7/24/2019 Melirik Konsep E-judicature

1/3

7/24/2019 Melirik Konsep E-judicature

2/3

pemerintahan, kesemuanya memerintahkan badan publik untuk memberikan pelayanan yang

memuaskan kepada masyarakat. Pelayanan yang memuasakan tersebut dapat diwujudkan

melalui realisasi pelayanan publik online. +amun, sepertinya pemerintah masih ragu

menerapkan teknologi ke dalam sistem peradilan yang ada di Indonesia. Sejauh ini

berdasarkan pengamatan penulis, hanya Mahkamah #onstitusi dan beberapa pengadilan saja

yang sudah berusaha mengintegerasikan sistem online ke dalam proses peradilan, dan itu pun

hanya sebatas pendaftaran perkara se"ara online. adi, penerapan sistem online di peradilan

baru dilakukan se"ara parsial atau dengan kata lain belum utuh dan menyeluruh. Manusia

"epat atau lambat akan membutuhkan sistem peradilan yang lebih efisien. #einginan itu

tentunya dapat terwujud melalui penerapan sistem online dalam peradilan yang menurut

bahasa penulis disebut dengan e-judicature.

Berdasarkan 'ndang-'ndang +omor ahun /001 tentang #ekuasaan #ehakiman,

pengadilan dituntut untuk menyelenggarakan sistem peradilan yang sederhana, "epat, dan

biaya ringan. Pemanfaatan teknologi yang maksimal di pengadilan diharapkan mampu

memenuhi tuntutan tersebut. Bayangan penulis mengenai efisiensi yang dijanjikan oleh

konsep e-judicatureadalah ketika seseorang mendaftarkan perkara, ia dapat melakukannya

se"ara online tanpa harus pergi ke pengadilan. 2ugatan dapat sekaligus diupload melalui

website pengadilan yang bersangkutan. #emudian dari pihak pengadilan akan memeriksa

syarat kelengkapan formil gugatan lalu memberi kabar pada pihak yang bersangkutan melalui

email. Pemanggilan para pihak yang biasanya melalui relaas panggilan yang diterbitkan

pengadilan juga diharapkan bisa dilakukan se"ara online sehingga menghemat waktu dan

biaya. Segala hasil pemeriksaan persidangan juga dapat diupload di website pengadilan.

#esemua hal ini diharapkan dapat membuka peluang bagi pengadilan untuk memenuhi

kewajibannya dalam melaksanakan pelayanan publik yang lebih baik lagi sebagaimana yang

diamanatkan oleh 'ndang-'ndang +omor /3 ahun /001 tentang Pelayanan Publik.

Kompetisi Mahkamah Agung#einginan untuk memperbaiki pelayanan publik dan memenuhi asas peradilan

sederhana, "epat, dan biaya ringan mendorong Mahkamah Agung menggelar suatu #ompetisi

Ino%asi Pelayanan Publik Peradilan /043. #ompetisi ini diharapkan menjadi salah satu upaya

untuk memi"u semangat pembaruan dan berino%asi setiap pengadilan yang ada di Indonesia.

Mungkin Mahkamah Agung telah menangkap bahwa perlu suatu langkah baru yang mampu

mengikuti perkembangan &aman. Sistem peradilan kon%ensional dianggap tidak lagi rele%an

dengan kondisi masyarakat di masa kini. Masyarakat masa kini tentunya membutuhkan

7/24/2019 Melirik Konsep E-judicature

3/3

keefektifan dalam menjalankan segala kegiatannya, termasuk dalam kegiatan yang berkenaan

dengan kebutuhannya dalam men"ari keadilan di pengadilan.

+amun, sepertinya tak mudah untuk segera mewujudkan sistem peradilan online se"ara

menyeluruh di suatu pengadilan meskipun telah didorong oleh kompetisi dari Mahkamah

Agung tersebut. #eterbatasan Sumber (aya Manusia )S(M* yang terlatih untuk mengadakan

sistem se"ara online menjadi salah satu faktor yang menghambat diwujudkannya konsep e-

judicature. Selain itu, ketidakstabilan jaringan internet di Indonesia juga menjadi hambatan

tersendiri. Berbagai tantangan tersebut tentunya dapat diatasi apabila pembangunan sistem

peradilan online mendapat dukungan dari berbagai pihak baik itu pemerintah, masyarakat,

maupun para pekerja di pengadilan itu sendiri. Akhir kata, penulis berharap semua pihak

dapat bahu-membahu dalam mewujudkan konsep e-judicature sehingga sistem peradilan

Indonesia dapat lebih modern dan mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik lagi.

S$56A +AAS$A

Mahasiswi 7akultas $ukum

'ni%ersitas Muhammadiyah Sumatera 'tara