1

ETIKA PROFESI TEKNOLOGI INFORMASI dan KOMUNIKASI

CYBERCRIME dan CYBERLAW

PEMBAJAKAN SOFTWARE

Disusun Oleh :

1. Titin Purwati (18120797)

2. Ida Rahmawati (18122010)

3. Enda Setiawan (12129179)

4. Yuliyanti Rinda (12127284)

5. Feni Agustiyastuti (12128453)

AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER

BINA SARANA INFORMATIKA Jl.DR.Bunyamin No.106, Pabuaran, Telp.(0281) 642848, Purwokerto

2

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT karena dengan rahmat beserta

karuniaNYA kami selaku penulis dapat menyelesaikan makalah ini. Makalah ini kami buat

guna menyelesaikan kewajiban kami dalam menjalankan tugas Etika Profesi Teknologi

Informasi dan Komunikasi sebagaimana diamanatkan oleh dosen, disamping itu makalah ini

merupakan salah satu syarat agar dapat mengikuti ujian akhir mata kuliah Etika Profesi

Teknologi Informasi dan Komunikasi semester 4 Tahun ajaran 2014 / 2015.

Dalam penyusunan Tugas makalah ini penyusun tak luput dari bantuan beberapa pihak

yang telah membimbing dalam pembuatan makalah ini, oleh karena itu kami mengucapkan

terimakasih kepada mereka yang telah membantu penyusun sehingga dapat menyelesaikan

makalah ini. Penyusun menyadari masih ada kekurangan dalam penyajian makalah ini,

sehingga penyusun mohon kritik dan saran yang membangun agar dapat menjadi koreksi diri

bagi penyusun.

Purwokerto, 14 April 2014

Tim Penyusun

3

4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam era informasi seperti sekarang ini, masalah terbesar yang dihadapi oleh

industri komputer adalah mengenai pembajakan software, bagaimana software tersebut

dicopy dan didistribusikan merupakan masalah yang harus diatasi oleh industri komputer.

Pembajakan tidak hanya terjadi di negara berkembang, seperti Indonesia, tetapi juga terjadi

di negara maju, sepertiAmerika Serikat di mana terdapat banyak industri komputer.

Pembajakan tidak hanya terjadi di dalam satu negara, melainkan bisa melewati batas negara

karena pembajakan tidak mengenal batas. Eksistensi industri komputer sangat bergantung

pada apa yang mereka jual kepada masyarakat. Apabila apa yang mereka ciptakan dibajak

maka penerimaan atas penjualan mereka pun berkurang sehingga dapat mengakibatkan

kerugian bahkan kebangkrutan.

Pembajakan merupakan hal yang rumit. Dalam kehidupan sehari-hari sering kali kita

melihat banyaknya software bajakan yang dijual. Hal itu berlangsung sampai saat ini.

Pihak-pihak yang mengcopy dan mendistribusikan software demi meraih keuntungan dan

akhirnya masyarakat berpikir itu hal yang biasa karena berlangsung di banyak tempat dan

dikonsumsi oleh banyak orang. Sering kali masyarakat berpikir sesuatu yang dilakukan

oleh banyak orang dan berlangsung terus-menerus merupakan hal yang biasa walaupun

sebenarnya itu menyalahi aturan. Akan tetapi, masyarakat yang membeli software bajakan

tidak terlepas dari mahalnya harga original software. Selain karena mahalnya harga

original software, budaya yang tercipta di masyarakat akan pentingnya menghargai hasil

karya orang lain belum tertanam dengan baik.

Di negara berkembang, seperti Indonesia, pengawasan pemerintah terhadap

beredarnya software bajakan seakan dibiarkan saja, tidak ada tindak tegas terhadap mereka

yang melakukan pembajakan atau pihak-pihak yang ikut menjual produk bajakan. Hal ini

tentu berbeda dengan negara tetangga kita, Singapura. Pengawasan dari pemerintah di sana

sangat ketat terhadap beredarnya software bajakan. Di sini terlihat peran pemerintah sangat

besar dalam meningkatkan perilaku antipembajakan. Keseriusan pemerintah dalam

menangani masalah pembajakan software sangat penting demi terciptanya perlindungan

terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

5

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penulisan makalah ini adalah:

a. Memenuhi salah satu tugas mata kuliah Etika Profesi.

b. Menambah wawasan tentang Kasus Cyber Crime dan Hukum yang mengaturnya

(Cyber Law) yang ada di Indonesia.

c. Sebagai masukan kepada mahasiswa agar menggunakan ilmu yang didapatnya untuk

kepentingan yang positif.

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah :

a. Untuk dapat di presentasikan sehingga mendapatkan nilai UAS, dikarenakan mata

kuliah Etika Profesi adalah KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi).

b. Memberikan informasi tentang cyber crime kepada kami sendiri pada khususnya dan

masyarakat yang membaca pada umumnya.

1.3 Rumusan Masalah

1. Ada Berapa banyak Jenis jenis pembajakan software?

2. Apakah dampak dari pembajakan software bagi Indonesia?

3. Bagaimana upaya Pemerintah dalam meminimalisir pembajakan software di Indonesia?

BAB II

6

LANDASAN TEORI

2.1 CYBERCRIME

2.1.1 Pengertian Cybercrime

Cybercrime adalah sebuah bentuk kriminal yang mana menggunakan internet dan

komputer sebagai alat atau cara untuk melakukan tindakan kriminal. Masalah yang berkaitan

dengan kejahatan jenis ini misalnya hacking, pelanggaran hak cipta, pornografi anak,

eksploitasi anak, carding dan masih banyak kejahatan melalui media internet. Juga termasuk

pelanggaran terhadap privasi ketika informasi rahasia hilang atau dicuri.

Dalam definisi lain, kejahatan dunia maya adalah istilah yang mengacu kepada

aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat

terjadinya kejahatan. Termasuk ke dalam kejahatan dunia maya antara lain adalah penipuan

lelang secara online, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit, confidence fraud, penipuan

identitas, pornografi anak, dan lain-lain.

Kategori Cybercrime adalah :

1. Cyberpiracy

Penggunaan teknologi komputer untuk :

mencetak ulang software atau informasi

mendistribusikan informasi atau software tersebut melalui jaringan computer

2. Cybertrespass

Penggunaan teknologi komputer untuk meningkatkan akses pada:

Sistem komputer sebuah organisasi atau individu.

Web site yang di-protect dengan password.

3. Cybervandalism

Penggunaan teknologi komputer untuk membuat program yang :

Mengganggu proses transmisi informasi elektronik.

Menghancurkan data di komputer.

2.1.2 Jenis-Jenis Cybercrime

7

2.1.2.1 Berdasarkan Motif Pelakunya

a. Cybercrime sebagai tindak kejahatan murni :

Dimana orang yang melakukan kejahatan yang dilakukan secara di sengaja,sebagai

contoh pencurian, tindakan anarkis, terhadap suatu system informasi atau system

computer.

b. Cybercrime sebagai tindakan kejahatan abu-abu :

Dimana kejahatan ini tidak jelas antara kejahatan criminal atau bukan karena dia

melakukan pembobolan tetapi tidak merusak, mencuri atau melakukan perbuatan

anarkis terhadap system informasi atau system computer tersebut.

c. Cybercrime yang menyerang individu :

Kejahatan yang dilakukan terhadap orang lain dengan motif dendam atau iseng

yang bertujuan untuk merusak nama baik, Contoh : Pornografi, cyberstalking, dll

d. Cybercrime yang menyerang hak cipta (Hak milik) :

Kejahatan yang dilakukan terhadap hasil karya seseorang dengan motif

menggandakan, memasarkan, mengubah yang bertujuan untuk kepentingan

pribadi/umum ataupun demi materi/nonmateri.

e. Cybercrime yang menyerang pemerintah :

Kejahatan yang dilakukan dengan pemerintah sebagai objek dengan motif

melakukan terror, membajak ataupun merusak keamanan.

2.1.2.2 Berdasarkan Sasaran Kejahatan

a. Cybercrime yang menyerang individu (Againts Person)

Jenis kegiatan ini, sasaran serangannya ditujukan kepada perorangan atau individu

yang memiliki sifat atau kriteria tertentu sesuai tujuan penyerangan tersebut.

Contoh : pornografi, Cyberstalking, Cyber-Tresspass.

b. Cybercrime menyerang hak milik (Againts Property)

Cyber yang dilakukan untuk mengganggu atau menyerang hak milik orang lain.

Beberapa contoh kejahatan ini misalnya pengaksesan computer secara tidak sah melalui

dunia cyber, pemilikan informasi elektronik secara tidak sah/pencurian informasi,

carding, cybersquatting, hijacking, data forgery dll.

c. Cybercrime menyerang pemerintah (Againts Government)

8

Cybercrime Againts Government dilakukan dengan tujuan khusus penyerangan

terhadap pemerintah. Kegiatan ini misalnya Cyber terrorism sebagai tindakan yang

mengancam pemerintah termasuk juga cracking ke situs resmi, pemerintah atau situs

militer.

2.1.3 Faktor Penyebab Munculnya Cybercrime

Jika dipandang dari sudut pandang yang lebih luas, latar belakang terjadinya

kejahatan di dunia maya ini terbagi menjadi dua faktorpenting, yaitu:

1. Faktor Teknis Dengan adanya teknologi internet akan menghilangkan batas wilayah

negara yang menjadikan dunia ini menjadi begitu dekat dan sempit. Saling

terhubungnya antara jaringan yang satu dengan yang lain memudahkan pelaku

kejahatan untuk melakukan aksinya. Kemudian,tidak meratanya penyebaran teknologi

menjadikan pihak yang satu lebih kuat dari pada yang lain.

2. Faktor ekonomi Cybercrime dapat dipandang sebagai produk ekonomi. Isu global yang

kemudian dihubungkan dengan kejahatan tersebut adalah keamanan jaringan.

Keamanan jaringan merupakan isu globa lyang muncul bersamaan dengan internet.

Sebagai komoditi ekonomi, banyak negara yang tentunya sangat membutuhkan

perangkat keamanan jaringan. Melihat kenyataan seperti itu,Cybercrime berada dalam

skenario besar dari kegiatan ekonomi dunia.

2.1.4 Cybercrime di Indonesia

Ada beberapa fakta kasus cybercrime yang sering terjadi di Indonesia, diantaranya

adalah :

1. Pencurian Account User Internet

Merupakan salah satu dari kategori Identity Theft and fraud (pencurian identitas

dan penipuan), hal ini dapat terjadi karena pemilik user kurang aware terhadap

keamanan di dunia maya, dengan membuat user dan password yang identik atau

gampang ditebak memudahkan para pelaku kejahatan dunia maya ini melakukan

aksinya.

2. Deface (Membajak situs web)

Metode kejahatan deface adalah mengubah tampilan website menjadi sesuai

9

keinginan pelaku kejahatan. Bisa menampilkan tulisan-tulisan provokative atau

gambar-gambar lucu. Merupakan salah satu jenis kejahatan dunia maya yang

paling favorit karena hasil kejahatan dapat dilihat secara langsung oleh

masyarakat.

3. Virus dan Trojan

Virus komputer merupakan program komputer yang dapat menggandakan atau

menyalin dirinya sendiri dan menyebar dengan cara menyisipkan salinan dirinya

ke dalam program atau dokumen lain. Trojan adalah sebuah bentuk perangkat

lunak yang mencurigakan (malicious software) yang dapat merusak sebuah sistem

atau jaringan. Tujuan dari Trojan adalah memperoleh informasi dari target

(password, kebiasaan user yang tercatat dalam system log, data, dan lain-lain), dan

mengendalikan target (memperoleh hak akses pada target).

2.1.5 Undang-Undang IT di Indonesia

Di negara kita terkenal dengan Undang-Undang yang berlaku untuk semua

masyarakat Indonesia yang melakukan pelanggaran baik itu pemerintahan ataupun masyarakat

umum. Untuk dunia informasi teknologi dan elektronik dikenal dengan UU ITE. Undang-

Undang ITE ini sendiri dibuat berdasarkan keputusan anggota dewan yang menghasilkan

undang-undang nomor 11 tahun 2008. Keputusan ini dibuat berdasarkan musyawarah mufakat

untuk melakukan hukuman bagi para pelanggar terutama di bidang informasi teknologi

elektronik.

Berikut sebagian inti dari undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi &

Transaksi Elektronik (ITE) mengenai hukuman dan denda untuk setiap pelanggarannya:

Pasal 27

Denda Rp 1 miliar dan enam tahun penjara bagi orang yang membuat, mendistribusikan,

mentransmisikan, materi yang melanggar kesusilaan, judi, menghina dan mencemari nama

baik, memeras dan mengancam.

Pasal 28

Denda Rp 1 miliar dan enam tahun penjara bagi orang yang menyebarkan berita bohong dan

menyesatkan, sehingga merugikan konsumen transaksi elektronik dan menimbulkan

kebencian dan permusuhan antarkelompok.

Pasal 30

Denda Rp 600-800 juta dan penjara 6-8 tahun bagi orang yang memasuki komputer atau

10

sistem elektronik orang lain, menerobos, sampai menjebol sistem pengamanan.

Pasal 31

Denda Rp 800 juta dan penjara 10 tahun bagi orang yang menyadap informasi elektronik atau

dokumen elektronik di komputer atau sistem elektronik mengubah maupun tidak dokumen

itu.

Pasal 32

Denda Rp 2-5 miliar dan penjara 8-10 tahun bagi orang yang mengubah, merusak,

memindahkan, dan menyembunyikan informasi atau dokumen elektronik.

Pasal 34

Denda Rp 10 miliar dan penjara 10 tahun bagi orang yang memproduksi, menjual,

mengimpor, mendistribusikan, atau memiliki perangkat keras dan lunak sebagaimana di Pasal

27-34.

2.1.6 Penanganan Cybercrime

Cybercrime adalah masalah dalam dunia internet yang harus ditangani secara serius.

Sebagai kejahatan, penanganan terhadap cybercrime dapat dianalogikan sama dengan

dunia nyata, harus dengan hukum legal yang mengatur. Berikut ini ada beberapa Cara

Penanganan Cybercrime :

1. Dengan Upaya non Hukum

Adalah segala upaya yang lebih bersifat preventif dan persuasif terhadap para pelaku,

korban dan semua pihak yang berpotensi terkait dengan kejahatan dunia maya.

2. Dengan Upaya Hukum (Cyberlaw)

Adalah segala upaya yang bersifat mengikat, lebih banyak memberikan informasi

mengenai hukuman dan jenis pelanggaran/ kejahatan dunia maya secara spesifik.

Beberapa contoh yang dapat dilakukan terkait dengan cara pencegahan cyber crime

adalah sebagai berikut:

Untuk menanggulangi masalah Denial of Services (DoS), pada sistem dapat

dilakukan dengan memasang firewall dengan Instrussion Detection System (IDS)

dan Instrussion Prevention System (IPS) pada Router.

Untuk menanggulangi masalah virus pada sistem dapat dilakukan dengan

memasang anti virus dan anti spy ware dengan upgrading dan updating secara

periodik.

11

Untuk menanggulangi pencurian password dilakukan proteksi security system

terhadap password dan/ atau perubahan password secara berkala.

2.1.7 Perangkat Anti Cybercrime

Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam menangani Cybercrime adalah memperkuat

aspek hukum dan aspek non hukum, sehingga meskipun tidak dapat direduksi sampai

titik nol paling tidak terjadinya cybercrime dapat ditekan lebih rendah.

1. Modernisasi Hukum Pidana Nasional

Sejalan dengan perkembangan teknologi, cybercrime juga mengalami perubahan

yang significant. Contoh: saat ini kita mengenal ratusan jenis virus dengan

dampak tingkat kerusakan yang semakin rumit.

2. Meningkatkan Sistem Pengamanan Jaringan Komputer

Jaringan komputer merupakan gerbang penghubung antara satu sistem komputer

ke sistem yang lain. Gerbang ini sangat rentan terhadap serangan, baik berupa

denial of service attack atau virus.

3. Meningkatkan pemahaman & keahlian Aparatur Penegak Hukum.

Aparatur penegak hukum adalah sisi brainware yang memegang peran penting

dalam penegakan cyberlaw. dengan kualitas tingkat pemahaman aparat yang

baik terhadap cybercrime, diharapkan kejahatan dapat ditekan.

4. Meningkatkan kesadaran warga mengenai masalah cybercrime.

Warga negara merupakan konsumen terbesar dalam dunia maya. Warga negara

memiliki potensi yang sama besar untuk menjadi pelaku cybercrime atau corban

cybercrime. Maka dari itu, kesadaran dari warga negara sangat penting.

5. Meningkatkan kerjasama antar negara dalam upaya penanganan

cybercrime.

Berbagai pertemuan atau konvensi antar beberapa negara yang membahas tentang

cybercrime akan lebih mengenalkan kepada dunia tentang fenomena cybercrime

terutama beberapa jenis baru.

2.2 CYBERLAW

12

2.2.1 Pengertian Cyberlaw

Cyber Law adalah aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang

berhubungan dengan orang perorangan atau subyek hukum yang menggunakan dan

memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia

cyber atau maya. Cyber Law sendiri merupakan istilah yang berasal dari Cyberspace Law.

Perkembangan Cyber Law di Indonesia sendiri belum bisa dikatakan maju. Hal ini

diakibatkan oleh belum meratanya pengguna internet di seluruh Indonesia. Berbeda dengan

Amerika Serikat yang menggunakan telah internet untuk memfasilitasi seluruh aspek

kehidupanmereka. Oleh karena itu, perkembangan hukum dunia maya di Amerika Serikat pun

sudah sangat maju.

2.2.2 Aspek Hukum Terhadap Kejahatan Cyberlaw

Dalam kaitannya dengan penentuan hokum yang berlaku dikenal beberapa asas yang

biasa digunakan, yaitu :

1. Azas Subjective Territoriality Azas yang menekankan bahwa keberlakuan hokum

ditentukan berdasarkan tempat perbuatan dilakukan dan penyelesaian tindak pidananya

dilakukan dinegara lain

2. Azas Objective Territoriality Azas yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah

hukum dimana akibat utama perbuatan itu terjadi dan memberikan dampak yang sangat

merugikan bagi Negara yang bersangkutan

3. Azas Nasionality Azas yang menentukan bahwa Negara mempunyai jurisdiksi untuk

menentukan hokum berdasarkan kewarganegaraan pelaku

4. Azas Protective Principle Azas yang menekankan jurisdiksi berdasarkan

kewarganegaraan korban

5. Azas Universality Azas ini menentukan bahwa setiap Negara berhak untuk menangkap

dan menghukum para pelaku pembajakan

6. Azas Protective Principle Azas yang menyatakan berlakunya hokum didasarkan atas

keinginan Negara untuk melindungi kepentingan Negara dari kejahatan yang dilakukan diluar

wilayahnya yang umumnya digunakan apabila korban adalah Negara atau pemerintah.

BAB III

13

PEMBAHASAN

3.1 Definisi Pembajakan Software

Menurut BSA (Business Software Alliance), pembajakan piranti lunak adalah

penyalinan atau penyebaran secara tidak sah atas piranti lunak yang dilindungi undang-undang.

Hal ini dapat dilakukan dengan penyalinan, pengunduhan, sharing, penjualan, atau

penginstallan beberapa salinan ke komputer personal atau kerja.

Secara sederhana, membuat atau mendownload salinan tidak resmi dari piranti lunak

adalah tindakan melanggar hukum, tidak peduli berapa banyak salinan atau berapa orang yang

terlibat.

Membuat beberapa salinan untuk teman, menyewakan disk, mendistribusikan atau

mendownload piranti lunak bajakan dari internet, maupun membeli satu program piranti lunak

dan kemudian menginstalnya pada beberapa komputer, ini termasuk pembajakan.Tidak peduli

apakah Anda melakukannya untuk menghasilkan uang atau tidak, jika perusahaan Anda

tertangkap menyalin piranti lunak, Anda dapat dituntut secara perdata dan pidana. Denda

perdata dapat mencapai Rp 500 juta per program piranti lunak yang dibajak.

3.2 Jenis Jenis Pembajakan Software (PIRACY)

Jenis-jenis Pembajakan Software yang Sering Dilakukan sebagai berikut :

1. Hardisk Loading

Jenis pembajakan software yang tergolong pada Hardisk Loading adalah

pembajakan software yang biasanya dilakukan oleh para penjual komputer yang tidak memiliki

lisensi untuk komputer yang dijualnya, tetapi software-software tersebut dipasang (install)

pada komputer yang dibeli oleh pelangganya sebagai bonus. Hal ini banyak terjadi pada

perangkat komputer yang dijual secara terpisah dengan software (terutama untuk system

operasinya). Pada umumnya ini dilakukan oleh para penjual komputer rakitan atau komputer

jangkrik (Clone Computer).

2. Under Licensing

14

Jenis pembajakan software yang tergolong pada Under Licensing adalah

pembajakan software yang biasanya dilakukan oleh perusahaan yang mendaftarkan lisensi

untuk sejumlah tertentu, tetapi pada kenyataanya software tersebut dipasang (install) untuk

jumlah yang berbeda dengan lisensi yang dimilikinya (bisanya dipasang lebih banyak dari

jumlah lisensi yang dimiliki perusahaan tersebut. Misalnya, suatu perusahaan perminyakan

dengan nama PT. Perusahaan Perminyakan membeli lisensi produk AutoCAD dari

perusahaan Autodesk. Perusahan tersebut membeli lisensi produk AutoCAD untuk 25 unit

komputer diperusahaannya yang mempergunakan software AutoCAD sebagai aplikasi yang

digunakan untuk menangani kebutuhan pekerjaan pada bidang perminyakan.

Pada kenyataanya, PT. Perusahaan Perminyakan tersebut memiliki lebih dari 25

unit komputer yang menggunakan software AutoCAD, misalnya ada 40 unit komputer. PT.

Perusahaan Perminyakan tersebut telahymelakukan pelanggaran Hak Cipta (Pembajakan

software) dengan kategori Under Licensing untuk 15 unit computer yang dugunakan, yaitu

dengan menggunakan software AutoCAD tanpa lisensi yang asli dari AutoDesk.

3. Conterfeiting

Jenis pembajakan software yang tergolong pada Conterfeiting adalah pembajakan

software yang biasanya dilakukan oleh perusahaan pembuat software-software bajakan dengan

cara memalsukan kemasan produk (Packaging) yang dibuat sedemikian rupa mirip sekali

dengan produk aslinya. Seperti CD Installer, Manual Book, Dus (Packaging), dll.

4. Mischanneling

Jenis pembajakan software yang tergolong pada Mischanneling adalah pembajakan

software yang biasanya dilakukan oleh suatu institusi yan menjualnya produknya ke institusi

lain dengan harga yang relatif lebih murah, dengan harapan institusi tersebut mendapatkan

keuntungan lebih (revenue) dari hasil penjuala software tersebut. Sebagai contoh misalnya

Kampus BSI, bekerjasama dengan pihak Microsoft Indonesia untuk membeli lisensi produk

Microsoft (Misalnya : Microsoft Windows Server 2003 = 10 Lisensi, Microsoft Windows XP

Profesional = 100 Lisensi dan Minrosoft Office 2003 Enterprise Editions = 100 Lisensi).

Karena Kampus Bina Sarana Informatika merupakan salah satu instrukusi pendidikan

(kampus), maka pihak Kampus Bina Sarana Informatika mendapatkan harga khusus dari

Microsoft Indonesia untuk pembelian lisensi (Academic License) atau bisa disebut Microsoft

Volume License (MVL). Katakanlah untuk pembelian lisensi produk Microsoft Windows XP

Profesional, Kampus Bina Sarana Informatika hanya membayar sebesar $ 2 / Lisensi.

Kemudian untuk mendapatkan untung, melalui koperasi mahaiswa atau koperasi

karyawannya pihak Kampus BSI menjual ke suatu perusahan software Windows XP

15

Profesional berikut dengan lisensinya ke perusahan lain. Sebut saja perusahaan itu adalah PT.

Perusahan Lain. Pihak Kampus BSI menjual software tersebut dengan harga $ 5 / Lisensi.

Padahal secara resmi kalau pihak PT. Perusahan Lain untuk membeli satu lisensi produk

software Microsoft Windows XP Profesional harus membayar $ 8 / Lisensi.

5. End user copying

Jenis pembajakan software yang tergolong pada End user copying adalah

pembajakan software yang biasanya dilakukan oleh sesorang atau institusi yang memiliki 1

(satu) buah lisensi suatu produk software, tetapi software tersebiut dipasang (install) pada

sejumlah komputer.

6. Internet

Jenis pembajakan software banyak dilakukan dengan menggunakan media internet

untuk menjual atau menyebarluaskan produk yang tidak resmi (bajakan), seperti : software,

lagu (musik), film (video), buku, dll dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (bisnis).

3.3 Perbedaan Antara Software Asli dan Bajakan

Pada dasarnya semua sama karena terdapat master atau Installer yang digunakan,

yang membedakan software Asli dan bajakan adalah lisensi yang digunakan. Biasanya pada

setiap program atau Windows bisa dilihat di Menu About, disitu akan ada lisensi/serial number

ataupun informasi mengenai lisensi pengguna aplikasi Windows atau Software yang

digunakan.

Disinilah peran hacker dan cracker berperan untuk menciptakan sebuah program

(crack atau patch) agar software, windows, dan aplikasi lainnya bisa menjadi asli atau Original

dan semua fungsi dari software atau sistem operasi bisa menjadi sama seperti versi asli

(originalnya). Biasanya setiap antivirus akan mendeteksi program crack atau patch dan lain-

lain sebagai virus karena mungkin udah janjian sama yang buat softwarenya.pinter-pinter

kalian aja milih patch atau crack yang bukan virus.

Tanpa Hacker dan Cracker mungkin kalian tidak akan bisa mencicipi maupun

mempelajari aplikasi-aplikasi seperti Microsoft Office, Windows, Adobe, Corel, dan berbagai

software atau aplikasi lainnya. Jangan pernah percaya kalau ada artikel yg nulis bahwa software

bajakan mengandung virus.Karena hampir seluruh antivirus sepertinya sudah direncakan untuk

mendeteksi sebuah patch, keygen sebagai sebuah virus.

16

Menurut saya pribadi, teknologi dan ilmu pengetahuan itu seharusnya Open source

agar bisa digunakan dan bermanfaat oleh orang banyak, dan bagi yang ingin mempelajari

aplikasi tersebut.Kalaupun ingin menghargai aplikasi buatannya, mungkin pemerintah ataupun

orang-orang kaya bisa mendonasikan hasil karya dari program yang mereka buat.

Bagi kalian yang orang-orang kaya yang berpenghasilan diangka 3 juta keatas ada

baiknya kalian membeli aplikasi atau software yang asli (original) yang harganya berkisar

anatara $20 sampai $500 di situs resmi dari aplikasi atau toko resminya, namun bagi kalian

yang berpenghasilan kurang atau pas-pasan itu terserah kalian.

3.4 Sebab terjadinya pembajakan software di Indonesia

Tidak bisa kita pungkiri, hidup di era globalisasi dengan kehidupan yang serba

modern serba digital kita tidak bisa lepas dari alat-alat teknologi yang serba modern, sebut saja

komputer.Komputer di era yang serba modern ini memiliki peranan-peranan yang penting

untuk membantu kegiatan kita sehari-hari dalam menyelasaikan tugas-tugas yang dibuat

dengan menggunakan teknologi digital.Di negara kita Indonesia, banyak sekali pengguna

komputer, seperti pelajar, pekerja kantoran, bahkan ibu-ibu rumah tangga pun tidak lepas dari

komputer.

Komputer dalam menjalankan perananya, membutuhkan perangkat

software(perangkat lunak) agar dapat dijalankan oleh penggunanya, apa itu software?

Pengertian Software komputer adalah sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur

oleh komputer, data elektronik yang disimpan oleh komputer itu dapat berupa program atau

instruksi yang akan menjalankan suatu perintah. Melalui sofware atau perangkat lunak inilah

suatu komputer dapat menjalankan suatu perintah.

Peranan software sangatlah penting bagi para pengguna komputer. Software di

negara kita bervariasi, dari yang asli sampai yang palsu, dari yang bayar sampai yang gratis.

Beraneka macam pilihan diberikan kepada pengguna komputer untuk bebas memilih mana

yang ingin mereka butuhkan. Tetapi tidak bisa kita pungkiri pula bahwa apa yang asli itu

biasanya identik dengan harga yang mahal, sedangkan yang palsu tentu kebalikan dari yang

asli dari sisi harganya yang lebih murah. Tentunya kita bisa mengetahui bahwa yang palsu

tentu ada unsur penjiplakan dari yang asli atau sering disebut pembajakan, apa itu pembajakan?

Pembajakan menjadi hal yang sudah tidak tabu lagi bagi pengguna komputer di

negeri kita ini, karena banyaknya permintaan software maka semakin banyak pula pembajakan

untuk memenuhi kebutuhan para pengguna komputer, walaupun ada juga pengguna komputer

17

yang menggunakan software yang asli. Banyaknya pengguna komputer yang didominasi oleh

semua kalangan masyarakat di negara kita, menyebabkan komputer menjadi barang yang sudah

tidak asing lagi di masyarakat kita.

Oleh karena itu, dalam memenuhi kebutuhan untuk menggunakan komputer banyak

masyarakat kita membeli software bajakan, kenapa? karena harga software yang asli yang

begitu mahal Untuk perbandingan, harga lisensi Windows 98 adalah 200 dolar AS, sedangkan

software bajakan dapat kita beli hanya dengan harga Rp. 10.000 saja. Andaikata di sebuah

kantor mempunyai 20 buah komputer yang menggunakan windows 98, maka biaya yang harus

dikeluarkan sebesar 4000 dolar AS atau senilai hampir 40 juta rupiah. Itu hanya untuk sistem

operasinya saja, belum termasuk program-program aplikasi lainnya.

Itulah penyebab mengapa banyak masyarakat kita menggunakan software bajakan,

disamping harganya yang jauh relatif murah, hasil dari produk bajakan pun akan berfungsi

sebagaimana mestinya yang asli.Untuk memenuhi kebutuhan hidup saja susah, jika diharuskan

membeli software yang sebegitu mahalnya, mungkin masyarakat di negara kita ini tidak akan

maju dalam bidang teknologi khususnya komputer, yang memerlukan biaya yang sangat mahal

untuk dapat membelinya.

Mungkin jika negara kita ini sudah mapan, tingkat ekonomi di masyarakat sudah

tinggi, tidak ada kemiskinan, penggunaan software yang asli bisa diharuskan untuk memenuhi

kebutuhan penggunaan komputer tersebut, sehingga tidak ada lagi pembajakan-pembajakan di

negara kita tercinta, dengan begitu kehidupan masyarakat kita ini menjadi semakin menghargai

ciptaan-ciptaan orang dengan tidak membajaknya.

3.5 Dampak dari Pembajakan Software bagi Indonesia

Dampak Negatif :

Nilai ekonomi kecil. Di Indonesia, angka pembajakan termasuk tinggi. Hal ini jelas

merugikan para pengembang software dalam negeri maupun luar negeri. Sehingga, industri

perangkat lunak komputer kurang bergairah yang mengakibatkan turunnya pendapatan

produsen.

Kreativitas terhambat. Karena tingginya angka pembajakan, mengakibatkan anak bangsa

Indonesia enggan untuk terjun ke dalam bisnis pembuatan software. Sehingga, bangsa

Indonesia tidak memiliki kompetensi dalam persaingan teknologi software dalam negeri

apalagi kancah internasional.

18

Mudah menyebarnya berbagai kode-kode jahat seperti virus, spyware, rook-kit, dll.

Karena, paket program bajakan tidak terjamin keamanannya.

Sistem operasi crash. Karena program bajakan tidak menjamin sistem keamanan yang

memadai sehingga bila komputer terinfeksi kode-kode perusak dari program bajakan akan

memungkinkan rusaknya sistem operasi.

Dampak Positif :

Minimnya gap teknologi. Karena jarang rumah tangga di Indonesia yang dapat membeli

lisensi sebuah software, maka dengan adanya software bajakan akan membantu pengguna

rumahan dalam menggunakan komputer tanpa biaya yang mahal.

Membantu pekerjaan. Misalnya tugas sekolah, tugas kantor, buku acara yang memerlukan

lisensi software pengolah kata. Software bajakan cukup membantu karena lisensi dari

software-software ini sangatlah mahal bagi sebagian besar pengguna.

Membantu dunia pendidikan. Dalam proses pendidikan, terdapat berbagai macam file di

internet yang dapat diunduh secara Cuma-Cuma yang berkaitan dengan pengetahuan.

Software bajakan membantu karena untuk mendapatkan reader dari software-software

tersebut, tidak memerlukan biiaya yang mahal sehingga seorang pelajar dapat mempelajari

artikel-artikel tersebut dengan mudah.

Hiburan yang murah. Game-game bajakan sangat memberikan hiburan yang murah karena

selain sangat atraktif, untuk mendapatkannya kita tidak memerlukan biaya yang mahal.

3.6 Upaya Pemerintah dalam Meminimalisir Pembajakan Software di Indonesia

Upaya yang dilakukan pemerintah meliputi :

a) Mengedukasi pengguna perangkat lunak atas keuntungan yang dapat diraih dengan

menggunakan perangkat lunak asli.

b) Memersuasi ritel agar menjual perangkat lunak asli

c) Mengadakan sosialisasi pentingnya penggunaan software asli, BSA dan AutoDesk,

mengadakan seminar ke sekolah dan kampus mengenai software-softwara yang

ada. juga memaparkan kerugian jika menggunakan

software palsu.

d) Melalui edukasi kepada konsumen maupun penjual software seperti dengan

menggelar kampanye Global Fair Play yang serentak digelar di 46 negara

termasuk Indonesia. Konsumen perlu mendapat pemahaman yang cukup untuk

19

mengetahui ciri-ciri software asli dan hanya membelinya dari reseller resmi.

Sementara perlu kesadaran para penjual software untuk melindungi hak konsumen

dengan hanya menjual software legal

e) Pemerintah perlu bekerja lebih keras untuk menyadarkan masyarakat dan dunia

usaha agar menghargai hak cipta atau hak atas kekayaan intelektual (HaKI).

3.7 Contoh Kasus Mengenai Pembajakan Software

Jakarta Penyidik PPNS Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual bersama

BSA (Business Software Association) dan Kepolisian melaksanakan Penindakan Pelanggaran

Hak Cipta atas Software di 2 tempat di Jakarta yaitu Mall Ambasador dan Ratu Plasa pada hari

Kamis (5/4). Penindakan di Mall Ambasador dan Ratu Plaza dipimpin langsung oleh IR. Johno

Supriyanto, M.Hum dan Salmon Pardede, SH., M.Si dan 11 orang PPNS HKI. Penindakan ini

dilakukan dikarenakan adanya laporan dari BSA (Business Software Association) pada tanggal

10 Februari 2012 ke kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang mengetahui

adanya CD Software Bajakan yang dijual bebas di Mall Ambasador dan Ratu Plaza di Jakarta.

Dalam kegiatan ini berhasil di sita CD Software sebanyak 10.000 keping dari 2 tempat yang

berbeda.

CD software ini biasa di jual oleh para penjual yang ada di Mall Ambasador dan

Ratu Plasa seharga Rp.50.000-Rp.60.000 sedangkan harga asli software ini bisa mencapai

Rp.1.000.000 per softwarenya. Selain itu, Penggrebekan ini akan terus dilaksanakan secara

rutin tetapi pelaksanaan untuk penindakan dibuat secara acak/random untuk wilayah di seluruh

Indonesia. Salmon pardede, SH.,M.Si selaku Kepala Sub Direktorat Pengaduan, Direktorat

Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, mengatakan bahwa Dalam penindakan ini para pelaku

pembajakan CD Software ini dikenakan pasal 72 ayat 2 yang berbunyi barang siapa dengan

sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu

ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun

dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan tidak

menutup kemungkinan dikenakan pasal 72 ayat 9 apabila dalam pemeriksaan tersangka

diketahui bahwa tersangka juga sebagai pabrikan.

Dengan adanya penindakan ini diharapkan kepada para pemilik mall untuk

memberikan arahan kepada penyewa counter untuk tidak menjual produk-produk software

20

bajakan karena produk bajakan ini tidak memberikan kontribusi kepada negara dibidang pajak

disamping itu untuk menghindari kecaman dari United States Trade Representative (USTR)

agar Indonesia tidak dicap sebagai negara pembajak.

BAB IV

21

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai

berikut:

1) Beberapa penyebab terjadinya pembajakan software di Indonesia yaitu mahalnya

software legal, kurangnya kesadaran masyarakat sebagai pengguna software, dan

kurangnya sikap teladan dari pemerintah dan aparat hukum untuk menggunakan

software yang legal pula.

2) Dampak dari pembajakan software bagi Indonesia yaitu tidak hanya merugikan

perusahaan software lokal, tapi juga merugikan Negara. Perusahaan software rugi

karena produk orisinilnya yang harganya jutaan rupiah harus bersaing dengan produk

bajakan yang harganya hanya puluhan ribu rupiah. Negara juga dirugikan, karena

software bajakan itu sudah pasti tidak bayar pajak.

3) Upaya Pemerintah dalam meminimalisasi pembajakan software di Indonesia yaitu

pemerintah membentuk tim khusus untuk menangani pelanggaran terkait HaKI ini

lewat kelompok kerja yang diberi nama Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran

Hak atas Kekayaan Intelektual (Timnas HaKI), Pemerintah juga mengedukasi

pengguna perangkat lunak atas keuntungan yang dapat diraih dengan menggunakan

perangkat lunak asli dengan mengadakan sosialisasi pentingnya penggunaan software

asli dan memaparkan kerugian jika menggunakan sotware palsu.

4.2 Saran

1) Saran kepada Pemerintah harus memberi contoh terlebih dahulu tentang penggunaan

software legal sebelum menuntut masyarakat melakukan hal yang sama. Hal ini dapat

menjadi dorongan tersendiri buat masyarakat dan meneladani pemimpinnya karena

sudah melakukan hal yang benar.

2) Meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar

internasional.1. Meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum

22

mengenai upaya pencegahan, investigasi dan penuntutan perkara-perkara yang

berhubungan dengan cybercrime.

3) Meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime serta pentingnya

mencegah kejahatan tersebut terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

23

/5.Modus.Operandi.Pembajakan.Software..Beserta.Hukumannya.

http://agunkzscreamo.blogspot.com/2012/10/apa-perbedaan-antara-software-asli-dan.html.

http://teknologi.kompasiana.com/internet/2009/10/29/pembajakan-software-dan-solusi-

mengatasinya-19627.html.

http://monokotil.wordpress.com/2009/11/17/dampak-pembajakan-software/.