modul tax 1.pdf

7/22/2019 Modul Tax 1.pdf

1/116

1

MODUL

TAX COMPETITION 2013

PRESENTED BY PUMA ACCOUNTING 2013


2/116

2

KEDUDUKAN HUKUM PAJAK DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

HUKUM

HUKUM PERDATA

PERDATA (arti

luas)

HUKUM DAGANG

(W.V.K)

HUKUM TATA

HUKUM NEGARA

HUKUM TATA USAHA

NEGARAHUKUM

PUBLIK

HUKUM

PAJAK

HUKUM

PIDANA

Sesuai dengan pasal 23A UUD 1945 diatas, pelaksanaan pemungutan dan

pengadministrasian perpajakan dilakukan berdasarkan undang-undang perpajakan yang

terdiri dari :

HUKUM

PAJAK

HUKUM HUKUM

PAJAK PAJAK

MATERIAL FORMAL


3/116

3

PENGANTAR PAJAK

Daftar isi

PENGANTAR PERPAJAKAN

PENDAHULUAN

RETRIBUSI

ASAS PEMAJAKAN

1. Keadilan (equality)2. Kepastian (certainly)3. Kemudahan (convenience)4. Ekonomis ( efficiency)

TEORI - TEORI PEMAJAKAN

1. Teori asuransi2. Teori kepentingan3. Teori gaya pikul4. Teori bakti5. Teori gaya beli

TINJAUAN ASPEK HUKUM PAJAK

PENAFSIRAN DALAM HUKUM PAJAK

a. Penafsiran otentikb. Penafsiran sistematikc. Penafsiran historisd. Penafsiran gramatikale. Penafsiran analogif. Penafsiran A contrario

g. Penafsiran berdasarkan kebiasaan (habits) di lapanganPERLAWANAN TERHADAP PAJAK

1. Penghindaran diri dari pajak (tax avoidance)2. Pengelakan diri dari pajak ( tax evasion)3. Melalaikan pajak

PEMBAGIAN JENIS PAJAKSISTEM PEMUNGUTAN PAJAK


4/116

4

1. Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (UU KUP/UU No.

6/1983 s.t.d.t.d UU No.28/2007). Ini adalah undang-undang formal Perpajakan

(formalitas dan administrasi seperti laporan, formulir atau bukti pembayaran pajak).

Dalam hokum pidana, undang-undang ini kurang lebih sama dengan KUHAP atau

Hukum Acara Pidana.

2. Undang-undang pajak penghasilan (UU PPh/UU No.7/1983 s.t.d.t.d UU No 36/2008).

Ini adalah Undang-undang material perpajakan yang mengatur pengenaan pajak

terhadap penghasilan yang diterima oleh wajib pajak. Contoh :pajak yang dikenakan

terhadap hasil usaha/laba atau gaji.

3. Undang-undang Pajak Pertambahan nilai dan pajak atas Penjualan Barang mewah

(UU PPN/PPN BM/UU No.8 1983 s.t.d.t.d UU No.42/2009). Ini adalah undang-undang

material perpajakan yang mengatur pengenaan pajak terhadap produksi nilaitambah dan konsumsi serta jual beli barang mewah. Contoh : pajak yang dikenakan

terhadap nilai penjualan

4. Undang-undang Penagihan Pajak dengan surat Paksa (UU PPSP/UU No. 19/1997

s.t.d.t.d UU No. 19/2000). Ini adalah undang-undang formil perpajakan yang

mengatur proses penagihan pajak apabila wajib pajak atau pihak yang menanggung

pajak tidak menunjukan itikad baik untuk membayar pajak.

5. UU Pajak Bumi dan Bangunan (UU PBB/UU No. 12/1985 s.t.d.t.d UU No. 12/1994).

Ini adalah undang-undang material yang mengatur tentang pengenaan pajak atas

bumi dan bangunan.

6. Undang-undang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (UU BPHTB/UU

No.21/1997 s.t.d.t.d UU No. 20/2000). Ini adalah undang-undang material

perpajakan yang mengatur tentang perolehan atau kepemilikan tanah dan atau

bangunan. Contoh: pajak yang dikenakan karena membeli tanah atau bangunan yang

dulunya disebut dengan Bea Balik Nama (BBN) atas tanah dan bangunan.

7. Undang-undang pajak daerah dan Retribusi daerah (UU No. 18/1997 s.t.d.t.d UU

No.28/2009). Ini merupakan undang-undang material yang mengatur tentang

pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.


5/116

5

RETRIBUSI

Disamping pungutan dalam bentuk pajak, Negara juga dapat menarik pungutan lain yang

bersifat memaksa. Misalnya berbentuk retribusi. Hanya saja pajak dan retribusi memiliki perbedaan

pokok, Retribusi pada umumnya mempunyai hubungan langsung dengan kembalinya prestasi

(atau ada kontra prestasi secara langsung) karena pembayaran tersebut ditujukan semata-mata untuk

mendapatkan suatu prestasi tertentu dari pemerintah, misalnya pembayaran parkir kendaraan

bermotor dijalan, karcis masuk terminal, ijin usaha di daerah, kebersihan dan lain-lain.

Khusus mengenai pungutan retribusi di Indonesia diatur dalam undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun

1997 stdtd UU Nomor 34 Tahun 2000 tersebut menyebut bahwa retribusi daerah, yang selanjutnya

disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu

yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang

pribadi atau badan. Petunjuk pelaksanaan lebih detil mengenai retribusi daerah diatur di dalam

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Pungutan berbentuk sumbangan juga biasa dilakukan oleh negara dalam kondisi-kondisi

tertentu. Hanya saja sumbangan tidak bersifat memaksa. Bila yang menikmati pajak adalah

semua lapisan masyarakat karena pajak tidak memiliki kontraseprestasi langsung yang dapat

ditunjuk. Berbeda dengan sumbangan justru dinikmati oleh penerima sumbangan.Namun

sumbangan ini tentu tidak bisa dipaksakan kepada semua orang. Misalnya sumbangan

bencana alam(gempa bumi, tsunami, banjir,tanah longsor dsb) dan sumbangan pengungsi.

AZAS PEMAJAKAN

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa faktor keberhasilan pemajakan(pemungutan pajak) adalah

Masyarakat Wajib Pajak, Aparat Pajak dan Sistem Administrasi Perpajakannya. Untuk mencapai

pemungutan pajak, dalam memilih alternatif pemungutannnya perlu berdasar pada asas-asas

pemajakan yang baik sehingga terdapat keserasian antara pemungutan pajak dengan tujuan dan asasnya.

Adam smith dalam bukunya An Inquiri into Natura and Causes of the Wealth of Nations

menyatakan bahwa asas-asas dalam sytem pemajakan harus mencakup:

1. Keadilan (equality)Pemungutan pajak harus bersifat final adil dan merata, yaitu dikenakan kepada

orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (ability to

pay) dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap

wajib pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding

dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta. Asas keadilan bermakna adil

dalam keadilan dalam prinsip perundang-undangan perpajakan maupun adil dalam

pelaksanaannya. Disinilah dibutuhkan dukungan dari masyarakat dan aparat pajak

yang profesional.


6/116


7/116

7

penghasilan dan pengeluaran seseorang. Kekuatan (gaya pikul) untuk membayar pajak baru ada

setelah terpenuhinya kebutuhan primer seseorang.

Dalam pajak penghasilan dikenal konsep Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Bila seseorang

Berpenghasilan dibawah PTKP berarti gaya pikulnya tidak ada sehingga ia tidak harus

membayar pajak. Teori ini lebih menekankan unsur kemampuan seseorang dan rasakeadilan.

4. Teori BaktiTeori ini disebut juga teori kewajiban pajak mutlak. Teori ini mendasarkan bahwa negara

mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak. Dilain pihak, masyarakat menyadari bahwa

membayar pajak sebagai suatu kewajiban untuk membuktikan tanda baktinya kepada

negara karena negaralah yang bertugas menyelenggarakan kepentingan masyarakatnya.

Dengan demikian dasar hukum pajak terletak pada hubungan masyarakat dengan negara.

5. Teori Gaya BeliPembayaran Pajak dimaksudkan untuk memelihara masyarakatnya. Pembayaran pajak yang

dilakukan kepada negara lebih ditekankan pada fungsi mengatur dari pajak agar masyarakat

tetap eksis. Teori ini mendasarkan pada penyelenggaraan kepentingan masyarakat yang

dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak, bukan kepentingan individu atau

negara, sehingga pajak lebih menitik beratkan pada fungsi mengatur. Dalam teori ini

kemaslahatan masyarakat akan tetap terjamin dengan adanya pembayaran pajak.

TINJAUAN ASPEK HUKUM

Kewenangan pemungutan pajak berada pada pemerintah sebagaimana diatur dalam pasal 23A ayat 2

UUD 1945 sebagaimana telah dipaparkan dalam bagian sebelumnya. Dengan demikian akan terjadi

peralihan kekayaan dari masyarakat ke pemerintah dalam bentuk pajak, untuk membiayai

pengeluaran negara dengan tidak mendapatkan kontraprestasi langsung. Oleh karena itu, segala

tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat harus ditetapkan dengan undang-undang yang

telah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Keseluruhan peraturan yang meliputi kewenangan pemerintah untuk mengambil kekayaan

seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat melalui kas negara termasuk dalam ruanglingkup hukum pajak. Mengingat peraturan ini menyangkut hubungan hukum antara negara dan

orang pribadi atau badan yang mempunyai kewajiban membayar pajak, maka hukum pajak

merupakan bagian hukum publik.

Hubungan hukum pajak dengan hukum pidana dapat dilihat dari adanya sanksi pidana atas kealpaan

dan kesengajaan terhadap wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan. Hukum pajak

mempunyai ruang lingkup yang luas, tidak hanya menelaah keadaan-keadaan dalam masyarakat

yang dihubungkan dengan pengenaan pajak dan merumuskan serta menafsirkan peraturan hukum

dengan memperhatikan ekonomi dan keadaan masyarakat, hukum pajak juga memuat unsur hukum

pidana dan peradilan seperti yang termuat dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentangPengadilan Pajak.


8/116

8

Sedangkan hubungan pajak dengan hukum perdata dapat dilihat dari aspek pajak yang timbul dari

berbagai peristiwa perdata seperti jual beli, sewa menyewa, penghasilan, kekayaan, perjanjian

penyerahan hak dan lain sebagainya.

Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiskus) selaku pemungut pajak dengan Wajib

Pajak. Hukum Pajak dibedakan menjadi:

1. Hukum Pajak Material

Memuat norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang

dikenakan pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek Pajak), berapa besar pajak

yang dikenakan, segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak,dan hubungan

hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Hukum pajak material meliputi:

a. UU Pajak Penghasilanb. UU Pajak Pertambahan Nilaic. UU Pajak Bumi dan Bangunand. UU Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunane. UU Bea Materai

2. Hukum Pajak Formal

Memuat bentuk atau tata cara untuk mewujudkan hukum material menjadi kenyataan,

hukum pajak ini memuat:

a. Tata cara penetapan Utang pajakb. Hak-hak fiskus untuk mengawasi wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan dan

peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak.

c. Kewajiban Wajib Pajak, sebagai contoh penyelenggaraan pembukuan/pencatatan danhak-hak wajib pajak mengajukan keberatan dan banding.

Hukum pajak formal meliputi UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU Penagihan

Pajak dengan surat Pajak dan UU Pengadilan Pajak.

PENAFSIRAN DALAM HUKUM PAJAK

Penafsiran (interprestasi) yang sering digunakan dalam lapangan hukum perdata untuk memahami

peraturan, juga dapat digunakan dalam lapangan hukum publik, termasuk didalamnya hukum pajak.

Cara menafsirkan suatu peraturan sangat berhubungan erat dengan sistem hukum yang berlaku. Di

dunia ini dikenal 2 macam sistem hukum, yaitu sistem hukum Continental dan sistem hukum Anglo

Saxon.

1. Sistem Hukum ContinentalHukum adalah sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang dan peraturan

dibawahnya. Dalam sistem ini hakim tidak membuat peraturan melainkan hanya

melaksanakan yang sudah ada. Sedangkan penafsiran sangat tergantung pada pelaku hukum

itu sendiri, baik itu masyarakat subjek hukum, jaksa, polisi atau hakim. Bila penafsiran

mereka berbeda satu sama lain, maka yang palinh afdol adalah penafsiran hakim.


9/116

9

2. Sistem Hukum Anglo SaxonKeputusan hakim adalah aturan hukum. Para hakim membuat keputusan yang dijadikan

sebagai hukum yang akan digunakan oleh hakim-hakim selanjutnya. Oleh karena itu dalam

sistem ini, yurisprudensi dipegang kuat sebagai dasar hukum.

Negara Indonesia menganut sistem hukum continental, itu sebabnya para hakim pada dasarnya hanya

melaksanakan apa yang tertulis dalam undang-undang dan peraturan. Di dalam prakteknya banyak

peraturan-peraturan yang tidak sepenuhnya jelas, hal ini disebabkabkan karena kesengajaan antara

hukum tertulis dengan kesadaran masyarakat terhadap hukum maupun karena hukum tertulisnya

memang tidak jelas sehingga bisa menciptakan multi tafsir.

Negara yang menganut sistem hukum continental seperti Indonesia setiap pelaku hukum boleh

memberikan tafsir hukum itu sendiri. Dalam sistem hukum continental ini, hukum adalah sesuatu

yang tertulis di undang-undang yang implementasinya tergantung kepada para pelaku hukum,

masyarakat, jaksa, penyidik, dan sebagainya. Bila diantara mereka terdapat perbedaan penafsiranatau sengketa, maka penafsiran hakim yang harus menjadi pegangan. Penafsiran hakim tersebut

mengikat bagi pihak-pihak yang bersengketa, tetapi tidak mengikat pada masyarakat umumnya.

Agar dapat menafsirkan hukum pajak dengan baik, seorang pelaku hukum harus memahami

bagaimana kaidah-kaidah dalam menafsirkan hukum atau aturan yang benar. Aparat pajak juga

harus menafsirkan hukum secara benar, adil dan objektif di lapangan. Bila tidak demikian, maka akan

menciptakan ketidakadilan- ketidakadilan di masyarakat.

Secara umum penafsiran hukum (termasuk hukum pajak) bisa diurutkan berdasarkan kekuatan

hukumnya, yaitu penafsiran otentik, sistematik, historis, gramatikal, analogi, acontrario dan

kebiasaan.

a. Penafsiran OtentikHukum ditafsirkan sesuai dengan bunyi dari hukum itu sendiri. Penafsiran terhadap

peraturan itu ada di dalam peraturan itu sendiri. Biasanya hal ini diatur dalam bagian awal

suatu peraturan. Pelaku hukum mencoba menafsirkan hukum sesuai dengan tafsiran yang

ada di dalam undang-undang itu sendiri, baik dalam pasal-pasal maupun penjelasannya.

b. Penafsiran SistematikHukum ditafsirkan berdasarkan konteks permasalahan. Penafsiran terhadap suatu

peraturan, dikaitkan dengan berbagai peraturan lain yang berkonteks sama atau saling

berkaitan. Penafsiran sistematis dilakukan bila suatu hukum mempunyai relevansi atau

keterkaitan dengan aturan lain. Jadi semua aturan yang relevan akan dikumpulkan dan

dilihat sesuai dengan konteks masalahnya. Hal ini dilakukan karena suatu pasal undang-

undang tidak akan berdiri sendiri, tetapi akan memiliki satu kesatuan kerangka pikir dengan

pasal-pasal lainnya.

c. Penafsiran HistorisHukum ditafsirkan berdasarkan latar belakang sejarah dari munculnya peraturan yang

bersangkutan. Penafsiran terhadap peraturan itu mengacu pada sebab, orientasi,pertimbangan (konsideran) atau latar belakang permasalahan yang mengakibatkan

diberlakukannya peraturan.


10/116

10

d. Penafsiran Gramatikal

Hukum ditafsirkan sesuai bunyi dari hukum itu sendiri, akan tetapi penafsirannya tergantung

pada pihak-pihak yang melakukan interprestasi. Penafsiran secara gramatikal ini hanya

mengandalkan redaksi dan tat bahasa dari undang-undang itu sendiri. Ini dilakukan bila tidak

ada aturan lain yang berkaitan atau dalam konteks yang sama. Penafsiran ini cenderung

bersifat subjektif oleh masing-masing pihak karena dipengaruhi oleh pemahaman yang

bersangkutan.

e. Penafsiran Analogi

Hukum ditafsirkan berdasarkan analogi yang bisa ditarik dari peraturan lain yang sudah ada.

Penafsiran sebisa mungkin disesuaikan dengan penafsiran asli yang berkaitan dengan

sumber analogi. Dalam penafsiran analogi, peraturan yang sudah ada digunakan untuk

menjustifikasi suatu kejadian atau transaksi yang memiliki kemiripan (analog) dari segi sifat,

karakter, dan mekanismenya. Penafsiran analog ini sering disebut sebagai penafsiran secara

ekstensif.

f. Penafsiran A Contrario

Hukum ditafsirkan berdarkan aturan lain yang ada,yang sifatnya bertentangan atau

kebalikan dengan kondisi yang dihadapi.cara ini diterapkan berkaitan dengan dua

permasalahan yang berkontekssama tapi saling bertentangan,dan salah satunya tidak diatur

dalam hukum.logikanya bisa dipersamakan dengan cara berpikir berikut ini.kalau

positif,maka hamil.kalau negative maka kebalikan hamil(tidak hamil).

g. Penafsiran Berdasarkan Kebiasaan (habits) di lapangan

Yaitu menjustifikasi suatu kejadian berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di

masyarakat. Kebiasaan di lapangan bisa dijadikan sebagai salah satu cara penafsiran atas

kejadian-kejadian baru yang belum terakomodasi dalam undang-undang.

Disamping itu, seorang pelaku hukum juga harus memahami asas-asas dalam memberikan tafsiran

hukum. Ada 3 asas yang harus dipahami dengan baik oleh para pelaku hukum, yaitu:

Lex spesialis derogate legi generalis, yaitu peraturan yang khusus mengalahkan peraturan

yang umum

Lex superior derogate legi inferiori, yaitu peratutan yang tinggi mengalahkan peraturan yang

rendah. Dalam hal ini pelaku hukum harus memahami pula hirarki (tata urutan ) hukum yangberlaku.

Lex posteriori derogate legi priori, yaitu peraturan yang baru mengalahkan peraturan yang

lama.

Ketiga asas diatas tidak bisa diterapkan untuk kejadian atau kasus yang berbeda, akan tetapi harus

diterapkan dalam konteks permasalahan yang sama. Dan dalam hukum pada prinsipnya suatu

kejadian tidak bisa dijustifikasi dengan undang-undang yang baru dimana pada saat kejadian

undang-undang tersebut belum ada.


11/116

11

PERLAWANAN TERHADAP PAJAK

Mengingat betapa pentingnya peran masyarakat untuk membayar pajak dalam peran sertanya

menanggung pembiayaan negara, maka dituntut kesadaran warga negara untuk memenuhi

kewajiban kenegaraan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pada sebagian masyarakat terdapat

keengganan memenuhi kewajiban perpajakan. Dalam hal demikian timbul perlawanan terhadappajak yang dapat dibedakan menjadi perlawanan pasif dan perlawanan aktif.

Perlawanan pasif berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan

erat dengan struktur ekonomi suatu negara, dengan perkembangan intelektual dan moral penduduk dan

dengan tehnik pemungutan pajak itu sendiri.

Perlawanan aktif secara nyata terlihat pada semua usaha dan perbuatan yang secara langsung

kepada pemerintah (fiskus) dengan tujuan untuk menghindari pajak. Diantaranya dapat dibedakan

dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Penghindaran diri dari pajak (tax avoidance)Dilakukan dengan tidak melakukan perbuatan yang memberi alasan untuk dikenakan

pajak.Penghindaran yang dilakukan wajib pajak masih dalam kerangka peraturan

perpajakan. Misalnya menyimpan uang dalam bentuk reksadana supaya dibebaskan dari

pengenaan pajak.

2. Pengelakan diri dari pajak (tax evasion)Dilakukan dengan cara melanggar undang-undang dengan maksud melepaskan diri dari

pajak atau mengurangi dasar pengenaannya. Misalnya WP memanipulasi pajak dengan

melakukan pembukuan ganda.

3. Melalaikan PajakDilakukan dengan cara menolak membayar pajak yang telah ditetapkan dan menolak

memenuhi formalitas yang harus dipenuhi. Misalnya menghalangi tindak penyitaan dengan

menyembunyikan barang-barang yang akan disita.

PEMBAGIAN JENIS PAJAK

Secara umum pajak yang diberlakukan di Indonesia dapat dibedakan denngan klarifikasi sebagai

berikut:

1. Menurut sifatnyaPajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada

pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung WP yang bersangkutan. Contoh

Pajak Penghasilan

Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke

pihak lain. Contoh pajak pertambahan nilai.

2. Menurut sasaran atau objeknyaPajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang

selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri


12/116

12

Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya tanpa

memperhatikan keadaan diri WP. Contoh pajak pertambahan nilai dan pajak

penjualan atas barang mewah.

3. Menurut pemungutnyaPajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk

membiayai rumah tangga negara. Contoh pajak pertambahan nilai dan pajak

penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan dan bea materai.

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan

untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh pajak kendaraan bermotor, pajak

hotel, pajak reklame, pajak restoran, pajak hiburan dll.

SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

Dalam proses pemungutan pajak, dikenal 6 macam sistem yaitu:

1. Ditentukan oleh pemerintah atau negara (official assessment system). Dalam hal ini beban

pajak ditentukan oleh otoritas pajak, dan WP hanya tinggal membayarnya.Misalnya PBB

(Pajak Bumi dan Bangunan)

2. Ditentukan sendiri oleh WP, kemudian WP membayarnya, akan tetapi nanti otoritas pajak

akan menguji keabsahannya (self assessment system). Jika masih kurang/lebih, maka

kekurangan itu harus dibayar atau kelebihan itu bisa digunakan atau dikembalikan untuk

membayar pajak yang lain. Misalnya PPh pasal 25 atau PPh pasal 29. Dalam sistem ini wajib

pajak:

a. Menghitung sendiri pajaknyab. Membayar sendiri pajaknyac. Melaporkan sendiri pembayaran pajaknya atau kewajiban pajak yang lain

3. Dibayar melalui WP lainnya lewat pemotongan/pemungutannya, kemudian bagi WP yang

dipotong/dipungut, pemotongan/pemungutan itu adalah merupakan kredit pajak atau

pelunasan pajak (with holding sistem). Jika masih kurang atau lebih, maka kekurangan itu

harus dibayar atau kelebihan itu bisa digunakan untuk membayar pajak yang lain misalnya

PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23/26, PPh final pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15 dan

sebagainya.

4. Stelsel Riil/ stelsel nyata (Rieele stelsel)

Adalah suatu sistem pengenaan pajak, yang didasarkan pada penghasilan yang

sesungguhnya diperoleh dalam suatu tahun pajak.

5. Stelsel Fiktif (Fictieve stelsel)

Adalah suatu sistem pengenaan pajak yang didasarkan pada suatu fiktif/anggapan. Bunyi suatu

fiksi tergantung dari ketentuan undang-undang perpajakan yang bersangkutan.

6. Stelsel Campuran


13/116

13

Adalah suatu sistem pengenaan pajak yang didasarkan baik pada stelsel riil maupun stelsel

fiktif. Pada awal tahun pajak menganut stelsel fiktif dan setelah akhir tahun pajak menganut

stelsel riil.

Sejak undang-undang perpajakan 1984 sampai dengan saat ini cara yang diterapkan di Indonesia

adalah kombinasi dari sitem self assessment, official assessment dan with holding sistem sertastelsel campuran.

Maksud dari stelsel campuran adalah WP yang diharuskan membuat asumsi berapa pajak yang

terutang dalam satu tahun yang diangsur secara bulanan (PPh pasal 25) dan kemudian menghitung

berapa realisasi sesungguhnya PPh terutang pada SPT tahunan.

TARIF PAJAK

Tarif pajak yang ada di suatu negara bisa digolongkan menjadi:

TARIF PAJAK

Tarif yang Tarif Pajak yang Tarif Yang Tarif

sepadan Meningkat Menurun Yang

(Proporsionil) (Progresif) (Degresif) Tetap

etap


14/116

14

KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN


15/116

15

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II PENDAFTARAN NPWP

Dasar hukum

Pengertian

Subjek Wajib NPWP

NPWP karyawan

NPWP wanita

Tempat pendaftaran

Cara pendaftaran

Data pendukung

Pendaftaran NPWP Karyawan

Perubahan data wajib pajakKewajiban pajak

Sanksi-sanksi terkait

BAB III PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

Dasar hukum

Pengertian

Fungsi NPPKP

Wajib NPPKP

Cara pendaftaran

Perubahan identitas

Pencabutan NPPKPKewajiban pajak

Sanksi-sanksi

BAB IV SURAT PEMBERITAHUAN

Dasar hukum

Pengertian

Wajib SPT

Jenis SPT

Media penyampaian

Cara memperoleh SPT

Tata cara pengisian SPTBatas waktu penyampaian SPT

Cara penyampaian SPT

Pembetulan SPT dan pengungkapan ketidakbenaran

Sanksi-sanksi terkait SPT


16/116

16

BAB V PEMBAYARAN/PENYETORAN PAJAK

Dasar hukum

Pengertian

Tempat penyetoran/pembayaran

Batas waktu penyetoran/pembayaran

Menunda dan mengangsur pajak

BAB VI SURAT SETORAN PAJAK

Dasar hukum

Pengertian

SSPCP

SSCP

Pengadaan SSP

BAB VII PEMERIKSAAN PAJAK

Dasar hukum

PengertianTujuan pemeriksaan

Jenis-jenis pemeriksaan

Hak dan kewajiban wajib pajak

Penyidikan

Wewenang penyidik

Kewajiban penyidik

Penghentian penyidikan

BAB VIII SURAT KETETAPAN PAJAK

Dasar hukum

PengertianJenis SKP

Pembetulan SKP

Pembatalan SKP

Pengurangan sanksi

BAB IX SURAT TAGIHAN PAJAK

Dasar hukum

Pengertian

Alasan penerbitan


17/116

17

BAB IPENDAHULUAN

Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP) merupakan ketentuan formal yang mendasari

pelaksanaan perundang-undangan perpajakan. KUP memuat bentuk dan tatacara untuk

mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan.

Falsafah dan landasan yang menjadi latar belakang dan dasar KUP tercermin dalam

ketentuanketentuan yang mengatur sistem dan mekanisme pemungutan pajak. Sistem dan

mekanisme tersebut menjadi ciri dan corak tersendiri dalam sistem perpajakan Indonesia karena

kedudukan KUP yang akan menjadi Ketentuan Umum bagi perundang-undangan.

Ciri dan corak sistem pemungutan pajak:

a. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta Wajib Pajak untuksecara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk

pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

b. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak sebagai pencerminan kewajibandi bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat Wajib Pajak. Pemerintah dalam hal ini

aparat perpajakan, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan

dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang

digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

c. Anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakankegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar dan

melaporkan sendiri pajak yang terutang (self assessment).

Dengan sistem pemungutan pajak self assessment mempunyai arti bahwa penentuan penetapan

besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada Wajib Pajak sendiri dan melaporkan secara

teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan

perundang-undangan perpajakan.

Dalam undang-undang KUP digariskan bahwa administrasi perpajakan berperan aktif dalam

melaksanakan tugas-tugas pembinaan, pelayanan, pengawasan dan penerapan sanksi sesuai

peraturan perundang-undangan perpajakan.

HUKUM PAJAK FORMAL

Sebagai hukum pajak formal, KUP memuat bentuk atau tatacara untuk mewujudkan hukum materiil

menjadi kenyataan, hukum pajak ini memuat:

a. Tatacara penetapan utang pajakb. Hak-hak fiskus untuk mengawasi Wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa

yang dapat menimbulkan utang pajak.

c. Kewajiban wajib pajak, sebagai contoh penyelenggaraan pembukuan/pencatatan dan hak-hak wajib pajak mengajukan keberatan dan banding.

Hak dan kewajiban wajib pajak dan wewenang fiskus dalam mengawasi pengenaan pajak secara

lengkap dipaparkan dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 yang telah diubah terakhir denganUU Nomor 28 tahun 2007 (UU KUP), Ketentuan Umum dan Tatacara perpajakan telah diatur secara

lengkap.


18/116

18

HAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

Dengan memahami KUP, maka wajib pajak bisa mengetahui saat timbulnya kewajiban pajak. Wajibpajak bisa memahami jangka waktu mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP) atau Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP).

UU KUP akan menginformasikan sanksi-sanksi perpajakan yang dapat dikenakan terhadap wajib

pajak apabila kewajiban perpajakan tidak dipenuhi sebagaimana mestinya atau tidak dipenuhi sama

sekali.

Kemudian UU KUP juga menjelaskan hak-hak yang dapat diperoleh wajib pajak, misalnya

pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi), penundaan/pengangsuran pembayaran

pajak, pengajuan keberatan, banding dan gugatan serta penghapusan NPWP.

Sebelum beranjak dalam pemenuhan kewajiban rutin perpajakan yang bersifat material, wajib pajak

maupun aparat pajak sepatutnya memahami klausul-klausul dalam ketentuan umum dan tatacara

perpajakan.


19/116

19

BAB IIPENDAFTARAN NPWP

DASAR HUKUM:

1. Pasal 2 ayat 1 UU No 6 tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan UU No 28 tahun 20072. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 20/PMK.03/2008 tentang jangka waktu

pendaftaran dan pelaporan kegiatan usaha, tatacara pendaftaran dan penghapusan NPWP,

serta pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak.

3. Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-44/PJ./2008 Tatacara pendaftaran NPWP dan atauPengukuhan Pengusaha Kena Pajak, perubahan data dan pemindahan wajib pajak atau

pengusaha kena pajak

4. Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-51/PJ./2008 tentang tatacara pendaftaran NPWP bagianggota keluarga

5. Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ./2007 tentang pemberian NPWP orang pribadiyang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham/pemilik dan pegawai melalui

pemberi kerja/bendaharawan pemerintah6. Peraturan Dirjen Pajak Nomor KEP-144/PJ./2005 tentang tatacara penerbitan NPWP secara

jabatan oleh kantor pusat Dirjen Pajak dan penghapusannya stdd peraturan Dirjen Pajak

Nomor KEP-47/PJ./2006

7. Peraturan Dirjen Pajak Nomor KEP-30/PJ./2006 tentang pokok pajak8. Surat edaran Dirjen pajak Nomor SE-17/PJ.52/2005 tentang petunjuk pelaksanaan syarat

lagi sebagai pengusaha kena pajak

PENGERTIAN

Nomor Pokok Wajib Pajak merupakan nomor yang diberikan kepada WP sebagai sarana dalam

administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas WP dalam

melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Selain itu, NPWP juga dipergunakan untuk menjaga keterbitan dalam pembayaran pajak dan dalam

pengawasan administrasi perpajakan. NPWP pada dasarnya merupakan identitas bagi WP, NPWP

merupakan sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakanoleh WP dalam melaksanakan hak

dan kewajibannya, sejak 1 April 2001 NPWP terdiri dari 15 digit.

Kewajiban untuk memiliki NPWP ditegaskan dalam pasal 2 ayat 1 UU No 28 tahun 2007 tentang

Ketentuan Umum dan Tatacara perpajakan yang menyatakan : Setiap wajib pajak mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya

meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok

Wajib Pajak.


20/116

20

SUBJEK WAJIB PAJAK

NPWP KARYAWAN

Pada tanggal 25 Januari 2007, Dirjen Pajak mengeluarkan PER-16/PJ./2007 tentang pemberian

nomor pokok wajib pajak orang pribadi yang berstatus sabagai pengurus, komisaris, pemegangsaham/pemilik dan pegawai melalui pemberi kerja/bendaharawan pemerintah. Pokok-pokok pikiran

dalam keputusan tersebut:

Setiap wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang

saham/pemilik dan pegawai dengan penghasilan diatas PTKP wajib mendaftarkan diri pada

KPP dankepadanya diberikan NPWP.

Dalam rangka ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi dan peningkatan pelayanan kepada

wajib pajak, pemberian NPWP dilakukan oleh KPP lokasi.

Atas permohonan untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak di KPP domisili diproses

sesuai dengan tatacara pendaftaran yang berlaku.

Untuk pemberian NPWP yang dilakukan oleh KPP lokasi, pemberi kerja/bendaharawan

pemerintah membuat daftar nominatif atau mengisi e-NPWP, dan menyampaikannya ke KPP

lokasi.

Penyampaian daftar nominatif dan atau e-NPWP yang telah diisi berfungsi sebagai

permohonan pendaftaran wajib pajak oleh masing-masing calon wajib pajak orang pribadi

secara massal.

Terhadap orang pribadi yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak berdasarkan daftar

nominatif dan atau e-NPWP diberikan kartu NPWP oleh KPP lokasi sesuai domisili wajib

pajak.

NPWP WANITA

Berikut adalah justifikasi kewajiban ber-NPWP untuk wanita sesuai dengan ketentuan UU KUP

Nomor 28 tahun 2007 jo. PP Nomor 80 tahun 2007:

1. Bagi wanita belum menikah.UU PPh kita menyebutkan bahwa wanita yang belum pernah menikah dan umurnya sudah 18

tahun atau lebih, sudah wajib melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya dengan

NPWP-nya sendiri. Dengan demikian bagi wanita yang masuk dalam kelompok ini wajib

memiliki NPWP jika penghasilannya sudah diatas PTKP.

2. Wanita menikah tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan kewajiban.


21/116

21

Bagi wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan dengan

suaminya, pemenuhan kewajiban pajaknya mengikuti NPWP suaminya sebagai kepala

keluarga. Apabila sebelum menikah ia telah memiliki NPWP sendiri, maka setelah menikah ia

dapat melapor ke KPP untuk meminta penghapusan NPWPnya.

Jika suami dari wanita tersebut ternyata belum memiliki NPWP, maka mengacu pada

ketentuan pasal 12 ayat 1 Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001, penghapusan

NPWP wanita tersebut tidak bisa dilakukan.

Bagi wanita menikah tidak dengan perjanjian pisag harta juga dapat memiliki NPWP

tambahan atau NPWP sendiri. NPWP tambahan disini adalah NPWP dengan 12-digit pertama

merupakan NPWP dengan nomor yang sama seperti nomor NPWP suami. Dan 3 digit

terakhir merupakan kode cabang, yang dimulai dari 999. Ketentuan ini diatur dalam PER-

51/PJ./2008.

Sedangkan NPWP sendiri disini adalah NPWP yang nomornya berbeda dari nomor NPWPsuami. Sesuai dengan pasal 2 ayat 4 PP Nomor 80 tahun 2007, wanita kawin tanpa perjanjian

pisah harta yang ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah

dari hak dan kewajiban perpajakan suaminya dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh

NPWP.

3. Wanita menikah dengan perjanjian pemisahan harta dan kewajiban.

Menurut ketentuan pasal 8 ayat 2 huruf b UU PPh, kewajiban pajak bagi wanita kawin

dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan dilakukan secara terpisah dengan

kewajiban pajak suaminya. Dalam hal ini pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan atas

nama dan dengan NPWP masing-masing.

Dengan demikian, wanita kawin dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan dengan

suaminya harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sesuai dengan ketentuan pasal 2

ayat 1 UU KUP.

4. Wanita yang hidup berpisah dengan suami.

Dalam hal suami istri telah hidup berpisah berdasarkan keputusan hakim, penghitungan

penghasilan kena pajaknya dilakukan sendiri-sendiri.

Sementara bagi wanita yang suaminya meninggal dunia, apabila memperoleh penghasilan

yang merupakan objek pajak wajib memiliki NPWP. Dalam hal ini apabila sebelum meninggal

sang suami mempunyai usaha maka setelah meninggal dunia usaha tersebut akan menjadi

harta warisan yang merupakan hak ahli warisnya.

Bila karena suatu hal warisan tersebut belum dibagikan dan si istri kemudian meneruskan

usaha mendiang suaminya maka status NPWP-nya dapat diperlakukan berdasarkan 2 opsi.

Pertama bila sebelum suami meninggal, sang istri ternyata telah memiliki NPWP maka

kewajiban pajaknya tidak berubah. Kedua bila sang istri tidak memiliki NPWP sendiri

sepanjang wanita tersebut tidak memperoleh penghasilan lain yang merupakan objek pajak,

maka tidak wajib baginya mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.


22/116

22

5. Wanita yang hidup berpisah dengan suaminya atau wanita yang suaminya telahmeninggal dunia.

Secara material pengenaan pajak bagi wanita yang hidup berpisah dengan suaminya atau

wanita yang suaminya telah meninggal dunia tentu dilakukan oleh si wanita sendiri. Yang

dimaksud dengan hidup berpisah adalah keadaan secara nyata bahwa antara suami istrisudah tidak lagi terikat hubungan perkawinan yang dibuktikan dengan keputusan hakim.

Dengan demikian seperti halnya wanita dewasa yang belum pernah menikah atau wanita

kawin dengan perjanjian pisah harta dan penghasilan, ketentuan formal perpajakan

mewajibkan wanita tersebut untuk mendapatkan NPWP dan menjalankan kkewajiban

pajaknya sesuai dengan NPWPnya sendiri.

TEMPAT PENDAFTARAN

Pada prinsipnya WP orang pribadi atau badan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP keKPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan WP, dengan ketentuan

sebagai berikut:

WP orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di beberapa tempat, juga wajib

mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat-tempat kegiatan usaha WP

Dalam hal tempat tinggal atau tempat kedudukan WP berada dalam dua atau lebih wilayah

kerja KPP, Dirjen Pajak dapat menetapkan KPP tempat WP terdaftar

CARA PENDAFTARAN

WP orang pribadi yang dengan kemauan sendiri dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWPdengan cara mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP ke KPP domisili tempat tinggal orang

pribadi atau tempat kedudukan WP badan.

NPWP dapat diperoleh dengan 3 cara yaitu:

a. Mendaftar dengan kesadaran diri untuk memperoleh NPWP.b. Pendaftaran NPWP melalui pemberi kerjac. Diberikan secara jabatan.

Pendaftaran NPWP diawali dengan pengisian, penandatangan, dan penyampaian formulir

pendaftaran yang telah ditentukan sesuai yang tertera di lampiran PER-44/PJ./2008. Berdasarkan

formulir pendaftaran tersebut KPP akan menerbitkan kartu NPWP. Penerbitan NPWP paling lama

pada hari kerja berikutnya setelah permohonan pendaftaran beserta persyaratannya diterima secaralengkap.


23/116

23

DATA PENDUKUNG

Data pendukung yang perlu dipersiapkan dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP adalah:

1. Untuk orang pribadi.Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk Indonesia

Paspor bagi orang asing2. Untuk WP badanAkte pendirian dan perubahan atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat

bagi bentuk usaha tetap.

NPWP pimpinan/penanggung jawab badan.

KTP bagi penduduk Indonesia, atau paspor bagi orang asing sebagai penanggung

jawab.

3. Bendahara sebagai Wajib Pajak pemungut/pemotongSurat penunjukan sebagai bendahara

KTP bendahara

4. Untuk joint operation (JO) sebagai wajib pajak pemungut/pemotongPerjanjian kerjasama/akte pendirian sebagai JOKTP bagi penduduk Indonesia, atau paspor bagi orang asing sebagai penanggung

jawab

NPWP pimpinan atau penanggung jawab JO

PENDAFTARAN NPWP KARYAWAN

Dalam pelaksanaan pemberian NPWP karyawan melalui pemberi kerja akan melibatkan beberapa pihak

sekaligus yaitu pemberi kerja atau bendaharawan, KPP lokasi, KPP domisil dan karyawan. Secara

skematis, hubungan keempat pihak tersebut adalah sesuai dengan gambar berikut:

KKJHLKLKPP Lokasi

Pemberi Kerja

KPP DomisiliNK

Karyawan

Pemberi Kerja/4 Bendaharawan

Karyawan7


24/116

24

Penjelasan:

1. KPP Lokasi mengirim Surat Permintaan Bantuan Pendaftaran WPOP yang berstatus sebagai

karyawan kepada pemberi kerja atau bendaharawan, dengan melampirkan formulir daftar

nominal dan penjelasan mengenai tatacara pengisian e-NPWP.

Bila surat tersebut tidak direspon dalam 14 hari, maka KPP lokasi juga dapatmengirimkan surat permintaan keterangan data WPOP yang berstatus sebagai

karyawan beserta lampiran yang diperlukan.

Bila surat permintaan keterangan tidak dipenuhi dalam waktu 7 hari, maka KPPlokasi dapat melakukan pencarian data WPOP yang berstatus sebagai karyawan.

2. Pemberi kerja atau bendaharawan harus merespon permintaan KPP lokasi dengan mengisi

formulir yang diperlukan serta meneruskannya ke karyawan untuk meminta foto copy KTP,

kartu keluarga, paspor, kartu NPWP (bagi yang sudah memiliki NPWP/NPWP suami untuk

karyawati), dan dokumen lain yang diperlukan. Karyawan wajib mengisi dan

menandatangani formulir permohonan pendaftaran dan perubahan data wajib pajak.

3. Karyawan wajib menyerahkan data/keterangan, dan formulir yang sudah diisi kepada

pemberi kerja atau bendaharawan untuk diteruskan kepada KPP lokasi.

4. Pemberi kerja atau bendaharawan meneruskan data/keterangan dan formulir yang

diperlukan kepada KPP lokasi, dalam bentuk daftar nominatif dan e-NPWP dan akan diproses

lebih lanjut.

5. a. Setelah disortir per KPP domisil, KPP lokasi kemudian memproses permohonan daftar

nominatif dan e-NPWP tersebut, mencetak kartu NPWP dan mengirimkannya kepada

pemberi kerja/bendaharawan.

b. KPP lokasi mengirimkan daftar penerbitan NPWP per KPP domisili disertai berkas NPWP

yang bersangkutan kepada KPP domisili.6. Pemberi kerja dan bendaharawan mengirimkan kartu NPWP dan Surat keterangan

terdaftar kepada karyawan.

7. Selanjutnya hubungan antara karyawan dengan KPP domisili adalah hubungan

sebagaimana layaknya wajib pajak terdaftar di KPP setempat.

PERUBAHAN DATA WAJIB PAJAK

Perubahan data wajib pajak dapat disebabkan karena WP pindah tempat tinggal atau kegiatan

usahanya sehingga terjadi perubahan KPP domisili atau tempat kegiatan usahanya dan penghapusan

NPWP dari WP.


25/116

25

TATACARA PEMINDAHAN WAJIB PAJAK ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK

Sesuai dengan PER-44/PJ./2008, prosedur pemindahan wajib pajak adalah sebagai berikut:

(1) Dalam hal wajib pajak terdaftar dan atau PKP terdaftar pindah tempat tinggal atau tempatkedudukan dan atau tempat kegiatan usaha ke wilayah kerja KPP lain, wajib pajak dan atauPKP wajib mengajukan permohonan pindah ke KPP lama atau KPP baru dengan mengisi

formulir perubahan data dan PKP pindah.

(2) Berdasarkan permoho tempat tinggal nan tersebut:a) KPP lama wajib menerbitkan surat pindah untuk disampaikan kepada wajib pajak dan

ditembuskan ke KPP baru.

b) KPP baru meneruskan permohonan pindah ke KPP lama sebagai dasar penerbitan suratpindah, paling lama 1 hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.

(3) KPP baru wajib menerbitkan kartu NPWP dan SKT dan atau SPPKP palinh lama 1 hari kerjaterhitung sejak diterimanya surat pindah dari KPP lama dan ditembuskan ke KPP lama.

(4) KPP lama menerbitkan surat pencabutan SKT, surat penghapusan NPWP, dan atau suratpencabutan SPPKP paling lama 1 hari kerja terhitung sejak diterimanya tembusan kartuNPWP dan SKT dan atau SPPKP dari KPP baru.

Lampiran yang harus disertakan:

a. Pindah tempat tinggalSurat keterangan tempat tinggal baru dari instansi yang berwenang,

sekurangkurangnya lurah atau kepala desa. Dalam hal WP tidak melakukan kegiatan

usaha atau pekerjaan bebas, persyaratan tersebut dapat berupa surat keterangan

dari pimpinan instansi atau perusahaaan.

b. Pindah tempat kegiatan usahaSurat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, adalah surat

keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang baru dari instansi

yang berwenang sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa.

Dengan telah berpindahnya tempat terdaftar WP, otomatis kewajiban perpajakannya pun ikut

berpindah. Dalam artian pertanggungjawaban atas segala kewajiban perpajakan yang dilakukan WP

dilaporkan di KPP tempat terdaftar.

Dalam hal terjadi pemindahan tempat tinggal atau tempat usaha. KPP lama harus mengirim berkas

wajib pajak dan atau berkas KPP yang bersangkutan berikut yang dianggap perlu kepada KPP baru

yang berisi:

a. Jumlah tunggakan pajak yang masih harus ditagih.b. Tindakan penagihan yang telah dilaksanakan atas tunggakan pajak.c. Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau keberatan wajib pajak atau

PKP yang belum diselesaikan.


26/116

26

PENGHAPUSAN NPWP

Sesuai pasal 5 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 20/PMK.03/2008 pemghapusan

NPWP dilakukan dengan cara mengisi formulir permohonan pendaftaran dan perubahan data WP

dalam hal ini:

a. Diajukan permohonan penghapusan NPWP oleh:1) Wajib pajak dan atau ahli warisnya karena wajib pajak sudah tidak memenuhi

persyaratan subjektif dan atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan.

2) Wajib pajak badan dalam rangka likuidasi atau pembubaran karena penghentian ataupenggabungan usaha.

3) Wanita yang sebelum telah memiliki NPWP dan menikah tanpa membuat perjanjianpemisahan harta dan penghasilan.

4) Wajib pajak bentuk usaha tetap yang menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia.b. Dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapuskan NPWP dari wajib pajak

yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif atau objektif sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan.

Penghapusan NPWP tersebut di atas dapat dilakukan apabila utang pajak telah dilunasi atau hak

untuk melakukan penagihan telah daluwarsa, kecuali dari hasil pemeriksaan pajak diketahui bahwa

utang pajak tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi antara lain:

a. Wajib pajak orang pribadi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan warisan dan tidakmempunyai ahli waris atau ahli waris tidak ditemukan.

b. Wajib pajak tidak mempunyai harta kekayaan.

PENGHAPUSAN NPWP bagi Wanita Kawin

Penghapusan NPWP bagi WP wanita kawin, tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan

penghasilan dapat dilakukan dengan ketentuan bahwa suami telah terdaftar sebagai WP dan berlaku

sejak awal tahun berikutnya setelah tahun perkawinan dilaksanakan.

Berkas WP wanita yang NPWPnya telah dihapus tersebut:

a. Diserahkan atau dikirimkan oleh KPP tempat wanita tersebut terdaftar ke KPP tempat suamiterdaftar sebagai WP dengan disertai uraian singkat mengenai history pelaksanaan

kewajiban perpajakannya untuk digabung dengan berkas WP suami.

b. Digabungkan dengan berkas WP suami, dalam hal WP wanita kawin terdaftar pada KPP yangsama dengan tempat suami terdaftar.

KEWAJIBAN PAJAK

Adanya NPWP akan menimbulkan kewajiban perpajakan yaitu menghitung, menyetor dan

melaporkan pajak, baik pajak sendiri atau pajak pihak lain yang dipotong. Bagi WP orang pribadi

yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, yang hanya menerima penghasilan

sebagai karyawan maka secara umum kewajiban perpajakannya hanya meliputi kewajiban untuk

menyampaikan SPT tahunan saja.


27/116

27

Namun demikian bila orang pribadi tersebut bekerja lebih dari satu pemberi kerja maka orang

pribadi tersebut harus menghitungkan kembali penghasilannya dalam SPT tahunan orang

pribadinya. PPh 21 yang dipotong dari pemberi kerjanya dapat dijadikan sebagai kredit pajak di SPT

tahunannya. Biasanya di akhir tahun pajak bagi WP orang pribadi yang memperoleh penghasilan

lebih dari satu pemberi kerja, maka SPT tahunanya akan cenderung kurang bayar, sehingga akan

menimbulkan angsuran PPh 25 di tahun selanjutnya. Maka akan timbul kewajiban pelaporan SPT

masa PPh 25 setiap bulannya.

Bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas serta wajib

pajak badan memiliki kewajiban perpajakan untuk menghitung, memotong, dan menyetor dan

melaporkan PPh pihak lain yang dipotong dan pajaknya sendiri.

SANKSI-SANKSI TERKAIT

Setiap kewajiban dalam hukum biasa akan diikuti dengan sanksi bila tidak dijalankan. Demikian pula

dengan kewajiban ber-NPWP yang tidak dilaksanakan juga bisa dikenal sanksi administrasiperpajakan dan sanksi pidana.

Pengenaan sanksi perpajakan dan implikasi lain dari pelanggaran atas kewajiban NPWP antara lain

dikenal sanksi perpajakan. Sesuai dengan pasal 39 UU KUP diatur bahwa setiap orang yang dengan

sengaja:

a. Tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak dan NPWPatau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; atau

b. Tidak menyampaikan surat pemberitahuan; atauc. Menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; ataud. Dan seterusnya

Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan sanksi pidana

penjara paling sedikit 6 bulan penjara dan paling lama 6 tahun dan denda paling rendah 2 kali jumlah

pajak terhutang dan paling tinggi 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. (UU KUP

No 28 tahun 2007).


28/116

28

BAB IIIPENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

DASAR HUKUM

1. Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan UUNo 28 Tahun 2007.

2. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor: 552/KMK.04/2000 yang telah diubah terakhirdengan KMK Nomor: 571/KMK.03/2003 tentang batasan pengusaha kecil Pajak

Pertambahan Nilai.

3. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 20/PMK.03/2008 tentang jangka waktupendaftaran dan pelaporan kegiatan usaha, Tatacara pendaftaran dan penghapusan NPWP,

serta pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak.

4. Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-44/PJ./2008 Tatacara pendaftaran NPWP dan ataupengukuhan pengusaha kena pajak, perubahan data dan pemindahan wajib pajak dan atau

pengusaha kena pajak.

5. Surat edaran Dirjen Pajak Nomor SE-17/PJ.52/2005 tentang petunjuk pelaksanaanpencabutan secara jabatan pengukuhan sebagai pengusaha kena pajak yang tidak

memenuhi syarat lagi sebagai pengusaha kena pajaka.

PENGERTIAN

Kewajiban untuk mengukuhkan sebagai Pengusaha Kena PAjak

pengusaha, baik orang pribadi maupun badan yang melakukan:

a. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dalam daerah pabeanb. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) dalam daerah pabeanc. Ekspor BKP

(PKP) hanya dilakukan oleh

Pelaporan untuk dikukuhkan menjadi PKP wajib dilakukan sebelum pengusaha yang bersangkutan

melakukan penyerahan BKP dan atau JKP. Bagi pengusaha yang tidak melakukan kewajiban tersebut

dapat dikukuhkan menjadi PKP secara jabatan oleh Dirjen PaJak .

Identitas sebagai PKP ini ditandai dengan diberikannya Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

(NPPKP), yaitu nomor yang diberikan kepada PKP untuk memenuhi kewajiban Pajak Pertambahan

Nilai (PPN). Sejak tahun 2002, jumlah digit NPPKP sama dengan jumlah digit NPWP yang terdiri dari

15 digit, 9 digit pertama merupakan kode WP dan 6 digit berikutnya merupakan kode administrasi

perpajakan.

FUNGSI NPPKP


29/116

29

NPPKP berfungsi sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda

pengenal diri atau identitas PKP dalam melaksanakan hak dan kewajiban PPN-nya. Pada dasarnya

NPPKP yang dimiliki PKP hanya 1. Namun jika PKP mempunyai lebih dari 1 tempat usaha dan PKP

yang bersangkutan tidak mendapatkan izin untuk melakukan pemusatan PPn terutang maka

masingmasing tempat usaha tersebut harus dikukuhkan sebagai PKP. Dalam hal ini, NPPKP tersebutpada dasarnya hanyalah satu. Yang membedakan NPPKP yang satu dengan yang lain hanyalah

perbedaan kode KPP dan kode cabang.

WAJIB NPPKP

NPPKP wajib bagi pengusaha yang omzet penyerahan BKP dan atau JKP selama satu tahun bukunya

lebih dari Rp 600.000.000,-. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor :

552/KMK.04/2000. Yang telah diubah terakhir dengan KMK Nomor 571/KMK.03/2003. Dalam hal ini

untuk dikukuhkan sebagai PKP wajib dilakukan paling lambat akhir masa pajak berikutnya.

Pengusaha kecil omzet setahunnya kurang dari Rp 600.000.000,- bisa memilih untuk mendaftarkan diri

untuk dikukuhkan sebagai PKP atau tetap sebagai pengusaha yang tidak melakukan kewajiban PPN

nya. Namun apabila sampai dengan satu bulan dalam tahun buku, jumlah peredaran bruto dan atau

penerimaan brutonya telah melebihi Rp 600.000.000,- maka pengusaha kecil wajib melaporkan

usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat pada akhir bulan berikutnya.

Contoh :

PT Alam Sari yang bergerak dibidang usaha perdagangan baru memulai usahanya bulan Februari

2009. Meskipun belum genap setahun beroperasional di akhir September 2009 omzet PT Alam Sari

telah melampaui Rp 600.000.000,- dengan demikian paling lambat akhir bulan oktober 2009

PT Alam Sari wajib mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sabagai PKP.

CARA PENDAFTARAN

Pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP ditujukan ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi

tempat kegiatan usaha WP. WP atau orang yang diberi kuasa khusus untuk melaporkan kegiatanusaha untuk dikukuhkan sebagai PKP wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan formulir

pendaftaran ke KPP. Formulir tersebut tersedia di KPP dan formatnya sesuai yang tertera di lampiran

PER-44/PJ./2008.

Berdasarkan formulir pendaftaran, KPP akan menerbitkan Surat Pengukuhan PKP dalam waktu

paling lama 1 hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap. Jika WP melakukan

pendaftaran sekaligus melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, maka kartu NPWP,

surat keterangan terdaftar, dan surat pengukuhan PKP diterbitkan secara bersamaan paling lama 1 hari

kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.

FUNGSI NPPKP


30/116

30

PERUBAHAN IDENTITAS

Alamat maupun status WP tidaklah abadi. Perubahan identitas WP amat sangat mungkin terjadi.

Berkenaan dengan hal ini, jika PKP mengalami perubahan identitas misalnya perubahan alamat.

Tatacara perubahan identitas PKP dalam hal PKP pindah alamat ke KPP lainnya dilakukan dengan

cara seperti pemindahan NPWP. Hal ini dapat dilihat pada halaman 3-8 mengenai Tatacara

Pemindahan Wajib Pajak atau Pengusaha KEna Pajak.

PENCABUTAN NPPKP

Seperti halnya NPWP, NPPKP juga tidak berlaku seumur hidup. Ada masanya dimana NPPKP dapat

dicabut. Sesuai dengan PMK Nmor 20/PMK.03/2008, Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas

permohonan WP dapat melakukan Pencabutan Pengukuhan PKP dalam hal:

a. PKP pindah alamat ke wilayah kerja KPP lainb. Sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai PKP termasuk PKP yang jumlah peredaran dan

atau penerimaan bruto untuk suatu tahun buku tidak melebihi batas jumlah peredaran danatau penerimaan bruto untuk pengusaha kecil.

KEWAJIBAN PAJAK

Adanya NPPKP akan menimbulkan kewajiban perpajakan yaitu menghitung, menyetor dan

melaporkan PPN yaitu memungut PPN, menerbitkan Faktur Pajak dan menyampaikan PPn dan PPN

BM.

1. Memungut PPn dan Menerbitkan Faktur PajakPengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP mempunyai kewajiban memungut PPn atas

setiap penyerahan BKP dan atau JKP yang dilakukannya, kecuali apabila penyerahan BKP dan

atau JKP dilakukan kepada pihak yang ditunjuk menjadi pemungut PPn (WAPU PPN).

Pemungut PPN dalam hal ini wajib memungut PPn atas pembelian atau perolehan BKP dan atau

JKP yang mereka lakukan.

Pengenaan PPn di Indonesia dilakukan berdasarkan system faktur sehingga setiap

penyerahan BKP dan atau JKP yang dilakukan PKP harus dibuatkan Faktur pajak. Faktur pajak

adalah bukti pungutan PPN dan PPN BM yang harus dibuat oleh PKP setiap melakukan

penyerahan BKP dan atau JKP. Faktur pajak juga merupakan bukti pungutan PPn dan PPN BM

karena impor BKP yang digunakan oleh Dirjen Bea dan Cukai.2. Menyampaikan SPT Masa PPn dan PPN BM

Kewajiban terakhir yang harus dilakukan oleh PKP sehubungan dengan PPn dan PPN BM

adalah menyampaikan SPT Masa PPN. Khusus bagi PKP yang menghasilkan BKP yang

tergolong mewah, dalam formulir SPT masa PPN 1107 disediakan satu kolom khusus yang

wajib diisi untuk menggambarkan jumlah penyerahan BKP mewah yang mereka serahkan.

Sedangkan hak paling utama PKP adalah hak untuk mengkreditkan PPN masukan sesuai

dengan ketentuan pasal 9 UU PPN.


31/116

31

SANKSI-SANKSI

Seperti halnya tidak mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP, tidak mendaftarkan diri untuk

dikukuhkan sebagai PKP juga memiliki konsejuensi pajak yang tidak dapat dikatakan ringan.

Pengenaan sanksi perpajakan dan implikasi lain dari pelanggaran atas kewajiban NPWP antara lain:

a. Dikenai sanksi perpajakan sesuai dengan pasal 39 UU KUPb. Jika WP sudah memenuhi persyaratan untuk dikukuhkan sebagai PKP namun tidak

mendaftarkan diri untuk memperoleh NPPKP, maka kepada WP yang bersangkutan

dapat diterbitkan NPPKP secara jabatan.


32/116

32

BAB IVSurat Pemberitahuan (SPT)

DASAR HUKUM :

1. Pasal 3 s/d pasal 8 UU Nomor 6 tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan UUNomor 28 tahun 2007

2. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 534/KMK.04/2000 tentang Bentuk danisi Surat Pemberitahuan serta keterangan dan atau dokumen yang harus dilampirkan.

3. KMK Nomor: 535/KMK.04/2000 telah dicabut dan diganti dengan PMK Nomor183/PMK.03/2007 tentang WP tertentu yang dikecualikan dari kewajiban

menyampaikan SPT

4. KMK Nomor: 537/KMK.04/2000 telah dicabut dan diganti dengan PMK Nomor:183/.03/2007 tentang wajib pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan sanksi

administrasi berupa denda karena tidak menyampaikan SPT dalam jangka waktu yang

ditentukan,

5. Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER-81/PJ./2007 stdd PER-39/PJ./2008 tentang SPTtahunan pajak. Penghasilan WP badan beserta petunjuk pengisiannya.

6. Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER-146/PJ./2006 jo PER-142/PJ./2007 tentangbentuk, isi dan tatacara penyampaian SPT masa PPN.

7. Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER-147/PJ./2006 tentang bentuk, isi dan tatacarapenyampaian SPT masa PPn bagi pemungut PPN

8. Peraturan DIrjen Pajak Nomor PER-21/PJ./2009 tentang perpanjangan jangka waktupenyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan.

9. Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER-32/PJ./2009 tentang bentuk formulir SPT masaPPh 21 dan atau pasal 26 dan bukti pemotongan/pemungutan PPh 21 dan atau pasal

26.

10. Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-43/PJ./2009 tentang bentuk formulir SPT masaPPh final pasal 4 ayat 2, SPT masa PPh pasal 15, pasal 22, pasal 23, dan atau pasal 26

serta bukti pemotongan/pemungutannya.

PENGERTIAN

Surat pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan

penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan

kewajiban, menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan.

SPT berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan

jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan atau untuk melaporkan:

Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui

pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak.

Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak.

Harta dan kewajiban.

Pembayaran dan pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak

orang pribadi atau badan lain dalam 1 masa pajak, yang ditentukan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.


33/116

33

Bagi Pengusaha Kena Pajak, SPT berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan

mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPn dan PPN BM yang sebenarnya terutang dan

untuk melaporkan tentang:

Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran

Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP atau melalui

pihak lain dalam satu masa pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan yang berlaku.Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan

dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

WAJIB SPT

Setiap pihak yang telah terdaftar di KPP pada dasarnya wajib mengisi SPT dalam bahasa Indonesia

dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah dan menandatangani serta

menyampaikannya ke kantor Ditjen Pajak tempat WP terdaftar atau dikukuhkan. Namun ada pihak yang

dikecualikan dari kewajiban penyampaian SPT yaitu

WP orang pribadi yang penghasilan netonya tidak melebihi PTKP, WP ini dikecualikan daripenyampaian SPT tahunan maupun masa.

WP orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas WP hanyadikecualikan dari kewajiban penyampaian SPT masa.

JENIS SPT

SPT jika dibedakan dalam jenis kewajiban pajaknya, maka hamper semua jenis pajak mewajibkan

adanya penyampaian SPT. Dan jika dibedakan dalam periodisasi penyampaian kewajiban SPT, maka hal

itu bisa dibedakan menjadi 2 jenis yaitu SPT Tahunan dan SPT Masa.

SPT Masa adalah SPT untuk masa pajak. Yang dimaksud masa pajak adalah jangka waktu yang

lamanya sama dengan 1 bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan

menteri keuangan paling lama 3 bulan takwim.

SPT Tahunan adalah SPT untuk suatu tahun pajak. Adapun yang dimaksud tahun pajak adalah jangka

waktu 1 tahun takwim, kecuali bila WP menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun

takwim. Sedangkan pengertian dari bagian tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 tahun

pajak.

SPT tahunan hanya dikhususkan untuk kewajiban pajak penghasilan, yaitu SPT tahunan PPh orangpribadi dan SPT tahunan wajib pajak badan. Sementara SPT masa bisa dibedakan sbb:

a. SPT Masa PPh pasal 21/26b. SPT Masa PPh pasal 22c. SPT Masa PPh pasal 23/26d. SPT Masa PPh pasal 25e. SPT Masa PPh pasal 4 ayat 2f. SPT Masa PPh pasal 15

g. SPT masa PPn dan PPN BM bagi PKP Non pemungut.


34/116

34

CARA MEMPEROLEH SPT

Untuk memperoleh SPT bisa dilakukan dengan cara:

1. Diambil di: KPP Kantor Penyuluhan Pajak KPP PBB Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kantor Pusat Ditjen Pajak

2. Mengunggah/ Download dari situs internet atau homepage Ditjen Pajak, yaitu :http://www.pajak.go.id

3. Dicetak/digandakan/difotokopi dengan bentuk dan isi yang sama dengan aslinya.

TATACARA PENGISIAN SPT

Setiap WP wajib mengisi SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab,

satuan mata uang rupiah dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Ditjen Pajaktempat WP terdaftar atau dikukuhkan.

Yang dimaksud mengisi adalah mengisi formulir SPT dengan benar, jelas dan lengkap sesuai dengan

petunjuk yang diberikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. WP

yang mengisi SPT dengan tidak benar yang mengakibatkan jumlah pajak yang terutang kurang bayar,

akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Bagi WP yang sudah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan

menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah, wajib menyampaikan SPT dalam bahasa

Indonesia dan mata uang selain rupiah yang diizinan, yang pelaksanaannya diatur dengan keputusan

Menteri Keuangan.

Jika WP adalah WP badan, SPT yang telah diisi harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi.

Dalam hal SPT diisi dan ditandatangani oleh orang lain bukan WP sendiri, maka SPT harus dilengkapi

surat kuasa khusus.

Yang perlu dicermati oleh WP adalah SPT yang lengkap tidak hanya terdiri dari SPT Induk dan

lampirannya saja. SPT yang lengkap adalah yang disertai dengan keterangan dan atau dokumen yang

harus dilampirkan yang telah ditetapkan dengan keputusan Menteri KEuangan dan telah

ditandatangani oleh WP. Khususnya untuk WP yang menyelenggarakan pembukuan, salah satu

dokumen yang harus disertakan adalah laporan keuangan berupa neraca dan laporan rugi laba.

BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SPT

Waktu-waktu yang telah ditetapkan sebagai batas penyampaian SPT yaitu

1. Untuk SPT MAsa, paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak2. Untuk SPT Tahunan orang pribadi paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak3. Untuk SPT tahunan wajib pajak badan paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak
http://www.pajak.go.id/http://www.pajak.go.id/http://www.pajak.go.id/


35/116

35

Atas permohonan WP, Dirjen pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT tahunan

paling lama 2 bulan. Permohonan ini diajukan secara tertulis disertai Surat Pernyataan mengenai

penghitungan sementara pajak terutang dalam 1 tahun pajak dan bukti pelunasan kekurangan

pembayaran pajak terutang.

Syarat permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan PPh adalah

1. Pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan dibuat secara tertulis dan disampaikan ke KPPsebelum batas waktu penyampaian berakhir.

2. WP badan atau orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas yangmengajukan pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan wajib menyebutkan alasan

perpanjangan dan melakukan penghitungan sementara pajak terutang dalam 1 tahun pajak

yang batas waktu penyampaiannya diperpanjang, serta melampirkan:

Laporan keuangan sementara untuk tahun pajak yang bersangkutan dari WP itusendiri (bukan dari konsolidasi grup)

SSP PPh pasal 29 sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yangterutang kecuali ada izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran PPh pasal29

Surat pernyataan dari akuntan public yang menyatakan audit laporan keuanganbelum selesai dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik.

3. WP orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas yang mengajukanpemberitahuan perpanjangan SPT tahunan wajib melampirkan surat pernyataan dari pemberi

kerja yang menyatakan bahwa bukti potong PPh pasal 21 belum diberikan oleh pemberi

kerja.

4. Pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan wajib ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasaWP.

5. Dalam hal pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan ditandatangani oleh kuasa WP,dilampiri surat kuasa khusus.

Contoh:

Karena pihak auditor tidak dapat merampungkan tugasnya dalam waktu yang telah ditentukan, PT

Good Body tidak dapat menyampaikan SPT Tahunan PPh 2009-nya dengan tepat waktu. Oleh karena

itu diawal Februari 2010, PT Good Body berniat untuk mengajukan penundaan penyampaian SPT.

Oleh karena SPT Tahunan PPh tahun 2009 harus disampaikan paling lambat tanggal 30 April 2010,

maka untuk dapat diberikan perpanjangan waktu penyampaian SPT, PT Good Body harus

mengajukan permohonan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan PPh tahun 2009 dengan

menggunakan formulir 1771Y.

Permohonan harus diajukan sebelum 30 April 2010 dan disertai alasan-alasan yang jelas,

perhitungan sementara PPh yang terutang melampiri laporan keuangan sementara dan bukti

pelunasan pembayaran pajak.


36/116

36

CARA PENYAMPAIAN SPT

1. KonvensionalSPT dapat dilakukan sendiri oleh WP secara langsung, menggunakan pos atau menggunakan

jasa pengiriman/kurir.

2. e-FillingWP juga dapat menyampaikan SPT secara e-filling yaitu secara on line dan real time.

Penyampaian SPT secara on line dan real time dapat dilakukan karena digunakannya internet

dan juga bantuan perusahaan penyedia jasa aplikasi (Aplication Service Provider/ASP). Jadi

dalam menyampaikan WP tidak bekerja sendiri melainkan dibantu perusahaan ASP.

PEMBETULAN SPT DAN PENGUNGKAPAN KETIDAKBENARAN

Sesuai dengan pasal 8 UU KUP, WP berhak untuk membetulkan kekeliruan dalam pengisian SPT yang

dibuat sendiri oleh WP dengan menyampaikan pernyataan tertulis dengan syarat Dirjen PAjak belum

melakukan tindakan pemeriksaan. Dalam hal pembetulan SPT tersebut menyatakan rugi atau lebih

bayar, pembetulan SPT hanya dapat dilakukan paling lama 2 tahun sebelum daluwarsa penetapan.

Yang dimaksud dengan mulai melakukan tindakan pemeriksaan adalah pada saat SPT pemeriksaan

pajak disampaikan kepada WP, wakil, kuasa pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari

WP.

Jika pembetulan SPT menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar, maka terhadap WP dikenai

sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan atas jumlah pajak yang kurang bayar. Sanksi ini

dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran karena

pembetulan SPT itu.

Contoh:

Karena kesalahan perhitungan, PT ASIA berencana untuk membetulkan SPT Tahunan PPh tahun

pajak 2008 di bulan September 2009, di mana SPT tersebut sebelumnya telah disampaikan pada

tanggal 30 maret 2009. Pembetulan ini mengakibatkan pajak yang terutang menjadi lebih besar

sebesar Rp 120.000.000,- dan jumlah ini dibayar pada akhir bulan September 2009.

Dalam hal ini PT ASIA boleh melakukan pembetulan SPT tahunan, sepanjang PT ASIA mengajukan

permohonan tertulis untuk mengajukan pembetulan SPT. Hal ini disebabkan karena DIrjen Pajak

belum melakukan pemeriksaan. Namun oleh karena pembetulan tersebut mengakibatkan adanya

utang pajak menjadi lebih besar, maka PT ASIA harus memperhitungkan sanksi administrasi berupa

bunga sebesar 2% 9 Rp 120.000.000,-

Kemudian meskipun jangka waktu pembetulan SPT telah berakhir, dengan syarta DIrjen PAjak belum

menerbitkan Surat Ketetapan PAjak, WP dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam

laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian SPT yang telah disampaikan dengan syarat:

a. Wajib pajak mengajukan keberatan.b. Pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan netto.c. Pencocokan data dan atau alat keterangan.d. Penentuan WP berlokasi didaerah terpencil.


37/116

37

e. Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN.f. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak.

g. Penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugiansehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan.

h. Memenuhi permintaan informasi dari Negara mitra perjanjian penghindaran pajakberganda.

JENIS-JENIS PEMERIKSAAN PAJAK

Jenis pemeriksaan berdasarkan UU perpajakan ada 2 jenis yaitu:

a. Pemeriksaan Lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap WP ditempat WP yangdapat meliputi kantor WP, pabrik, tempat usaha atau tempat tinggal atau tempat lain yang

diduga ada kaitannya dengan kegietan usaha atau pekerjaan bebas WP atau tempat lain

yang ditentukan oleh Dirjen Pajak.

b.

Pemeriksaan kantor, adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap WP di kantor Unitpelaksanaan pemeriksaan pajak yang meliputi satu jenis pajak tertentu pada tahun berjalan

dan atau tahun-tahun sebelumnya yang dilaksanakan dengan pemeriksaan yang sederhana.

Jenis pemeriksaan pajak berdasarkan kedalaman pemeriksaan yaitu:

a. Pemeriksaan Lengkap, yaitu pemeriksaan untuk seluruh jenis pajak baik untuk tahunberjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya, yang dilaksanakan dengan menerapkan tehnik

pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya dalam rangka

mencapai tujuan pemeriksaan.

b. Pemeriksaan sederhana, yaitu pemeriksaan untuk seluruh jenis pajak atau jenis pajaktertentu, baik untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya, yang dilaksanakandengan menerapkan tehnik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana.

Kebutuhan pemeriksaan juga disesuaikan dengan keadaan dan kecenderungan dalam perilaku

industry dan jenis pembayar pajak, tuntutan penerimaan pajak, dan situasi atau perkembangan

perekonomian nasional pada umumnya. Berkenaan dengan ini dikenal:

a. Pemeriksaan Rutin, yaitu pemeriksaan yang bersifat rutin dilakukan terhadap WPsehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. Contoh, berkaitan

dengan penyampaian SPT tahunan PPh yang menyatakan labih bayar/rugi tidak lebih bayar,

atau dalam hal WP tidak menyampaikan SPT tahunan dan telah dikirimkan surat teguran.

b. Pemeriksaan Kriteria seleksi, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap WP yang terpilihberdasarkan resiko kepatuhan yang dihitung secara komputerisasi.

c. Pemeriksaan Khusus, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap WP sehubungan denganadanya informasi, data, laporan atau pengaduan yang berkaitan dengannya serta untuk

memperoleh informasi atau data untuk tujuan tertentu.

d. Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi, yaitu pemeriksaan yang dilakukan atas cabang, perwakilan,pabrik dan atau tempat usaha dari WP domisili.


38/116

38

e. Pemeriksaan Tahun Berjalan, yaitu pemeriksaan terhadap WP yang dilakukan dalam tahunberjalan untuk jenis-jenis pajak tertentu atau seluruh jenis pajak dan atau untuk

mengumpulkan data dan atau keterangan untuk tujuan tertentu.

f. Pemeriksaan Bukti Permulaan, yaitu pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti

permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Buktipermulaan adalah keadaan dan atau bukti-bukti baik berupa keterangan, tulisan, perbuatan

atau benda-benda yang dapat memberikan petunjuk bahwa suatu tindak pidana sedang

atau telah terjadi yang dilakukan oleh WP yang dapat menimbulkan kerugian pada Negara.

g. Pemeriksaan Terintegrasi, yaitu pemeriksaan terkoordinasi dari dua atau lebih unitpemeriksaan terhadap beberapa WP yang memiliki hubungan kepemilikan, penguasan,

pengelolaan, usaha dan atau financial.

h. Pemeriksaan untuk tujuan penagihan pajak (delinquency audit), yaitu pemeriksaan yangdilaksanakan untuk mendapatkan data mengenai harta WP/penanggung pajak yang

merupakan objek sita sehubungan dengan adanya tunggakan pajak sesuai dengan UUpenagihan dengan surat paksa.

HAK DAN KEWAJIBAN WP

Dalam pemeriksaan, WP mempunyai beberapa kewajiban yang harus dipenuhi:

1. Memenuhi panggilan untuk dating menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu yangditentukan ( khususnya dalam pemeriksaan kantor).

2.

Memenuhi permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen yang diperlukan untukkelancaran pemeriksaan dan memberikan keterangan dalam jangka waktu paling lama 7 hari

sejak tanggal surat permintaan, dan apabila permintaan tersebut tidak dipenuhi maka pajak

yang terutang dapat dihitung secara jabatan.

3. Menandatangani surat pernyataan persetujuan apabila seluruh hasil pemeriksaan disetujui.4. Menandatangani berita acara hasil pemeriksaan apabila hasil pemeriksaan tersebut tidak

atau tidak seluruhnya disetujui.

5. Melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 29 UU KUP.

WP pun mempunyai hak yang wajib dihargai dan dipenuhi oleh pemeriksa yaitu:

a. Meminta pemeriksa pajak untuk memperlihatkan surat perintah pemeriksaan dan tandapengenal pemeriksa (Khususnya pemeriksaan lapangan).

b. Meminta pemeriksa pajak untuk memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuanpemeriksaan.

c. Meminta pemeriksa pajak untuk memberikan rincian yang berkenaan dengan hal-hal yangberbeda antara hasil pemeriksaan dengan surat pemberitahuan.

d. Mengajukan permohonan pembahasan oleh tim pembahas dalam hal terdapat perbedaanpendapat antar WP dengan hasil pembahasan atas tanggapan WP oleh tim pemeriksa pajak.

e. Memebrikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh tim pemeriksapajak melalui pengisian formulir kuesioner pemeriksaan pajak.


39/116

39

PENYIDIKAN

Disamping melakukan pemeriksaan, Ditjen PAjak pun berhak melakukan penyidikan pajak,

khususnya bila dicurigai adanya tindak pidana di bidang perpajakan. Penyidikan tindak pidana

dibidang perpajakan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari

serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang

perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Penyidikan dilaksanakan oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Ditjen Pajak diberi

wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang

perpajakan, sebagaimana dimaksud dalam UU hukum acara pidana yang berlaku. Wewenang ini

diwujudkan dalam Surat Perintah Penyidikan. Surat ini ditandatangani oleh pejabat yang berwenang

berdasarkan instruksi penyidikan. Dalam hal menyangkut proses penangkapan penyidik dapat

mengikutsertakan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia.


40/116

40

BAB VIIISURAT KETETAPAN PAJAK

DASAR HUKUM

Pasal 1 angka 14, pasal 13, pasal 15, pasal 16 dan pasal 36 UU Nomor 6 tahun 1983 jo. UU Nomor 28

tahun 2007 telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009.

PENGERTIAN

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain didapatkan bukti bahwa

jumlah pajak yang terutang yang dihitung dan dilaporkan dalam SPT tidak benar, misalnya

pembebanan biaya ternyata melebihi yang sebenarnya, maka Ditjen Pajak akan menetapkan jumlah

pajak yang terutang semestinya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Penetapan pajak itu akan dituangkan dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP).

JENIS SKP

Meliputi :

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah SKP yang menentukan besarnya jumlahpokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kurang pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi

administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.

2. Surat Ketetapan PAjak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah SKP yang menentukantambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) yaitu SKP yang menentukan jumlah kelebihanpembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau

tidak seharusnya terutang.

4. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) yaitu SKP yang menentukan jumlah pokok pajak samabesarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

PEMBETULAN SKP

Atas permohonan WP atau karena jabatannya, Ditjen Pajak dapat membetulkan SKP, STP, SK

Pembetulan, SK Keberatan, SK Pengurangan Sanksi Administrasi, SK Penghapusan Sanksi

Administrasi, SK Pengurangan Ketetapan Pajak, SK Pembatalan Ketetapan Pajak, SK Pembetulan

Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau SK Pemberian Imbalan Bunga, yang dalam

penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan penerapan ketentuan

tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Membetulkan disini antara lainmenambahkan, mengurangkan, atau menghapuskan tergantung pada sifat kesalahan dan

kekeliruan.

Ruang lingkup pembetulan terbatas pada kesalahan atau kekeliruan sebagai akibat dari:

a. Kesalahan tulis, antara lain kesalahan yang dapat berupa nama, alamat, NPWP, nomor SKP,jenis pajak, masa pajak atau tahun pajak dan tanggal jatuh tempo.

b. Kesalahan hitung, antara lain kesalahan yang berasal dari penjumlahan dan ataupengurangan dan atau perkalian dan atau pembagian suatu bilangan.

c. Kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undanganperpajakan, yaitu kekeliruan dalam penerapan tarif, penerapan persentase norma

penghitungan penghasilan neto, penerapan sanksi administrasi, kekeliruan penghasilan tidakkena pajak, penghitungan PPh dalam tahun berjalan, dan kekeliruan dalam pengkreditan

pajak.


41/116

41

PEMBATALAN SKP

Karena jabatannya atau atas permohonan WP, Ditjen Pajak dapat mengurangkan atau membatalkan

ketetapan pajak yang tidak benar. Setiap permohonan pembatalan ketetapan pajak diajukan untuk

suatu SKP.

Setiap permohonan ketetapan yang tidak benar harus menyebutkan jumlah pajak yang menurut

penghitungan WP seharusnya terutang. Ditjen Pajak harus memberi keputusan paling lama 6 bulan

sejak tanggal permohonan diterima, bila dalam jangka waktu tersebut telah lewat Ditjen Pajak tidak

member keputusan, maka permohonan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

PENGURANGAN SANKSI

Ditjen Pajak karena jabatannya atau atas permohonan WP dapat mengurangkan atau

menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang ternyata dikenakan

karena adanya kekhilafan WP atau bukan kesalahan WP.

Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak

Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c hanya dapat dilakukan dalam hal SKP

tersebut:

a. Tidak diajukan keberatan;b. Diajukan keberatan, tetapi telah dicabut oleh WPc. Diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25

ayat 4 UU KUP.

Permohonan untuk memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga,

denda, dan kenaikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Satu permohonan untuk 1 STP, SKPKB atau SKPKBTb. Permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memberikan

alasan yang mendukung permohonannya.

c. Permohonan harus disampaikan ke KPP tempat WP terdaftar.d. WP telah melunasi pajak yang terutang.e. Surat permohonan ditandatangani oleh WP, dan dalam hal surat permohonan

ditandatangani oleh bukan WP, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat

kuasa khusus.


42/116

42

BAB IXSURAT TAGIHAN PAJAK

DASAR HUKUM

Pasal 1 angka 20 dan pasal 14 UU Nomor 6 tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan UU Nomor 28

Tahun 2007.

PENGERTIAN

Surat Tagihan Pajak (STP) merupakan surat yang digunakan aparat pajak untuk melakukan

penagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. STP mempunyai kekuatan

hokum yang sama dengan SKP, sehingga penagihannya pun bisa dilakukan melalui Surat Paksa.

ALASAN PENERBITAN

Direktorat Jenderal pajak dapat menerbitkan STP apabila:

a.

PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.b. Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan

atau salah hitung.

c. WP dikenai sanksi administrasi berupa bunga atau dendad. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, tetapi tidak membuat faktur pajak atau

membuat faktur tetapi tidak tepet waktu.

e. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang tidak mengisi faktur pajak secaralengkap sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 UU PPN, selain:

1. Identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 huruf b UU PPN,atau

2. Identitas pembeli serta nama dan tandatangan sebagaiman dimaksud dalam pasal13 ayat 5 huruf b dan g UU PPN, dalam hal penyerahan dilakukan oleh PKP pedagangeceran.

f. Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur.

g. PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian pajak masukan sebagaimana

dimaksud dalam pasal 9 ayat 6a UU PPN.

Contoh:

1. Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayarPPh pasal 25 tahun 2008 setiap bulan sebesar Rp 100.000.000,- jatuh tempo

misalnya tiap tanggal 15. PPh pasal 25 bulan Juni 2008 dibayar tepat waktu sebesar Rp

40.000.000,-

Atas kekurangan PPh pasal 25 tersebut diterbitkan STP pada tanggal 18 September

2008 dengan perhitungan :

Kekurangan bayar PPh

Pasal 25 bulan JUni 2008

(Rp 100.000.000,00 - Rp 40.000.000,00) = Rp 60.000.000,-

Bunga = 3 2% Rp 60.000.000,- = Rp 3.600.000,- (+)

Jumlah yang harus dibayar = Rp 63.000.000,-

2. Hasil penelitian Surat PemberitahuanSPT Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi tahun 2008 yang disampaikan pada

tanggal 31 Maret 2009 setelah dilakukan penelitian ternyata terdapat salah hitungyang menyebabkan PPh kurang bayar sebesar Rp 1.000.000,-. Atas kekurangan PPh

tersebut diterbitkan STP pada tanggal 12 Juni 2009 dengan penghitungan :


43/116

43

- Kekurangan bayar PPh = Rp 1.000.000,-

- Bunga = 3 2% Rp 1.000.000,- = Rp 60.000,- (+)

Jumlah yang harus dibayar = Rp 1.060.000,-


44/116

44

PBB dan BPHTB


45/116

45

DAFTAR ISI

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Dasar hukum

Pengertian

Azas pengenaan pajak

Objek PBB

Pengecualian objek PBBSubjek PBB

Pendataan objek PBB

Tatacara penghitungan PBB

Dasar pengenaan PBB

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)

Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) dan tarif PBB

Cara menghitung PBBNJOP atas Objek Pajak Sektor Pedesaan dan Perkotaan

NJOP atas Objek Pajak Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

NJOP atas Objek Pajak Sektor Pertambangan Energi Panas Bumi

NJOP atas Objek Pajak Sektor Pertambangan Non Migas selain Pertambangan Energi Panas bumi danGalian C

NJOP atas Objek Pajak Sektor Pertambangan Non Migas Galian C

Tatacara pembayaran dan penagihan

Keberatan dan Banding

Sanksi administrasi dan pidana


46/116

46

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

DASAR HUKUM

1. Undang-undang No 12 Tahun 1985 stdd UU No.12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumidan Bangunan (UU PBB)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2002 tentang penetapan besarnya Nilai jualkena pajak untuk penghitungan PBB.

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 19/PMK.04/1986 tentang tatacarapendaftaran objek pajak dari PBB.

4. KMK Nomor: 362/KMK.04/1999 tentang pemberian pengurangan PBB.5. KMK Nomor: 523/KMK.04/1998 tentang penentuan klasifikasi dan besarnya NJOP

sebagai dasar pengenaan PBB.

6. KMK Nomor: 201/KMK.04/2000 tentang penyesuaian besarnya NJOPTKP sebagaidasar penghitungan PBB.

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 29/PMK.03/2005 tentang tatacarapembayaran kembali kelebihan pembayaran PBB.

8. PMK Nomor: 121/PMK.06/2005 tentang tatacara pemberian imbalan bunga PBBkepada wajib pajak.

9. PM

modul tax 1.pdf

Documents