modul komputerisasi pajak 2

7/21/2019 MODUL Komputerisasi Pajak 2

1/40

MODUL PANDUAN PRAKTIKUM

KOMPUTERISASI PERPAJAKAN 2 DAN PRAK

Disusun Oleh:

Team Pengembangan

Laboratorium Akuntansi Lanjut B

(Perpajakan)

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS GUNADARMA

ATA 2012/2013


2/40


3/40

Laboratorium Akuntansi Lanjut BUNIVERSITAS GUNADARMA

Panduan Praktikum Komputerisasi Perpajakan 2 & Prak

ATA 2012/2013 Halaman 3

b)

Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa KenaPajak kepada pemungut PPN, wajib membuat Faktur Pajak.

c)

Pada saat pemungut pajak tersebut melakukan pembayaran Harga Jual ataupenggantian, memungut pajak yang terutang, kemudiaan menyetorkan dengan

menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Pengusaha Kena Pajaktersebut pada butir (b) dan melaporkan kepada KPP setempat.

d)SSP tersebut pada butir (c) kemudiaan diserahkan kepada Pengusaha Kena Pajakyang bersangkutan.

D. TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI Pasal 7, Pasal 1 angka 26 dan Pasal 8A1)

Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (Sepuluh Persen).2)Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas Ekspor Barang Kena Pajak adalah 0% (Nol

Persen).3)

Dengan Peraturan Pemerintah, tarif pajak sebagai mana dimaksud dapat diubah

menjadi serendahrendahnya 5% (Lima Persen) dan setinggitingginya 15% (LimaBelas Persen).

E. OBJEK PAJAK PERTAMBAHAN NILAIPajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas:a. Penyerahan BKP (Barang Kena Pajak) didalam daerah pabean yang dilakukan oleh

pengusaha.Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak meliputi, baik

pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak maupunpengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak tetapi

belum dikukuhkan.

b. Impor Barang Kena Pajak (BKP).Pajak juga dipungut pada saat impor Barang Kena Pajak dan pemungutannyadilakukan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tanpa memperhatikan apakahdilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya, tetap dikenai pajak.

c. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan di dalam daerah pabean olehpengusaha.Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak meliputi baik

pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak maupun

pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak tetapibelum dikukuhkan.

Penyerahan Jasa Kena Pajak yang telah diatur pada Pasal 1 angka 7 Undang-UndangNomor 18 Tahun 2000:

Setiap kegiatan pemberian JKP, termasuk pemakaian sendiri dan pemberiancuma-cuma atas Jasa Kena Pajak

Sama hal nya dengan pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma atas BKP,pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma atas JKP juga harus dikenakanPPN


4/40




d.

Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.Untuk memberikan perlakuan pengenaan pajak yang sama dengan impor BarangKena Pajak, atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud yang berasal dari luar DaerahPabean yang dimanfaatkan oleh siapapun di dalam Daerah Pabean juga dikenai PPN.

e.

Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.Jasa yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan oleh siapapun didalam Daerah Pabean dikenai PPN

f.

Ekspor BKP oleh Pengusaha Kena Pajak.Pengusaha yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud hanya pengusahayang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak

g.

Ekspor BKP tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak (UU PPN pasal 4 ayat (1))Yang dimaksud Barang Kena Pajak Tidak Berwujud adalah:

Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusasteraan, kesenian,atau karya ilmiah,paten, desain, atau model, rencana, formula, atau prosesrahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelktual/industrial.

Penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial ataukomersial

Pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial,atau komersial

h.

Ekspor JKP oleh Pengusaha Kena Pajak (UU PPN pasal 4 ayat (1))Termasuk dalam pengertian ekspor Jasa Kena Pajak adalah penyerahan Jasa KenaPajak dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean oleh Pengusaha Kena Pajak

yang menghasilkan dan melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud atas dasarpesanan atau permintaan dengan bahan dan/atau petunjuk dari pemesan di luarDaerah Pabean.

F. YANG TERMASUK DALAM PENGERTIAN PENYERAHAN BARANG KENA

PAJAKPenyerahan BKP yang telah diatur dalam Pasal 1A angka 1 Undang-Undang Nomor 18Tahun 2000:

Penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian.

Pengalihan BKP oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing.

Penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang.

Pemakaian sendiri atau pemberiaan cumacuma atas BKP

Persediaan BKP dan Aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan

Penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan BKPantarcabang.

Penyerahan BKP secara konsinyasi

Penyerahan BKP oleh PKP dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukanberdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari PKP kepadapihak yang membutuhkan BKP


5/40




G. TIDAK TERMASUK DALAM PENGERTIAN PENYERAHAN BARANG KENA

PAJAKBukan Penyerahan BKP/ tidak dikenakan PPN (Pasal 1A angka 2 Undang-Undang

Nomor 18 Tahun 2000):

Penyerahan BKP kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam KUHD.

Penyerahan BKP untuk jaminan hutang-piutang.

Penyerahan BKP dari pusat ke cabang dan antar cabang bagi PKP yang memperolehizin melakukan pemusatan tempat pajak terutang dari Dirjen Pajak.

Pengalihan BKP dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, danpengambilalihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yangmenerima pengalihan adalah PKP.

BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan

H. TIDAK TERMASUK BARANG KENA PAJAKJenis Barang Tidak Kena Pajak (Pasal 4A ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang

PPN 1984): Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari

sumbernya, seperti : minyak mentah, gas bumi, panas bumi, pasir dan kerikil, bijitimah, biji emas, dst.

Barangbarang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, seperti: beras, gabah, jagung, sagu, gandum, kedelai, garam baik yang beryodium atau tidak,daging, telur, buah, dan sayur-sayuran.

Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dansejenisnya, tidak termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa

boga atau cattering.

Uang, emas batangan, dan suratsurat berharga (saham, obligasi).

I. TIDAK TERMASUK JASA KENA PAJAK1. Jasa pelayanan kesehatan medis2.

Jasa pelayanan sosial3. Jasa pengiriman surat dengan perangko4.

Jasa keuangan5. Jasa asuransi6.

Jasa keagamaan7. Jasa pendidikan

8.

Jasa kesenian dan hiburan9. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan10. Jasa angkutan umum di darat dan air11. Jasa tenaga kerja12. Jasa perhotelan13.

Jasa yang disediakan pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secaraumum

14. Jasa penyediaan tempat parkir15. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam16. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos17.

Jasa boga atau catering


6/40




J. SYARAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAIPenyerahan barang yang dikenakan pajak harus memenuhi tiga syarat yang bersifatkumulatif dan saling berkaitan satu dengan yang lainnya, yaitu:

Barang atau jasa yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak atau Jasa KenaPajak

Penyerahannya dilakukan di dalam Daerah Pabean

Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiaan usaha atau pekerjaannya.

K. SUBJEK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI1.

Pengusaha Kena Pajak (PKP) Otomatis:a. Pabrikan / Produsen termasuk Pengusaha Real Estate / Industrial estate /

Developer.b. Importir, Indentor.c.

Pengusaha yang mempunyai hubungan istimewa dengan Pabrikan dan atauImportir.

d.

Agen Utama dan Penyalur Utama dari Pabrikan dan atau Importir.e.

Pemegang Hak Patent dan Merk Dagang.f. Pemborong bangunan dan harta tetap lainnya.

2. Pengusaha Kecil Yang Dikukuhkan Menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Yang bukan merupakan subyek PPN adalah:a. Pengusaha yang menghasilkan barang-barang pertanian, perkebunan, peternakan,

kehutanan, perikanan yang belum diolah lebih lanjut.b.Pengusaha Kecil (Mereka juga tidak boleh memungut PPN).c.

Pengusaha Jasa, untuk jasa-jasa yang tidak dikenai pajak sesuai dengan UU No.42

tahun 2009.

L. KEWAJIBAN PKP Pasal 3A ayat (1) dan (2)a) Memiliki Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP)

Melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (Pasal 2ayat (2) UU KUP)

b)Memungut Pajak Terutang Membuat Faktur Pajak / FP (Pasal 13 UU PPN 1984).

c) Menyetor Pajak Terutang Wajib mencatat sejumlah perolehan dan penyerahan BKP / JKP dalam

pembukuaan dan pengkreditan Pajak Masukan sesuai dengan ketentuan (Pasal6 dan 9 UU KUP).

d)Melaporkan Pajak terutang Mengisi dan menyampaikan SPT Masa PPN (Pasal 3 UU KUP).

M. SYARAT PAJAK MASUKAN DAPAT DIKREDITKAN1)

Pengusaha yang melakukan pengkreditan telah berstatus PKP (sudah dikukuhkan).2) Adanya bukti Pajak Masukan dalam bentuk Faktur Pajak Standar / Khusus yang sah,

benar dan lengkap.3) Dilakukan dalam masa pajak yang sama, namun masih memungkinkan pada masa

pajak berikutnya, sepanjang tidak melampaui bulan ketiga setelah berakhirnya tahunbuku dan belum dibebankan sebagai biaya serta belum dilakukan pemeriksaan.


7/40




4)

Pajak Masukan yang dikreditkan berhubungan langsung dengan kegiatan usaha yaitupengeluaran untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran dan manajemen dengansyarat ada kaitannya dengan penyerahan yang terutang PPN dan sifatnya tidak untuktujuan konsumtif direksi, dewan komisaris, karyawan, dan pemegang saham.

N.

PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN Pasal 16 B

1)Yang dibayar untuk perolehan BKP / JKP untuk pemanfaatan BKP / JKP dari luardaerah pabean, sebelum pengusaha dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

2)Yang dibayar untuk perolehan BKP / JKP yang tidak mempunyai hubungan langsungdengan kegiatan usaha.

3)Yang dibayar untuk perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor jenis sedan danstation wagon,kecuali jika barang tersebut adalah untuk persediaan barang daganganatau untuk digunakan langsung sesuai dengan bidang usahannya, Misalnya usaha

persewaan kendaraan bermotor.4)

Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean

sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP.5)

Perolehan BKP atau JKP yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 5 atau ayat 9 UU PPN atau tidakmencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli BKP atau

penerima JKP.6)

Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabeanyang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal13 ayat 6 UU PPN.

7)Perolehan BKP atau JKP yang pajak masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapanpajak.

8)

Perolehan BKP atau JKP yang Pajak Masukannnya tidak dilaporkan dalam Surat

Pemberitahuan Masa PPN, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan.9)

Perolehan BKP selain barang modal atau JKP sebelum PKp berproduksi sebagaimanadimaksud pada Pasal 9 ayat 2A UU PPN.

10)Perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang ataspenyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN.

L. YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH Pasal 51) Penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah yang dilakukan oleh

pengusaha yang menghasilkan Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah tersebutdidalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.

2)

Impor Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah.

3)

Pajak Penjualan atas Barang Mewah dikenakan hanya satu kali pada waktupenyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah oleh Pengusaha yangmenghasilkan atau pada waktu impor.

M.TARIF PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH Pasal 81) Tarif Pajak atas Penjualan Barang Mewah adalah paling rendah 10% (sepuluh persen)

dan paling tinggi 200% (dua ratus Persen).2) Atas Ekspor Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah dikenakan Pajak dengan

Tarif 0% (Nol Persen).3) Dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan kelompok Barang Kena Pajak yang

tergolong Mewah yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan Tarif

sebagai mana dimaksud di atas.


8/40




4)

Jenis Barang yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang KenaPajak yang tergolong Mewah sebagaimana dimaksud diatas ditetapkan denganKeputusan Menteri Keuangan (KMK).

N. PIHAK YANG WAJIB MEMBAYAR/MENYETORKAN DAN MELAPOR

PPN/PPnBM

a. Pengusaha Kena Pajak (PKP)b. Pemungut PPN / PPnBM adalah :

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

O. DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)1.

Harga JualNilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh

penjual / pembeli jasa karena penyerahan BKP, tidak termasuk PPN dan potonganharga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

2.

PenggantianNilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta olehpenjual / pembeli jasa karena penyerahan JKP, ekspor JKP, atau ekspor BKP tidakberwujud, tetapi tidak termasuk PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalamfaktur pajak.

3.Nilai ImporNilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan

lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan Pabean untuk impor BKP, tidak termasuk PPN.

4.Nilai EksporAdalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta oleh eksportir.

5.Nilai LainNilai berupa uang yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasaruntuk menghitung pajak yang terutang.

Contoh Kasus 1

PT ABC adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang tekstil. PT ABC menjual 60buah kemeja pada Toko XYZ dengan harga Rp150.000 untuk setiap buahnya dan pemakaiansendiri 15 buah kemeja dengan DPP harga jual tanpa menghitung laba kotor yaitu masing-masing Rp95.000. Maka atas transaksi yang terjadi di atas PPN yang terutang sebesar:

Atas penjualan 60 buah kemeja : 10% x (60 x Rp150.000) = Rp 900.000 Untuk pemakaian sendiri : 10% x (15 x Rp95.000) = Rp 142.500 +

Jumlah PPN terutang Rp1.042.500


9/40


10/40




SOALSOAL PRAKTIKUM

1. Berikut ini adalah data-data pembelian dan penjualan yang dilakukan oleh PT Enrichselama tahun 2012:

Bulan Pembelian Penjualan

JuliAgustusSeptemberOktober

NovemberDesember

Rp 4.000.000Rp 8.000.000Rp 5.000.000Rp 15.000.000Rp 10.000.000Rp 9.000.000

Rp 6.000.000Rp 7.000.000Rp 8.000.000Rp 8.000.000Rp 12.000.000Rp 5.000.000

Berapakah besarnya Pajak Masukan, Pajak Keluaran, Lebih Bayar, dan Kurang Bayarsetiap bulannya?

2.

Selama tahun 2012 PT Vodafone melakukan transaksi pembelian dan penjualan. Berikutini adalah data-datanya:


JanuariFebruariMaretAprilMeiJuni

Rp 12.300.000Rp 10.800.000Rp 8.900.000Rp 9.000.000Rp 16.900.000Rp 4.000.000

Rp 8.400.000Rp 11.000.000Rp 6.800.000Rp 7.500.000Rp 10.800.000Rp 7.500.000

Berapakah besarnya Pajak Masukan, Pajak Keluaran, Lebih Bayar, dan Kurang Bayarsetiap bulannya?

3. PT Volkswim selama 6 bulan pertama tahun 2012 melakukan kegiatan operasionalnyasebagai berikut:


JanuariFebruariMaretAprilMeiJuni

Rp 6.500.000Rp 8.200.000Rp 5.000.000Rp 15.200.000Rp 8.000.000Rp 10.000.000

Rp 4.000.000Rp 6.000.000Rp 8.000.000Rp 11.500.000Rp 2.000.000Rp 9.800.000

Hitunglah besarnya Pajak Masukan, Pajak Keluaran, Lebih Bayar, dan Kurang Bayarsetiap bulannya!

4. PT Wolix adalah perusahaan yang bergerak dalam industri sepatu. Selama bulan Juni2012 PT Wolix menjalankan kegiatan usahanya sebagai berikut:1 Juni 2012 : Membeli kulit sintetis untuk bahan baku dalam proses produksi

sepatu pada PT Homeypad senilai Rp20.000.000.3 Juni 2012 : Menjual 500 pasang sepatu dengan harga Rp75.000.000 kepada

Toko Sepatu Gembul.4 Juni 2012 : Mengekspor 2000 pasang sepatu wanita dengan nilai ekspor US$

1.800 (Nilai Konversi yang berlaku per 4 Juni 2012 USD 1 =

Rp9.500).


11/40




6 Juni 2012 : Menjual 150 pasang sepatu anak-anak kepada Toko Ceria sehargaRp6.500.000.

10 Juni 2012 : Membayar uang langganan telepon di Bank Daerah untuk bulanMaret 2012 sebesar Rp7.600.000 (harga sudah termasuk PPN).

14 Juni 2012 : Membeli bahan perekat sepatu dari PT Tomkins Women sehargaRp2.500.000 (harga sudah termasuk PPN).

20 Juni 2012 : Disumbangkan sejumlah sepatu untuk anak-anak korban gempa yangmenurut harga pasar wajar sebesar Rp8.500.000, termasuk laba 30%.

28 Juni 2012 : Diterima kembali dari PT WAS SING SAE dengan Nota Retur tanggal22 Juni 2012 sebagian dari sepatu yang dibeli seharga Rp3.000.000.

29 Juni 2012 : Membayar ongkos renovasi ruang kantor direksi kepada perusahaankontraktor SAE sebesar Rp25.000.000.

30 Juni 2012 : Menjual langsung barang-barang dari pabrik dalam rangka cucigudang kepada konsumen dengan harga Rp70.000.000.

Hitunglah berapa besarnya Pajak Masukan, Pajak Keluaran dan apakah terjadi LebihBayar atau Kurang Bayar jika pada bulan Mei tahun 2012 terjadi Lebih BayarRp1.500.000!

5. PT ZARA adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri garment. Selama bulanOktober 2012 transaksi yang terjadi adalah sebagai berikut:1 Oktober 2012 : Menyerahkan sejumlah seragam yang telah dipesan oleh TNI dan

POLRI untuk upacara peringatan hari ABRI seharga Rp75.000.000.3 Oktober 2012 : Menjual sejumlah kain tipe Santung kepada Toko Laku seharga

Rp25.000.000.4 Oktober 2012 : Membayar uang langganan telepon sebesar Rp2.500.000 (harga

termasuk PPN).10 Oktober 2012 : Menyumbang sejumlah pakaian seragam bagi anak-anak panti

asuhan My Heartdengan harga pasar Rp15.000.000 termasuk laba25%.

13 Oktober 2012 : Dalam rangka ulang tahun perusahaan, PT Jayaku mengadakan bazarmurah dengan menjual langsung berbagai macam kain di halaman

pabrik kepada konsumen dengan harga Rp35.000.000.14 Oktober 2012 : Mengirim kembali dengan nota retur tertanggal 12 Oktober 2012

sebagian dari benang sutera yang dibeli dari PT Kujaya karena salahpengepakan seharga Rp12.000.000.

18 Oktober 2012 : Membayar kepada PT Sinaga atas pembelian accu untuk armada

mobil box sebagai alat pengangkutan seharga Rp51.000.000(termasuk PPN).

20 Oktober 2012 : Membayar kekurangan atas pembelian kapas pada PT Bachdimseharga Rp8.500.000.

25 Oktober 2012 : Membayar ongkos perbaikan mesin tenun kepada PT Berkah sebesarRp4.000.000.

30 Oktober 2012 : Diterima pembayaran dari KPKN Rp15.000.000 atas penyerahansejumlah pakaian seragam yang telah dipesan pada bulan Agustus2012.


12/40




Hitunglah berapa besarnya Pajak Masukan, Pajak Keluaran dan apakah terjadi LebihBayar / Kurang Bayar jika diketahui pada bulan September 2012 terjadi Lebih Bayarsebesar Rp3.500.000!

6.

Berikut ini adalah transaksi yang terjadi selama bulan Juni 2012 pada PT KOKOH,sebuah perusahaan yang bergerak dalam industri furniture:2 Juni 2012 : Diekspor sejumlah furniture dari rotan ke Libanon dengan nilai

ekspor US$ 25.000 (Kurs yang berlaku adalah US$ 1 = Rp 9.500).4 Juni 2012 : Dijual kepada PT Reborn seperangkat furniture untuk interior kantor

sebesar Rp151.000.000.10 Juni 2012 : Membayar uang langganan telepon untuk bulan Mei 2012 sebesar

Rp2.800.000 (harga sudah termasuk PPN).12 Juni 2012 : Membayar sejumlah kayu jati yang dipesan dari PT Hamtaro sebesar

Rp68.000.000.15 Juni 2012 : Diterima pembayaran dari Bapak Bombom atas pembelian 2 set

perlengkapan ruang tidur seharga Rp60.000.000.20 Juni 2012 : Menyumbangkan sejumlah meja dan kursi ke sekolah dasar di daerahterpencil yang nilai pasarnya diketahui sebesar Rp55.000.000(termasuk laba 30%).

21 Juni 2012 : Diterima kembali dari PT Mardiasmo sebagian dari furniture yangdipesan karena salah pengecatan dengan harga Rp18.000.000.

23 Juni 2012 : Memesan makanan untuk jamuan tamu berupa 20 box nasi di RMMaknyoss (bukan PKP) seharga Rp250.000.

26 Juni 2012 : Diterima pembayaran dari PT Tom sejumlah furniture yang dipesanpada bulan Mei 2012 seharga Rp48.000.000.

30 Juni 2012 : Membeli cat kayu dan dempul dari PT Jerry seharga Rp17.500.000.

Hitunglah berapa besarnya Pajak Masukan, Pajak Keluaran dan apakah terjadi Lebih Bayar /Kurang Bayar jika diketahui pada bulan Mei 2012 terjadi Lebih bayar sebesar Rp2.500.000!


13/40




FAKTUR PAJAK

A.

PENGERTIAN FAKTUR PAJAKUU PPN 1984 Pasal 1 huruf (t) yang dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 menjadi Pasal 1angka 23 merumuskan: Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau

penyerahan Jasa Kena Pajak atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena

Pajak yang digunakan oleh DirektoratJenderal Bea dan Cukai.

B. FUNGSI FAKTUR PAJAKFaktur pajak berfungsi sebagai: Bukti pungutan pajak bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menyerahkan Barang

Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP).

Bukti pembayaran pajak ditinjau dari sisi pembeli BKP atau penerima JKP atau orangpribadi atau badan yang mengimpor BKP.

Sarana untuk mengkreditkan pajak masukan.

C. JENIS FAKTUR PAJAKTerdapat 3 (tiga) jenis Faktur Pajak menurut UU PPN, yaitu: Faktur Pajak Standar, termasuk dokumen-dokumen tertentu yang diperlakukan

sebagai Faktur Pajak Standar Faktur Pajak Gabungan Faktur Pajak Sederhana

D.

KOMPONEN FAKTUR PAJAK Nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan dan yang membeli (menerima) BKP

atau JKP Jenis barang/jasa, DPP, dan potongan harga PPN dan PPnBM yang dipungut Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak Nama dan Tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak

E. SAAT PEMBUATAN FAKTUR PAJAK

Pada saat penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP Pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum

penyerahan BKP dan atau sebelum penyerahan JKP Pada saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap

pekerjaan Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Untuk faktur pajak gabungan harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan

Contoh Kasus

PT. Limantara Indah Makmur dengan NPWP 31.224.198.7-413.000 beralamat di Jl.Fatahillah No. 08 KM 50 Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 117520. Perusahaan inimelakukan pembelian kepada CV. Efficient & Cost Effective Provide yang memiliki NPWP

31.425.379.0-412.000 dan beralamat di Jl. Industri Kapal Dalam 9D Rt. 006/11, Tugu Cimanggis, Depok.


14/40




Berikut ini adalah daftar pembelian yang dilakukan PT. Limantara Indah Makmur:1) Susu kental manis 100 kaleng @ Rp 10.0002)

Gula 50 kg @ Rp 5.0003) Kopi putih 100 pcs @ Rp 1.500


15/40





16/40




SOAL-SOAL PRAKTIKUM

Tentukan tanggal pembuatan faktur pajak serta hitung PPN dan PPnBM dari

transaksi-transaksi di bawah ini!

PT THE HAVES adalah sebuah industri tekstil yang terletak di Jl. Akses UI No. 2 Depok.Perusahaan ini telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak Tanggal 17 Agustus1995. Dalam bulan Desember 2012 transaksi yang terjadi adalah sebagai berikut:

PENYERAHAN/PENJUALAN

1)

5 Desember 2012 Diekspor sejumlah tekstil ke Paris dengan Nilai Ekspor US$

400.000 (1$= Rp9.500).

2)

7 Desember 2012 Diserahkan sejumlah tekstil sebagai bahan baku kepada PT.Fajar selaku PKP yang berlokasi di kawasan Industri Cikarang

seharga Rp75.000.000, memperoleh fasilitas PPN tidak

dipungut. Pembeli menginginkan Faktur Pajak dikirim

bersamaan dengan penyerahan barang.

3)

10 Desember 2012 Diterima pembayaran dari KPKN sejumlah Rp15.000.000 atas

penyerahan tekstil. Surat tagihan dimasukkan tanggal 18

November 2012. SSP belum diterima.

4)

11 Desember 2012 Diserahkan sejumlah kapas kepada pabrik benang PT. Lintang

seharga Rp68.000.000 yang pembayarannya telah diterima

tanggal 14 November 2012.

5)

14 Desember 2012 Disumbangkan sejumlah tekstil kepada Yayasan Panti Kejora

Matahari yang menurut harga pasar wajar adalah

Rp15.000.000 termasuk laba 20%.

6)

15 Desember 2012 Diterima pembayaran dari PT. Yuka sebesar Rp30.000.000 atas

penyerahan sejumlah tekstil yang dilakukan tanggal 25

November 2012 yang pada waktu itu Faktur Pajaknya belum

dibuat.

7)

20 Desember 2012 Dibagikan kepada karyawan sejumlah tekstil sebagai hadiah

lebaran, seharga Rp27.000.000 termasuk laba 20%.8)

22 Desember 2012 Diterima pembayaran dari KPKN sebesar Rp200.000.000 atas

penyerahan sejumlah tekstil kepada Depdiknas untuk

pengadaan pakaian seragam siswa SD yang dananya berasal

dari luar negeri. Penagihan dilakukan tanggal 25 November

2012. SSP telah diterima.

9)

25 Desember 2012 Diterima pembayaran uang muka 50% yaitu sejumlah

Rp2.500.000 dari PT. Komet untuk pesanan sejumlah tekstil

yang penyerahannya dilakukan bulan Januari 2012, sedangkan

sisanya akan dibayar setelah barang diterima.


17/40




10) 30 Desember 2012 Diterima pembayaran dari PT. Andromeda sejumlah

Rp175.000.000 atas penyerahan sejumlah tekstil yang

dilakukan tanggal 08 November 2012.

11) 31 Desember 2012 Diterima kembali dari pabrik jamu PT. Muthia dengan Nota

Retur Tanggal 6 Desember 2012 sebagian dari tekstil yangdibeli pada bulan September 2012 sebesar Rp6.000.000.

PEMBELIAN/PEROLEHAN

1) 6 Desember 2012 Membayar uang langganan telepon bulan November 2012

sebesar Rp11.000.000 (termasuk PPN).

2) 9 Desember 2012 Diterima dari PT. Listiyani satu unit pick-up Toyota Kijang

dengan harga Rp45.000.000 termasuk PPN 10% dan PPnBM

20%, yang digunakan untuk kegiatan distribusi. Pembayaran

dilakukan secara tunai.

3) 14 Desember 2012 Dilunasi tagihan dari PT. AKUH atas pembelian kapas bulan

Oktober 2012 sebesar Rp44.000.000 (termasuk PPN). Faktur

pajak baru diserahkan oleh PKP penjual pada saat pelunasan.

4) 16 Desember 2012 Diterima seperangkat peralatan pabrik dari PT. Astarina seharga

Rp385.000.000 (termasuk PPN) berdasarkan pesanan tanggal

28 November 2012. Sesuai kesepakatan pembayaran baru

dilakukan bulan Januari 2013.

5)

17 Desember 2012 Dibayar tagihan dari pabrik accu Jupiter atas pembelian accuuntuk armada mobil box dari unit distribusi pada bulan

November 2012 seharga Rp67.100.000 (termasuk PPN). Faktur

pajak baru diterima pada saat pembayaran.

6) 20 Desember 2012 Dilakukan pembayaran kepada pemborong PT. Asmoro atas

renovasi bangunan rumah dinas untuk staff direksi sebesar

Rp55.000.000 (termasuk PPN).

7) 25 Desember 2012 Dikeluarkan dari Tanjung Priok sejumlah benang dari Inggris

sebesar:

Cost Insurance Freight : USD 35.000

Bea masuk : 20 %

PPh pasal 22 : 2,5 %

Biaya Pengangkutan : Rp180.000

Sewa Gudang dari PT.PALAPA : Rp2.500.000

Nilai kurs 1 $ : Rp9.600

8) 31 Desember 2012 Mengirim kembali dengan nota retur tertanggal 28 Desember

2012, sebagian dari benang karena salah pengepakan sehingga

rusak, kepada PT. Djati Asmoro seharga Rp18.000.000, yang

merupakan bagian dari penyerahan yang diterima tanggal 18

November 2012.


18/40




KUIS FAKTUR PAJAK

PT. BECAK adalah sebuah industri mebeul yang terletak di Jl. Akses UI No. 77 Depok denganrnomor telepon 021-826-0250. Perusahaan ini telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajaksejak Tanggal 25 September 1991. Sejak terdaftar di KPP Depok, PT. BECAK memiliki

NPWP 01.562.465.4.305.000 dan KLU 36941.Dalam bulan Februari 2013 transaksi yang terjadi adalah sebagai berikut:

PENYERAHAN/PENJUALAN

1)

2 Februari 2013 Diekspor sejumlah mebel ke Perancis dengan Nilai Ekspor US$

650.000

(1$= Rp. 9.000).

2)

5 Februari 2013 Diserahkan sejumlah kayu sebagai bahan baku kepada PT.

Cemungut selaku PKP yang beralokasi di kawasan Industri

Tambun seharga Rp85.000.000 memperoleh fasilitas PPN tidak

dipungut. Pembeli menginginkan Faktur Pajak dikirim bersamaan

dengan penyerahan barang.

3) 7 Februari 2013 Diterima pembayaran dari KPKN sejumlah Rp30.000.000 atas

penyerahan mebel tanggal 30 Desember 2012. Surat tagihan

dimasukkan tanggal 15 Januari 2013. SSP belum diterima.4) 10 Februari 2013 Diserahkan sejumlah kayu kepada PT. Dian Suka Ngademin

seharga Rp68.000.000 yang pembayarannya telah diterima

tanggal 14 Januari 2013 dengan mendapatkan discount sebesar

10%.

5) 12 Februari 2013 Disumbangkan sejumlah mebel kepada Yayasan Panti Kejora

Bulan yang menurut harga pasar wajar adalah Rp25.000.000

termasuk laba 20%.

6) 14 Februari 2013 Diterima pembayaran dari PT. Mimi sebesar Rp45.000.000 atas

penyerahan sejumlah mebel yang dilakukan tanggal 25 Januari

2013 yang pada waktu itu Faktur Pajaknya belum dibuat.

7) 16 Februari 2013 Dibagikan kepada karyawan sejumlah mebel sebagai hadiah

lebaran, seharga Rp33.000.000 termasuk laba 20%.

8)

20 Februari 2013 Diterima pembayaran dari KPKN sebesar Rp220.000.000 atas

penyerahan sejumlah mebel kepada Pemkot Depok. Penagihan

dilakukan tanggal 25 Januari 2013. SSP telah diterima.

9) 25 Februari 2013 Diterima pembayaran uang muka 50% yaitu sejumlah

Rp5.000.000 dari PT. Komat Kamit untuk pesanan sejumlah

tekstil yang penyerahannya dilakukan bulan Maret 2013,

sedangkan sisanya akan dibayar setelah barang diterima.


19/40




10) 26 Februari 2013 Diterima membayaran termin dari PT. Advent sebagai berikut:

- Tanggal 26 Februari 2013 sebesar Rp20.000.000

- Tanggal 26 Maret 2013 sebesar Rp15.000.000

- Tanggal 26 April 2013 Rp10.000.000

11)

28 Februari 2013 Diterima kembali dari pabrik jamu PT. Crit Kocrat Kacrit denganNota Retur nomor NR-25/II/12 tertanggal 25 Februari 2013

sebagian dari mebel yang dibeli pada bulan Desember 2012

sebesar Rp10.000.000.

PEROLEHAN/PEMBELIAN

1. 5 Februari 2013 Membayar uang langganan telepon dan listrik bulan Januari

2013 sebesar Rp22.000.000 (termasuk PPN).

2. 9 Februari 2013 Diterima dari PT. Yuka satu unit pick-up Toyota Kijang denganharga Rp54.000.000 termasuk PPN 10% dan PPnBM 25%,

yang digunakan untuk kegiatan distribusi. Pembayaran

dilakukan secara tunai.

3. 13 Februari 2013 Dilunasi tagihan dari PT. Xsa Nency atas pembelian kayu bulan

Desember 2012 sebesar Rp44.000.000 (termasuk PPN). Faktur

pajak baru diserahkan oleh PKP penjual pada saat pelunasan.

4. 16 Februari 2013 Diterima seperangkat peralatan pabrik dari PT. Astarina

seharga Rp330.000.000 (termasuk PPN) berdasarkan pesanan

Tgl 25 Januari 2013. Sesuai kesepakatan pembayaran baru

dilakukan bulan Maret 2013.

5. 17 Februari 2013 Dibayar tagihan dari pabrik accu Mars atas pembelian accu

untuk armada mobil box dari unit distribusi pada bulan Januari

2013 seharga Rp69.300.000 (termasuk PPN). Faktur pajak baru

diterima pada saat pembayaran.

6. 20 Februari 2013 Dilakukan pembayaran kepada pemborong PT. Todoan atas

renovasi bangunan rumah dinas untuk staff direksi sebesar

Rp66.000.000 (termasuk PPN).

7. 23 Februari 2013 Dikeluarkan dari Tanjung Priok sejumlah kayu dari Katar

sebesar:Cost Insurance Freight : USD 40.000

Bea masuk : 20 %

PPh pasal 22 : 2,5 %

Biaya Pengangkutan : Rp. 200.000

Sewa Gudang dari PT. Rama Yana : Rp.3.000.000

Nilai kurs 1 $ : Rp.9.500

8. 25 Februari 2013 Mengirim kembali dengan nota retur tertanggal 17 Februari

2013, sebagian dari kayu karena ada kesalahan sehingga rusak,

kepada PT Todoan Faldy seharga Rp20.000.000, yang


20/40




merupakan bagian dari penyerahan yang diterima tanggal 18

November 2012.

9. 29 Februari 2013 Melakukan perjalanan wisata bersama karyawan dengan

menggunakan jasa sebuah biro perjalanan. Selesai acara PT.

BECAK membayar tagihan dari pemberi jasa sebesarRp45.000.000 (outc)

Tentukan tanggal pembuatan faktur pajak serta hitung PPN dan PPnBM dari

transaksi-transaksi di atas!


21/40




KASUS PENGISIAN SPT MASA PPN

( FORMULIR 1111 )

PT. Mulia Angkasa adalah sebuah pabrikan peralatan elektronik yang berkedudukan di Jl.Diponegoro No. 212, No. Telepon 8655475, Jakarta. Produk yang dipasarkan adalah AC,Pesawat Televisi, OHP, VCD/LD Player dan lain-lain. Penyerahan produk tersebutdisamping terutang PPN 10% juga terutang PPnBM 10%. Perusahaan ini telah terdaftar danmemiliki NPWP : 02.003.456.4.132.000 serta telah dikukuhkan sebagai PKP sejak tanggal 31Mei 1990. Sedangkan No KLU : 54321. Merk yang digunakan untuk produknya adalahCiyus.Adapun transaksi yang tercatat dalam pembukuan bulan Januari 2013 adalah sebagai

berikut:

PENJUALAN / PENYERAHAN

1. 5 Januari 2013 Ekspor sejumlah produk elektronik kepada Snow Black di Toronto,Kanada dengan nilai ekspor Rp.2.500.000.000. PEB No.00028-1-13tanggal 5 Januari 2013

2. 7 Januari 2013 Diterima pembayaran dari PT Susan, NPWP 02.003.454.6.133.000atas penyerahan sejumlah pesawat TV berwarna 32 pada tanggal 15Desember 2012 dengan harga jual Rp.200.000.000. Dibuatkan FakturPajak Standar Nomor Seri : 010.000-13-00000001.

3. 8 Januari 2013 Diserahkan komponen televisi seharga Rp 500.000.000 kepada PTNgurah Rai perusahaan elektronik selaku Kawasan Berikat, NPWP :02.003.454.6.135.000. Mendapat fasilitas PPN Tidak Dipungut.Dibuatkan Faktur Pajak Standar No Seri : 070.000-13-0000002 8Januari 2013.

4. 10 Januari 2013 Menyampaikan surat tagihan kepada Pimpro DEPKOMINFOsehubungan dengan penyerahan sejumlah alat elektronik dengan hargadalam kontrak Rp.240.000.000 termasuk PPN 10% dan PPnBM 10%yang penyerahannya dilakukan pada tanggal 2 Desember 2012 yang

pembayarannya akan dilakukan melalui KPPN dengan NPWP :00.003.456.7.167.000 Faktur Pajak standar dilampirkan dengan No

Seri : 030.000-13-00000003 tanggal 10 Januari 20135. 12 Januari 2013 Ekspor sejumlah produk elektronik kepada Top Two PLc di Londondengan nilai ekspor sebesar 4.500.000.000 PEB No. 00109-I-13tanggal 12 Januari 2013.

6. 14 Januari 2013 Menyetor PPN atas penyarahan satu unit mobil box yang semuladigunakan untuk kegiatan distribusi, yang dilakukan pada tanggal 1Desember 2012 kepada PT. Ungu, NPWP : 02.004.436.6.147.000dengan harga Rp.20.000.000 yang pembayarannya diterima padatanggal 8 Januari 2013. Mobil box ini dibeli pada tahun 2003 denganharga Rp.44.000.000 termasuk PPN. Atas penyerahan ini dibuatkanFaktur Pajak Standar dengan No Seri : 090.000-13.00000004 tanggal 8

Januari 2013.


22/40




7. 19 Januari 2013 Menyampaikan surat tagihan kepada BKKBN atas penyerahansejumlah OHP yang pembayarannya dilakukan melalui KPKN dengan

NPWP : 00.003.456.4.167.000. harga penyerahan OHP sesuai kontrakRp.165.000.000 termasuk PPN 10% dan PPnBM 10%, dilampiriFaktur Pajak Standar No Seri : 030.000-13-00000005.

8. 20 Januari 2013 Diserahkan elektronik kepada Kedubes Malaysia, NPWP :00.003.356.465.6.000 seharga Rp.800.000.000 pada tanggal 5Desember 2012 Faktur Pajak tertanggal 20 Januari 2012 fasilitasdibebaskan dari PPN dan PPnBM berdasar Surat Pembebasan dariKPP Badora dibuatkan Faktur Pajak Standar dengan No Seri :080.000-13-00000006.

9. 22 Januari 2013 Menyampaikan surat tagihan kepada Bendaharawan KPP NPWP :00.003.357.4.170.000 sehubungan dengan penyerahan satu unit AC -2PK dengan harga dalam kontrak Rp.7.920.000 termasuk PPN 10%dan PPnBM 10%. Dilampiri Faktur Pajak Standar denagan No Seri :

020.000-13-00000007.10. 24 Januari 2013 Diserahkan 5 buah OHP kepada PT. Mirror dengan NPWP02.125.004.4.252.000 dengan harga jual Rp.90.000.000 termasuk PPN10% dan PPnBM 10%. Pembayarannya baru dilakukan pada tanggal15 Maret 2013.

11. 24 Januari 2013 Menerima pembayaran dari PT. Laskar Pelangi dengan NPWP :02.124.004.7.167.000 pabrikan mie instant di KBN Cawang atas

penyerahan sejumlah AC dan Kulkas dengan harga jual seluruhnyaRp.150.000.000 yang penyerahannya dilakukan pada tanggal 12Desember 2012 Faktur Pajak Standar No 010.000-13-00000008.

12. 26 Januari 2013 Diterima pembayaran atas pemindahtanganan sebuah generator pabrik

kepada PT. Habibie Ainun NPWP : 02.124.004.4.157.000 denganharga jual Rp 250.000.000. Pada tanggal 1 Desember 2009. Generatorini dibeli pada 21 November 1999. Pada saat pengisian SPT, PPN yangterutang belum disetor ke kas Negara. Dibuat Faktur Pajak Standardengan No Seri : 090.000-13-00000009.

13. 29 Januari 2013 Diterima kembali dari PT. Sundari NPWP : 02.125.004.4.156.000dengan nota retur : No NR-I/I/13 tertanggal 25 Desember 2012,

peralatan listrik dengan harga jual Rp.40.000.000, yang terutang PPN10% dan PPnBM 10%.

14. 31 Januari 2013 Diserahkan tiga unit mobil Sedan dinas direksi sehargaRp.450.000.000 kepada PT Serdadu Kumbang. Mobil dibeli pada

tahun 2000 dengan harga jual Rp.750.000.000.

PEMBELIAN / PEROLEHAN

1. 02 Januari 2013 Dibeli secara tunai dari PT. Ayat-Ayat Cinta sebuah komputer sehargaRp.35.200.000 (termasuk PPN).

2. 05 Januari 2013 Diterima bahan baku dari PT. Barbie seharga Rp.5.500.000 (termasukPPN) berdasarkan pesanan tanggal 01 Januari 2013. Sesuaikesepakatan pembayaran akan dilakukan bulan Februari.

3. 06 Januari 2013 Dilunasi tagihan dari PT. Kibong-Kibong atas pembelian bahan baku

bulan Desember 2012 seharga Rp. 2.420.000 (termasuk PPN)


23/40




4. 09 Januari 2013 Dibayar uang langganan telepon Rp 6.820.000 termasuk PPN kepadaPT. Ipeh, sesuai dengan kuitansi tanggal 9 Januari 2013.

5. 10 Januari 2013 Diterima sebuah AC dari PT. Rizki seharga Rp.5.600.000 (termasukPPN). Pembayaran baru dilakukan bulan April 2013.

6. 12 Januari 2013 Dibayar PPN atas impor dari Turki ke Bank Mandiri, sebesarRp.42.800.000. Disamping itu dibayar sewa gudang sebesarRp.2.000.000 kepada PT. Sarah, di area pelabuhan.

7. 15 Januari 2013 Dibeli secara tunai dari PT. Adit peralatan kantor sehargaRp.6.000.000.

8. 20 Januari 2013 Dibayar tagihan listrik Rp.7.000.000 kepada PT. PLN, sesuai dengankuitansi tanggal 20 Januari 2013.

9. 21 Januari 2013 Diterima bahan baku dari PT. Sundari seharga Rp.10.000.000. Sesuaikesepakatan pembayaran akan dilakukan bulan Maret.

10. 24 Januari 2013 Dilunasi tagihan dari PT. Dian atas pembelian mesin pabrik sehargaRp.10.000.000 (belum termasuk PPN, penyerahan telah dilakukan

pada tanggal 28 Desember 2012).11. 26 Januari 2013 Dikeluarkan dari Tanjung Priok, mesin yang diimpor dari Korea. PPNyang terutang Rp.140.000.000 mendapat fasilitas pembebasan. Dibayarsewa gudang kepada PT. Xsa sebesar Rp.3.000.000.

12. 28 Januari 2013 Membayar biaya pemasangan iklan disurat kabar PAJAK milik PT.Todoan, pada tanggal 15 Januari 2013, sebesar Rp.5.000.000.

13. 28 Januari 2013 Diterima dari PT. Ridwan, satu unit sedan TOYOTA COROLLAdengan harga Rp.174.000.000 sudah termasuk PPN 10% dan PPnBMdengan tarif 35%. Pembayaran dilakukan secara tunai.

14. 29 Januari 2013 Diterima Faktur Pajak tertanggal 21 Desember 2012 dengan PPNRp.4.000.000 dari pabrik accu PT. Merry, atas penyerahan sejumlah

accu untuk armada mobil box pada tanggal 5 November 2012.15. 29 Januari 2013 Diserahkan pembayaran Rp.50.000.000 dari PT. Rayhan , atas renovasi

villa milik perusahaan.16. 30 Januari 2013 Mengirim kembali dengan Nota Retur Nomor NR-12/I/13 tanggal 29

Januari 2013, sebagian dari botol kepada pabrik botol PT. Abdul,seharga Rp.20.000.000 yangmerupakan bagian dari penyerahan yang diterima pada tanggal 18Oktober 2012.

I NSTRUKSI :

Masukkan seluruh transaksi tersebut ke dalam SPT Masa PPN 1111 untuk Masa Pajak

Januari 2013 atas nama PT. Mulia Angkasa dengan keterangan tambahan sebagai berikut :a. Faktur Pajak dibuat sesuai dengan Kep. Dirjen pajak Nomor: KEP-549/PJ/2003.

Faktur Pajak dibuat pada tanggal jatuh tempo saat pembuatan Faktur Pajak, kecuali

sebelumnya ada pembayaran, dibuat pada saat pembayaran.

b.

Selama bulan Januari 2011 telah dibelanjakan sebanyak Rp.50.000.000 untuk biaya

membangun sendiri satu unit gudang ukuran 500m.

c. Dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2011, terdapat kelebihan pembayaran

PPN sebesar Rp.10.000.000 yang diterima untuk dikompensasikan ke Masa pajak

berikutnya.

d. Dalam hal PM>PK, kelebihan supaya dikompensasikan dengan utang pajak pada

Masa Pajak Berikutnya


24/40




KUIS

PENGISIAN SPT MASA PPN (FORMULIR 1111)

PT. TTM Industrial Parts adalah sebuah pabrik penghasil komponen dan suku cadang motor

penggerak mula yang berkedudukan di Jalan Raya Rancaekek KM 24,5, Bandung dengan

No. Telp : 022-77969900. Produk yang dipasarkan adalah engine block, crank shaft, piston,

klep, pompa tanah dan karburator cylinder. Penyerahan produk tersebut disamping terutang

PPN 10%, juga terutang PPnBM 10%. Perusahaan ini telah terdaftar dan memiliki NPWP :

01.071.271.9.055.000 serta telah dikukuhkan sebagai PKP sejak tanggal 15 Mei 1995.

Sedangkan No. KLU : 29113. Merek yang digunakan untuk produknya adalah

RENDEVOUZ . Sebagai penanggung jawab terhadap kegiatan perpajakan, maka ditunjuk

Manajer Admnistrasi yaitu Litna Tarigan. Dalam bulan Oktober 2012, dapat dihasilkan

transaksi yang tercatat dalam pembukuan sebagai berikut:

PENJUALAN/PENYERAHAN

5 Oktober 2012 Diekspor sejumlah komponen penggerak ke International Exco, Ltd.

Singapura dengan nilai ekspor Rp 3.500.000.000,- dengan nomor

dokumen PEB 13005-10-12

7 Oktober 2012 Diterima pembayaran dari PT. LYSM Indonesia dengan NPWP :

02.193.955.8.058.000 atas penyerahan sejumlah komponen dan sukucadang motor penggerak pada tanggal 19 September 2012 dengan

harga jual Rp 4.500.000.000,- . Dibuatkan Faktur Pajak Standar Nomor

Seri : 010.000-11-00000001.

8 Oktober 2012 Diserahkan 10 engine block seharga Rp 850.000.000,- kepada PT.

UNYIL dengan NPWP: 01.283.582.3.426.000. Mendapat fasilitas

PPN Tidak Dipungut. Dibuatkan Faktur Pajak Standar No. Seri :

070.000-12-00000002.

10 Oktober 2012 Menyampaikan Surat Tagihan Pajak kepada Pimpro PT. AADC, Tbk.

sehubungan dengan penyerahan sejumlah karburator cylinder dengan

harga dalam kontrak Rp 1.200.000.000,- termasuk PPN 10% dan

PPnBM 10% yang penyerahannya dilakukan pada 9 September 2012

dan pembayarannya akan dilakukan melalui KPPN Bandung I dengan

NPWP : 00.014.225.7.424.000 , dibuatkan Faktur Pajak Standar

dengan No. Seri: 020.000-12-00000003.

12 Oktober 2012 Diserahkan sejumlah komponen kepada PT. OINK Engineering

dengan NPWP : 31.160.062.1.403.000 dengan harga jual Rp

700.000.000,- termasuk PPN 10% dan PPnBM 10%. Pembayarannya

baru dilakukan pada tanggal 20 Desember 2012. Faktur Pajak Standar

No. Seri : 010.000-11-00000004.


25/40




22 Oktober 2012 Menyumbang 15 buah pompa tanah kepada Panti Asuhan Anak

Beta dengan nilai jual BKP sebesar Rp 110.000.000,- termasuk laba

10%. Terutang PPN 10% dan PPnBM 10%. Dibuatkan Faktur Pajak

Sederhana No. Seri : FSD 14022-10-12.

25 Oktober 2012 Menerima pembayaran dari PT. Ondel - Ondel dengan NPWP :02.019.328.0.001.000 atas penyerahan 20 klep dengan harga jual

seluruhnya Rp 400.000.000,- yang penyerahannya dilakukan pada

tanggal 12 September 2012. Faktur Pajak Standar No. Seri : 010.000-

12-00000005.

28 Oktober 2012 Diterima kembali dari PT. Rempong Jaya dengan NPWP :

02.215.679.8.072.000 sebuah Nota Retur : NR-1/10/11 dengan

dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak tertanggal 27

Oktober 2012, sejumlah crank shaft dan piston dengan harga jual Rp

220.000.000,- yang terutang PPN 10% dan PPnBM 10%.

PEMBELIAN/PEROLEHAN

03 Oktober 2012 Dibeli secara tunai dari CV. Dian Komputer dengan NPWP :

02.589.770.3.088.000 sebanyak 35 buah komputer PC seharga Rp

220.000.000,- ( termasuk PPN ) dengan Faktur Pajak Standar No. Seri

: 010.000-12-00000006.

06 Oktober 2012 Diterima bahan baku dari PT. Angin Ribut dengan NPWP :

01.973.737.8.002.000 seharga Rp 2.200.000.000,- ( termasuk PPN )

berdasarkan pesanan tanggal 30 September 2012. Sesuai kesepakatan,

pembayaran baru akan dilakukan pada 14 November 2012

08 Oktober 2012 Dilunasi tagihan dari PT. Hamtaro dengan NPWP :

02.197.671.7.412.000 atas pembelian bahan baku bulan September

2012 seharga Rp 935.000.000,- ( termasuk PPN ) dengan Faktur Pajak

Standar No. Seri : 010.000-11-00000007.

11 Oktober 2012 Dibayar uang langganan listrik sebesar Rp 8.800.000,- termasuk PPN

kepada PT. PLN melalui afiliasi PT. Surya Utama dengan NPWP :

02.868.852.1.026.000 Terdapat Faktur Pajak Standar No. Seri :

010.000-11-00000008.

12 Oktober 2012 Dilakukan impor bahan baku dari Shanghai Senzua Co., Ltd. diluar

daerah pabean sebesar Rp 900.000.000,- dengan nomor dokumen : PIB

11012-10-12.

17 Oktober 2012 Diterima dari PT. Auto Mobilindo dengan NPWP :

69.883.427.2.008.000 satu buah sedan Honda City dengan harga Rp

308.000.000,- sudah termasuk PPN. Pembayaran dilakukan secara

tunai dengan Faktur Pajak Standar No. Seri : 010.000-11-00000009.


26/40




24 Oktober 2012 Diterima Faktur Pajak No. Seri : 010.000-11-00000010 tertanggal 24

September 2012 dengan PPN sebesar Rp 50.000.000,- dari PT. WD

Abadi dengan NPWP : 02.414.295.2.056.000 atas penyerahan

sejumlah roll kabel dan peralatan kelistrikan untuk bahan baku pada

tanggal 20 September 2012.31 Oktober 2012 Dikirim kembali kepada PT. Blink dengan NPWP :

02.109.265.5.023.000 untuk sebagian komponen dan suku cadang yang

dibeli seharga Rp 495.000.000,- termasuk PPN dengan Nota Retur :

NR-2/10/12 beserta dokumen yang disamakan dengan faktur pajak.

INSTRUKSI:

Masukkan seluruh transaksi tersebut ke dalam E-SPT Masa PPN 1111 untuk masa pajak

Oktober 2012 atas nama PT. TTM Industrial Parts dengan keterangan tambahan sebagai

berikut :

a. Faktur Pajak dibuat sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor : PER-

13/PJ/2010. Faktur pajak dibuat pada tanggal jatuh tempo saat pembuatan faktur pajak

kecuali sebelumnya ada pembayaran, dibuat pada saat pembayaran.

b. Dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Agustus 2012, terdapat kelebihan pembayaran PPN

sebesar Rp 3.000.000,- yang diterima untuk dikompensasikan untuk Masa Pajak Oktober

2012.

c. Dalam hal PM > PK , kelebihan pembayaran agar dikompensasikan dengan utang pajak

pada Masa Pajak bulan berikutnya.Pelunasan kurang bayar PPN dilakukan menggunakan SSP dengan NTPN :

09140104040200007 dan kurang bayar PPnBM dengan NTPN : 0914010404020008 pada

akhir batas pembayaran dan melakukan pelaporan SPT kepada KPP pada batas akhir

pelaporan masa pajak.


27/40




PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)

A. DASAR HUKUM

UndangUndang No. 12 tahun 1985.Diperbaharui melalui Undang-Undang No. 12 tahun 1994.

B. PENGERTIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNANPajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumidan atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang PajakBumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun1994.PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukanoleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yangmembayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

C. OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNANBumi dan atau bangunan (yang telah diatur oleh menteri keuangan dan dituangkan dalamUU No.12 Tahun 1985 Pasal 27).

D. PENGERTIAN BUMI DAN BANGUNAN

Menurut Ketentuan Umum UU No.12 Tahun 1985 pasal 1, Bumi adalah permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada

dibawahnya.Contoh : Sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, tambang.

Bangunan adalah kontruksi teknik yang ditanamkan atau dilekatkan secara tetap padatanah / perairan di wilayah Republik Indonesia.Contoh : Rumah tempat tinggal, bangunan, gedung, jalan tol, kolam renang, anjunganminyak lepas pantai, pusat perbelanjaan.

E. KRITERIA OBJEK PAJAK YANG TIDAK DIKENAKAN PAJAK BUMI DAN

BANGUNAN1.

Digunakan untuk melayani kepentingan umum yang tidak dimaksudkan untukmemperoleh keuntungan.

2.

Digunakan untuk pemakamam, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu.3. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah

penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah Negara yang belum dibebanisuatu hak.

4. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbalbalik.

5. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan olehmenteri keuangan.

F. SUBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNANSubjek PBB adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata:- mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau;

- memperoleh manfaat atas bumi, dan atau;- memiliki bangunan, dan atau;


28/40




- menguasai bangunan, dan atau;- memperoleh manfaat atas bangunan

Wajib Pajak adalah Subjek Pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak.

G.

DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Dasar pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang ditetapkan perwilayah berdasarkan keputusan menteri keuangan dengan mendengar pertimbanganBupati/Walikota serta memperhatikan: Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan

fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya. Nilai Perolehan Baru. Nilai Jual Objek Pajak Pengganti.

H.

NILAI JUAL OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK (NJOPTKP)NJOPTKP adalah batas NJOP atas bumi dan/atau bangunan yang tidak kena pajak.Besarnya NJOPTKP berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.201/KMK.04/2000adalah setinggi-tingginya Rp12.000.000 dengan ketentuan sebagai berikut: Setiap Wajib Pajak memperoleh pengurangan NJOPTKP sebanyak 1 kali dalam satu

tahun pajak. Apabila Wajib Pajak mempunyai beberapa objek pajak, maka yang mendapat

pengurangan NJOPTKP hanya satu objek pajak yang nilainya terbesar dan tidak bisadigabungkan objek pajak lainnya.

I. DASAR PERHITUNGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Dasar Penghitungan Pajak adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP):Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.46 tahun 2000 berlaku mulai 1 Januari 2001

besarnya persentase NJKP yang ditetapkan adalah: Objek pajak perkebunan adalah 40% Objek pajak kehutanan adalah 40% Objek pajak pertambangan adalah 40% Objek pajak lainnya (pedesaan dan perkotaan):

- apabila NJOPKP-nya Rp1.000.000.000,00 adalah 40%- apabila NJOPKP-nya < Rp1.000.000.000,00 adalah 20%

J. TARIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Tarif PBB adalah sebesar 0,5%

K. RUMUS PENGHITUNGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNANRumus penghitungan PBB = Tarif x NJKP

b.

Jika NJKP = 40% x (NJOP - NJOPTKP) maka besarnya PBB= 0,5% x 40% x (NJOP-NJOPTKP)= 0,2% x (NJOP-NJOPTKP)

c. Jika NJKP = 20% x (NJOP - NJOPTKP) maka besarnya PBB= 0,5% x 20% x (NJOP-NJOPTKP)= 0,1% x (NJOP-NJOPTKP)


29/40




L. PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PBBSaat ini hasil penerimaan PBB 100% (seratus persen) diterima dan diatur oleh pemerintahdaerah.

Contoh kasus 1

Bpk Lionel Messoy memiliki sebidang tanah dan sebuah bangunan berupa rumah di DaerahKebayoran Lama dengan data sebagai berikut : Tanah seluas 2000 m2dengan NJOP Rp5.000.000.000 Bangunan seluas 1000 m2dengan NJOP Rp2.500.000.000 Taman seluas 100 m2dengan NJOP Rp20.000.000 Kolam renang 100 m2dengan NJOP Rp250.000.000

NJOPTKP yang telah ditetapkan sebesar Rp12.000.000.

Jawaban Contoh Kasus 1

No. UraianNil. Jualper m2

KonversiNJOP

KelasLuas(m)

Jumlah NJ

1 Tanah 2.500 2.508 055 2.000 5.016.000

2 Bangunan 2.500 2.625 017 1.000 2.625.000

3 Taman 200 225 031 100 22.500

4 KolamRenang

2.500 2.625 017 100 262.500

5 Jumlah NJOP Dasar sebagai perhitungan 7.926.000

6 NJOPTKP 12.000

7 NJOPKP 7.914.000

8 NJKP (40% x NJOPKP) 3.165.600

9 PBB ( 0,5% x NJKP) 15.828

Contoh kasus 2

Seorang juragan nan dermawan, Bpk. Tabah, mempunyai sebuah rumah minimalis yangterletak di Babelan dan memiliki sebuah ruko yang terletak di daerah Cempaka Putih, danmemiliki rincian sebagai berikut:

Rumah di Babelan:

Tanah seluas 1000 m2dengan nilai jual Rp500.000 per m2

Bangunan seluas 300 m2dengan nilai jual Rp800.000 per m2

Ruko di Cempaka Putih:

Tanah seluas 200 m2dengan nilai jual Rp3.500.000 per m2

Bangunan seluas 100 m2dengan nilai jual Rp1.500.000 per m2

Berapakah PBB yang terutang atas masingmasing objek pajak yang dimiliki Bpk. Tabahjika ditetapkan untuk NJOPTKP di Babelan Rp5.000.000 dan di Cempaka PutihRp10.000.000?


30/40




Jawaban Contoh Kasus 2

Rumah di Babelan: (Dalam Ribuan)


KonversiNJOP

KelasLuas(m)

Jumlah NJ

1 Tanah 500 464 071 1.000 464.0002 Bangunan 800 823 023 300 246.900

3 Jumlah NJOP Dasar sebagai perhitungan 710.900

4 NJOPTKP 0

5 NJOPKP 710.900

6 NJKP (40% x NJOPKP) 284.360

7 PBB ( 0,5% x NJKP) 1.421,8

Rumah di Cempaka Putih: (Dalam Ribuan)


KonversiNJOP

KelasLuas(m)

Jumlah NJ

1 Tanah 3.500 3.375 050 200 675.000

2 Bangunan 1.500 1.516 020 100 151.600

3 Jumlah NJOP Dasar sebagai perhitungan 826.600

4 NJOPTKP 10.000

5 NJOPKP 816.600

6 NJKP (40% x NJOPKP) 326.640

7 PBB ( 0,5% x NJKP) 1.633,2


31/40




Penentuan klasifikasi dari bumi dan bangunan didasarkan pada Keputusan MenteriKeuangan, dan untuk peraturan yang terbaru adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor150/PMK.03/2010 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai DasarPengenaan Pajak Bumi dan Bangunan, yang menggantikan Keputusan Menteri Keuangan

Nomor 523/KMK.04/1998.

KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP) BUMI

UNTUK OBJEK PAJAK SEKTOR PERDESAAN DAN SEKTOR PERKOTAAN

KelasPengelompokan Nilai Jual Bumi

(Rp/m2)

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

(Rp/m2)

001 > 67.390.000,00 s/d 69.700.000,00 68.545.000,00

002 > 65.120.000,00 s/d 67.390.000,00 66.255.000,00

003 > 62.890.000,00 s/d 65.120.000,00 64.000.000,00

004 > 60.700.000,00 s/d 62.890.000,00 61.795.000,00

005 > 58.550.000,00 s/d 60.700.000,00 59.625.000,00006 > 56.440.000,00 s/d 58.550.000,00 57.495.000,00

007 > 54.370.000,00 s/d 56.440.000,00 55.405.000,00

008 > 52.340.000,00 s/d 54.370.000,00 53.355.000,00

009 > 50.350.000,00 s/d 52.340.000,00 51.345.000,00

010 > 48.400.000,00 s/d 50.350.000,00 49.375.000,00

011 > 46.490.000,00 s/d 48.400.000,00 47.445.000,00

012 > 44.620.000,00 s/d 46.490.000,00 45.555.000,00

013 > 42.790.000,00 s/d 44.620.000,00 43.705.000,00

014 > 41.000.000,00 s/d 42.790.000,00 41.895.000,00015 > 39.250.000,00 s/d 41.000.000,00 40.125.000,00

016 > 37.540.000,00 s/d 39.250.000,00 38.395.000,00

017 > 35.870.000,00 s/d 37.540.000,00 36.705.000,00

018 > 34.240.000,00 s/d 35.870.000,00 35.055.000,00

019 > 32.650.000,00 s/d 34.240.000,00 33.445.000,00

020 > 31.100.000,00 s/d 32.650.000,00 31.875.000,00

021 > 29.590.000,00 s/d 31.100.000,00 30.345.000,00

022 > 28.120.000,00 s/d 29.590.000,00 28.855.000,00

023 > 26.690.000,00 s/d 28.120.000,00 27.405.000,00

024 > 25.300.000,00 s/d 26.690.000,00 25.995.000,00025 > 23.950.000,00 s/d 25.300.000,00 24.625.000,00

026 > 22.640.000,00 s/d 23.950.000,00 23.295.000,00

027 > 21.370.000,00 s/d 22.640.000,00 22.005.000,00

028 > 20.140.000,00 s/d 21.370.000,00 20.755.000,00

029 > 18.950.000,00 s/d 20.140.000,00 19.545.000,00

030 > 17.800.000,00 s/d 18.950.000,00 18.375.000,00

031 > 16.690.000,00 s/d 17.800.000,00 17.245.000,00

032 > 15.620.000,00 s/d 16.690.000,00 16.155.000,00

033 > 14.590.000,00 s/d 15.620.000,00 15.105.000,00

034 > 13.600.000,00 s/d 14.590.000,00 14.095.000,00


32/40




035 > 12.650.000,00 s/d 13.600.000,00 13.125.000,00

036 > 11.740.000,00 s/d 12.650.000,00 12.195.000,00

037 > 10.870.000,00 s/d 11.740.000,00 11.305.000,00

038 > 10.040.000,00 s/d 10.870.000,00 10.455.000,00

039 > 9.250.000,00s/d 10.040.000,00 9.645.000,00040 > 8.500.000,00 s/d 9.250.000,00 8.875.000,00

041 > 7.790.000,00 s/d 8.500.000,00 8.145.000,00

042 > 7.120.000,00 s/d 7.790.000,00 7.455.000,00

043 > 6.490.000,00 s/d 7.120.000,00 6.805.000,00

044 > 5.900.000,00 s/d 6.490.000,00 6.195.000,00

045 > 5.350.000,00 s/d 5.900.000,00 5.625.000,00

046 > 4.840.000,00 s/d 5.350.000,00 5.095.000,00

047 > 4.370.000,00 s/d 4.840.000,00 4.605.000,00

048 > 3.940.000,00 s/d 4.370.000,00 4.155.000,00

049 > 3.550.000,00 s/d 3.940.000,00 3.745.000,00

050 > 3.200.000,00 s/d 3.550.000,00 3.375.000,00

051 > 3.000.000,00 s/d 3.200.000,00 3.100.000,00

052 > 2.850.000,00s/d 3.000.000,00 2.925.000,00

053 > 2.708.000,00 s/d 2.850.000,00 2.779.000,00

054 > 2.573.000,00 s/d 2.708.000,00 2.640.000,00

055 > 2.444.000,00 s/d 2.573.000,00 2.508.000,00

056 > 2.261.000,00 s/d 2.444.000,00 2.352.000,00

057 > 2.091.000,00 s/d 2.261.000,00 2.176.000,00

058 > 1.934.000,00 s/d 2.091.000,00 2.013.000,00059 > 1.789.000,00 s/d 1.934.000,00 1.862.000,00

060 > 1.655.000,00 s/d 1.789.000,00 1.722.000,00

061 > 1.490.000,00 s/d 1.655.000,00 1.573.000,00

062 > 1.341.000,00 s/d 1.490.000,00 1.416.000,00

063 > 1.207.000,00 s/d 1.341.000,00 1.274.000,00

064 > 1.086.000,00 s/d 1.207.000,00 1.147.000,00

065 > 977.000,00 s/d 1.086.000,00 1.032.000,00

066 > 855.000,00 s/d 977.000,00 916.000,00

067 > 748.000,00 s/d 855.000,00 802.000,00

068 > 655.000,00 s/d 748.000,00 702.000,00

069 > 573.000,00 s/d 655.000,00 614.000,00

070 > 501.000,00 s/d 573.000,00 537.000,00

071 > 426.000,00 s/d 501.000,00 464.000,00

072 > 362.000,00 s/d 426.000,00 394.000,00

073 > 308.000,00 s/d 362.000,00 335.000,00

074 > 262.000,00 s/d 308.000,00 285.000,00

075 > 223.000,00 s/d 262.000,00 243.000,00

076 > 178.000,00 s/d 223.000,00 200.000,00

077 > 142.000,00 s/d 178.000,00 160.000,00


33/40




078 > 114.000,00 s/d 142.000,00 128.000,00

079 > 91.000,00 s/d 114.000,00 103.000,00

080 > 73.000,00 s/d 91.000,00 82.000,00

081 > 55.000,00 s/d 73.000,00 64.000,00

082 > 41.000,00 s/d 55.000,00 48.000,00083 > 31.000,00 s/d 41.000,00 36.000,00

084 > 23.000,00 s/d 31.000,00 27.000,00

085 > 17.000,00 s/d 23.000,00 20.000,00

086 > 12.000,00 s/d 17.000,00 14.000,00

087 > 8.400,00 s/d 12.000,00 10.000,00

088 > 5.900,00 s/d 8.400,00 7.150,00

089 > 4.100,00 s/d 5.900,00 5.000,00

090 > 2.900,00 s/d 4.100,00 3.500,00

091 > 2.000,00 s/d 2.900,00 2.450,00

092 > 1.400,00 s/d 2.000,00 1.700,00

093 > 1.050,00 s/d 1.400,00 1.200,00

094 > 760,00 s/d 1.050,00 910,00

095 > 550,00 s/d 760,00 660,00

096 > 410,00 s/d 550,00 480,00

097 > 310,00 s/d 410,00 350,00

098 > 240,00 s/d 310,00 270,00

099 >170,00 s/d 240,00 200,00

100


34/40


35/40




SOAL-SOAL PRAKTIKUM

1. Uni Ola memiliki sebidang tanah dan restoran Masakan Padang yang didirikan diatasanya.Luas tanah tersebut 500 M2 dengan nilai jual sebesar Rp.300.000/m2 dan luas

bangunan 210M2

dengan nilai jual Rp.650.000/M2

. Hitunglah berapa besarnya PBB yangharus dibayar Uni Ola !

2. Ibu Octa memiliki 2 obyek PBB yang terletak di Buah Batu dan Cirebon. Berikut iniadalah data-data dari kedua obyek tersebut.Di Buah Batu

Tanah seluas 800M2 dengan nilai jual Rp.1.250.000/M2

Bangunan rumah seluas 400M2 dengan nilai jual Rp.480.000/M2

Taman mewah seluas 50M2 dengan nilai jual Rp.175.000/M2

Di Cirebon

Tanah seluas 1000 M2dengan nilai jual Rp.950.000/ M2 Bangunan rumah seluas 550M2 dengan nilai jual Rp.1.900.000/M2

Taman mewah seluas 200M2dengan nilai jual Rp.300.000/M2

Kolam renang seluas 150M2dengan nilai jual Rp.170.000/M2

Berapakah PBB yang terutang atas kedua obyek pajak yang dimiliki Ibu Octa jikadiketahui NJOPTKP di Buah Batu sebesar Rp.10.000.000 dan di Cirebon Rp.8.000.000?

3. Tuan Muda Yuka memiliki sebidang tanah di daerah, Samosir, Sumatera Utara. Tanahtersebut luasnya 455M2dengan nilai jual Rp.282.000/M2. Di atas tanah Tuan Muda Yukadidirikan sebuah bangunan rumah seluas 300M2 dengan nilai jual Rp.810.000/M2.

Hitunglah besarnya PBB terutang yang harus di bayar oleh Tn. Muda Yuka!

4. Nyonya Dinda mempunyai Obyek PBB yang letaknya di Madura. Obyek PBB tersebutantara lain:

Tanah seluas 900 M2 dengan nilai jual Rp.520.000/ M2

Rumah seluas 400 M2 dengan nilai jual Rp.3.800.000/ M2

Taman mewah seluas 250 M2 dengan nilai jual Rp 85.000 /M2

Pagar mewah sepanjang 100M2 dan tinggi 2M dengan nilai jual Rp195.000/M2

Berapakah besarnya PBB yang terutang yang harus dibayar Bapak Sultan Hasanudin denganketentuan pemerintah setempat untuk NJOPTKP sebesar Rp.10.000.000?


36/40




BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

(BPHTB)

A. DASAR HUKUMUndangUndang No.21 Tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang Undang N0.20 Tahun 2000 yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2001.

B. PENGERTIAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNANPajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Adapun pengertianperolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yangmengakibatkan diperolehnya hak atas tanah atau bangunan oleh orang pribadi atau

badan.

C.

PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN MELIPUTI1.

Pemindahan hak karena:Jual BeliTukar MenukarHibah WasiatPenggabungan UsahaWarisHibahPemasukan dalam perseroan / Badan hukum lainPemisahan hak yang mengakibatkan peralihan hakPenunjukan pembeli dalam lelangPeleburan UsahaPemekaran UsahaPelaksanaan Putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap

2. Pemberian hak baru karena: Kelanjutan Pelepasan Hak Di luar pelepasan hak

D. HAK ATAS TANAH SEBAGAI PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN

BANGUNAN

Hak milik Hak guna usaha Hak guna bangunan Hak pakai Hak milik atas satuan rumah susun Hak pengelolaan

E. SUBJEK PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah atau bangunan.


37/40


38/40




o.

Penunjukan pembeli dalam lelang adalah Harga Transaksi yang Tercantum dalamRisalah Lelang

p.

Pemberian hak baru

Apabila Nilai Perolehan Objek Pajak tidak diketahui atau lebih rendah daripada NilaiJual Objek Pajak Yang digunakan dalam pengenaan PBB pada tahun terjadinya

perolehan dasar pengenaan pajak yang dipakai adalah Nilai Jual Objek Pajak Bumidan Bangunan.

Apabila Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Banguan belum ditetapkan, besarnya nilaijual Objek Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan oleh menteri.

J. NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK (NPOPTKP)Nilai Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan secara regional setinggi tingginya

Rp60.000.000, kecuali dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yangditerima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garisketurunuan harus satu derajat ke atas dan ke bawah dengan pemberi hibah wasiattermasuk suami / istri, maka nilai NPOPTKP ditetapkan secara regional setinggi-tingginya Rp300.000.000.

K. UNTUK BPHTB YANG TERUTANG DARI WARIS, HIBAH WARIS SEBESAR

50% DARI BPHTB YANG SEHARUSNYA TERUTANG.

Contoh Kasus 1

Setelah lama menabung, akhirnya Bapak Wawan membeli tanah dan bangunan dengan

nilai perolehan objek pajak (harga transaksi) Rp150.000.000. NPOPTKP yangditetapkan pemerintah daerah setem pat adalah Rp90.000.000. Berapakah besarnyaBPHTB terutang oleh Bapak Jaya?

Nilai Perolehan Objek Pajak Rp150.000.000NPOPTKP Rp 90.000.000 -NPOPKP Rp 60.000.000BPHTB terutang = 5% x Rp60.000.000 = Rp 3.000.000

Contoh Kasus 2

Seorang anak memperoleh warisan dari ayahnya sebidang tanah dan bangunan diatasnya

dengan nilai pasar sebesar Rp800.000.000. Berapa BPHTB terutang atas warisan tersebutjika ditetapkan NPOPTKP sebesar Rp400.000.000?Nilai Perolehan Objek Pajak Rp800.000.000NPOPTKP Rp400.000.000 -NPOPKP Rp400.000.000BPHTB yang seharusnya terutang : 5% x Rp400.000.000 = Rp 20.000.000BPHTB terutang : 50% x Rp20.000.000 = Rp 10.000.000

Catatan :

Jika didalam kasus terdapat dua nilai yaitu nilai perolehan dan nilai jual, maka yang

dipakai sebagai dasar pengenaan pajak adalah nilai yang terbesar.


39/40




L. SURAT KETETAPAN BPHTB KURANG BAYARKetentuan tentang surat ketetapan BPHTB kurang bayar ditetapkan dalam Pasal 11 UU

No.21 Tahun 1997 tentang BPHTB jo UU No.20 Tahun 2000 adalah sebagai berikut:a. Dalam jangka waktu 5 tahun sesudah ayat terutang pajak, Dirjen Pajak dapat

menerbitkan surat ketetapan BPHTB kurang bayar apabila berdasarkan hasilpemeriksaan atau keterangan lainnya ternyata jumlah pajak yang terutang kurangbayar.

b. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam surat ketetapan BPHTB kurang bayarditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan, jangka waktu24 bulan, dihitung mulai saat terutanganya pajak sampai dengan diterbitkannya suratketetapan BPHTB kurang bayar.

Contoh Kasus 3

Seorang wajib pajak memperoleh tanah dan bangunan pada tanggal 17 Maret 2010

Nilai Perolehan Wajib Pajak Rp135.000.000NPOPTKP Rp 60.000.000 -NPOPKP Rp 75.000.000BPHTB Terutang = 5% x Rp75.000.000 = Rp 3.750.000

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan pada tanggal 31 Desember 2010 ternyataditemukan data yang belum lengkap yang menunjukan bahwa Nilai Perolehan ObjekPajak sebenarnya adalah sebagai berikut.

Nilai Perolehan Objek Pajak Rp150.000.000NPOPTKP Rp 60.000.000 -NPOPKP Rp 90.000.000

BPHTB yang seharusnya terutang = 5% x Rp90.000.000 = Rp 4.500.000BPHTB yang telah dibayar = Rp 3.750.000 -BPHTB yang kurang bayar = Rp 750.000

Sanksi administrasi berupa bunga dari 21 Maret 2008 sampai 31 Desember 2008:10 Bulan x 2% x Rp 750.000 = Rp 150.000Jadi Jumlah Pajak yang harus dibayar sebesar:Rp 750.000 + Rp 150.000 = Rp 900.000

Catatan :

Sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dikenakan untuk jangka waktumaksimal 24 bulan. Jadi jika ditemukan data baru dalam jangka waktu lebih dari 24

bulan maka sanksi administrasinya sebesar 2% tetap dikalikan dengan 24 bulan.


40/40


SOAL-SOAL PRAKTIKUM

1.

PT. Toba Hasian yang bergerak sebagai importir mobil sport yang berlokasi di Baligemenghibahkan sebidang tanah dari aktiva tetap perusahaan untuk dijadikan saranakesehatan masyarakat kepada Yayasan Sayang Mamah. Adapun harga jual tanah tersebutRp850.000/m2 sedangkan harga pasar tanah tersebut Rp1.100.000. Luas tanah yangdihibahkan adalah 700 m2. berapakah BPHTB yang terhutang jika NPOPTKPRp280.000.000?

2.

Pada tanggal 20 Januari 2012 Bpk. Donny Marpadot membeli tanah di daerah Cileungsiseluas 900 m2. Di atas tanah tersebut terdapat 2 bangunan rumah yang luasnya masing-masing 250 m2 dan 200 m2. Hitunglah Berapa BPHTB terhutang jika diketahui harga jualmasing masing rumah Rp250.000.000 dan Rp200.000.000 dan harga jual tanah sebesarRp1.300.000/m2 dan NPOPTKP yang diperbolehkan oleh Pemda Bogor Rp60.000.000?

3.

Pada tanggal 17 Desember 2011 PT. Pete menghibahkan sebidang tanah untukmendirikan sebuah klinik kepada RS Sehat Jasmani dengan NPOP sebesarRp500.000.000. NPOPTKP yang ditetapkan Pemda setempat adalah sebesarRp280.000.000. Hitung berapa BPHTB yang terutang!

4.

Ny. Asami Emogu membeli sebidang tanah seluas 2500 m2 di kawasan Cakung denganharga beli obyek pajak sebesar Rp1.200.000 pada seorang makelar tanah. NPOPTKPyang ditetapkan oleh Pemda Jakarta Timur adalah sebesar Rp50.000.000. BerapakahBPHTB terutang atas tanah tersebut?

5.

Pada tanggal 28 Februari 2012 Tn. Febriansyah memperoleh obyek pajak sebesar

Rp280.000.000. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan tanggal 30 Desember2012 ternyata ditemukan data yang belum lengkap yang menunjukan bahwa NPOPsebenarnya adalah Rp350.000.000. Berapakah besarnya BPHTB yang terutang pada saatTn. Febriansyah memperoleh tanah dan bangunan dan berapakah BPHTB yang terutang

pada saat pemeriksaan 30 Desember 2012 serta berapa denda administrasi yang harusdibayar pada tanggal 30 Desember 2012!

6. Tertanggal 31 Januari 2011 Bpk. Bapake memperoleh sebidang tanah seluas 1800 m2dan2 buah bangunan berdiri di atasnya. Diketahui harga masing masing bangunan adalahRp400.000.000 dan Rp300.000.000 dan harga tanahnya Rp1.000.000 per m2 dan

NPOPTKP Rp60.000.000. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan tanggal 27 Juli

2011 ternyata ditemukan data yang belum lengkap yang menunjukkan bahwa NilaiPerolehan Objek Pajak sebenarnya adalah Rp1.875.000/m2 untuk harga tanah danmasing-masing bangunan Rp475.000.000 dan Rp380.000.000. Berapakah besarnyaBPHTB terutang pada saat Bpk. Bapake memperoleh tanah dan bangunan dan berapakahBPHTB yang terutang pada saat pemeriksaan tanggal 27 Juli 2011 serta berapakah dendaadministrasi yang harus dibayar pada 27 Juli 2011?

7. Rosyani Saragi memperoleh hibah wasiat dari orang tua kandungnya berupa tanah seluas500 m2. Diketahui bahwa nilai pasar tanah tersebut adalah Rp1.800.000/m2sementara itunilai jual objek pajak atas tanah tersebut sebesar Rp1.000.000/m2. Berapa BPHTBterutang atas tanah yang diperoleh tersebut jika NPOPTKP nya sebesar Rp278.000.000?

modul komputerisasi pajak 2

Documents