panduan kajian dan propaganda (revisi)

7/24/2019 Panduan Kajian Dan Propaganda (Revisi)

1/19

Panduan Kajian dan

Propaganda

HEALTH POLICY STUDIES

#JagoanHPSWilsa


2/19

1 | P a g e

Sekapur Sirih

Berikan aku seratus orang tua niscaya akan ku cabut semeru dari akarnya, berikan aku

sepuluh pemuda maka akan ku goncangkan dunia -I r Soekarno

Pemuda itu identik dengan Emosional, Mengebu-gebu, mencoba sesuatu yang baru

dan kritis maka daripada itu pemuda khususnya mahasiswa perlu wadah yag dapat

memfasilitasinya, maka daripada itu kastrat dapat menjadi RUMAH bagi mahasiswa yang

mau berjuang demi Kesejahteraan rakyat Indonesia, Demi Kemajuan Indonesia.

Kastrat sebuah gabungan kata yang terdiri atas Kajian dan Strategis, dua kata yang

mengandung dua arti sebagai sebuah Gerakan Perubahan dan mahasiswa sebagai motorpergerakan tersebut.

Kastrat gabungan kata yang penuh dengan makna perjuangan, kita ibarat sebuah

negara dengan serangkaian fungsi dan tugas yang telah di tetapkan, di perlukan adanya

masukan agar fungsi dan tugas itu dapat berjalan dengan baik dan memehuni target, bila

tidak di kritis maka banyak fungsi dan tugas yang tidak tepat sasaran.

Kastrat identik dengan Kajian, advokasi dan audiensi, maka daripada itu untuk

membantuk tugas dari Kastrat Institusi kami mencoba mempermudahnya dengan membuat

sebuah panduan checklist agar Institusi ikut serta dalam mengkaji dan ikut serta berperanaktif dalam kesejateraan rakyat Indonesia.

Terus lah menjadi Agent of change bukan karena apa yang negara berikan padamu

tapi apa yang kau berikan buat negara mu, karena tanpa mu negara ini tidak bisa menjadi

lebih baik lagi, terus lah berkontribusi buat negara mu, buat kesejahteraan rakyat, buat

kesehatan rakyat.

Do it for your people, do it for your pride, never gonna know if you never even try.

Do it for your country, do it for your name, cause theres gonna be a day


3/19

2 | P a g e

Health Policy Studies Wi layah 1

Karena perjuangan itu tidak bisa sendiri, karena sendiri itu hanya buat Tuhan Yang

Maha Esa, kita perlu bersatu dengan segala perbedaan dengan segala keterbatasan demi suatu

kata JAYALAH INDONESIA. Kita satukan langkah, satukan pikiran, satukan hati, satukan

tekad dalam satu perjuangan.

Karena terik matahari tidak se hangat yang kau rasa, karena deras hujan tidak se

dingin yang kau rasa bila harum kejayaan negeri lebih mempesona dan membanggakan,rakyat sehat, pintar dan sejahteran itu cita-cita bangsa.

Semoga dengan panduan kajian dan propaganda kastrat wilayah 1, dapat memberikan

kemudahan kastrat institusi dalam kajian dan propaganda, serta meningkatkan minat institusi

dalam kajian dan propaganda.

Salam hangat dari kami #JagoanHPSWilsa Fahrurido Kusbari, Frans Raffael,Andi

Riza Mirda, Aditya Nur Firmansyah, Fadhilla Maulany El Fajri, Joseline, Kartika Luthfiana,

Muhammad Dimas Pangestu, Pendowo Suraden Putro, Suhaila.

#JagoanHPSWilsa

#SumateraSatu

#SabangMarauke

Sumatera, 09 April 2015

HPS Wilayah 1

Periode 2015-2016


4/19

3 | P a g e

CHECK LIST KAJIAN

HPS WILAYAH 1 2015-2016

PENUNTUN PEMBUATAN KAJIAN

NO TAHAPAN CHECK

PENGUMPULAN ISU

1. Dimulai dengan proses Branstroming

2.Pengumpulan isu secara menyeluruh tanpa analisa terlebih dahulu

(untuk menyingkirkan adanya isu yang luput dari perhatian )

3. Mencari sumber isu yang valid

KLASIFIKASI ISU

4. Ruang Lingkup : Internal, regional, nasional, global

5. Tema : Kesehatan, Kebijakan publik terkait kesehatan

6. Stakeholder : Presiden, Kemenkes, Dinkes, IDI, Dekanat, Rektorat

FILTERISASI ISU

7. Relevansi isu : Isu yang kita angkat harus relevan

8. Strategis : Kestrategisannya

9. Dampak dan manfaatnya

10. Urgensi terhadap isu tersebut

11.Kerangka waktu : Insidental dan mendesak, Kebijakan jangka

panjang

HIPOTESIS

12. Buatlah sedikit kesimpulan tentang isu yang akan dikaji

PENGUMPULAN DATA


5/19

4 | P a g e

13. Carilah data dari isu yang telah dipilih berdasarkan refrensi yang

valid dan dapat dipertanggung jawabkan ( media cetak, elektronik,wawancara langsung dengan pakar, dan audiensi dengan pemangku

kebijakan )

PROSES MENGKAJI

14. Judul : Harus Informatif, Menarik, dan Mudah Dimengerti

15. Latar Belakang : ( berisi )

Penyebab terjadinya isu Dampaknya

Siapa yang dirugikan

Fakta yang ada di lapangan

16. Identifikasi Masalah

17. Pembahasan : ( meliputi )

Analisa Penyebab

Analisa Efek

Analisa Pihak-Pihak yang Terlibat

18. Rekomendasikan solusi

19. Penutup : ( berisi )

Kesimpulan

Pernyataan sikap

FOLLOW UP

20. Kertas kajian tidak akan bermakna bila tidak diperjuangkan kepada

pemangku kebijakan. Setelah melakukan audiensi dan pernyataan,

sikap kastrat harus senantiasa melakukan follow up kepada pihak-pihak yang berkaitan dalam isu yang diangkat

21. Dapat juga membentuk sebuah tim yang siap untuk selalu

memfollow up kepada Stakeholder


6/19

5 | P a g e

CHECK LIST PROPAGANDA

HPS WILAYAH I 2015-2016

No. Komponen Goal

1. PRA PROPAGANDA

Melakukan analisis dan melakukan pemetaan

strategi propaganda

- Merangkum isi kajian dalam bentuk poin

- Melakukan analisis

WHAT Propaganda apa dan seperti apa

yang dibutuhkan?

WHY Mengapa harus melakukan

propaganda?

WHEN Kapan kita harus melakukan

propaganda?

WHERE Dimana kita melakukan

propaganda?

WHO Siapa yang melakukan propaganda?

Siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang

menjadi pihak oposisi?

Propaganda yang dibenarkan

adalah white propagandayang

mengutamakan kebenaran

sebagai informasi.

Mengidentifikasi tujuan dan

latar belakangpropaganda.

Melihat golden perioduntuk

sebuah isu. Untuk

memudahkan bisa dibagidalam kerangka kerja dengan

time table*

Melihat di mana perlu

dipublikasikan isu tersebut

untuk membentuk opini

publik.

Ini menjabarkan aktor dari


7/19

6 | P a g e

HOW Bagaimana cara melakukan

propaganda? (metode)

propaganda, siapa yang

melakukan pergerakan dan

mempertanggungjawabkannya.

Jika cakupan target luas,

metode seperti media sosial

bisa menjadi pilihan. Jika

sempit, propaganda melalui

media massadapat dilakukan.

2. MEKANISME PROPAGANDA

Mengemas isu dalam bentuk propaganda

- Deliberation:menuliskan pertimbangan atau

urgensi isu untuk dipropagandakan dengan

kehati-hatian dan daya pandang yang

efektif.

Contoh:

RUU bukan dagelan! Efektif karena

cukup mengungkapkan kondisi bahwa

pembuatan RUU sekarang dinilai dibuat

tanpa pertimbangan serius dan diumpakan

dengan dagelan (read: permainan).

-

Sistematis:isu yang akan dipropagandakantersusun dalam sistem yang terorganisir dan

reguler.

Contoh:

Untuk isu yang bahasannya banyak, atau

perlu penekanan, maka propaganda dapat

dilakukan dengan cara dibagi menjadi

beberapa term seperti: seminggu sekali,

setiap Jumat malam dilakukan boom


8/19

7 | P a g e

pukul19.00, dan cara lainnya.*

-

Attempt (usaha dalam melakukannya):

adanya komitmen dalam menjalankan apa

yang sudah direncanakan sesuai kesepakatan

dan memanfaatkan communication skill

dengan sebaik-baiknya

3. POST PROPAGANDA

Melakukan evaluasi dari propaganda denganindikator:

- Pembentukan opini publik

- Mendapatkan respon

Pembentukan opini publik

ditujukan untuk memberikan

pengaruh. Pembentukan opini

publik merupakan indikator

bahwa media kita telah

benar, bahasa kita telah

menarik dan berhasil

memberikan pengaruh.

Respon merupakan

indikator bahwa pesan yang

kita propagandakan telah

mampu dicerna dengan baik.


9/19

8 | P a g e

Dan isu yang berkembang

masih mampu diolah lagi. Di

sini, kita bisa dapat saran dan

kritik. Semuanya perlu dicatat

untuk bahan evaluasi.


10/19

9 | P a g e

CONTOH KAJIAN

HPS WILAYAH 1 2015-2016

FCTC: MASIHKAH INDONESIA PEDULI?

Kajian dari HPS ISMKI Wilayah Satu

Andi Riza Mirda I, Fadhilla Maulany El Fajri, Pendowo Suraden Putro

LATAR BELAKANG

Indonesia adalah salah satu negara konsumen tembakau terbesar di dunia. Secara

nasional, konsumsi rokok di Indonesia pada tahun 2002 berjumlah 182 milyar batang

yang merupakan urutan ke-5 diantara 10 negara di dunia dengan konsumsi tertinggi

pada tahun yang sama (Depkes RI, 2004). Konsumsi rokok di Indonesia meningkat 7

kali lipat selama periode 1970-2000 dari 33 milyar batang pada tahun 1970 menjadi

217 milyar batang pada tahun 2000. Antara tahun 1970 dan 1980 konsumsi meningkat

sebesar 159%, yaitu dari 33 milyar batang menjadi 84 milyar batang. Antara tahun

1990 dan 2000 peningkatan lebih jauh sebesar 54% terjadi dalam konsumsi tembakau

walaupun terjadi krisis ekonomi. Prevalensi merokok di kalangan dewasa meningkat

menjadi 31,5% pada tahun 2001 dari 26,9% pada tahun 1995 (Depkes RI, 2003).

Kebiasaan merokok ini tidak hanya menjadi masalah di Indonesia saja. Seluruh negara

di dunia saat ini juga tengah gencar-gencarnya memerangi bahaya yang ditimbulkanrokok ini. Hingga akhirnya negara-negara anggota WHO mulai banyak melakukan

pertemuan dan diskusi untuk mencari solusi pemecahan masalah yang sekiranya dapat

mengurangi efek yang ditimbulkan rokok ini.Adapun salah satu hasil yang didapatkan

atas diskusi tersebut ialah di keluarkannya FCTC sebagai instrument hukum bagi

Negara-negara yang meratifikasinya.

Judul Ka ian

Latar Belakang


11/19

10 | P a g e

Apa itu FCTC? Dan bagaimana dampaknya terhadap ancaman bahaya rokok? Bagi

sebagian orang yang mengikuti perkembangan pertembakauan mungkin tidak asing lagi

dengan akronim tersebut.

Sejatinya FCTC (Framework Conventi on of Tobacco Control)adalah sebuah perjanjian

internasional yang dikeluarkan oleh WHO, yang meregulasi masalah pertembakauan,

hasil negosiasi 192 negara anggota WHO.

FCTC ini memulai opened signaturenya pada 16 Juni hingga 23 Juni 2003 di Geneva,

dan mulai berlaku sejak 27 Februari 2005. Sebagai internationally legally binding

instrument, FCTC ini bersifat mengikat bagi Negara yang menerapkannya. FCTC

mengatur masalah pertembakauan dalam 11 parts dan 38 articles, yang menekankan atas

demand reduction strategies(pasal 6-14) dansupply reduction(Pasal 15-17).

PEMBAHASANFramework Convention Tobacco Control adalah kerangka perjanjian tentang

pengendalian tembakau yang dibuat dan dikeluarkan oleh WHO dan diikuti oleh 192

negara anggota WHO. Perjanjian ini berlaku sejak tauhun 2005 dan bersifat mengikat bagi

Negara yang menerapkannya. Perjanjian ini berisi tentang :

Ketentuaan penguranan permintaan tembakau yang intinya terdapat pada pasal (6-

14): Harga dan pajak langkah-langkah untuk mengurangi permintaan tembakau,

dan

Tindakan-tindakan non-harga untuk mengurangi permintaan tembakau, yaitu:

Perlindungan dari paparan asap tembakau;

Peraturan isi produk tembakau;

Peraturan pengungkapan produk tembakau;

Kemasan dan pelabelan produk tembakau;

Identifikasi Masalah

Pembahasan


12/19

11 | P a g e

Pendidikan, komunikasi, pelatihan dan kesadaran masyarakat;

Iklan rokok, promosi dan sponsor; dan,

Permintaan langkah-langkah pengurangan mengenai ketergantungan tembakau

dan penghentian.

Ketentuan pengurangan pasokan inti di WHO FCTC yang terkandung dalam artikel

15-17:

Perdagangan ilegal produk tembakau;

Penjualan ke dan oleh anak di bawah umur; dan,

Penyediaan dukungan untuk kegiatan alternatif ekonomis.

Urgensi dari FCTC itu sendiri dipaparkan dalamframework tersebut dengan isi:

The objective of this Convention and its protocols is to protect present and future

generations from the devastating health, social, environmental and economic

consequences of tobacco consumption and exposure to tobacco smoke by providing a

framework for tobacco control measures to be implemented by the Parties at the national,

regional and international levels in order to reduce continually and substantially the

prevalence of tobacco use and exposure to tobacco smoke (Article 3 FTCF).

Dengan berbagai aturan yang ditetapkan dalam FCTC, sudah seharusnya FCTC menjadi

salah satu jalan keluar bagi Indonesia untuk mengatasi kompleksnya permasalahan rokok

dan tembakau di negara ini.Namun, hingga saat ini pemerintah Indonesia belum

meratifikasi FCTC di Indonesia. Bahkan yang lebih disayangkan lagi adalah Indonesia

telah kehilangan kesempatan untuk meratifikasi FCTC.

Mengapa? Sebab batas tahap penandatanganan ratifikasi FCTC telah ditutup. Ratifikasi

adalah proses penerimaan dan pengesahan terhadap suatu perjanjian internasional yang

dilakukan oleh negara perunding. Indonesia sebenarnya merupakan salah satu negara

perunding dan penggagas FCTC, namun hingga batas penandatanganan pemerintahIndonesia menolak menandatanginya.


13/19

12 | P a g e

Di tinj au dari sisi perekonomian, pemerintah mengganggap FCTC akan mematikan

petani tembakau lokal. Dengan dalih memikirkan nasib petani tembakau, pemerintah

menolak untuk mengaksesi FCTC ini di Indonesia. Lalu malah membuat RUU

Pertembakauan yang jika dilihat lebih dalam, RUU ini lebih banyak menyinggung

kepentingan industri rokok daripada aturan etika merokok dan perlindungan masyarakat

terhadap dampak yang ditimbulkannya.

Hal ini tentu saja menjadi tanda tanya tersendiri. Jika memang petani tembakaulah yang

menjadi alasannya untuk menolak, bukankah ini menjadi hal yang sangat aneh.FCTC

sejatinya menguntungkan petani tembakau di Indonesia.Mengapa?

Karena FCTC meregulasi penjualan hasil tembakau suatu negara, dimana penjualan hasil

tembakau petani lokal suatu negara lebih diprioritaskan.Faktanya saat ini jumlah impor

tembakau di Indonesia melebihi jumlah ekspor tembakau yang sangat merugikan petani

tembakau Indonesia.Lalu mengapa pemerintah menjadikan ini sebagai alasan?Kepentingan apa yang coba dilindungi dari penolakan ini?

Selain itu, Pasal 9 dan 10 dalam FCTC mengenaiRegulation of the contents of tobacco

products & Regulation of tobacco product disclosuresjuga sering kali disangkut-pautkan

atas penolakan yang dilakukan selama ini. Banyak orang yang menilai bahwa melalui

pasal tersebut, ada skenario yang dimainkan oleh negara lain untuk mematikan industri

rokok kretek/tradisional Indonesia, karena kandungan beberapa zat dalam rokok tersebut

melebihi standar yang telah ditetapkan, sehingga tidak dapat bersaing dengan rokok putih

yang kandungannya dapat diatur sesuai dengan standar.

Di tin jau dari segi kesehatanpun, selama ini Indonesia belum memiliki peraturan yang

benar-benar membahas masalah dampak kesehatan yang ditimbulkan dari produk

tembakau ini. Aplikasi dari peraturan yang telah ada tidak pernah tampak.


14/19

13 | P a g e

Banyak manfaat yang dapat diperoleh oleh Indonesia apabila meratifikasi FCTC.

Diantaranya yaitu Indonesia dapat menjadi bagian dari COP (Conference of parties)

yaitu suatu forum internasional dari negara-negara anggota yang meratifikasi FCTC

yang bertujuan sebagai media penghubung negara-negara anggota agar dapat saling

bahu-membahu menciptakan kondisi masyarakat dunia yang lebih sehat, yang

berkaitan dengan penerapan FCTC di negara masing-masing termasuk evaluasinya.

Salah satu programnya yaitu pemberian bantuan hukum bagi negara yang baru

mengaksesi FCTC seperti bantuan penyusunan UU dan bantuan financial untuk negara

dengan ekonomi yang buruk karena usaha pengendalian tembakau.Selain itu COP juga

melakukan riset mengenai inovasi terhadap produk tembakau.

SARAN

Dengan dibuatnya FCTC ini adalah momentum untuk negeri ini untuk menyelamatkan

generasi muda dari dampak buruk dari rokok. Walaupun kita sudah kehilangan

momentum untuk ikut bergabung dengan forum negara-negara yang meratifikasi FCTC

ini, namun kita masih memiliki kesempatan untuk dapat bergabung menjadi bagian dari

negara-negara yang peduli dengan dampak buruk rokok. Indonesia masih dapat

mengaksesi FCTC yang sama dampak hukum dan implementasinya dengan ratifikasi.

Dengan adanya FCTC sebagai payung hukum internasional, diharapkan nantinya akan

terciptanya regulasi yang lebih mengikat lagi di Indonesia, yang akan terwujud dalam

UU ataupun PP. Hal yang dapat kita lakukan :

1. Memberi edukasi pada masyarakat, terutama anak sekolah, guru dan

pemuka masyarakat.

2. Mendorong pemerintah untuk membuat kerangka kerja dan regulasi yang

lebih ketat yang mencakup :

Pembatasan pemasaran dan batas usia minimal pembelian produk

tembakau

Penyeleksian pesan peringatan kesehatan

Rekomendasi

Solusi


15/19

14 | P a g e

Pembatasan penggunaan rokok di ruang tertutup dan

tempat umum

3.

Pihak-pihak yang peduli terhadap problematika Tobacco control di

Indonesia segera melakukan diskusi mendalam mengenai plan of action

untuk mendorong pemerintah mengaksesi FCTC dengan langkah

pencerdasan masyarakat.

Dan izinkan kami mengutip pesan yang pernah dituliskan Dante Alighieri dalam

karyanya The Divine Comedy :

Tempat tergelap di neraka dicadangkan bagi mereka yang tetap

bersikap netral di saat krisis moral

Semoga para pemangku kebijakan dapat melihat urgensidari aksesi FCTC ini dan tidak

hanya duduk diam dalam menyikapinya, dengan lebih mempertimbangkan kepentingan

rakyat, bukan hanya dari kacamata industri rokok saja. Kita membutuhkan aksi. Kita

membutuhkan kerja nyata untuk mengatasi permasalahan ini. Bukan menunggu

Indonesia penuh dengan perokok ataupun menjadi target utama penjualan rokok dunia.

Dengan mengaksesi FCTC, Indonesia telah membentengi diri terhadap segala ancaman

yang dapat ditimbulkan.

DAFTAR PUSTAKA

www.who.int/fctc/implementation/database

www.fctc.org

www.bnn.go.id/portal

www.depkes.go.id

PP No. 109 Tahun 2012

Penutup


16/19

15 | P a g e

DAFTAR PUSTAKA

Jowett GS, ODonnell V. Propaganda and Persuasion. Newbury Park, CA: Sage; 1989

HPS Nasional ISMKI Periode 2010-2011. Buku Putih Kastrat ISMKI. 2010.


17/19

16 | P a g e

LAMPIRAN

Gambar 1. Anggota HPS Wilsa


18/19

17 | P a g e

Bulan Kajian Indikator Keberhasilan

Maret RUU Pertembakauan + FCTC 1. 70% Intitusi di

wilayah satu ikut

dalam HTTS yang

akan di adakan

pada tgl 31 Mei

2. 70% Intitusi

mengkaji dan

melakukan audensi

terhadap Isu RUUPertembakauan +

FCTC3.

70% Intitusi

menentukan sikapterhadap RUU

Pertembakauan dan

FCTC

April RUU Pertembakauan + FCTC

Mei RUU Pertembakauan + FCTC

Juni KIA 1. 70% Intitusimengetahui,

mengkaji,menentukan sikap

terhadap isutersebut, dan

melakukan aksi

terhadap Isu

tersebut.

2. 70% Intitusi

Melakukan Aksi

(pasif/aktif)

mengenai Isu

tersebut

Juli Kenakalan Remaja

(Free Sex, Alkohol Holic, Merokok)

Agustus JKN dan APBN Kesehatan

September JKN dan APBN Kesehatan 1. 70% Intitusi

mengetahui,

mengkaji,

menentukan sikap

terhadap isu

tersebut, dan

melakukan aksi

terhadap Isu

tersebut.


19/19

18 | P a g e

Oktober JKN dan APBN Kesehatan 1.

70% Intitusi

mengetahui,mengkaji,

menentukan sikap

terhadap isu

tersebut, dan

melakukan aksi

terhadap Isu

tersebut.

November AEC 1. 70% Intitusi

mengetahui, mengkaji,

menentukan sikapterhadap isu tersebut, dan

melakukan aksi terhadap

Isu tersebut.

Desember AEC

Tabel 1. Timeline Kajian Wilayah 1

panduan kajian dan propaganda (revisi)

Documents