makalah sistem perbankan indonesia

7/25/2019 Makalah Sistem Perbankan Indonesia

1/22

MAKALAH SISTEM PERBANKAN

INDONESIA

PERKEMBANGAN PERBANKAN DI

INDONESIA

Disusun oleh : Sella Sopiana Prai!i

NPM : "#$%%%'#

$


2/22

PROGRAM (OKASI ADMNISTRASIKE)ANGAN*PERBANKAN)NI(ERSITAS INDONESIA

TAH)N +$"#

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dan puji syukur kehadirat Allah SWT saya ucapkan atas selesainya

Makalah Perkembangan Perbankan Di Indonesia Mata kuliah Sistem Perbankan

Indonesia Tanpa ridha dan kasih sayang serta petunjuk dari!"ya mustahil makalah ini

dapat terselesaikan

#emudian saya tak lupa mengucapkan terima kasih sedalam!dalamnya kepada

$apakDrs Said %redenda Arismunandar MSi selaku dosen mata kuliah Sistem

Perbankan Indonesia yang memberikan tugas makalah yg mengcangkup seputar system

perbankan Indonesia& sehingga menambah 'a'asan saya tentang Perbankan Indonesia

Menyadari banyaknya kekurangan dalam penyusunan makalah ini #arena itu&

saya sangat mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca untuk melengkapi segala

kekurangan dan kesalahan dari makalah ini Terima #asih

Depok& () *ktober (+,-Penyusun&

"


3/22

Sella Sopiana Prati'i

DA,TAR ISI

#ata pengantar,

Da.tar isi(

$ab ,/ Pendahuluan0

$ab (/ Isi-

$ab 0/ Analisis,)

$ab -/ #esimpulan,1

Da.tar pustaka(+

+


4/22

BAB I

PENDAHULUAN

Perkembangan perbankan menunjukkan dinamika dalam kehidupan ekonomi.

Sebelum sampai pada praktik-praktik yang terjadi saat ini, ada banyak permasalahan

yang terkait dengan masalah-masalah perbankan ini. Masalah utama yang muncul dalam

praktik perbankan ini adalah pengaturan sistem keuangan yang berkaitan dengan

mekanisme penentuan volume uang yang beredar dalam perekonomian. Sistem

keuangan, yang terdiri dari otoritas keuangan (financial authorities), sistem perbankan

dan sistem lembaga keuangan bukan bank, pada dasarnya merupakan tatanan dalam

perekonomian suatu Negara yang memiliki peran utama dalam menyediakan fasilitasjasa-jasa keuangan. Fasilitas jasa tersebut diberikan oleh lembaga-lembaga keuangan,

termasuk pasar uang dan pasar modal.

Secara umum lembaga keuangan dapat dikelompokan dalam dua bentuk yaitu lembaga

keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Sistem perbankan di Indonesia

dibedakan berdasarkan fungsinya yang terdiri dari Bank Sentral, Bank Umum, dan Bank

Perkreditan Rakyat (BPR). Bank Umum, dapat menghimpun dana dari masyarakat secara

langsung dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito berjangka, lalu

menyalurkan kepada masyarakat terutama dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk

lainnya. Bank umum dalam kegiatannya memberikan jasa-jasa dalam lalu lintaspembayaran. Sementara itu, Bank Perkreditan Rakyat, berdasarkan peraturan perundang-

undangan, dalam pelaksanaan kegiatannya menghimpun dana, dapat menerima tabungan

dan deposito berjangka, namun tidak diperkenankan menerima simpanan giro dan tidak

diperkenankan member jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan jenis lembaga

keuangan bukan bank dapat berupa lembaga pembiayaan, perusahaan model ventura,

perusahaan anjak piutang, perusahaan pembiayaan konsumen, perusahaan kartu kredit,

dana pensiun, pegadaian, pasar modal dan lain-lain.

&


5/22

Perkembangan perbankan yang semakin dinamis dan kompleks membuat otoritas

moneter berusaha membuat Arsitektur Perbankan Indonesia (API).

Dengan adanya API, diharapkan bank nasional mampu bersaing tidak hanya pada segmen

pasar domestik tetapi juga pada pasar internasional.

BAB II

ISI

A. Perkembangan Perbankan di Indonesia

Situasi perbankan Indonesia praderegulasi

Pada periode tahun 1974-1982 perekonomian Indonesia berkembang cukup baik karena

ditopang oleh ekspor migas yang cukup tinggi. Tingginya harga minyak pada saat itu

memengaruhi penerimaan dalam negeri sehingga dana pembangunan cukup tersedia

untuk menunjang kegiatan investasi. Pada saat itu masyarakat yang belum menemukan

sasaran investasi yang tepat menyimpan dana nya di bank sehingga terjadi kelebihan

likuiditas yang cukup besar. Di samping itu juga Bank Indonesia (central bank)

menyediakan kredit likuiditas dengan syarat yang mudah dan lunak untuk membiayai

pengembangan sektor yang potensial.

Situasi perbankan Indonesia pascarederegulasi

Perkembangan perbankan di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup pesat

beberapa tahun terakhir ini. Hal itu disebabkan oleh adanya serangkaian langkah

deregulasi di bidang perbankan. Ada beberapa deregulasi di bidang perbankan danmoneter yang secara kronologis dapat dikemukakan sesuai urutan waktu pengumuman

kebijaksanaan deregulasi.

a. kebijaksanaan pemerintah tanggal 1 Juni 1983

Kebijaksanaan ini bertujuanuntuk menggairahkan pengerahan dana masyarakat.

#


6/22

Kebijaksanaan tersebut antara lain berisi penghapusan sistem pagu kredit dan mengurangi

kredit likuiditas, Bank Indonesia tidak menetapkan tingkat suku bunga deposito maupun

suku bunga pinjaman, dan kebijaksanaan moneter dengan Sertifikat Bank Indonesia

(SBI) dan penyediaan fasilitas diskonto.

b. Kebijaksanaan 27 Oktober 1988 (Pakto 88)

Latar belakang kebijaksanaan ini dilandasi oleh kebijaksanaan 1 Juni 1983 yang ternyata

mendapat penghimpunan dana untuk investasi swasta. Selanjutnya pihak swasta

berpartisipasi lebih besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan

menciptakan iklim yang memungkinkan bank-bank beroperasi lebih efisien dan perluasan

jaringan kantor bank.

c. Kebijaksanaan Pemerintah 25 Maret 1989

Kebijaksanaan ini merupakan penyempurnaan Pakto 88 yang berisikan tentang

penyempurnaan pendirian BPR. Dalam kebijaksanaan baru ini usaha BPR tidak boleh

menerima simpanan dalam bentuk giro, tidak diperkenankan pindah wilayah dan

membuka kantor cabang dan tidak perlu penyesuaian modal bagi BPR baru tetapi

disesuaikan dengan kebutuhan modal. BPR yang akan meningkatkan usahanya untuk

menjadi bank umum harus mempunyai modal sebesar Rp. 10 miliar.

d. Kebijaksanaan Pemerintah 29 Januari 1990

Latar belakang kebijaksanaan ini untuk mendukung pembangunan yang makin efisien.

Untuk itu perlu disempurnakan aturan tentang Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI)

yang jumlahnya masih relatif tinggi dan menyempurnakan sistem perkreditan.

Kebijaksanaan yang diambil meliputi mengurangi secara bertahap pemberian KLBI,

KLBI diberikan secara terbatas untuk swasembada pangan (KUT), pengembangan

koperasi (kredit koperasi KUD dan anggota koperasi primer), dan peningkatan investasi

(pembiayaan pembangunan) PIR trans, KPR yang diberikan dengan maksimum sebesar

Rp. 50 juta dan jumlah kredit yang disediakan minimum 20% disalurkan untuk usaha

kecil dan kegiatan koperatif yang produktif.

e. Paket Kebijakan Pemerintah Februari 1991

Inti kebijaksanaan ini meliputi beberapa aspek penting yang terdiri dari :

1. penyempurnaan persyaratan perizinan, kepemilikan dan kepengurusan bank, yang

'


7/22

meliputi beberapa aspek antara lain pemilik dan pengelola bank harus memenuhi

persyaratan tertentu sesuai dengan fungsinya untuk melindungi kepentingan masyarakat

sehingga kesehatan sebuah bank harus diupayakan secara kontinuitas sejak berdiri,

pembukaan kantor cabang atau perwakilan dan penyertaan bank di luar negeri, pendirian

kantor bank, dan persyaratan pembukaan kantor BPR dan merger.

2. Ketentuan yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian (prudential regulation) yang

meliputi permodalan bank, jaminan pemberian kredit, kredit untuk pembelian saham dan

pemilikan saham oleh bank, batas maksimum pemberian kredit, kredit untuk pembelian

saham dan pemilikan saham oleh bank, batas maksimum pemberian kredit (BMPK) atau

legal lending limit, dan garansi bank.

Perkembangan jumlah bank dan kantor bank

Selama periode tahun 2004-2009 jumlah bank dan kantor bank termasuk bank

perkreditan rakyat mengalami peningkatan yang sangat pesat. Selama 6 tahun jumlah

bank mengalami pertumbuhan sebesar 92,48% atau menurun rata-rata -7,52% setiap

tahun. Dalam tahun 2004 terdapat 133 bank, turun menjadi 123 pada tahun 2009. Selain

itu selama 6 tahun terakhir jumlah kantor bank mengalami pertumbuhan 157,456% atau

meningkat rata-rata setiap tahun 57,45% yaitu dari 7.939 kantor bank pada tahun 2004

menjadi 12.500 kantor bank pada tahun 2009.

Perkembangan dana dan kredit bank

Dalam periode 2004-2009 tingkat pertumbuhan dana bank yang dihimpun dari

masyarakat jika dilihat menurut kelompok bank, dan jenis mata uang, maka tahun 2004

bank umum swasta nasional devisa berhasil menghimpun dana lebih besar. Pada periode

yang sama jumlah kredit bank yang berhasil dikucurkan dari sector ekonomi paling besar

didonimasi oleh sektor industry, diikuti sektor jasa, dan yang terakhir adalah sektor

pertanian.

B. Sistem Perbankan di Indonesia

Bank-bank yang beroperasi di Indonesia saat ini pada dasarnya dikelompokkan ke dalam

Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Sedangkan Bank Indonesia berfungsi

%


8/22

sebagai bank sentral. Namun demikian, sejalan dengan terjadinya perubahan dalam

sistem keuangan terutama yang terkait dengan kelembagaan perbankan sebagai dampak

dikeluarkannya undang-undang di bidang keuangan dan perbankan.

Definisi Bank (menurut UU No.10 Tahun1998)

Badan usaha yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk

simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit guna meningkatkan

taraf hidup masyarakat.

Pengelompokan Bank Umum

1. Aspek Fungsi

a. Bank Sentral, adalah bank yang merupakan badan hukum milik Negara yang tugas

pokoknya membantu pemerintah, contoh : Bank Indonesia

b. Bank Umum, adalah bank yang sumber utama dananya berasal dari simpanan pihak

ketiga, serta pemberian kredit jangka pendek dalam penyaluran dana, contoh : BNI, BRI,

dll

c. Bank Pembangunan, adalah bank yang dalam pengumpulan dananya berasal dari

penerimaan simpanan deposito serta commercial paper, contoh : Bank Jatim, Bank DKI,

dll.

d. Bank Desa, adalah kantor bank di suatu desa yang tugas utamanya adalahmelaksanakan fungsi perkreditan dan penghimpunan dana dalam rangka program

pemerintah memajukan pembangunan desa.

e. BPR, adalah kantor bank di kota kecamatan yang merupakan unsur penghimpun dana

masyarakat maupun menyalurkan dana nya di sektor pertanian dan pedesaan.

-


9/22

2. Status Kepemilikan

a. Bank Milik Negara, adalah bank yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan Negarayang dipisahkan dan pendiriannya di bawah UU tersendiri, contoh : BNI, BRI, BTN

b. Bank Milik Swasta Nasional, adalah bank milik swasta yang didirikan dalam bentuk

perseroan terbatas, di mana seluruh sahamnya dimiliki oleh WNI dan/ atau badan-badan

hukum di Indonesia, contoh : BCA, Bank Mega, Bank Danamon.

c. Bank Swasta Asing, adalah bank yang didirikan dalam bentuk cabang bank yang sudah

ada di luar negeri atau dalam bentuk campuran antara bank asing dengan bank nasional

yang sudah ada di Indonesia. Bank asing ini hanya diperkenankan menjalankan

operasinyadi lima kota besar di Indonesia, contoh : Citibank, HSBC.

d. Bank Pembangunan Daerah, adalah bank yang pendiriannya berdasarkan peraturan

daerah propinsi dan sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah kota dan

pemerintah kabupaten, di wilayah yang bersangkutan, dan modalnya merupakan harta

kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan, contoh : Bank Jatim.

e. Bank Campuran, adalah bank yang sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan

pihak swasta nasional, contoh : Bank UOB Buana, ANZ Panin Bank.

3. Kegiatan Operasional

a. Bank Devisa, adalah bank yang mempunyai hak dan wewenang yang diberikan oleh

Bank Indonesia untuk melakukan transaksi valuta asing dan lalu lintas devisa serta

hubungan koresponden dengan bank asing di luar negeri, contoh : BCA, Bank Mega,

Bank Bukopin.

b. Bank Nondevisa, adalah bank yang operasionalnya hanya melaksanakan transaksi di

dalam negeri, tidak melakukan transaksi valuta asing, dan tidak melakukan hubungan

dengan bank asing di luar negeri.

4. Penciptaan Uang Giral

.


10/22

a. Bank Primer, adalah bank yang dalam kegiatan operasionalnya tidak sekedar

menghimpun dan menyalurkan dana nya, tetapi juga melaksanakan semua transaksi yang

berhubungan langsung dengan kas.

b. Bank Sekunder, adalah bank yang kegiatan operasionalnya hanya sekedar

melaksanakan transaksi kas secara langsung.

5. Sistem Organisasi

a. Unit Banking System, adalah bank yang kegiatan operasionalnya hanya mempunyai

satu kantor saja dan melayani masyarakat di sekitar wilayah itu. Contoh : BPR baik

konvensional maupun syariah.

b. Branch Banking Syistem, adalah bank yang kegiatan operasionalnya di beberapa

wilayah dan memiliki beberapa kantor cabang, di mana sistem organisasi, keuangan, dan

sumber daya manusia terkait dengan kantor pusat. Contoh : Bank Danamon, Bank Mega,

Bank BCA.

Fungsi Bank

Secara umum, fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan

menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan. Misalnya adalah :

a. Agent of Trust

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan, baik dalam hal penghimpunan dana

maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila

dilandasi adanya unsur kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan

disalahgunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut,

dan pada saat yang telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank.

b. Agent of development

Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan sektor riil tidak dapat

dipisahkan. Sektor riil tidak akan dapat bekerja dengan baik apabila sektor moneter tidak

bekerja dengan baik. Kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat

diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian sektor riil. Kegiatan bank tersebut

/


11/22

dapat mendorong masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta

kegiatan konsumsi barang dan jasa. Dan kelancaran kegiatan investasi-distribusi-

konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

c. Agent of Service

Bank memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang

ditawarkan bank ini erat kaitanya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara

umum. Berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan

bank, dan penyelesaian tagihan.

C. LEMBAGA KEUANGAN

Lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan

penghimpunan, dan penyaluran dana kepada masyarakat, terutama guna membiayai

investasi perusahaan. Definisi lain mengatakan lembaga keuangan adalah suatu lembaga

yang melancarkan pertukaran barang dan jasa dengan penggunaaan uang atau kredit dan

membantu menyalurkan tabungan sebagian masyarakat kepada sebagian masyarakat yang

membutuhkan pembiayaan dana untuk investasi.

Lembaga keuangan terutama memberikan kredit dan menanamkankan dananya pada

surat-surat berharga. Di samping itu, lembaga keuangan menawarkan secara luasberbagai jenis jasa keuangan antara lain: simpanan, kredit, proteksi asuransi, program

pensiun, penyediaan mekanisme pembayaran, dan mekanisme transfer dana. Lembaga

keuangan merupakan bagian dari sistem keuangan dalam ekonomi modern yang melayani

masyarakat pemakai jasa-jasa keuangan. Sering lembaga keuangan disebut sebagai

lembaga intermediasi keuangan (financial intermediary) karena fungsi pokoknya

melakukan intermediasi antara defisit unit dengan surplus unit.

"$


12/22

Dari pengertian diatas maka dapat dikatakan bahwa fungsi lembaga keuangan adalah

sebagai lembaga yang menjembatani kepentingan kelompok masyarakat yang kelebihan

dana (idle funds) yang umumnya disebut juga saver unit dengan kelompok yang

membutuhkan dana atau kekurangan dana (borrower unit).

Pengelompokan Lembaga Keuangan

Seperti yang kita ketahui bahwa lembaga keuangan (LK) dapat dikelompokkan menjadi

lembaga keuangan bank (LKB) dan lembaga keuangan bukan bank (LKBB). Lembaga

keuangan bank terdiri dari bank sentral, bank umum, bank perkreditan rakyat (BPR), dan

bank campuran, sedangkan lembaga keuangan bukan bank dapat dikelompokkan menjadi

lembaga pembiayaan dan investasi serta penjualan surat-surat berharga (development

finance corporation and investment finance corporation) dan lembaga keuangan lainnya.

Lembaga pembiayaan dan investasi serta penjualan surat-surat berharga terdiri dari

leasing, modal ventura, anjak piutang, dan pasar modal. Sedangkan lembaga keuangan

lainnya terdiri dari pegadaian, asuransi, dan dana pensiun.

Ada beberapa perbedaan dan persamaan antara kedua bank ini, seperti perbedaan LKB

dan LKBB dari sisi kewajiban financial LKB dan LKBB, yaitu kewajiban LKB dapat

berupa uang, sedangkan kewajiban LKBB tidak dapat diklasifikasikan sebagai uang.

Sedangkan dari aspek kemampuan kedua lembaga keuangan dalam menciptakan kredit

dan uang, LKB memiliki kemampuan untuk menciptakan kredit, mengedarkan uang, dan

menambah jumlah uang beredar, sedangkan LKBB menyalurkan dana kepada masyarakat

melalui penyertaan modal atau membiayai investasi perusahaan. Sedangkan kesamaan

LKB dan LKBB adalah kedua lembaga keuangan ini ikut melancarkan pertukaran produk

dengan menggunakan uang dan instrument kredit dan membantu menyalurkan dana

penabung kepada pengusaha.

a) Lembaga Keuangan Bank

1. Bank sentral

2. Bank Umun

3. Bank Perkreditan Rakyat

b) Lembaga Keuangan Bukan Bank

""


13/22

1. Lembaga Pembiayaan

Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam

bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung

dari masyarakat. Bidang usaha lembaga pembiayaan, adalah sebagai berikut :

Leasing

Anjak piutang

Modal ventura

Kartu kredit

Pasar modal

Pembiayaan konsumen

2. Perusahaan Perasuransian

Jenis usaha perasuransian yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 1992 dapat

digolongkan sebagai berikut :

Usaha asuransi terdiri atas : asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi

Usaha penunjang asuransi yang terdiri atas : pialang asuransi, pialang reasuransi,

penilai kerugian, konsultan aktuaria, dan agen asuransi

3. Dana Pensiun

Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang

menjanjikan manfaat pensiun. Jenis dan pensiun terdiri atas Dana Pensiun Pemberi Kerja

dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

4. Perusahaan efek

"+


14/22

Perusahaan yang dapat melakukan kegiatan penjamin emisi (underwriting), perantara

pedagang efek, dan manajer insetasi.

5. Reksa Dana

Reksa dana disebut juga investment fund atau mutual funds adalah wadah yang

dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya

diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi.

6. Pegadaian

Pegadaian merupakan lembaga yang menyalurkan pinjaman dengan pengikatan cara

gadai yang telah dikenal sejak jaman Hindia Belanda. Tugas pokok Perum Pegadaian

adalah menjembatani kebutuhan dana masyarakat dengan memberi uang pinjaman

berdasarkan hukum gadai.

Peran Lembaga Keuangan

Bank dan lembaga keuangan bukan bank mempunyai peran yang penting dalam sistem

keuangan, yaitu :

1. Pengalihan Aset (asset transmutation)

Bank dan lembaga keuangan bukan bank akan memberikan pinjaman kepada pihak yang

membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Sumber dana

pinjaman tersebut diperoleh dari pemilik dana yaitu unit surplus yang jangka waktunya

dapat diatur sesuai dengan keinginan pemilik dana. Dalam hal ini Bank dan lembaga

keuangan bukan bank telah berperan sebagai pengalih asset yang likuid dari unit surplus

(lenders) kepada unitdefisit (borrowers).

2. Transaksi (transaction)

Bank dan lembaga keuangan bukan bank memberikan berbagai kemudahan kepadapelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Dalam ekonomi modern,

transaksi barang dan jasa tidak terlepas dari transaksi keuangan. Transaksi keuangan

selalu diperlukan baik secara langsung dalam jual beli barang jadi, maupun dalam

transaksi jual beli bahan mentah dan setengah jadi dalam proses produksi.

3. Likuiditas (liquidity)

"&


15/22

Unit surplus dapat menempatkan dana yang dimilikinya dalam bentuk produk-produk

berupa giro, tabungan, deposito, dan sebagainya. Produk-produk tersebut masing-masing

memiliki tingkat likuiditas yang berbeda-beda. Untuk kepentingan likuiditas para pemilik

dana dapat menempatkan dananya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya. Dengan

kata lain, lembaga keuangan secara bersamaan menyalurkan likuiditas kepada pihak yang

memerlukan tambahan likuiditas, dengan cara menyalurkan dana dari pihak yangmengalami kelebihan likuiditas.

4. Efisiensi (efficiency)

Bank dan lembaga keuangan bukan bank dapat menurunkan biaya transaksi dengan

jangkauan pelayanan. Peranan Bank dan lembaga keuangan bukan bank sebagai broker

adalah menemukan peminjam dan pengguna modaltanpa mengubah produknya.

D. Arsitektur Perbankan Indonesia

Pada awal januari 2004 ini, siaran pers Bank Indonesia secara resmi mengumumkan

implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia (API) di mana salah satu program API

adalah mempersyaratkan modal minimum bagi bank umum (termasuk BPD) menjadi

Rp.100 miliar selambat-lambatnya pada tahun 2011.

Arsitektur Perbankan Indonesia merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankanIndonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, dan tatanan industri

perbankan untuk rentang waktu 5 sampai 10 tahun ke depan.

Visi API adalah menciptakan sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna

menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong

pertumbuhan ekonomi nasional.

Sistem perbankan yang sehat dibangun dengan permodalan yang kuat sehingga akan

mendorong kepercayaan nasabah (stakeholder) yang pada akhirnya akan mampu

memperkuat permodalan melalui pemupukan laba ditahan. Selanjutnya perbankannasional yang beroperasi secara efisien akan mampu meningkatkan daya saingnya

sehingga tidak hanya mampu bersaing di pasar domestik tetapi justru diharapkan produk

dan jasa perbankan yang ditawarkan bank nasional mampu bersaing di pasar

Internasional. Oleh karenanya, dalam 10-15 tahun ke depan, API menginginkan adanya 2

sampai 3 bank dengan skala bank internasional, 3 sampai 5 bank nasional, 30 sampai 50

bank yang kegiatan usahanya terfokus pada segmen usaha tertentu, dan BPR serta bank

"#


16/22

dengan kegiatan usaha terbatas.

Enam Pilar API

Guna mempermudah pencapaian visi API sebagaimana diuraikan di atas maka ditetapkan

beberapa sasaran yang ingin dicapai, yaitu :

1. Menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat yang mampu memenuhi

kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang

berkesinambungan.

2. Menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan mengacupada standar internasional.

3. Menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi

serta memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko.

4. Menciptakan good corporate governance dalam rangka memperkuat kondisi

internal perbankan nasional.

5. Mewujudkan infrastruktur yang lengkap untuk mendukung terciptanya industriperbankan yang sehat.

6. Mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan.

Tantangan ke Depan

1. Kapasitas Pertumbuhan Kredit Perbankan yang Masih Rendah

Kemampuan permodalan perbankan Indonesia saat ini mengindikasikan bahwa

pertumbuhan kredit yang cukup tinggi tersebut sulit dicapai jika perbankan nasional tidak

"'


17/22

memperbaiki kondisi permodalannya.

2. Struktur Perbankan yang Belum Optimal

Belum optimalnya struktur permodalan di Indonesia ditandai dengan terkonsentrasinyastruktur perbankan hanya pada 11 bank besar (yang menguasai 75% asset perbankan

Indonesia).

3. Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perbankan yang Dinilai

oleh Masyarakat Masih Kurang

Kurangnya pemenuhan kebutuhan masyarakat atas pelayanan ditandai dengan seringnya

terdengar keluhan dari masyarakat mengenai kurangnya akses terhadap kredit dan

tingginya suku bunga kredit serta masih banyak praktik penyediaan jasa keuangan yang

informal.

4. Pengawasan Bank yang Masih perlu Ditingkatkan

Disebabkan oleh masih terdapatnya beberapa prinsip prudensial yang belum ditetapkan

secara baik, koordinasi pengawasan yang masih perlu ditingkatkan, kemampuan SDM

pengawasan yang belum optimal, dan pelaksanaan law-enforcement pengawasan yang

belum efektif.

5. Kapabilitas Perbankan yang Masih Lemah

Hal ini ditandai dengan kurangnya corporate governance dan core banking skills pada

sebagian besar perbankan sehingga diperlukan perbaikan yang cukup mendasar pada dua

hal tersebut.

6. Profitabilitas dan Efisiensi Operasional Bank yang Tidak Suistainbel

Faktor tidak suistainbel-nya profitabiltas dan efisiensi karena lemahnya struktur aset

produktif bank-bank dan sebagian pendapatan perbankan berasal dari aktivitas tradingyang fluktuasi serta rendahnya rasio aset per nasabah.

7. Perlindungan Nasabah yang Perlu Ditingkatkan

Perlindungan terhadap nasabah merupakan tantangan perbankan yang berpengaruh

terhadap sebagian masyarakat kita.

"%


18/22

8. Perkembangan Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi informasi menyebabkan makin pesatnya perkembangan jenis

dan kompleksitas produk dan jasa bank sehingga resiko-resiko yang muncul menjadi

lebih besar dan bervariasi.

Program Kegiatan Api

1. Program penguatan struktur perbankan nasional

Hal ini dilakukan dengan cara memperkuat permodalan bank, memperkuat daya saing

BPR, meningkatkan akses kredit.

2. Program Peningkatan Kualitas Pengaturan Perbankan

Dalam tahap ini memformalkan proses indikasi dalam membuat kebijakan perbankan dan

juga implementasi secara bertahap 25 basel core principles for effective banking

supervision.

3. Program Peningkatan Fungsi Pengawasan

Dalam tahap ini meningkatkan koordinasi antar lembaga pengawas, melakukan

konsilidasi sektor perbankan Bank Indonesia, meningkatkan kompetensi pemeriksa bank,

mengembangkan sistem pengawasan berbasis resiko, meningkatkan efektivitas

enforcement.

4. Program Peningkatan Kualitas Manajemen dan Operasional Perbankan

Dalam tahap ini meningkatkan good corporate governance, meningkatkan kualitas

manajemen resiko perbankan, meningkatkan kemampuan operasional bank.

5. Program Pengembangan Infrastruktur Perbankan

Dalam tahap ini mengembangkan biro kredit, mengoptimalkan penggunaan badan

pemeringkat kredit.

6. Program Peningkatan Perlindungan Nasabah

"-


19/22

Dalam tahap ini menyusun standar mekanisme pengaduan nasabah, membentuk lembaga

mediasi independen, menyusun transparansi informasi produk, mempromosikan edukasi

untuk konsumen.

Bab III

ANALISIS

Dalam pembahasan hasil analisis ini dikemukakan secara garis besar tentang de.inisi

keuangan negara& ruang lingkup keuangan negara& sumber keuangan negara& serta

pengurus keuangan negara dimana de.inisi keuangan negara secara ringkas adalah

".


20/22

keuangan negara adalah semua hak dan ke'ajiban negara yang dapat dinilai dengan

uang& serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan

milik "egara berhubung dengan pelaksanaan hak dan ke'ajiban tersebut

Dalam penjelasan 2ndang!2ndang "omor ,3 Tahun (++0 tentang #euangan "egara

dinyatakan bah'a pendekatan yang digunakan dalam merumuskan #euangan "egara

adalah dari sisi objek& subjek& proses& dan tujuan Dari sisi objek& yang dimaksud dengan

#euangan "egara meliputi semua hak dan ke'ajiban negara yang dapat dinilai

dengan uang& termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang .iskal& moneter dan

pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan& serta segala sesuatu baik berupa uang&

maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan

hak dan ke'ajiban tersebut Dari sisi subjek& yang dimaksud dengan #euangan

"egara meliputi seluruh subjek yang memiliki4menguasai objek sebagaimana tersebut di

atas& yaitu/ pemerintah pusat& pemerintah daerah& perusahaan negara4daerah& dan badan

lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara 5alu ruang linkgup keuangan negara

meliputi hak negara& ke'ajiban negara& penerimaan negara6daerah& pengeluaran

negara6daerah&kekayaan negara6daera& serta kekayaan pihak lain dan yang terakhir

sumber keuangan negara terdapat pada pajak& retribusi& keuntungan bumn&hibah&

penjualan kekayaan& serta penerimaan bea dan cukai

BAB IV

KESIMPULAN

Perbankan di Indonesia telah mengalami perkembangan mulai dari praderegulasi

sampai pascaderegulasi. Pengklasifikasian perbankan sesusai dengan jenis, kepemilikkan,

"/


21/22

kegiatan usaha, pembentukkan uang giral serta sistem organisasi nya. Lembaga keuangan

dibagi menjadi lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank yang masing-

masing memiliki tugas dan fungsi nya sendiri-sendiri. Dan untuk menciptakan perbankan

yang sehat, kuat dan efisien maka diperlukan Arsitektur Perbankan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Latumaerissa, Julius R.2011.BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN

LAIN.Jakarta:Salemba Empat.

Budisantoso, Totok & Sigit Triandaru.2006.BANK DAN LEMBAGA

KEUANGAN LAIN.Jakarta :Salemba empat

http://sutomoadi.wordpress.com/2013/06/25/tugas-makalah-perkembangan-

perbankan-di-indonesia/

+$


22/22

makalah sistem perbankan indonesia

Documents