majalah industri 2 2014 (final cetak).pdf

7/21/2019 Majalah Industri 2 2014 (Final Cetak).pdf

1/64

No. 02. 2014

InvestasiMenunggu Pemerintahan Baru


2/64

2 Media Industri No. 02 - 2014

www.kemenper i n .go . i d

KEMENTER IAN PER INDUSTR IAN

Berjaya di pasar lokal

Bersaing di pasar global

INDUSTRI

INDONESIA


3/64

3Media Industri No. 02 - 2014

Pembaca yang BudimanInvestasi merupakan salah satu faktor penting bagi

peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Melaluipeningkatan kegiatan investasi, baik dalam bentuk akumulasikapital domestik maupun luar negeri, perluasan penciptaanlapangan kerja, penanggulangan kemiskinan, peningkatanpendapatan serta pemerataan pembangunan di semua daerahbisa direalisasikan.

Sebagai negara berkembang, Indonesia masihmembutuhkan masuknya investasi. Investasi dibutuhkanguna meningkatkan kegiatan ekonomi di dalam negeri,meminimalisir ketergantungan terhadap produk impor,meningkatkan aktivitas sektor industri dan pada akhirnyamenciptakan masyarakat yang makmur dan sejahtera.

erkait penyerapan investasi, Kementerian Perindustrian

(Kemenperin) telah memasang target investasi denganmemproyeksikan, industri manufaktur akan menyerapinvestasi sebesar Rp.162,35 triliun hingga akhir tahun 2014.arget tersebut adalah hasil proyeksi logis untuk kondisitahun 2014.

Dengan target serapan investasi itu, pada awal tahun,Kemenperin membidik pertumbuhan industri 6,4-6,8%hingga akhir tahun 2014. Naik dari tahun 2013 yang sebesar6,1%.

Namun, berdasarkan catatan Kemenperin, pada triwulanI tahun 2014, pertumbuhan sektor manufaktur menurunmenjadi 5,56% dibandingkan periode yang sama tahun 2013

yang mencapai 6,86%.Mungkin selama momen menuju Pilpres ada yangmenunggu. Mereka menunda realisasi hinggaPemiluselesai. Mereka masih ingin mengamati visi-misi para calonpresiden dan wakil presiden. erkaitkebijakan mereka jikaterpilihmemimpin pemerintahan dalam 5 tahun kedepan.api, untuk industri makanan dan minuman (mamin)olahan saya rasa rencana investasi akan jalan terus tanpapenundaan. Yang menunda kemungkinan hanya investorbesar, kata Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat,mengomentari pertumbuhan industri kuartal I 2014.

Melihat perkembangan yang terjadi, ternyata upayauntuk mencapai target penyerapan investasi pada tahun 2014

ini tidak mudah. Ada sejumlah tantangan yang dihadapipemerintah dalam mendorong investor asing maupun lokaluntuk merealisaikan investasinya.

Salah satu tantangan yang dihadapi pemerintahIndonesia dalam menarik investasi adalah penyelenggaraanPemilihan Presiden 2014 (Pilpres). Pasalnya, ada tanda-tanda kalau kalangan investor masih mengambil sikap waitand see. Mereka masih menunggu hasil Pilpres 2014 inisebelum memutuskan untuk merealisasikan investasinya diIndonesia. Dengan kegiatan kampanye dan Pilpres 2014yang telah berjalan dengan damai, adalah sangat penting bagikami untuk mengangkat tema tertundanya realisasi investasi

di Indonesia saat ini.

Masuknya investasi tidak hanya dipengaruhi oleh hasilPilpres saja, tetapi juga oleh iklim investasi yang ada di

Indonesia. Calon investor tentunya ingin melihat potensiyang ada di Indonesia serta regulasi yang diterapkanpemerintah Indonesia. erkait hal ini, pemerintah, khususnyaKemenperin telah menerapkan berbagai upaya dan kebijakanuntuk menarik investor masuk ke Indonesia.

Dampak positifnya sudah mulai terlihat dengan masuknyainvestasi di sejumlah sektor industri, baik industri otomotif,makanan dan minuman, telekomunikasi, pertambangan dansebagainya.

entunya kita berharap agar hasil Pilpres berupaterbentuknya pemerintahan baru di Indonesia akan menjadigong bagi investor yang selama ini mengambil sikap menundaatau wait and see untuk segera merealisasikan investasinya di

segala sektor di Indonesia.

Pembaca yang budiman,Dalam edisi kali ini kami juga mengangkat isu hangat

lainnya, yakni tentang kesiapan pemerintah dan pelakuusaha dalam menghadapi Lebaran 2014. Seperti diketahui,kebutuhan bahan kebutuhan pokok, terutama produkmakanan dan minuman, mengalami peningkatan menjelangLebaran 2014.

Untuk menghadapi peningkatan kebutuhan masyarakatitu, tentunya dibutuhkan kesiapan produsen untukmemproduksi dan memasok produk makanan dan minuman

ke masyarakat. Apa saja strategi yang dilakukan pemerintahdan produsen dalam mengatasi hambatan yang muncul dilapangan, juga akan dibeberkan.

ak kalah menariknya, dalam edisi ini kami jugamenampilkan liputan tentang Rencana Induk PembangunanIndustri Nasional (RIPIN). Hasil pembahasan internalKementerian Perindustrian (Kemenperin) atas rancanganRencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN)tahun 2015-2035 dijadwalkan selesai sebelum memasukimasa Puasa tahun 2014 akan kami sajikan untuk pembaca.

Rancangan tersebut kemudian akan dibahas intensif lintaskementerian guna menyamakan kesepahaman atas target-target yang dibidik RIPIN. Yakni, untuk pembangunanindustri yang mandiri dan berdaya saing.

Liputan lainnya yang juga ditampilkan dalam edisi kaliini antara lain adalah tentang pelarangan impor baja boron,kewajiban produsen rokok mencantumkan peringatankesehatan pada kemasan (Pictorial Health Warning/PHW) per tanggal 24 Juni 2014, industri hijau dan usulanpemangkasan PPnBM atas barang di bawah Rp 10 juta.

Kami berharap tulisan-tulisan yang ditampilkan dalamedisi ini bisa menjadi bahan informasi dan bermanfaat bagipembaca. mi

Tertundanya Penyerapan Investasi

PengantarRedaksi


4/64


D a f t a r I s i

REDAKSI

Pemimpin Umum: Ansari Bukhari | Pemimpin Redaksi: Hartono | Wakil Pemimpin Redaksi:Feby SetyoHariyono | Redaktur Pelaksana:Siti Maryam | Editor:Intan Maria | Photografer:J. Awandi | Anggota Redaksi:Habibi Yusuf Sarjono, Titin Fauzyah Rochmawati, Djuwansyah, Hazah Larashati, I Nyoman Wirya Artha

Alamat RedaksiPusat Komunikasi Publik, Gedung Kementerian Perindustrian, Lt 6, Jl. Gatot Subroto Kav. 52-53, JakartaTelp: (021) 5255609, 5255509, Pes. 4074, 2174.

Redaksi menerima artikel, opini, surat pembaca. Setiap tulisan hendaknya diketik dengan spasi rangkap denganpanjang naskah 6000 - 8000 karakter, disertai identitas penulis. Naskah dikirim [email protected]

Majalah ini dapat diakses melalui www.kemenperin.go.id

LAPORAN UTAMA

Investasi Menunggu Pemerintahan BaruPengusaha memilih menunda eksekusi rencana investasinya hingga momenPemilihan Presiden (Pilpres) 2014 selesai. Hingga masa kampanye terbukaberlangsung, pengusaha mengaku masih

belum bisa memprediksi arah kebijakan pemerintahan baru, meski pemaparanvisi dan misi sudah dilakukan. Terbaginya calon presiden dan wakil presidenkedua kubu menjadikan pilihan dan proyeksi lebih sulit.

Omzet Industri Makanan dan Minuman dalam

Pasar Lebaran 8

Permenperin Pelarangan HidroKarbon Diterbitkan 10

6

LENSA PERISTIWA 24

EKONOMI & BISNISInvestasi TiongkokTiongkok secara agresif mengumumkan minat-minat investasinya

di Indonesia. Terutama, di sektor-sektor berbasis sumberdaya alam (SDA), seperti pembangunan smelter dan industri

pengolahan produk tambang mineral.

28

PPnBM Atas Barang di Bawah Rp 10 JutaDiusulkan Dipangkas 28Perusahaan Malaysia Akan Bangun Smelter AluminaUS$ 800 Juta 29Investasi Resteel Industry 30Optimisme Produksi Mobil Hibrida 32PPI 2014 Berjalan Sukses, Pengunjung Makin Meningkat 34Membangun Basis Produksi Otomotif Dunia 36Perluas Pasar Ekspor KBH2 38Investasi Sektor Otomotif Terus Meningkat 40Konsumsi Semen Naik 3% 422 Regulasi Baja Diterbitkan 44

SOSOKAdhi S Lukman, Ketua Umum GAPMMIPasokan Produk Mamin Mencukupi60

Roket Pertahanan Pindad 48

TEKNOLOGI

Hilon InsulationSebagai negara tropis, Indonesia hanya mengenal duamusim utama, yakni musim hujan dan musim kemarau . Disaat musim kemarau, intensitas sinar matahari begitu kuat

sehingga membuat suhu di luar maupun dalam ruangan menjadilebih panas.

46

KEBIJAKAN

Pelarangan Impor Baja

BoronImpor baja boron atau biasa disebut

dengan baja paduan banyak

digunakan sebagai bahan baku pada

proyek pembangunan infrastruktur.Namun, penggunaannya yang

semakin meningkat dan dibarengi

pula dengan masuknya secara ilegal ke Indonesia disinyalir merugikan

negara.

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 14Gambar Kemasan Rokok Wajib Dicantumkan 16Industri Hijau 18Pengajuan Tax HolidayMengantri 20Industri Minuman Beralkohol Terus Diawasi 22

18INSERT

BBTPPI SEMARANG

Permintaan Jasa Meningkat, Kapasitas

Pelayanan StagnanPermintaan layanan jasa pencegahan pencemaran akibat kegiatan

industri baik berupa jasa pengujian sampel, jasa konsultasi, pelatihanmaupun rancang bangun teknologi pencegahan pencemaranindustri di tanah air dalam beberapa tahun terakhir ini terus tumbuhsejalan dengan perkembangan industri itu sendiri.

50

Membangun SDM Industri Berbasis Kompetensi 52

ARTIKELPeringkat Daya Saing Indonesia Di

Dunia54

Memaknai Dengan Benar UU Perindustrian 58

No.02.2014

InvestasiMenunggu Pemerintahan Baru


5/64


SuratP e m b a c a

Insentif Tambahan untuk Investasi diLuar Jawa

Berdasarkan data KementerianPerindustrian, pada tahun 2013, persentaseinvestasi yang masuk ke kawasan industridi luar Pulau Jawa hanya 28% dari totalindustri yang ada di Indonesia.

Memang, persentase investasi di luarJawa terus mengalami tren peningkatan.Namun, laju peningkatan tersebut dinilaimasih perlu digenjot lebih gencar lagi agarbisa mengimbangi Pulau Jawa

Kondisi realisasi investasi yang lebihterpusat di Pulau Jawa saja tentunyaberpotensi memicu ketimpanganpembangunan ekonomi antara masyarakatdi Pulau Jawa dengan di luar Jawa. Karenaitu, untuk menciptakan pemerataanpembangunan, pemerintah perlu legihgencar lagi mendorong masuknya investasike luar Jawa lebih besar lagi.

Untuk bisa menarik minat investormenanamkan investasinya ke luar PulauJawa, pemerintah perlu memberikankembali berbagai insentif kepada investorsehingga mereka mau menanamkaninvestasinya.

JarmansyahParigi, Sulawesi engah

Redaksi:Upaya mendorong masuknya investasi ke

luar Pulau Jawa terus diupayakan pemerintah.Pemerintah kembali akan memberikan

insenti bagi investor yang mau membangunindustri di luar pulau Jawa, khususnya diKawasan imur Indonesia. Insenti inirencananya akan diberikan oleh pemerintahdi luar insenti tax holiday dan tax allowance

yang sering dijanjikan pemerintah selama ini.Saat ini pemerintah sedang menyusun

bentuk dan jenis insenti itu. Intinya adakebijakan pemerataan agar industri bergeser ketimur.Ada beberapa per timbangan mengapainsenti tambahan ini akan diberikan.Pertama, kondisi inrastruktur di sebagiandaerah yang hingga kini masih belum memadaidan membuat investor enggan berinvestasi di

luar Jawa. Kedua, beban logistik di Indonesiasaat ini masih sekitar 23,6% dari produkdomestik bruto (PDB).Beban ini lebih tinggidibandingkan Jepang (10,6%) dan KoreaSelatan (16%). Dengan insenti tambahanini, diharapkan industri nasional bisa tumbuhmerata. Bukan hanya terpusat di Pulau Jawa.

Peluang Industri Otomotif di AEC 2015Masyarakat Ekonomi ASEAN atau

ASEAN Economic Community (AEC)mulai diberlakukan tahun depan. AEC bisajadi merupakan suatu peluang bagi industridalam negeri. Namun di sisi lain, juga

akan menjadi tantangan dan kalau tidakdiantisipasi dengan baik, malahan akanmenggerus industri dalam negeri.

Misalnya saja industri otomotif. AEC2015 merupakan peluang untuk lebihmeningkatkan daya saing bagi industri ini.Dalam kerangka ASEAN, industri otomotifnasional saat ini menduduki urutan keduasetelah Tailand. Kemampuan produksinyapada tahun 2013, telah mencapai 1,2 jutaunit. Sementara Tailand telah mampumemproduksi sekitar 2,5 juta unit per tahun.

Adapun keunggulan Indonesiadibandingkan dengan negara ASEANlain bertumpu pada besarnya potensi pasardomestik. Dengan jumlah penduduk sekitar250 juta orang, Indonesia unggul dari segipenjualan domestik dibandingkan denganTailand yang berpenduduk 66 juta orang.

Untuk bisa memanfaatkan keunggulan

itu, industri otomotif nasional perlumeningkatkan inovasi dari para pelakuusahanya. Selain itu, dukungan darisektor industri lainnya, khususnya industrikomponen, serta regulasi pemerintah,sangat diperlukan agar industri otomotifbisa menjadi pemenang dalam penerapanAEC tahun depan.

Walaupun pertumbuhan industrikomponen Indonesia telah meningkat100% dibandingkan dengan kondisi sekitar3 tahun silam, kondisi ini belum mencukupiuntuk bersaing dengan Tailand.

Saat ini, Indonesia memiliki sekitar

1.550 perusahaan komponen dan jumlah inimasih kalah dibandingkan dengan Tailandyang mencapai 2.200 perusahaan.

Firmanudin Akbaregal, Jawa engah

Redaksi:Kementerian Perindustrian (Kemenperin)

terus berusaha mendorong peningkatanindustri otomoti melalui berbagai cara.

Misalnya saja dengan mendorong masuknyalebih banyak investasi di sektor otomoti kedalam negeri.

Upaya itu telah memberikan hasil positi,dimana masuknya investasi selama dua tahunterakhir, telah membuat kapasitas terpasang

produksi otomoti nasional saat ini telahmencapai 2 juta unit pertahun. Kapasitasterpasang itu tentunya akan terus meningkatlagi di tahun depan.

Dukung Kemenperin Atasi SerbuanProduk Impor

Maraknya produk impor tidak hanyamenjadi hambatan bagi pemerintahdalam mencegah defisit dalam realisasiAnggaran Belanja dan Pendapatan Negara(APBN). Serbuan produk impor juga bisamengakibatkan industri di dalam negerimengalami kerugian.

Inovasi desain produk juga harus diikutidengan gerakan penyadaran menggunakanproduk dalam negeri serta promosi produk-produk buatan dalam negeri.

Saya mendukung upaya yang telahdilakukan Kementerian Perindustrian(Kemenperin) dalam mendorongpeningkatan inovasi desain produk, gerakanpenyadaran penggunakan produk dalamnegeri melalui program P3DN sertakegiatan-kegiatan pameran produk dalamnegeri.

Saya berharap langkah-langkah yang

dilakukan Kemenperin ini bisa didukungatau diikuti oleh instansi lainnya sehinggaproduk dalam negeri bisa menjadi tuanrumah di negeri sendiri dan APBN tidaklagi mengalami defisit gara-gara derasnyaarus impor.

Sukeni MaryatiJakarta


6/64


Menunggu Pemerintahan Baru

Di sisi lain, semakin tingginyabiaya produksi yangharus ditanggung pelakuusaha juga menjadi faktor

penyebab minimnya rencana ekspansi.Yakni, mulai dari upah tenaga kerja,tarif tenaga listrik, hingga biaya logistikyang semakin membengkak akibatinfrastruktur yang tidak memadai.Peningkatan produksi dilakukan hanyadengan memaksimalkan kapasitas

terpasang pabrik.

Pengusaha memilih menunda eksekusi rencana investasinya

hingga momen Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 selesai. Hingga

masa kampanye terbuka berlangsung, pengusaha mengaku masih

belum bisa memprediksi arah kebijakan pemerintahan baru,

meski pemaparan visi dan misi sudah dilakukan. Terbaginya calon

presiden dan wakil presiden kedua kubu menjadikan pilihan dan

proyeksi lebih sulit.

LaporanU t a m a

Sementara itu, lonjakan konsumsiselama momen kampanye Pilpresdan Puasa-Lebaran tahun 2014diperkirakan tidak sebesar periode yangsama tahun sebelumnya. Di sisi lain,pasar tujuan ekspor yang juga masihdalam kondisi perekonomian yanglemah menjadi tantangan mendongkark

ekspor. Akibatnya, pengusahamewaspadai potensi terjadinya stagnasipasar.

Ketua Umum Asosiasi PengusahaIndonesia (Apindo) Sofyan Wanandimengatakan, penundaan investasitersebut akan mempengaruhipertumbuhan sektor industri. Apalagi,kata dia, produk yang kalah bersaingmenjadikan industri lokal tidak mampumenghadapi arus impor, sehinggaberdampak pada penurunan utilisasi

pabrik.

Investasi


7/64


LaporanU t a m a

Menurut Sofyan, hasil Pilpres2014 akan berdampak pada rasapercaya diri pengusaha dengan ikliminvestasi. Aksi menahan investasioleh pengusaha ini akan berdampakpada pertumbuhan industri. Investormemutuskan untuk menunggu Pilpres2014 selesai. Pertumbuhan tahun iniakan di bawah 6%. Kemungkinansekitar 5,8%. Kalau pun bisa sepertitahun lalu, sudah bagus.api kalausampai 6,15%, sepertinya tidak bisa.Salah satu penyebabnya adalah Pilpres2014. Investor menunda rencananya.Jadi, tidak ada investasi baru yangmasuk, kata Sofyan kepada wartawandi Jakarta.

Seperti diketahui, pada awal

tahun, Kementerian Perindustrian(Kemenperin) membidik pertumbuhan6,4-6,8% hingga akhir tahun 2014, naikdari tahun 2013 yang sebesar 6,1%.Berdasarkan catatan Kemenperin, padatriwulan I tahun 2014, pertumbuhansektor manufaktur menurun menjadi5,56% dibandingkan periode samatahun 2013 yang mencapai 6,86%.

Untuk investasi yang sudahdirencanakan sebelumnya tetapdijalankan. Mungkin selama momen

menuju Pilpres ada yang menunggu.Mereka menunda realisasi hinggaPemilu selesai. Mereka masih inginmengamati visi-misi para calonpresiden dan wakil presiden terkaitkebijakan mereka jika terpilihmemimpin pemerintahan dalam 5tahun kedepan. api, untuk industrimakanan dan minuman (mamin)olahan saya rasa rencana investasi akanjalan terus tanpa penundaan. Yangmenunda kemungkinan hanya investorbesar, kata Menteri Perindustrian

(Menperin) MS Hidayat kepadawartawan di Jakarta.

Dia mencontohkan, investor yangkemungkinan akan menunda terutamadi sektor besi baja, petrokimia, dan jugaprodusen otomotif seperti VW.

Studi kelayakan investasinya sudahjadi tapi memutuskan menunggusekitar 1-2 bulan. Biasanya investoritu akan melihat dulu, kalau menurutmereka yang dipaparkan para calon itumasuk akal, mereka akan merasa aman.

Begitu juga sebelum memutuskan

memilih kandidat yang dianggaptepat. Mereka akan memastikan dulu.Pengusaha tidak akan memilih tanpaalasan, kata Menperin.

Di sisi lain, Menperin tetapoptimistis target pertumbuhan industrimanufaktur 6% hingga akhir 2014 akantercapai.

Target 2014Sementara itu, Kemenperin

memproyeksikan, industri manufakturakan menyerap investasi sebesar Rp.162,35 triliun hingga akhir tahun 2014.Sekjen Kemenperin Ansari Bukharimengatakan, target tersebut adalahhasil proyeksi logis untuk kondisi tahun2014.

Data Kemenperin menunjukkaninvestasi di sektor manufaktursepanjang tahun 2013 tercatat Rp51,17 triliun oleh penanaman modaldalam negeri (PMDN) dengan 1.225proyek. Sedangkan, oleh penanamanmodal asing (PMA) tercatat sebesarUS$ 15,85 miliar dengan 3.322 proyek.Sementara pada triwulan I tahun 2014,investasi PMDN tercatat Rp 11,11triliun atau naik 1,73% dari periodesama 2013 yang Rp 10,92 triliun. Dan,

investasi PMA pada triwulan I tahun2014 mencapai US$ 3,49 miliar atauturun 23,27% dari periode sama 2013yang sebesar US$ 4,55 miliar.

arget itu bisa tercapai. Sayaoptimis. Meski memang kemungkinanmasih hanya akan terpusat di pulauJawa. Kalau mengandalkan yang keluarpulau Jawa, belum. Karena itu, kamiterus mendorong upaya percepataninvestasi masuk keluar pulau Jawa.Seperti smelter-smelter, supayamendekati kepusat-pusat bahan baku.

Untuk pemenuhan energinya, sepertipasokan listrik, kami juga dorong supayainvestor juga merancang pembangunanpower plant sendiri. Saya minta merekaajukan proposalnya, supaya nantibisa difasilitasi permohonan insentifinvestasi, kata Menperin.

Selain itu, kata dia, pembangunankawasan industri keluar pulauJawa juga didorong. Yakni, melaluipengembangan kompetensi intiindustri daerah. Kemenperin berambisi

menargetkan, persebaran industri non

migas keluar pulau Jawa bisa mencapai45% dari porsi tahun 2013 hanya 28%.Dengan demikian, pusat industri dipulau Jawa hanya tinggal 55% daritahun 2013 sekitar 72%.

Saya berharap tahun ini porsiindustri non migas di luar pulau Jawabisa naik. Setidaknya porsinya bisamenjadi 30% terutama karena banyakminat investasi smelter yang kamidorong kekawasan imur Indonesiakata Menperin.

Data Himpunan Kawasan Industri(HKI) menunjukkan, saat ini terdapat63 perusahaan kawasan industridengan luas area mencapai 31.301,05ha. Dari angka itu, sekitar 11.190,50ha lahan sudah dibangun. Kawasan

tersebut menyerap 8.727 industridengan perkiraan penciptaan lapangankerja mencapai 3,49 juta orang.

Pulau Jawa mendominasipengusahaan kawasan industri dengan70,08% atau 21.936,96 ha dari totalluas area lahan oleh 42 perusahaan.Jumlah industri yang masuk kekawasan industri tersebut mencapai7.831 unit.Menyusul pulau Sumatera(termasuk provinsi kepulauan Riaudan Bangka Belitung) dengan luas

lahan 21,06% dari total area oleh 16perusahaan, menampung 637 unitindustri. Kemudian, pulau Sulawesiyang memiliki 2 perusahaan kawasanindustri, mengusahakan 1.827,09 halahan dan menampung 254 industri.Sedangkan pulau Kalimantan yangmemiliki 3 perusahaan kawasanindustri hanya mengusahakan 946 halahan yang menampung 5 unit industri.

Kawasan industri adalah salahsatu bagian dari faktor penarik investormasuk ke Indonesia. Koordinasi

pemerintah, baik pusat dan daerah,adalah kunci penting. Karena itu,kebijakan-kebijakan yang diterbitkanjuga harus mendorong supaya investasidi sektor industri terus bertumbuh. Jadi,ketika kawasan industrinya ada, industriyang mengisi juga ada. erutama, dalammendorong investasi keluar pulaudengan memacu pembangunan pusat-pusat pertumbuhan industri berbasiskompotensi inti daerah, kata KetuaUmum HKI Sanny Iskandar. mi


8/64


LaporanU t a m a

Laporan yang masuk ke saya,

industri sudah mengantisipasi lonjakanpermintaan untuk Puasa dan Lebaran.

Mereka menaikkan kapasitas produksi

rata-rata 15-20%. Setelah itu akan

kembali normal. Utilisasi juga biasanya

penuh untuk melayani tambahan

permintaan. Menurut Kementerian

Perdagangan (Kemendag), untuk

distribusi juga sudah diantisipasi, kata

Menperin usai membuka Seminar dan

Pameran Kopi Nusantara 2014 kepada

wartawan di Jakarta.

Omzet Industri

Makanan danMinumandalam Pasar Lebaran

Menteri Perindustrian (Menperin)

MS Hidayat mengatakan, industri

makanan dan minuman (mamin)

olahan nasional menaikkan

kapasitas produksinya hingga

15-20%. Yakni, dalam rangka

antisipasi lonjakan permintaan

selama momen Puasa-Lebaran

tahun 2014.

Namun, Menperin menambahkan,

peningkatan kapasitas produksi itutidak bisa diandalkan untuk menopang

pertumbuhan industri mamin olahan

nasional. Kementerian Perindustrian

(Kemenperin) mencatat, industri

makanan, minuman, dan tembakau

tumbuh 9,47% pada triwulan I tahun

2014 melonjak dibandingkan periode

sama 2013 yang 1,75%. Sektor tersebut

berkontribusi sekitar 35,66% terhadap

PDB sektor industri non migas.

Lonjakan pada saat Puasa-

Lebaran hanya sementara. idak

bisa diandalkan sebagai peningkatanpermintaan permanen atau nasional.

Di sisi lain, karena beriringan dengan

momen Pilpres dan memasuki ahun

Ajaran Baru sekolah. Artinya, meski

purchasing power masyarakat tinggi,

pengeluaran juga akan banyak, kata

Menperin.

Ketua Umum Gabungan

Perusahaan Makanan dan Minuman

Indonesia (Gapmmi) Adhi S Lukman

mengatakan hal senada.


9/64


LaporanU t a m a

Biaya-biaya sedang naik. Mulai

dari ongkos angkutan, dan lainnya.

Pengeluaran masyarakat tinggi.

Potensi peningkatan di momen

Puasa-Lebaran tahun ini belum bisa

diproyeksi. Karena, masih terfokus

pada Pilpres. Dari sisi produksi,

memang ada peningkatan rata-rata

sekitar 20%. Untuk produk tertentu

bisa sampai 100%, kata Adhi.

Adhi memastikan, produsen

tidak menaikkan harga jual dalam

rangka memanfaatkan momen Puasa-

Lebaran.

erkait penjualan sepanjang

momen Pemilu, Adhi memperkirakan,

nilai omzet mamin olahan selamakampanye jelang Pemilihan Presiden

(Pilpres) 2014 bisa mencapai Rp 65

triliun. Angka itu, naik sekitar 20-30%

dibandingkan omzet rata-rata bulan

biasa yang sekitar Rp 50 triliun.

Untuk kampanye Pilpres, prediksi

saya akan ada lonjakan omzet 20-30%.

Kalau sebulan masa biasa rata-rata

omzet Rp 50 triliun, saat kampanye

nanti akan ada tambahan Rp 15

triliun. Bahkan mungkin bisa Rp 20triliun, kata Adhi.

Sementara itu, Ketua Umum

Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API)

Ade Sudrajat memperkirakan, momen

Pemilu 2014 yang jatuh pada semester

I dan Lebaran 2014 pada semester

II menjadikan porsi konsumsi di

kedua periode tersebut berimbang.

Dia memproyeksikan, konsumsi

garmen lokal selama semester pertama

tahun 2014 mencapai US$ 3 miliar.Hingga akhir 2014, konsumsi garmen

lokal diprediksi mencapai US$ 6

miliar dengan berdasarkan proyeksi

pertumbuhan 3-4% per tahun.

Konsumsi garmen lokal sampai

akhir tahun 2014 bisa mencapai US$

6 miliar. erbagi seimbang antara

semetser I dan I, masing-masing US$

3 miliar. Untuk ekspor bisa mencapai

US$ 13 miliar sampai akhir tahun,

kata Ade.

Sementara itu, Asosiasi

Persepatuan Indonesia (Aprisindo)

mememperkirakan, omzet alas kaki

bisa naik 3-4 kali lipat menjadi

Rp 7-8 triliun sepanjang Lebaran

dibandingkan momen biasa yang

hanya Rp 1,5-2 triliun. erutama,

untuk penjualan alas kaki jenis

sandal dan sepatu anak-anak. Untuk

mengatasi peningkatan permintaan,

industri alas kaki nasional dikabarkan

menaikkan kapasitas hingga 3-4 kali

lipat. Di sisi lain, menurut Aprisindo,

penjualan tahun ini lebih rendah 20-

30% dibandingkan Lebaran tahun lalu.

Secara terpisah, Staf Khusus

Menteri Perindustrian Erna Zetta

mengatakan, pertumbuhan pasar di

dalam negeri tidak sebesar tahun

sebelumnya.

Memang tidak sampai

mengkhawatirkan. api, daya

serap pasar domestik yang tidak

berkembang akan menekan kapasitas

industri nasional. Pertumbuhan akan

tetap terjadi, namun lebih rendah

dibandingkan tahun 2013. Apalagi,

perekonomian nasional sedang turun.

Momen Puasa-Lebaran dan Pemilu

2014 juga bertepatan dengan tahun

ajaran baru sekolah. Artinya, konsumsi

masyarakat untuk produk makanan

dan minuman, serta sandang ditekan.

Mereka fokus pada pendidikan dan

kesehatan. Akibatnya, lonjakan pasar

yang tadinya diharapkan tidak terjadi.

Pengusaha industri makanan dan

minuman bilang ke saya, tanda-tanda

peningkatan permintaan belum terjadi

secara riil, kata Erna.

Dia menambahkan, jika kelesuan

domestik diikuti pelemahan ekspor,

akan berdampak negatif bagi industri

nasional.

Kita waspadai, jangan sampaiekspor tidak berkembang atau

pertumbuhannya rendah, juga terjadi

pasar domestik yang tidak menyerap

maksimal. Akibatnya, pemanfaatan

utilisasi kapasitas terpasang industri

akan berkurang. Mengantisipasi itu,

Menteri Perindustrian mengoreksi

target pertumbuhan industri yang

tadinya 6,4% menjadi 6%, kata Erna.mi


10/64


LaporanU t a m a

Pelaku industri nasional

dilarang menggunakan

bahan hidrokarbon

(Hydrochlorofluorocarbon/HCFC) per 1 Januari 2015. Hal

itu tertuang dalam Peraturan

Menteri Perindustrian

(Permenperin) Nomor

41/M-IND/PER/5/2014

tentang Larangan Penggunaan

Hydrochlorofluorocarbon

(HCFC) di Bidang Perindustrian

Permenperin Pelarangan

HidroKarbon Diterbitkan

D

alam Permenperin itudisebutkan bahwa HCFCmerupakan salah satu jenisBahan Perusak Lapisan

Ozon (BPO) yang digunakan sebagaibahan baku dan penolong pada bidangindustri, yang pemenuhannya berasaldari impor. Pelepasan BPO ke atmosfirsendiri berpotensi menyebabkanpenipisan lapisan ozon yangmengancam terjadinya kanker kulit,katarak mata, hingga menurunnyakekebalan tubuh manusia.

HCFC dapat digunakan sebagaibahan baku/penolong proses produksidan/atau pengoperasian enam jenis

produk, yakni pendingin ruangan (AC),

mesin pengatur suhu udara, alat/mesinrefrigerasi, busa atau foam, pemadamapi, dan pelarut.

Adapun HCFC jenis HCFC-

22 dan HCFC-141b dilarang untukdigunakan pada:a. Pengisian dalam proses produksi

mesin pendingin ruangan (AC),mesin pengatur suhu udara, danalat/mesin refrigerasi.

b. Proses produksi rigid foam untukbarang freezer, domestic refigerator,boardstock/laminated, refrigeratedtrucks, dan

c. Proses produksi integral skin untukpenggunaan di sektor otomotif dan

furnitur.


11/64


LaporanU t a m a

HCFC dilarang digunakan bagiinvestasi baru dan/atau dalam rangkaperluasan. Bahan berbahaya itu dapatdidaur ulang yang kemudian hasilnyadapat digunakan untuk pemeliharaanbarang yang sistem kerjanyamenggunakan HCFC.

Sesuai Permenperin tersebut,barang atau produk yang tidakmenggunakan HCFC wajib diberi logo.Untuk para produsen dan importir,wajib melaporkan realisasi imporHCFC setiap enam bulan kepadaDirektur Jenderal Pembina Industri.Untuk mereka yang melanggarketentuan dalam Permenperin akandikenakan sanksi administrasi berupapencabutan Izin Usaha Industri (IUI)

atau anda Daftar Industri (DI).Pengawasan atas pelaksanaan

Permenperin ini dilakukan olehDirektur Jenderal Pembina Indutsriberkoordinasi dengan instansi terkait.Importasi HCFC harus berdasarkanSurat Pertimbangan eknis dariDirektur Jenderal Pembina Industri.Pengajuan permohonan SuratPertimbangan eknis disampaikankepada Direktur Jenderal PembinaIndustri melalui Unit Pelayanan Publik

(UP2) Pusat.Pada beberapa waktu lalu,Kementerian Lingkungan Hidup

memberikan Hibah Phase-OutManagement Plant (HPMP) padaindustri manufaktur penggunaHCFC. Hal ini merupakan upayamemenuhi komitmen pemerintahIndonesia terhadap Konvensi WinadanProtokol Montrealdalam mempercepat

penghapusan konsumsi BPO jenisHCFC.Protokol Montreal merupakan

satu-satunya konvensi yang mengaturtentang kewajiban negara anggotauntuk menghapuskan konsumsi BPOdengan menyediakan dana kompensasibagi negara berkembang. Indonesiatermasuk negara yang berhakmendapakan bantuan pendanaan

dari Multilateral Fund yang diberikanmelalui United Nations DevelopmentProgramme (UNDP), World Bank dan

UNIDO dalam melaksanakanHPMP tersebut.

Besaran hibah ditentukansesuai dengan jumlahkonsumsi HCFC yangdihapuskan, di mana Indonesiamenerima US$ 12,692,684untuk menghapuskan HCFCsebesar 1.686 metrik ton.Bantuan pendanaan tersebut

digunakan untuk membantuindustri lokal manufaktur yangmenggunakan BPO HCFCagar mengganti teknologinyamenjadi teknologi non-HCFC. Untuk tahun 2013 2018, pendanaan hibahtersebut diberikan pada 21industri AC, 27 industrirefrigerasi dan 30 industribusa. mi


12/64


K e b i j a k a n

Perdagangan itu sudah diteken olehMenteri Perdagangan MuhammadLutfi pada 2 Juni 2014.

Selanjutnya, aturan yang mengaturimportasi tersebut dibawa ke

Kementerian Hukum dan HAM untukdiundangkan.

Sebelumnya, perusahaan baja sepertiP Krakatau Steel (Persero) bk. danP Gunung Garuda mengkhawatirkanterus meningkatnya baja boronimpor yang beredar di pasar dalamnegeri. Beredarnya baja boron importersebut membuat pasar carbon steel(baja karbon) dalam negeri terganggu,bahkan berhenti produksi.

Ditengarai, ada indikasi baja boron

impor yang beredar di dalam negeri

Pelarangan Impor

Baja Boron

Impor baja boron atau biasa

disebut dengan baja paduan

banyak digunakan sebagai

bahan baku pada proyek

pembangunan infrastruktur.Namun, penggunaannya

yang semakin meningkat

dan dibarengi pula dengan

masuknya secara ilegal

ke Indonesia disinyalir

merugikan negara.

Bahkan, Indonesia Iron andSteel Industry Association(IISIA) menyebutkankerugian yang ditanggung

negara mencapai Rp 439 miliar per

tahun dari impor itu. Kerugian tersebutdisebabkan baja boron masuk secarailegal dengan jumlah mencapai 400.000ton setiap tahun.

Oleh karena itu, pemerintahmenerapkan pelarangan terbatas untukimpor baja yang mengandung boronguna melindungi industri baja dalamnegeri.

Direktur Jenderal Basis IndustriManufaktur Kementerian PerindustrianHarjanto mengatakan aturan tata

niaga impor berupa Peraturan Menteri


13/64


K e b i j a k a n

tidak murni baja boron. Dengankata lain, banyak importir yangmelakukan kebohongan dengan hanyamemasukkan unsur lain, misalnyasedikit boron tapi sudah menyebut itubaja boron.

Disebut boron itu bila mengandunglebih dari 0,0008% boron, tetapikebanyakan di bawah itu sudahdikatakan boron. Padahal, untukkeperluan konstruksi, tidak semuanyaharus menggunakan baja boron, kataHarjanto belum lama ini.

Setelah melakukan pembicaraandengan pelaku usaha dan KementerianPerdagangan, akhirnya pemerintahmemutuskan untuk melakukanpelarangan terbatas terhadap bajaboron impor. Selama ini, impor bajakarbon biasa dikenai bea masuk yangberkisar antara 5% hingga 12,5%,sedangkan baja boron bea masuk 0%.

Pembebasan bea masuk ini yangmembuat importir melakukanpelarian tarif dengan menyatakanbaja mengandung boron untukmendapatkan bea masuk 0%. Lantaranbea masuk 0% itu, harga baja imporjauh lebih murah dibandingkan denganyang diproduksi dalam negeri.

Sekarang akhirnya dipilih larangan

terbatas, aturan ini berlaku satu bulan

setelah diundangkan. Jadi, nanti akandiatur importir produsen mulai darihulu hingga hilir, impor akan dilakukanmelalui kuota, akan diteliti masing-masing perusahaan berapa kebutuhanimpor baja boronnya. Kemenperin

punya data perusahaannya, jelasHarjanto.

Peredaran baja boron impormemang dinilai sangat mengangguindustri baja konstruksi dalam negeri.Menurut Harjanto, 90% penggunaanbaja digunakan untuk keperluankonstruksi. Dengan diaturnya ini,impor akan diaudit setiap tahunnya.Apakah benar impor dilakukan untukkepentingan produksi.

Bila ada importir yang melakukanpelanggaran, maka izin impor akandicabut. Harjanto mengatakan,pelarangan terbatas ini dilakukanuntuk menjaga industri baja konstruksidalam negeri.

Kalau impor banyak masuk,produsen baja dalam negeri akantersingkir. Gunung Garuda ituberhenti operasi, 300 tenaga kerjadirumahkan, padahal mereka produksibaja, tambahnya.

Pemerintah meminta industribaja hilir tidak khawatir dengan

pemberlakuan penerapan larangan

terbatas pada impor baja boron tersebut.Importir produsen masih bisa tetap

melakukan impor asalkan menyerahkandokumen atau kelengkapan tentangkebutuhan impor boron yangdiperlukan.

Nantinya, pemerintah akan menelitiapakah baja boron yang diimpordigunakan untuk kapasitas produksiatau justru malah digunakan untukdijual kembali.

idak perlu khawatir, nantisemua akan didata. Keputusan inisudah ditetapkan pemerintah untukmelindungi industri dalam negeri,katanya.

Komite Standarisasi dan SertifikasiIISIA, Basso Datu Makahanapmengatakan pelaku usaha baja ada yangmemasukkan unsur baja boron ketikamelakukan impor agar biayanya lebihmurah. Jika mengimpor baja murni,harga produknya jauh lebih murah.

Impor untuk industri baja nasionalmencapai 2,02 juta ton dengan nilaiUS$ 13,4 juta pada 2012. Importersebut untuk menutup konsumsi bajanasional yang mengalami kekurangansebesar 2,6 juta ton dari produksinasional yang hanya sebesar 6 juta ton.

Produksi baja nasional hanya

sebesar 6 juta ton, sedangkan konsumsinasional sebesar 8,6 juta ton. Konsumsiper kapita nasional pada 2012 sebesar29,6 kg, katanya.

Adapun pada 2015, konsumsi bajaper kapita diperkirakan mencapai 49,6kg dengan kebutuhan baja per tahunsebanyak 13,8 juta ton.

Sementara itu, pada 2025 denganperkiraan produk domestik bruto(PDB) sebesar US$ 4 triliun hinggaUS$ 4,5 triliun, maka konsumsi baja

per kapita akan semakin naik menjadi100 kg dan kebutuhan baja nasionalsebesar 26,2 juta ton.

Program Masterplan Percepatandan Perluasan Pembangunan EkonomiIndonesia (MP3EI) membutuhkanbaja dalam jumlah besar dengankenaikan tingkat kebutuhan yang besar.Hal ini akan mendorong kenaikaninvestasi dan multiplier effect lainnyayang akhirnya akan mendorongpertumbuhan ekonomi, tuturnya. mi


14/64


K e b i j a k a n

P

embahasan internalKementerian Perindustrian(Kemenperin) atasrancangan Rencana Induk

Pembangunan Industri Nasional(RIPIN) tahun 2015-2035 dijadwalkanselesai pada bulan Agustus 2014.Rancangan tersebut kemudian akandibahas intensif lintas kementerianguna menyamakan kesepahaman atastarget-target yang dibidik RIPIN.Yakni, untuk pembangunan industriyang mandiri dan berdaya saing.Pembentukan RIPIN yang akandisahkan dengan Peraturan Pemerintah(PP) mengacu pada Undang-Undang

(UU) No 3/2014 tentang Perindustrian.

Selain RIPIN, UU Perindustrian jugamengamanatkan untuk menerbitkan 5PP lainnya. Yakni, terkait kewenanganpengaturan yang bersifat teknis untuk

bidang industri tertentu, perizinanindustri, pembangunan sumber dayaindustri, pembangunan sarana danprasarana industri, serta pemberdayaanindustri. Draft ke-6 RPP tersebutdijadwalkan rampung bulan Agustus2014 untuk dibahas kemudian lintaskementerian. UU Perindustrian jugamengamanatkan untuk menerbitkan1 rancangan UU terkait pembentukanLembaga Pembiayaan PembangunanIndustri (LP2I), 5 rancangan Peraturan

Presiden (Perpres), dan 14 rancangan

Peraturan Menteri Perindustrian(Permenperin).

Di dalam RIPIN, kita akanmemiliki rencana pembangunan

industri yang berkelanjutan hingga 20tahun mendatang. Meski, tantanganterberat sebenarnya bukan mendorongRIPIN disahkan segera dengan PP.api, program dan tujuan yang tercakupdi dalamnya, yang menyangkut 5PP lainnya, supaya bisa menjalankanvisi, misi, dan strategi pembangunanindustri, sesuai yang ditancang dalamRIPIN, kata Sekjen KemenperinAnsari Bukhari saat diskusi tentangRIPIN tahun 2015-2035 di Denpasar,

Bali, Sabtu, 14 Juni 2014.

Rencana Induk

Pembangunan IndustriNasional (RIPIN)


15/64


K e b i j a k a n

Ansari menerangkan, Kemenperinmerancang 5 strategi pembangunanindustri nasional melalui RIPIN.Yakni, mengembangkan industrihulu dan antara berbasis sumber dayaalam (SDA), mengendalikan eksporbahan mentah dan sumber energi,meningkatkan penguasaan teknologidan kualitas sumber daya manusia(SDM) industri, mengembangkanwilayah pusat pertumbuhan industri,kawasan industri, dan sentra industrikecil dan menengah (IKM), sertamenyediakan langkah-langkahafirmatif berupa perumusan kebijakan,penguatan kapasitas kelembagaan, danpemberian fasilitas.

Dengan strategi tersebut, lanjut

Ansari, Kemenperin telah menetapkantarget-target indikator pembangunanindustri melalui strategi RIPIN. Yakni,dengan sasaran lima tahunan sepanjang2015-2035. Kemenperin membidikpertumbuhan industri non migas pada2015 mencapai 6,90%, tahun 2020dibidik menjadi 8,73%, naik menjadi9,53% pada 2025, dan 9,03% pada2035. Kontribusi industri non migasterhadap PDB nasional ditargetkanmencapai 20,94% pada 2015; 21,78%

pada 2020; 23,26% pada 2025; dan

menjadi 29,09% pada 2035.ahun 2015, Kemenperin

membidik jumlah tenaga kerja diindustri non migas bisa menembus15 juta orang, lalu naik menjadi 18,43juta orang pada 2020, lebih dari 21,73juta orang tahun 2025, dan melampaui29,18 juta orang pada 2035.

Porsi ekspor industri non migasdiproyeksikan terus meningkat daritarget 66,26% pada 2015 menjadi78,39% pada 2035. Sedangkan rasioimpor bahan baku sektor industri

terhadap PDB industri non migasdirancang terus berkurang dari targethanya 43,08% pada 2015 hinggatinggal 20% pada 2035.

Penciptaan nilai tambah sektorindustri yang ditumbuhkan di luar

pulau Jawa dibidik terus meningkatdari target mencapai 32% pada 2015,diharapkan meningkat menjadi 45%pada 2035.

Untuk mengawal dan memastikanpelaksanaan program-program sesuaitarget RIPIN, kata Ansari, akandibentuk Komite Industri Nasional(KINAS). Komite tersebut akandiketuai oleh menteri yang ditunjuk.KINAS, terang dia, bertugas sesuaiamanat UU Perindustrian sehinggamemiliki payung hukum legal untukmelakukan intervensi atas suatukebijakan.

Di dalam KINAS, para menteriakan membahas dan menggodokprogram atau usulan yang disampaikanterkait rencana pembangunan industri.Yakni, untuk menyamakan perbedaanpola pikir antar kementerian sektoralmenjadi satu paham sebagai dasarkesepakatan meluncurkan kebijakanatau program, kata Anshari.

Mekanismenya, terang dia,

pada saat Menteri Perindustrianmengajukan suatu usulan kebijakan,akan disampaikan ke KINAS.

Dimantapkannya di situ sebelumpemerintah memutuskan untukdilaksanakan. Ini harapan kita, kataAnsari. mi


16/64


K e b i j a k a n

Hal tersebut tertuang dalamPeraturan Pemerintah(PP) Nomor 109ahun 2012 tentang

Pengamanan Bahan Yang Mengandung

Zat Adiktif Berupa Produk embakauBagi Kesehatan, yang diturunkandalam Peraturan Menteri Kesehatan(Permenkes) Nomor 28 ahun 2013tentang Pencantuman PeringatanKesehatan dan Informasi Kesehatanpada Kemasan Produk embakau.

Dalam PP itu, disebutkan bahwalabel adalah setiap keterangan mengenaiproduk tembakau yang berbentukgambar, tulisan, kombinasi keduanya,atau bentuk lain yang disertakan

pada produk tembakau, dimasukkan

ke dalam, ditempatkan pada, ataumerupakan bagian kemasan produktembakau. Kemasan adalah bahan yangdigunakan untuk mewadahi dan/ataumembungkus produk tembakau baik

yang bersentuhan langsung denganproduk tembakau maupun tidak.

Setiap pelaku industri rokok yangmemproduksi dan/atau mengimporproduk tembakau ke wilayah Indonesiawajib mencantumkan peringatankesehatan. Peringatan kesehatan yangdimaksud adalah berbentuk gambardan tulisan yang harus mempunyai satumakna. Adapun, peringatan kesehatanini diwajibkan tercetak menjadi satudengan kemasan produk tembakau.

Ketentuan itu tidak berlakubagi industri produk tembakaunonpengusaha kena pajak yang totaljumlah produksinya tidak lebih dari24.000.000 (dua puluh empat juta)

batang per tahun. Selain itu, ketentuanitu juga tidak berlaku bagi rokok klobot,rokok klembak, menyan, dan cerutukemasan batangan.

Gambar dan tulisan peringatankesehatan dicantumkan pada setiapkemasan terkecil dan kemasan lebihbesar produk tembakau. Setiap kemasanrokok wajib mencantumkan satujenis gambar dan tulisan peringatankesehatan.

Pencantuman gambar dan tulisan

Gambar Kemasan Rokok

Wajib DicantumkanPara produsen rokok diwajibkan mencantumkan peringatan kesehatan pada kemasan

(Pictorial Health Warning/PHW) per tanggal 24 Juni 2014. Pencantuman dalam bentuk gambar

dan tulisan dimaksudkan untuk mengedukasi dan menginformasikan kepada masyarakat

tentang bahaya akibat penggunaan produk tembakau secara lebih efektif.


17/64


K e b i j a k a n

harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

a. Dicantumkan pada bagian ataskemasan sisi lebar bagian depandan belakang masing-masingseluas 40%, diawali dengan kataPeringatan dengan menggunakanhuruf berwarna putih dengan dasarhitam, harus dicetak dengan jelasdan mencolok, baik sebagian atauseluruhnya.

b. Gambar sebagaimana dimaksudharus dicetak berwarna; dan

c. Jenis huruf harus menggunakanhuruf arial bold dan font 10(sepuluh) atau proporsional dengankemasan, tulisan warna putih di atas

latar belakang hitam.Gambar dan tulisan tidak boleh

tertutup oleh apapun sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan. Bagi para produsen yangmelanggar ketentuan tersebut, makaakan dikenakan sanksi sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, dalam PermenkesNomor 28 ahun 2013, disebutkanbahwa setiap orang yang akanmemproduksi dan/atau mengimporproduk tembakau ke dalam wilayahIndonesia dengan merek baru atauperubahan desain kemasan harusmelaporkan kepada Kepala BadanPengawas Obat dan Makanan (BPOM)mengenai pencantuman peringatankesehatan dan informasi kesehatanpada kemasan produk tembakau.pelaporan harus disertai dengan contohkemasan.

Pengawasan terhadap pencantumanperingatan kesehatan dan informasikesehatan pada kemasan produktembakau dilaksanakan oleh KepalaBadan Pengawas Obat dan Makanan(BPOM). Ketentuan lebih lanjutmengenai pelaksanaan pengawasanproduk tembakau yang beredar,pencantuman peringatan kesehatandan informasi kesehatan dalamproduk tembakau diatur oleh KepalaBadan Pengawas Obat dan Makanan(BPOM).

Hasil pengawasan penerapanperingatan kesehatan berbentukgambar dan tulisan (PHW) yangdilakukan oleh Badan Pengawas Obatdan Makanan (BPOM) pada tanggal24-25 Juni 2014 terhadap 167 saranaproduksi, importir, distribusi, danretail, diketahui sebanyak 2.270 itemrokok dimana 305 item rokok (13,44%)diantaranya telah mencantumkanPHW dan 1.965 item (86,56%) sisanyabelum mencantumkan PHW. 305 item

rokok yang telah mencantumkan PHWterdiri dari 141 merek yang berasal dari28 perusahaan (produsen/importir)rokok.

Menanggapi ketentuanpencantuman peringatan kesehatanpada kemasan rokok, MenteriPerindustrian (Menperin) MS Hidayatmengatakan, hal itu tidak akanberpengaruh pada kinerja industri rokok.Menurutnya, hingga saat ini belumada keluhan dari para pelaku industri

rokok. Sehingga, kata dia, tidak adakendala dalam permberlakuan aturanitu . Menperin menambahkan, pelakuindustri rokok sudah menyanggupidan telah mempersiapkan diri untukmenghadapi penerapan aturan ini.

Rokok itu, mau dinaikkan cukainyasetiap tahun juga tidak pengaruh padakonsumsi, kata Menperin.

Kementerian Keuangan mencatat,secara umum kontribusi cukai (rokok

dan minuman keras) masih menjadiprimadona utama pendapatan negara.Realisasi cukai 2013 tercatat Rp 108,45triliun dari target Rp 104,7 triliun,disusul bea masuk Rp 31,6 triliundari target Rp 30,8 triliun, serta beakeluar Rp 15,81 triliun dari targetRp 17,6 triliun. Dalam APBN 2014,penerimaan cukai ditargetkan Rp 116,3triliun, bea masuk Rp 33,9 triliun, danbea keluar Rp 20,0 triliun. mi


18/64


K e b i j a k a n

Standar tersebut nantinya

akan diarahkan sebagai dasar

untuk penyusunan kriteria

pemberian penghargaan atas

pemenuhan industri hijau. RPP tersebut

merupakan salah satu dari 6 RPP yang

diamanatkan Undang-Undang (UU)

No 3/2014 tentang Perindustrian.

RPP tersebut akan memfokuskan

pembangunan industri hijau bertujuan

untuk mewujudkan industri yang

berkelanjutan demi penghematan

penggunaan sumber daya alam (SDA)

Industri HijauPemerintah akan mewajibkan standar industri hijau.Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sedangmenyusun rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentangpemberdayaan industri. Salah satunya akan mengaturmengenai penetapan standar industri hijau dalam rangkamewujudkan industri hijau di Indonesia.


19/64


K e b i j a k a n

secara efektif dan efisien. Selain

menetapkan standar, RPP itu juga

akan mengatur pembangunan dan

pengembangan lembaga sertifikasi

industri hijau yang terakreditasi, serta

peningkatan kompetensi auditor

industri hijau.

Industri hijau saat ini menjadi

selling point. Nanti, akan ada

regulasinya. Jika tidak memenuhi

kriteria industri hijau, tidak akan

memiliki daya saing. entu, kriteria

itu akan distandardkan. ermasuk,

penghargaan atau program pemberian

award atas pemenuhan industri hijau,

kata Menteri Perindustrian (Menperin)

MS Hidayat usai menerima

Penghargaan Lifetime Achievement

Indonesia Green Awards 2014 oleh

Gerakan Indoensia Berlanjut dan Te

La ofi School of CSR di Jakarta,

Rabu (18/6).

Penghargaan Lifetime

Achievement diberikan kepada

Menperin Hidayat karena dinilai

konsisten mendorong industri

untuk menerapkan industri hijau.

Penghargaan Lifetime Achievement

Indonesia Green Awards 2014 juga

diberikan kepada Menteri Kehutanan

Zulkifli Hasan karena berinisiatif dan

konsisten untuk pelestarian hutan.

Menperin mengatakan,

pembangunan dan pengembangan

industri hijau merupakan salah satu

upaya mencapai target pemerintah

menurunkan emisi gas rumah kaca.

Kemenperin, lanjut dia, berperan

dengan secara regular memberikan

penghargaan industri hijau kepada

perusahaan-perusahaan yang telah

mencapai tingkat beyond compliance

dalam proses produksinya. Menurut

Hidayat, tercatat 112 perusahaan yang

secara sukarela mengikuti penghargaan

industri hijau tahun 2014, meningkat

52% dibandingkan tahun sebelumnya.

Penghargaan tersebut merupakan

salah satu insentif yang diharapkan

dapat mendorong industri mewujudkan

industri hijau. Saya yakin, industri

yang telah menerapkan industri hijau

jauh lebih banyak karena penghargaan

industri sifatnya partisipatif dan

tidak ditunjuk oleh pemerintah, kata

Hidayat.

Kepala Badan Pengkajian

Kebijakan, Iklim, dan Mutu

Industri (BPKIMI) Kemenperin

Arryanto Sagala menjelaskan, RPP

Pemberdayaan Industri dijadwalkan

rampung tahun 2014. Selanjutnya, kata

dia, pihaknya akan menyusun standar

industri hijau. erutama, untuk sektor-

sektor yang mempunyai dampak besar.

Dia menjelaskan, kriteria yang

ditetapkan akan berbeda karena

karakter setiap industri berbeda.

Mencakup bahan baku dan bahan

penolong yang digunakan, hingga

proses produksi. Selanjutnya, kata dia,

akan diterbitkan Peraturan Menteri

Perindustrian (Permenperin) atas

standar per masing-masing komoditas.

Untuk pelaksanaan wajibnya, kitaakan siapkan terlebih dahulu lembaga

akreditasinya. Kita akan mengutamakan

pada industri-industri yang konsumsi

energi, air, atau bahan-bahan kimianya

besar. Ketika industri-industri itu tidak

menerapkan efisiensi dalam proses

produksinya akan mempengaruhi

kualitas lingkungan. Ini pekerjaan-

pekerjaan yang harus kita selesaikan

tahun 2015 demi mewujudkan industri

hijau, kata Arryanto. mi


20/64


Pengajuan proposal tax holiday saat

ini masih banyak yang mengantri. Yangsudah diproses verifikasi, in the pipeline,

dan yang masih dibahas Kementerian

Perindustrian (Kemenperin) juga

masih banyak, kata Menperin usai

acara Forum Komunikasi Menteri

Perindustrian dengan Dunia Usaha

dan Instansi erkait Dalam Rangka

Safari Ramadhan 1435 H di Bandung,

Jumat malam (18/7).

Pemberian insentif investasi tax

holiday ditetapkan dalam PMK No

130/2011. PMK tersebut diterbitkanoleh Menteri Keuangan (Menkeu)

Agus DW Martowardojo pada 15

Agustus 2011 itu berlaku 3 tahun sejak

diundangkan. Yakni, pada 15 Agustus

2014.

Aturan tersebut menetapkan,

pemberian fasilitas pembebasan pajak

(tax holiday) selama 5-10 tahun kepada

investor yang membangun industri di

5 sektor. Yakni, dengan syarat minimal

BANDUNG--Menteri Perindustrian

(Menperin) Mohamad S. Hidayat

mengatakan, minat pengajuan proposal

permohonan fasilitas insentif investasi

tax holiday masih tinggi. Padahal, regulasiyang mengatur pemberian insentif

tersebut PMK 130/2011 bakal berakhir

masa berlaku pada 15 Agustus 2014.

investasi Rp 1 triliun dan merupakan

industri pionir. Setelah masa pemberiantax holiday habis, investor tersebut juga

diberikan pengurangan pengurangan

(reduksi) pajak 50% selama 2 tahun

berikutnya.

Dalam pasal 10 PMK 130/2011

ditetapkan, usulan pemberian tax

holiday dan reduksi pajak harus

diajukan oleh Menteri Perindustrian

(Menperin) atau Kepala Badan

Koordinasi Penanaman Modal

Pengajuan

Tax HolidayMengantri

K e b i j a k a n


21/64


(BKPM). Yakni, bagi investasi yang

sudah memenuhi syarat sesuai PMK.

Menurut Kepala Pusat Pengkajian

Kebijakan dan Iklim Usaha IndustriB P K I M I

Kemenperin Haris Munandar, saat ini

ada tiga proposal pengajuan tax holiday

yang diproses. Yakni, pada tahap

verifikasi sebelum ditetapkan layak atautidak menerima insentif tax holiday.

Diupayakan bisa diusulkan ke

Menkeu sebelum lewat tanggal 15

Agustus 2014 oleh Menperin. Dengan

begitu bisa diproses lanjut. Yakni,

Menkeu akan menginstruksikan

kepada im Verifikasi supaya proposal

itu diproses, kata Haris.

Dia memaparkan, ketiga proposal

tersebut sudah dibahas di Direktorat

Jenderal (Ditjen) pembina teknis diKemenperin.

iga proposal tersebut

tinggal menunggu surat

dari Menperin untuk

menugaskan BPKIMI

supaya dilanjutkan ke

proses berikutnya.

Setelah itu, diajukan

kepada Menperin

yang akan menyurati

Menkeu dan menyerahkan proposal

itu, kata dia.

Menurut Harris, ketiga proposal

tersebut adalah pengajuan olehP FeNi Halmahera imur yang

berinvestasi sekitar Rp 19,7 triliun.

Yakni, untuk pembangunan pabrik

pengolahan feronikel di Halmahera

imur.

Kedua, proposal P Synthetic

Rubber Indonesia yang berinvestasi

sebesar Rp 3,5 triliun di Cilegon,

Banten. Sebenarnya, kata dia, jika

ditambah modal kerja, investasi

pembangunan pabrik karet sintetis itumencapai Rp 4,2 triliun.

Dan, proposal oleh P Well

Harvest Mining yang berinvestasi

sebesar Rp 6,7 triliun untuk tahap

I. Yakni, membangun smelter grade

alumina di Kalimantan Barat bagian

imur berkapasitas 1 juta ton per tahun.

Jika dikembangkan menjadi dua tahap,

investasi diperkirakan bakal mencapai

Rp 9,7 triliun dengan kapasitas 2 juta

ton per tahun. mi

K e b i j a k a n


22/64


Pada saat Permenperin ituberlaku, maka PermenperinNomor 71/M-IND/PER/7/2012 tentang

Pengendalian dan PengawasanIndustri Minuman Beralkoholdicabut dan dinyatakan tidak berlaku.Dalam Permenperin terbaru ini,disebutkan bahwa setiap perusahaanindustri minuman beralkohol wajibmemiliki Izin Usaha Industri.Perusahaan yang sudah memilikiizin dapat melakukan sejumlah

perubahan, yakni pindah lokasi,perubahan kepemilikan, perubahangolongan Minuman Beralkohol yanghanya dapat dilakukan terhadapgolongan berkadar etil alkohol atauetanol yang tinggi menjadi golonganberkadar lebih rendah, penggabunganperusahaan menjadi satu lokasi,perubahan nama perusahaan, perubahanalamat lokasi pabrik, dan perluasanuntuk penambahan kapasitas produksi.

Untuk perluasan penambahan

kapasitas hanya dapat dilakukan oleh

perusahan yang telah merealisasikan100% lebih dari kapasitas produksi yangtercantum dalam Izin Usaha Industriyang dimiliki, diaudit kemampuanproduksinya oleh lembaga independenyang ditetapkan Dirjen, dan memilikiNPPBKC dan menggunakan pitacukai atas semua Minuman Beralkoholyang dihasilkan dan dibuktikan dengandokumen pembelian pita cukai.

Perusahaan minuman beralkoholyang telah memperoleh Izin UsahaIndutsri dan perubahan Izin UsahaIndustri yang selama dua tahunberturut-turut tidak melakukankegiatan produksi, maka izin perusahaanyang bersangkutan akan dicabut dandinyatakan tidak berlaku. Pencabutanizin yang dimaksud akan dilakukan olehDirektur Jenderal dan Kepala KantorWilayah Bea dan Cukai setempat.Perusahaan minuman beralkohol wajibmenerapkan sejumlah proses dalamkegiatan produksinya, yakni fermentasiuntuk minuman beralkohol golonganA dan B, serta fermentasi dan destilasiuntuk golongan C.

Adapun golongan yang dimaksudadalah berdasarkan klasifikasi sebegaiberikut:

a. Golongan A adalah minuman yangmengandung etil alkohol atauetanol (C2HSOH) dengan kadarsampai dengan 5%.

b. Golongan B adalah minuman yangmengandung etil alkohol atau etanol(C2HSOH) dengan kadar lebihdari 5% sampai dengan 20%.

c. Golongan C adalah minuman yangmengandung etil alkoholatau etanol(C2HsOH) dengan kadar lebih dari20% sampai dengan 55% .

Permenperin ini melarang paraperusahaan untuk melakukan prosesproduksi dengan cara pencampuranalkohol teknis dan/atau bahan kimiaberbahaya lainnya, memproduksiminuman beralkohol dengan kadaretil alkohol atau etanol di atas 55%,menyimpan dan menggunakan alkoholteknis sebagai bahan baku dalampembuatan minuman beralkohol,memproduksi dengan isi kemasankurang dari 180 ml, dan melakukanpengemasan ulang (repacking).

Untuk pembinaan dan pengawasanindustri minuman beralkohol palingsedikit dilakukan terhadap aspekperizinan, mesin/peralatan produksi,bahan baku/penolong, proses produksi,hasil produksi dan mutu minumanberalkohol. Adapun pengawasandilakukan setiap enam bulan dan/atau sewaktu-waktu oleh DirektoratJenderal, Dinas Provinsi, dan DinasKabupaten/Kota secara bersama-sama atau sesuai dengan kewenanganmasing-masing. Hasil pembinaandan pengawasan kemudian akandisampaikan kepada Menteri.

Menteri Perindustrian (Menperin)MS Hidayat mengatakan, pemerintahakan tetap mengendalikan investasi diindustri minuman berakohol meskipunsaat ini masuk dalam Daftar NegatifInvestasi (DNI), yang berarti setiapinvestasi baru sangat sulit dilakukan.Produsen minuman beralkohol tidakbisa melakukan ekspansi pabrik untukmeningkatkan kapasitas produksi, baikpeningkatan pabrik eksisting maupunpembangunan pabrik baru.

Dengan demikian, perusahaan yangsudah berdiri hanya bisa meningkatkan

produksi dari pabrik yang sudah

Pemerintah terus melakukan

pengawasan terhadap

industri minuman beralkohol.

Pengawasan itu termasuk

pengendalian mutu minuman

beralkohol yang diproduksi didalam negeri. Hal ini tertuang

dalam Peraturan Menteri

Perindustrian (Permenperin)

Nomor 63/M-IND/PER/7/2014

tentang Pengendalian dan

Pengawasan Industri dan Mutu

Minuman Beralkohol.

Industri Minuman

Beralkohol Terus Diawasi

K e b i j a k a n


23/64


ada dengan memaksimalkanproduksi/utilisasi. Namun, menurutMenperin, DNI untuk industriminuman beralkohol telah ditinjauulang bahkan beleid terbaru beruparevisinya sudah selesai dan tinggal

menunggu diterbitkan.

Dalam beleid yang baru, ujarnya,pemerintah mulai memberikankesempatan kepada perusahaanyang sudah eksisting untuk bisameningkatkan produksi denganmenambah pabrik baru.

Ini hanya untuk ekspansi dan tidakada izin baru. Bisa saja yang eksistingkerja sama dengan perusahaan baru,tetapi saya bukan menganjurkan. Hanya

saja pengusaha bisa mencari celah, kataMenperin.

Menperin menambahkan,pengendalian tetap dilakukan dengansejumlah cara, antara lain ekspansipabrik dilakukan hanya di beberapadaerah tertentu, seperti Indoensiaimur dan Bali. Pasalnya, ekspansipabrik harus disesuaikan denganbudaya daerah dan kebutuhan daerahtersebut sehingga perusahaan harusmendapatkan izin dari bupati dan

gubernur setempat.etap dikendalikan di bawah

Kementerian Perindustrian.Produksinya bisa tetap jalan, denganpengendalian sesuai dengan cara carayang disepakati, tutupnya. mi

K e b i j a k a n


24/64


Lensa P e r i s t i w a

Menteri Perindustrian RI Mohammad S. Hidayat mencoba motor Kawasaki Ninja disaksi-kan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi (kanan), President dan CEO dari KawasakiHeavy Industries Mr. Shigeru Murayama dan Presdir Kawasaki Heavy Industries Mr.akada Hirosi di Kawasan Industri MM 2100 Cibitung, 8 April 2014.

Menteri Perindustrian Mohamad S. Hidayat didampingi Komisaris Utama P. GunungGahapi Sakti Djamaluddin anoto, Wakil Gubernur Sumatera Utara H. engku ErryNuradi, dan Direktur P. Gunung Gahapi Sakti Gimin anno menuju lokasi Pemancanganiang Pertama P. Gunung Gahapi Nisco Indonesia di Medan, 25 April 2014

Menteri Perindustrian RI Mohamad S. Hidayat bersama Duta Besal Italia untuk IndonesiaH. E. Mr. Federico Failla menyaksikan Direktur Utama P Arwana Citramulia bkandean Rustandi dan President o Sacmi Imola S. C. Mr. Paolo Mongardi tukar menukardokumen pembelian mesin keramik di Kementerian Perindustrian, Jakarta, 28 mei 2014

Menteri Perindustrian Mohamad S. Hidayat memberikan sambutan pada acara pembukaanGelar Sepatu, Kulit dan Fesyen 2014 di Jakarta, 28 Mei 2014. Menperin berharap, pameranini dapat menjadi ajang temu bisnis antara pengusaha, eksportir dan seluruh stakeholderterkait dalam rangka pengembangan industri tekstil dan alas kaki nasional sehingga dapatterjalin komunikasi dan kerjasama dunia usaha di sektor tekstil dan alas kaki nasional

Menteri Perindustrian Mohamad S. Hidayat (kanan) menyekop semen bersama AsistenII Gubernur Kepri Syamsul Bahrum, Ketua Badan Pengusahaan (BP) Batam MustoaWidjaja, dan Dirut P Resteel Industry Indonesia Lie Wen Jie pada acara Peletakan BatuPertama Pembangunan Pabrik Baja Khusus (Super Low Carbon Nickel itanium SpecialSteel) P. Resteel Industry Indonesia di Batam, 30 Mei 2014

Wakil Menteri Perindustrian Alex SW Retraubun meninjau salah satu stand peserta dalamnegeri yang memproduksi alat navigation dan signal light panel pada Pameran INAMARINE,INAWELDING, SOLARECH INDONESIA, INALIGH ahun 2014 di Jakarta, 13Mei 2014


25/64


Lensa P e r i s t i w a

Menteri Perindustrian RI Mohamad S. Hidayat menyiramkan air kendi pada pelepasanekspor Kendaraan Bermotor Hemat Energi dan Harga erjangkau (KBH2) produksi P.Suzuki Indomobil Motor ke Pakistan, di Bekasi, 5 Juni 2014

Wakil Menteri Perindustrian Alex SW Retraubun didampingi Dirjen KII KementerianPerindustrian Agus jahajana mendengarkan penjelasan dari P resident & CEO GDFSUEZ Energy Indonesia Mr. Johan De Saeger di Kementerian Perindustrian, Jakarta, 12Juni 2014

Menteri Perindustrian RI Mohamad S. Hidayat bersama (dari kiri) Komisaris P SuzukiIndomobil Motor Subronto Laras, Ketua Umum APINDO Sofan Wanandi, dan InisiatorFranky Sibarani dari APINDO beroto bersama seusai Peluncuran Buku apak Pengem-bangan Industri Nasional 2009-2014 di Kementerian Perindustrian, Jakarta, 19 Juni2014

Menteri Perindustrian Mohamad S. Hidayat berbincang dengan Vice Governor o GuangxiZhuang Autonomous Region H.E. Mr. Zhang Xiaoqin mengenai rencana pembangunankawasan industri di Kalimantan Barat saat pertemuannya di Kementerian Perindustrian,Jakarta, 6 Juni 2014

Menteri Perindustrian RI Mohamad S. Hidayat disaksikan Menteri Kehutanan RI ZulkifliHasan menerima Lietime Achievement Indonesia Green Awards 2014 yang diserahkanChairman Te La ofi School o CSR La ofi di Jakarta, 18 Juni 2014

Menteri Perindustrian Mohamad S. Hidayat menggunting untaian melati bersamaPresident Director P. oyota Motor Manuacturing Indonesia (MMIN) MasahiroNonami, Mr. Shigehiro Naruse dari oyota Motor Corporation Japan, VP P. MIINJohnny Darmawan dan Warih Andang jahjono, serta Ketua Serikat Pekerja P. MMINChairul Anwar pada Peresmian Ekspor CKD Kontainer ke 100.000 produksi P. MMINdi Jakarta, 20 Juni 2014


26/64


Ekonomi&Bisnis

Menteri Perindustrian(Menperin) MohamadS. Hidayat mengatakan,hal itu sejalan dengan

pelaksanaan Undang-Undang(UU) Minerba No 40/2009 yangmenjadi salah satu acuan mendorongpercepatan hilirisasi indutsri nasionaloleh Kementerian Perindustrian(Kemenperin).

Ketika diberikan 5 tahun transisi

untuk pelaksanaan UU Minerba, tidakada investor yang memanfaatkan.

Baru setelah ekspor mentah dilarangmutlak, muncul reaksi. Pemerintahiongkok dalam hal ini lebih realistisdan memahami latar belakang aturanitu diterbitkan. Mereka melakukanpendekatan dengan berdialog denganpemerintah kita. Secara resmi, sayasampaikan terima kasih kepadaiongkok. Kami juga bisa memahamipihak-pihak yang masih keberatandengan aturan itu, kata Menperin

kepada wartawan di Jakarta.Salah satu minat investor iongkok

adalah penjajakan untuk membangunklaster industri aluminium diKalimantan oleh badan usaha milikpemerintah daerah provinsi Guangxi,iongkok. Menperin memprediksi,proyek itu setidaknya bisa menelaninvestasi US$ 1-2 miliar untukkapasitas 200-300 ribu ton aluminium.

Akan membangun industrialuminium di Kalimantan denganmemanfaatkan pasokan yang tersedia disitu. Mereka akan membawa pengusahaatau investor dari Guangxi masuk kesana. Mereka akan menggandeng mitralokal, kata Hidayat usai menerimaWakil Gubernur Guangxi ZhuangAutonomous Region of the Peoples

Republic of China Zhang Xiaoqinbersama delegasi pemerintah provinsiGuangxi dalam rangka pelaksanaan11th China-ASEAN Exhibition dikantornya di Jakarta, Jumat (6/6).

Selain itu, lanjut dia, investorasal Guangxi, iongkok juga sedangmembangun kawasan industri seluas10 hektar di Bekasi, Jawa Barat untukdijadikan sebagai kaawasan berinvestasibagi investor dari Guangxi yang akanditarik masuk Indonesia.

Juru Bicara Delegasi GuangxiWe Ren mengatakan, proyek klasteraluminium di Kalimantan tersebut jugaakan dilengkapi dengan pembanguanpelabuhan danpower plant.

Rencananya, proyek aluminium diKalimantan akan dibangun menjadiklaster. Nanti, investor utamanyaadalah perusahaan milik pemerintahdaerah Guangxi. Yang selanjutnya akanmenarik perusahaan lain bergabungdan membentuk konsorsium. Saatini, pembicaraan dan studi kelayakan

atas rencana itu masih berlangsung.Kemungkinan baru bisa direalisasikandalam 2-3 tahun ke depan, kata WeRen.

Menperin mengatakan, sejakpertemuan Presiden Indonesia SusiloBambang Yudhoyono dan PMiongkok Wen Jia Bao sekitar duatahun lalu, peningkatan investasiiongkok di sektor industri Indonesiamenjadi agenda kerjasama keduanegara. Dia mengapresiasi, minat

Investasi

TiongkokTiongkok secara agresif mengumumkan minat-minat

investasinya di Indonesia. Terutama, di sektor-sektor berbasis

sumber daya alam (SDA), seperti pembangunan smelter dan

industri pengolahan produk tambang mineral.


27/64


Ekonomi&Bisnis

investasi oleh pengusaha iongkokyang ingin membangun industrimanufaktur di Indonesia.

Saat ini, tujuan mereka kalaudi Asean itu, ya Indonesia. Selamaini, kerjasama bilateral kedua negara

lebih banyak di bidang perdagangan,dimana iongkok mendominasi.Sejak PM Wen Jia Bao berkunjungke sini dalam rangka forum bisnis,atas nama pemerintah, KementerianPerindustrian (Kemenperin)mengajukan usulan resmi agardominasi perdagangan diakhiri. Yakni,harus memulai peningkatan kerjasamadi bidang industri. Itu yang selama inidijanjikan dan baru terealisasi dalamdua tahun kemudian, kata Menperin.

RPP Sumber DayaSementara itu, Dirjen Basis Industri

Manufaktur (BIM) KemenperinHarjanto mengatakan, pemerintah jugaakan mengatur tata niaga hasil produksismelter dan industri pengolahanberbasis sumber daya alam (SDA) diIndonesia. ermasuk, berbasis barangtambang mineral. Dia menjelaskanhal itu dalam rangka pemberdayaanindustri dengan pemanfaatan SDA.Menurut Harjanto, hal itu akan diatur

dalam Peraturan Pemerintah (PP) yang

rancangannya sedang disusun olehKemenperin.

RPP itu, terang dia, akan mengaturtata kelola pemberdayaan SDAagar mengacu pada aspek ramahlingkungan. Selain itu, mengatur

pelarangan dan pembatasan eksporSDA dan produk hasil pengolahansmelter untuk menjaga pasokan bagiindustri hilir. Serta, mengatur jaminanpasokan untuk industri. Wacana itu,kata dia, akan dibahas intensif secaralintas kementerian sebelum ditetapkandalam RPP.

Nanti akan disesuaikan denganaturan yang sudah ada. Jadi, tidakakan terjadi pengaturan dua kali olehkementerian berbeda. Misalnya, jikaKementerian ESDM sudah mengatur

soal SDA mentah, seperti pelaranganekspor iron ore. Nanti, RPP ini akanmengatur supaya pasokan hasil olahaniron oremenjadi pellet mengutamakanpasokan untuk industri hilirnya didalam negeri. Jadi, biar lebih efisien.Jangan sampai, industri yang lebih hilirnanti tidak bisa mendapat bahan bakukarena pellet diekspor semua, kataHarjanto.

Sekjen Kemenperin Ansari Bukharimenuturkan, aturan pelarangan dan

pembatasan dalam RPP itu akan

diberlakukan sesuai kasus yang terjadi.Kalau industri hilirnya memang

belum ada di sini, tentu kita tidak larangekspor. api, kalau industri hilirnyasudah ada di sini, dan membutuhkanpasokan untuk bahan bakunya, akan

ditetapkan pengendalian. Bisa denganpelarangan ekspor, atau pemberlakuankuota, atau menaikkan bea keluar (BK).Misalnya, ada smelter yang mengolahbauksit menjadi alumina. Inalummembutuhkan pasokan alumina. RPPitu nantinya mengatur agar pasokanalumina Inalum diutamakan sebelumekspor, kata Ansari.

Namun, lanjut Ansari, RPP itu tidakakan mengubah atau bertentangandengan aturan yang sudah terbitdan berlaku lebih dahulu. Dia

mencontohkan, kontrak pembelian gas.Menurut dia, RPP itu akan mengaturjaminan pasokan gas bagi industri diluar kontrak yang sudah berlangsung.

Prinsipnya, RPP ini tidak akanmemutus atau membatalkan sesuatuyang sudah disepakati. Hanya berlakuuntuk yang baru atau kontraknya sudahhabis. Jadi, tidak aka nada duplikasiaturan dengan Kementerian lain, kataAnsari. mi


28/64


Ekonomi&Bisnis

erutama, untuk produk-produk yang sudahdiproduksi di dalamnegeri. Rencananya, hal

itu akan disertakan dalam agendapenyempurnaan atas PeraturanPemerintah (PP) tentang barangkena pajak yang tergolong mewahsealin kendaraan bermotor yang

dikenai PPnBM. Yakni, sebagaipenyempurnaan atas PP 145/2000 yangsudah mengalami perubahan melaluiPP 12/2006 yang selanjutnya, akandituangkan juga dalam penyempurnaanPeraturan Menteri Keuangan (PMK)No 130/2013 tentang jenis barangkena pajak yang tegolong mewah selainkendaraan bermotor.

Penurunan atau penghapusanPPnBM untuk beberapa produkindustri yang selama ini dianggap

barang mewah diusulkan atas peralatan

rumah tangga dengan batasan hargadi bawah Rp 5 dan 10 juta, pesawatpenerima siaran televisi dengan batasanharga dan ukuran di bawah Rp 10 jutadan 40 inch, lemari pendingin denganbatasan harga di bawah Rp 10 juta,mesin pengatur suhu udara denganbatasan harga di bawah Rp 8 juta,pemanas air dan mesin cuci dengan

batasan harga di bawah Rp 5 juta, sertaproyektor dan produk sanitary denganbatasan harga di bawah Rp 10 juta.

Ada barang-barang yang tadinyadianggap mewah, sekarang sudah tidakdan lebih baik dihapus saja PPnBMnya.Kalau sudah diproduksi di dalam negeri,tentu kita harus proteksi. Kalau denganbea masuk (BM), nanti menyangkut keWO. Jadi, hanya dengan membuatnontariff barrier. Itu filosofinya. Apalagikalau produksi dalam negeri sudah

memadai. Mungkin dalam tiga bulan

PPnBM Atas Barang di Bawah Rp 10 Juta

Diusulkan DipangkasKementerian Perindustrian (Kemenperin) mengusulkan,Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) atas sejumlah

barang konsumsi, perlengkapan rumah tangga, elektronik

dan elektrik dengan harga di bawah Rp 10 juta dipangkas atau

dihapuskan.

ini akan diputuskan. Pada saat sayasampaikan ini, ada Dirjen Pajak danBKF, logika berfikir kita disetujui, kataMenteri Perindustrian (Menperin) MSHidayat kepada wartawan di Jakarta,Selasa (1/7).

Sekjen Kemenperin Ansari Bukharimenambahkan, dengan penghapusanPPnBM atas barang-barang industridi luar kendaraan bermotor akan

mendorong konsumsi yang lebih besar.Seperti, tas-tas dan pakaian yangselama ini dianggap sebagai barangmewah. Dengan demikian, akanmenguntungkan bagi industri dalamnegeri yang sudah bisa memproduksidan memasok konsumsi lokal.

Misalnya, sanitary closet,dikelompokkan barang mewah.Padahal nggak lagi. Ada juga pakaiandan tas yang dianggap mewah, tapiternyata bisa diselundupkan. Bapak

Wakil Presiden minta agar ditinjau,kalau perlu dihapuskan saja. PakMenteri menekankan agar tidak fokusmementingkan aspek pendapatan, tapibagaimana mendorong konsumsi yanglebih besar. Ketika industri kita sudahmampu, supaya PPnBMnya dihapus,kata Ansari.

Sementara itu, Menperinmengatakan, usulan pengenaanPPnBM untuk produk handphone,tablet, dan komputer genggam denganharga di atas Rp 5 juta tidak tepat

diberlakukan saat ini.Karena sudah diberlakukan PPh

impor pasal 21 yang saat ini berlakusebesar 7,5%. Selain itu, kalau dikenakanPPnBM dikhawatirkan akan semakinmeningkatkan peredaran produk imporillegal di pasar. Pengenaan PPnBM barubisa efektif kalau dipaketkan denganregulasi pemanfaatan InternationalMobile station Equipment Identity(IMEI) oleh operator seluler di dalamnegeri, kata Menperin. mi


29/64


Ekonomi&Bisnis

Perusahaan aluminium asalMalaysia, Press Metal Bhdberencana membangunsmelter alumina di Indonesia.

Saat ini, perusahaan tersebut sedangmenjajaki lokasi yang tepat untukinvestasi tersebut. Kalimantan engahatau Kalimantan Barat menjadi duadaerah sasaran Press Metal.

Menurut Staf Khusus MenteriPerindustrian Benny Wachjudi,perusahaan tersebut memiliki pabrikaluminium berkapasitas 400 ribu tondi Serawak, Malaysia. Untuk memasokpabrik tersebut, jelas dia, dibutuhkanpasokan alumina sekitar 800 ribu tonper tahun. Karena itu, kata Benny, PressMetal menjajaki potensi dan peluang diIndonesia.

Rencananya, mereka akanmembangun pengolahan alumina di

sini berkapasitas antara 800 ribu-1 juta

ton per tahun. Prediksi investasinyasekitar US$ 700-800 juta. Kemenperinsangat mendukung rencana investasiini, kata Benny usai mendampingiSekjen Kementerian Perindustrian(Kemenperin) Ansari Bukharimenerima Group CEO Press MetalDato Paul Koon bersama jajaraneksekutif Press Metal dan Summitomo

di Jakarta, Selasa (13/5).Untuk pasokan bahan baku

bauksit, lanjut Benny, Press Metalakan menggandeng perusahaanpertambangan pemilik IUP yangselama ini menjadi eksportir. Saat ini,kata dia, perusahaan tersebut sedangdalam pembicaraan dengan calon mitrapemasok bauksit di Indonesia.

Mereka baru kali ini masuk danberencana berinvestasi di Indonesia.Mereka ingin tahu prosesnya dan

seperti apa, kata Benny.

Perusahaan Malaysia

Akan Bangun SmelterAlumina US$ 800 Juta

erkait insentif, dia mengatakan,Press Metal belum mengajukan resmiinsentif khusus yang diinginkan. Saatini, kata dia, perusahaan tersebut fokusuntuk menyelesaikan semua perizinan,dan memantapkan perhitungan rencanainvestasi yang akan ditanamkan.

Mungkin setelah semua sudahperhitungan dan rencananya selesai

baru akan mengajukan permohonaninsentif investasi. adi kamimenyarankan supaya menemuiBKPM untuk pengurusan izin prinsip.Kalau semua lancar, kita harapkangroundbreaking bisa akhir tahun ini.Konstruksi setidaknya butuh 1 tahun,tutur Benny.

Menurut Benny, produksi smelteralumina tersebut utamanya akandifokuskan memasok kebutuhanproduksi pabrik aluminium Press Metal

di Serawak.mi


30/64


Ekonomi&Bisnis

Komisaris Utama Resteel

Achmad F. Fadillahmengatakan, pabrik tersebutakan memproduksi super

low carbon nickel titanium danspecial steel. Menurut dia, kapasitaspabrik dirancang 18 ribu ton per line.Kebutuhan lahan untuk investasitersebut, kata dia, diperkirakanmencapai 100 hektar (ha). Karenaketerbatasan lahan, lanjut dia, investasipabrik dilakukan di lokasi terpisah,meski di dalam satu kawasan pulau.

Pabrik ini menggunakan

teknologi termodern industri baja

yang hanya ada di iongkok, Rusia,dan sekarang Indonesia. Nanti, pabrikini akan menghasilkan baja khusus. Diiongkok, produk baja ini digunakanuntuk produk-produk alutsista, kapal,dan tank. Investasi per line US$50 juta, kami akan bangun 10 line.Untuk produksi line 1-3, rencananyasemuanya akan diambil oleh iongkok.Baru produksi line 4-10 akan kitapasarkan ke negara lain dan kebutuhandomestik, kata Achmad.

Menteri Perindustrian (Menperin)

Mohamad S. Hidayat dalam

sambutannya pada acara PeletakanBatu Pertama Pembangunan PabrikBaja Khusus (Super Low CarbonNickel Titanium Special Steel) PResteel Industry Indonesia di Batammengapresiasi langkah investasitersebut.

Kami berharap PemerintahProvinsi Kepulauan Riau dapatmemfasilitasi dan turut mengawal agarinvestasi ini supaya dapat terlaksanadengan baik. Dengan demikian akan

memberikan manfaat seluas-luasnya

Investasi Resteel IndustryResteel Industry Indonesia (Resteel Industry) merealisasikan investasinya membangun pabrik

baja di Indonesia. Resteel Industry merupakan perusahaan patungan oleh Trinusa Groupdengan Shanzi Haixin Iron and Steel Group (Shanzi Haixin). Menurut Achmad, kepemilikan

Shanzi Haixin di Resteel Industry sebesar 80% dan Trinusa dengan porsi 20%. Trinusa, kata

dia, akan memasok keseluruhan kebutuhan bahan baku.


31/64


Ekonomi&Bisnis

bagi perekonomian Indonesia, kataMenperin di Batam, Jumat (30 Mei2014).

Pabrik Resteel tersebut diakuisebagai terobosan baru. Dimana, bahanbaku nikel ore, iron sand dan bauksitakan diolah menjadi super low carbonnickel titaniumdan special steel untukkebutuhan alutsista dan perkapalan.

Kapasitas yang dihasilkan memangkecil, namun memiliki nilai tambah

yang tinggi dan produk yang dihasilkanpun spesial, kata Menperin.Sementara itu, Menperin

menambahkan, investasi di sektor logamdasar sangat dibutuhkan Indonesiadalam rangka percepatan pembangunan.Saat ini, kata dia, konsumsi baja kasar(crude steel) nasional hanya mencapai36 kg per kapita per tahun. Produksidalam negeri memasok sebanyak 6juta ton per tahun. Dalam proyeksimoderat, Kementerian Perindustrian(Kemenperin) menargetkan, konsumsi

baja dasar sebesar 70 kg per kapitaper tahun pada 2025, dengan targetproduksi dalam negeri sebesar 20 jutaton per tahun.

Indonesia merupakan negaradengan cadangan mineral logam yangcukup besar. Dengan diterbitkannyaUndang-Undang (UU) No 4/2009tentang Mineral dan Batubara sertaperaturan turunannya, hasil mineraltambang dilarang diekspor dalamkeadaan mentah. Ini berarti, harus

diproses atau diolah terlebih dahulu

untuk meningkatkan nilai tambah.Hal ini sejalan dengan UUD 1945yang mewajibkan optimalisasipemanfaatan sumber daya alamterhadap perekonomian nasional, kataMenperin.

Industri, kata dia, berperan pentingdalam kegiatan ekonominya untukmenjalankan fungsi peningkatan nilaitambah tersebut.

Saya berharap dengan

pembangunan pabrik baja khusus inidapat memberikan sumbangsih yangpositif bagi industri dalam negeri, kataMenperin.

Sementara itu, Direktur Industri

Logam Dasar Ditjen Basis IndustriMnaufaktur (BIM) KementerianPerindustrian (Kemenperin) BudiIrmawan mengatakan, minat investasidi sektor logam dasar di anah Airterus meningkat. Menyusul, kebijakanlarangan ekspor mentah barangtambang mineral yang mendoronginvestor memilih membangun smelterdan industri pengolahan di Indonesia.

ercatat, sejumlah investor yangmerealisasikan pembangunan industrilogam terintegrasi tahun ini diantaranya,P Gahapi Nisco berkapasitas 500 ributon wire roddan besi beton di Medan,Sumatera Utara dan pabrik baja khususP Resteel Industry Indonesia diBatam. Selain itu, rencana investasi

oleh WISCO, Sebuku Group, rencanaproyek aluminium senilai US$ 2 miliaroleh investor asal Guangxi, iongkok,serta Press Metal Bhd asal Malaysiayang akan membangun smelter aluminadi Kalimantan.

Selain investasi baru, lanjut Budi,sejumlah industri eksisting juga berniatmelakukan ekspansi. Pasalnya, jelasBudi, pasca larangan ekspor bahanmentah tersebut, pasokan bahan bakulebih mudah didapat.

Memang, sebagian bahan bakujuga masih diimpor. Industri eksistingyang minat ekspansi justru sedangkewalahan karena susah mencarilahan, kata Budi. mi


32/64


Ekonomi&Bisnis

Optimisme Produksi

Mobil HibridaStruktur industri otomotif nasional semakin kuat. Baikpemerintah maupun para pabrikan kendaraan terus

mengembangkan industri yang menjadi salah satu penyumbang

terbesar terhadap pertumbuhan industri manufaktur ini.

arget untuk menjadikanIndonesia sebagai negara

basis produksi, sehinggatidak hanya sekedar menjadi

pasar dan bergantung pada impor pundiyakini akan segera terwujud.

Produksi mobil hibrida (hybrid)menjadi salah satu agenda yang hinggasaat ini belum terealisasi di anah Air.Mobil hibrida menggabungkan dayagerak mesin pembakaran konvensionaldengan daya gerak motor listrik.Sehingga, konsumsi bensi lebih rendahdibanding mobil konvensional.

Namun, para pabrikan mobil danjuga pemerintah sama-sama optimis.Saat ini, kedua belah pihak menyamakansejumlah parameter teknis dannonteknis untuk pengembangan mobilhibrida Pada prinsipnya, pemerintahmendukung penuh pengembanganmobil hibrida, karena sejalan denganroadmap industri automotif nasional.

Namun, karakter konsumen danharga yang mahal masih menjadikendala. Harga mobil hibrida masihmahal karena di dalamnya terdapatgenset kecil dan baterai. Kehadiranmobil hibrida diperkirakan barubisa tercapai 3-4 tahun lagi, ketikapendapatan per kapita orang Indonesiamencapai USD 5.000.

Menteri Perindustrian (Menperin)MS Hidayat mengatakan, pemerintahsebelumnya pernah berwacana untukmelakukan penghematan pemakaianenergi bersubsidi dengan promosimobil hibrida, namun hal itu tidakterlaksana mengingat harga mobil

hibrida yang relatif mahal.Padahal, kita memang butuh

mobil itu untuk hemat energi danmenurunkan emisi. etapi kalauharganya masih semahal itu ya tidakakan menarik minat orang dan tidakmenolong kita juga, kata Menperin.

oyota menjadi salah satu pabrikanyang menyatakan siap memproduksimobil hibrida di anah Air. Sejak tahun1997, oyota sudah memproduksimobil hibrida yakni Prius yang saatini sudah diproduksi secara massal dandipasarkan di dunia.

Menperin menjelaskan, oyotatelah menawarkan pengembanganmobil hibrida ke pemerintah Indonesia.Hal itu dibahas ketika Menperinbertemu dengan Presiden Direktur Poyota Astra Motor (AM) HiroyukiFukui pada beberapa waktu lalu.Pertemuan itu juga turut dihadiri olehPresiden SBY.

Presiden meminta pihak AM

agar mobil hibrida bisa dipasarkandengan harga yang sama dengannonhibrida. erkait hal itu, kata dia,oyota menanyakan soal pemberianinsentif, sehingga harga mobil hibridanantinya bisa lebih murah.


33/64


Ekonomi&Bisnis

Menperin menyatakan, Tailandsudah memberikan insentif kepadaprinsipal yang memproduksi mobilhibrida. Menurutnya, tawaran oyotaitu belum menjadi agenda resmiKemenperin. Namun, pihaknya akan

meminta Dirjen Industri UnggulanBerbasis eknologi inggi (IUB)Kemenperin Budi Darmadi untukberdiskusi lebih lanjut dengan pihakoyota.

Budi Darmadi mengatakan,insentif akan lebih efektif apabilaharga komponen turun. Mobil hibrida,kata dia, menggunakan dua mesinsehingga harganya masih mahal.Menurutnya, saat ini institusi risetdan pengembangan sedang merancangbaterai, mesin listrik, dan transmisiyang lebih kecil, ringan dan murah.

Selain diskon Pajak Penjualanatas Barang Mewah (PPnBM),pemerintah juga menyediakan insentifberupa pinjaman pajak pendapatan(tax allowance) bagi perusahaan yangberniat investasi. Jika kedua insentif

ini menjanjikan, tentu prinsipalotomotif akan saling berlomba untukmemproduksi mobil hibrida.

Masalah utamanya, karenateknologi mobil hibrida itu yangmasih mahal, butuh waktu dua sampaitiga tahun lagi, sambil menunggukomponen yang lebih murah. Kalauharga lebih murah jadi 20-25% darimobil konvensional baru mungkin bisajalan, tutup Budi. mi


34/64


Ekonomi&Bisnis

Kementerian Perindustriansecara konsistenmelaksanakan kebijakanProgram Peningkatan

Penggunaan Produk DalamNegeri (P3DN) sebagai salah satuupaya strategis dalam mendukungkeberlangsungan dan kemajuan industridalam negeri. Upaya lain yang telahdilakukan Kementerian Perindustrian

c.q Pusat Komunikasi Publik untukmensosialisasikan kemampuan industridalam negeri dan mengoptimalkanpenggunaan produk dalam negeriadalah melalui promosi yang dikemasdalam Pameran Produksi Indonesia(PPI).

Pada tahun ini, penyelenggaraanPPI 2014 berlangsung selama empathari (22 25 Mei 2014) di HarrisConventions Festival Citylink,Bandung. Kegiatan yang memilih tema

Karya Indonesia Untuk Dunia, diikuti

sebanyak 130 peserta dan dimeriahkandengan berbagai kegiatan pendukung,antara lain talk show, coaching clinic,serta lomba kreativitas yang diikutioleh anak-anak sekolah dan mahasiswa.

Beragam produk dalam negeri yangditampilkan, diantaranya adalah mobilbuatan dalam negeri, mobil listrik sertaproduk-produk unggulan lainnya, yaitufurnitur, alat kesehatan dan alat industri

pertahanan, elektronika dan peralatanrumah tangga, alat musik dan olahraga,herbal dan kosmetik, makanan danminuman, batik dan tenun, sertaperhiasan dan kerajinan. Pameran inimerupakan unjuk kemampuan produkdalam negeri sekaligus sebagai saranapromosi produk-produk unggulanberbasis inovasi dan kreativitas yangmemiliki nilai tambah dan diharapkandapat membentengi masuknya imporbarang-barang sejenis dari luar negeri.

Kementerian Perindustrian akan

terus mengkampanyekan kepadamasyarakat untuk terus menggunakanproduk dalam negeri. Jadi, kita janganhanya sekedar cinta, tetapi jugamembeli dan memakainya untukmenumbuhkan kebanggaan terhadapproduk Indonesia, tegas MenteriPerindustrian Mohamad S Hidayatdalam sambutannya pada acaraPeresmian Pembukaan PPI 2014 diBandung, (22/5). Pada kesempatantersebut, dihadiri juga Wakil MenteriPerindustrian Alex SW Retraubun,

Pejabat Eselon I dan II Kemenperindan instansi terkait, Pejabat PemprovJawa Barat dan Pejabat PemkotBandung, Ketua Forum EkonomiJawa Barat, Kadin Jawa Barat, AsosiasiIndustri, dunia usaha, serta kalanganmedia massa.

Menperin memberikan apresiasiatas penyelenggaraan PPI 2014 karenamenjadi sarana promosi produkunggulan nasional dan proteksi terhadapmasuknya produk impor, terlebih lagi

dengan diberlakukannya MasyarakatEkonomi ASEAN (MEA) pada 2015.PPI merupakan sebuah langkahstrategis dan berkesin

majalah industri 2 2014 (final cetak).pdf

Documents