kode etik ipmg tentang promosi obat

7/23/2019 Kode Etik IPMG Tentang Promosi Obat

http://slidepdf.com/reader/full/kode-etik-ipmg-tentang-promosi-obat 1/32

KODE ETIK IPMGTENTANGPRAKTEK PEMASARAN PRODUKFARMASIRevisi Ju ni 2015

International Pharmaceutical Manufactures Group

Pondok Indah Office Tower 1, 1st Floor, Suite 102 – Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V/TA – Jakarta 12310

Tel: +62 21 769 7531 Fax: +62 21 769 7532Email: [email protected] Website: www.ipmg-online.com

mailto:[email protected]

http://www.ipmg-online.com/

http://www.ipmg-online.com/

mailto:[email protected]



KATA PENGANTAR

Jakarta, 1 Juni 2015

International Pharmaceutical Manufacturers Group (IPMG), organisasi yang beranggotakan 24 perusahaanfarmasi multinasional berbasis riset, yang bergerak di Indonesia, memegang teguh komitmennya untukmenyediakan obat-obatan yang aman, bermutu tinggi dan berkhasiat, serta menyediakan informasi yang cukupmengenai nilai dan potensi risiko atas produk-produk mereka kepada komunitas penyedia layanan kesehatan.

Semua anggota IPMG berkomitmen penuh untuk mendukung komunitas kedokteran secara ilmiah dan denganmematuhi undang-undang serta peraturan terkait, terutama kode etik dalam praktik pemasaran.

Dalam upaya kami untuk senantiasa menciptakan kesempatan sama dalam industri farmasi Indonesia sertamemastikan penafsiran yang seragam tentang Kode Etik tersebut, Sub-Komite Praktik Pemasaran, setelahmelalui pertimbangan matang, merevisi beberapa artikel dan poin dalam Kode Etik IPMG tentang PraktikPemasaran Produk Farmasi di Indonesia yang dikeluarkan pada Juli 2013. Revisi ini difokuskan pada beberapaartikel dan poin berkaitan dengan pembayaran kepada institusi, larangan menyelenggarakan rapat di hotel, yangmelibatkan penyedia layanan kesehatan, dan denda. Revisi itu penting untuk menjamin keselarasan denganInternational Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Associations (IFPMA) Code of Practices , sertaMexico City Principles for Voluntary Codes of Business Ethics in the Biopharmaceutical Sector .

Selama beberapa tahun belakangan, IPMG menerapkan praktik ketat dan melakukan penilaian kepatuhan.Standar yang sama itu sebaiknya diberlakukan bagi semua perusahaan farmasi yang beroperasi di Indonesia.

Kami yakin bahwa Kode Etik Revisi 2015 ini, yang berlaku efektif pada tanggal 1 Juni 2015, akan memajukanlayanan kesehatan di Indonesia demi kepentingan semua pemangku kepentingan, khususnya pasien diIndonesia.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

IPMG

Luthfi Mardiansyah Anne BelcherKetua Ketua Sub-Komite Praktik Pemasaran



DAFTAR ISI

Pendahuluan …………………………………………………………………………………………. 3

Bab 1 Tujuan ……..…………………………………………………………………………. 4

Bab 2 Kode Etik ……………………………………………………………………………. 4

Pasal 1 Penerapan Kode Etik ……………………………………………………………… 4

Pasal 2 Informasi dan Klaim ………………………………………………………………. 7

Pasal 3 Medical Representatives…………………………………………………………….. 10

Pasal 4 Interaksi dengan Anggota Profesi Kesehatan……………………….……………. 10

Pasal 5 Pembayaran kepada Organisasi Kesehatan………………………………………. 15

Pasal 6 Hadiah, Alat Medis, Donasi dan Hibah …………………………………............. 15

Pasal 7 Materi Promosi Cetakan atau Iklan ……………………………………………… 17

Pasal 8 Materi Promosi Audio-Visual dan Elektronik …………………………………… 18

Pasal 9 Contoh/Sample……………………………………………………………………… 18

Pasal 10 Riset Pasar …………………………………………………………………………… 19

Pasal 11 Komunikasi dengan Masyarakat dan Media Massa …………………………….. 19

Pasal 12 Pelanggaran dan Keluhan ………………………………………………………... 19

Lampiran I Prosedur Pelaksanaan Kode Etik………………………………………………… 20

1. Prosedur Keluhan tentang Pelanggaran Kode Etik ………………………………. 20

2. Pelanggaran dan Hukuman ………………………………………………………… 23

Tanya-jawab ………………………………………………………………………………………………… 26



KODE ETIK PEMASARAN PRODUK FARMASI DI INDONESIA

Revisi Juni 2015

PENDAHULUAN

(i) Promosi obat etikal yang etis sangat penting bagi misi industri farmasi dalam membantu pasien denganmenemukan, mengembangkan dan memasarkan obat baru. Promosi etis membantu memastikan ProfesiKesehatan mendapat akses informasi yang dibutuhkan, pasien mendapat akses obat yang dibutuhkandan obat diresepkan dan digunakan dengan tujuan memberikan manfaat kesehatan yang maksimumbagi pasien.

(ii) IPMG dan anggotanya telah sepakat meningkatkan upaya pendidikan dan promosi yang bermanfaat bagipasien dan program promosi dan kerjasama yang meningkatkan mutu praktek kedokteran. IPMG jugaberusaha menjaga kebebasan Profesi Kesehatan di dalam mengambil keputusan menuliskan resep obatuntuk pasiennya. Industri farmasi memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam memberikan informasiyang akurat dan pendidikan mengenai produknya kepada Profesi Kesehatan sehubungan denganpenggunaan obat etikal yang tepat. Hubungan antara industri dengan Profesi Kesehatan harusmendukung dan sejalan dengan tanggung jawab Profesi Kesehatan terhadap pasiennya. Perusahaanfarmasi harus menjaga standar etika yang tinggi ketika melakukan aktifitas promosi dan mematuhi

persyaratan hukum, peraturan dan profesional yang berlaku. Melalui Kode Etik ini, IPMG inginmemastikan praktek promosi yang etis di seluruh Indonesia.

(iii) Kode Etik IPMG Tentang Pemasaran Produk Farmasi di Indonesia ("Kode Etik") menetapkan standaruntuk promosi produk farmasi kepada Profesi Kesehatan, dan untuk interaksi anggota IPMG denganProfesi Kesehatan. Mulai 1 Juni 2015, Kode Etik ini berlaku bagi semua anggota IPMG.

(iv) IPMG mengakui peran Kode Etik terkait yang dibuat oleh asosiasi kesehatan lain. IPMG juga bertekaduntuk mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku yang terkait dengan pelayanan kesehatandi Indonesia.

(v) Persyaratan keanggotaan IPMG mewajibkan Anggota IPMG untuk mematuhi Kode Etik ini.

(vi) Anggota IPMG bertanggung jawab untuk memperhatikan dan mengoreksi pelanggaran Kode Etik yangterkait. Mereka juga harus memastikan bahwa struktur dan prosedur internal telah tersedia (termasukpelatihan karyawan yang cukup) untuk dapat melaksanakan aktifitas promosi yang bertanggung jawabdan etis.

(vii) IPMG terbuka untuk menerima pengaduan yang tulus dari sumber manapun terhadap aspek apapundalam Kode Etik ini sesuai prosedur. Bila telah dipastikan terjadi suatu pelanggaran atas Kode Etik ini,tujuannya adalah mengoreksi pelanggaran tersebut secepat mungkin.

(viii) IPMG adalah suatu organisasi non-profit, non-pemerintah yang mewakili perusahaan farmasimultinasional berbasis-penelitian yang beroperasi di Indonesia. Perusahaan-perusahaan tersebutberkomitmen mematuhi standar etika yang ditentukan di dalam Kode Etik ini.

* * * * *



BAB ITUJUAN

Tujuan Kode Etik ini adalah untuk menetapkan standar tinggi yang harus dipatuhi oleh industri farmasi dalammelaksanakan kegiatan promosi produk farmasi yang etis kepada Profesi Kesehatan dan menetapkan prosespendisiplinan diri untuk memastikan bahwa interaksi anggota dengan Profesi Kesehatan telah pantas dandianggap demikian adanya untuk melayani kepentingan publik sebaik-baiknya dalam meningkatkan derajatkesehatan masyarakat dan penggunaan obat yang rasional.

Bila terdapat perbedaan antara terjemahan Bahasa Inggris dengan terjemahan Bahasa Indonesia, makaterjemahan Bahasa Inggris yang berlaku.

BAB IIKODE ETIK

Pasal 1PELAKSANAAN KODE ETIK

1.1. Ruang Lingkup

1.1.1. Kode Etik ini berlaku bagi seluruh anggota IPMG termasuk pihak ketiga yang dilibatkan anggota IPMGuntuk mempromosikan dan/atau memasarkan produk farmasi mereka.

1.1.2. Kode Etik ini mengatur interaksi dengan Profesi Kesehatan, Organisasi Kesehatan dan OrganisasiPasien serta promosi produk farmasi.

1.1.3. Pengecualian:Kode Etik ini tidak bermaksud mengatur kegiatan sebagai berikut:

Kampanye edukasi kepada masyarakat tentang suatu penyakit. Kampanye ini tidak bolehmempromosikan suatu produk farmasi tertentu dan harus dilakukan sesuai dengan peraturansetempat yang dikeluarkan oleh Otoritas Yang Berwenang.

Promosi produk OTC yang tidak ditujukan pada Profesi Kesehatan. Penentuan harga atau kesepakatan dagang lain untuk pemasokan produk farmasi (lihat

Tanya –

Jawab 1). Perjanjian dengan Profesi Kesehatan untuk memberikan konsultasi murni atau jasa

penasehat lain kepada Anggota IPMG (lihat Tanya-Jawab 2 ).

Percobaan klinis.

Pemberian informasi yang tidak bersifat promosi oleh Anggota IPMG, seperti korespondensiyang dilengkapi oleh materi yang tidak bersifat promosi, kebutuhan untuk memberi jawabancepat terhadap pertanyaan tentang suatu produk farmasi; informasi umum tentang perusahaan(contohnya, informasi yang ditujukan kepada investigator atau kepada pegawai atau calonpegawai), termasuk data keuangan, deskripsi tentang riset dan program pengembangan, dandiskusi tentang perkembangan menyangkut peraturan yang mempengaruhi perusahaan sertaproduk farmasinya.

1.2. Definisi

Dalam Kode Etik ini, yang dimaksudkan dengan:

1.2.1 Produk farmasi adalah produk farmasi atau produk biologi atau alat kesehatan (tanpa melihat status hakpaten dan/atau apakah bermerek atau tidak) yang digunakan dengan resep obat, atau di bawahpengawasan Profesi Kesehatan, dan digunakan untuk diagnosa, pengobatan atau pencegahan penyakitpada manusia, atau untuk mempengaruhi struktur atau fungsi dari tubuh manusia, termasuk produk-produk OTC.



1.2.2 Produk OTC adalah produk farmasi yang dipergunakan bagi pengobatan sendiri dan dapat diperoleh“over the counter” tanpa resep dokter.

1.2.3 Promosi adalah setiap aktifitas yang dilakukan, diorganisir atau disponsori oleh Anggota IPMG yangditujukan pada Profesi Kesehatan untuk mempromosikan peresepan obat, rekomendasi, persediaan,pemberian atau penggunaan produk (-produk) farmasinya, melalui semua media, termasuk internet.

1.2.4 Promosi Off-label adalah promosi atas produk yang belum memperoleh izin edar atau informasi produkyang belum mendapat izin. Izin produk harus diberikan oleh Otoritas Yang Berwenang sesuai peraturanyang mereka terbitkan.

1.2.5 Profesi Kesehatan atau dikenal sebagai “Healthcare Professionals” atau “HCP” adalah setiap anggotaprofesi kedokteran, kedokteran gigi, farmasi atau perawat atau setiap orang yang dalam menjalankankegiatan profesionalnya akan meresepkan, merekomendasikan, membeli, menyediakan, ataumemberikan suatu produk farmasi (lihat Tanya-Jawab 3).

1.2.6 Pegawai negeri adalah pegawai yang menerima gaji atau upah dari pemerintah pusat atau pemerintahdaerah, dan/atau dari perusahaan yang menerima bantuan dari keuangan pusat atau daerah, atau dariperusahaan yang menggunakan modal atau fasilitas pemerintah atau masyarakat (lihat Tanya-Jawab 3).

1.2.7 Institusi adalah suatu struktur atau mekanisme kerjasama atau organisasi yang mengatur sekelompokorang/individu dalam satu kelompok masyarakat/komunitas tertentu yang dapat merupakan organisasiberorientasi laba atau organisasi nirlaba, milik pemerintah atau swasta; termasuk individu tapi tidakterbatas pada rumah sakit, universitas, Organisasi Pasien dan Institusi Sosial Masyarakat (LSM). Namun,asosiasi medis bukan merupakan Institusi yang diatur dalam Kode Etik ini.

1.2.8 Individu Yang Berwenang adalah individu yang diberikan wewenang oleh institusi untuk membuatkeputusan atau bertindak atas nama institusi tersebut.

1.2.9 Organisasi Kesehatan atau dikenal sebagai “Healthcare Organization” atau “HCO” adalah organisasiyang terdiri dari para Profesi Kesehatan dan/atau yang menyediakan layanan kesehatan atau melakukanpenelitian layanan kesehatan. Asosiasi medis dianggap sebagai Organisasi Kesehatan, tapi sekumpulanProfesi Kesehatan yang tidak berafiliasi dan berpraktek bersama dalam satu tempat tidak dikategorikan

sebagai Organisasi Kesehatan.

1.2.10 Organisasi Pasien adalah organisasi nirlaba yang terutama mewakili kepentingan dan kebutuhanpasien, keluarga mereka dan/atau orang yang merawat mereka.

1.2.11 Media Sosial adalah teknologi dan aplikasi online dimana pengguna dapat berbagi dan/atau bertukarberita, pandangan, foto dan video. Yang termasuk dalam kategori platform media sosial adalah blog, wiki,komunitas internet, papan pesan (message board ), situs yang menyediakan video dan aplikasi jejaring.

1.2.12 Survei kefarmasian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi terkait kebiasaanmembuat resep tenaga kesehatan profesional.

1.2.13 Donasi adalah benda yang diberikan untuk tujuan amal dan/atau pendidikan dan tidak dalam bentuk

uang tunai atau setara dengan uang.

1.2.14 Hibah adalah bantuan finansial untuk tujuan amal dan/atau pendidikan kepada Institusi.

1.2.15 Otoritas Yang Berwenang adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau KementerianKesehatan (Kemenkes).

1.2.16 Anggota IPMG adalah setiap perusahaan yang menjadi anggota IPMG.



1.2.17 Transfer Nilai adalah manfaat yang diberikan kepada Profesi Kesehatan, termasuk namun tidak terbataspada pemberian sponsor kepada Profesi Kesehatan untuk menghadiri pertemuan, perjanjian denganProfesi Kesehatan sebagai pembicara, jamuan bisnis, alat medis, barang souvenir promosi, hadiahberkaitan kebudayaan, dan sebagainya.

1.3. Penerapan dan Pelaksanaan

Dalam semua hal yang berkaitan dengan aplikasi, interpretasi, dan pelaksanaan terhadap bagianmanapun dari Kode Etik ini, perlu dipahami bahwa kepatuhan pada undang-undang dan peraturan yangberlaku harus didahulukan.

1.4. Tanggung Jawab Atas Pelaksanaan

Dipatuhinya Kode Etik ini merupakan syarat untuk keanggotaan IPMG.

Presiden Direktur dan anggota Dewan Direksi lainnya bertanggung jawab atas pelaksanaan Kode Etik inidengan sebaik-baiknya.

Anggota IPMG yang memiliki perjanjian lisensi atau keagenan di Indonesia harus mewajibkan penerimalisensi dan agennya untuk mematuhi Kode Etik ini.

1.5. Prinsip Umum

1.5.1. Dasar interaksi: Hubungan Anggota IPMG dengan Profesi Kesehatan dan Organisasi Kesehatandimaksudkan untuk memberi manfaat kepada pasien dan untuk meningkatkan mutu praktek kedokteran.Interaksi harus difokuskan pada pemberian informasi kepada Profesi Kesehatan, pemberian informasiilmiah dan edukasi, serta mendukung riset medis dan pendidikan.

1.5.2. Kebebasan Profesi Kesehatan: Tidak boleh ada pembayaran atau penghargaan bentuk lain (termasukdana bantuan, beasiswa, subsidi, dukungan, kontrak konsultasi, pendidikan atau kebutuhan praktek)yang diberikan atau ditawarkan kepada Profesi Kesehatan sebagai imbalan penulisan resep, pemberianrekomendasi, pembelian, penyediaan atau pemberian produk pada pasien atau adanya janji untukmelanjutkan hal tersebut. Tidak boleh menawarkan atau memberikan dalam bentuk atau cara tertentu

yang akan mempengaruhi Profesi Kesehatan dalam penulisan resep (No quid pro quo).

1.5.3. Penggunaan yang sesuai: Promosi harus mendorong penggunaan produk farmasi yang benar denganmemberikan informasi secara objektif dan tanpa melebih-lebihkan khasiatnya.

1.5.4. Transparansi dalam promosi: Promosi tidak boleh disamarkan. Penilaian klinis, post-marketingsurveillance dan studi setelah didapat izin edar tidak boleh digunakan untuk promosi terselubung.Kegiatan di atas harus dilakukan dengan tujuan utama untuk ilmiah atau edukasi. Materi terkait denganproduk farmasi dan penggunaannya, baik yang bersifat promosi atau tidak, yang disponsori oleh AnggotaIPMG, harus menyebutkan dengan jelas siapa sponsornya ( lihat Tanya-Jawab 4).

1.5.5. Interaksi dengan Organisasi Pasien: Semua program yang diselenggarakan dengan Organisasi Pasienharus didasarkan atas kesepakatan tertulis, sesuai dengan kode etik, menghormati kemandirian

Organisasi Pasien, dan sifat keterlibatan jelas sejak awal. Dukungan keuangan dapat diberikan untukmendukung pertemuan Organisasi Pasien yang terutama diselenggarakan untuk tujuan yang bersifatprofesional, pendidikan dan ilmu pengetahuan, atau yang mendukung misi Organisasi Pasien. Tempat,lokasi dan minuman yang disediakan oleh Anggota IPMG harus sesuai dengan Pasal 4.5. Anggota IPMGtidak diperkenankan mengajukan permohonan untuk menjadi penyandang dana tunggal OrganisasiPasien atau program-programnya, kecuali bila mendapat tawaran dari atau diminta oleh OrganisasiPasien itu sendiri, selama Anggota IPMG itu tidak menjadikan dukungannya sebagai syarat bagipenunjukannya sebagai penyandang dana tunggal.



Pasal 2INFORMASI DAN KLAIM/NARASI

2.1. Kriteria Umum

Informasi dan klaim/narasi mengenai suatu produk farmasi harus jujur, objektif, akurat dan menyajikanbukti yang berimbang.

Informasi dan klaim juga harus disajikan dengan standar etika yang tinggi, sesuai dengan informasiproduk yang disetujui terakhir oleh Otoritas Yang Berwenang yang relevan dan disajikan sedemikian rupasehingga tidak menyesatkan atau memiliki arti ganda.

2.2. Bukti Ilmiah

Informasi yang diberikan harus berdasarkan data evaluasi mutakhir dengan ditunjang bukti ilmiah yangsah, akurat, jelas dan disajikan sedemikian rupa agar tidak menyesatkan. Data ilmiah harus dilengkapidaftar rujukan dan dapat ditelusuri. Data dari uji in-vitro dan uji binatang harus ditandai denganketerangan secara jelas, sehingga tidak memberikan kesan yang salah dan menyesatkan. Kriteria iniberlaku untuk produk yang sedang dipromosi maupun untuk produk lain yang dikutip sebagai referensiatau untuk tujuan perbandingan. Kutipan dari literatur medis ilmiah harus menyebutkan sumber-sumber

valid tersebut.

2.3. Permintaan untuk Informasi

Anggota IPMG hendaknya melayani permintaan informasi dari Profesi Kesehatan dengan obyektifitasdan itikad baik, memberikan data secara akurat dan relevan.

2.4. Data Keamanan

2.4.1. Seluruh informasi tentang keamanan produk, serta kontra indikasi, peringatan dan efek samping harussesuai dengan yang disetujui oleh Otoritas Yang Berwenang.

2.4.2. Kata "aman" dan "tidak ada efek samping" seharusnya dihindarkan dan tidak digunakan tanpa batasan

atau penjelasan.

2.4.3. Semua Anggota IPMG diwajibkan melaporkan efek samping obat (ADR / Adverse Drug Reaction) yangberkaitan dengan produknya sesuai peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Yang Berwenang. AnggotaIPMG harus mempunyai sistem dan prosedur yang benar untuk mengumpulkan, memonitor danmelaporkan ADR untuk memenuhi persyaratan yang diterima secara internasional.

2.5. Klaim yang Salah atau Menyesatkan

2.5.1 Informasi, klaim/narasi promosi, data dan audio penunjung, presentasi grafis atau visual lain tidak bolehsecara langsung atau secara tidak langsung menyesatkan dengan menghilangkan bagian tertentu ataumenyimpang dari bukti-bukti atau pendapat ahli.

2.5.2 Informasi harus berdasarkan pada bukti ilmiah yang sah dan sesuai dengan informasi produk yangdisetujui oleh Otoritas Yang Berwenang.

2.5.3 Beberapa contoh dari yang tidak diizinkan dan dianggap sebagai pelanggaran Kode Etik ini:

2.5.3.1 Mengutip suatu kesimpulan yang tidak jelas dari suatu bukti atau pengalaman klinis yang tidak dapatdivalidasi. Oleh karena itu, disarankan untuk hanya mengutip hasil dari suatu studi spesifik yang telahdipublikasikan saja.



2.5.3.2 Menggunakan atau mengutip data dari suatu studi yang tidak relevan terhadap klaim yang dibuat.Menyajikan data untuk mendukung suatu klaim tanpa referensi terhadap studi yang dipublikasikan.

2.5.3.3 Klaim berdasarkan data yang sudah tidak absah lagi, misalnya yang telah terbukti tidak sah atau telahdigantikan dengan hasil riset lebih mutakhir.

2.5.3.4 Rekomendasi dosis atau klaim indikasi yang tidak sesuai dengan informasi produk informasi yangtelah disetujui oleh Otoritas Yang Berwenang.

2.5.3.5 Menggunakan data in-vitro atau data studi binatang tanpa disebutkan dengan jelas atau disajikansedemikian rupa sehingga menyesatkan atau memberikan kesan seakan-akan data yang dipakaiadalah data in-vivo atau data studi pada manusia.

2.5.3.6. Penyajian atau lay-out yang yang memberi penafsiran yang salah atau menyesatkan misalnya:menyajikan data penting dan relevan dengan cetakan huruf sangat kecil; manipulasi ukuran skalapada grafik dan bagan, distorsi perbandingan dengan produk atau clinical trial atau studi dari pesaing.

2.5.3.7 Pernyataan-pernyataan negatif tentang suatu produk pesaing tanpa dukungan data ilmiah atau yangdapat disangkal berdasarkan bukti mutakhir atau yang tidak memiliki relevansi dengan produk yangsedang dipromosikan.

2.5.3.8 Klaim yang memberi kesan produk efektif untuk suatu indikasi tertentu tetapi mengabaikan informasiperingatan yang berlaku untuk penggunaan kondisi tersebut.

2.5.3.9 Klaim-klaim yang menggunakan kutipan atau bukti:(i) yang disajikan secara selektif untuk menonjolkan kelebihan-kelebihan dengan cara menyesatkan,(ii) yang disajikan atau dikutip melampaui atau di luar konteks yang sebenarnya,(iii) yang dikutip atau disajikan sedemikian rupa sehingga mengubah arti atau maksud penulis yang

sebenarnya.

2.5.3.10. Klaim-klaim non medis atau non ilmiah yang tanpa bukti.

2.5.3.11. Klaim-klaim superlatif yang tak memenuhi syarat atau klaim-klaim yang sepihak (lihat Pasal 2.6. di

bawah).

2.5.3.12. Perbandingan dengan produk pesaing yang tidak berdasarkan bukti yang sah secara ilmiah atau yangmendistorsikan bukti-bukti yang ada, atau yang tidak objektif dan tidak wajar (lihat Pasal 2.7 dibawah).

2.6. Klaim-klaim Superlatif yang Tidak Memenuhi Syarat dan Klaim Perbandingan yang Sepihak

2.6.1. Klaim superlatif yang tidak memenuhi syarat tidak diperbolehkan, misalnya:“Produk X merupakan pengobatan terbaik untuk kondisi Y.”“Produk X merupakan pengobatan tercepat untuk kondisi Y.”“Produk X merupakan pengobatan terkuat/ termanjur untuk kondisi Y”“Produk X merupakan pengobatan yang teraman untuk kondisi Y.”

Apabila klaim superlatif dipergunakan, klaim tersebut harus dapat di -buktikan dengan bukti ilmiah yangsah.

2.6.2. Klaim perbandingan sepihak yang tidak diperbolehkan:“Produk X lebih baik/lebih kuat/lebih cepat/lebih aman untuk kondisi Y”Suatu klaim perbandingan harus mencantumkan pernyataan yang menunjukkan bahwa produktersebut lebih baik/lebih kuat/lebih cepat/lebih aman dibandingkan dengan suatu pembanding yangtertentu. Klaim keunggulan harus didukung oleh bukti ilmiah yang sah dan masih berlaku. (Untukketerangan lebih lanjut lihat Pasal 2.7 di bawah)



2.7. Perbandingan

2.7.1. Perbandingan antar produk harus jujur berdasarkan fakta-fakta yang didukung dengan bukti-bukti ilmahmutkahir. Dalam penyajian tidak boleh ada upaya curang dengan cara distorsi, penekanan-penekananyang tidak tepat atau cara lain. Perbandingan dengan gaya kurang sopan atau melecehkan pesaing atauproduk mereka, harus dihindarkan.

2.7.2. Perbandingan khasiat dan keamanan antara produk farmasi yang berbeda harus berdasarkan pada dataabsah yang sudah dipublikasikan yang mencakup seluruh aspek khasiat dan keamanan, misalnya dataperbandingan langsung atau data non komparasi atau data berdasarkan satu parameter saja, harusdengan jelas disebutkan dalam referensi.

2.7.3. Data yang digunakan untuk menunjang klaim perbandingan harus memenuhi persyaratan signifikansistatistik. Apabila data tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka harus ditandai dengan jelas, dan tidakboleh digunakan untuk generalisasi atau untuk menunjang klaim-klaim persamaan atau keunggulandibandingkan produk lain. Indikator statistik yang signifikan (yaitu nilai "p") harus menyertai dataperbandingan.

2.8. Meniru atau Menjiplak Materi Promosi dari Perusahaan Lain

Anggota IPMG tidak diperkenankan dengan sengaja menjiplak materi pemasaran/promosi/iklan dariperusahaan lain sehingga dapat menyesatkan atau membingungkan.

2.9. Profesi Kesehatan di Materi Promosi

2.9.1 Nama atau foto Profesi Kesehatan atau Organisasi Kesehatan tidak boleh digunakan dalam materipromosi/iklan dengan cara yang melanggar Kode Etik Kedokteran Indonesia.

2.9.2 Namun demikian, nama dan foto mereka boleh digunakan dalam kegiatan pertemuan ilmiah (bila ProfesiKesehatan tersebut menyajikan presentasi), tetapi tidak boleh digunakan dalam brosur promosi, iklandalam jurnal dan sejenisnya.

2.10. Promosi/Iklan Terselubung

2.10.1. Material promosi seperti selebaran dan iklan dalam jurnal kedokteran harus diberi tanda dengan jelassehingga sifat yang sebenarnya tidak terselubungi. Misalnya, iklan di dalam jurnal yang merupakanbagian dari editorial harus ditandai "IKLAN PROMOSI" atau "ADVERTORIAL" dalam huruf besar denganukuran sesuai huruf terbesar dalam dalam badan naskah iklan tersebut.

2.10.2. Semua Uji Klinik, termasuk di dalamnya namun tidak terbatas pada studi pasca pemasaran (Post-Marketing Surveillance/PMS) atau disebut juga Non Interventional Study (NIS), harus dilakukan sesuaidengan pedoman Cara Uji Klinik yang Baik dan Benar (CUKB/GCP), dalam kasus ini harus mengikutiprotokol uji klinis yang disetujui secara medis dan dilakukan untuk kepentingan regulatori, ilmiah ataupendidikan. Studi pasca pemasaran tidak boleh dilakukan semata-mata sebagai sarana promosi suatuproduk atau untuk mempengaruhi Profesi Kesehatan dengan sedikit atau tanpa dasar ilmiah.

2.11. Komunikasi Pra-Persetujuan dan Promosi Off-Label

2.11.1. Suatu produk tidak boleh dipromosikan sebelum mendapatkan izin edar dari Otoritas Yang Berwenang.

2.11.2. Seluruh karyawan dari departemen non-medis dilarang untuk membicarakan atau memulai suatupembahasan tentang indikasi off label. Dalam hal terdapat seorang Profesi Kesehatan yang bersikerasuntuk membahas suatu indikasi off-label, para karyawan departemen non-medis harus memberitahudepartemen medis agar berhubungan dengan Profesi Kesehatan tersebut.



2.11.3. Akan tetapi ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk membatasi hak-hak para ilmuwan serta masyarakatumum untuk mendapatkan informasi lengkap atas kemajuan dalam bidang ilmiah dan kedokteran,dengan ketentuan bahwa hasil penelitian telah diakui secara internasional. Ketentuan ini juga tidakdimaksudkan untuk membatasi pertukaran informasi ilmiah sepenuhnya dan sebaik-baiknya mengenaisuatu produk, termasuk penyebaran temuan investigasi penyelidikan di media komunikasi ilmiah maupunawam serta melalui kongres ilmiah.

2.11.4. Ketentuan ini juga tidak dimaksudkan untuk membatasi komunikasi terbuka dengan pemegang sahamdan pihak lainnya yang terkait perihal produk tersebut, sebagaimana diperlukan menurut undang-undangatau peraturan.

2.11.5 Juga harus dilengkapi dengan:(i) Pernyataan yang menerangkan bahwa produk belum mendapat izin edar Otoritas Yang

Berwenang di Indonesia, atau(ii) Keterangan yang menyebutkan bahwa status registrasi dapat berbeda-beda secara internasional,

dan,(iii) Pernyataan keterangan yang menyebutkan di negara mana saja produk telah terdaftar dan

menjelaskan produk belum tersedia secara lokal.

2.12. Prosedur Perusahaan

Anggota IPMG harus menetapkan dan mempertahankan prosedur yang sesuai untuk memastikanketaatan sepenuhnya terhadap Kode Etik dan undang-undang yang berlaku serta memeriksa ulang danmemonitor semua kegiatan dan materi promosi. Seorang karyawan dari Anggota IPMG denganpengetahuan cukup serta kualifikasi ilmiah atau bidang kesehatan yang sesuai, ditunjuk untukbertanggung jawab dalam menyetujui semua komunikasi promosi. Juga seorang karyawan senior dari Anggota IPMG dapat ditunjuk sebagai penanggung jawab dengan catatan telah mendapatkan nasihatdari ahli di bidangnya.

Pasal 3MEDICAL REPRESENTATIVE (MR)

3.1. Anggota IPMG bertanggungjawab sepenuhnya atas kualitas dan perilaku Medical Representative (MR)

masing-masing.

3.2. MR harus cukup terlatih dan memiliki pengetahuan medis dan teknis yang memadai, dibuktikan denganmemiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh institusi independen yang diakui (lihat Tanya-Jawab 6).

3.3. MR harus mampu memberikan keterangan teknis tentang produk perusahaan mereka secara akurat, jujur, dan dengan cara yang etis kepada anggota dari organisasi Profesi Kesehatan.

3.4. MR dilarang untuk memberi atau menawarkan imbalan kepada anggota Profesi Kesehatan diluar dariyang diuraikan dalam Pasal 6 di bawah.

3.5. MR dalam melaksanakan tugas mereka wajib memperlihatkan perilaku yang baik ketika mengunjungiProfesi Kesehatan.

3.6. Ketentuan mengenai MR harus disesuaikan dari waktu ke waktu agar tetap memenuhi peraturanperundangundangan yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah terkait yang mengatur manufaktur dandistributor (PBF) atau perusahaan sejenis lainnya.



Pasal 4INTERAKSI DENGAN PROFESI KESEHATAN

4.1 Prinsip Umum

4.1.1 Setiap Transfer Nilai yang diberikan kepada Profesi Kesehatan yang berstatus pegawai negeri dianggapsebagai gratifikasi. Undang-Undang Anti Korupsi dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 14/2014mengatur kewajiban penerima gratifikasi untuk melaporkan gratifikasi yang diterimanya.

4.1.2 Anggota IPMG menentukan sendiri proses untuk menegaskan status kepegawaian Profesi Kesehatan,apakah mereka berstatus pegawai negeri atau swasta (lihat Tanya-Jawab 3).

4.1.3 Dalam rangka menegakkan peraturan anti korupsi (melalui transparasi pemberian gratifikasi untukmelindungi pihak-pihak terkait, termasuk Anggota IPMG), dalam hal Profesi Kesehatan adalah pegawainegeri, Anggota IPMG wajib mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk mengingatkanpegawai negeri dimaksud atas kewajiban melaporkan gratifikasi tersebut. Langkah-langkah tersebut bisadilakukan dalam berbagai bentuk, seperti kesepakatan tertulis, undangan, presentasi, daftar hadir danlain-lain. IPMG memahami bahwa ada situasi khusus (misalnya jamuan bisnis one-on-one) dimanaperingatan di atas tidak dimungkinkan.

4.1.4 Kondisi utama sewaktu mengikat Profesi Kesehatan yang berstatus pegawai negeri sebagai pembicaraatau konsultan (contohnya anggota dewan penasehat) atau menyediakan fasilitas perjalanan, akomodasidan/atau pendaftaran kepada Profesi Kesehatan yang berstatus pengawai negeri untuk menghadiripertemuan:(i) Anggota IPMG berinteraksi dengan Institusi dimana Profesi Kesehatan tersebut bekerja, dalam hal

pemberian sponsor untuk menghadiri Acara dan keterlibatan sebagai pembicara, untuk ProfesiKesehatan yang berstatus pegawai negeri, dan

(ii) Ada dokumen tertulis antara Anggota IPMG dan Institusi; yang ditandatangani oleh Individu YangBerwenang dari kedua belah pihak, dan

(iii) Rincian dukungan yang diberikan oleh Anggota IPMG harus dinyatakan secara jelas dalam suatudokumen tertulis dengan Institusi.

Dalam konteks ini, Asosiasi Medis tidak dianggap sebagai Institusi dimana Profesi Kesehatan tersebut

bekerja.

Semua kondisi dan proses interaksi dengan Profesi Kesehatan yang selanjutnya dijelaskan secara rincidalam Kode Etik ini juga berlaku dalam interaksi dengan Profesi Kesehatan yang berstatus pegawainegeri.

4.2 Pertemuan Ilmiah dan Edukasi (“ACARA”)

4.2.1. Pengertian dan Tujuan

Tujuan dan fokus dari semua simposium, kongres dan pertemuan profesi, ilmiah atau promosi yang lain("Acara") untuk Profesi Kesehatan yang diorganisir atau disponsori oleh Anggota IPMG harus ditujukanuntuk menginformasikan kepada Profesi Kesehatan mengenai produk dan/atau untuk menyediakan

informasi ilmiah atau edukasi yang berimbang (lihat Tanya-Jawab 7).

Perbandingan antara waktu yang dipergunakan untuk pertemuan ilmiah dan waktu untuk kegiatan ramahtamah adalah minimal 2/3 dari jumlah total waktu kegiatan.

4.2.2. Partisipasi dari Anggota IPMG dalam suatu simposium, kongres atau sejenisnya harus dinyatakandengan jelas pada awal pertemuan dan dalam semua prosiding cetakan dari pertemuan tersebut.

Materi cetakan, audio, visual atau elektronik dari pertemuan harus mencerminkan dengan akurat hasilpresentasi dan diskusi dari acara tersebut.



4.2.3. Bila program pertemuan diakreditasi untuk pendidikan pasca sarjana oleh suatu asosiasi kedokteran atauorganisasi profesi lain, maka tanggung jawab untuk isi program tetap berada pada organisasi tersebut.Setiap dukungan dari industri farmasi harus dinyatakan atau diberitahukan secara jelas.

4.2.4. Anggota IPMG dilarang menawarkan segala induksi, apresiasi, door prize, insentif, imbalan uang kepadaProfesi Kesehatan.

4.2.5. Jamuan:Jamuan yang disediakan untuk Profesi Kesehatan harus memenuhi ketentuan berikut:(i) jamuan hanya diadakan untuk Profesi Kesehatan yang terkait dengan acara dan/atau dalam rangka

pertemuan dimaksud; dan(ii) merupakan pendukung (bukan acara inti) dengan tujuan utama acara atau pertemuan; dan(iii) tidak berlebihan dan masuk akal dengan nilai maksimum Rp500.000 (sebelum pajak dan jasa) per

Profesi Kesehatan per jamuan di Indonesia. Di luar Indonesia, nilai maksimum mengikuti batasmaksimum negara yang bersangkutan; dan

(iv) jamuan tidak berlebihan dan hanya disediakan untuk dikonsumsi selama pertemuan. Di luar itu, jamuan akan dianggap sebagai hiburan (lihat Pasal 4.5.3)

4.2.6. Acara yang melibatkan perjalanan ke luar negeri:

4.2.6.1 Anggota IPMG tidak boleh mengorganisir atau mensponsori suatu acara untuk Profesi Kesehatan yangdiadakan di luar Indonesia, kecuali bila dinilai wajar dan dibenarkan dari sudut pandang logistik ataukeamanan.

4.2.6.2 Kongres dan simposium ilmiah internasional yang dihadiri peserta dari banyak negara dibenarkan dandiijinkan apabila 50% dari total jumlah Profesi Kesehatan yang diundang berasal dari luar Indonesiasehingga dari sudut pandang logistik atau keamanan dinilai wajar untuk menyelenggarakan acara tesebutdi luar negeri.

4.3. Sponsor untuk Profesi Kesehatan

4.3.1 Anggota IPMG dapat mensponsori Profesi Kesehatan untuk menghadiri acara-acara selama sponsortersebut memenuhi persyaratan berikut:

4.3.1.1 Sponsor yang diberikan kepada Profesi Kesehatan tidak boleh dikaitkan dengan kewajiban untukmempromosikan, merekomendasikan atau menulis resep untuk produk farmasi.

4.3.1.2 Sponsor yang diberikan kepada Profesi Kesehatan harus:

terkait dengan pengalaman atau keahlian medis Profesi Kesehatan tersebut di bidang medis yangdibahas dalam acara tersebut atau

memiliki potensi kerjasama untuk proyek ilmiah di masa depan dengan Profesi Kesehatan tersebutsebagai konsultan atau pembicara.

4.3.1.3 Dukungan sponsor untuk Profesi Kesehatan terbatas pada pembayaran transportasi dari dan ke tempat

acara, jamuan, dan akomodasi serta biaya pendaftaran untuk acara-acara ilmiah, yang dibayarkansecara langsung kepada pihak ketiga (sebagai contoh, biro perjalanan atau penyelenggara kongres).Penggantian biaya pertemuan atau acara maupun logistik (pendaftaran, jamuan, akomodasi dantransportasi) kepada Profesi Kesehatan sepenuhnya dilarang.

4.3.1.4 Anggota IPMG dilarang melakukan pembayaran untuk:

individu yang mendampingi Profesi Kesehatan; biaya pendaftaran untuk pertemuan/acara dimana paket perjalanan disatukan dengan biaya

pendaftaran.



4.3.1.5 Aturan terkait transportasi untuk Profesi Kesehatan yang disponsori:

Tidak diperkenankan untuk menyediakan penerbangan kelas satu untuk Profesi Kesehatan; Tidak diperkenankan menyediakan sarana transportasi untuk Profesi Kesehatan dimana rute dan

jadwalnya berbeda dari acara ilmiah dimaksud; Tiket harus dipesan melalui agen perjalanan perusahaan;

Tidak diperkenankan menyewakan mobil untuk keperluan pribadi Profesi Kesehatan. Akan tetapi,penyewaan mobil diperkenankan selama untuk keperluan transportasi dari bandara ke hotel dansebaliknya dan/atau dari hotel ke tempat acara dan sebaliknya.

4.3.1.6 Aturan tentang penyediaan akomodasi untuk Profesi Kesehatan yang disponsori: Tidak diperkenankan menyediakan akomodasi hotel bintang 5 di luar Indonesia kecuali diijinkan oleh

peraturan negara penyelenggara atau karena acara diselenggarakan di hotel tersebut; Di Indonesia, maksimum biaya kamar hotel per malam adalah Rp2.500.000 (sebelum pajak dan

jasa).

Penginapan hanya disediakan hanya dalam kondisi tertentu dimana pengaturan perjalanan tidakmemungkinkan Profesi Kesehatan menghadiri seluruh acara. Jika penginapan diperlukan, lamamaksimum bermalam di hotel adalah satu hari sebelum dan satu hari sesudah acara.

4.3.1.7 Individu yang mendampingi Profesi Kesehatan yang disponsori tidak diperkenankan menghadiri jamuan makan setelah atau yang berkaitan dengan dan menjadi agenda pertemuan ilmiah. Hal ini perludinyatakan secara jelas di undangan. Kalimat standar yang digunakan untuk undangan semacam ituadalah: “Undangan ini hanya berlaku untuk Profesi Kesehatan. Pendamping tidak termasuk dalamundangan.”

Anggota IPMG tidak diperkenankan mengeluarkan biaya atau mengadakan jamuan untuk pendampingProfesi Kesehatan.

4.3.1.8 Anggota IPMG tidak diperkenankan memberikan honor sebagai kompensasi waktu yang digunakan olehProfesi Kesehatan untuk menghadiri pertemuan (akan tetapi, pemberian honor untukpembicara/moderator diperbolehkan – lihat Pasal 4.4.1).

4.2.3. Dukungan/sponsor yang tidak berkaitan dengan kegiatan ilmiah, seperti, kunjungan sebelum dansesudah kongres dan/atau kegiatan olahraga tambahan lain, tidak diperkenankan.

4.4. Biaya/Honor atas Jasa

4.4.1. Pembayaran melalui rekening bank Profesi Kesehatan hanya diperbolehkan untuk jasa murni, sepertipembicara, moderator, anggota dewan penasehat atau penyelidik/investigator, yang dibuktikan dengankontrak sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4.1.4. Honor atas jasa bisa dibayarkan ke Institusi dimanaProfesi Kesehatan tersebut bekerja, bila diminta.

4.4.2. Anggota IPMG boleh menyediakan jamuan, transportasi dan akomodasi untuk Profesi Kesehatan yang

memberikan jasanya.

4.4.3. Besarnya honorarium untuk pembicara/moderator dari Indonesia untuk suatu pertemuan tidak boleh lebihdari Rp. 6.000.000,- netto per presentasi, baik untuk acara yang diselenggarakan oleh Anggota IPMGmaupun yang diselenggarakan oleh pihak ketiga. Jumlah honorarium dibatasi maksimum Rp.12.000.000,- netto per hari per pembicara apabila pembicara tersebut memberikan beberapa presentasisekaligus untuk Anggota IPMG yang sama. Untuk pertemuan yang diselenggarakan sendiri oleh AnggotaIPMG, pembayaran honorarium bagi pembicara tidak boleh dilakukan dimuka. Sebagai pengecualian,pembayaran dimuka dapat dilakukan apabila pertemuan tersebut diselenggarakan oleh pihak ketiga,



dimana honorarium pembicara sudah termasuk dalam biaya keseluruhan yang diminta oleh KomitePenyelenggara acara tersebut.

4.4.4. Honorarium bagi Profesi Kesehatan asal Indonesia yang menjadi pembicara atau presenter ataumoderator pada pertemuan di luar negeri tidak boleh melebihi Rp. 12.000.000,- netto per hari.

4.4.5. Honorarium untuk pembicara asing pada pertemuan lokal harus disesuaikan dengan kebiasaan di negaraasal pembicara tersebut.

4.4.6. Pembayaran untuk jasa Profesi Kesehatan tidak boleh dalam tunai, melainkan harus diproses melaluibank cheque atau transfer bank.

4.5. Acara/Pertemuan yang Diselenggarakan oleh Anggota IPMG

4.5.1. Ketentuan umum: Ramah tamah yang diberikan untuk Profesi Kesehatan hanya dapat dilakukan apabila(a) berkaitan dengan pertemuan yang telah diizinkan; (b) dilakukan dalam kadar yang sekunder daritujuan utama pertemuan tersebut; dan (c) dilakukan sepantasnya dan tidak melebihi kegiatan pertemuandari segi waktu dan biaya. Biaya ramah tamah tidak boleh melebihi biaya yang mayoritas penerimaramah tamah umumnya bersedia menanggung apabila membayar sendiri.

Ramah tamah tidak boleh diselenggarakan untuk pihak selain Profesi Kesehatan kecuali apabila pihaktersebut merupakan Profesi Kesehatan atau merupakan staf administrasi yang dapat digolongkansebagai delegasi atau peserta pertemuan tersebut (lihat Tanya Jawab 8 ).

4.5.2. Tempat yang pantas: Semua acara harus diselenggarakan di tempat yang pantas yang mendukungtujuan ilmiah atau edukatif serta maksud dari acara atau pertemuan itu. Anggota IPMG dilarang untukmenggunakan tempat yang diketahui atau dianggap memiliki citra hiburan atau dianggap berlebihan.Sebagai contoh: hotel yang menyatu dengan tempat hiburan, lapangan golf, mempunyai pantai pribadi,tidak diperbolehkan untuk digunakan sebagai tempat acara yang diselenggarakan oleh Anggota IPMG(lihat Tanya-Jawab 9). Sebagai tambahan, persyaratan yang tercantum dalam Pasal 4 Kode Etik ini jugaberlaku.

4.5.3. Hiburan:

4.5.3.1. Anggota IPMG tidak diperkenankan menyediakan atau membiayai acara hiburan atau kegiatan sosial lainyang bersifat santai / berdiri sendiri. Sebagai contoh:● Sebuah konser, karena merupakan suatu acara tersendiri dan bukan suatu hiburan selingan● Pembelian tiket pertunjukan seni/hiburan atau pertandingan olahraga● Paket wisata yang berdiri sendiri, namun tidak dilarang untuk memberikan komentar tentang tempat-

tempat yang menarik dalam perjalanan ke tempat makan● Artis/aktor penghibur papan atas, yang tidak patut atau yang mahal, seperti: bintang TV atau

penyanyi pop terkenal – sekalipun pertunjukan mereka adalah sekunder dari suatu resepsi makan● Jamuan makan malam (gala dinner )● Jamuan makan malam yang diselenggarakan oleh Asosiasi Medis● Pesiar

● Oleh-oleh (souvenir )● Jamuan (contoh: makanan ringan, lunch box ) tanpa adanya diskusi ilmiah, atau jamuan yangberlebihan

4.5.3.2. Dalam acara ilmiah diperbolehkan untuk menyediakan acara hiburan yang tidak berlebihan yang bersifatsebagai pendukung minuman dan/atau jamuan. Contoh:

● Dalam acara makan malam untuk sebuah pertemuan yang dijadwalkan berlangsung lebih dari satuhari, anggota diperkenankan menyediakan musik untuk mengiringi acara makan atau sebagaiselingan saat penyanyi lokal yang tidak terkenal mengiringi acara makan malam itu.



● Pertunjukan tarian rakyat atau penampilan seorang penyanyi lokal sebagai acara hiburan untukselingan acara makan atau selama pembukaan/penutupan acara tersebut.

4.5.4. Stan Pameran

4.5.4.1. Stan pameran, konter dan sejenisnya hanya merupakan tujuan tambahan dan tidak boleh mengurangitujuan ilmiah acara tersebut. Pameran dibuat semata-mata agar Profesi Kesehatan bisa memperolehinformasi ilmiah yang terkait dengan topic acara. Makanan dan minuman ringan sederhana bolehdisediakan.

Anggota IPMG dilarang untuk menyediakan, mendukung atau mensponsori ruangan untuk kegiatansantai yang tidak bersifat ilmiah.

4.5.4.2. Hadiah kuis ilmiah, seperti gimmick (lihat Pasal 6.2.1), tidak boleh bernilai lebih dari Rp. 100.000,- /peserta, kecuali jika hadiah tersebut berbentuk materi ilmiah/medis seperti buku teks kedokteran, alatkedokteran atau alat medis lainnya (yang nilainya tidak lebih dari Rp. 5.000.000,- / peserta) (lihat Pasal6.2.2), dan maksimum untuk 10 peserta dalam setiap acara.

4.5.4.3. Distribusi contoh produk harus mengacu pada peraturan yang berlaku yang ditetapkan oleh OtoritasYang Berwenang.

4.5.4.4. Aktivitas-aktivitas lain di stan pameran tidak diperkenankan untuk dilakukan pada saat sesi ilmiah sedangberlangsung, agar tidak mengganggu dan mengalihkan perhatian peserta dari tujuan utama pertemuanilmiah tersebut.

4.5.4.5. Anggota IPMG tidak boleh dengan sengaja mengganggu atau berusaha mengacaukan suatu pertemuanilmiah yang disponsori secara tunggal oleh suatu perusahaan.

Pasal 5Pembayaran kepada Organisasi Kesehatan

5.1. Pembayaran kepada Organisasi Kesehatan harus dilakukan melalui rekening bank Organisasi Kesehatan

yang bersangkutan.

5.2. Dilarang melakukan pembayaran melalui rekening bank pribadi Profesi Kesehatan yang berfungsisebagai rekening bank Organisasi Kesehatan.

5.3. Jika Organisasi Kesehatan menunjuk pihak ketiga sebagai kuasa/wakil mereka, Anggota IPMG wajibmenentukan prosesnya sendiri untuk melaksanakan Due Diligence guna mengukur resiko suap dankorupsi, dan menentukan apakah pembayaran yang dilakukan merupakan hal yang wajar. Dilarangmelakukan pembayaran ke rekening pihak ketiga sebagai sarana pembayaran tidak langsung.

5.4. Biaya Institusi & Listing Fee

5.4.1. Sebagai kebiasaan local yang lazim, diperbolehkan untuk membayar biaya intitusi atas pemakaian

ruangan Institusi jika dilengkapi dengan dokumen resmi dari Institusi tersebut.

5.4.2. Dalam praktek yang umum, biaya institusi tidak boleh melebihi total honorarium pembicara yangdibayarkan pada pertemuan yang sama. Namun, dalam beberapa kasus biaya institusi dapat melebihitotal honorarium pembicara hanya apabila terdapat tarif resmi yang disahkan oleh Institusi danditandatangani oleh orang/pihak yang berwenang.

5.4.3. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 27/2014 tentang Pengelolaan Kekayaan Negara (danamandemennya), jika menggunakan fasilitas rumah sakit milik pemerintah pusat atau pemerintah daerah, Anggota IPMG hanya membayar biaya institusi untuk penggunaan fasilitas tersebut jika Institusi yang



bersangkutan setuju untuk mencatat dan menyetor biaya tersebut sebagai Pendapatan Negara BukanPajak (PNBP).

5.4.4. Biaya Pendaftaran (Listing Fee) juga dikenal sebagai formularium rumah sakit, pencatatan produk( product listing ), pencatatan rumah sakit (hospital listings), pendaftaran produk dan istilah serupa lainyang bermakna sama. Rumah sakit milik pemerintah pusat/pemerintah daerah yang berada di bawahnaungan Kementerian Kesehatan tidak lagi memiliki hak untuk mengenakan listing fee tersebut.

5.4.5. Biaya institusi dan listing fee harus dibayarkan ke rekening bank yang utama atas nama Institusibersangkutan, tidak dibayarkan ke rekening bank alternatif (termasuk namun tidak terbatas padarekening bank Divisi, Departemen, Sub-Departemen dan Asosiasi Medis).

5.4.6. Berikut ini adalah pernyataan prinsip pembayaran minimum yang harus dimasukkan ke dokumenpembayaran kepada biaya institusi dan listing fee ke rumah sakit milik pemerintah pusat/pemerintahdaerah:

“Rumah sakit harus mencatat dan menyetorkan setiap pembayaran sebagai Pendapatan Negara BukanPajak (PNBP) atau klasifikasi/akun lain sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku”.

Pasal 6HADIAH, ALAT MEDIS, DONASI DAN HIBAH

6.1 Prinsip Umum

Tidak diperbolehkan menawarkan hadiah/penghargaan, insentif, donasi, keuangan, dan sejenisnyakepada Profesi Kesehatan dikaitkan dengan penulisan resep atau anjuran penggunaan obat/produksuatu perusahaan.

6.2. Hadiah

Dilarang memberikan hadiah pribadi kepada Profesi Kesehatan, kecuali dalam bentuk barang pengingat

promosi (gimmick ) dan/atau Alat Medis.

6.2.1. Barang Pengingat Promosi (Gimmick )

6.2.1.1. Gimmick harus relevan dengan praktek Profesi Kesehatan dan/atau bermanfat bagi pasien; dengan jumlahdan nilai minimum (nilai maksimum Rp. 100.000,- per barang) ( lihat Tanya-Jawab 10 ).

6.2.1.2. Anggota IPMG hanya diperkenankan untuk menyediakan seminar kit dalam bentuk pena, buku catatandan tas simposium untuk Profesi Kesehatan selama acara ilmiah/simposium,.

6.2.2. Alat Medis

6.2.2.1. Alat Medis dapat ditawarkan atau diberikan gratis dengan ketentuan bahwa nilainya tidak mahal dan

berguna bagi pelayanan medis dan perawatan pasien.

6.2.2.2. Barang yang termasuk alat medis yang berguna bagi pasien misalnya:● Model anatomi untuk digunakan di ruang pemeriksaan,● CD, DVD, VCD edukasi kedokteran atau sejenisnya● Alat kedokteran tertentu, termasuk tapi tidak terbatas pada stetoskop, tensi meter, otoskop,

optalmoskop, laringoskop, paru refleks, cermin kepala, rhinoskop, termometer, glukometer, refraktorlidah, kaca pembesar untuk penggunaan medis, timbangan badan dan alat pengukur tinggi badan,

● Buku teks kedokteran,● Jurnal kedokteran.



6.2.2.3. Persyaratan:(i) Barang tersebut harus bernilai sedang dan terutama bermanfaat bagi pasien (senilai maksimum

Rp5.000.000), kecuali buku teks kedokteran dan jurnal kedokteran.(ii) Nilai barang yang ditawarkan tidak boleh lebih dari Rp. 5,000,000 per tahun per Profesi Kesehatan

per perusahaan.(iii) Barang tidak boleh mencantumkan nama produk, tetapi harus mencantumkan logo atau nama

perusahaan.

6.2.2.4. Tempat tidur pasien, kursi roda dan peralatan kantor seperti kursi dan meja untuk Profesi Kesehatan tidaktermasuk dalam kategori Alat Medis dan oleh karena itu tidak dapat diberikan kepada Profesi Kesehatan.

6.2.3. Hadiah Berkaitan Kebudayaan

Tidak diperbolehkan memberikan hadiah apapun berkaitan dengan kebudayaan, kecuali untuk peristiwakematian Profesi Kesehatan dalam bentuk karangan bunga tanda duka cita senilai maksimal Rp.750.000,- per Anggota IPMG.

Tidak diperbolehkan juga memberikan hadiah berkaitan kebudayaan (baik dalam bentuk uang tunai,setara dengan uang tunai atau bunga atau iklan) kepada Organisasi Kesehatan, termasuk namun tidak

terbatas pada pengukuhan, penunjukkan komite baru dari suatu organisasi kesehatan, pembukaan klinikatau rumah sakit baru, perayaan.

6.3. Donasi dan Hibah

6.3.1. Donasi hanya boleh diberikan kepada Institusi nirlaba/pemerintah, dan dilarang keras untuk diberikansecara langsung kepada Profesi Kesehatan.

6.3.2. Donasi harus bermanfaat untuk pasien dan/atau bermanfaat untuk pekerjaan atau pendidikan ProfesiKesehatan dari Institusi tersebut.

6.3.3. Donasi tidak boleh diberikan berkaitan dengan pembelian atau standardisasi produk, peresepan obatatau penggunaan produk Anggota IPMG di Institusi tersebut.

Biaya untuk standardisasi produk hanya diperbolehkan jika ada surat resmi dari Institusi tersebut danpembayaran biaya standardisasi rumah sakit harus dibayarkan ke rekening bank atas nama rumah sakitatau Institusi, bukan rekening bank atas nama Divisi, Departemen, Sub-Departemen dan Asosiasi Medis.

6.3.4. Produk dari Anggota IPMG diperbolehkan untuk diberikan secara cuma-cuma kepada Institusi hanyauntuk:(i) Keadaan darurat atau bencana atau untuk pasien tidak mampu.(ii) Persyaratan standardisasi untuk pendaftaran pertama kali (initial listing ), dengan batasan maksimal

10 unit per SKU per rumah sakit.

6.3.5. Untuk keperluan standardisasi, dipersyaratkan adanya surat resmi yang asli dari Institusi (menggunakankepala surat Institusi, ditandatangani dan distempel). Surat ini harus ditandatangani oleh pihak yang

berwenang dari Institusi.

6.3.6. Anggota IPMG hanya diperbolehkan memberikan Hibah kepada Institusi atas permintaan sukarela(unsolicited request ) untuk mendukung penelitian tentang layanan kesehatan atau pendidikan kesehatanatau penelitian yang bersifat ilmiah. Sebagai contoh, namun tidak terbatas pada:● Hibah untuk penyelenggara pendidikan kesehatan pascasarjana yang terakreditasi● Beasiswa dan program sejenis● Pengembangan dan penyebarluasan materi pendidikan atau peralatan kesehatan untuk tujuan

pelatihan



6.3.7. Hibah tidak boleh diberikan untuk tujuan yang tidak berkaitan dengan pendidikan atau yang bersifatpromosi dan dilarang untuk diberikan kepada individu Profesi Kesehatan atau badan amal atas namaProfesi Kesehatan.

Pasal 7MATERI PROMOSI CETAKAN ATAU IKLAN

7.1. Prinsip Umum

7.1.1. Bagian ini mengatur materi promosi cetakan atau iklan setiap produk etikal yang ditujukan kepada ProfesiKesehatan. Materi promosi cetakan atau iklan harus disajikan dalam bentuk terbaca.

7.1.2. Dasar ilmiah dan penyajian informasi produk harus sesuai dengan prinsip yang diuraikan dalam Pasal 2dari Kode Etik ini dan harus sesuai dengan informasi produk yang disetujui oleh BPOM.

7.2. Materi Promosi Cetakan atau Iklan Lengkap

Bila tujuannya untuk memberikan informasi yang memadai kepada Profesi Kesehatan untuk membuatkeputusan yang rasional di dalam penulisan resep atau penggunaan suatu produk, maka informasi yang

diberikan harus mencakup hal-hal di bawah ini secara jelas dan ringkas:(i) Nama produk (nama dagang)(ii) Nama generik zat aktif atau INN (International Non-proprietary Name)(iii) Nama dan alamat perusahaan yang memasarkan produk tersebut(iv) Kode tanggal produksi materi cetakan(v) Indikasi yang disetujui untuk penggunaan produk tersebut (minimum 1 indikasi)(vi) Dosis atau cara penggunaan/pemberian yang dianjurkan(vii) Pernyataan singkat tentang efek samping, peringatan klinis yang penting untuk diketahui,

kontraindikasi dan interaksi utama pada dosis yang dianjurkan.(viii) Pernyataan bahwa informasi lebih lanjut tersedia atas permintaan. (Lihat Q&A 7 )

7.3. Promosi /Iklan Ringkas (Reminder)

Materi promosi dan iklan yang singkat yang hanya memuat pernyataan sederhana tentang indikasi untukmenunjukkan kategori terapi yang relevan dan alasan mengapa produk tersebut direkomendasikan untukindikasi tersebut, informasi singkat berikut ini harus dicantumkan:(i) Nama produk (nama dagang).(ii) Nama generik zat aktif atau INN (International Non-proprietary Name).(iii) Nama dan alamat perusahaan yang memasarkan produk tersebut.(iv) Kode tanggal produksi materi cetakan.

7.4. Barang Suvenir Promosi/’Gimmick’

Untuk materi kecil dengan tempat yang terbatas dan tidak memuat pesan promosi atau informasi ilmiah,maka diperbolehkan hanya mencantumkan nama dagang atau nama/logo perusahaan.

7.5. Referensi/Rujukan

7.5.1. Materi promosi yang memuat informasi dari studi yang telah dipublikasikan, harus mencantumkanreferensi yang jelas dan dapat ditelusuri.

7.5.2. Penggunaan cetak ulang, abstrak dan kutipan harus sesuai dengan persyaratan hak cipta dari materitersebut.



7.5.3. Kutipan atau opini dari literatur kedokteran atau dari komunikasi pribadi tidak boleh dimodifikasi ataudirancukan sedemikian rupa sehingga menyesatkan atau membingungkan atau mengubah maksudpenulis yang sebenarnya.

7.6. Pengiriman Pos

7.6.1. Materi promosi hendaknya hanya dikirimkan kepada individu yang dinilai berminat secara profesiterhadap informasi yang diberikan.

7.6.2. Frekuensi dan banyaknya materi promosi yang dikirim lewat pos kepada Profesi Kesehatan harus dalam jumlah yang wajar. Permintaan Profesi Kesehatan agar nama mereka dihapus dari daftar penerimamateri promosi harus dipenuhi. Namun, Anggota IPMG tetap harus memiliki daftar penerima yanglengkap untuk memberikan informasi penting lainnya, seperti kontraindikasi, reaksi yang tak diinginkan,perhatian, dsb.

Pasal 8MATERI PROMOSI AUDIO VISUAL DAN ELEKTRONIK

8.1. Informasi promosi untuk Profesi Kesehatan yang menggunakan media ini harus sesuai dengan

persyaratan untuk materi cetakan yang diuraikan di dalam Pasal 7.

8.2 Informasi produk boleh dihilangkan asal saja informasi produk lengkap tersedia atas permintaan pihakyang berminat.

8.3 Khusus mengenai situs web yang berkaitan dengan produk farmasi:(i) Identitas perusahaan farmasi dan pengunjung yang diinginkan harus dinyatakan dengan jelas.(ii) Isi harus sesuai dengan pengunjung yang dituju.(iii) Penyajian (isi, link, dll.) harus sesuai dan jelas terlihat oleh pengunjung yang dituju.(iv) Informasi yang berlaku untuk negara tertentu harus mengikuti peraturan perundang-undangan

setempat.

Pasal 9CONTOH OBAT

9.1. Sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Menteri Kesehatan No. 437/MEN.KES/SK/VI/1987 tertanggal11 Juni 1987, maka pemberian contoh produk farmasi secara cuma-cuma kepada Profesi Kesehatandilarang.

9.2 Oleh karena itu, Anggota IPMG tidak diperbolehkan menyediakan contoh obat kepada ProfesiKesehatan, kecuali jika mendapat izin pengecualian dari Otoritas Yang Berwenang.

Pasal 10

RISET PASAR

10.1. Riset pasar tidak boleh menggunakan cara-cara yang dapat mendiskreditkan atau mengurangikepercayaan publik pada industri farmasi. Persyaratan ini berlaku sama, baik untuk riset yang dilakukanoleh perusahaan yang memasarkan produk atau oleh organisasi lain yang bertindak atas perusahaantersebut.

10.2. Dilarang menggunakan metode yang bertipu daya atau memaksa untuk mempengaruhi responden.



10.3. Anggota IPMG tidak boleh membayar biaya apapun kepada responden untuk riset pasar yang dilakukanlangsung oleh Anggota IPMG.

10.4. Survey kefarmasian tidak diperbolehkan kecuali bila dilakukan oleh pihak ketiga dan informasidisampaikan sedemikian rupa sehingga data yang diperoleh terkumpul menjadi satu.

Pasal 11KOMUNIKASI DENGAN PUBLIK DAN MEDIA MASSA

11.1. Kecuali jika ditetapkan lain oleh Otoritas Yang Berwenang, produk etikal hanya boleh dipromosikan dandiiklankan kepada Profesi Kesehatan dan tidak boleh diiklankan kepada khalayak umum.

11.2. Anggota IPMG dilarang memasang artikel atau iklan dalam media massa untuk mempromosikan suatuobat etikal atau dengan maksud memacu masyarakat umum meminta suatu produk tertentu melaluidokter mereka.

11.3. Akan tetapi, Anggota IPMG diperbolehkan memiliki situs resmi khusus untuk profil perusahaan dan/ataukampanye kesadaran penyakit di bidang terapi penyakit.

11.4. Anggota IPMG harus melarang pegawai mereka untuk tidak melakukan kegiatan promosi di media sosialmilik mereka pribadi untuk alasan apapun. Termasuk dalam kategori media sosial adalah Facebook,Twitter, You Tube, LinkedIn, dll. Contoh informasi yang tidak diperkenankan untuk dimuat di media sosialadalah, namun tidak terbatas pada, yang berkaitan dengan produk, seperti nama, nama generik,gambar/foto, logo produk dan informasi produk.

Pasal 12PELANGGARAN DAN PENGADUAN

12.1. Setiap Anggota IPMG disarankan untuk secara aktif melakukan penilaian terhadap diri perusahaan terkaitpelaksanaan Kode Etik.

12.2. Melakukan pengaduan berkaitan dengan pelangaran Kode Etik IPMG dianjurkan. Prosedur rinci untukpengaduan serta penanganan pengaduan (termasuk peran dan lingkup yurisdiksi IPMG) diuraikan dalamLampiran 1: Prosedur Pelaksanaan Kode Etik IPMG.

12.3. Pengaduan pertama dan surat keputusan akhir harus dikirimkan ke IPMG melalui Sub Komite PraktikPemasaran.

*****



LAMPIRAN IPROSEDUR PELAKSANAAN KODE ETIK IPMG

1. PROSEDUR UNTUK MENYAMPAIKAN PENGADUAN MENYANGKUT KODE ETIK

Batas waktu yang diidentifikasi di sini dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan proses dan penerapankode etik demi kepentingan semua pihak. Semua pihak terkait wajin wajib mematuhi Batas waktu yangdiidentifikasi di bagian ini. Hanya dalam kondisi Force Majeure maka garis waktu dapat ditunda sesuaidengan kesepakatan di antara perusahaan bersangkutan, Komite Eksekutif IPMG dan Sub-KomitePraktek Pemasaran IPMG. Bila perusahaan tersebut tidak dapat memenuhi batas waktu yang diberikan,maka perusahaan itu akan kehilangan kesempatan untuk menyampaikaninformasi/bukti/tanggapan/pembelaan; dan Komite Eksekutif IPMG dan Sub-Komite Praktik PemasaranIPMG akan membuat keputusan mengikat berkaitan dengan keluhan tersebut.

1.1.1. Prosedur Dialog Anggota IPMG

Pelapor dianjurkan untuk menghubungi perusahaan bersangkutan secara langsung dalam rangka dialogdan klarifikasi sebelum menyampaikan keluhan ke Sub-Komite Praktik Pemasaran IPMG. Dialog antara

Pelapor dan Anggota IPMG diselenggarakan dengan niat baik dengan mempertimbangkan posisi danpermasalahan masing-masing dengan memperhatikan hukum yang berlaku dan Kode Etik IPMG. Sub-Komite Praktik Pemasaran IPMG dapat bertindak sebagai mediator/fasilitator bila dikehendaki olehperusahaan.

Bila perusahaan tidak dapat mencapai kesepakatan, maka Pasal 1.2 berlaku.

1.2. Pelaporan Pengaduan

Sub-Komite Praktik Pemasaran IPMG hanya melayani keluhan bila disampaikan secara tertulis olehGeneral Manager atau orang yang diberi wewenang oleh Pelapor.

Pengaduan harus memasukkan hal-hal berikut:

1.2.1. Rincian PengaduanPengaduan harus tertulis atau dengan e- pengadu Identitas pengadu,dengan alamat lengkap (termasuk nomor fax dan e-mail, jika ada) untuk korespondensi. Atas permintaandari pengadu, identitas dari pengadu harus dirahasiakan terhadap semua pihak di luar Sub KomitePraktik Pemasaran IPMG.

1.2.2. Perusahaan tertuduhUntuk tiap kasus, identitas perusahaan yang diduga melanggar Kode Etik IPMG dan nama produk harusdisebutkan.

1.2.3 Materi rujukan

Untuk tiap kasus, penjelasan tentang iklan/kegiatan yang menjadi subyek pengaduan, materi cetakanatau bukti bukti lainnya harus disediakan.

1.2.4 Tanggal, lokasi dan nama kegiatan Jika diperlukan tanggal, lokasi dan nama kegiatan terjadinyapelanggaran Kode Etik IPMG yang diadukan.

1.2.5 Ringkasan Untuk tiap kasus suatu uraian ringkas mengenai pengaduan, jika mungkin, disebutkanpelanggaran terhadap bagian mana dari Kode Etik IPMG (Pasal atau Butir). Semua korespondensi harusditujukan pada: Ketua Sub Komite Praktik Marketing IPMG Pondok Indah Office Tower Lantai 1, Suite



102 Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V / TA Jakarta Selatan 12310 Telepon: +62 (21) 769 7531 Fax:+62(21) 769 7532 Email: [email protected]

1.3 Penerimaan Pengaduan

Sub Komite Praktik Marketing IPMG akan mengeluarkan surat tanda terima pengaduan secara tertuliskepada pengadu dalam 5 hari kerja setelah menerima pengaduan.

1.4 Validasi

Sub Komite Praktik Marketing IPMG dalam 10 hari kerja setelah mengirimkan surat tanda terima kepadapengadu akan melakukan validasi pengaduan untuk memastikan bahwa:(i) Masalah benar adanya dan diadukan dengan niat baik(ii) Ada indikasi cukup dan kuat bahwa telah terjadi pelanggaran Kode Etik IPMG yang memungkinkan

keluhan itu diproses.

Validasi oleh Sub Komite Praktik Pemasaran seperti dijelaskan di atas dilakukan dengan memeriksamateri acuan yang diserahkan oleh pihak yang menyampaikan keluhan (lihat 1.1) dan bukti-bukti materidari perusahaan yang dianggap melakukan pelanggaran.

1.5 Pemberitahuan kepada dan Tanggapan dari Perusahaan Tertuduh

Setelah melakukan validasi, Sub Komite Praktik Pemasaran memiliki waktu 5 (lima) hari untuk:

(i) Memberitahu Pelapor bahwa tuduhan mereka tidak memilik dasar kuat untuk diproses lebih lanjut dandengan demikian proses dianggap selesai: atau

(ii) Memberitahu Perusahaan Tertuduh secara tertulis (dengan tembusan ke Pelapor) bahwa tuduhannyaberdasar dan berpotensi melanggar Kode Etik dan meminta Perusahaan Tertuduh untuk memberipenjelasan berkaitan dengan potensi pelanggaran tersebut.

Dalam hal Pasal (ii) di atas, dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah menerima pemberitahuan tertulis dariSub Komite Praktik Pemasaran, Perusahaan Tertuduh berhak untuk:

(i) Memberi penjelasan tertulis kepada Sub Komite Praktik Pemasaran tentang pengaduan yangditujukan kepada perusahaan itu; dan/atau

(ii) Meminta pertemuan tatap muka dengan Sub Komite Praktik Pemasaran untuk memberi penjelasantentang pangaduan tersebut.

1.6 Keputusan Sub Komite Praktik Pemasaran tentang Pengaduan

Setelah menerima informasi/penjelasan dari Perusahaan Tertuduh (dalam periode seperti disebut di Pasal1.5 di atas), Sub Komite Praktik Pemasaran memiliki waktu 15 (lima belas) hari untuk:

(i) Mempelajari penjelasan dan informasi dari Perusahaan Tertuduh;(ii) Menyimpulkan apakah pengaduan merupakan pelanggaran terhadap Kode Etik; dan

(iii) Mengirim surat kepada Perusahaan Tertuduh dan Pelapor.



Surat kepada Perusahaan Tertuduh dan Pelapor dapat berupa/berisi;

(i) Jika Sub Komite Praktik Pemasaran memutuskan bahwa tidak ada cukup bukti telah terjadipelanggaran, maka hal ini akan disampaikan kepada Perusahaan Tertuduh dan Pelapor secaraterpisah dan kasusnya ditutup. Keputusan Sub Komite Praktik Pemasaran bersifat mengikat danfinal.

(ii) Jika Sub Komite Praktik Pemasaran memutuskan bahwa telah terjadi pelanggaran ringan makatemuan itu akan disampaikan kepada Perusahaan Tertuduh dan Pelapor secara terpisah, sertamelaporkannya kepada Komnite Ekeskutif. Keputusan Sub Komite Praktik Pemasaran bersifatmengikat dan final

(iii) Jika Sub Komite Praktik Pemasaran memutuskan bahwa telah terjadi pelanggaran serius, maka hal ituakan disampaikan kepada Perusahaan Tertuduh.

(iv) Jika Perusahaan Tertuduh menerima keputusan Sub Komite Praktik Pemasaran, maka hal itu akandisampaikan kepada Pelapor, dan dilaporkan kepada Komite Eksekutif. Keputusan Sub Komite PraktikPemasaran bersifat mengikat dan final.

(v) Jika Perusahaan Tertuduh tidak sependapat dengan keputusan Sub Komite Praktik Pemasaran danbermaksud meminta pandangan kedua maka mereka dapat meminta sidang panel. Permohonanuntuk sidang panel dapat diajukan secara tertulis dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah menerimakeputusan Sub Komite Praktik Pemasaran.

1.7 Sidang Panel

1.7.1. Panel terdiri dari 5 (lima) perwakilan perusahaan yang memahami Kode Etik dan mewakili fungsi berikut – Medis, Hukum, Kepatuhan, Peraturan dan seorang General Manager . Anggota panel dipilih secarabersama-sama dan disahkan oleh Komite Eksekutif. Pemilihan panel diinformasikan ke PerusahaanTertuduh dan Pelapor dalam jangka waktu 5 (lima) hari setelah Perusahaan Tertuduh mengajukanpermohonan pemeriksaan oleh panel (lihat Pasal 1.6). Wakil dari Perusahaan Tertuduh (dalam kapasitasapa pun) tidak diperkenankan memutuskan dan/atau duduk di panel.

1.7.2. Perusahaan Tertuduh dan wakil dari Sub Komite Praktik Pemasaran (terkecuali Anggota IPMG yangmewakili Perusahaan Tertuduh) menghadiri sidang panel sebagai pengamat, saksi dan/atau nara sumber.

1.7.3. Sidang panel harus diselenggarakan dalam jangka waktu 5 (lima) hari setelah panel dibentuk dandisahkan dan sidang tidak boleh berlangsung lebih dari 1 (satu) hari.

1.7.4. Panel akan membahas ringkasan tertulis dan keputusan akhir , yang akan dilaporkan ke Sub KomitePraktik Pemasaran dan Komite Eksekutif IPMG satu hari setelah mereka bersidang.

1.8 Penyampaian Keputusan

Berdasarkan keputusan akhir sidang panel, dalam pertemuan Komite Eksekutif berikutnya, KomiteEksekutif IPMG akan mempelajari ringkasan dan keputusan panel untuk memutuskan apakah akan:(i) Meyetujui keputusan panel; atau(ii) Tidak menyetujui keputusan panel; dan membuat keputusan lain yang independen.

Keputusan Komite Eksekutif bersifat final dan mengikat dan akan disampaikan kepada PerusahaanTertuduh dan Pelapor dalam waktu 5 (lima) hari setelah rapat Komite Eksekutif.

1.9 Laporan Status



Sub Komite Praktik Pemasaran IPMG akan mengeluarkan suatu Laporan tahunan tentang PraktikPemasaran IPMG, yang akan merangkum aktifitasnya. Laporan akan dibagikan kepada semua AnggotaIPMG.

1.10 Pelapor

Ada kalanya tuduhan datang dari sumber-sumber yang tidak menyebut identitas mereka atau sumber-sumber di luar Anggota IPMG. Dalam hal ini maka proses penanganan tuduhan sama seperti yang terteradi atas namun dengan syarat-syarat berikut:

a. Identitas pelapor harus dirahasiakan dan Sub Komite Praktik Pemasaran IPMG serta anggota Panelharus berupaya memberikan perlindungan kepada sumber agar tidak menjadi sasaran balaspembalasan;

b. Tuduhan yang disampaikan pelapor tidak disebarluaskan kepada seluruh Anggota IPMG melainkanhanya disampaikan kepada Sub Komite Praktik Pemasaran;

c. Anggota Sub Komite Praktik Pemasaran yang ditunjuk harus berupaya untuk menjalin hubungandengan pelapor untuk mendapatkan informasi lebih jelas melalui email atau telepon.

d. jika informasi lebih jelas tidak bisa diperoleh dari pelapor, maka tuduhan itu tidak bisa diproses lebih

lanjut oleh Sub Komite Praktik Pemasaran IPMG.e. Dalam situasi di mana hubungan dengan pelapor menjadi rumit dan berisiko, maka Sub Komite

Praktik Pemasaran IPMG melakukan konsultasi dengan penasehat hukum Anggota IPMG yangrelevan.

1.11 Mengelola Informasi

Dalam situasi apa pun Sub Komite Praktik Pemasaran IPMG dan anggota Panel hanya mempelajari danmembahas informasi tentang tuduhan yang relevan dengan kegiatan/praktik pemasaran yang tidak sesuaidengan Kode Etik. Sub Komite Praktik Pemasaran IPMG dan anggota Panel tidak diperkenankan dalamsituasi apa pun untuk membahas, mempelajari dan mempergunakan untuk tujuan apa pun semuainformasi yang berkaitan dengan harga, margin, diskon, biaya barang, kinerja pemasok/vendor, atau

istilah-istilah komersial lain dengan cara yang dapat menimbulkan risiko pelanggaran prinsip-prinsip atauundang-undang antitrust, yang mungkin diperoleh selama proses penanganan pengaduan. Sub KomitePraktik Pemasaran IPMG dan anggota Panel harus mengabaikan, menghapus dan/atau memusnahkaninformasi semacam itu yang mereka terima. Jika ada keraguan, Sub Komite Praktik Pemasaran IPMG dananggota Panel melakukan konsultasi dengan penasehat hukum Anggota IPMG yang relevan.

2. PELANGGARAN DAN HUKUMAN

2.1. Jenis-jenis Pelangaran

2.1.1. Pelanggaran terhadap Kode Etik dikategorikan ke dalam pelanggaran ringan dan berat.

2.1.2. Pelanggaran yang berdampak pada Anggota IPMG lain sebagai pelanggaran ringan. Contohnya, tapi tidakterbatas pada; Pemberian bunga pada Profesi Kesehatan selain untuk pemakaman;

Pemberian hadiah sebagai bagian dari budaya sopan santun Menghambat acara ilmiah yang disponsori oleh perusahaan lain Door prize, dll.



2.1.3. Pelanggaran yang berdampak pada Anggota IPMG lain dan/atau pasien dan/atau reputasi IPMG dan/ataubertujuan untuk melakukan penyuapan dikategorikan sebagai pelanggaran berat. Contohnya, tapi tidakterbatas pada: Klaim tidak benar di materi promosi’ promosi off -label

Menyediakan fasilitas berlebihan untuk Profesi Kesehatan

Memberi imbalan uang untuk pembuatan resep obat.

2.1.4. Contoh-contoh di atas hanyalah sebagian dari daftar pelanggaran yang mungkin dilakukan. Daftar inidibuat dengan maksud memberi gambaran tentang jenis-jenis pelanggaran.

2.2. Pelanggaran Pertama

Bila Anggota IPMG melakukan pelanggaran untuk pertama kali, maka akan diambil langkah-langkahberikut:(i) Sub Komite Praktik Pemasaran IPMG akan mengirim surat peringatan kepada General Manager (GM)

perusahaan bersangkutan setelah membuat keputusan akhir dan mengikat. Tembusan diberikankepada Sekretariat IPMG; dan.

(ii) Selain itu, untuk pelanggaran berat, perusahaan harus membayar denda sebesar US$2.000

2.3. Pelanggaran Kedua

Untuk pelanggaran kedua yang dilakukan perusahaan Anggota IPMG, maka akan diambil langkah-langkah berikut:(i) Sub Komite Praktik Pemasaran IPMG akan mengirim surat peringatan kepada General Manager (GM)

perusahaan bersangkutan jika pelanggaran termasuk pelanggaran ringan, atau(ii) Komite Eksekutif IPMG akan mengirim surat resmi kepada Manajemen Senior di Kantor Pusat

perusahaan yang melakukan pelanggaran, jika pelanggaran termasuk dalam kategori pelanggaranberat;

(iii) Komite Eksekutif IPMG akan mengundang GM untuk menghadiri pertemuan untuk menjelaskantindakan perusahaan;

(iv) Anggota IPMG yang melakukan pelanggaran harus membayar denda sebesar:

US$2.000 untuk pelanggaran ringan; atau

US$5.000 untuk pelanggaran berat.

2.4. Pelanggaran Lebih Lanjut

Jika perusahaan melakukan pelanggaran lebih lanjut/berikutnya, akan diambil langkah-langkah berikut:(i) Komite Eksekutif IPMG akan mengirim surat resmi kepada Manajemen Senior di Kantor Pusat

perusahaan yang melakukan pelanggaran;(ii) Komite Eksekutif IPMG akan mengundang GM untuk menghadiri pertemuan untuk menjelaskan

tindakan perusahaan;(iii) Anggota IPMG yang melakukan pelanggaran harus membayar denda:

US$5.000 untuk pelanggaran ringan, atau

US$20.000 untuk pelanggaran berat.



2.5. Ringkasan

Jenis-jenisPelanggaran

Contoh-contohPelanggaran, BukanDaftar Lengkap

PelanggaranPertama

PelanggaranKedua

PelanggaranBerikutnya

Ringan:

Berdampakpada AnggotaIPMG

Pemberian hadiah

sebagai bagian daribudaya sopansantun

Berupayamenggagalkan acarayang disponsoriperusahaan lain

Door prize

Surat peringatan

dari IPMG keGM

Surat

peringatan dariIPMG ke GM

DendaUS$2.000

Surat resmi ke

Kantor Pusat Denda

US$5.000

Berat:Berdampakpada AnggotaIPMG lain dan

satu atau halberikut:

Dampakterhadapreputasi IPMG

Dampakterhadappasien

Bertujuanmelakukanpenyuapanatau korupsi

Klaim tidak benar dimateri prosi

Promosi off-label

Mensponsori

pasangan ProfesiKesehatan

Menyediakanfasilitas berlebihanuntuk ProfesiKesehatan

Memberikan imbalanuang untukpembuatan resepoobat

Suratperingatan dariIPMG ke GM

Denda

US$2.000

Surat resmi keKantor Pusat

DendaUS$5.000

Surat resmi keKantor Pusat

DendaUS$20.000

Semua pembayaran denda dilakukan melalui rekening bank IPMG dalam waktu 30 hari kerja setelah menerimabukti keputusan FINAL DAN MENGIKAT.

* * * * *



TANYA-JAWAB

T: Apakah Kode Etik ini melarang Anggota IPMG memberikan diskon kepada pelanggan atau syaratperdagangan yang menarik lainnya dalam penyediaan produk farmasi?

J: Tidak. Kode Etik ini tidak membatasi atau mengatur syarat perdagangan untuk penyediaan produk farmasi.IPMG mendorong kompetisi antar perusahaan.

T: Apakah Kode Etik ini berlaku untuk promosi dan pemasaran produk farmasi kepada pelanggan pedagangyang juga Profesi Kesehatan yang berpraktek, contohnya seorang apoteker yang menjalankan usahaapotiknya sendiri?

J: Kode Etik ini berlaku untuk promosi dan pemasaran produk farmasi kepada pelanggan tersebut. Namun KodeEtik ini tidak membatasi atau mengatur syarat perdagangan untuk penyediaan produk farmasi kepadapelanggan. Setiap kali mengadakan perjanjian perdagangan dengan pelanggan tersebut, perusahaan harusmenghormati peran pelanggan tersebut sebagai Profesi Kesehatan dan jika diperlukan harus mematuhipersyaratan yang ada dalam Kode Etik ini.

T: Apakah Kode Etik ini berlaku untuk promosi dan pemasaran produk farmasi kepada pelanggan pedagangyang bukan Profesi Kesehatan? Bagaimana kalau pelanggan tersebut memiliki kualifikasi sebagai ProfesiKesehatan tetapi tidak praktek?

J: Tidak. Kode Etik ini hanya mengatur interaksi dengan Profesi Kesehatan yang menjalankan praktek. Promosidan pemasaran ke pelanggan pedagang (baik sebagai Profesi Kesehatan atau tidak) tentu saja telah diaturoleh undang-undang dan peraturan lain, seperti yang membatasi atau melarang iklan atau promosi yang tidakakurat, menyesatkan dan menipu atau membatasi atau melarang menyuap pejabat atau pegawaipemerintahan.

T: Apakah Kode Etik ini mencakup daftar harga atau dokumen lain yang berkaitan dengan perjanjianperdagangan?

J: Tidak.

T: Apakah suatu pernyataan harga yang salah/perbandingan harga yang menyesatkan dapat diproses di bawahKode Etik ini?

J: Ya, jika suatu perusahaan memberikan informasi harga yang tidak benar dalam materi atau aktifitaspromosinya.

T: Jika tidak ada pedoman resmi atau peraturan perundang-undangan bagi industri, bagaimana caraperusahaan berinteraksi dengan Profesi Kesehatan yang memberikan jasa konsultasi secara resmi?

J: Sudah selayaknya bagi konsultan yang memberikan jasa konsultasi murni untuk mendapatkan imbalan yangpantas dan mendapat kompensasi atas jasanya termasuk biaya perjalanan, penginapan, dan makanan yangdikeluarkan sewaktu memberikan jasa tersebut. Faktor berikut mendukung keberadaan dari suatu perjanjiankonsultasi yang benar (tidak semua faktor mungkin relevan dengan perjanjian tertentu):

1. Harga dan Syarat Perdagangan

2. Perjanjian Konsultasi



Surat konfirmasi tertulis yang menjelaskan jenis jasa yang akan diberikan dan dasar untuk pembayaran jasa tersebut

Adanya kebutuhan untuk jasa tersebut dengan jelas telah diidentifikasi terlebih dahulu sebelum meminta jasa dan membuat perjanjian dengan konsultan yang bersangkutan

Kriteria untuk pemilihan konsultan harus sesuai dengan tujuan yang telah diidentifikasi dan orang yangbertanggung jawab untuk seleksi konsultan memiliki keahlian yang diperlukan untuk mengevaluasi

apakah Profesi Kesehatan tertentu memenuhi kriteria tersebut Jumlah Profesi Kesehatan yang dikontrak tidak boleh lebih besar dibanding dengan jumlah yang

sepatutnya diperlukan untuk mencapai tujuan Anggota IPMG yang yang bersangkutan harus menyimpan dengan baik arsipnya dan menggunakan jasa

konsultasi yang sesuai

Penggunaan Profesi Kesehatan untuk jasa tersebut tidak boleh dikaitkan dengan penulisan resep produktertentu.

T: Apakah petugas frontliner , kasir, pemilik apotek dianggap sebagai Profesi Kesehatan? Interaksi seperti apayang dapat dilakukan oleh Anggota IPMG dengan mereka?

J: Jika semua individu tersebut tidak memiliki latar belakang pendidikan kefarmasian seperti diatur dalamPeraturan Pemerintah No. 51/2009 tentang Tugas-tugas Apoteker, maka mereka tidak dianggap sebagaiProfesi Kesehatan. Oleh karena itu, mereka tidak berhak menghadiri promosi, pertemuan ilmiah atauprofesional seperti diatur dalam Kode Etik ini. Mereka hanya bisa memperoleh informasi yang berkaitandengan penangan produk, kesadaran tentang penyakit dan pemalsuan produk.

Akan tetapi, karena mereka bekerja di bisnis farmasi yang diatur dengan sangat ketat dan karena Kode Etikini bertujuan untuk menetapkan standar yang tinggi yang harus dipatuhi industri, larangan dan kewajibandalam Kode Etik ini, yang mengatur interaksi di antara perusahaan dan Profesi Kesehatan, berlaku jugauntuk individu tersebut di atas.

T: Jika Medical Representative mengunjungi Profesi Kesehatan yang berpraktek di klinik swasta namun

berstatus sebagai pegawai negeri, apakah Profesi Kesehatan itu masih dianggap sebagai pegawai negeri?J: Ya, karena status pegawai negeri melekat padanya secara permanen.

T: Apakah yang harus dilakukan Anggota IPMG untuk menentukan status Profesi Kesehatan dalam situasisebagai berikut:

Profesi Kesehatan hanya berpraktek di rumah sakit swasta, dia menerima honorarium sebagai dosentamu dari universitas milik pemerintah.

Profesi Kesehatan yang berstatus pensiunan pegawai negeri yang sedang bertugas honorer di rumahsakit milik pemerintah

J: Anggota IPMG yang menentukan status Profesi Kesehatan.

T: Apakah perusahaan boleh menerbitkan materi promosi yang tampak seperti editorial independen?

J: Tidak. Jika suatu perusahaan membiayai, mempengaruhi atau mengatur penerbitan materi promosi di dalam jurnal, materi promosi tersebut tidak boleh menyerupai editorial independen.

3. Anggota Profesi Kesehatan

4. Promosi Terselubung



T: Apakah larangan promosi sebelum obat mendapat izin edar menghalangi penggunaan obat untuk terapikhusus?

J: Kode Etik ini tidak menghalangi penggunaan tersebut di atas, namun harus sesuai dengan semua ketentuanundang-undang, peraturan dan kode etik yang berlaku. Harus hati-hati untuk memastikan bahwa komunikasiuntuk penggunaan tersebut bukan merupakan iklan untuk suatu obat yang belum mendapat ijin edarnya.

T: Apakah pegawai perusahaan diperbolehkan memakai seragam (kemeja, jaket, topi, handuk, selendang, dasi,dsb.) yang berlogo atau memakai nama produk etikal di suatu acara?

J: Tidak. Untuk melindungi perusahaan dari persepsi negatif yang timbul dari promosi tersembunyi semacam itumaka hal itu harus dihindari.

T: Apakah semua MR harus bersertifikat?

J: Ya. Hal ini berlaku untuk seluruh MR yang telah bekerja pada perusahaan yang sama untuk jangka waktuminimum 2 tahun. Sehubungan dengan terjadinya pergantian karyawan, jumlah MR yang belum bersertifikatsebesar 10% dari total MR masih dianggap wajar. Namun bila seorang MR tidak juga mempunyai sertifikatdalam jangka waktu 2 tahun, perusahaan terkait dianjurkan untuk mengambil segala tindakan yangdiperlukan untuk memperbaiki keadaan ini termasuk pemutusan hubungan kerja dengan karyawan tersebut.

T: Apakah Anggota IPMG dapat mensponsori pertemuan internal Profesi Kesehatan?

J: Pertemuan internal Profesi Kesehatan, yang berfokus pada tujuan operasional organisasi mereka, tidak

dianggap sebagai informasi ilmiah atau edukatif.

T: Faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan Anggota IPMG dalam menentukan apakah akan menjadisponsor atau ikut serta dalam suatu acara?

J: Anggota IPMG harus mempelajari tujuan dan agenda pertemuan serta tempat pertemuan itudiselenggarakan.

T: Jika Anggota IPMG menyelenggarakan pertemuan (contohnya, diskusi meja bundar, diskusi terbatas/kecil,

peluncuran simposium dsb.) yang pesertanya berasal dari institusi pemerintah, apakah perusahaan harusmengirim pemberitahuan kepada masing-masing institusi di mana para peserta bekerja?

J: Tidak, selama peserta tidak menerima fasilitas akomodasi, transportasi, dan biaya pendaftaran dari AnggotaIPMG. Jika peserta menerima salah satu dari fasilitas tersebut, maka hal itu akan dianggap sebagaipemberian sponsor (lihat Pasal 4.1.4).

5. Promosi Tersembunyi

6. Medical Representative

7. Pertemuan Ilmiah dan Edukatif

8. Acara yang Diselenggarakan oleh Anggota IPMG



T: Adakah contoh tempat yang pantas atau tidak pantas untuk menyelenggarakan acara ilmiah?

J: Hotel yang menjadi bagian dari amusement park , lapangan golf, tempat hiburan mewah atau pantai pribadidapat menimbulkan citra negatif bagi pemangku kepentingan industri farmasi. Berikut beberapa contoh:

Trans Hotel, Bandung Mercure Hotel, Ancol, Jakarta

Hard Rock Hotel, Bali Discovery Kartika Plaza Hotel, Bali Novotel Golf Resort & Convention Center, Manado

Hotel baru yang mungkin tidak termasuk dalam daftar ini namun yang memenuhi kriteria di atas akandianggap tidak pantas.

Hotel yang dapat menyediakan fasilitas pertemuan yang relevan, yang mudah dijangkau oleh mayoritaspeserta, memiliki akses mudah ke bandara, atau terletak di pusat kota dianggap sebagai tempat yang pantasuntuk menyelenggarakan pertemuan ilmiah. Berikut beberapa contoh:

Mulia Hotel, Jakarta Ritz Carlton Hotel, Jakarta

Shangri-La Hotel, Jakarta Pullman Hotel, Bali

Harvest Land Mercure , Bali Novotel Nusa Dua, Bali Westin Hotel, Bali

T: Apa saja yang dapat disebut sebagai gimmick ? Apa contoh barang yang diperbolehkan dan yang tidak?

J: Berikut adalah beberapa contoh gimmick – pena, buku catatan, agenda, sarung tangan medis (surgicalgloves), kuas kuku, jam, dan kalender.

Contoh barang-barang yang tidak diperbolehkan:- Kartu nama- Prescription pad - Segala sesuatu yang menunjang biaya operasional rutin atau biaya modal Profesi Kesehatan- Peralatan kantor: perforator, stapler , pemberat kertas- Peralatan elektronik nonmedis: Handy cam, DVD, CD players, TV, peralatan komputer, pengering

rambut, telepon genggam, lemari es, tablet computer . - Vouchers - Langganan majalah umum- Peralatan olah raga, keanggotaan klub olah raga, tiket ke acara olah raga - Barang-barang hiburan dan hobi- Produk perusahaan untuk digunakan secara pribadi oleh Profesi Kesehatan- Kendaraan beserta aksesorisnya

T: Apakah cetak ulang termasuk materi promosi dalam Kode Etik ini?

9. Tempat yang Pantas

10. Gimmick

11. Cetak Ulang



J: Tidak. Cetak Ulang artikel ilmiah dan kedokteran, bila digunakan sebagai materi yang berdiri sendiri, tidakdibuat oleh perusahaan farmasi, sehingga tidak dianggap sebagai materi promosi. Namun, bila disajikanbersamaan dengan materi lain yang berasal dari perusahaan farmasi, maka reprint yang ditujukan kepadaProfesi Kesehatan tersebut termasuk materi promosi. Bila materi promosi mengacu pada, meliputi, ataudisajikan bersama dengan artikel atau studi kedokteran, maka harus mencantumkan referensi. Setiap cetakulang dari artwork (termasuk grafik, ilustrasi, foto atau tabel) yang diambil dari artikel atau studi dandimasukkan atau disajikan dengan materi promosi harus menyebutkan dengan jelas sumber dari artwork dandireproduksi secara tepat.

kode etik ipmg tentang promosi obat

Documents