otonomi daerah dan perimbangan keuangan

7/25/2019 Otonomi Daerah Dan Perimbangan Keuangan

1/54

OTONOMI DAERAH DANPERIMBANGAN KEUANGANKuliah II. Pembiayaan Pembangunan

I Nyoman Suluh Wijaya


2/54

Prinsip pembiayaan dalam otonomi

daerah (UU 33/2004)

Salah satu tujuan otonomi daerah: untukmeningkatkan kesejahteraan rakyat daerahdengan mendekatkan pelayanan publik di

daerah.

Pusat

Daerah

Konsekuensi dari

penyerahan urusan pusat

ke daerah

Perimbangan=pemerataan? Money follows function


3/54

Landasan filosofi kewenangan

keuangan daerah

Spirit Desentralisasi, menekankan pada upayaefisiensi dan efektivitas pengelolaan Sumber DayaDaerah untuk meningkatkan pelayanan umum dankesejahteraan masyarakat di daerah

Spirit Good Governance yang mengedepankanperlunya transparansi, akuntabilitas, danmendekatkan masyarakat terhadap pengambilankeputusan.

Spirit UU Pemerintahan Daerah membawa konsekuensipada penyerahan urusan dan pendanaan (moneyfollows function);


4/54

Question mark

apakah kebijakan perimbangan keuangan antara

Pemerintah dan Pemerintah Daerah terkini, sudah

dilakukan secara proporsional, adil, demokratis dan

sesuai dengan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah? Bagaimanakah sumber

pembiayaannya?

Perimbangan keuangan?

Bagaimanakah pembiayaandirencanakan?

Bagaimana pengelolaan hasilrencananya?

Bagaimana konfliknya?


5/54

Sumber Pendanaan dan Perimbangan Keuangan


6/54

Sumber pendapatan daerah berdasarkan konsep otonomi

(UU 33/2004 Perimbangan Keuangan PusatDaerah)

Sumber pendanaan


7/54

Sumber

Pendapatan

lainDana

Perimbangan

PAD

Sumber pendapatan daerah

Dana

daerah


8/54

PAD (Pendapatan Asli

Daerah)

PAD

Pajak

PengelolaanSDA (dipisah)

HANYA YANG DIATUR

OLEH UNDANG-UNDANG


9/54

User Charges (Retribusi)

Sebagai sumber penerimaan tambahan, tujuanutamanya adalah efisiensi dengan menyediakan

informasi atas permintaan bagi penyedia layanan

publik dan memastikan apa yang disediakan oleh

penyedia layanan publik minimal sebesar tambahan

biaya (Marginal Cost) bagi masyarakat.

Layanan

PublikTambahan biaya

masyarakat


10/54

Bentuk Retribusi

Retribusi perizinan tertentu (service fees)seperti penerbitan surat izin(pernikahan, bisnis, kendaraan bermotor) danberbagai macam biaya yangditerapkan oleh pemerintah daerah untukmeningkatkan pelayanan. Pemberlakuan biaya/tarif kepada masyarakat atassesuatu yang diperlukanoleh hukum tidak selalu rasional.

Retribusi jasa umum (Public Prices)adalah penerimaan pemerintah daerah atas hasil penjualan barang-barangprivat dan jasa. Semua penjualan jasa yang disediakan di daerah untuk dapatdiidentifikasi secara pribadi dari biaya manfaat publik untuk memberikan tarifatas fasilitashiburan/rekreasi. Biaya tersebut seharusnya diatur pada tingkatkompetisi swasta, tanpa pajak dan subsidi, dimana itu merupakan cara yang

palingefisien dari pencapaian tujuan kebijakan publik, dan akan lebih baik lagijika pajak subsidi dihitung secara terpisah.

Retribusi jasa usaha (specific benefit charges)secara teori, merupakancara untuk memperoleh keuntungan dari pembayarpajak yang kontras seperti pajak bahan bakar minyak atau pajak Bumi danBangunan.


11/54

Tax (pajak)

Property Taxes (Pajak Bumi dan Bangunan)

Excise Taxes (pajak cukai)Pajak cukai berpotensi signifikan terhadapsumber penerimaan daerah,terutama pada

alasan administrasi dan efisiensi, pajakkendaraan.

Personal income Taxes(PajakPenghasilan)


12/54

Dana Perimbangan

Dana Bagi

Hasil (SDA)

Dana Alokasi

Umum (DAU)

Dana Alokasi

Khusus (DAK)

1. Penetapan daerah penghasil sumber daya alam oleh

Mendagri berdasarkan pertimbangan dari menteri

teknis terkait;

2. Dasar perhitungan bagian daerah dari Daerahpenghasil SDA ditetapkan oleh Menteri Teknis setelah

memperoleh pertimbangan Mendagri;

3. Formula dan penghitungan DAU ditetapkan sesuai UU;

4. Ketentuan mengenai DAK diatur dengan PP;

5. Pedoman penggunaan, supervisi, monitoring, dan

evaluasi dana perimbangan diatur dalam PeraturanMendagri


13/54

Dana hasil pendapatan lain

Hibah (barang atau uangdan/atau jasa), dana darurat,dan lain-lain pendapatan yangditetapkan pemerintah;

Dana darurat diberikan pada

daerah yg digolongkanmengalami keadaan tertentu(ditetapkan oleh peraturanPresiden) dan krisis keuangan;

Tata cara pengajuan, evaluasi,dan pengalokasian dana daruratdiatur dalam PP (Pasal 166 ayat2).


14/54

Perimbangan Keuangan


15/54

KONSEP DASAR

UU No. 33 Th. 2004, tentang Perimbangan Keuangan adalahsuatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional,demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalamrangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan

mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah.

Dana Bagi Hasil

Dana Alokasi Umum

Dana Bagi Khususpusat

daerahJumlah dana perimbangan

ditetapkan dalam APBN (UU No. 33

Th. 2004 Pasal 10 tentang DanaPerimbangan: 273)


16/54

Dana Bagi Hasil

APBN

PAJAKSDAPBB

PENERIMAAN BEA

HAK ATAS TANAH &

BANGUNAN PAJAK

PENGHASILAN

KEHUTANAN

PERTAMBANGANDAN ENERGI

(UU No. 33 Th. 53 2004 Pasal 11tentang Dana Bagi Hasil: 273Pembagian


17/54

Dana Alokasi Khusus

DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatankhusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dansesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayaikebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yangbelum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatanpembangunan daerah (Penjelasan UU No. 33 Th. 2004 pasal 324).

Dana

AlokasiKhusus

UU No. 33 Th. 2004pasal 324

Percepatan pembangunan

daerah

Urusan daerah dalam

prioritas nasional

Dana administrasi

Dana proyek fisik

Biaya penelitian, pelatihan,

perjalanan pegawai


18/54

Dana Alokasi Umum

DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuankeuangan antar daerah melalui penerapan formulayang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah.

Kebutuhan

Potensi

DAU untuk 1 daerah (celah fiskal)

Besar- Kecilnya didasarkan pada

perbandingan antara KebutuhanPotensi(Penjelasan UU No. 33 Th. 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah: 324).

DAU seluruh daerah x bobot daerah yang bersangkutan

bobot daerah yang bersangkutan

DAU =

PemerataanProvinsi = 10%

Kota/Kabupaten = 90%


19/54

Pengeluaran Daerah

Prioritas belanja daerahterkait dengan peningkatanpelayanan dasar,pendidikan,kesehatan, fasos dan fasum

yang layak, serta jaminansosial (pasal 167 ayat 1 dan2 terkait dengan pasal 22);

Belanja KDH, Wakil KDH danbelanja pimpinan dananggota DPRD berpedomanpada PP (psl 168 ayat 1 dan2).


20/54

Upaya Peningkatan Kapasitas Pendanaan

Peningkatan

PADPengelolaan SDA

Insentif (ps.176)

Kemudahan

investasi (ps.176)

Pembentukkan

BUMD (ps.177)

Secara garis besar pengelolaan SDA di

tingkat pemenintah daerah diatur dalam

pasal 178 ayat 1.2.3.dan4


21/54

Perencanaan Pembiayaan


22/54

Fungsi APBD

Fungsi otorisasi bermakna bahwa anggaran daerah menjadi dasar untukmerealisasi pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan. Tanpadianggarkan dalam APBD sebuah kegiatan tidak memiliki kekuatan untukdilaksanakan.

Fungsi perencanaan bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagimanajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

Fungsi pengawasan mengandung makna bahwa anggaran daerah menjadipedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraanpemerintah daerah.

Fungsi alokasi mengandung makna bahwa anggaran daerah harus diarahkan untukmenciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan pemborosansumberdaya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian daerah.

Fungsi distribusi memiliki makna bahwa kebijakan-kebijakan dalam penganggarandaerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Fungsi stabilitasi memliki makna bahwa anggaran daerah menjadi alat untukmemelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomiandaerah.


23/54

Prinsip Penyusunan APBD

Partisipasi masyarakat

Transparansi dan akuntabilitas

Disiplin Anggaran

Keadilan Anggaran

Efisiensi dan Efektivitas

Taat Azas


24/54

Reformasi Penganggaran (1)


25/54

Reformasi Penganggaran (2)


26/54

Penganggaran berbasis kinerja


27/54

Syarat Penganggaran Berbasis Kinerja


28/54

Keterpaduan


29/54

Alur Perencanaan Pembiayaan
https://alisadikinwear.files.wordpress.com/2012/05/renstra-skpd.png


30/54


31/54

Alokasi (dalam perencanaan)

Struktur Pembelanjaan

Berapa Prosentase

Kesetimbangannya?

Belanja langsung adalah

belanja yang terkait langsung

dengan program/kegiatanpemerintah daerah

Belanja tidak langsung

adalah belanja yang tidak

terkait langsung dengan

program dan kegiatan, mis:

gaji pegawai


32/54

Contoh Struktur APBD


33/54

Operasionalisasi


34/54

Tugas Mahasiswa

Setiap mahasiswa diminta untuk menjelaskan setidaknya satu skemapembiayaan pembangunan yang ada di kota/kabupaten:

Contoh: PNPM (dana mandiri)

Penjelasan melingkupi: Sumber pendanaan

Kelembagaan

Sistem pengelolaan dan kontrol (pengawasan)

Opini tentang efektifitas dan kemungkinan pengembangan

Ditulis dalam bentuk: Laporan ms-word (spasi 1; times news roman body:11/Title: 14

/chapter: 2/sub-chapter:11; margin (kiri/ kanan: 3/2) (atas/bawah4/3)

powerpoint untuk dipresentasikan di minggu ketiga dan keempatperkuliahan

Laporan


35/54

Miserable facts

Bagaimana kontrol

dibangun?


36/54

Beberapa konflik dasar

Perimbangan yang setimbang?


37/54

Fakta


38/54

Setimbang?

Berada dalam jumlah

rata-rata meskipun

APBN meningkat

Seknas Fitra, 2012

P k d h


39/54

Prosentase ketergantungan daerah

terhadap dana perimbangan

Seknas Fitra, 2012


40/54

Dana perimbangan yang makin bervariasi

Jenis dana perimbangan semakin berkembang,

tidak memiliki landasan aturan, dan berpotensi

memperlebar kesenjangan antar daerah

Dana

Penyesuaian

2008-DISP (Dana

Infrastruktur Saranadan Prasarana)

2009-DPDF PPD (DanaPenguatan Desentralisasi

Fiskal-Percepatan

Pembangunan Daerah)

2010-DPIPD (Dana Penguatan

Infrastruktur dan PrasaranaDaerah)

2011

7 jenis dana penyesuaian

Skema dana

perimbangan ini

tidak dikenal

dalamUU33/2004

Kontrol????

Dana sektoral


41/54

Tidak tepat sasaran

Seknas Fitra, 2012


42/54

Selisih antara konsep dan praktek


43/54

Ketimpangan DAU thd PDRB daerah

Seknas Fitra, 2012

variabel yang digunakan tidak mencerminkan

kebutuhan daerah. Kebutuhan fiskal suatu

daerah dalam formula DAU menggunakan

variabel jumlah penduduk, luas daratan, indeks

kemahalan konstruksi, indeks pembangunanmanusia dan PDRB per kapita.

Bagaimana dengan perbandingan

luas laut dan daratan?


44/54

Dan masih banyak lagi


45/54

Ada alternatif pembiayaan daerah?


46/54

Contoh Kasus Sidoarjo

Peningkatan

PAD

Diversifikasi

Retribusi danPajak

KOTRA

PRODUKTIF

DUNIA USAHA

Peralihan

investasi


47/54

Alternatif sumber

PAD SidoarjoCSR (Corporate Social

Responsibility)PPP (Public Private

Partnership)


48/54

Obligasi Daerah

Obligasi Daerah adalah salah satu sumber pinjaman daerah jangkamenengah dan/atau jangka panjang yang bersumber dari Masyarakat.

Penerbitan Obligasi Daerah hanya dapat dilakukan di pasar modaldomestik dan dalam mata uang Rupiah;

Obligasi Daerah merupakan efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah

dan tidak dijamin oleh Pemerintah; Pemerintah Daerah dapat menerbitkan Obligasi Daerah hanya untuk

membiayai kegiatan investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaandan memberikan manfaat bagi masyarakat yang menjadi urusan PemerintahDaerah. Dengan ketentuan tersebut, maka Obligasi Daerah yang diterbitkanPemerintah Daerah hanya jenis Obligasi Pendapatan (Revenue Bond);

Nilai Obligasi Daerah pada saat jatuh tempo sama dengan nilai ObligasiDaerah pada saat diterbitkan. Dengan ketentuan ini maka PemerintahDaerah dilarang menerbitkan Obligasi Daerah dengan jenis index bondyaituObligasi Daerah yang nilai jatuh temponya dinilai dengan index tertentu darinilai nominal.


49/54

Fakta dari penerbitan obligasi daerah

Rencana

Obligasidaerah

Penerbit

an suratObligasi

Persetujuan

DPR

Uji materi

Persetujuan

Pusat

Peluang komplikasi Politik

Kesiapan

fiskalCOMPLICATED


50/54

Pinjaman Daerah

PP. No. 54 Tahun 2005: dasar pemberian pinjamanadalah diukur dari kemampuan daerah itu sendiridalam menghimpun penerimaan selama periodetertentu yang didasarkan atas jumlah penerimaanasli daerah.

DSCR (Debt to Service Coverage Ratio) minimal sebesar2,5

Secara Riil, pemasukan dari

PAD belum dapat diharapkan

(


51/54

PPP (Public Private Partnership

alternatif penyediaan

infrastruktur

Inovasi, keuangan,

teknologi, efisiensi,

enterpreneurship,

tanggungjawab

sosial, lingkungan,

budaya

Project baru,

kemudahan

investasi,

terbukanya pasar


52/54

CSR (Corporate Social Responsibility ) Bukan sumber penerimaan bagi APBD, namun berperan

mengurangi beban pemerintah daerah dalam pembiayaanpembangunan

terintegrasi dengan pendekatan perencanaan

pembangunan yang bersifat bottom-up (bottom-up planning) CSR harus mampu mengakomodasi kondisi dan karakteristik

pelaksanaan CSR yang berkembang di masyarakat


53/54

CSR (Corporate Social Responsibility )

CSR

Aktif

Pasif

Desa/Komunitas Pemerintah

Swasta

Pemrograman,

pelaksanaan,

kontrol

Desa/

KomunitasPemerintah

Swasta


54/54

Sidoarjo

Melihat karakteristik ekonomi Kabupaten Sidoarjo

sebagai salah satu daerah di Jawa Timur yang

memiliki basis industri yang relatif kuat, yang

ditunjukkan dengan keberadaan jumlah industriyang cukup banyak, maka potensi dana CSR yang

bisa dicapai cukup besar

otonomi daerah dan perimbangan keuangan

Documents