penting gitu_ ls dan up

7/25/2019 Penting Gitu_ LS Dan UP

1/12

11/02/2016 penting gitu: LS dan UP

http://catatan-hendrawantetro.blogspot.co.id/2012/05/ls-dan-up.html 1/12

penting gitu

SABTU, 26 MEI 2012

LS dan UP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1Latar belakang

Model pencairan dana bagi sebuah satker ada 2 jenis, yaitu melalui model uang

persediaan dan model langsung (LS) melalui KPPN. Melalui 2 model ini diharapkan

pencairan dana menjadi lebih lancar, dan setiap Satker diharapkan mengoptimalkan

pengeluaran-pengeluaran yang akan dilakukan dengan mengoptimalkan penggunaan

uang persediaan dan LS.

Strategi perencanaan pengeluaran menjadi hal yang harus diperhatikan mengingathanya ada dua model pencairan dana. Pengeluaran-pengeluaran sejak awal harus

disusun dan direncanakan akan menggunakan uang persediaan atau LS mengingat kedua

model pencairan ini mempunyai aturan-aturan tertentu yang bisa menjadi penentu

kelancaran atau malah sebaliknya ketika kita tidak memahami mekanisme pencairan

kedua model ini.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan

Uang persediaan (UP) adalah istilah baru yang muncul dalam Permendagri

No.13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. UP merupakan uang kas

yang ada di tangan bendahara pengeluaran, dengan karakteristik sebagai berikut:

1. Hanya diberikan sekali dalam satu tahun anggaran

2. Diberikan pada awal tahun anggaran

3. Merupakan jumlah maksimal (pagu) uang yang dipegang oleh bendahara

pengeluaran

4. Untuk digunakan dalam melaksanakan pembayaran kegiatan-kegiatan yang bersifat

swakelola

5. Bersifat revolving (adanya pengisian kembali jika telah terpakai) dan

6. Besarannya tergantung pada kebijakan daerah (biasanya dinyatakan dalam Surat

Keputusan Kepala Daerah).

UP dalam Permendagri No.13/2006

2012 (2)

Mei (2)

LS dan UP

BAB IIPEMBAHASAN2.1Pengertian

APBDAngg aranPe nda pat. ..

ARSIP BLOG

catatan-hendra

Lihat profil lengkapku

MENGENAI SAYA

1 Lainnya Blog Berikut Buat Blog Masuk
https://www.blogger.com/https://www.blogger.com/home#createhttps://www.blogger.com/next-blog?navBar=true&blogID=499060486607118769https://www.blogger.com/https://www.blogger.com/profile/10285573890119000027https://www.blogger.com/profile/10285573890119000027http://catatan-hendrawantetro.blogspot.co.id/2012/05/bab-ii-pembahasan-2.htmlhttp://catatan-hendrawantetro.blogspot.co.id/2012/05/ls-dan-up.htmlhttp://catatan-hendrawantetro.blogspot.co.id/2012_05_01_archive.htmlhttp://void%280%29/http://catatan-hendrawantetro.blogspot.co.id/search?updated-min=2012-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2013-01-01T00:00:00-08:00&max-results=2http://void%280%29/http://catatan-hendrawantetro.blogspot.co.id/


2/12



Pasal 1 angka 66 Permendagri No.13/2006 menyatakan bahwa SPP Uang

Persediaan (SPP-UP) adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk

permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat

dilakukan dengan pembayaran langsung.

Uang Persediaan merupakan uang muka kerja SKPD yang bersifat revolving.

Definisi ini merupakan implikasi dari dipilihnya sistem UYHD, sebuah sistem yang

mengadopsi sistem Imprest Fund dalam pengelolaan kas kecil. Dengan sistem tersebut,

bendahara sebagai pengelola kas diberikan uang muka kerja pada besaran tertentu, untuk

kemudian dipakai untuk membiayai kegiatan SKPD, dan jika jumlah telah berkurang

sampai batas tertentu dapat dimintakan penggantian sehingga jumlah uang akan kembali

pada nilai semula.

DOKUMEN

Mekanisme uang persediaan menggunakan dokumen sebagai berikut:

DPA SKPD sebagai dasar perhitungan

Per KDH yang menetapkan besaran UP untuk setiap SKPD

SPP UP

SPM

SP2D

ISU LAPANGAN

1. Beberapa kesulitan yang muncul diawali dengan kebingungan tentang bagaimana

menghitung besaran UP per SKPD. Pada dasarnya tidak ada pengaturan yang

spesifik tentang hal tersebut. Secara logis, perhitungan besaran UP diawali dengan

mengidentifikasi item2 dalam DPA yang akan dilaksanakan dengan cara LS.

Berarti sisanya direncanakan akan dibiayai dengan menggunakan mekanisme

uang persediaan. Kemudian, dilakukan proyeksi berapa kali bendahara yang

bersangkutan akan melakukan SPJ. Jika 12 kali, maka jumlah tadi dibagi 12. Jika

20 kali, maka dibagi 20.

2. Bagi Kas Daerah, UP merupakan pengeluran. Bagi SKPD, merupakanpenerimaan. Namun dalam sudut pandang Pemda, UP hanya merupakan

reklasifikasi kas semata. Jadi, dokumen penatausahaan TIDAK perlu

mencantumkan kode rekening belanja yang menandakan adanya pembebanan

belanja APBD.

3. Penggantian UP yang telah digunakan menggunakan GU. Penggantian tersebut

tidak dipicu berdasarkan waktu, tetapi dipicu berdasarkan kondisi (jumlah)

keberadaan UP itu sendiri. Dengan demikian permintaan GU tidak harus

menunggu sebulan atau periode waktu tertentu, namun tergantung pada

kebutuhan.

Kepada setiap satuan kerja dapat diberikan Uang Persediaan. Untuk mengelola

uang persediaan bagi satuan kerja di lingkungan kementrian Negara/lembaga, sebelumdiberlakukannya ketentuan dan atau dilakukannya pengangkatan pejabat fungsional

Bendahara, Menteri/Pimpinan lembaga pengeluaran pada kementrian/lembaga atau

satuan kerja yang dipimpinnya. Untuk membantu pengelolaan uang persediaan pada

kantor / satuan kerja dilingkungan kementrian/lembaga, apabila diperlukan kepala satuan

kerja dapat menunjuk pemegang uang muka.

Dalam pelaksanaan tugasnya pemegang uang muka bertanggung jawab kepada

bendahara pengeluaran. Bendahara pengeluaran dapat membagi uang persediaan

kepada beberapa PUM. Apabila diantara PUM telah merealisasikan penggunaan UPnya

sekurang-kurangnya 75% Kuasa PA/pejabat yang ditunjuk dapat mengajukan SPM-GUP

bagiPUM berkenaan tanpa menunggu realisasi PUM lain yan belum mencapai 75%.

Mengenai prosedur uang persediaan diatur sebagai berikut:

1 PA/kuasa PA menerbitkan SPMUP berdasarkan DIPA atas permintaan

Bendahara pengeluaran yang dibebankan pada MAK transito kode kegiatan untuk

rupiah murni 0000.0000.825111, pinjaman luar negeri 9999.9999.825112, dan

PNBP 0000. 0000. 825113.

2 Berdasarkan SPMUP, KPPN menerbitkan SP2D untuk rekening Bendahara


3/12



Pengeluaran yangditunjuk dalam SPM-UP.

3 Penggunaan Uang Persediaan menjadi tanggungjawab Bendahara

pengeluaran.

4 Bendahara P engeluaran melakukan pengisisan kembali Uang Persediaan

setelah Uang Persediaan digunakan (revolving ) sepanjang masih tersedia pagu

dana dalam DIPA.

5 Bagi Bendahara Pengeluaran yang dibantu oleh beberapa PUM, dalam

pengajuan SPM-UP diwajibkan melampirkan daftar rincian yang menyatakan

jumlah uang yang dikelola oleh masing-masing PUM.

6 Sisa uang persediaan yang ada di Bendahara Pengeluaran pada akhir

tahunanggaran harus disetorkan kembali ke rekening kas Negara selambat-

lambatnyatanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Setoran sisa uang

persediaandimaksud, oleh KPPN dibukukan sebagai pengembalian uang

persediaan sesuaimata anggaran yang ditetapkan.

7 Uang persediaan dapat diberikan dalam batas-batas sebagai berikut :

a. Uang persediaan dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran

belanja barang pada klasifikasi belanja 5211, 5212, 5221, 5231, 5241, dan

5811.

b. Diluar ketentuan butir a, dapat diberikan pengecualian untuk DIPA pusatoleh Dirjen Perbendaharaan dan untuk DIPA pusat yang kegiatannya

berlokasi didaerah serta DIPA yang ditetapkan oleh kepala Kanwil DJPBN

oleh Kepala Kanwil DJPBN setempat.

c. UP dapat diberikan setinggi-tingginya :

1) 1/12 (satu per dua belas) dari pagu DIPA menurut klasifikasi

belanja yang diijinkan untuk diberikan UP, maksimal Rp 50 juta

untuk pagu sampai dengan Rp 900 juta.

2) 1/18 (satu per delapan belas) dari pagu DIPA menurut kualifikasi


untuk pagu diatas Rp 900 juta sampai dengan Rp 2.400 juta atau

Rp 2,4 miliar.

3) 1/24 (satu per dua puluh empat) dari pagu DIPA menurut klasifikasi


untuk pagu diatas RP 2,4 miliar.

d. Perubahan besaran UP diluar sebagaimana dimaksud butir c ditetapkan

oleh Dirjen Perbendaharaan.

e. Pengisian kembali UP sebagaimana dimaksud butir c dapat diberikan

apabila UPtelah dipergunakan sekurang-kurangnya 75% dari dana UP

yang diterima.

f. Dalam hal penggunaan UP belum mencapai 75%, sedangkan satker/SKS

ybsmemerlukan pendanaan melebihi sisa dana yang tersedia, satker/SKSdimaksuddapat mengajukan TUP.

g. Pemberian TUP diatur sebagai berikut:

1) Kepala KPPN dapat memberikan TUP sampai dengan jumlah

RP 200 juta untuk klarifikasi belanja yang diperbolehkan

diberi UP bagi instansi dalam wilayah pembayaran KPPN

bersangkutan.

2) Permintaan TUP diatas Rp 200 juta untk klarifikasi belanja yang

diperbolehkan diberi UP harus mendapat dispensasi dari

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

8 Syarat untuk mengajukan Tambahan UP :

a. Untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak/tidak dapat tidak ditunda

b. Digunakan paling lama satu bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan.

c. Apabila tidak habis digunakan dalam satu bulan sisa dana yang ada pada

bendahara, harus disetor ke Rekening kas Negara


4/12



d. Apabila ketentuan pada butir c tidak dipenuhi kepada satker yang

bersangkutan tidak dapat lagi diberikan TUP sepanjang sisa tahun anggaran

berkenaan.

e. Pengecualian terhadap butir diputuskan oleh Kepala Kanwil Ditjen

Perbendaharaan atas usul Kepala KPPN.

9 Dalam mengajukan permintaan TUP bendahara pengeluaran wajib

menyampaikan :

a. Rincian Rencana Penggunaan Dana untuk kebutuhan mendesak dan riil serta

rincian sisa dana MAK yang dimintakan TUP.

b. Rekening Koran yang menunjukkan saldo terakhir.

c. Surat Pernyataan bahwa kegiatan yang dibiayai tersebut tidak dapat

dilaksanakan/dibayar melalui penerbitan SPM-LS.

10 SPM-UP/Tambahan UP diterbitkan dengan menggunakan kode kegiatan untuk

rupiah murni 0000.0000.825111, pinjaman luar negeri 9999.9999.825112, dan

PNBP 0000.0000.825113.

11 Penggantian UP, diajukan ke KPPN dengan SPM-GUP dengan SPM-

GUP,dilampiri SPTB, dan fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) yang dilegalisir oleh

Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang ditunjuk, untuk transaksi yang

menurut ketentuan harus dipungut PPN dan PPh.

12 Pembayaran yang dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran kepada satu

rekanan tidak boleh melebihi Rp 10 juta kecuali untuk pembayaran honor.

Model pembayaran dengan LS

Mekanisme pembayaran langsung (LS), yaitu mekanisme pembayaran dari

Bendahara Umum Negara (KPPN)/Negara kepada rekanan atau pihak ketiga. Mekanisme

pembayaran LS tidak hanya untuk melakukan pembayaran dengan menggunakan sistem

kontrak saja, tetapi dapat dikembangkan untuk pembayaran langsung kepada pihak

ketiga/rekanan tanpa melalui ikatan pekerjaan dengan sistem kontrak, seperti pembayaran

honor atau untuk pengadaan barang dan jasa sampai dengan Rp 50 juta sesuai dengan

keppres 80 tahun 2003 yang mengatur mekanisme tata cara pengadaan barang/jasapemerintah.

Mekanisme pembayaran LS merupakan mekanisme pembayaran yang utama di

mana dalam rangka pencairan APBN, seharusnya lebih menekankan pada prinsip-prinsip

pembayaran LS ketimbang menggunakan mekanisme UP. Keuntungan yang dapat kita

peroleh yaitu terjaminnya dilakukan pembayaran dalam rangka APBN oleh Negara kepada

pihak ketiga/rekanan selaku penyedia barang/jasa pemerintah. Dan optimalnya

penggunaan uang Negara. karena dapat mengurangi idle cash money pada bendahara

pengeluaran, sehingga dapat digunakan secara optimal oleh BUN dalam rangka

manajemen kas.

Mekanisme Pembayaran UP

Uang persediaan merupakan uang muka kerja dengan jumlah tertentu yangbersifat daur ulang (revolving), diberikan kepada bendahara pengeluaran hanya untuk

membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan

pembayaran langsung. Terminologi uang persediaan tersebut telah melewati beberapa kali

perubahan nama dan besaran jumlah. Sejak diperkenalkan pertama kali dengan nama

Uang Untuk DiPertanggungjawabkan (UUDP), kemudian mengalami perubahan menjadi

Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) pada tahun 1990, dan terakhir pada

tahun 2005 menjadi Uang Persediaan (UP) yang dikenal sekarang ini.

Uang persediaan yang diberikan kepada bendahara pengeluaran merupakan uang

muka kerja dari Bendahara Umum Negara (BUN) atau Kuasa BUN yang belum

membebani anggaran (Transito) yang harus dipertanggungjawabkan.

a. Kondisi Sekarang

Saat ini, UP diberikan kepada bendahara pengeluaran oleh BUN/Kuasa BUN

untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari perkantoran (kelompok akun 52

dan 58) dan biaya administrasi kegiatan pada kelompok belanja modal (kelompok akun 53)

yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.


5/12



UP dapat diberikan setinggi-tingginya :

1. 1/12 (satu per duabelas) dari pagu DIPA menurut klasifikasi belanja yang

diijinkan untuk diberikan UP, maksimal Rp. 50.000.000,- untuk pagu sampai

dengan Rp. 900.000.000,-

2. 1/18 (satu per delapanbelas) dari pagu DIPA menurut klasifikasi belanja

yang diijinkan untuk diberikan UP, maksimal Rp.100.000.000,- untuk pagu

diatas Rp. 900.000.000,- sampai dengan Rp. 2.400.000.000,-

3. 1/24 (satu per dua puluh empat) dari pagu DIPA menurut klasifikasi belanja

yang diijinkan untuk diberikan UP, maksimal Rp.200.000.000,- untuk pagu

diatas Rp. 2.400.000.000,-

Pembayaran yang dapat dilakukan oleh bendahara pengeluaran kepada satu

rekanan/pihak ketiga tidak boleh melebihi Rp 10 juta kecuali untuk pembayaran honor dan

perjalanan dinas.

Ketentuan yang mengatur Kelompok akun yang dapat dibayarkan dengan UP,

besaran UP yang diberikan kepada bendahara pengeluaran dan batasan pembayaran

dengan UP di luar ketentuan tersebut di atas ditetapkan oleh Direktur Jenderal

Perbendaharaan.

UP yang dikelola bendahara pengeluaran dilakukan pengisian kembali oleh

BUN/Kuasa BUN apabila dana UP telah dipergunakan sekurang-kurangnya 75% daridana UP yang diterima dan diajukan pertanggungjawabannya oleh satker kepada Kuasa

BUN dengan SPM GU.

Dalam hal satker membutuhkan pendanaan melebihi sisa dana UP yang dikelola,

satker dapat mengajukan permintaan Tambahan UP kepada BUN/Kuasa BUN.

Kenyataan yang terjadi saat ini adalah :

Masih banyak satker yang mengajukan tambahan UP dengan angka

yang signifikan untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-

hari mencapai angka milyaran rupiah. Pada pelaksaannya terdapat

pembayaran untuk fotocopi dan bahan untuk berbagai kegiatan dengan

nilai kurang dari Rp 10 juta, akan tetapi bila dikumulatifkan mencapai

nilai puluhan juta bahkan ratusan juta rupiah.

Masih terdapat satker yang mengajukan dispensasi penggunaan UP

untuk melakukan pembayaran melebihi nilai Rp 10 juta, contoh satker

A yang mengajukan dispensasi ke Kantor Pusat (TA 2009) untuk

melakukan pembayaran bahan bakar untuk kegiatan pelatihan yang

melebihi UP Rp 10 juta. Pada pelaksanaannya dispensasi tersebut

digunakan untuk melakukan pembayaran bahan bakar dengan nilai

milyaran rupiah.

Bendahara pengeluaran lebih senang melakukan pembayaran melalui mekanisme

UP dengan berbagai alasan tertentu, dibandingkan melalui mekanisme pembayaran LS.

Padahal prinsip pembayaran utama adalah, seyogyanya mekanisme pembayaran dalam

rangka APBN menggunakan mekanisme pembayaran LS.

Kondisi yang terjadi selama ini seperti diuraikan di atas, dapat meningkatkan idle

cash money pada bendahara pengeluaran yang bertolak belakang dengan prinsip-prinsip

manajemen kas, dan memperpanjang rantai proses pembayaran kepada pihak

ketiga/rekanan karena harus melalui bendahara pengeluaran terlebih dahulu, mengajukan

dispensasi TUP, sehingga memerlukan waktu yang cukup relatif lama.

Mekanisme pembayaran UP sebagai salah satu mekanisme pembayaran APBN

masih tetap dibutuhkan. Penggunaan istilah penggunaan UP untuk kegiatan operasional

sehari-hari perkantoran tidak lagi digunakan, mengingat dalam pengelompokaan akun

sekarang terdapat belanja operasional dan non operasional yang dapat dilaksanakan

dengan UP. Penggunaan UP dibatasi hanya untuk pengeluaran yang kecil dengan

batasan tertentu yang memang sulit bila dilakukan dengan mekanisme pembayaran LS.

Kebiasaan bendahara pengeluaran menggunakan mekanisme pembayaran UP

dalam melakukan pembayaran pengeluaran APBN dapat dikurangi dengan memberikan

kemudahan persyaratan pembayaran dan pencairan dana melalui mekanisme LS.


6/12



Mekanisme pembayaran LS merupakan mekanisme pembayaran utama dalam

rangka penyaluran APBN. Mekanisme pembayaran ini dapat dikategorikan menjadi 3

bagian

1. Pembayaran LS dengan melakukan ikatan perjanjian berbentuk Surat

Perintah Kerja/SPK (nilai pengadaan mulai Rp 5 jt s.d 50 Juta) dan kontrak

(nilai pengadaan di atas Rp 50 Juta) sesuai mekanisme pengadaan

barang/jasa sebagaimana diatur dalam Keppres 80 tahun 2003.

2. Pembayaran LS seperti pembayaran belanja pegawai (kelompok akun 51).

3. Pembayaran LS dalam rangka pengadaan barang/jasa yang dilakukan tanpa

adanya ikatan perjanjian berbentuk SPK dan kontrak dengan nilai

pengadaan kurang dari Rp 5 juta, pembayaran Honor, dan biaya perjalanan.

Pembayaran menggunakan mekanisme LS pada bagian 1 dilampiri dengan kontrak,

berita acara pembayaran, berita acara serah terima barang, kuitansi. Pembayaran

menggunakan mekanisme pada bagian 2 melampirkan SK dan daftar pembayaran.

Pembayaran pada bagian 3 untuk pembayaran pengadaan dengan nilai kurang Rp 5 juta

cukup melampirkan kuitansi, sedangkan untuk pembayaran honor dan biaya perjaldin

dengan SK, surat tugas dan daftar pembayaran.

Pengajuan pencairan dana kepada kuasa BUN (KPPN) dapat dipertimbangkan agar

cukup melampirkan SPM-LS, SKTJM (surat keterangan tanggung jawab mutlak), SPTB,

dan dilampiri daftar rekening penyedia jasa/rekanan/pihak ketiga/pegawai.

Pembayaran menggunakan mekanisme LS pada bagian 1 dan 3 di atas tidak dibatasi

pada prinsip 1 SPM, 1 rekanan tetapi 1 SPM dimungkinkan untuk beberapa rekanan/pihak

ketiga dengan menggunakan daftar rekening pihak ketiga terlampir.

b. Identifikasi Mekanisme Pembayaran Sejak Awal

Dalam penyusunan DIPA, satker diwajibkan menyusun rencana penarikabn dana

pada halaman III. Satker diwajibkan mengelompokkan pengeluaran-pengeluaran negara

ke dalam 2 kelompok 1) pembayaran yang dilakukan dengan kontraktual sebagaimana

diatur dalam keppres 80 tahun 2003 dan 2) pembayaran yang dilakukan non kontraktual.

Satker juga seharusnya diwajibkan menentukan mekanisme pembayaran dengan UP atau

LS dengan menginventarisir kelompok-kelompok pengeluaran.

Contoh

untuk belanja pegawai diwajibkan dengan mekanisme LS

untuk pembayaran honor dan perjalanan dinas yang sudah diyakini

besaran dan penerimanya diwajibkan menggunakan mekanisme LS

pengadaan barang/jasa berbentuk fisik dengan nilai di atas 5 juta

diwajibkan menggunakan mekanisme LS.

Untuk menghasilkan rencana penarikan dana diawali dari penyusunan jadwal

pelaksanaan kegiatan dan tentunya melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa

melalui mekanisme pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam Keppres 80 tahun

2003.

Efektifitas penyusunan rencana penarikan dana akan menghasilkan besaran

pengeluaran APBN yang dapat dilakukan dengan mekanisme UP dan LS.

2.2 PROSEDUR PENCAIRAN DANA

Prosedur pencairan dana pada suatu satker ada dua jenis, yaItu melalui

mekanisme uang persediaan (UP) dan mekanisme dengan pembayaran Langsung (LS).

Uang persediaan dapat diberikan untuk belanja barang pada klasifikasi belanja 5211,5212, 5221, 5231, 5241, dan 5811. Besarnya UP yang dapat diberikan tergantung dari

jumlah belanja yang dapat dimintakan UP. Bendahara Pegeluaran melakukan pengisian

kembali Uang Persediaan setelah Uang Persediaan digunakan (revolving) sepanjang

masih tersedia pagu dalam DIPA. Pengisian kembali UP dapat diberikan apabila UP telah

dipergunakan sekurang-kurang 75% dari dana UP yang diterima.


7/12



Bendahara mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk penerbitan

SPM dibuat dengan menggunakan format lampiran 1 Perdirjen No. 66/PB/2005 dan

kelengkapan persyaratannya diatur sebagai berikut:

1. SPP-UP (Uang Persediaan)

Surat Pernyataan dari Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang ditunjuk,

menyatakan bahwa Uang Persediaan tersebut tidak untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran yang menurut ketentuan harus dengan LS.

2. SPP-TUP (Tambahan Uang Persediaan)

a. Rincian rencana penggunaan dana Tambahan Uang Persediaan dari Kuasa Pengguna

Anggaran atau pejabat yang ditunjuk.

b. Surat Pernyataan dari Kuasa Pengguna Anggaran, atau pejabat yang ditunjuk bahwa:

1) Dana Tambahan UP tersebut akan digunakan untuk keperluan mendesak

dan akan habis digunakan dalam waktu satu bulan terhitung sejak

tanggal diterbitkan SP2D

2) Apabila terdapat sisa dana TUP, harus disetorkan ke Rekening Kas Negara

3) Tidak untuk membiayai pengeluaran yang seharusnya dibayarkan secara

langsung.

c. Rekening Koran yang menunjukkan saldo terakhir.

3. SPP-GUP (Penggantian Uang Persediaan)

a. Kuitansi/tanda bukti pembayaran

b.

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlakc. Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah dilegalisir oleh Kuasa Pengguna Anggaran atau

pejabat yang ditunjuk.

4. Pengadaan Tanah

Pembayaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan melalui

mekanisme pembayaran langsung (LS), kecauli tidak mungkin dilaksanakan melalui

mekanisme LS, maka dapat dilakukan melalui UP/TUP. Jika menggunakan LS

persyaratan yang harus Pengaturan mekanisme pembayaran adalah sebagai berikut:

a. Persetujuan Panitia Pengadaan Tanah untuk tanah yang luasnya lebih dari satu

hektar di kabupaten/kota

b. Fotokopi bukti kepemilikan tanah

c. Kuitansi

d. SPPT PBB tahun transaksi

e. Surat persetujuan harga

f. Pernyataan dari penjual bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa dan tidak

sedang dalam anggunan

g. Pelepasan/penyerahan hak atas tanah/akta jual beli di hadapan PPAT

h. SSP PPH final atas pelepasan hak

i. Surat pelepasan hak adat (bila diperlukan).

UP/TUP

a. Pengadaan tanah yang luasnya kurang dari satu hektar dilengkapi persyaratan

daftar nominative pemilik tanah yang ditandatangani oleh kuasa PA.

b. Pengadaan tanah yang luasnya lebih dari satu hektar dilakukandengan bantuan panitia

pengadaan tanah di kabupaten/kota setempat dan dilengkapi dengan

daftar nominative pemilih tanah dan beasaran harga tanah yang ditandatangani oleh

kuasa PA dan diketahui oleh Panitia Pengadaan Tanah (PPT).

c. Pengadaan tanah yang pembayarannya dilaksanakan melalui UP/TUP harus

terlebih dahulu mendapat ijin dispensasi dari kantor pusat DitjenPBN/Kanwil Ditjen PBN

sedangkan besaran uangnya harus mendapat dispensasi UP/TUP sesuai ketentuan yang

berlaku.

5. LS untuk pembayaran gaji, lembur dan honor/vakasi

a. Pembayaran Gaji Induk/susulan gaji/kekurangan gaji/gaji terusan/uang duka

wafat dilengkapi dengan Daftar Gaji Induk/susulan gaji/ ekutrangan gaji/gaji

terusan/uang duka wafat, SK CPNS, SK naik pangkat, SK jabatan, KGB,

SuratPernyataan Pelantikan, Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan,

SuratPernyataan Pelaksanaan Tugas, Daftar Keluarga (KP4), kopi Surat Nikah,


8/12



kopi Akte Kelahiran, Surat Keterangan Penghentian Pembayaran, Daftar potongan

Sewa Rumah Dinas, Surat Keterangan Masih Sekolah/Kuliah, Surat Pindah,

Surat Kematian, SSP PPh pasal 21. Kelengkapan tersebut harus sesuai

peruntukannya.

b. Pembayaran lembur dilengkapi dengan Daftar Pembayaran Perhitungan Lembur

yang sudah ditandatangani oleh Kuasa PA/Pejabat yang ditunjuk dan Bendahara

Pengeluaran Satker/SKS ybs, surat perintah kerja lembur, daftar hadir kerja, daftar

kerja lembur dan SSP PPh pasal 21.

c.

Pembayaran Honor/vakasi dilengkapi dengan SK tentang pemberian honorvakasi, daftar pembayaran perhitungan honor/vakasi yang ditandatangani oleh

kuasa PA/Pejabat yang ditunjuk dan Bendahara Pengeluaran ybs dan SSP PPh

pasal 21.

6. LS non Belanja Pegawai :

a. Pembayaran Pengadaan barang dan jasa :

1) Kontrak/SPK yang mencantmkan nomor rekening rekanan

2) Surat pernyataan kuasa PA mengenai penetapan rekanan

3) Berita acara penyelesaian pekerjaan

4) Berita acara serah terima pekerjaan

5) Berita acara pembayaran

6) Kuitansi yang disetujui oleh kuasa PA atau pejabat yang ditunjuk

7) Faktur pajak beserta SSP yang telah ditandatangani WP

8) Jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan Bank atau lembaga

keuangan non bank.

9) Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya

sebagian atau seluruhnya bersumber daripinjaman/hibah luar negeri

10) Ringkasan kontrak untuk rupiah murni dan untuk PHLN Berita Acara pada

butir 3), 4) dan 5) dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 5 dan

disampaikan kepada :

a) Asli dan satu tembusan untuk penerbit SPM

b) Masig-masing satu tembusan untuk para pihak yang membuat kontrak

c) Satu tembusan untuk pejabat pelaksana pemeriksaan pekerjaan

b. Pembayaran Biaya Langganan Daya dan Jasa (Listrik, Telepon dan Air) :

1) Bukti tagihan daya dan jasa

2) No. rekening pihak ketiga (PLN, Telkom,PDAM,dll).Dalam hal pembayaran

langganan daya dan jasa belum dapat dilakukan secara langsung, satker/SKS

ybs dapat melakukan pembayaran dengan UP.Tunggakan langganan daya dan

jasa tahun anggaran sebelumnya dapat dibayarkan oleh satker/SKS setelah

mendapat dispensasi/persetujuan terlebih dahulu dari Kanwil Ditjen PBN

sepanjang dananya tersedia dalam DIPA berkenaan.

c. Pembayaran Belanja Pejalanan Dinas Pembayaran biaya perjalanan dinas harus

dilengkapi dengan daftar nominatif pejabat yang akan melakukan perjalanan

dinas, yang berisi antara lain:

a) Informasi mengenai data pejabat (Nama, pangkat/Golongan),

b) tujuan,

c) tanggal keberangkatan,

d) lama perjalanan dinas, dan

e) biaya yang diperlukan untuk masing-masing pejabat.


9/12



Daftar normatif tersebut harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang

memerintahkan perjalanan dinas, dan disahkan oleh pejabat yang berwenang di KPPN.

Pembayaran dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Satker/SKS ybs kepada para

pejabat yang akan melakukan perjalanan dinas.

7. SPP untuk PNBP

a. UP/TUP untk PNBP diajukan terpisah dari UP/TUP lainnya.

b. UP dapat diberikan kepada Satker pengguna sebesar 20% dari pagu dana

PNBP pada DIPA maksimal sebesar Rp 500 juta, dengan melampirkan

Daftar Realisasi Pendapatan dan Penggunaan Dana DIPA (PNBP) tahun

anggaran sebelumnya. Apabila UP tidak mencukupi dapat mengajukan

TUP debesar kebutuhan riil satu bulan dengan memperhatikan

maksimum pencairan (MP).

c. Dana yang berasal dari PNBP dapat dicairkan maksimum sesuai formula

sebagai berikut : MP = (PPP x JS) = JPS

d. MP = Maksimum Pencairan Dana

e. PPP = Proporsi Pagu Pengeluran terhadap Pendapatan

f. JS = Jumlah setoran

g. JPS = Jumlah pencairan dana sebelumnya sampai dengan SPM terakhir

yang diterbitkan.

h. Dalam pengajuan SPM-TUP/GUP/LS PNBP ke KPPN, Satker pengguna

harus melampirkan Daftar perhitungan Jumlah MP

i. Untuk satker pengguna yang setorannya dilakukan secara terpusat,

pencairan dana diatur secara khusus dengan surat edaran Dirjen PBN tanpamelampirkanSSBP

j. Untuk satker pengguna yang menyetorkan pada masing-masing unit (tidak

terpusat), pencairan dana harus melampirkan bukti setoran (SSBP) yang telah

dikonfirmasi olah KPPN

k. Besaran PPP untuk masing-masing satker pengguna diatur berdasarkan

surat keputusan Menteri Keuangan yang berlaku

l. Besarnya pencairan dana PNBP secara keseluruhan tidak boleh melampaui

pagu PNBP satker ybs dalam DIPA.

m.

Pertanggungjawaban penggunaan dana UP/TUP PNBP oleh kuasa PA,dilaku

kan dengan mengajukan SPM setempat cukup dengan melampirkan SPTB.

n. Khusus perguruan tinggi negeri selaku pengguna PNBP (non BHMN), sisa

dana PNBP yang disetorkan pada akhir tahun anggaran ke rekening kas

Negara dapat dicairkan kembali maksimal sebesar jumlah yang sama pada

awal tahun anggaran berikutnya mendahului diterimanya DIPA dan

merupakan bagian dari target PNBP yang tercantum dalam DIPA tahun

anggaran berikutnya.

o. Sisa dana PNBP dari satker pengguna diluar butir I, yang disetorkan ke

rekening kas Negara pada akhir tahun anggaran merupakan bagian realisasi

penerimaan PNBP tahun anggaran berikutnya dan dapat dipergunakan untuk

membiayai kegiatan-kegiatan setelah diterimanya DIPA.

p. Sisa UP/TUP dana PNBP sampai akhir tahun anggaran yang tidak

disetorkan kerekening kas Negara, akan diperhitungkan pada saat pengajuan

pencairan danaUP tahun anggaran berikutnya.

q.

Untuk keseragaman dalam pembukuan system akuntansi, maka penyetoranP

NBP agar menggunakan formulir SSBP.


10/12



Diposkan oleh catatan-hendra di 04.17

BAB III

PENUTUP3.1 Kesimpulan

Model pencairan dana bagi sebuah satker ada 2 jenis, yaitu melalui model uang

persediaan dan model langsung (LS) melalui KPPN. Kepada setiap satuan kerja dapat

diberikan Uang Persediaan. Uang persediaan dapat diberikan untuk pengeluaran-

pengeluaran belanja barang pada klasifikasi belanja 5211, 5212, 5221, 5231, 5241, dan

5811. Besarnya UP yang dapat diberikan Tergantung dari jumlah belanja yang dapat

dimintakan UP. Bendahara Pengeluaran melakukan pengisisan kembali Uang Persediaan

setelah Uang Persediaan digunakan (revolving ) sepanjang masih tersedia pagu dana

dalam DIPA. Pengisian kembali UP dapat diberikan apabila UP telah dipergunakan

sekurang-kurangnya 75% dari dana UP yang diterima.Dalam hal penggunaan UP belum

mencapai 75%, sedangkan satker/SKS ybs memerlukan pendanaan melebihi sisa dana

yang tersedia, satker/SKS dimaksud dapat mengajukan TUP. Syarat untuk mengajukan

Tambahan UP :

1. Untuk memenuhi kebutuhan yang sangatmendesak/tidak dapat tidak ditunda

2. Digunakan paling lama satu bulan sejaktanggal SP2D diterbitkan.

3. Apabila tidak habis digunakan dalam satubulan sisa dana yang ada pada

bendahara, harus disetor ke Rekening kas Negara

Pembayaran dengan menggunakan model LS artinya pembayaran melalui

transfer dari rekening kas Negara ke rekening bank penerima setelah memenuhi

persyaratan yg diharuskan. Pembayaran dengan menggunakan model LS biasa

dilakukan untuk:

1. Pengadaan Tanah

2. LS untuk pembayaran gaji, lembur dan honor/vakasi

3. LS non Belanja Pegawai, yaitu :

Pembayaran Pengadaan barang dan jasa,Pembayaran Biaya Langganan Daya da

n Jasa (Listrik, Telepon dan Air), dan Pembayaran Belanja Pejalanan Dinas.

Kebenaran pengisian dokumen tanda bukti pengeluaran meliputi kuitansi, Surat

Perintah Kerja (SPK), Surat perjanjian/Kontrak, Berita Acara Penyerahan Barang/

Pekerjaan, dan Berita Acara Pembayaran Bendaharawan pemerintah termasuk

bendaharawan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga

pemerintah, lembaga-lembaga Negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di

luar negeri yang membayar gaji,upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran

lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib melakukan pemungutan

pajak penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. Besarnya pajak yang dipungut oleh

bendahara sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

+1 Rekomendasikan ini di Google

6 komentar:

kppn info 19 September 2014 00.44

Makasih infonya, untuk info tentang UP lainnya silahkan lihat di artikel ini Cara

menghitung UP

Balas

Yass er Alfhan 25 November 2014 04.06
http://catatan-hendrawantetro.blogspot.com/2012/05/ls-dan-up.html?showComment=1416917209032#c7057854570108143326https://www.blogger.com/profile/09711275452293533467http://kppn-info.blogspot.com/http://catatan-hendrawantetro.blogspot.com/2012/05/ls-dan-up.html?showComment=1411112697020#c4861806906262093268https://www.blogger.com/profile/11458633268085824937https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=499060486607118769&postID=7425533108566128701&target=pinteresthttps://www.blogger.com/share-post.g?blogID=499060486607118769&postID=7425533108566128701&target=facebookhttps://www.blogger.com/share-post.g?blogID=499060486607118769&postID=7425533108566128701&target=twitterhttps://www.blogger.com/share-post.g?blogID=499060486607118769&postID=7425533108566128701&target=bloghttps://www.blogger.com/share-post.g?blogID=499060486607118769&postID=7425533108566128701&target=emailhttp://catatan-hendrawantetro.blogspot.co.id/2012/05/ls-dan-up.htmlhttps://www.blogger.com/profile/10285573890119000027


11/12



Beri tahu saya

Keluar

Masukkan komentar Anda...

Beri komentar sebagai: Unknown (Goo

Publikasikan Pratinjau

saya mau tanya bung admin...

Apaka h Pembay aran Hono r pad a Reken ing Belan ja Pega wai Pada suatu kegia tan

(Belanja Langsung) dapat dilakukan dengan LS ke Rekening Bendahara

Pengeluaran?... Terima Kasih Sebelumnya.

Balas

edyguard 15 Juli 2015 00.48

ini ngomongin APBN atau APBN to?

dari kepala sampai ekor nyinggung KPPN, perbendaharaan, bendahara umum

negara. Tapi di awal bab II kok yang dibahas SKPD, kas daerah dan permendagri?

Balas

yudy hermawan 11 September 2015 02.06

@mas edyguard: bener gak nyambung ....:)

Balas

KonselingMajene 15 Desember 2015 02.18

Salam..

di satker kami masih ada kegiatan yag akan dilaksanakan terkait dengan keguatan

siswa (sebut saja ldks dan latihan pramuka), bisakah dibayarkan ke rekening

bendahara melalui ls? uraian spm yang kami ajukan adalah pembayaran belanja

barang sesuai sk no xxxx tanggal xxxx.

mengingat uang persediaan yg sdh tidak mencukupi dan batas akhir up/tup sdh

lewat.

apakah belanja bahan terkait kegitan yg kami maksud yg jadi penybab tidak

bolehnya kegiatan kesiswaan tersebut melalui ls bendahara?

terima kasih

Balas

KonselingMajene 15 Desember 2015 02.18

Salam..

di satker kami masih ada kegiatan yag akan dilaksanakan terkait dengan keguatan

siswa (sebut saja ldks dan latihan pramuka), bisakah dibayarkan ke rekening

bendahara melalui ls? uraian spm yang kami ajukan adalah pembayaran belanja

barang sesuai sk no xxxx tanggal xxxx.

mengingat uang persediaan yg sdh tidak mencukupi dan batas akhir up/tup sdh

lewat.

apakah belanja bahan terkait kegitan yg kami maksud yg jadi penybab tidak

bolehnya kegiatan kesiswaan tersebut melalui ls bendahara?

terima kasih

Balas
http://catatan-hendrawantetro.blogspot.com/2012/05/ls-dan-up.html?showComment=1450174699080#c8178573527396968357https://www.blogger.com/profile/04451251569424584307http://catatan-hendrawantetro.blogspot.com/2012/05/ls-dan-up.html?showComment=1450174685105#c1796391317797964061https://www.blogger.com/profile/04451251569424584307http://catatan-hendrawantetro.blogspot.com/2012/05/ls-dan-up.html?showComment=1441962404663#c9182299467019895348https://www.blogger.com/profile/16009123219165455968http://catatan-hendrawantetro.blogspot.com/2012/05/ls-dan-up.html?showComment=1436946515666#c876585903602169568https://www.blogger.com/profile/16777476521708651435http://catatan-hendrawantetro.blogspot.com/logout?d=https://www.blogger.com/logout-redirect.g?blogID%3D499060486607118769%26postID%3D7425533108566128701


12/12


Posting LamaBeranda

Langganan: Poskan Komentar (Atom)

Template Picture Window. Diberdayakan oleh Blogger.
https://www.blogger.com/http://catatan-hendrawantetro.blogspot.com/feeds/7425533108566128701/comments/defaulthttp://catatan-hendrawantetro.blogspot.co.id/http://catatan-hendrawantetro.blogspot.co.id/2012/05/bab-ii-pembahasan-2.html

penting gitu_ ls dan up

Documents