sumber Bagi Pemerintah Daerah+ (andung: *lfabeta.

Jidjaja, 7.*.J. //. Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom. =akarta: P

;aja<rafindo Persada.

ani, *hmad. //9. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah

Di Indonesia, =akarta: P ;aja<rafindo Persada.

http:''!!!.djpk.depkeu.go.id'data-series'pembiayaan-dan-kapasitas-

daerah'pinjaman-daerah'konsep-pinjaman-daerah, diakses april /13

;aksasa )ahi, )asriKal, dan LauKiah Men. /1. Potensi Penyediaan Pin#aman

(unak ke Daerah untuk Pembangunan Infrastruktur . im *sisitensi

0ementerian 0euangan (idang $esentralisasi Liskal.

Pi j D h | 2*





kel 4_pinjaman daerah

Documents