panduan kelestarian ekosistem untuk pemanfaatan panas bumi wwf idn screen final

7/22/2019 Panduan Kelestarian Ekosistem Untuk Pemanfaatan Panas Bumi Wwf Idn Screen Final

1/67

2013DESEMBER

LAPORAN Panduan Kelestarian Ekosistemuntuk Pemanaatan Panas Bumi


2/67

WWF Indonesia2013

Panduan Kelestarian Ekosistemuntuk Pemanaatan Panas Bumi


3/67

Sekapur SirihEnergi menjadi salah satu tolak ukur kemajuan suatu negara dan bahkan menjadi kekuatanekonomi politik tidak terkecuali Indonesia. Seiring dengan pertumbuhan penduduk danekonomi, tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan energi Indonesia juga terus meningkatpesat. Sebagian besar kebutuhan energi ini berasal dari sumber energi fosil yang tidakterbarukan seperti minyak bumi, gas bumi dan batubara, dimana pemanfaatan energitersebut menghasilkan emisi gas rumah kaca (GRK) yang berkontribusi terhadap terjadinyapemanasan global dan perubahan iklim. Untuk meningkatkan ketahanan energi nasionaldalam jangka panjang serta berkontribusi terhadap upaya global dalam menahan lajuperubahan iklim, konservasi energi dan diversikasi energi melalui pengembangan energiterbarukan yang berkelanjutan merupakan keniscayaan.

Visi WWF di sektor energi adalah mendorong tercapainya 100% Energi Terbarukan pada

2050 secara global. Bagi Indonesia, saat ini merupakan masa penting untuk transisidan transformasi menuju pembangunan sektor energi yang lebih ramah lingkungandan berkelanjutan. Potensi energi terbarukan di Indonesia sangat besar dan belumdimanfaatkan secara optimal. Salah satunya adalah energi Panas Bumi. Melalui programRing of Fire, WWF mendukung pengembangan energi panas bumi yang berkelanjutan.

Pengembangan panas bumi di Indonesia masih terbilang lambat dengan dinamikapermasalahan yang kompleks. Salah satu yang menjadi perhatian adalah lokasi potensipanas bumi yang sebagian besar berada di wilayah yang merupakan kawasan hutan dimanahutan menyimpan kekayaan keanekaragaman hayati, menyediakan jasa lingkungan sepertisumber mata air, mempunyai fungsi sebagai penjaga keseimbangan iklim bumi sertamenjadi sumber pendapatan ekonomi bagi masyarakat dan negara. Panas bumi dan hutanmerupakan sumber daya alam yang memiliki manfaat besar bagi kelangsungan hidupmanusia. Pengembangan Panas bumi di kawasan hutan harus senantiasa memperhatikanaspek-aspek kelestarian ekosistem. Panduan Kelestarian Ekosistem Hutan: Wilayah KerjaPengusahaan Energi Panas Bumi di Kawasan Hutan merupakan sumbangsih pemikiran

WWF-Indonesia dalam upaya mensinergikan pengembangan energi terbarukan yangberkelanjutan dan mendukung konservasi hutan di Indonesia.

Panduan ini mengidentikasi kriteria serta indikator penting yang perlu diterapkan dalammenjaga keberlanjutan kegiatan pemanfaatan panas bumi di kawasan hutan denganmemperhatikan kemantapan fungsi kawasan hutan, keberlanjutan fungsi ekologi ekosistemhutan serta keberlanjutan fungsi sosial ekonomi dan budaya pada ekosistem hutan.Penyusunan panduan ini telah melalui serangkaian proses diskusi dan konsultasi denganpara pemangku kepentingan. Saya berharap panduan ini dapat menjadi referensi bagipemerintah, pengembang panas bumi, akademisi maupun masyarakat.

Kelestarian bumi yang merupakan satu-satunya rumah kita merupakan tanggung jawabkita bersama.

Jabat Erat.Efransjah, CEO WWF-Indonesia

Panduan Kelestarian Ekosistem untuk Pemanfaatan Panas Bumi

SBN: 978-979-1461-35-1

2013Diterbitkan oleh WWF-Indonesia

an didukung oleh Kedutaan Besar Inggris di Jakarta

Koordinator Programndra Sari Wardhani

Penulis:Robi Royana

ditor Teknis:ndra Sari Wardhani

Kontributor Teknis:Hadi Alikodra, WWF-IndonesiaBudi Wardhana, WWF-IndonesiaNyoman Iswarayoga, WWF IndonesiaAnwar Purwoto, WWF-Indonesiandra Sari Wardhani, WWF-Indonesia

Retno Setiyaningrum, WWF-IndonesiaArif Budiman, WWF-IndonesiaThomas Barano, WWF-Indonesia

ulfra Warta, WWF-Indonesia

ata Letak dan Desain:Arief Darmawan

Yayasan WWF IndonesiaGedung Graha Simatupang Tower 2 Unit C

alan LetJen TB Simatupang Kav 38 Jakarta Selatan 12540 Indonesiaelp: +62-21-782 9461 Fax : +62-21-782 9462

www.wwf.or.id


4/67

Sekapur SirihDaftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

Daftar Singkatan

Daftar Istilah

1. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang

1.2. Tujuan1.3. Ruang Lingkup Panduan1.4. Metodologi Penyusunan Panduan1.5. Sistematika Penulisan Panduan

2. Panas Bumi dan Hutan

2.1. Ekosistem Hutan dan Konsep Kelestarian 2.2. Kerangka Kerja Kehutanan Indonesia2.3. Kerangka Kerja Pengusahaan Panas Bumi2.4. Potensi Sumber Daya Panas Bumi di Kawasan Hutan

2.5. Pengaruh Kegiatan Operasional Panas Bumi terhadap Hutan 2.6. Situasi Masalah Kebijakan Pengusahaan Panas Bumi di Kawasan Hutan 2.7. Pola Pikir Kebijakan Panas Bumi di Kawasan Hutan 2.8. Beberapa Perangkat Kelestarian Lingkungan

3. Baseline dan Tiplogi Ekosistem Hutan3.1. Kerangka Pikir Penyusunan Basline dan Tipologi Ekosistem Hutan3.2. Aspek Ekologi Hutan

3.2.1. Karakteristik Biologis Ekosistem3.2.2. Karakteristik Fisik Ekosistem

3.3. Tipologi Ekosistem Hutan Berdasarkan Aspek Ekologi4. Panduan Kelestarian Ekosistem Hutan pada Wilayah Kerja

Panas Bumi 4.1. Kerangka Kerja Perumusan Panduan4.2. Prinsip, Kriteria dan Indikator

LampiranLampiran 1. Zonasi Pengelolaan Taman NasionalLampiran 2. Rekapitulasi Kegiatan Non Kehutanan Panas Bumi di Kawasan

Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam

Dafar Isi

5

6

8

9

10

11

171721212223

25

2631353839414851

575759596567

71

7173

121123126

7WWF-Indonesia6 Panduan Kelestarian Ekosistem untuk Pemanaatan Panas Bumi


5/67

Tabel 1. Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)

Tabel 2. Penerapan Konsep Kelestarian Hutan

Tabel 3. Keluaran Kegiatan Pengembangan Panas Bumi

Tabel 4. Distribusi Potensi Panas Bumi di Kawasan Hutan Indonesia

Tabel 5. Wilayah Kerja Pengembangan Panas Bumi yang Telah Berproduksi

Tabel 6. Kemajuan Pengukuhan Kawasan Konservasi Indonesia 2011

Tabel 7. Sinergi Kepentingan Kelestarian Ekosistem Hutan dan Kegiatan PengusahaanPanas Bumi di Kawasan Hutan

Tabel 8. Indeks untuk Keanekaragaman Hayati

Tabel 9. Klasikasi Intensitas Curah Hujan

Tabel 10. Klasikasi Kelas Kelerengan

Tabel 11. Klasikasi Kepekaan Tanah Terhadap Erosi

Tabel 12. Karakteristik Biosik dalam Penentuan Sensitivitas Ekosistem

Tabel 13. Tipologi Aspek Ekologi

Tabel 14. Denisi Tipologi Ekosistem Hutan Berdasarkan Aspek Ekologi

Tabel 15. Matriks Kriteria dan Indikator Kelestarian Ekosistem Hutan Wilayah KerjaPanas Bumi

Tabel 16. Skala Intensitas Indikator Prinsip Kemantapan Fungsi Kawasan Hutan(Kriteria: Fungsi Kawasan Tetap)

Tabel 17. Skala Intensitas Indikator Prinsip Kelestarian Fungsi Ekologi(Kriteria: Potensi Biologis Kawasan Hutan Terjamin)

Tabel 18. Skala Intensitas Indikator Prinsip Kelestarian Fungsi Ekologi(Kriteria: Kondisi Fisik Kawasan Hutan Terjamin)

Tabel 19. Verier dan Metode Verikasi Indikator Prinsip Kemantapan FungsiKawasan Hutan (Kriteria: Fungsi Kawasan Tetap)

Tabel 20. Verier dan Metode Verikasi Indikator Prinsip Keberlanjutan Fungsi EkologiKawasan Hutan (Kriteria: Terjaminnya Potensi Biologis Kawasan)

Tabel 21. Verier dan Metode Verikasi Indikator Prinsip Keberlanjutan Fungsi EkologiKawasan Hutan (Kriteria: Terjaminnya Kondisi Fisik Kawasan Hutan)

Tabel 22. Nilai Baku Setiap Indikator pada Masing-masing Tipologi

19

30

36

38

38

47

49

62

65

66

66

67

68

69

76

78

82

90

96

102

110

116

28

29

31

32

33

34

35

37

39

42

58

59

64

68

74

75

Gambar 1. Berbagai Manfaat dari Ekosistem Hutan

Gambar 2. Diagram Alur Sistem dalam Konsep Ekosistem Hutan

Gambar 3. Kerangka Kerja Pengurusan Hutan Indonesia

Gambar 4. Luas Kawasan Hutan Berdasarkan Fungsinya

Gambar 5. Gradasi Fungsi Hutan Berdasarkan Keaslian dan Tingkat Intervensi Manusia

Gambar 6. Jumlah dan Luas Kawasan Konservasi Berdasarkan Kategorinya

Gambar 7. Tahapan Kegiatan Pengembangan Panas Bumi

Gambar 8. Keterlibatan Para Pihak dalam Proses Pengusahaan Panas Bumi

Gambar 9. Perbandingan Emisi CO2 dari Beberapa Jenis Sumber Energi

Gambar 10. Situasi dalam Perumusan Kebijakan Pengusahaan Panas Bumidi Kawasan Hutan dan Arahan Pendekatan dalam Pengambilan Kebijakan

Gambar 11. Diagram Kemungkinan Kondisi Ekosistem pada Kawasan HutanWilayah Kerja Panas Bumi

Gambar 12. Ilustrasi Penyusunan Baseline Pengelolaan Ekosistem Hutan

Gambar 13. Struktur Hubungan Kategori Keterancaman Spesies

Gambar 14. Pengelompokan Tipologi Akhir Pengusahaan Bumi di Kawasan Hutan

Gambar 15. Model Hierarki Kinerja Pengusahaan Panas Bumi di Kawasan Hutan

Gambar 16. Model Hierarki Kelestarian Ekosistem Hutan Wilayah Kerja Panas Bumi

Dafar Tabel Dafar Gambar



6/67

Dafar Istilah

Keanekaragaman Hayati Istilah yang digunakan untuk menggambarkan keragaman bentuk kehidupandi bumi, interaksi di antara berbagai makhluk hidup serta antara merekadengan lingkungannya.

Panas Bumi Sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, dan batuanbersama mineral ikutan dan gas lainny a yang secara genetik semuanya tidakdapat dipisahkan dalam suatu sistem panas bumi dan untuk pemanfaatannyadiperlukan proses penambangan.

Sumber Daya Panas Bumi Besarnya potensi panas bumi yang ditentukan dengan dasar estimasi parameterterbatas untuk dibuktikan menjadi potensi cadangan.

Usaha Panas Bumi Kegiatan menemukan sumber daya panas bumi hingga pemanfaatannya baiksecara langsung maupun tidak langsung.

Reservoir Formasi batuan di bawah permukaan yang mampu menyimpan danmengalirkan uida termal (uap dan atau air panas). Reservoir biasanyamerupakan batuan yang memiliki porositas dan permeabilitas yang baik.

Sistem Panas Bumi Sistem penghantaran panas di dalam mantel atas dan kerak bumi dimanapanas dihantarkan dari suatu sumber panas ( heat source) menuju suatu tempatpenampungan panas (heat sink).

Pemanfaatan Langsung Usaha pemanfaatan energi dan/atau uida panas bumi untuk keperluannonlistrik, baik untuk kepentingan umum maupun kepentingan sendiri.

PemanfaatanTidak Langsung

Pemanfaatan Tidak Langsung untuk tenaga listrik adalah kegiatan usahapemanfaatan energi Panas Bumi untuk pembangkit tenaga listrik, baik untukkepentingan umum maupun untuk kepentingan sendiri.

Geothermal SurfaceManifestation

Manifestasi panas bumi di permukaan yang menunjukkan keberadaan suatusistem hidrotermal di bawah permukaan bumi, seperti mata air panas, geyser,dan sebagainya.

Baseline atau Dasar

Pengukuran

Kecenderungan yang akan terjadi tanpa adanya intervensi kebijakan atau

kegiatan. Batas ini biasanya dikaitkan dengan tahun tertentu dan digunakansebagai dasar penghitungan kenaikan atau penurunan.

D efor es ta si P er ub ah an la ha n yang s emul a b er hu ta n menja di lah an tanpa te ga ka n poh on.

Degradasi Hutan Perubahan lahan hutan yang semula memiliki tutupan rapat menjadi jarang.

Studi Pendahuluan Kegiatan yang meliputi pengumpulan, analisis, dan penyajian data yangberhubungan dengan informasi ko ndisi geologi, geosika, dan geokim ia untukmemperkirakan letak dan adanya sumber daya panas bumi serta wilayah kerja.

Eksplorasi Rangkaian kegiatan penyelidikan geologi, geosika, geokimia, pengeboranuji, dan pengeboran sumur eksplorasi yang bertujuan memperoleh danmenambah informasi kondisi geologi bawah permukaan guna menemukan danmendapatkan perkiraan potensi panas bumi.

AMDAL : Analisis Mengenai Dampak LingkunganANDAL : Analisis Dampak LingkunganAPL : Areal Penggunaan LainCITES : Convention on International Trade of Endangered SpeciesCSA : Canadas National Sustainable Forest Management StandardFPIC : Free, Prior, and Informed ConsentFPP : Forest People ProgramFSC : Forest Stewardship CouncilGRI : Global Reporting InitiativeGRK : Gas Rumah KacaHCVF : High Conservation Value ForestHK : Hutan KonservasiHL : Hutan Lindung

HP : Hutan ProduksiHPT : Hutan Produksi TerbatasIBSAP : Indonesian Biodiversity Strategy and Action PlanINP : Indeks Nilai PentingIPCC : Intergovernmental Panel on Climate ChangeITTO : International Tropical Timber OrganizationIUCN : International Union for Conservation of NatureIUPHHK : Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan KayuKESDM : Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralKPA : Kawasan Pelestarian AlamKSA : Kawasan Suaka AlamKSDAHE : Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan EkosistemnyaL EI : Lembaga Ekolabe l IndonesiaMEA : Millennium Ecosystem AssessmentPDB : Produk Domestik BrutoPEFC : Pan-European Forest CertifcationPGE : Pertamina Geothermal EnergyPHPL : Pengelolaan Hutan Produksi LestariPKI : Prinsip, Kriter ia, dan Indikator

PLTP : Pembangkit Listrik Tenaga Panas BumiRKL : Rencana Pengelolaan LingkunganRPL : Rencana Pemantauan LingkunganSFI : Sustainable Forest InitiativeSNI : Standar Nasional IndonesiaTBL : Triple Bottom LineTNGHS : Taman Nasional Gunung Halimun SalakTPI : Tebang Pilih IndonesiaTPTI : Tebang Pilih Tanam IndonesiaTPTJ : Tebang Pilih Tanam JalurUKL : Upaya Pengelolaan LingkunganUPL : Upaya Pemantauan Lingkungan

WWF : World Wide Fund

Dafar Singkatan



7/67

Hutan Konservasi Kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang memiliki fungsi pokokpengawetan keanekaragaman tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya.

Kawasan Hutan Suaka Alam Hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasanpengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang

juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.

Kawasan HutanPelestarian Alam

Hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok perlindungansistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan, satwa,dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Land Use, Land-UseChange and Forestry(LULUCF)

Sektor inventarisasi gas rumah kaca yang meliputi emisi dan pemindahangas rumah kaca yang berasal dari pemanfaatan lahan, perubahan lahan, dankegiatan kehutanan yang dilakukan langsung oleh manusia.

Taman Nasional Kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengansistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan,pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.

Hutan Tanaman Industri(HTI)

Hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun kelompok industrikehutanan untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi. Caranya,menerapkan silvikultur dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan bakuindustri hasil hutan.

H ab itat Lin gkung an t emp at tum buhan at au sat wa hi dup dan b erkemban g secara alami .

Alpha Diversitas Rata-rata jumlah jenis tumbuhan yang ditemukan dalam suatu komunitas/ekosistem, yang disebut kekayaan jenis ekosistem. Nilai keanekaragaman alphamenunjukkan keanekaragaman jenis pada skala geogra yang bersifat lokaldan dapat diketahui dengan cara menghitung rata-rata jumlah jenis tumbuhandalam beberapa komunitas atau ekosistem suatu unit ekosistem hutan.

Beta Diversitas Jumlah jenis tumbuhan dalam skala regional yang lebih luas. Nilaikeanekaragaman beta diketahui dengan cara menghitung jumlah jenistumbuhan yang merupakan gabungan beberapa komunitas yang sama dalamsatu kawasan. Keanekaragaman beta menghubungkan keanekaragaman alpha

dan gamma, dihitung dengan cara membagi nilai keanekaragaman gammadengan nilai alpha.

Gamma Diversitas Nilai keanekaragaman jenis yang menggambarkan tingkat perubahankomposisi jenis yang mencakup satu daerah yang luas dalam skala bentangalam. Untuk penerapan pengelolaan ekosistem di suatu unit ekosistem hutan,keanekaragaman gamma adalah jumlah jenis tumbuhan yang dimiliki suatuekosistem tertentu yang merupakan gabungan dari beberapa bagian dalam satuunit pengelolaan hutan.

Sustained Yield Principle Pada tingkat intensitas pengelolaan hutan tertentu, hasil kayu yang diproduksihutan berlangsung secara terus menerus.

Dafar Istilah

Studi Kelayakan Tahapan kegiatan pertambangan panas bumi untuk memperoleh informasirinci seluruh aspek yang berkaitan demi menentukan kelayakan usahapertambangan panas bumi, termasuk penyelidikan atau studi jumlahcadangan yang dapat dieksploitasi.

E ks pl oi ta si R angk ai an k eg ia ta n pad a s ua tu wi la ya h k er ja te rtentu ya ng me li pu ti penge bora nsumur pengembangan dan sumur reinjeksi, pembangunan fasilitas lapangan,serta operasi produksi sumber daya panas bumi.

Cadangan Panas Bumi Jumlah kandungan panas yang tersimpan di bawah permukaan dandiestimasikan dengan ilmu-ilmu kebumian serta kelistrikan yang dapatdimanfaatkan dalam waktu tertentu.

Cadangan Spekultaif Kelas sumber daya yang estimasi potensi energinya didasarkan pada studi

literatur serta penyelidikan pendahuluan.

Cadangan Mungkin Kelas cadangan yang estimasi potensi energinya didasarkan pada hasilpenyelidikan rinci dan telah diindentikasi dengan bereksplorasi (wildcat) sertahasil prastudi kelayakan.

Cadangan Terduga Kelas cadangan yang estimasi potensi energinya didasarkan pada hasilpenyelidikan rinci.

Cadangan Terbukti Kelas cadangan yang estimasi potensi energinya didasarkan pada hasilpenyelidikan rinci, diuji dengan sumur eksplorasi, delineasi dan pengembangan,serta dilakukan studi kelayakan.

Degradasi Lahan Berkurangnya kemampuan lahan hutan menyediakan jasa ekosistem danproduk hutan, karena pengaruh-pengaruh negatif pada struktur hutan.

Hutan Suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alamhayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya,

yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Kawasan Hutan Wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan pemerintah untuk

dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

H ut an Negara H utan pada tan ah yan g t idak dibeban i hak atas tanah.

Hutan Hak Hutan pada tanah yang dibebani hak atas tanah.

H ut an Adat H utan negara yang berada dalam wilay ah masyarak at hukum adat.

Hutan Produksi Kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Hutan Lindung Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistempenyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikanerosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.



8/67

IntergovernmentalPanel on Climate Change (IPCC, atau Panel AntarPemerintah untukPerubahan Iklim)

Badan yang menyurvei literatur teknis dan ilmiah di seluruh dunia danmempublikasikan laporan yang menjadi sumber informasi perubahan iklimterpercaya dan dasar negosiasi Konvensi Perubahan Iklim. Lebih dari 2.500ilmuwan dan 800 penulis dari 130 negara memberi kontribusi terhadap IPCCFourth Assessment Report tahun 2007, yang mengukuhkan bahwa kegiatanmanusia menjadi penyebab perubahan iklim. IPCC merupakan institusiindependen yang tidak terkait secara struktur dengan Konvensi.

Jasa ekosistem Jasa atau layanan yang didukung, diatur, dan disediakan ekosistem bagimanusia. Hutan, misalnya, menyediakan bahan pangan, air, kayu dan serat,serta mengatur iklim dan tata air. Ekosistem ini juga memberikan manfaatuntuk rekreasi, estetika, dan kepuasan spiritual.

Mekanisme Pembangunan

Bersih (CDM)

Mekanisme di bawah Protokol Kyoto dimana negara maju dapat mendanai

proyek pengurangan emisi gas rumah kaca di negara berkembang danmenerima kredit karbon yang dapat digunakan untuk memenuhi kewajibanpengurangan emisinya.

Mit igasi T in dakan men gurangi emisi gas rumah kaca yang di sebabkan kegi at an manusiaserta meningkatkan penyimpanan karbon untuk mengatasi perubahan iklim.

Perubahan Iklim Perubahan kondisi iklim yang disebabkan aktivitas manusia yang mengubahkomposisi atmosfer global. Pengukuran kondisi dan variabilitasnya didasarkanpada rata-rata jangka panjang nilai tengah parameter cuaca berupa suhu udara,curah hujan, dan kecepatan angin.

Protokol Kyoto Kesepakatan internasional bahwa negara-negara industri akan mengurangiemisi gas rumah kaca yang dihasilkannya sebesar 5,2 persen dari tingkat emisitahun 1990 selama periode 2008-2012.

Pemanasan Global Naiknya suhu rata-rata atmosfer bumi dari tahun ke tahun akibat meningkatnyakonsentrasi gas rumah kaca, terutama karena kegiatan manusia sepertiindustrialisasi dan deforestasi.

Penyerapan Karbon Proses pengikatan CO2 di atmosfer oleh tanaman yang mempunyai pigmenmenangkap cahaya, yaitu klorol melalui proses fotosintesis.

Resto rasi Pem ulihan hut an alam untuk memban gun kembali st ruktur dan fun gsi,melindungi dan memulihkan habitat kritis, daerah riparian, daerah aliransungai, serta atribut lainnya.

Pengelolaan Hutan Lestari Pengelolaan dan penggunaan hutan yang mempertahankan keanekaragamanhayati, produktivitas, kapasitas regenerasi, dan fungsi ekonomi sosial.

United Nations FrameworkConvention on ClimateChange(UNFCCC)

Perjanjian atau kesepakatan yang dibuat pada KTT Bumi pada tahun 1992, yangmendesak semua negara yang berkepentingan untuk menstabilkan konsentrasiGRK di atmosfer pada tingkat yang dianggap tidak membahayakan iklim bumi.UNFCCC lebih umumnya merujuk pada Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa

yang ditugaskan untuk mendukung pelaksan aan kesepakatan tersebut.

Dafar Istilah

Sustainability ofMultiple Use

Pemahaman bahwa kayu bukanlah satu-satunya hasil hutan dan kebutuhanmanusia terhadap hutan sangat beragam.

Reference Ecosystem Ekosistem hutan yang diacu sebagai hutan sehat untuk suatu unit ekosistemhutan yang akan dimonitor.

Resilience Kapasitas sistem untuk menyerap gangguan dan mengenalinya saat mengalamiperubahan sehingga masih dapat mempertahankan fungsi dan struktur dasarnya.

Adaptability Kapasitas aktor dalam sistem untuk mempengaruhi resistence.

Transformability Kemampuan untuk menciptakan sistem baru secara fundamental, ketikastruktur ekologis, ekonomi, dan sosial yang ada tidak dapat dipertahankan.

Maximum Disturbance Keadaan ini hanya akan terjadi jika gangguan yang diterima ekosistemmelebihi ambang batas kemampuan ekosistem untuk mempertahankan danmemperbaharui diri.

Carrying Capacity Jumlah maksimum individu unsur hayati yang masih dapat dijamin hidupdengan baik pada kondisi lingkungan tertentu. Dalam sistem ekologi, setiapspesies berarti sebagai lingkungan bagi spesies lainnya sehingga lingkunganitu sendiri adalah hubungan interdependensi antarspesies yang ditambahkandengan unsur sik.

Efek Rumah Kaca Efek yang ditimbulkan gas rumah kaca, ketika gas-gas seperti CO2 menahanradiasi balik matahari yang dipancarkan bumi dalam bentuk panas sehinggamemanaskan atmosfer bumi.

Gas Rumah Kaca (GRK) Gas-gas di atmosfer yang bertanggungjawab sebagai penyebab pemanasanglobal dan perubahan iklim. Jenis gas rumah kaca yang utama adalah karbondioksida (CO2), metana (CH4), dan nitrogen oksida (N20).

E kosi stem S is te m k eh id upan yang ter di ri atas fa ktor -fak tor yang h idu p (bi ot ik ) d an ya ngtak hidup (abiotik) yang telah mencapai keseimbangan yang mantap.Sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara mahluk hidupdengan lingkungannya.

Hutan Primer Lahan dengan jenis-jenis pohon dan tanaman berkayu yang tumbuh secaraalami dan sebagian besar belum terjamah aktivitas manusia sehingga prosesekologisnya tidak terganggu.

Hutan Sekunder Hutan yang tumbuh kembali secara alami setelah ditebang atau dibuka untukberbagai kegiatan.

Hutan Tanaman Lahan yang ditumbuhi tegakan pohon yang dibentuk melalui penyemaian benihdan penanaman anakan pohon.



9/67

PENDAHULUANI.1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkatkeanekaragaman hayati tinggi di dunia. Kekayaan hayatiTanah Air itu dikutip Wakil Presiden RI dalam pidatonya padaHari Cinta Puspa dan Satwa Nasional 2012, bahwa Indonesiamemiliki sekitar 90 tipe ekosistem, 40.000 spesies tumbuhan,dan 300.000 spesies hewan.1Untuk kepentingan melindungikeanekaragaman hayati, akhir tahun 2010 KementerianKehutanan telah menetapkan jenis ora dan fauna yangdilindungi, yang terdiri atas mamalia (127 jenis), burung (382

jenis), reptilia (31 jenis), ikan (9 jenis), serangga (20 jenis),krustasea (2 jenis), anthozoa (1 jenis), dan bivalvia (12 jenis). 2Salah satu upaya menangani perdagangan ora dan fauna yangmendekati kepunahan, Indonesia menandatangani konvensiCITES dan mendaftarkan sejumlah jenis ora dan fauna kedalam Appendix I dan II.3

1 http://wapresri.go.id/index/preview/pidato/1802Daftar jenis-jenis satwa dan tumbuhan dilindungi dapat dilihat pada lampiran

PP No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa3Statistik Kehutanan, Kementerian Kehutanan 2011Fo

to:

Mov

ing

Images/

NLAgency



10/67

Nilai ekonomi keanekaragaman hayati sangat berpotensimenjadi tulang punggung sektor industri, pertanian,perdagangan, kehutanan, kesehatan, dan pariwisata.Kementerian Lingkungan Hidup, mengacu pada sejumlahstudi akademik menyebutkan, nilai sumber daya genetik danpengetahuan tradisional setiap tahunnya dapat mencapai500800 miliar dollar AS. Untuk tumbuhan obat Indonesiadiperkirakan bernilai 14,6 miliar dollar AS atau lebih dari 2kali lipat nilai produk kayu hutan. Potensi ini semakin besarseiring disetujuinya Protokol Nagoya yang akan memberiperlindungan pada keanekaragaman hayati dan menjaminpembagian keuntungan bagi Indonesia. Dalam konteks inilahkepentingan ekologi dengan kekayaan hayatinya akan memberimanfaat ekonomi.4Seiring perkembangan ilmu pengetahuandan teknologi, diyakini bahwa penemuan berbagai jeniskeanekaragaman hayati baru dan kegunaannya akan terus

terjadi. Pada saat bersamaan, nilai ekonomi keanekaragamanhayati akan terus meningkat.

Di sisi lain, wilayah Indonesia juga memiliki kandungansumber daya alam berupa mineral dan energi yang cukuptinggi, salah satunya adalah panas bumi. Sumber energi panas

bumi Indonesia umumnya berada pada jalur gunung api,membentang mulai dari ujung Pulau Sumatera, sepanjangPulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Maluku.5Panjang jalur tersebut sekitar 7.500 kilometer dengan lebar50-200 km.6Kondisi ini menempatkan Indonesia sebagaipemilik potensi energi panas bumi terbesar di dunia, yangmencapai 28.617 megawatt (MW)7atau sekitar 40 persen daritotal potensi dunia yang tersebar di 299 lokasi. Secara geograssumber panas bumi terbanyak terdapat di Sumatera (12.760MW), Jawa (9.717 MW), Sulawesi (3.044 MW), Nusa Tenggara(1.451 MW), Maluku (1.071 MW), Bali (354 MW) serta didaerah lain (220 MW).

Secara global, pemanfaatan energi panas bumi untuk

pembangkitan listrik mencapai 9.900 MW di dunia. DiIndonesia, berdasarkan data Badan Geologi KementerianESDM, pemanfaatan panas bumi untuk listrik hingga Desember2012 tercatat 1.341 MW yang tersebar di Jawa (1.134 MW),Sumatera (122 MW), Sulawesi (80 MW) dan Nusa Tenggara(5 MW). Ini menempatkan Indonesia sebagai produsen listrikpanas bumi terbesar ketiga di dunia, setelah Amerika Serikat(2.687 MW) dan Fiilipina (1.968 MW)8. Dengan potensi yangada, pemanfaatan listrik dari panas bumi di Indonesia masihdapat ditingkatkan. Selain untuk pembangkit listrik, energipanas bumi juga bisa untuk kegiatan non-listrik, seperti saranarekreasi pemandian air panas, pengering produk pertanian danperikanan, penghangat ruangan, dan lain sebagainya.

Sistem panas bumi di Indonesia umumnya merupakan sistemhidrotermal yang mempunyai temperatur tinggi (>225 C),

yang terletak di beberapa wilayah Sumatera, Jawa, Sulawesidan sebagian wilayah timur Indonesia. Adanya suatu sistemhidrotermal di bawah permukaan bumi seringkali ditunjukkandengan manifestasi panas bumi di permukaan (Geothermal

Surface Manifestation), seperti mata air panas, geyser, dansebagainya.9Berdasar pengalaman pengembangan lapanganpanas bumi di dunia dan Indonesia, sistem panas bumi

bertemperatur tinggi dan sedang sangat potensial untukpembangkit listrik.

Lokasi potensi panas bumi pada wilayah vulkanik biasanyaberasosiasi dengan hutan. Data Direktorat Jenderal EnergiBaru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energidan Sumber Daya Mineral (KESDM) tahun 2010 menyebutkan,potensi panas bumi yang berada dalam kawasan hutankonservasi sebanyak 41 titik dengan kapasitas 5.935 MW,dalam kawasan hutan lindung (46 titik) dengan potensi 6.623MW, dan dalam kawasan hutan produksi (37 titik) denganpotensi 3.670 MW.

http://www.menlh.go.id/peringatan-hari-cinta-puspa-dan-satwa-nasional-hcpsn-2011Prol Potensi Panas Bumi,Kementerian Energi dan Sumber DayaMineral 2012LIPIBadan Geologi, Kementerian Energidan SUmber Daya Mineral, 2012Indonesia sebagai Pusat Panas Bumi,R. Sukhyar, Kementrian Energi danSumber Daya Mineral, April 2010.

9Energi panas Bumi di Indonesia,Nenny Saptadji, ITB

Tabel 1. Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)

Sumber: Kementerian Energi dan Mineral Resources, Desember 2012

PLTP Ulubelu, Lampung.Foto: Moving Images/ NL Agency

PENDAHULUAN

18 Panduan Kelestarian Ekosistem untuk Pemanaatan Panas Bumi 19WWF-Indonesia


11/67

Hingga kini, pengembangan panas bumi di kawasan hutan masih menghadapibanyak hambatan, terutama ketidaksinkronan regulasi pemerintah di sektor energidan kehutanan. Beberapa upaya untuk mengatasi kendala kebijakan itu telah dansedang dilakukan pemerintah yang didukung kalangan praktisi panas bumi. PihakKESDM masih berupaya merevisi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentangPanas Bumi, sedangkan Kementerian Kehutanan berupaya merevisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati danEkosistemnya (KSDAHE).

Sejalan dengan itu, Menteri ESDM dan Menteri Kehutanan menandatangani NotaKesepahaman No. 7662/05/MEM.S/2011 dan No. NK.16/Menhut-II/2011 tentangPercepatan Perijinan Pengusahaan Panas Bumi pada Kawasan Hutan Produksi,Kawasan Hutan Lindung, dan Kawasan Hutan Konservasi. Nota kesepahaman ituuntuk mempercepat proses perijinan pengusahaan panas bumi di kawasan hutanproduksi dan kawasan hutan lindung, serta menyiapkan langkah-langkah agarkegiatan pemanfaatan panas bumi dapat dilakukan di kawasan hutan konservasi

dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip konservasi.

Merespons kondisi itu, WWF-Indonesia melakukan serangkaian kajianpendahuluan yang secara umum dimaksudkan untuk memastikan kelestarianekosistem hutan yang telah dan akan menjadi lokasi operasi pengusahaan panas

bumi, terutama hutan-hutan dengan nilai konservasi tinggi. Di antaranya, seluruhhutan yang telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi, hutan lindung, dankawasan-kawasan hutan bernilai konservasi tinggi (high conservation value

forest/HCVF) yang berada pada bentang alam (landscape) produksi.

Secara sistematis, kajian ini meliputi identikasi jumlah dan sebaran potensi panasbumi di kawasan hutan, baik yang telah dieksploitasi maupun masih berupa potensi;mengidentikasi kerangka kerja kegiatan pengusahaan dan pengembangan panas

bumi; mengidentikasi pengaruh-pengaruh dari setiap kegiatan dalam tahapanpengusahaan panas bumi terhadap ekosistem hutan; memperjelas nilai ekonomiekosistem hutan yang dapat dibandingkan dengan nilai ekonomi pengusahaan panas

bumi di kawasan hutan; dan menyusun rekomendasi berupa panduan kelestarianekosistem hutan yang menjadi lokasi pengusahaan panas bumi.

Panduan kelestarian ekosistem hutan wilayah kerja panas bumi itu untuk

memastikan berbagai pertimbangan kelestarian ekosistem hutan benar-benarmempengaruhi setiap jenjang keputusan dalam pengusahaan panas bumi dikawasan hutan.

1.2. TujuanPenyusunan Standar Pemanfaatan Energi Panas Bumi yangBerkelanjutan di Kawasan Hutan merupakan salah satukegiatan utama dalam program Ring of Fire WWF. Programini bertujuan mempercepat pengembangan dan pemanfaatanenergi panas bumi yang berkelanjutan di Indonesia danFilipina, yang sejalan dengan Visi Global Sektor Energi WWF100 Persen Energi Terbarukan pada tahun 2050.

Secara umum, penyusunan panduan ini untuk membantupara pengelola hutan dan pengembang panas bumi, sertapara pihak lain yang berkepentingan untuk merumuskandan menetapkan tolok ukur keberlanjutan ekosistem hutansecara spesifik lokasi berdasarkan kriteria dan indikator

yang disepakati. Perangk at kriteria dan indikator selanjutnyadapat digunakan sebagai kerangka kerja untuk memantauperkembangan keberlanjutan ekosistem.

Secara spesifik, pengembangan panas bumi yangberkelanjutan dapat: Meminimalisir dan atau menghindari dampak negatif

terhadap lingkungan dan kelestarian hutan yang bernilaikonservasi tinggi serta dampak sosial masyarakat.

Mempertahankan dan atau meningkatkan nilai kearifanlokal masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alamdan lingkungan serta nilai-nilai konservasi tinggi yangteridentikasi di wilayah pengembangan panas bumi.

Membangun dukungan luas dari para pihak melalui prolkeberlanjutan yang lebih maju dan penerimaan sosial yanglebih baik dengan cara melindungi kepentingan masyarakatdan ekosistem, serta meningkatkan peran industri panas

bumi dalam konservasi hutan dan keanekaragaman hayati. Memberi masukan dalam penyusunan kebijakan dan

peraturan maupun kegiatan advokasi untuk percepatan

pengembangan dan pemanfaatan energi panas bumi, sertamenjadi salah satu opsi pertimbangan bagi pemerintah pusatmaupun daerah dalam memberikan izin pengembangan panas

bumi, terutama yang berada di kawasan hutan di Indonesia.

PENDAHULUAN

LTP Kamojang, Jawa Barat. Foto: WWF-Philippines/ Christopher Ng.



12/67

1.3. Ruang Lingkup PanduanSecara keseluruhan, fungsi ekosistem mencakup fungsi-fungsiekologis, ekonomi, dan sosial. Panduan kelestarian ekosistemhutan wilayah kerja panas bumi ini fokus pada fungsi ekologisdari ekosistem hutan yang meliputi komponen biologi dan sikdari ekosistem hutan. Adapun lingkup bahasan panduan inihanya meliputi:1. Tipologi ekosi stem hutan berdasarkan aspek ekologis hutan.2. Prinsip, kriteria, dan indikator kelestarian ekosistem hutan

wilayah kerja panas bumi.3. Pemantauan kelestarian ekosistem hutan wilayah kerja

panas bumi.

Fungsi sosial dan ekonomi ekosistem merupakan aspek-aspek

penting. Bahkan, pengelolaan aspek sosial menjadi kondisipemungkin dalam kesuksesan pengelolaan sumber dayaalam. Oleh karena itu, panduan ini dapat efektif diterapkanmanakala aspek sosial dapat dikelola terlebih dahulu. Saatini sudah banyak perangkat-perangkat pengelolaan isu sosial

yang dikembangkan berbagai pihak, dan WWF-Indonesiamendorong elemen-elemen yang kompeten dalam isu ini untukmemformulasikan suatu perangkat pengelolaan isu sosial yanglebih khusus. Ini untuk mengawal pengusahaan panas bumi dikawasan hutan dapat diterima secara sosial.

1.4. Metodologi Penyusunan PanduanPanduan ini disusun melalui berbagai kegiatan yangdilaksanakan sistematis dengan melibatkan pihak-pihak yangrelevan. Tahapan kegiatan itu sebagai berikut:

1. Persiapan

a. Penyusunan kerangka acuan kerj a penyusunan panduan.b. Identikasi para pihak yang melibatkan berbagai kalangan

(pemerintah, pengembang panas bumi, LSM, perguruantinggi, dll).

c. Identikasi data dan informasi potensi serta prolpemanfaatan panas bumi di kawasan hutan.

d. Kajian literatur mengenai ekosistem hutan dan sistempanas bumi.

e. Kajian dokumen kebijakan kehutanan dan pengusahaanpanas bumi.

f. Focus Group D iscussion mengenai rencana kerjapenyusunan panduan.

2. Penyusunan Draf Panduan

a. Penetapan dan harmonisasi kerangka kerja yang akan digunakan untukmengorganisasikan informasi.

b. Observasi lapangan pada beberapa lokasi pemanfaatan panas bumi yang telah beroperasi.c. Penyusunan kerangka kerja baselinedan tipologi ekosistem hutan.d. Seleksi dan pembuatan denisi prinsip, kriteria, dan indikator kelestarian ekosistem

hutan pada konteks pengusahaan panas bumi.e. Penyusunan rancangan Prinsip, Kriteria, dan Indikator Kelestarian Ekosistem Hutan

pada Wilayah Kerja Pengusahaan Panas Bumi.f. Konsultasi publik melalui FGD untuk rancangan Prinsip, Kriteria, dan Indikator

Kelestarian Ekosistem Hutan pada Wilayah Kerja Pengusahaan Panas Bumi.g. Penyusunan alat ukur (verifier) dan metode untuk pengujian indikator.

h. Penyusunan kerangka kerja penilaian untuk kebutuhan pengawasan kelestarianekosistem pada wilayah kerja pengusahaan panas bumi.i. Penyusunan draf komprehensif panduan.

3. Penyusunan Panduan Final

a. Konsultasi publik rancangan panduan.b. Perbaikan panduan berdasarkan masukan para pihak.c. Peluncuran panduan nal.

1.5. Sistematika Penulisan PanduanBagian ke satu: menjelaskan latar belakang, tujuan, metodologi, dan ruang lingkup

panduan.Bagian ke dua: menjelaskan secara singkat konsep ekosistem dan kelestarian

ekosistem, kerangka kerja pengelolaan hutan Indonesia, kerangkakerja operasional panas bumi, potensi panas bumi di kawasan hutan,

pengaruh kegiatan operasional panas bumi terhadap kelestarianekosistem hutan, situasi masalah kebijakan pengusahaan panas bumidi kawasan hutan, pola pikir kebijakan panas bumi di kawasan hutan,dan beberapa bentuk perangkat pengelolaan lingkungan di Indonesia.

Bagian ke tiga: menjelaskan kerangka pikir penyusunan tipologi ekosistem hutan dantipologi ekosistem hutan itu sendiri.

Bagian ke empat: menjelaskan kerangka kerja perumusan panduan, hierarkiprinsip, kriteria, dan indikator kelestarian ekosistem hutan secarakomprehensif yang dikerucutkan pada prinsip, kriteria, dan indikatorkelestarian ekosistem hutan dari aspek fungsi ekologis serta kerangkakerja penilaian kelestarian ekosistem hutan dari aspek ekologis.

PENDAHULUAN



13/67

PANAS BUMI DAN HUTANII.Pemanfaatan panas bumi sebagai sumber energi bersih danramah lingkungan berperan sangat penting untuk mendukungketahanan energi nasional dan mengurangi emisi karbon

yang merupakan kontributor utama terjadinya pemanasanglobal dan perubahan iklim. Begitupun dengan hutan sebagaipenyimpan karbon terbesar dan habitat bagi keanekaragamanhayati sehingga keberadaannya perlu dijaga dan dilestarikan.Dua kepentingan yang tampak bertentangan, dapatkah menjadikomplementer satu dengan lainnya? Apakah fungsi kawasanhutan yang harus beradaptasi dengan operasi pengusahaanpanas bumi? Atau sebaliknya, pengusahaan panas bumi yangharus beradaptasi dengan setiap fungsi kawasan hutan dimanaoperasi itu akan dilakukan?

Foto:

Mov

ing

Images/

NLAgency



14/67

2.1. Ekosistem Hutan danKonsep Kelestarian

Denisi sederhana ekosistem adalah suatu sistem ekologi yangterbentuk oleh hubungan timbal balik makhluk hidup denganlingkungannya.10Hutan sebagai suatu ekosistem mencakup:(1) tumbuhan; (2) satwa; (3) tanah sebagai substrat tempattumbuh; (4) mikroorganisme; dan (5) atmosfer. Jadi, hutanmerupakan suatu sistem sis dan biologis yang kompleks,

yang di dalamnya ada banyak interaksi dan saling bergantungantarkomponen yang berbeda (Supriyadi, 2009).

Secara alami, interaksi antarkomponen ekosistem membentukvariasi hutan, di mana kondisi lingkungan yang berbeda akan

membentuk hutan berbeda pula. Variasi hutan kemudiandiklasikasikan menjadi beberapa tipe yang istilahnyatergantung pada sistem klasikasinya. Menurut Spurr danBarnes (1980), hutan dunia dikelompokkan menjadi dua,

yakni hutan tropis dan subtropis. Untuk hutan di Indonesia,Van Steenis mengelompokkan hutan menjadi hutan tropisdan monsoon. Kedua klasikasi di atas lalu mengelompokkantipe hutan secara lebih detil lagi menjadi beberapa tipe hutan.Beberapa di antaranya adalah hutan hujan pegunungan, hutanrawa, hutan mangrove, dan hutan kerangas.

Untuk mengetahui bentuk respons komunitas hutanterhadap lingkungannya, komponen-komponen ekosistemdikelompokkan menjadi enam atribut ekosistem, yaitu (1)komposisi, (2) struktur, (3) pola, (4) heterogenitas, (5) fungsi,dan (6) dinamika dan resilience(Hobbs dan Norton, 1996).Heterogenitas sebagai salah satu atribut ekosistem umumnyadikenal dengan istilah biodiversitas. Denisi biodiversitassangat beragam, namun pada intinya biodiversitas adalah

variasi struktur dan fungsi organisme baik pada tingkatan

genetik, populasi, komunitas, maupun ekosistem (Cox, 1997;Fielder dan Jain, 1992; Hunter, 1996; Hurbelt, 1971; ICBP,1992; Johson, 1993; Magurran, 1988; McAllister, 1991; Peet,1974; Reid dan Miller, 1989; Sandlund dkk, 1992 dan Wilson,1992). Dalam dimensi keterukuran, biodiversitas dapatdikategorikan menjadi tiga tingkatan, yaitu (1) alpha diversity;(2) beta diversity; (3) gamma diversity(Dykeet al, 2008).

Dalam perkembangan pengelolaan ekosistem hutan, isumengenai gangguan dan kerusakan ekosistem hutan masihmenjadi topik utama di kalangan ilmuwan, aktivis, danpengambil kebijakan di seluruh dunia. Ekosistem hutanmenjadi sorotan utama seputar isu kerusakan ekosistem bumi.

Secara normatif, para pakar pengelolaan hutan (forestmanagement) telah membuat standar atau tolok ukurpengelolaan hutan yang baik, yang dikenal dengan konsepkelestarian atau keberlanjutan hutan. Konsep ini mengacupada pemeliharaan sumber daya untuk masa depan yang takterbatas dengan tanpa penurunan kualitas. Konsep kelestariandibutuhkan, karena pengelolaan hutan bertujuan menyediakan

barang dan jasa untuk generasi sekarang dan masa mendatang.

Konsep kelestarian hutan berevolusi tiga tahap, yaitu

kelestarian produksi kayu, kelestarian multi-manfaat hutan,dan kelestarian ekosistem (Bettinger,2009).11Pertama,kelestarian hasil kayu (sustained yield principles) yangdiartikan pada tingkat intensitas pengelolaan hutan tertentu,hasil kayu yang diproduksi hutan berlangsung terus menerus.Konsep kelestarian ini menekankan perencanaan hutan yang

bertumpu pada keseimbangan pertumbuhan (growth) pohondan pemanenan (harvesting). Pertumbuhan pohon sendiri

bukanlah sesuatu yang mudah diketahui. Konsep kelestarianhasil kayu ini diterjemahkan dalam kaidah pengaturan hasilhutan (forest yield regulation). Penerapan konsep kelestarianhasil kayu di Indonesia diterapkan melalui beberapa sistemsilvikultur, misalnya untuk pengelolaan hutan alam adalahTebang Pilih Indonesia (TPI), Tebang Pilih Tanam Indonesia(TPTI), Tebang Pilih Tanam Jalur (TPTJ), dan terakhirSilvikultur Intensif (Silint) yang sedang diujiterap pada

beberapa unit manajemen hutan. Sementara, sistem silvikulturuntuk hutan tanaman adalah Tebang Habis Permudaan Buatan.

Kedua, konsep kelestarian multi-manfaat hutan (sustainability

of multiple uses) yang berasal dari pemahaman bahwa kayubukanlah satu-satunya hasil hutan dan kebutuhan manusiaterhadap hutan sangat beragam. DalamMillennium Ecosystem

Assessmentdijelaskan empat kategori jasa ekosistem hutanyang memberi beragam manfaat, yaitu jasa penyediaan(provisioning services), jasa pengaturan (regulatingservices), jasa budaya (cultural services), dan jasa pendukung(supporting services).

http://id.wikipedia.org/wiki/ekosistem 11Bettinger P, Boston K, Siry JP,Grebner DL. 2009. Forest Mangementand Planning. Amsterdam: Elsevier.

PANAS BUMI DAN HUTAN



15/67

Bentuk-bentuk manfaat dari masing-masing jasa ekosistemditunjukan pada gambar berikut:

Komponen Biologis:

Vegetasi, Fauna, Manusia

Komponen Fisik:

Tanah, Air, Udara,

Matahari, dsb

Degradasi

Ekosistem Hutan

Suksesi

Awal

Suksesi

PertengahanKlimak

Ekosistem

Hutan Sehat

Struktur Stabil

Fungsi Stabil

jenis, jumlah &

distribusi tumbuhan

dan hewan

jenis, jumlah &

distribusi O2, CO2,

H2O, NH4, Panas,

dll

Sikluskarbon,

nitrogen, phospor,

dsb

Siklus energi

Interaksi

Lingkungan Abiotik

dengan organisme

Dinamika Populasi

Interaksi Linkungan

Abiotik dan Biotik

DINAMIKA EKOSISTEM HUTAN

Sumber: Ecosystem and Human Well-being: Synthesis (2005)

Gambar 1.Berbagai Manfaat dari Ekosistem Hutan

Gambar 2.Diagram Alur Sistem dalam Konsep Ekosistem Hutan

Ketiga, konsep kelestarian ekosistem yang muncul darikonsep pengelolaan berbasis ekosistem (ecosystem basedmanagement). Konsep ini menjelaskan, aliran barang dan jasadari hutan tergantung pada proses-proses yang melestarikanekosistem. Jika konsep kelestarian hasil kayu dan multimanfaatmenekankan pentingnya hasil atau manfaat dari hutan sebagaisebuah pabrik barang dan jasa, maka kelestarian ekosistemmementingkan pabrik itu sendiri.

Konsep kelestarian ekosistem hutan banyak disebutsebagai konsep kelestarian yang paling dibutuhkan saat

ini, mengingat kondisi kerusakan ekosistem yang sudahpada tahap mengkhawatirkan. Dalam konteks kelestarianekosistem hutan ini, para ahli ekosistem mengaitkannyadengan konsep kesehatan ekosistem hutan (forest ecosystemhealth). Konsep kesehatan ekosistem dipromosikan sebagaikonsep yang akan membantu memperjelas, mengevaluasi,dan mengimplementasikan kebijakan ekologi. Ditinjau dariperspektif analisis sistem, konsep kesehatan ekosistem hutandapat diartikan sebagai proses terciptanya suatu kondisiekosistem hutan yang mampu mendukung ekosistem untukmemperbaharui dirinya sendiri secara alami, mempertahankandiversitas penutupan vegetasi, menjamin stabilitas habitatuntuk ora dan fauna, serta terbentuknya hubungan fungsionaldi antara komunitas tumbuhan, hewan, dan lingkungan.

Kolbet al(1994) mengusulkan, hutan sehat dibedakan oleh empat atributkualitatif:

1. Lingkungan sik, sumber daya biotik, dan jaringan makanan atau nutrisiuntuk mendukung hutan yang produktif setidaknya selama beberapa tahapsere (transisi) dalam suksesi ekosistem hutan.

2. Resistensi terhadap perubahan katastropik dan/atau kemampuan untuk pulihdari perubahan katastropik pada tingkat lanskap.

3. Keseimbangan fungsional antara penyediaan dan tuntutan kebutuhanterhadap sumber daya yang esensial (air, nutrisi, cahaya, ruang tumbuh, dll)untuk bagian-bagian utama vegetasi.

4. Keanekaragaman dari tahap sere dan struktur tegakan yang menyediakanhabitat yang layak untuk berbagai spesies asli dan seluruh proses ekosistem

yang esensial.

Pengukuran kesehatan ekosistem untuk kepentingan pengawasan merupakan

pekerjaan kompleks dan sulit, terlebih lagi setiap unit ekosistem hutan memilikikarakteristik masing-masing. Para ahli menyarankan agar pengukuran ataupengawasan kesehatan ekosistem didekati dengan cara studi baselinestrukturdan fungsi ekosistem, pengkajian terhadap sejarah ekosistem, dan penetapanekosistem rujukan (reference ecosystem) yang diacu sebagai hutan sehat untuksuatu unit ekosistem hutan yang akan dipantau.


Provisioning Services Regulating Services Cultural Services

Product obtained fromecosystem

Benets obtained fromregulation of ecosystem

processes

Nonmaterial benets obtainedfrom ecosystem

Food Fresh water Fuel wood Fiber Bio-chemical Genetic resources

Climate regulation Desease regulation Water regulation Water purication Pollination

Spiritual and religious Recreation and eco-tourism Aesthetic Inspirational Educational Sense of place

Cultural heritage

Supporting Services

Service necessary for the production of all other ecosytem sevices

Soil formation Nutrient cycling Primary production

oto: WWF-Indonesia/ PHKA



16/67

Posisi manusia dalam ekosistem selalu menjadi bahasanmenarik. Pada tataran konsep, keberadaan manusia dipetakansebagai bagian tak terpisahkan dari ekosistem. Oleh karenaitu, konsep kelestarian ekosistem berkembang menjadi konsepkelestarian ekosistem dan nilai-nilai sosial (sustainabilityof ecosystem and social values). Kajian tentang bagaimanahubungan manusia dengan ekosistem atau seringkali disebutdengan istilah social-ecological system dilihat dari tiga atribut,

yakni resilience, adaptability , dan transformability.

Resilienceadalah kapasitas sistem untuk menyerap gangguandan mengenalinya saat menjalani perubahan sehinggamasih dapat mempertahankan fungsi dan struktur dasarnya.Adaptabilityadalah kapasitas aktor dalam sistem untukmempengaruhi resistence. Adapun transformabilityadalahkemampuan menciptakan sistem baru secara fundamental,

ketika struktur ekologis, ekonomi, dan sosial yang ada tidakdapat dipertahankan.12Keadaan ini hanya akan terjadi jikagangguan pada ekosistem melebihi ambang batas kemampuanekosistem mempertahankan dan memperbaharui diri(maximum disturbance).

Penerapan konsep kelestarian dalam pengelolaan hutandipengaruhi nilai-nilai yang dianut serta tujuan daripengelolaan hutan. Gambaran mengenai penerapan ketigakonsep kelestarian tersebut dalam sistem pengelolaan hutanIndonesia adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Penerapan Konsep Kelestarian Hutan

Kelestarian ekosistem pada hutan produksi diimplementasikan melalui instrumen high conservation value forest (HCVF).

Konsep KelestrianFungsi Hutan

Produksi Lindung KonservasiKelestarian hasil kayu

Kelestarian multi-fungsi hutan

Kelestarian ekosistemKeterangan :

: Dominan

: Berlaku tetapi tidak dominan

: Tidak berlaku

2.2. Kerangka Kerja Kehutanan IndonesiaDalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutandidenisikan sebagai kesatuan ekosistem berupa hamparanlahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasipepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satudengan lainnya tak dapat dipisahkan. Adapun kawasan hutanadalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkanpemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagaihutan tetap. Pembangunan sektor kehutanan di Indonesiadiselenggarakan melalui serangkaian kegiatan pengurusanhutan, yang meliputi perencanaan kehutanan, pengelolaanhutan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan,penyuluhan kehutanan, serta pengawasan seperti yangditunjukkan pada bagan berikut.

Walker, B., C. S. Holling, S. R.arpenter, and A. Kinzig. 2004.esilience, adaptability and

ransformability in socialecologicalystems. Ecology and Society 9(2): 5.ttp://www.ecologyandsociety.org/vol9/

ss2/art5

Sumber: Kompilasi dari Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990

Gambar 3. Kerangka Kerja Pengurusan Hutan Indonesia




17/67

Salah satu kegiatan pokok perencanaan kehutanan adalahpenatagunaan kawasan hutan untuk menetapkan fungsi danpenggunaan kawasan hutan. Berdasarkan fungsinya, kawasanhutan Indonesia dikelompokkan pada tiga kategori:

1. Hutan konservasiadalah kawasan hutan dengan cirikhas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetankeanekaragaman tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya.Kawasan konservasi meliputi kawasan suaka alam, kawasanpelestarian alam, dan taman buru.

2. Hutan lindungadalahkawasan hutan yangmempunyai fungsi pokokmelindungi sistem penyanggakehidupan untuk mengaturtata air, mencegah banjir,mengendalikan erosi,mencegah intrusi air laut, danmemelihara kesuburan tanah.

3. Hutan produksiadalahkawasan hutan denganfungsi pokok memproduksihasil hutan. Hutan produksimeliputi hutan produksiterbatas, hutan produksi tetap,dan hutan produksi konversisebagai cadangan untukkepentingan penggunaan diluar sektor kehutanan.

Pembagian fungsi kawasan hutan ini memperlihatkan bentukdan tingkatan intervensi pengelolaan terhadap masing-masinghutan. Rentangnya mulai dari cagar alam (salah satu kategorikawasan hutan konservasi yang harus dijaga keasliannyadengan semaksimal mungkin menghindari intervensi manusia)hingga hutan produksi yang dapat dikonversi, yang merupakansalah satu kategori dalam hutan produksi sebagai hutan yangdicadangkan untuk pembangunan di luar sektor kehutanan.

Selain untuk kepentingan kehutanan, kawasan hutan jugadapat dialokasikan untuk kegiatan di luar kepentingan sektorkehutanan. Untuk tujuan ini digunakan istilah penggunaankawasan hutan, yaitu penggunaan atas sebagian kawasanhutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatankehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukkankawasan hutan. Penggunaan kawasan hutan hanya dapat

dilakukan pada kawasanhutan lindung dan hutanproduksi. Sementara padahutan konservasi hanyadapat dilakukan pemanfaatankawasan hutan dengan

batasan-batasan tertent useperti diatur dalam UUNomor 5 Tahun 1990 tentangKSDAHE dan peraturanpelaksanaannya PP Nomor28 Tahun 2011 tentangPengelolaan KawasanSuaka Alam dan KawasanPelestarian Alam.

Hutan konservasi dapatberupa Kawasan Pelestarian

Sumber: Statistik Kehutanan Tahun 2011.

Gambar 4. Luas Kawasan Hutan Berdasarkan Fungsinya

Hutan ProduksiHutan LindungHutan Konservasi

CA

SM dan

TNTWA

Tahura

HPT

HP

HPK

Tingkat Intervensi Manusia

TingkatKeutuhan/KeaslianKawasan

HL

Gambar 5. Gradasi fungsi hutan berdasarkan keasliandan tingkat intervensi manusia.

Alam, Kawasan Suaka Alam atau Taman Buru. Kawasan SuakaAlam (KSA) adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baikdi daratan maupun di perairan dengan fungsi pokok sebagaikawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwaserta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistempenyangga kehidupan. Sementara, Kawasan Pelestarian Alam(KPA) adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik didaratan maupun di perairan dengan fungsi pokok perlindungan

sistem penyangga kehidupan,pengawetan keanekaragaman

jenis tumbuhan dan satwa,serta pemanfaatan secaralestari sumber daya alamhayati dan ekosistemnya.Kawasan suaka alam terdiriatas cagar alam dan suakamargasatwa, sedangkankawasan pelestarian alammeliputi taman nasional,taman wisata alam, dan tamanhutan raya.

Secara umum, kegiatanpengelolaan kawasankonservasi meliputiperlindungan sistempenyangga kehidupan,pengawetan keanekaragaman

jenis tumbuhan dan satwabeserta ekosistemnya, sertapemanfaatan secara lestarisumber daya alam hayati dan

Gambar 6. Jumlah dan Luas Kawasan KonservasiBedasarkan Kategorinya.

Sumber: Statistik Kehutanan Tahun 2011.


aman Nasional Tesso Nilo.oto: WWF-Indonesia/ Zulfahmi.



18/67

ekosistemnya. Prinsip dasar pengelolaan kawasan hutan konservasiyang membedakan dengan kegiatan pengelolaan hutan lainnyaterletak pada prinsip kehati-hatian untuk menghindari perubahan-perubahan terhadap kondisi aslinya. Prinsip kehati-hatian ituuntuk mempertahankan daya dukung alam (carrying capacity)sebagai penyangga kehidupan dan menjaga kelangsungan potensikeanekaragaman (biodiversity) sumber daya alam hayati (naturalcapital stock).13Oleh karena itu, aturan dalam pengelolaan kawasankonservasi lebih banyak menyebutkan pembatasan-pembatasanuntuk menjaga sesedikit mungkin modikasi.

Secara praktis, pengelolaan kawasan konservasi menggunakanpendekatan penataan atau pembagian ruang yang dikenaldengan konsep zonasi atau blok. Setiap zona mencerminkanfungsi dan kondisi ekologis, sosial, ekonomi, dan budayamasyarakat. Perhatian khusus diberikan pada daerah-daerah

yang dianggap punya keistimewaan ekologis, terutama karenakeberadaan spesies-spesies ora dan fauna endemik, langka,dilindungi, dan terancam punah. Pertimbangan kondisi sik yang

juga diperhatikan secara khusus adalah morfologi (ketinggian,kemiringan, dll), keunikan (uniqueness) bentang alam(landscape), dan lain-lain. Dari proses pengidentikasian dengantitik tekan pada daerah-daerah khusus itu, kawasan dibagi-bagimenjadi beberapa zona atau blok yang masing-masing memilikisatu atau lebih sub tujuan, denisi, deskripsi atau uraian, danazas-azas pengelolaan. Penentuan zona akan mengarahkan bentuktindakan dan investasi kegiatan yang khas sesuai zona.

Jadi, dapat dikatakan bahwa proses pembagian zona atau blokpada kawasan konservasi merupakan penjabaran konsep-konsepdan tujuan pengelolaan sehingga menjadi panduan gerak langkahkegiatan pengelolaan kawasan konservasi.

Berdasarkan data terakhir, dari 521 unit kawasan konservasi,terdapat 47 unit kawasan konservasi yang masih belummembangun penataan zonasi. Acuan penataan zona atau blok

kawasan konservasi di Indonesia baru tersedia untuk tamannasional (Permenhut P. 56/Menhut-II/2006 tentang PedomanZonasi Taman Nasional). Untuk kawasan konservasi lain,sementara ini mengacu arahan Direktur Jenderal PHKA NomorS.688/IV-KK/2007 tanggal 16 Juli 2007 perihal Penyusunan Zonadan Blok KSA/KPA. Dalam surat itu disebutkan:1. Istilah blok dalam TWA dan Tahura diganti dengan istilah zona.2. Cagar Alam dan Suaka Margasatwa ditata ke dalam zona inti, zona

perlindungan, dan zona lainnya sesuai kebutuhan.3. Taman Wisata Alam ditata ke dalam zona perlindungan dan zona

lain sesuai kebutuhan.4. Taman Hutan Raya ditata ke dalam zona perlindungan, zona

pemanfaatan, zona koleksi, dan zona lain sesuai kebutuhan.

Daya dukung dalam ekologiidenisikan oleh Colinvaoux986) sebagai jumlah maksimum

ndividu unsur hayati yang masihapat dijamin hidup dengan baikada kondisi lingkungan tertentu.alam sistem ekologi setiappesies berarti sebagai lingkunganagi spesies lainnya, sehinggangkungan itu sendiri adalahubungan interdependensi antarpesies yang ditambahkan dengannsur sik.

14http://irsamukhti.blogspot.com/2012/09/tahapan-kegiatan-pengembangan-geothermal.html

2.3. Kerangka Kerja Pengusahaan Panas BumiPanas Bumi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003didenisikan sebagai sumber energi panas yang terkandungdi dalam air panas, uap air, dan batuan bersama mineralikutan dan gas lainnya, yang secara genetik semuanyatak dapat dipisahkan dalam suatu sistem panas bumi danuntuk pemanfaatannya diperlukan proses penambangan.Pengusahaan panas bumi adalah kegiatan menemukan sumberpanas bumi hingga pemanfaatannya, baik secara langsungmaupun tidak langsung.

Gambar 7. Tahapan Kegiatan Pengembangan Panas Bumi

Sumber: Irsamukthi, 2012

Pengembangan areaberpotensi sumber dayapanas bumi menjadi suatu

lapangan panas bumi yangmenghasilkan energi listrikharus melalui beberapa tahapkegiatan. Berdasar UU No. 27Tahun 2003, tahapan kegiatanoperasional panas bumi terdiriatas:Survei Pendahuluan,

Eksplorasi, Studi Kelayakan,Eksploitasi, dan Pemanfaatan.Selanjutnya, sebagian darikegiatan operasional panas

bumi itu dinyatakan sebagaikegiatan pengusahaan panas

bumi, yakni:Eksplorasi, StudiKelayakan, danPemanfataan.

Dalam PP No. 59 Tahun2003 tentang Kegiatan UsahaPanas Bumi dijelaskan lebihrinci kegiatan usaha panas

bumi, yang mencakup:SurveiPendahuluan, Penetapandan Pelelangan Wilayah

Kerja, Eksplorasi, StudiKelayakan, Eksploitasi, dan Pemanfaatan. Sementara itu, didalam Standard Nasional Indonesia (SNI) disebutkan, tahapankegiatan pengembangan panas bumi meliputi:Penyelidikan

Pendahuluan (Reconnainsance Survey), Penyelidikan LebihLanjut, Penyelidikan Rinci, Pengeboran Eksplorasi (Wildcat),Pra-Sudi Kelayakan (Pre-Feasibility Study), PengeboranDelineasi, Studi Kelayakan (Feasibility Study), PengeboranPengembangan, dan Pemanfaatan Panas Bumi.14




19/67

Merujuk pada SNI 13-5012-1998, keluaran (output) dari setiaptahapan kegiatan panas bumi sebagai berikut:15

Tahapan Kegiatan Keluaran (Output)

Penyelidikan Pendahuluan(Reconnainse Survey)

1. Peta geologi tinjau dan sebaran manifestasi2. Temperatur uida di permukaan3. Temperatur bawah permukaan (estimasi)4. Potensi Sumber Daya Spekulatif

Penyelidikan Lanjut 1. Peta geologi pendahuluan2. a) Peta anomali unsur kimia

b) Tipe uida c) Sistem panas bumi

3. Peta geosika4. Peta hidrogeologi5. Peta Sumber Daya Hipotesis

Penyelidikan Rinci 1. a) Peta geologi rincib) Peta zona ubahan/alterasic) Peta struktur geologid) Peta identikasi bahaya geologi

2. a) Peta anomali kimiab) Model hidrologi

3. a) Peta anomali dan penampang tegak sifat sis batuanb) Sifat sis batuan dan & uida dari sumur landaian suhu

4. Sumur landaian suhu5. Model panas bumi tentatif6. Rekomendasi titik lokasi pemboran eksplorasi.7. Potensi cadangan terduga

Pemboran Eksplorasi(Wildcat)

1. Sumur eksplorasi2. a) Model geologi bawah permukaan

b) Zona ubahan/alterasi3. Sifat sis dan kimia sumur4. Model panas bumi tentatif5. Potensi sumur eksplorasi

Pra-Studi Kelayakan(Pre-Feasibility Study )

1. a) Potensi Cadangan Mungkinb) Pemanfaatan langsung atau t idak langsung

2. Rencana pengembangan

Pemboran Delineasi 1. Sumur delineasi2. Model panas bumi

3. Potensi sumur4. Karakteristik reservoir

Studi Kelayakan(Feasibility Study)

1. Potensi Cadangan Terbukti2. a) Ranacngan sumur produksi dan injeksi

b) Rancangan pemipaan sumur p roduksic) Rancangan sistem pembangkit listrik

3. Layak atau tidak layak untuk dikembangkan

P embo ran Pen gemb an gan 1. S um ur pen gemb an gan2. Kapasitas produksi lapangan panas bumi

Dalam regulasi yang berlaku saat ini, proses pengusahaanpanas bumi melibatkan berbagai pihak, mulai pemerintahpusat, pemerintah provinsi, kabupaten, pengembang, danpihak lain. Dalam proses itu belum terlihat peran atauketerlibatan masyarakat lokal dalam proses pengusahaan panas

bumi itu.

Sumber: Irsamukthi, 2012

Tabel 3. Keluaran Kegiatan Pengembangan Panas Bumi

Gambar 8. Keterlibatan Para Pihak dalam Proses Pengusahaan Panas Bumi

http://irsamukhti.blogspot.om/2012/09/tahapan-kegiatan-engembangan-geothermal.html

Sumber: Ditjen EBTKE, 2010


Foto: Moving Images/ NL Agency 37WWF-Indonesia36 Panduan Kelestarian Ekosistem untuk Pemanaatan Panas Bumi


20/67

PULAU

KAWASAN HUTAN APL Total

HutanKonservasi

Hutan Lindung Hutan ProduksiJum. TtkPotensi

Potensi(MW)

Jum. TtkPotensi

Potensi(MW)Jum. Ttk

PotensiPotensi(MW)

Jum. TtkPotensi

Potensi(MW)

Jum. TtkPotensi

Potensi(MW)

Sumatera 21 3.134 15 2.890 6 720 42 6.635 84 13.379

Jawa-Bali 8 2.100 12 2.899 9 2.024 47 3.269 76 10.292

NTB-NTT 1 27 3 338 3 279 15 837 22 1.481

Maluku & Papua 2 165 7 155 12 452 4 227 25 999

Sulawesi 9 509 9 341 5 175 32 1.322 55 2.347

Kalimantan 2 20 1 25 3 45

Jumlah 41 5.935 46 6.623 37 3.670 141 12.315 265 28.543

Prosentase 15,47 20,79 17,36 23,20 13,96 12,86 53,21 43,15 100 100

Sumber: EBTKE, 2010

Sumber: Laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) dan Indonesia FirstCommunication on Climate Change Convention, pada presentasi Dr. Ir. Nenny Miryani Saptadji,Issue Lingkungan dari Pengusahaan Panas Bumi

Tabel 4. Distribusi Potensi Panas Bumi di Kawasan Hutan Indonesia

Tabel 5. Wilayah Kerja Pengembangan Panas Bumi yang Telah Berproduksi

2.4. Potensi Sumber Daya Panas Bumidi Kawasan Hutan

Potensi panas bumi di kawasan hutan pada 2010 mencapai16.228 MW di 124 titik. Rinciannya, 41 titik potensi di kawasanHutan Konservasi dengan potensi 5.935 MW, 46 titik potensidi kawasan Hutan Lindung (6.623 MW), dan 37 titik potensidi kawasan Hutan Produksi (3.670 MW). Secara keseluruhan,potensi panas bumi di kawasan hutan mencapai 57 persen daritotal potensi panas bumi Indonesia.

2.5. Pengaruh Kegiatan OperasionalPanas Bumi Terhadap Hutan

Panas bumi merupakan sumber energi terbarukan yang ramahlingkungan, karena emisi karbon yang dihasilkan sangatrendah dengan bukaan lahan lebih kecil bila dibandingkan

jenis energi fosil, seperti batubara, minyak, dan gas bumi.

Hingga kini, operasi pengembangan panas bumi yang telahberproduksi berada di 5 kawasan dengan total penggunaan lahan566.333,74 hektar, yang meliputi 340.803.38 ha (60,18 persen) diareal penggunaan lain (APL), 51.768,99 ha (9,14 persen) di HutanKonservasi (HK), 127.166,67 ha (22,45 persen) di Hutan Lindung(HL), 3.758,48 ha (0,66 persen) di Hutan Produksi (HP), dan42.836,21 ha (7,56 persen) di Hutan Produksi Terbatas (HPT).

No. NAMA WKPLOKASI PENGGUNAAN LAHAN (Ha)

APL HK HL HP HPT Tubuh Air

1 Gunung Salak G. Salak,Sukabumi, Jabar

6,326.11 17,242.60 19,077.20 2,399.62 1,431.48 310.31

2 PGE DTT Dieng G. Prahu Dieng,Jateng

70,878.14 58.51 7,522.81 854.86 33,553.13

3 PGE Kamojang/Darajat/Papandayan

Papandayan,Cikuray, Jabar 105,987.29 14,222.39 32,474.83 246.43

4 PGE Lahendong Tompaso,Tomohon, Sulut

80,695.96 1,658.36 12,124.43 7,033.91 4,789.35

5 PGE Pangalengan/Wayang Windu

Patuha,Papandayan,Malabar, Jabar

76,915.88 18,587.13 55,967.40 257.57 817.69 184.86

Gambar 9. Perbandingan Emisi CO2 dari Beberapa Jenis Sumber EnergiMeskipun fakta panas bumilebih rendah emisi, masihada beda pendapat soalpengusahaan panas bumi.Para pendukung panas bumimenganggap tak ada implikasi

serius dari pengembanganpanas bumi terhadapkelestarian ekosistem hutanatau keanekaragaman hayati.

Alasannya, pembangkit panasbumi hanya butuh lahan keciluntuk menempatkan beberapakepala sumur (wellpad). Satuwellpadbutuh ruang terbukatak lebih dari 0,2 ha lahandengan 4-5 sumur di dalamnya.Kegiatan yang menggangguadalah saat berlangsungnya

pengeboran sumur baru yang butuh pembukaan lahan kurang1 ha dan pembukaan akses jalan ke lokasi pengeboran untukmobilisasi peralatan. Pengeboran satu sumur bisa memakan

waktu 20-30 hari. Setelah itu, lahan yang telah dibuka dapatlangsung dipulihkan.

Sementara itu, para pelestari lingkungan masih melihat

kegiatan panas bumi di kawasan hutan berisiko terhadapkelestarian ekosistem hutan dengan berbagai alasan. Yakni:1. Instalasi drilling rigdan seluruh peralatan memerlukan

pembangunan jalan akses dan drilling pad. Operasi ini akanmengubah morfologi permukaan (platform) dan dapat merusakstruktur vegetasi dan mempengaruhi habitat satwa liar.

2. Pelepasan uap tak terkendali (blowout) dapat mencemariair permukaan.

3. Instalasi pipa pengangkutan panas bumi dan pembangunanpower plantjuga membutuhkan pembukaan lahan yangakan mempengaruhi struktur vegetasi dan habitat satwa liar,serta morfologi permukaan.




21/67

4. Fluida panas bumi (uap atau air panas) biasanyamengandung gas seperti karbon dioksida (CO2), hidrogensulda (H2S), amonia (NH3), metana (CH4), dan sejumlahgas lain, serta bahan kimia terlarut. Sebagai contoh, natriumklorida (NaCl), boron (B), arsen (As), dan merkuri (Hg) yangmerupakan sumber polusi jika dibuang ke lingkungan.

5. Air limbah dari pembangkit panas bumi juga bersuhu lebihtinggi dari lingkungan. Organisme tumbuhan dan hewan

yang paling sensitif terhadap variasi suhu secara bertahapbisa menghilang, yang dapat menyebabkan spesies ikantanpa sumber makanan. Peningkatan suhu air juga dapat

mengganggu perkembangan telur spesies ikan lainnya. Jikaikan dimakan dan dimanfaatkan masyarakat nelayan, makahilangnya ikan akan berdampak penting terhadap masyarakat.

6. Ekstraksi jumlah besar cairan dari reservoir panas bumidapat menimbulkan fenomena penurunan permukaan tanahsecara perlahan.

7. Reinjeksi uida panas bumi dapat memicu ataumeningkatkan frekuensi kejadian gempa di daerah tertentu.

Ancaman kejadian gempa yang berhubungan dengan operasipanas bumi dapat menyebabkan tanah longsor, sepertiterjadi di daerah Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, ProvinsiJambi pada Januari 2013.

8. Kebisingan yang melebihi ambang batas akibat operasipembangkit panas bumi bisa menjadi masalah pada saatpengeboran dan produksi.

Dari perspektif pembangunan dalam skala lebih luas danjangka panjang, dengan memperhitungkan kebutuhan energiyang terus meningkat dan dampak-dampak yang cukup besardari penggunaan energi fosil, maka upaya meningkatkan

penggunaan energi panas bumi dapat dikatakan sebagaialternatif cukup strategis. Namun, dalam skala lokal,khususnya jika pengusahaan energi panas bumi dilakukanpada lokasi-lokasi yang tergolong penting secara ekologis,maka sejumlah persyaratan harus diterapkan untuk menjamingangguan ekologis masih di bawah ambang batas. Ini sangat

bisa dilakukan sepanjang pengusahaan panas bumi mampumenginternalisasikan pertimbangan-pertimbangan ekologisdalam kegiatan operasionalnya.

2.6. Situasi Masalah Kebakan PengusahaanPanas Bumi di Kawasan Hutan Indonesia.

Pembahasan masalah pengusahaan panas bumi di kawasan hutanmengerucut pada kawasan hutan konservasi. Ini disebabkan limakondisi yang saling bertautan, yaitu: 1) Sebagian besar potensipanas bumi, baik yang belum dieksplorasi, telah dieksplorasi,dan akan dieksploitasi, serta yang telah dieksploitasi dandimanfaatkan berada di kawasan konservasi; 2) Panas bumidilihat sebagai komoditas energi yang diperoleh melalui kegiatanpenambangan;163) Kegiatan pertambangan dalam perspektifsektor kehutanan terkategorikan sebagai penggunaan kawasanuntuk kepentingan di luar sektor kehutanan yang tak dapatdilakukan di kawasan konservasi;174) Pemanfaatan di kawasan

konservasi sangat terbatas yang sangat menghindari aktivitaspembukaan kawasan; dan 5) Kegiatan pengusahaan sumberdaya panas bumi menyebabkan pembukaan kawasan yangdikhawatirkan dapat mempengaruhi kestabilan ekosistem.

Pada ranah kebijakan dalam konteks politik pemerintahan saatini, pengusahaan sumber daya panas bumi di kawasan hutankonservasi akan mungkin dilakukan dengan adanya perubahandi tingkat regulasi. Kendala kebijakan dan regulasi yang selamaini menjadi penghambat, kemungkinan akan diatasi melaluidua jalan.Pertama, mengubah peraturan perundangan disektor energi yang diarahkan pada perubahan denisi panas

bumi sebagai bukan komoditas pertambangan.18Kedua,mengategorikan panas bumi sebagai komoditas jasa lingkungansehingga dapat diinternalisasikan sebagai salah satu komoditassektor kehutanan.

Di sisi lain, pada ranah kebijakan sebagai suatu obyek studi,formulasi kebijakan untuk pengembangan panas bumi dikawasan hutan terbilang sangat kompleks. Dari sisi substansi,

pengelolaan hutan meliputi banyak aspek, antara lain ekologi,ekonomi, teknik, manajemen, dan sosial. Dari sisi keterkaitandan ketergantungan, meliputi alokasi tata ruang (spatial) danalokasi antargeneratif, sedangkan dari sisi pelaku meliputimasyarakat lokal, pengusaha, pemerintah, masyarakatumum, konsumen, bahkan masyarakat dunia (beneft beyondboundary). Dalam kompleksitas seperti ini, efektivitaskebijakan akan ditentukan interaksi antara pembuat kebijakandengan para pemangku kepentingan (stakeholders). Interaksiitu hanya terjadi secara benar pada budaya politik partisipatif.Pelibatan para stakeholderdalam perumusan kebijakan sangatpenting untuk mengurangi risiko konik akibat dampak negatifdalam penerapan kebijakan. Jika kebijakan itu sendiri memilikinilai konsensus, maka dampak kebijakan yang muncul akanrelatif lebih sederhana untuk dihadapi.

16UU No. 27 Tahun 2003, Pasal 1, Butir1, Panas Bumi adalah sumber energipanas yang terkandung di dalam airpanas, uap air, dan batuan bersamamineral ikutan dan gas lainnya yangsecara genetik semuanya tidak dapatdipisahkan dalam suatu sistem PanasBumi dan untuk pemanfaatannyadiperlukan proses penambangan. UUNo. 27 Tahun 2003, Pasal 1, Butir 7,Usaha Pertambangan Panas Bumiadalah usaha yang meliputi kegiataneksplorasi, studi kelayakan, daneksploitasi.

17UU 41 Tahun 1999, Pasal 24,Pemanfaatan kawasan hutan dapatdilakukan pada semua kawasan hutankecuali pada hutan cagar alam sertazona inti dan zona rimba pada tamannasional. Pasal 38 (1) Penggunaankawasan hutan untuk kepentinganpembangunan di luar kegiatan

kehutanan hanya dapat dilakukan didalam kawasan hutan produksi dankawasan hutan lindung. PP 24 Tahun2010, Butir 2, Kepentingan pembangunandi luar kegiatan kehutanan salah satunyaadalah pertambangan.

18Undang-undang No. 27 tahun 2003tentang Panas Bumi telah masuk dalamProgram Legislasi Nasional tahun 2013.




22/67

Selain masalah kompleksitas, formulasi kebijakan panasbumi di kawasan hutan memili ki unsur keti dakpastian akibatketerbatasan data, informasi, dan pengetahuan yang relevan.Padahal, efektivitas kebijakan salah satunya tergantungakses terhadap stok pengetahuan, karena kebijakan itusendiri merupakan pengetahuan yang dapat diterapkan padakonteks ruang dan waktu tertentu. Tingkat ketersediaandata, informasi, dan pengetahuan itu memperlihatkan situasiketidakpastian yang dihadapi dalam proses perumusankebijakan. Beberapa ahli lingkungan menyebutkan bahwaketidakpastian ini adalah salah satu karakter dalam kebijakanpengelolaan sumber daya lingkungan. Data, informasi, dan

pengetahuan yang utuh tentang sumber daya lingkungantak bisa diperoleh sekaligus, tetapi selalu akan munculjustru setel ah pengelolaan berjalan. Di sisi lain, kebi jakanseringkali harus dibuat tanpa bisa menunggu hingga data,informasi, dan pengetahuan yang dibutuhkan lengkap.Tawaran solusinya, para ahli lingkungan dan sumber dayaalam mempromosikan penerapan konsep pengelolaan adaptifterhadap sumber daya lingkungan.

Kompleksitas

Rendah

Kompleksitas

Tinggi

Ketidakpastian

Tinggi

Ketidakpastian

Rendah

Perlu riset,

pemanfaatan

proses

stakeholder

Mediasi dan

negosiasi-

pemanfaatan

terpadu

Perlu riset,

menggunakan

kehati-hatian

Cara rasional-

enginering,

pemanfaatan

ahli

Gambar 10. Situasi Dalam Perumusan Kebijakan Pengusahaan Panas Bumii Kawasan Hutan dan Arahan Pendekatan Dalam Pengambilan Kebijakan

Melihat kondisi di atas,permasalahan dalam prosespengambilan kebijakanmerupakan kombinasi antaratingkat kompleksitas persoalandengan ketidakpastian yangdihadapi. Kombinasi tersebutmenentukan situasi yangdihadapi dalam perumusankebijakan sekaligusmengarahkan bagaimana

perumusan kebijakan harusdilakukan, termasuk dalamproses pengambilan kebijakanpengusahaan panas bumi dikawasan hutan.

1. Kompleksitas Pengusahaan Panas Bumi di KawasanHutan dari Beberapa Perspekti Kepentingan

Dilihat dari variasi kepentingan dan peta para pelaku sektor,pengusahaan sumber daya panas bumi di kawasan hutan terbilangsangat kompleks. Pengamatan terhadap beberapa pertemuanmultipihak diperoleh beberapa temuan sebagai berikut:

a. Kepentingan Pembangunan Sektor KehutananMeskipun terdapat kendala kebijakan, sektor kehutananternyata menaruh harapan besar terhadap pengusahaanpanas bumi di kawasan hutan. Para pemegang otoritasdi sektor kehutanan telah memproyeksikan pengusahaanpanas bumi sebagai bagian dari kegiatan usaha di bawahotoritas sektor kehutanan. Dalam Peta Jalan Pembangunan

Kehutanan Berbasis Hutan Tanaman dan Taman Nasional2011-2030 disebutkan, panas bumi akan dijadikan salah satupendongkrak kontribusi sektor kehutanan terhadap PDBNasional. Sejalan dengan itu, dalam Rencana KehutananTingkat Nasional 2011-2030, panas bumi merupakan komoditas

jasa lingkungan yang akan menjadi bagian penting dalamskenario pembangunan kehutanan 20 tahun ke depan.

b. Kepentingan Konservasi Sumber Daya AlamKompleksitas masalah dalam perumusan kebijakanpengusahaan sumber daya panas bumi di kawasan hutanIndonesia menyangkut perbedaan kepentingan. Pengusahaansumber daya panas bumi sebagai sumber energi bersih danramah lingkungan dianggap berperan penting mendukungketahanan energi nasional dan mengurangi emisi karbon

yang memicu pemanasan global dan perubahan iklim.Hutan sebagai penyimpan karbon terbesar dan habitatkeanekaragaman hayati juga menjadi alasan kenapakeberadaannya perlu dijaga dan dilestarikan.19

c. Kepentingan Pembangunan Sektor Energi Berdasar Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2006, Kebijakan Energi

Nasional bertujuan mewujudkan keamanan pasokan energi dalamnegeri, dimana salah satu sasarannya adalah mencapai bauranenergi (energy mix) yang optimal pada tahun 2025. Perananenergi panas bumi diproyeksikan lebih dari 5 persen dari totalpasokan energi (primer) nasional. Lalu, dalam rangka ProgramPercepatan Pembangunan Pembangkit Listrik 10.000 MW tahapII, sesuai Perpres No. 4 Tahun 2010, direncanakan pengembanganpanas bumi hingga tahun 2014 sebesar 4.925 MW. Dalam halini, Kementerian ESDM punya kewenangan dan tanggung jawabpenuh untuk mencapai target itu. Potensi panas bumi yangsebagian besar berasosiasi dengan kawasan hutan jelas butuhkoordinasi antarsektor dalam pemanfaatannya.

19Laporan IPCC mengenaipenggunaan lahan, perubahanpenggunaan lahan dan kehutananmemperhitungkan lebih 1 ha lahanhutan dalam kondisi baik dapatmenyerap lebih dari 8 ton karbon dandapat mencegah emisi sebesar29,36 ton CO

2.




23/67

d. Kepentingan pembangunan daerah Dalam konteks otonomi daerah, sesuai UU No. 32

Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, urusan yang jadikewenangan daerah, salah satunya adalah meningkatkankesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhasan, danpotensi unggulan daerah bersangkutan. Pemerintah daerah

juga wajib mengurus persoalan lingkungan.20Dalam hal ini,setiap pemerintah daerah dipastikan selalu berupaya agarpengusahaan panas bumi di wilayah administrasinya dapat

berkontribusi signikan terhadap peningkatan pendapatanasli daerah dalam rangka meningkatkan kemampuandaerah menyejahterakan masyarakatnya. Secara bersamaan,

pemerintah daerah juga wajib mengendalikan lingkunganuntuk menghindari dampak lingkungan yang berbahaya dariaktivitas pembangunan.

e. Kepentingan Bisnis dalam PengembanganEnergi Panas Bumi

Dari perspektif para pengembang dan praktisi panas bumi,panas bumi bukan komoditas jasa lingkungan ataupunpertambangan, melainkan komoditas energi. Dari sisiregulasi, para pengusaha panas bumi mendorong kejelasanstatus hukum wilayah kerja panas bumi di kawasanhutan konservasi, kelancaran prosedur pengurusan izin,kejelasan aturan mengenai kewajiban-kewajiban yang harusdipenuhi, dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah tatakelola (governance) dalam kaitannya dengan kepastianusaha pengembangan energi berbasis panas bumi dikawasan hutan.

f. Kepentingan Sosial Ekonomi dan BudayaMasyarakat lokal selalu akan menjadi kelompok yang paling

potensial terkena dampak dari suatu investasi program atauproyek, baik dampak positif maupun negatif. Kehadiranpengusahaan panas bumi pada kawasan hutan dipastikanakan mempengaruhi hubungan antara masyarakat denganhutan yang selama ini sudah terjadi. Hubungan ini tak saja

bersifat sosial ekonomi, tetapi sering juga berupa hubunganspiritual yang dicirikan dengan fenomena budaya lokal.Salah satu isu penting adalah mengenai tenurial, bahwakepemilikan lahan berdasarkan klaim formal tak selalusejalan dengan sistem kepemilikan yang berlaku di suatumasyarakat, terutama masyarakat lama atau adat yang hidupturun-temurun pada suatu wilayah.

2. Ketidakpastian Pengusahaan Panas Bumidi Kawasan Hutan

Ketidakpastian pengusahaan panas bumi di kawasan hutanmuncul dari dua sisi, baik dari sisi operasional pengusahaanpanas bumi maupun dari sisi pengurusan hutannya.Karakteristik kegiatan pengusahaan sumber daya panas

bumi tidak statis, melainkan dinamis. Dalam jangka panjangselalu ada kebutuhan melakukan pengeboran sumur-sumurtambahan untuk mempertahankan pasokan uap. Pengalamandi Indonesia, penurunan jumlah pasokan uap panas bumi(steam depletion) pada lapangan panas bumi yang telah

beroperasi berkisar 57 persen setiap tahun. Itu mungkinterjadi, karena kondisi reservoir panas bumi yang bisa berubah.Bisa juga disebabkan kondisi geologi atau berkurangnya

pengelolaan reservoir.

Pemahaman para ahli panas bumi terhadap sebuah prospekatau reservoir panas bumi tak diperoleh sekaligus, tetapiterus berkembang seiring waktu dan tingkat operasi ataueksplorasi. Semakin akurat kualitas survei data sub-surface

yang diketahui, maka informasi mengenai lokasi reservoirpanas bumi juga semakin akurat. Itu kemudian sangatmempengaruhi rencana pengembangan potensi panas bumiselanjutnya. Dalam kondisi itu, para ahli dan pengembangpanas bumi menghendaki agar fungsi kawasan hutan terusdievaluasi dan perubahan fungsi harus terus berlanjut sampaipada titik waktu dimana karekteristik sumber daya panas bumitelah diketahui keseluruhan. Ini jelas berbanding terbalikdengan logika konservasi (pengelolaan kawasan konservasi)

yang mengedepankan pembatasan-pembatasan sebagai bentukprinsip kehatian-hatian. Pengembangan panas bumi padasuatu kawasan hutan terpaksa harus berhenti pada satu titik

yang dianggap berisiko tinggi terhadap kelestarian fungsihutan. Pertanyaannya kemudian, apakah fungsi kawasan hutan

yang harus beradaptasi dengan operasi pengusahaan panasbumi? Atau sebaliknya, pengusahaan panas bumi yang harusberadaptasi dengan setiap fungsi kawasan hutan di manaoperasi tersebut akan dilakukan?

Contoh kasus paling baik dapat diperhatikan pada operasipengusahaan panas bumi di Taman Nasional Gunung HalimunSalak (TNGHS). Sistem pengembangan panas bumi di TNGHSadalah water dominated geothermal systemyang merupakansistem pengembangan paling dominan di Indonesia. Di sisilain, TNGHS merupakan taman nasional, salah satu darikategori kawasan konservasi yang paling maju konsep dan

Undang-Undang No. 32ahun 2004 tentang Otonomi Daerah,asal 13 dan 14.




24/67

praktik pengelolaannya. Eksplorasi sumur panas bumi diTNGHS pertama dimulai tahun 1983, lalu Unit 1 dan 2 mulai

berproduksi tahun 1994. Setelah operasi pengembangan panasbumi di TNGHS dimulai, pemahaman mengenai karakteristikreservoir (subsurface) panas bumi di TNGHS terus meningkat,dan itu sangat menentukan strategi optimalisasi sumber dayapanas bumi di TNGHS, di mana sumur-sumur berikutnyaakan dibor, fasilitas produksi apa saja dan di mana yang akandibangun, di manapowerplant akan diletakkan, dan lain-lain.

Kasus serupa terjadi di Cagar Alam dan Taman WisataAlam Kamojang serta hutan lindung di sekitarnya. Operasipengembangan panas bumi di sana adalah steam dominatedgeothermal systemyang relatif jarang atau mungkin satu-satunya di Indonesia. Eksplorasi panas bumi di kawasankonservasi itu terus bergerak dan belum diketahui kapan akan

menemui titik jenuhnya. Semuanya itu berpengaruh terhadapkegiatan pembukaan kawasan.

Pembangunan berbagai fasilitas penunjang untuk operasionalpengusahaan sumber daya panas bumi di dalam kawasanhutan membutuhkan pembukaan lahan yang berpotensimengganggu habitat berbagai jenis tumbuhan dan satwa.Gangguan itu tak hanya terjadi pada satu titik lokasi, tetapitersebar di beberapa titik di dalam kawasan hutan, termasukuntuk pembangunan akses jalan, pipa uap, jaringan listrik,dan infrastruktur lain untuk kepentingan pembangunanpembangkit listrik panas bumi.

Pembangunan jalan dan berbagai infrastruktur baru ituseringkali dimanfaatkan para pencari lahan, penebang liar,dan perambah hutan untuk masuk ke dalam kawasan hutan

yang dilindungi. Terbukanya akses ke kawasan sering diiringimunculnya spesies-spesies eksotik21yang sengaja atau taksengaja diintroduksi ke dalam kawasan, bahkan bisa menjadidominan karena sifatnya invasif (invasive alien species).

Kejadian itu berpotensi menimbulkan fragmentasi habitat,memunculkan hambatan dalam proses migrasi dan memutusruang jelajah satwa, menurunkan dan memutus jaringanpersediaan pakan (trophic network), menurunkan kemampuanreproduksi dan kelangsungan hidup berbagai spesies yangdilindungi, langka, dan terancam punah, serta menurunkanpersediaan cadangan genetik, dan lain sebagainya.

Dari sisi pengurusan hutan, ketidakpastian bersumber daritiga aspek utama, yaitu 1) Status hukum dan prosedur izinpengusahaan panas bumi di kawasan hutan yang masih

belum jelas; 2) Status legal dan aktual kawasan yang masih

belum mantap, dan 3) Kinerja pengelolaan yang masihlemah. Legalitas seluruh kawasan hutan didasari oleh PetaPenunjukan Menteri Kehutanan. Beberapa unit pengelolaanhutan terutama Perhutani dan Perusahaan yang memiliki HakPengusahaan Hutan (HPH) atau Ijin Usaha Pengelolaan HasilHutan Kayu (IUPHHK) telah menerjemahkan peta itu menjadipeta berskala lebih besar. Sementara, unit pengelolaan hutankonservasi di bawah pemangkuan Direktorat Jenderal PHKA

belum mengimplementasikannya dan secara aturan belumpunya arahan memadai untuk itu. Kawasan konservasi masihmenggunakan peta penunjukan/penetapan parsial maupunpeta kawasan hutan dan perairan per provinsi berskala kecil.Lalu, dari aspek prakondisi, masih banyak kawasan yang belumselesai proses pengukuhannya (baca: penataan batas). Secaraaktual, tanda-tanda sik batas kawasan hutan di lapangansering tidak jelas, yang berisiko terhadap klaim kepentingan

yang tak jarang menimbulkan konik kepemilikan lahan.

NoKemajuan Pengukuhan

KawasanCA SM TN TWA TB THR Jumlah

1 Sudah penetapan 61 17 16 26 3 13 136

2 Sudah proses BATB 44 20 20 4 2 90

3 Sudah temu gelang, prosesBATB belum selesai

41 12 6 27 3 1 90

4 Dalam proses tata batas 45 9 24 9 2 89

5 Belum tata batas 54 17 4 34 1 6 116

245 75 50 116 13 22 521

Keterangan :BATB : Berita Acara Tata BatasCA : Cag

panduan kelestarian ekosistem untuk pemanfaatan panas bumi wwf idn screen final

Documents