tugas kelompok hukum pajak

7/25/2019 Tugas Kelompok Hukum Pajak

1/29

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak adalah istilah yang tidak asing lagi bagi kita, peranannyapun dalam pengembangan

suatu Negara juga sangat besar. Karena itu, di Indonesia banyak Undang-Undang maupun

peraturan perundang-undangan yang menjelaskan tentang pajak. Dari periode ke periode

peraturan tentang pajak selalu mengalami perubahan, begitupun di Indonesia. Sehingga

muncullah istilah-istilah baru tentang perpajakan yang harus diketahui oleh orang banyak. Selain

itu perlu disadari juga baha sebagian besar penduduk indonesia yang belum mempunyai

NP!P, padahal NP!P tersebut sangat penting bagi pembangunan Negara. "aka dari itu kami

membuat makalah ini guna memberi tahu pembaca tentang NP!P dan menumbuhkan kesadaran

pembaca untuk membayar pajak.

#


2/29

BAB II

PERMASALAHAN

$ %agaimana Ketentuan Umum dan &ata 'ara Pepajakan(

%. %agaimana Prosedur Pemungutan Pajak (

'. $pa sajakah sanksi bagi orang yang tidak taat dalam membayar pajak (

)


3/29

BAB III

PEMBAHASAN

Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang *Ketentuan Umum

dan &ata 'ara Perpajakan+ adalah UU No. tahun #/, sebagaimana telah diubah dengan UU

No. tahun #0, dengan UU No. # tahun )111, terakhir dengan UU No. ) tahun )112.

Undang-undang tentang *Ketentuan Umum dan &ata 'ara Perpajakan+ dilandasi 3alsa3ah

Pancasila dan UUD #04. UU No. ) tahun )112 pada dasarnya mengatur hak dan keajiban

!ajib Pajak, eenang dan keajiban aparat pemungut pajak, serta sanksi perpajakan.

Sistem perpajakan yang dianut di Indonesia adalah sel3 assesment, yaitu !ajib Pajak diberikan

kepercayaan untuk menda3tarkan diri, menghitung pajak yang terutang, menyetornya, serta

melaporkan penghitungan dan penyetoran pajak tersebut, sedangkan 3ungsi Direktorat 5enderal

pajak adalah melakukan pengaasan atas sistem sel3 assesment tersebut agar !ajib Pajak

melaksanakannya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Penghitungan pajak yang

terutang diatur dalam undang-undang material perpajakan sebagaimana tersebut dalam UU PPh

dan UU PPN. Sementara itu penda3taran, penyetoran, dan pelaporan pajak, serta eenang

Direktorat 5enderal pajak diatur dalam undang-undang 3ormal perpajakan sebagaimana

tercantum dalam UU No. &ahun #/ sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. ) &ahun

)112 tentang Ketentuan Umum dan &ata 'ara Perpajakan 6selanjutnya disebut UU KUP7, yang

mengatur tentang hak dan keajiban !ajib Pajak serta eenang Direktorat 5enderal Pajak,

termasuk sanksi perpajakan apabila !ajib Pajak tidak memenuhi keajiban perpajakan

/


4/29

$. N8"89 P8K8K !$5I% P$5$K

#. NP!P 6Nomor Pokok !ajib Pajak7 adalah nomor yang diberikan oleh direktur jendral pajak

kepada ajib pajak sebagai suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan

sebagai tanda pengenal diri atau identitas !ajib Pajak dalam melaksanakan hak dan keajiban

perpajakanya . 8leh karena itu, kepada setiap !ajib Pajak hanya diberikan satu Nomor Pokok

!ajib Pajak. Selain itu, Nomor Pokok !ajib Pajak juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban

dalam pembayaran pajak dan dalam pengaasan administrasi perpajakan. Dalam hal

berhubungan dengan dokumen perpajakan, !ajib Pajak diajibkan mencantumkan NP!P

6Nomor Pokok !ajib Pajak7 yang dimilikinya. &erhadap !ajib Pajak yang tidak menda3tarkan

diri untuk mendapatkan Nomor Pokok !ajib Pajak dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan.

%. SU9$& P:"%:9I&$;U$N

a. Pengertian Surat Pemberitahuan

Surat Pemberitahuan yaitu surat yang oleh !ajib Pajak digunakan untuk melaporkan

penghitungan dan


5/29

b. Untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilakukan sendiri danungsi SP& bagi pengusaha kena pajak

a. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjaabkan perhitungan jumlah PPN

dan PPn-%" yang seharusnya terutang?

b. Untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan oleh

Pengusaha Kena Pajak dan


6/29

setelah saat terutangnya pajak atau "asa Pajak berakhir.

@ %atas aktu pembayaran untuk kekurangan pembayaran pajak berdasarkan SP& &ahunan

paling lambat sebelum SP& disampaikan.

@ 5angka aktu pelunasan surat ketetapan pajak untuk !ajib Pajak usaha kecil dan !ajib Pajak

di daerah tertentu paling lama ) bulan.

d. Sanksi Keterlambatan Pembayaran Pajak

$tas keterlambatan pembayaran pajak, dikenakan sanksi denda administrasi bunga )B 6dua

persen7 sebulan dari pajak terutang dihitung dari jatuh tempo pembayaran. !ajib Pajak yang alpa

tidak menyampaikan SP& atau menyampaikan SP& tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap

dan dapat merugikan negara yang dilakukan pertama kali tidak dikenai sanksi pidana tetapi

dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar )11B dari pajak yang kurang dibayar.

'. &$&$ '$9$ P:"%$C$9$N P$5$K

!ajib Pajak 6orang pribadi atau badan7 dalam melaksanakan keajiban perpajakannya harus

sesuai dengan sistem sel3 assessment, yaitu ajib melakukan sendiri penghitungan, pembayaran,

dan pelaporan pajak terutang.

a. Keajiban "embayar Pajak

"ekanisme Pembayaran Pajak bagi !ajib Pajak dapat dijelaskan sebagai berikut=

I. "embayar sendiri pajak yang terutang=

Pembayaran angsuran PPh setiap bulan 6PPh Pasal )47

Pembayaran PPh Pasal )4 yaitu pembayaran Pajak Penghasilan secara angsuran. ;al ini

dimaksudkan untuk meringankan beban !ajib Pajak dalam melunasi pajak yang terutang dalam

satu tahun pajak. !ajib Pajak diajibkan untuk mengangsur pajak yang akan terutang pada akhir


7/29

tahun dengan membayar sendiri angsuran pajak tersebut setiap bulan.

Khusus untuk !ajib Pajak 8rang Pribadi yang sumber penghasilannya dari usaha dan pekerjaan

bebas, pembayaran angsuran PPh Pasal )4 terbagi atas ) yaitu=

$ngsuran PPh Pasal )4 sebagai !ajib Pajak 8rang Pribadi Pengusaha &ertentu 68PP&7.

!ajib Pajak 8rang Pribadi Pengusaha &ertentu adalah ajib pajak orang pribadi yang melakukan

kegiatan usaha penjualan barang baik secara grosir maupun eceran dan usaha penyerahan jasa,

yang mempunyai satu atau lebih tempat usaha termasuk yang memiliki tempat usaha yang

berbeda dengan tempat tinggal.

$ngsuran PPh Pasal )4 !ajib Pajak 8PP& = 1,24B jumlah peredaran usaha 6omset7 setiap

bulan dari masing-masing tempat usaha

$ngsuran PPh Pasal )4 sebagai !ajib Pajak 8rang Pribadi Selain Pengusaha &ertentu

68PSP&7.

$ngsuran PPh Pasal )4 sebagai !ajib Pajak 8PSP& = Penghasilan Kena Pajak &ari3 PPh Pasal

#2 ayat 6#7 huru3 a UU PPh = #) bulan.

&ari3 Pasal #2 ayat 6#7 a UU PPh adalah =

Aapisan Penghasilan Kena Pajak &ari3 Pajak

Sampai dengan 9p 41.111.111,- 4B

di atas 9p 41.111.111,- sampai dengan 9p )41.111.111,- #4B

di atas 9p )41.111.111,- sampai dengan 9p 411.111.111,- )4B

di atas 9p 411.111.111,- /1B

b. Untuk !ajib Pajak %adan, besarnya pembayaran $ngsuran PPh )4 yang terutang diperoleh

dari penghasilan kena pajak dikalikan dengan tari3 PPh yang diatur di Pasal #2 ayat 6#7 huru3 b

Undang Undang Pajak Penghasilan. &ari3 Pasal #2 ayat 6#7 huru3 b dan ayat 6)a7 UU PPh adalah

2


8/29

)4B.

Khusus untuk !ajib Pajak badan yang peredaran bruto setahun sampai dengan 9p

41.111.111.111,- mendapat 3asilitas berupa pengurangan tari3 sebesar 41B dari tari3 pasal #2

ayat 6#7 huru3 b dan ayat 6)a7 UU PPh, yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari

peredaran bruto sampai dengan 9p 0.11.111.111,-

c. "embayar PPh melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain 6PPh Pasal 0 6)7, PPh

Pasal #4, PPh Pasal )#, )), dan )/, serta PPh Pasal )7.

Pihak lain disini adalah=

Pemberi penghasilan?

Pemberi kerja? atau

Pihak lain yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah.

Penjelasan lebih lanjut mengenai pemotongan dan pemungutan pajak diuraikan lebih lanjut pada

bagian Pemotongan


9/29

"eterai tempel yang terutang untuk dokumen yang menyebut jumlah 6kuitansi7 di atas 9p

)41.111,- sampai dengan 9p#.11.111,- adalah 9p/.111,-.

b. Pemotongan < Pemungutan Pajak

Selain pembayaran bulanan yang dilakukan sendiri, ada pembayaran bulanan yang dilakukan

dengan mekanisme pemotongan


10/29

yang diterimanya.

b. PPh Pasal )) adalah pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak tertentu yang ditunjuk

oleh "enteri Keuangan sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang 6seperti

penyerahan barang oleh rekanan kepada bendaharaan pemerintah7, impor barang dan kegiatan

usaha di bidang-bidang tertentu serta penjualan barang yang tergolong sangat meah.

Pemungutan PPh Pasal )) ini antara lain adalah=

Pemungutan PPh atas pembelian barang oleh instansi Pemerintah?

Pemungutan PPh atas kegiatan impor barang?

Pemungutan PPh atas produksi barang-barang tertentu misalnya produksi baja, kertas, rokok,

dan otomoti3?

Pemungutan atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan

usaha industri atau eksportir di bidang perhutanan, perkebunan, pertanian dan perikanan dari

pedagang pengumpul?

Pemungutan PPh atas penjualan atas barang yang tergolong meah

!ajib Pajak dapat ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal )) atau dapat juga sebagai pihak yang

dipungut PPh Pasal )).

c. PPh Pasal )/ adalah pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan

sehubungan dengan pembayaran berupa deEiden, bunga, royalty, sea, dan jasa kepada !P

badan dalam negeri, dan %U&.

'ontohnya adalah pemotongan dan penghitungan PPh Pasal )/ atas jasa tertentu 6jasa serEice

mesin atau komputer7 yang pemotongannya dilakukan oleh !ajib Pajak berbentuk badan.

d. PPh Pasal ) adalah pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan

sehubungan dengan pembayaran berupa deEiden, bunga, royalty, hadiah dan penghasilan lainnya

#1


11/29

kepada !P luar negeri.

'ontohnya adalah pemotongan dan penghitungan PPh Pasal ) atas penghasilan tertentu

6royalty7 yang dilakukan oleh !ajib Pajak berbentuk badan.

e. PPh >inal 6Pasal 0 ayat 6)77

Pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan sehubungan dengan

pembayaran untuk objek tertentu seperti sea tanah dan


12/29

$pabila pihak-pihak yang diberi keajiban oleh Undang-Undang Perpajakan untuk melakukan

pemotongan


13/29

terutangnya pajak

PPN dan PPn-%m Paling lambat tanggal #4 bulan takim berikutnyasetelah masa pajak

berakhir

#1 PPN dan PPn-%m impor ;arus dilunasi sendiri oleh ajib pajak bersamaan dengan

pembayaran %ea "asuk. $pabila %ea "asuk dibebaskan atau ditunda, harus dilunasi pada saat

penyelesaian dokuman impor

## PPN dan PPn-%m Direktorat 5endral %ea dan 'ukai # 6satu7 hari setelah pemungutan

pajak dilakukan

#) PPN dan PPn-%m %endaharaan Paling lambat tanggal 2 bulan takim berikutnyasetelah

masa pajak berakhir

D. SU9$& K:&:&$P$N P$5$K 6 SKP 7

Penerbitan suatu Surat Ketetapan Pajak 6skp7 hanya terbatas kepada !P tertentu yang

disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SP& atau karena ditemukannya data 3iskal yang

tidak dilaporkan oleh !P.

>ungsi Surat Ketetapan Pajak Surat ketetapan pajak ber3ungsi sebagai =

a7 Sarana untuk melakukan koreksi 3iskal terhadap !P tertentu yang nyata-nyata atau

berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi keajiban 3ormal dan atau keajiban materiil

dalam memenuhi ketentuan perpajakan.

b7 Sarana untuk mengenakan sanksi administrasi perpajakan.

c7 Sarana administrasi untuk melakukan penagihan pajak.

d7 Sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar e.Sarana untuk

memberitahukan jumlah pajak yang terutang.

#/


14/29

5enis-5enis Ketetapan Pajak

a7 Surat Ketetapan Pajak Kurang %ayar 6SKPK%7 $dalah surat ketetapan pajak yang

menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran

pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

b7 Surat Ketetapan Pajak Kurang %ayar &ambahan 6SKPK%&7 $dalah surat ketetapan pajak

yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan sebelumnya.

c7 Surat Ketetapan Pajak Aebih %ayar 6SKPA%7 $dalah surat ketetapan pajak yang

menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada

pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

d7 Surat Ketetapan Pajak Nihil 6SKPN7 $dalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah

pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada

kredit pajak.

e7 Surat &agihan Pajak 6S&P7 $dalah surat ketetapan pajak yang diterbitkan dalam hal = -

Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar

- Dari hasil penelitian SP& terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis dan atau

salah hitung?

- !P dikenakan sanksi administrasi denda danaktur Pajak,

- Pengusaha Kena Pajak tidak membuat >aktur Pajak atau membuat >aktur Pajak tetapi tidak

tepat aktu atau tidak mengisi selengkapnya >aktur Pajak. Surat &agihan Pajak mempunyai

kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak, sehingga dalam hal penagihannya

#0


15/29

dapat dilakukan dengan Surat Paksa.

- Pengusaha Kena Pajak melaporkan >aktur Pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan 3aktur

pajak dikeani sanksi.

- Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian pajak

masukan diajibkan membayar kembali.

:. P:N$FI;$N P$5$K

!ajib Pajak yang tidak melaksanakan keajiban membayar pajaknya, Direktorat 5enderal Pajak

akan melakukan penagihan pajak. &indakan ini dilakukan $pabila !ajib Pajak tidak membayar

pajak terutang sesuai dengan jangka aktu yang telah ditentukan dalam Surat &agihan

Pajak6S&P7, atau Surat Ketetapan Pajak 6skp7, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan

Keberatan, Putusan %anding, maka D5P dapat melakukan tindakan penagihan. Proses penagihan

dimulai dengan Surat &eguran dan dilanjutkan dengan Surat Paksa. Dalam hal !P tetap tidak

membayar tagihan pajaknya maka dapat dilakukan penyitaan dan pelelangan atas harta !P yang

disita tersebut untuk melunasi pajak yang tidak


16/29

Direktorat 5enderal Pajak 6D5P7 dapat melakukan pencegahan dan penyanderaan terhadap !ajib

Pajak. K:%:9$&$N D$N %$NDINF

Keberatan yaitu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

kemungkinan terjadi baha !ajib Pajak 6!P7 merasa kurang


17/29

Pengajuan keberatan tidak menunda keajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan

pajak dan keberatan yang tidak memenuhi syarat, dianggap bukan Surat Keberatan, sehingga

tidak diproses.

/. 5angka !aktu Pengajuan Keberatan

Keberatan harus diajukan dalam jangka aktu / 6tiga7 bulan sejak tanggal SKPK%, SKPK%&,

SKPA%, SKPN atau sejak tanggal dilakukan pemotongan< pemungutan oleh pihak ketiga.

a. Untuk surat keberatan yang disampaikan langsung ke KPP, maka jangka aktu / 6tiga7 bulan

dihitung sejak tanggal SKPK%, SKPK%&, SKPA%, SKPN atau sejak dilakukan

pemotongan


18/29

penagihan pajak.

Putusan badan peradilan pajak bukan merupakan keputusan &ata Usaha Negara.

). Imbalan %unga

$pabila pengajuan keberatan atau permohonan banding diterima sebagian atau seluruhnya,

sepanjang utang pajak sebagaimana dimaksud dalam SKPK% dan SKPK%& telah dibayar yang

menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, maka kelebihan pembayaran pajak dikembalikan

dengan ditambah imbalan bunga sebesar )B 6dua persen7 sebulan, paling lama )0 6dua puluh

empat7 bulan dihitung sejak tanggal pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Keputusan

Keberatan atau Putusan %anding.

Fugatan

!ajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan gugatan kepada bpp terhadap =

#. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah "elaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman

Aelang?

). Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selain yang ditetapkan

dalam Pasal )4 ayat 6#7 dan Pasal ) UU KUP?

/. Keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal # UU KUP yang berkaitan

dengan S&P?

0. Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal / yang berkaitan dengan S&P?

5angka !aktu Pengajuan Fugatan

#. Fugatan terhadap angka # diajukan paling lambat #0 hari sejak pelaksanaan Surat Paksa,

Surat Perintah "elaksanakan Penyitaan atau Pengumuman Aelang?

). Fugatan terhadap angka ), /, dan 0 diajukan paling lambat /1 hari sejak tanggal diterima

Keputusan yang digugat.

#


19/29

F. P:"%UKU$N D$N P:N'$&$&$N

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan

data dan in3ormasi keuangan yang meliputi harta, keajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta

jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan

keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode &ahun Pajak tersebut.

Pencatatan yaitu pengumpulan data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau

penerimaan bruto dan


20/29

dalam jangka aktu / bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan?

). !ajib Pajak 8rang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

c. Syarat-Syarat Penyelenggaraan Pembukuan


21/29

/. Selain keajiban untuk menyelenggarakan pencatatan, !P orang pribadi harus

menyelenggarakan pencatatan atas harta dan keajiban.

e.&ujuan Penyelenggaraan Pembukuan


22/29

4. Pengumpulan bahan guna penyususnan Norma Penghitungan Penghaskan Netto

. Pencocokan data atau alat keterangan

2. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak

. Pemenuhan permintaan in3ormasi dari Negara mitra perjanjian penghindaran pajak %erganda

%erdasarkan ruang lingkupnya jenis-jenis pemeriksaan sebagaimana disebutkan di atas dapat

dibedakan menjadi pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Pemeriksaan Kantor

dilakukan dalam jangka aktu paling lama / 6tiga7 bulan dan dapat diperpanjang menjadi

6enam7 bulan yang dihitung sejak tanggal !ajib Pajak datang memenuhi surat panggilan dalam

rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal Aaporan ;asil Pemeriksaan. Pemeriksaan

Aapangan dilakukan dalam jangka aktu paling lama 0 6empat7 bulan dan dapat diperpanjang

menjadi paling lama 6delapan7 bulan yang dihitung sejak tanggal Surat perintah Pemeriksaan

sampai dengan tanggal Aaporan ;asil Pemeriksaan.

I. P:NCIDIK$N D$N S$NKSI

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh

penyidik untuk "encari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti imembuat terang tindak

pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Penyidikan tindak

pidana dibidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pegaai Negeri Sipil tertentu

dilingkungan Direktoral 5endral Pajak yang diberi eenang khusus sebagai penyidik tindak

pidana dibidang perpajakan.

&indak pidana dibidang perpajakan dapat berupa kealpaan atau kesengajaan yang dilakukan

oleh ajib pajak. Kealpaan adalah !ajik Pajak $lpa tidak menyampaiakn SP& atau

menyampaiakn SP& tetapi isinya tidak benar atatu tidak lengkap, atau melampirkan keterangan

))


23/29

yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara.

Kealpaan dapat diartikan tidak sengaja lalai tidak hati-hati atau kurang menindahkan

keajibanya . Kriteria kesengajaan adalah =

#. &idak menda3tarkan diri atau penyalahgunaan NP!P atau NPPKP

). &idak menyampaikan SP&

/. "enyampaikan SP& dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidk lengkap

0. "enolak untuk dilakukan pemeriksaan

4. "emperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain yang palsu

. &idak menyelenggaraka pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak

meminjamkan buku catatan atau dokumen lainya atau

2. &idak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan

kerugian pada pendapatan Negara.

S$NKSI P:9P$5$K$N

Dikenal ) macam sanksi =

#. Sanksi $dministrasi = Pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga

dan kenaikan. Seperti %unga )B per tahun, Denda administrasi dsb.

). Sanksi Pidana = Siksaan


24/29

kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. %erdasarkan pemeriksaan, jenis-jenis ketetapan yag

dikeluarkan adalah= Surat Ketetapan Pajak Aebih %ayar 6SKPA%7, Surat Ketetapan Pajak Kurang

%ayar 6SKPK%7, Surat Ketetapan Pajak Kurang %ayar &ambahan 6SKPK%&7, dan Surat

Ketetapan Pajak Nihil 6SKPN7. Disamping itu dapat diterbitkan pula Surat &agihan Pajak 6S&P7

dalam hal dikenakannya sanksi administrasi dapat berupa denda, bunga, dan kenaikan.Sanksi

administrasi sehubungan dengan surat ketetapan pajak dan surat taguhan pajak berdasrakan UU

No ) tahun )112 tentangKetentuan Umum dan &ata cara Perpajakan.

&abel sanksi administrasi yang ada dalam surat ketetapan pajak disajikan dalam uraian dibaah

ini.

Sanksi denda=

No Pasal "asalah Sanksi Keterangan

# 2 6#7 SP& &erlambat disampaikan =

a. "asa 9p#11.111 atau 9p411.111 Per SP&

b. &ahunan 9p#11.111 atau 9p #.111.111 Per SP&

) 6/7 Pembetulan sendiri dan belum disidik #41B Dari jumlah pajak yang kurang

dibayar

/ #0 607 pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, tetapi tidak membuat 3aktur pajak

atau membuat 3aktur pajak, tetapi tidak tepat aktu? )B Dari DPP

pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang tidak mengisi 3aktur pajak secara

lengkap )B Dari DPP

PKP melaporkan 3aktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan 3aktur pajak )B Dari

DPP

)0


25/29

Sanksi bunga=


#. 6) dan )a7 Pembetulan SP& "asa dan &ahunan )B Per bulan, dari jumlah pajak yang

kurang dibayar

). 6)a dan )b7 Keterlambatan pembayaran pajak masa dan tahunan )B Per bulan, dari

jumlah pajak terutang

/. #/ 6)7 Kekurangan pembayaran pajak dalam SKPK% )B Per bulan, dari jumlah

kurang dibayar, ma )0 bulan

0. #/ 647 SKPK% diterbitkan setelah leat aktu 4 tahun karena adanya tindak pidana

perpajakan maupun tindak pidana lainnya 0B Dari jumlah paak yang tidak mau atau kurang

dibayar.

4. #0 6/7 a. PPh tahun berjalan tidak


26/29

dibayar

. # 6)7 "engangsur atau menunda )B Per bulan, bagian dari bulan dihitung penuh #

bulan

. # 6/7 Kekurangan pajak akibat penundaan SP& )B $tas kekurangan pembayaran

pajak

Sanksi kenaikan=


#. 647 Pengungkapan ketidak benaran SP& sebelum terbitnya SKP 41B Dari pajak yang

kurang dibayar

). #/ 6/7 $pabila= SP& tidak disampaikan sebagaimana disebut dalam surat teguran,

PPN


27/29

BAB IV

PENUTUP

4.1 Simpulan

Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang *Ketentuan Umum

dan &ata 'ara Perpajakan+ adalah UU No. tahun #/, sebagaimana telah diubah dengan UUNo. tahun #0, dengan UU No. # tahun )111, terakhir dengan UU No. ) tahun )112.

Undang-undang tentang *Ketentuan Umum dan &ata 'ara Perpajakan+ dilandasi 3alsa3ah

Pancasila dan UUD #04. UU No. ) tahun )112 pada dasarnya mengatur hak dan keajiban!ajib Pajak, eenang dan keajiban aparat pemungut pajak, serta sanksi perpajakan.

Sistem perpajakan yang dianut di Indonesia adalah sel3 assesment, yaitu !ajib Pajak diberikankepercayaan untuk menda3tarkan diri, menghitung pajak yang terutang, menyetornya, serta

melaporkan penghitungan dan penyetoran pajak tersebut, sedangkan 3ungsi Direktorat 5enderalpajak adalah melakukan pengaasan atas sistem sel3 assesment tersebut agar !ajib Pajak

melaksanakannya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.

NP!P 6Nomor Pokok !ajib Pajak7 adalah nomor yang diberikan oleh direktur jendral

pajak kepada ajib pajak sebagai suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan

sebagai tanda pengenal diri atau identitas !ajib Pajak dalam melaksanakan hak dan keajibanperpajakanya . 8leh karena itu, kepada setiap !ajib Pajak hanya diberikan satu Nomor Pokok

!ajib Pajak. Selain itu, Nomor Pokok !ajib Pajak juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban

dalam pembayaran pajak dan dalam pengaasan administrasi perpajakan.

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk

mengumpulkan data dan in3ormasi keuangan yang meliputi harta, keajiban, modal, penghasilan

dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup denganmenyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode &ahun Pajak

tersebut.Pencatatan yaitu pengumpulan data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran

atau penerimaan bruto dan


28/29

DATAR PUSTA!A

Drs. '.S.& Kansil,Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia,5akarta = %alai

Pustaka, #.

Pro3. D9. ;. 9ochmat Soemitro,Pengantar Singkat Hukum Pajak,%andung= :resco,

#).

sicentol.ordpress.com? makalah tentang *pengantar Ilmu Perpajakan.

ikipedia.org


29/29

tugas kelompok hukum pajak

Documents