kelompok 2 - perbankan

7/25/2019 KELOMPOK 2 - Perbankan

1/18

KELOMPOK 2

PERBANKAN

Adinda DewiAhmad Rifqi

Dedi Fachreza

Reine EndikaRininta Saffira

Tirza Anthea


2/18

PPH


3/18

Objek Pajak Subjek Pajak Tarif

Bunga

Deposito/Bunga

Tabungan/Disko

Wajib Pajak

Dalam

Negeri dan BUT

20%


4/18

PASAL 4 AYAT 2Yang tidak dipotong PPh yang bersifat final adalah:

Bunga dari deposito/tabungan/SBI sepanjang jumlah

deposito/ tabungan/SBI tidak lebih dari Rp7.500.000,00

dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah;

Bunga diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang

didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di

Indonesia;

Bunga deposito/tabungan/diskonto SBI yang diterima atau

diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan

oleh Menteri Keuangan sepanjang dananya diperoleh dari

sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun Tahun 1992 tentang

Dana Pensiun;

Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk Pemerintah

dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat

sederhana, kaveling siap bangun untuk rumah sederhana

dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana sesuai

dengan ketentuan yang berlaku, untuk dihuni sendiri.


5/18

PENGHITUNGAN PPH PASAL 25

UNTUK WP BANK


6/18

PPN


7/18

UU NO. 49 TAHUN 2009

1. Pasal 4A ayat (3) huruf d UU PPN mengatur bahwa jasa keuangan

adalah termasuk dalam Jenis jasa yang tidak dikenai PajakPertambahan Nilai.

Penjelasan Pasal tersebut menyatakan bahwa jasa keuangan

meliputi :

a)jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito

berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yangdipersamakan dengan itu;

b)jasa menempatkan dana, meminjamkan dana, atau meminjamkan

dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana

telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;

c)jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah,

berupa : sewa guna usaha dengan hak opsi, anjak piutang, usaha kartu

kredit, pembiayaan konsumen

d)jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai

syariah dan fidusia;dan

e) Jasa penjaminan.


8/18

UU NO. 49 TAHUN 2009 (CONT.)

2. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun

1998 (UU Perbankan), mengatur bahwa usaha Bank Umum meliputi :

a) menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa

giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau

bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;

b) memberikan kredit;

c) menerbitkan surat pengakuan utang;

d) membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk

kepentingan dan atas perintah nasabahnya : surat-surat wesel, surat

pengakuan utang dan kertas dagang lainnya, kertas perbendaharaan

negara dan surat jaminan pemerintah, SBI, obligasi, surat dagang (1

tahun), instrumen surat berharga lain (1 tahun) ;e) memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk

kepentingan nasabah;

f) menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan

dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana

telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau saranalainnya;


9/18

UU NO. 49 TAHUN 2009 (CONT.)g) menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan

melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;

h) menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat

berharga;

i) melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain

berdasarkan suatu kontrak;

j) melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabahlainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa

efek;

k) melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan

kegiatan wali amanat;

l) menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lainberdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang

ditetapkan oleh Bank Indonesia;

m) melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank

sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.


10/18

UU NO. 49 TAHUN 2009 (CONT.)3. Sehubungan dengan hal tersebut, perlakuan PPN terhadap

kegiatan usaha bank umum sebagaimana dimaksud pada butir 2 di

atas, dapat dibedakan menjadi sebagai berikut :

a) kegiatan usaha bank umum yang merupakan penyerahan jasa

keuangan yang tidak terutang PPN, yang karakteristiknya

sebagai berikut :1)jasa keuangan yang diserahkan berupa jasa pembiayaan yang mendapatkan

imbalan berupa bunga, atau

2)jasa keuangan yang diserahkan secara langsung oleh bank kepada nasabah,

dalam hal jasa keuangan tersebut bukan jasa pembiayaan;dan

b) kegiatan usaha bank umum yang merupakan

penyerahan jasa yang terutang PPN.


11/18

UU NO. 49 TAHUN 2009 (CONT.)4. Kegiatan usaha Bank Umum yang merupakan penyerahan jasa

keuangan yang tidak terutang PPN meliputi :

a) menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan

berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan,

dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;

b) memberikan kredit;

c) menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau

meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakansurat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek

atau sarana lainnya;

d) melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit;

e) menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain

berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yangditetapkan oleh Bank Indonesia;

f) menerbitkan surat pengakuan utang;

g) menjamin atas risiko sendiri : surat-surat wesel, surat pengakuan

utang dan kertas dagang lainnya, kertas perbendaharaan negara

dan surat jaminan pemerintah, SBI, obligasi, surat dagang (1tahun), instrumen surat berharga lain (1 tahun) ;


12/18

UU NO. 49 TAHUN 2009 (CONT.)h) melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang

tidak bertentangan dengan UU Perbankan dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

5. Kegiatan usaha Bank Umum yang merupakan penyerahan jasa yang

terutang PPN meliputi :

a) memindahkan uang untuk kepentingan bukan nasabah;

b) melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya

dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;

c) menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan

melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;

d) menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;

e) melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lainberdasarkan suatu kontrak;

f) membeli, menjual atau menjamin untuk kepentingan dan atas

perintah nasabahnya : surat-surat wesel, surat pengakuan utang

dan kertas dagang lainnya, kertas perbendaharaan negara dan surat

jaminan pemerintah, SBI, obligasi, surat dagang (1 tahun),

instrumen surat berharga lain (1 tahun) ;


13/18

UU NO. 49 TAHUN 2009 (CONT.)6. Bank umum juga dapat melakukan kegiatan yang bukan merupakan

penyerahan jasa, misalnya berupa membeli sebagian atau seluruh agunan,

baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan

penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa

untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah

debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan

agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya, sebagaimana

diatur dalam ketentuan Pasal 12A UU Perbankan. Dalam hal ini,

penjualan agunan, yang telah diambil alih oleh bank tersebut, merupakan

penyerahan Barang Kena Pajak yang terutang PPN.

7. Contoh produk kegiatan usaha serta pendapatan yang diterima bank

sebagaimana dimaksud pada butir 4 dan butir 5 adalah sebagaimana

terlampir, yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan

Surat Edaran ini.

8. Bank yang melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana

dimaksud dalam butir 5, kecuali pengusaha kecil yang batasannya

ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk

dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan wajib memungut,

menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang.


14/18

UU NO. 49 TAHUN 2009 (CONT.)9. Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk

setiap penyerahan Jasa Kena Pajak. Tata Cara pembuatan dan tata

cara pembetulan atau penggantian Faktur Pajak mengikutiketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Dalam hal Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Syariah

melakukan kegiatan usaha yang sama, perlakuan PPN atas

kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Syariahtersebut adalah sama dengan perlakuan PPN atas kegiatan usaha

Bank Umum sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran ini

(mutatis mutandis).

11. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan KepalaKantor Pelayanan Pajak yang di wilayah kerjanya terdapat Wajib

Pajak bank agar melakukan sosialisasi dan pengawasan terkait

dengan pelaksanaan penegasan ini.


15/18

JENIS PENYERAHAN YANG TERUTANG PPN memindahkan uang untuk kepentingan bukan nasabah;

melakukan penempatan dana dari nasabah kepada

nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidaktercatat di bursa efek;

menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga

dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak

ketiga;

menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan suratberharga;

melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak

lain berdasarkan suatu kontrak;

membeli, menjual atau menjamin untuk kepentingan danatas perintah nasabahnya: surat-surat wesel, surat

pengakuan utang dan kertas dagang lainnya, kertas

perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah,

SBI, obligasi, surat dagang (1 tahun), instrumen surat

berharga lain (1 tahun).


16/18

PENJUALAN AGUNAN YANG TELAH DIBELI OLEH BANK

Bank dapat membeli sebagian atau seluruh agunan. Dalam hal ini,

Penjualan agunan yang telah diambil alih oleh Bank juga

merupakan objek PPN.

PENGUSAHA KENA PAJAK

Bank yang melakukan penyerahan Objek PPN wajib melaporkan

usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan

wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang.Bank wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan objek

PPN.

BPR DAN BANK SYARIAH

Dalam hal Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Syariah melakukankegiatan usaha yang sama, perlakuan PPN atas kegiatan usaha

Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Syariah tersebut adalah sama

dengan perlakuan PPN atas kegiatan usaha Bank Umum (mutatis

mutandis).


17/18

Penghasilan bunga bank menurut pajak atau

fiskal tidak diakui sebagai penghasilan untuk

menambah penghasilan kena pajak atau laba

kena pajak, namun secara akuntansi keuangan

merupakan penghasilan yang menambah labakomersial atau laba akuntansi komersial.


18/18

REFERENSI

http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-tarif-p

ph-untuk-bunga-deposito-dan-tabungan-lainnya

http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=

show&id=14464http://

www.wartapajak.com/index.php/artikel-pajak/1-

bagaimana-ppn-jasa-perbankan
http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-tarif-pph-untuk-bunga-deposito-dan-tabungan-lainnyahttp://www.pajak.go.id/content/seri-pph-tarif-pph-untuk-bunga-deposito-dan-tabungan-lainnyahttp://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=14464http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=14464http://www.wartapajak.com/index.php/artikel-pajak/1-bagaimana-ppn-jasa-perbankanhttp://www.wartapajak.com/index.php/artikel-pajak/1-bagaimana-ppn-jasa-perbankanhttp://www.wartapajak.com/index.php/artikel-pajak/1-bagaimana-ppn-jasa-perbankanhttp://www.wartapajak.com/index.php/artikel-pajak/1-bagaimana-ppn-jasa-perbankanhttp://www.wartapajak.com/index.php/artikel-pajak/1-bagaimana-ppn-jasa-perbankanhttp://www.wartapajak.com/index.php/artikel-pajak/1-bagaimana-ppn-jasa-perbankanhttp://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=14464http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=14464http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-tarif-pph-untuk-bunga-deposito-dan-tabungan-lainnyahttp://www.pajak.go.id/content/seri-pph-tarif-pph-untuk-bunga-deposito-dan-tabungan-lainnya

kelompok 2 - perbankan

Documents