peraturan daerah 2003 10

7/23/2019 Peraturan Daerah 2003 10

1/26

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 10 TAHUN 2003

TENTANG

PERIZINAN USAHA HOTEL DAN PENGINAPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembinaan, pengawasan

dan pengendalian terhadap usaha hotel dan penginapan, perlu

ditetapkan ketentuan perizinan usaha hotel dan penginapan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf

a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul

tentang Perizinan saha !otel dan Penginapan;

Mengingat: ". ndang#undang $omor "% &ahun "'%( tentang Pembentukan

Daerah#daerah Kabupaten dalam )ingkungan Daerah *stimewa

+ogakarta -Berita $egara &anggal /gustus "'%(0;

1. ndang#undang $omor ' &ahun "''( tentang Kepariwisataan

-)embaran $egara &ahun "''( $omor "2, &ambahan

)embaran $egara $omor 23(40;

2. ndang#undang $omor " &ahun "''5 tentang Pa6ak Daerah

dan 7etribusi Daerah -)embaran $egara 7epublik *ndonesia

&ahun "''5 $omor 3", &ambahan )embaran $egara $omor

24%0 sebagaimana telah diubah dengan ndang#undang

$omor 23 &ahun 1((( -)embaran $egara 7epublik *ndonesia

&ahun 1((( $omor 134, &ambahan )embaran $egara $omor

3(30;

3. ndang#undang $omor 12 &ahun "''5 tentang Pengelolaan

)ingkungan !idup -)embaran $egara &ahun "''5 $omor 4(,

&ambahan )embaran $egara $omor 242'0;

%. ndang#undang $omor &ahun "''' tentang Perlindungan

Konsumen -)embaran $egara &ahun "''' $omor 31,

&ambahan )embaran $egara $omor 21"0;

4. ndang#undang $omor 11 &ahun "''' tentang Pemerintahan

Daerah -)embaran $egara &ahun "''' $omor 4(, &ambahan

)embaran $egara $omor 22'0;


2/26

5. ndang#undang $omor 1 &ahun "''' tentang

Penelenggaraan $egara ang Bersih dan Bebas Korupsi,

Kolusi dan $epotisme -)embaran $egara &ahun "''' $omor

5%, &ambahan )embaran $egara $omor 2%"0;

. ndang#undang $omor "2 &ahun 1((2 tentangKetenagaker6aan -)embaran $egara &ahun 1((2 $omor 2',

&ambahan )embaran $egara $omor 315'0;

'. Peraturan Pemerintah $omor 21 &ahun "'%( tentang Penetapan

Mulai Berlakuna ndang#undang "'%( $omor "1, "2, "3 dan

"% -Berita $egara &anggal "3 /gustus "'%(0;

"(. Peraturan Pemerintah $omor 15 &ahun "''( tentang

Pendidikan Prasekolah -)embaran $egara &ahun "''( $omor

2%, &ambahan )embaran $egara $omor 23""0;

"". Peraturan Pemerintah $omor 44 &ahun 1((" tentang 7etribusi

Daerah -)embaran $egara &ahun 1((" $omor ""', &ambahan

)embaran $egara $omor 3"20;

"1. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan &elekomunikasi $omor

KM.4' 8 P9.2(3 8 MPP&.% tentang Peraturan saha dan

Penggolongan )osmen o. Keputusan Menteri Pariwisata Pos

dan &elekomunikasi $omor KM.5( 8 P9.2(3 8 MPP&.';


KM.53 8 P9."(% 8 MPP&.% tentang Peraturan saha Pondok9isata o. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan

&elekomunikasi $omor KM."(3 8 P9."(% 8 MPP&.';


KM.5% 8 P9.2(3 8 MPP&.% tentang Peraturan saha

Penginapan 7ema6a;

"%. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan &elekomunikasi $omor

KM.2 8 P9.((2 8 MPP tentang Perizinan saha di Bidang

Pariwisata Pos dan &elekomunikasi;


KM.2 8!K.((" 8 MKP.(1 tentang Penggolongan Kelas !otel;

"5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah&ingkat ** Bantul $omor %

&ahun "'5 tentang Penidik Pegawai $egeri ipil di

)ingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah &ingkat ** Bantul

-)embaran Daerah eri D $omor 5 &ahun "'50;

". Peraturan Daerah Kabupaten Bantul $omor 1 &ahun 1(((

tentang Penetapan Kewenangan Bukan 9a6ib Kabupaten

Bantul -)embaran Daerah &ahun 1((( eri D $omor "%0;


3/26

"'. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul $omor "% &ahun 1(("

tentang 7etribusi *zin


4/26

nama apapun, dan tidak memenuhi persaratan sebagai hotel, termasuk

pondok wisata dan penginapan rema6a;

"". Pondok 9isata adalah usaha perorangan dengan mempergunakan sebagian

dari rumah tinggalna untuk penginapan bagi wisatawan dengan perhitungan

pembaaran harian;

"1. Penginapan 7ema6a adalah suatu usaha ang tidak bertu6uan komersial angmenggunakan seluruh atau sebagian dari bangunan ang khusus disediakan

bagi rema6a untuk memperoleh pelaanan penginapan dan pelaanan#

pelaanan lainna;

"2. 7ema6a adalah mereka ang berumur "( -sepuluh0 sampai dengan 1% -dua

puluh lima0;

"3. Pengelola8Pimpinan saha adalah pengusaha atau orang lain ang ditun6uk

memimpin sehari#hari dan bertanggung 6awab atas pengelolaan kegiatan8usaha

hotel dan penginapan;

"%. Persetu6uan Prinsip adalah persetu6uan ang diberikan oleh Kepala Dinas

kepada pengusaha bidang pariwisata untuk membuat usaha bidang pariwisata;

"4. *zin saha adalah izin ang diberikan oleh Kepala Dinas untukmenelenggarakan kegiatan8usaha hotel dan penginapan;

"5. anitasi dan Kesehatan )ingkungan adalah sanitasi dan kesehatan ang

mencakup perorangan, makanan dan minuman serta lingkungan;

". 7etribusi *zin saha !otel dan Penginapan ang selan6utna disebut retribusi

adalah pungutan daerah atas pelaanan pemberian izin usaha hotel dan

penginapan;

"'. urat Ketetapan 7etribusi Daerah ang selan6utna disebut K7D adalah

surat keputusan ang menetapkan besarna 6umlah retribusi terutang.

B/B **

7/$< )*$


5/26

-"0 saha hotel bintang " -satu0 dan 1 -dua0 harus berbentuk Perseroan &erbatas

-P&0, Perseroan Aomanditer -A0, Cirma -Ca0, Koperasi, atau +aasan.

-10 saha hotel bintang 2 -tiga0, 3 -empat0, dan % -lima0 harus berbentuk

Perseroan &erbatas.

-20 saha hotel melati dapat berbentuk badan hukum atau perseorangan;

-30 saha penginapan dengan nama identitas apapun dan penginapan rema6a

dapat berbentuk badan hukum atau perseorangan;

-%0 saha pondok wisata harus berbentuk usaha perseorangan.

B/B *

P?$


6/26

!otel Melati

Paragraf "

Pengusahaan !otel Melati

Pasal

Pengusahaan hotel melati berupa penediaan 6asa pelaanan penginapan;

Pasal '

Modal usaha hotel melati harus dimiliki oleh 9arga $egara *ndonesia;

Paragraf 1

Penggolongan !otel Melati

Pasal "(

"0 Penggolongan hotel melati dinatakan dalam piagam hotel melati.

10 Penentuan dan penetapan serta penggolongan kelas hotel melati dilaksanakan

oleh asosiasi profesi ang sah.

Pasal ""

Piagam golongan kelas hotel melati ang telah diperoleh harus dipasang di tempat

ang mudah dilihat dan dibaca oleh umum.

Bagian Ketiga

Pengusahaan Penginapan

Pasal "1

Modal usaha penginapan harus dimiliki oleh 9arga $egara *ndonesia;

Pasal "2

"0 Pengusahaan penginapan adalah usaha penediaan pelaanan penginapan.

10 Pengusahaan penginapan dapat menediakan 6asa pelaanan makan dan

minum seabgai tambahan 6asa.

20 Pengusahaan penginapan harus memenuhi persaratan teknis sesuai peraturan

perundang#undangan ang berlaku.

Bagian Keempat

Pondok 9isata

Pasal "3

Modal usaha Pondok 9isata harus dimiliki oleh 9arga $egara *ndonesia;


7/26

Pasal "%

"0 Pengusahaan pondok wisata adalah usaha penediaan pelaanan penginapan.

10 Pengusahaan pondok wisata dapat menediakan 6asa pelaanan makan dan

minum seabgai tambahan 6asa.

20 Pengusahaan pondok wisata harus memenuhi persaratan teknis sesuai

peraturan perundang#undangan ang berlaku.

Pasal "4

-"0 Pengusaha pondok wisata wa6ib membuat tanda pengenal sesuai fasilitas ang

disediakan dan harus dipasang di tempat ang mudah dilihat umum.

-10 &anda pengenal sebagaimana disebut aat -"0 adalah:

a. tanda pengenal warna biru pada lingkaran untuk pondok wisata ang

mempunai fasilitas tempat tidur, kamar mandi, telepon, dan pelaanan

makan;

b. tanda pengenal warna kuning pada lingkaran untuk pondok wisata ang

hana mempunai fasilitas tempat tidur, kamar mandi dan telepon;

c. tanda pengenal warna merah pada lingkaran untuk pondok wisata ang

hana mempunai fasilitas tempat tidur dan kamar mandi.

-20 Casilitas sebagaimana dimaksud aat -10 dilambangkan dalam bentuk gambar

ang ditempatkan pada kotak tanda pengenal dengan ketentuan:

a. tempat tidur dilambangkan dengan gambar tempat tidur;

b. kamar mandi dilambangkan dengan gambar shower;c. telepon dilambangkan dengan gambar tangkai telepon;

d. pelaanan makan dilambangkan dengan gambar sendok garpu.

-30 Ketentuan mengenai tanda pengenal sebagaimana aat -"0 diatur lebih lan6ut

oleh Bupati.

Bagian Kelima

Penginapan 7ema6a

Pasal "5

-"0 Pengusahaan penginapan rema6a tidak bertu6uan komersial,

-10 &idak bertu6uan komersial sebagaimana dimaksud aat -"0 adalah suatu usaha

ang tidak mementingkan laba tetapi lebih diarahkan kepada pembinaan

rema6a;

-20 &amu penginapan rema6a adalah setiap rema6a, pela6ar dan mahasiswa ang

menginap di penginapan rema6a dengan membaar.

Pasal "

-"0 Modal usaha penginapan rema6a harus dimiliki oleh 9arga $egara *ndonesia.


8/26

-10 Pengusahaan penginapan rema6a harus memenuhi persaratan teknis sesuai

peraturan perundang#undangan ang berlaku.

B/B

K?&?$&/$ P?7*@*$/$

Pasal "'

-"0 Pengusaha ang bermaksud membuat usaha hotel dan penginapan harus

memiliki persetu6uan prinsip dari Kepala Dinas.

-10 ntuk mendapatkan persetu6uan prinsip pengelola8pimpinan usaha harus

menga6ukan permohonan kepada Kepala Dinas dengan mengisi formulir ang

disediakan dan dilampiri persaratan sebagai berikut:

a. foto cop Kartu &anda Penduduk -K&P0 pemohon;

b. foto cop akta pendirian badan hukum, kecuali untuk usaha perorangan;

c. rencana tapak dan stud kelaakan, bagi usaha hotel.

-20 Persetu6uan atau penolakan permohonan persetu6uan prinsip harus

diselesaikan selambat#lambatna dalam waktu "1 -dua belas0 hari ker6a

setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar.

-30 Persetu6uan prinsip berlaku " -satu0 tahun dan dapat diperpan6ang 1 -dua0 kali.

-%0 Persetu6uan prinsip batal demi hukum dan tidak dapat diperpan6ang apabila

dalam waktu paling lama " -satu0 tahun se6ak tanggal dikeluarkanna

persetu6uan prinsip pemegang izin belum memulai pembangunan tanpa alasan

ang dapat dipertanggung6awabkan.

Pasal 1(

-"0 etiap pengusahaan hotel bintang, hotel dan penginapan harus memiliki izin

usaha ang diberikanoleh Kepala Dinas.

a. foto cop K&P pemohon;

b. foto cop persetu6uan prinsip;

c. foto cop $omor Pokok 9a6ib Pa6ak -$P9P0;

d. foto cop *zin Mendirikan Bangunan -*MB0;

e. foto cop *zin 0;

f. foto cop piagam penggolongan kelas usaha, bagi usaha hotel;

g. dokumen pengelolaan lingkuingan sesuai peraturan perundang#undangan

ang berlaku.

-10 ntuk mendapatkan izin usaha pengelola8pimpinan usaha harus menga6ukan

permohonan kepada Kepala Dinas dengan mengisi formulir ang disediakan

dan dilampiri persaratan sebagai berikut : persetu6uan atau penolakan

permohonan izin usaha harus diselesaikan selambat#lambatna dalam waktu

"1 -dua belas0 hari ker6a setelah permohonan diterima secara lengkap dan

benar.

Pasal 1"


9/26

-"0 *zin saha berlaku selama perusahaan ang bersangkutan masih men6alankan

usahana sesuai dengan peraturan perundang#undangan ang berlaku dan

wa6ib didaftar ulang setiap % -lima0 tahun sekali.

-10 *zin saha sebagaimana dimaksud aat -"0 dapat dipindahtangankan atas izin

tertulis dari Kepala Dinas.

Pasal 11

Dalam hal pemegang izin usaha meninggal dunia, atas kesepakatan ahli waris

dapat diteruskan untuk 6angka waktu " -satu0 tahun dan diberitahukan kepada

Kepala Dinas.

Pasal 12

-"0 *zin saha ang diberikan untuk hotel bintang mencakup semua 6enis kegiatan

penun6ang usaha hotel bintang.

-10 Penediaan 6asa lainna di lingkungan hotel dan penginapan ang tidak

men6adi bagian dari izin usahana wa6ib diselenggarakan atas dasar zin usaha

sendiri sesuai dengan peraturan perundang#undangan ang berlaku.


10/26

Pasal 13

-"0 *zin saha ang tidak berlaku atau batal apabila ter6adi setidak#tidakna salah

satu dari berikut ini:

a. pengusaha tidak meneruskan usahana;b. memperoleh izin usaha secara tidak sah;

c. tidak memenuhi ketentuan#ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam

Peraturan Daerah ini;

d. dipindahtangankan oleh pemegang izin usaha tanpa izin dari Kepala

Dinas;

e. tidak memenuhi kewa6iban untuk mendaftarkan ulang;

f. tidak memenuhi ketentuan perubahan usaha;

g. hak penguasaan tanah8tempat usaha hilang8hapus.

-10 Pernataan tidak berlakuna izin usaha sebagaimana dimaksud aat -"0 tidak

perlu mendapatkan putusan pengadilan terlebih dahulu.

B/B *

K?9/*B/$

Pasal 1%

"0 Pengelola8pimpinan hotel dan penginapan dalam men6alankan usahana

berkewa6iban dan bertanggung 6awab untuk:

a. memenuhi ketentuan# ketentuan sebagaimana ang ditetapkan dalam

Peraturan Daerah ini dan men6alankan usahana sesuai dengan izin ang

diberikan;b. memberikan perlindungan dan pelaanan kepada tamu;

c. mencegah penggunaan tempat usaha dari kegiatan# kegiatan ang dapat

mengganggu keamanan dan ketertiban umum, penalahgunaan narkotika

dan obat terlarang, serta ang melanggar kesusilaan;

d. memenuhi ketentuan peraturan perundangan ang menangkut tenaga

ker6a, kegiatan usaha, sanitasi dan hgiene lingkungan serta kelestarian

lingkungan hidup;

e. mencatat dan menimpan barang#barang milik tamu ang tertinggal di

lingkungan tempat usahana serta mencatat nama ang menemukan,

waktu dan tempat barang tersebut ditemukan serta menimpan barang

tamu ang tertinggal sekurang#kurangna selama 4 -enam0 bulan;f. men6amin terpenuhina kewa6iban atas pungutan Pemerintah Daerah ang

ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang#undangan ang berlaku;

g. melaksanakan upaa peningkatan mutu dan kese6ahteraan karawanna

secara terus#menerus;

h. menampaikan laporan tahunan statistik kegiatan usahana kepada Kepala

Dinas ang diserahkan selambat#lambatna 1 -dua0 bulan berikutna dari

akhir tahun takwim pelaporan dengan bentuk dan isi laporan ang akan

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

10 Pengelola8pimpinan usaha berhak untuk mengambil tindakan terhadp tamu

hotel ang melanggar ketentuan dalam rangka pencegahan sebagaimana


11/26

dimaksud aat -"0 huruf c sesuai dengan peraturan perundang#undangan ang

berlaku.

20 Pimpinan usaha hotel bintang ang memiliki fasilitas hiburan untuk tamu

hotel selain berkewa6iban sebagaimana dimaksud aat -"0, 6uga berkewa6iban

pada bulan 7amadhan dan hari#hari besar keagamaan lainna serta eent#eent tertentu menaati ketentuan operasional ang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 14

Dalam menelenggarakan perlindungan kepada tamu sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1% aat -"0 huruf b, pengelola8pimpinan hotel dan penginapan 6uga

wa6ib:

a. untuk hotel bintang dan hotel melati wa6ib menediakan tempat penimpanan

barang berharga;

b. men6aga kelaikan teknis alat perlengkapan untuk men6amin kepentingan dan

keselamatan umum sesuai peraturan perundang#undangan ang berlaku.

Pasal 15

Dalam hal waktu penimpanan atas barang ang ditemukan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, melampaui 4 -enam0 bulan, maka

pengelola8pimpinan usaha dapat melepaskan tanggung 6awabna dan dapat

menetapkan suatu kebi6akan untuk penelesaianna.

Pasal 1

Pengelola8pimpinan hotel dan penginapan wa6ib menetapkan peraturan angberlaku di tempat usahana untuk diketahui oleh tamu sepan6ang tidak

bertentangan di dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 1'

-"0 Pemindahan atas pemilikan hotel dan penginapan wa6ib dilaporkan secara

tertulis kepada Kepala Dinas dengan melampirkan:

a. foto cop akta peralihan hak;

b. foto cop /kte Pendirian Badan saha pemilik ang baru.

-10 Dalam hal ter6adina perubahan nama dan atau lokasi hotel dan penginapan

harus dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas;

-20 ntuk pemindahan atas kepemilikan, perubahan nama dan lokasi hotel dan

penginapan wa6ib memperbaharui izin sebagaimana izin baru.


12/26

Pasal 2(

-"0 Dalam hal pengusaha hotel dan penginapan akan melakukan perubahan

fasilitas dan kapasitas usahana harus sesuai dengan peraturan perundang#

undangan ang berlaku dan wa6ib melaporkan kepada Kepala Dinas untukmendapatkan persetu6uan;

-10 Perubahan fasilitas dan kapasitas sebagaimana dimaksud pada aat -"0 ang

mengakibatkan perubahan golongan kelas usaha, wa6ib menga6ukan

permohonan izin baru.

B/B **

!/K

Pasal 2"

Pengelola8pimpinan usaha hotel dan penginapan berhak:

a. memperoleh pembinaan dari Pemerintah Daerah untuk kelangsungan

usahana;

b. menelenggarakan kegiatan usahana sesuai dengan izin ang dimiliki;

c. mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Daerah untuk kelangsungan

usahana sesuai izin ang dimilikina;

d. diikutsertakan dalam kegiatan promosi wisata sesuai dengan kemampuan

Pemerintah Daerah;

e. mendapatkan informasi wisata dari Pemerintah Daerah.

B/B ***/$K* /DM*$*&7/*

Pasal 21

Kepala Dinas berwenang memberikan sanksi administrasi berupa pencabutan izin

usaha hotel dan penginapan apabila pengelola8pimpinan usaha terbukti melakukan

salah satu hal sebagai berikut:

a. usaha tidak memenuhi kewa6iban#kewa6iban dalam pengusahaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1% dan 14;

b. terbukti melakukan tindak pidana ke6ahatan ang berkaitan dengan kegiatan

usahana;

c. terbukti melakukan tindak pidana pelanggaran terhadap peraturan perundang#undangan ang lain ang berkaitan dengan kegiatan usahana;

d. tidak men6alankan usahana selama 1 -dua0 tahun berturut#turut tanpa alasan

ang dapat dipertanggung6awabkan.


13/26

Pasal 22

-"0 Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud Pasal 21 dilaksanakan setelah

diberikan peringatan tertulis sebanak tiga kali berturut#turut dengan tenggang

waktu masing#masing 2( -tiga puluh0 hari ker6a.

-10 Kepala Dinas dapat mencabut izin usaha tanpa melalui peringatan tertulis

sebagaimana dimaksud aat -"0 dalam hal sebagai berikut:

a. terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf b

dan c;

b. terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 1% aat -"0

huruf c dan atau aat -20;

B/B *E

7?&7*B*

Bagian Kesatu$ama, >bek, ubek dan 9a6ib 7etribusi

Pasal 23

$ama retribusi adalah retribusi perizinan usaha hotel dan penginapan.

Pasal 2%

-"0 >bek retribusi adalah pelaanan perizinan usaha hotel dan penginapan.

-10 >bek retribusi sebagaimana dimaksud aat -"0 adalah:

a. pelaanan izin usaha hotel bintang;

b. pelaanan izin usaha hotel melati;

c. pelaanan izin usaha penginapan;

d. pelaanan izin usaha pondok wisata;

e. pelaanan izin usaha penginapan rema6a.

f. Pelaanan pendaftaran ulang izin usaha hotel dan penginapan.

-20 Pelaanan persetu6uan prinsip hotel dan penginapan tidak dikenakan

retribusi.

Pasal 24

ubek dan wa6ib retribusi adalah orang pribadi atau badan ang mendapatkanpelaanan izin usaha hotel dan penginapan.

Bagian Kedua


14/26

Pasal 2

&ingkat penggunaan 6asa diukur berdasarkan 6enis dan 6umlah kamar ang

diusahakan.

Bagian KeempatPrinsip dan asaran dalam Penetapan truktur dan Besarna &arif 7etribusi

Pasal 2'

-"0 Prinsip dan sasaran penetapan besarna tarif retribusi didasarkan pada

biaa untuk menutup sebagian atau seluruh biaa operasional pelaanan

perizinan dan biaa pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

-10 Biaa sebagaimana dimaksud aat -"0 meliputi:

a. biaa operasional;

b. biaa pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Bagian Kelima

Besarna &arif

Pasal 3(

-"0 Besarna tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

a. untuk hotel bintang :

". kamar standar sebesar 7p "1.(((,(( -dua belas ribu rupiah0 setiap

kamar;

1. kamar eksekutif sebesar 7p 13.(((,(( -dua puluh empat ribu rupiah0

setiap kamar;

2. kamar suite sebesar 7p3(.(((,(( -empat puluh ribu rupiah0 setiapkamar.

b. untuk hotel melati sebesar 7p "(.(((,(( -sepuluh ribu rupiah0 setiap

kamar;

c. untuk penginapan sebesar 7p 5.(((,(( -tu6uh ribu rupiah0 setiap kamar;

d. untuk pondok wisata sebesar 7p %.(((,(( -lima ribu rupiah0 setiap kamar;

e. untuk penginapan rema6a sebesar 7p 2.(((,(( -tiga ribu rupiah0 setiap

kamar.

-10 7etribusi daftar ulang izin usaha besarna ditetapkan sama dengan retribusi

sebagaimana dimaksud aat -"0

-20 7etribusi penggantian izin usaha karena hilang atau rusak sebesar 7p

%(.(((,(( -lima puluh ribu rupiah0.


15/26

Pasal 3"

-"0 eluruh hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 3( disetor ke

Kas Daerah sesuai peraturan perundang#undangan ang berlaku.

-10 Dalam rangka operasional pelaanan perizinan disediakan anggaran

operasional dalam /nggaran Pendapatan dan Belan6a Daerah.

Bagian Keenam

Aara Penghitungan Besarna 7etribusi ang &erutang

Pasal 31

7etribusi ang terutang dihitung berdasarkan 6umlah kamar ang diusahakan

dikalikan tarif retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 3( aat -"0.

Bagian Ketu6uh

9ilaah Pemungutan

Pasal 32

7etribusi ang terutang dipungut ditempat pelaanan perizinan hotel dan

penginapan.

Bagian Kedelapan

Masa 7etribusi dan aat 7etribusi &erutang

Pasal 33

Masa retribusi adalah sama dengan 6angka waktu pelaksanaan pendaftaran ulang

izin usaha hotel dan penginapan.

Pasal 3%

aat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkanna K7D atau dokumen lain

ang dipersamakan.

Bagian Kesembilan

&ata Aara Pemungutan

Pasal 34

-"0 Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

-10 7etribusi dipungut dengan menggunakan K7D atau dokumen lain ang

dipersamakan.


16/26

Bagian Kesepuluh

&ata Aara Pembaaran

Pasal 35

-"0 Pembaaran retribusi ang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.

-10 &ata cara pembaaran, penetoran dan tempat pembaaran retribusi diatur

oleh Bupati.

Bagian Kesebelas

Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan 7etribusi

Pasal 3

-"0 Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan

retribusi.

-10 Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud

aat -"0 diberikan dengan memperhatikan kemampuan wa6ib retribusi.

-20 &ata cara permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi

diatur oleh Bupati.

B/B E

K?&?$&/$ P*D/$/

Pasal 3'

-"0 Barang siapa melakukan kegiatan usaha hotel dan penginapan dengan tanpa

memiliki izin usaha diancam pidana kurungan selama#lamana 2 -tiga0 bulanatau denda sebanak#banakna 7p %.(((.(((,(( -lima 6uta rupiah0.

-10 &indak Pidana sebagaimana dimaksud pada aat -"0 adalah pelanggaran.

B/B E*

K?&?$&/$ P?$+*D*K/$

Pasal %(

-"0 elain oleh Penidik Polisi *ndonesia -P>)7*0, penidikan tindak pidana

sebagaimana dimaksud pasal 3' dilakukan oleh Penidik Pegawai $egeri

ipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

-10 Pegawai $egeri ipil sebagaimana dimaksud aat -"0 berwenang:

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adana tindak

pidana;

b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat ke6adian dan

melakukan pemeriksaan;

c. menuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri

tersangka;

d. melakukan penitaan benda atau surat;

e. mengambil sidik 6ari dan memotret seseorang;


17/26

f. mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau

saksi;

g. mendatangkan orang ahli ang diperlukan dalam hubunganna dengan

pemeriksaan perkara;

h. mengadakan penghentian penidikan setelah mendapat petun6uk dari

Penidik Polisi 7epublik *ndonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atauperistiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selan6utna melalui

Penidik Polisi 7epublik *ndonesia memberitahukan hal tersebut kepada

Penuntut mum, tersangka atau keluargana;

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum ang dapat

dipertanggung6awabkan.

-20 Penidik sebagaimana dimaksud aat -"0 memberitahukan dimulaina

penidikan dan menampaikan hasil penidikanna kepada Penuntut mum

berdasarkan peraturan perundang#undangan ang berlaku.

B/B E**P?)/K/$//$, P?$


18/26

-"0 Masarakat mempunai kesempatan seluas#luasna untuk berperan serta

dalam membantu upaa pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan

usaha hotel dan penginapan.

-10 Masarakat wa6ib melaporkan kepada instansi ang berwenang apabila

mengetahui adana pelanggaran kegiatan usaha hotel dan penginapan.

-20 Pemerintah Daerah dan atau instansi lain ang berwenang wa6ib memberikan

6aminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud

aat -10.

B/B E***

K?&?$&/$ P?7/)*!/$

Pasal %%

-"0 *zin usaha hotel bintang, hotel dan penginapan ang telah dikeluarkan oleh

pe6abat ang berwenang dinatakan tetap berlaku dengan ketentuan wa6ibmelakukan pendaftaran ulang berdasarkan Peraturan Daerah ini.

-10 Pengusaha hotel dan penginapan ang telah melakukan kegiatan usaha

sebelum berlakuna Peraturan Daerah ini wa6ib menga6ukan perizinan

berdasarkan Peraturan Daerah ini.

B/B E*

K?&?$&/$ P?$&P

Pasal %4

Ketentuan ang mengatur perizinan hotel dan penginapan ang telah ditetapkanoleh Pemerintah Daerah sebelum berlakuna Peraturan Daerah ini dinatakan

tidak berlaku.

Pasal %5

-"0 Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lan6ut berlakuna Peraturan Daerah ini

diatur lebih lan6ut oleh Bupati.

-10 istem dan prosedur pelaanan serta bentuk#bentuk formulir ang diperlukan

untuk pelaanan perizinan berdasarkan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh

Kepala Dinas.

Pasal %

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

/gar setiap orang mengetahuina, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatanna dalam )embaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul


19/26

Pada tanggal " uni 1((2

BP/&* B/$&),

M *D!/M /M/9*

&elah mendapatkan persetu6uan

D?9/$ P?79/K*)/$ 7/K+/& D/?7/! K/BP/&?$ B/$&)

Dengan Keputusan

$omor : ('8K?P8DP7D81((2

&anggal : " uni 1((2

Diundangkan di Bantul

Pada tanggal " uni 1((2

?K7?&/7* D/?7/! K/BP/&?$ B/$&),

Drs. /!/D*, M.i

-Pembina tama Mada, *8d0

$*P 3'(("451

)?MB/7/$ D/?7/! K/BP/&?$ B/$&)

?7* B $>M>7 5 &/!$ 1((2


20/26

P?$?)//$

/&/

P?7/&7/$ D/?7/! K/BP/&?$ B/$&)

$>M>7 : "( &/!$ 1((2

&?$&/$&?) D/$ P?$leh karena itu, tumbuh kembangna usaha hotel dan penginapan di

Kabupaten Bantul, harus se6alan dengan diberlakukanna kebi6akan regional

perdagangan bebas tersebut, karena sektor kepariwisataan merupakansektor

ang harus berhubungan dengan pelaku#pelaku serta penerima 6asa pelaanan

kepariwisataan dari luar negeri, tanpa harus meninggalkan nilai#nilai luhurang berkembang di masarakat dan sudah diakini kebenaranna.

Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut di atas, maka perlu

ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perizinan saha

!otel dan Penginapan.

**. P?$?)//$ P//) D?M* P//)

Pasal "


21/26

Aukup elas

Pasal 1

Aukup elas

Pasal 2 /at -"0

+aasan apabila akan mendirikan usaha hotel bintang harus

membentuk badan usaha berdasarkan peraturan perundang#

undangan ang berlaku.

/at -10

Aukup 6elas

/at -20

Aukup 6elas

/at -30

Aukup 6elas

/at -%0Aukup 6elas

Pasal 3

Aukup elas

Pasal %

+ang dimaksud % -lima0 kelas meliputi hotel bintang " -satu0, hotel

bintang 1 -dua0, hotel bintang 2 -tiga0, hotel bintang 3 -empat0 dan

hotel bintang % -lima0.

Pasal 4 /at -"0

Aukup 6elas

/at -10

+ang dimaksud asosiasi profesi ang sah antara lain Persatuan

!otel 7epublik *ndonesia -P!7*0.

Pasal 5

Aukup elas

Pasal

Aukup elas

Pasal '

Aukup elas

Pasal "(

Aukup elas

Pasal ""

Aukup elas


22/26

Pasal "1

+ang dimaksud penginapan dalam pengertian ini adalah penginapan

dengan nama apapun ang bukan merupakan pondok wisata dan

penginapan rema6a, misalna dengan nama identitas Motel, )osmen,

9isma, Bungalow dan lain#lain.

Pasal "2

Aukup elas

Pasal "3

Aukup elas

Pasal "%

Aukup elas

Pasal "4

Aukup elas

Pasal "5

Aukup elas

Pasal "

Aukup elas

Pasal "'

Aukup elas

Pasal 1(

Aukup elas

Pasal 1"

Aukup elas

Pasal 11

etelah 6angka waktu " -satu0 tahun harus ditetapkan pemegang izin

usaha ang baru dan dilakukan pembaharuan izin usaha.


23/26

Pasal 12

/at -"0

Kegiatan penun6ang usaha hotel bintang sesuai klasifikasi hotel

bintang berdasarkan peraturan teknis ang berlaku. Aakupan

izin usaha tidak harus dipenuhi, namun berdasarkan keperluanserta kondisi nata ang dilaani oleh suatu hotel bintang.

/pabila memerlukan penambahan cakupan izin usaha, maka

izin usaha harus diperbaharui.

/at -10

Aukup 6elas

Pasal 13

/at -"0

Aukup 6elas

/at -10

Pernataan tidak berlaku diberikan secara tertulis oleh KepalaDinas.

Pasal 1%

Aukup elas

Pasal 14

Aukup elas

Pasal 15

Aukup elas

Pasal 1

Aukup elas

Pasal 1'

Aukup elas

Pasal 2(

Aukup elas

Pasal 2"

!uruf a

+ang dimaksud pembinaan dari Pemerintah Daerah antara lain

mendapatkan kemudahan dalam pengurusan perizinan,

memperoleh informasi dan dukungan dalam rangka penguatan

modal -kredit usaha0, serta bentuk#bentuk pembinaan lainna.

!uruf b

Aukup 6elas

!uruf c

Aukup 6elas

!uruf d

Aukup 6elas

!uruf e


24/26

Aukup 6elas

Pasal 21

Aukup elas

Pasal 22 Aukup elas

Pasal 23

Aukup elas

Pasal 2%

Aukup elas

Pasal 24

Aukup elas

Pasal 25

+ang dimaksud retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas

kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin

kepada orang pribadi atau badan ang dimaksudkan untuk pembinaan,

pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan

ruang, penggunaan sumber daa alam, barang, prasarana, sarana atau

fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum.

Pasal 2

ntuk hotel bintang 6enis kamar dibedakan men6adi kamar standar,

kamar eksekutif dan kamar suite.

Pasal 2'

Aukup elas

Pasal 3(

/at -"0

Aukup 6elas

/at -10

Aukup 6elas

/at -20

Permohonan penggantian izin usaha karena hilang harusmelampirkan bukti kehilangan dari pe6abat ang berwenang.

Permohonan penggantian izin usaha karena rusak harus

melampirkan izin usaha ang rusak atau tidak dapat dibaca.

Pasal 3"

Aukup elas

Pasal 31

Aukup elas

Pasal 32

Aukup elas


25/26

Pasal 33

Aukup elas

Pasal 3%

+ang dimaksud dokumen lain ang dipersamakan adalah semua 6enis

surat ang berisi penetapan besarna retribusi ang oleh pe6abat angberwenang dipersamakan dengan K7D.

Pasal 34

Aukup elas

Pasal 35

Aukup elas

Pasal 3

Aukup elas

Pasal 3'

Aukup elas

Pasal %(

Aukup elas

Pasal %"

Aukup elas

Pasal %1

Aukup elas

Pasal %2

/at -"0

+ang dimaksud lembaga misalna Persatuan !otel 7epublik

*ndonesia -P!7*0 atau lembaga#lembaga lain ang dipandang

terkait.

/at -10

Aukup 6elas

/at -20

Aukup 6elas

Pasal %3

Aukup elas

Pasal %%

Aukup elas

Pasal %4

Aukup elas

Pasal %5

Aukup elas


26/26

Pasal %

Aukup elas

peraturan daerah 2003 10

Documents