pp 7 thn 1990 ttg hak pengusahaan hutan dan tanaman industri

7/23/2019 PP 7 Thn 1990 Ttg Hak Pengusahaan Hutan Dan Tanaman Industri

1/11

PP 7/1990, HAK PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI........Bentuk: PERATURAN PEMERINTAH (PP)

!e": PRESIDEN REPUB#IK INDNESIA

N$%$&: 7 TAHUN 1990 (7/1990)

T'n'!: 1 MARET 1990 (*AKARTA)

Su%+e&: #N 1990/11 T#N N. -0

Tent'n: HAK PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI

Inek: KEHUTANAN. INDUSTRI.

P&een Re2u+!k In$ne',

Menimbang :

a. bahwa hutan merupakan suatu potensi kekayaan alam yang dapat diperbaharui, yangperlu dimanfaatkan secara maksimal dan lestari bagi Pembangunan Nasional secaraberkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;

b. bahwa untuk meningkatkan produktiitas kawasan hutan yang kurang produktif,meningkatkan kwalitas lingkungan hidup serta menjamin tersedianya secara lestari bahanbaku industri hasil hutan perlu dilaksanakan pengusahaan hutan tanaman berdasarkan asaskelestarian dengan menerapkan silikultur intensif;c. bahwa pelaksanaan pengusahaan hutan tanaman tersebut dalam butir b di atas, perludikembangkan dan dilaksanakan dengan cara pengusahaan !utan "anaman #ndustri;d. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas maka perlu mengatur ketentuan-ketentuantentang !ak Pengusahaan !utan "anaman #ndustri dalam suatu Peraturan Pemerintah;

Mengingat :

$. Pasal %&'% ()*NM+uud "/P"NM+ps0123 ayat 012 4ndang-4ndang (asar $5;1. 4ndang-undang %&'% ()*NM+67uu883Nomor "ahun $567 tentang 9etentuan-ketentuan Pokok 9ehutanan 0embaran Negara "ahun $567 Nomor , "ambahan embaran

Negara Nomor 11


2/11

!utan dan !ak Pemungutan !asil !utan 0embaran Negara "ahun $57 Nomor 11,"ambahan embaran Negara Nomor 9=N:

Menetapkan :

P&%="4%=N P&M&%#N"=! %&P4?#9 #N()N&>#= "&N"=N/ !=9P&N/4>=!==N !4"=N "=N=M=N #N(4>"%#.

?=? #

9&"&N"4=N 4M4MPasal $

(i dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :$. !utan "anaman #ndustri selanjutnya di dalam Peraturan Pemerintah ini disebut !"# adalahhutan tanaman yang dibangun dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas hutanprodasi dengan menerapkan silikultur intensif untuk memenuhi kebutuhan bahan bakuindustri hasil hutan.1. !ak Pengusahaan !"# adalah hak untuk mengusahakan hutan di dalam suatu kawasanhutan yang kegiatannya mulai dari penanaman, pemeliharaan, pemungutan, pengolahan danpemasaran.


3/11

?=? ###

P&N/&)==N !4"=N "=N=M=N #N(4>"%#

Pasal istem silikultur yang diterapkan dalam pengelolaan !"# adalah tebang habis denganpenanaman kembali.012 Aenis tanaman dalam pembangunan !"# dapat terdiri dari tanaman pokok dan tanamanlain.

?=? #B

=%&= (=N )9=>#!4"=N "=N=M=N #N(4>"%#

Pasal

0$2 =real hutan yang dapat diusahakan sebagai areal !"# adalah kawasan hutan produksitetap yang tidak produktif.012 Menteri menetapkan lokasi areal hutan untuk pembangunan !"#.

Pasal 6

uas areal setiap unit !"# diatur sebagai berikut :a. 4ntuk mendukung industri pulp ditetapkan seluas-luasnya =!==N!4"=N "=N=M=N #N(4>"%#

Pasal 7

0$2!ak Pengusahaan !"# dapat diberikan kepada badan usaha negara, swasta dan koperasi.012!ak Pengusahaan !"# tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpapersetujuan Menteri.0


4/11

untuk melakukan percobaan penanaman.0=!==N!4"=N "=N=M=N #N(4>"%#

Pasal $$

0$2 Pemegang !ak Pengusahaan !"# berhak mengusahakan !"# di areal kerjanya danmemanfaatkan hasil hutannya pada akhir daur berdasarkan !ak Pengusahaan !"# yang

diberikan kepadanya.012 !ak Pengusahaan !"# tidak memberikan pemilikan hak dan penguasaan atas tanah.

?=? B##

9&C=A#?=N P&M&/=N/ !=9 P&N/4>=!==N!4"=N "=N=M=N #N(4>"%#

Pasal $1

Pemegang !ak Pengusahaan !"# berkewajiban membangun !"# di areal kerjanya yangtelah ditetapkan, dan melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai berikut :$. Membuat %encana 9arya Pengusahaan !"# selambat-lambatnya $ 0delapan belas2 bulansejak diterbitkannya >urat 9eputusan !ak Pengusahaan !"#.

1. Membuat %encana 9arya "ahunan !"# sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.elambat-lambatnya dalam jangka waktu 0lima2 tahun sejak terbitnya >urat 9eputusan!ak Pengusahaan !"#, pemegang hak harus sudah membuat tanaman sedikit-dikitnyasepersepuluh dari luas areal yang diberikan.7. >elambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 0dua puluh lima2 tahun, setelah areal !akPengusahaan !"# yang telah diberikan harus sudah ditanami.. >egera menanami kembali setelah melakukan penebangan sesuai ketentuan yangberlaku.

Pasal $NF= !=9 P&N/4>=!==N

!4"=N "=N=M=N #N(4>"%#

Pasal $6

0$2 !ak Pengusahaan !"# hapus karena :a. Aangka waktu yang diberikan telah berakhir dan tidak diperpanjang.b. (icabut oleh Menteri sebagai sanksi yang dikenakan kepada Pemegang !akPengusahaan !"#.c. (iserahkan kembali oleh Pemegang !ak Pengusahaan !"# kepada Pemerintah sebelumjangka waktu yang diberikan berkahir.012 !apusnya !ak Pengusahaan !"# atas dasar ketentuan ayat 0$2 tetap mewajibkanPemegang !ak Pengusahaan !"# untuk :a. Melunasi #uran !ak Pengusahaan !"# dan #uran !asil !utan.b. Melaksanakan semua ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri dalam rangka hapusnya

!ak Pengusahaan !"#.

Pasal $7

0$2 Pada saat hapusnya !ak Pengusahaan !"# sebagaimana dimaksud dalam Pasal $6 ayat0$2 maka :a. Prasarana dan sarana yang telah dibangun di dalam areal kerjanya menjadi milik Negara.b. "anaman yang ada menjadi milik Negara.012 9etentuan yang mengatur pelaksanaan ayat 0$2 ditetapkan oleh Menteri.

?=? E#

>=N9>#

Pasal $

!ak Pengusahaan !"# dapat dicabut apabila :$. Pemegang !ak Pengusahaan !"# tidak melaksanakan usahanya secara nyata selambat-lambatnya dalam waktu $1 0dua belas2 bulan sejak diterbitkan >urat 9eputusan !akPengusahaan !"#.1. Pemegang !ak Pengusahaan !"# tidak menyerahkan %encana 9arya Pengusahaan !"#dan@atau %encana 9arya "ahunan !"# menurut ketentuan Pasal $1 butir $ dan 1.urat9eputusan !ak Pengusahaan !"#, pembangunan !"# yang dilaksanakannya tidak berhasil


6/11

yang disebabkan oleh kelalaian pemegang hak Pengusahaan !"#.6. Pemegang !ak Pengusahaan !"# dalam jangka waktu paling lama 1 0dua puluh empat2bulan tidak melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal $1 butir .

Pasal $5

=pabila menurut penilaian Menteri, kemampuan pemegang !ak Pengusahaan !"# untuk

melaksanakan penanaman tidak sesuai dengan ketentuan Pasal $1 butir 6 dan 7, maka luasareal kerjanya dapat dikurangi dan@atau disesuaikan.

Pasal 18

0$2 "indakan yang menyalahi ketentuan yang berlaku dan kelalaian-kelalaian oleh Pemegang!ak yang mengakibatkan kerusakan hutan tanaman, dikenakan denda sesuai dengan beratserta intensitas kerusakan yang ditimbulkan.012 9etentuan mengenai tindakan, kelalaian dan pengenaan denda sebagaimana dimaksuddalam ayat 0$2 diatur lebih lanjut oleh Menteri.

?=? E##

9&"&N"4=N P&%=#!=N

Pasal 1$

Pengusahaan !"# yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Pemerintah ini ditetapkan,tetap berlangsung dengan ketentuan disesuaikan dengan jiwa Peraturan Pemerintah ini.

?=? E###

9&"&N"4=N P&N4"4P

Pasal 11

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.=gar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah inidengan penempatannya dalam embaran Negara %epublik #ndonesia.

(itetapkan di Aakartapada tanggal $6 Maret $558P%&>#(&N %&P4?#9 #N()N&>#=

ttd.

>)&!=%")

(iundangkan di Aakartapada tanggal $6 Maret $558M&N"&%#@>&9%&"=%#> N&/=%=%&P4?#9 #N()N&>#=

ttd.

M)&%(#)N)

P&NA&=>=N="=>P&%="4%=N P&M&%#N"=! %&P4?#9 #N()N&>#=N)M)% 7 "=!4N $558"&N"=N/!=9 P&N/4>=!==N !4"=N "=N=M=N #N(4>"%#

4M4M

!utan merupakan karunia "uhan Fang Maha &sa yang perlu dikelola dan dimanfaatkan

secara lestari untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat banyak dengan tetap menjagakelangsungan fungsi dan kemampuannya dalam melestarikan lingkungan hidup.


7/11

!utan sebagai salah satu sumber daya alam telah memberikan hasil dan peranannya dalampembangunan nasional melalui pengelolaan dan pemanfaatan hutan alam maupun hutantanaman.Peranan strategis hutan dalam pembangunan nasional selama ini hampir sepenuhnyabertumpu pada hutan alam yang harus mampu menyediakan bahan baku bagi industri yangtelah ada. Pengaturan pengusahaan hutan alam tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 1$ "ahun $578 tentang !ak Pengusahaan !utan dan !ak Pemungutan!asil !utan jo. Peraturan Pemerintah Nomor $ "ahun $57. Perkembangan industri hasilhutan menuntut kebutuhan bahan baku yang makin besar, namun hal itu makin sulit dipenuhidari potensi hutan alam yang ada, sekalipun efisiensi pemungutan dan pemanfaatannya telahditingkatkan. Menurunnya potensi hutan alam yang disebabkan antara lain oleh luas yangmakin berkurang, kerusakan hutan akibat kebakaran dan sebab-sebab lain, belumsepenuhnya dapat ditanggulangi.9arena produktiitasnya yang rendah, hutan alam tidak dapat diandalkan sebagai pemasokbahan baku jangka panjang, sehingga potensi dan produktiitasnya harus ditingkatkan.>elain penerapan sistem "ebang Pilih "anam #ndonesia 0"P"#2 secara lengkap dan benarpada hutan alam, maka pembangunan !utan "anaman lndustri 0!"#2 merupakan upaya untukmencapai tujuan tersebut.Pembangunan !"# tersebut tidak semata-mata ditujukan untuk mendukung industri hasil

hutan, melainkan sekaligus juga bertujuan untuk melestarikan lingkungan hidup melaluikonserasi hutan.Cilayah hutan yang merupakan sasaran utama pembangunan !"# adalah wilayah hutanyang tidak berhutan yang perlu dihutankan kembali dan dipertahankan sebagai hutan tetapsesuai dengan 4ndang-undang Nomor "ahun $567. Cilayah hutan ini cukup luas danterutama berada di dalam kawasan hutan produksi. Pengaturan kawasan hutan untukpembangunan !"# tersebut harus memperhatikan sinkronisasi tata guna hutan dan tataruang, sehingga terdapat keterpaduan perencanaan dengan sektor lainnya.!utan "anaman #ndustri adalah hutan tanaman yang dikelola dan diusahakan berdasarkanprinsip pemanfaatan yang optimal dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dansumber daya alamiah serta dengan menerapkan prinsip ekonomi dalam pengusahaannyauntuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. =gar pembangunan !"# memberikanmanfaat yang optimal bagi pembangunan wilayah maka dalam pelaksanaannya perlu

mengikutsertakan masyarakat sekitar hutan. =pabila di dalam rencana pembangunan !"#terdapat hak-hak masyarakat, maka hak-hak tersebut diselesaikan sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku.>ifat usaha !"# adalah berjangka panjang dengan resiko yang tinggi sehingga diperlukanpengelolaan yang profesional dan modal yang cukup besar. =gar inestasi yang ditanamdapat kembali, diperlukan jangka waktu usaha yang relatif lama. 4ntuk itu jangka waktu !akPengusahaan !"# diberikan selama esuai dengan 4ndang-undang Nomor $ "ahun $567, modal asing diberi kesempatan untukikut serta dalam pembangunan !"#. 9eikutsertaan modal asing ini hanya merupakanpelengkap bagi modal nasional yang ada, terutama pada unit !"# dengan >kala usaha yangmemerlukan modal sangat besar.4ntuk memberikan landasan hukum bagi kepastian usaha !"# diperlukan peraturan yangmengatur tentang pemberian !ak Pengusahaan !"#dalam bentuk Peraturan Pemerintah.

P=>= (&M# P=>=

Pasal $=ngka $*ukup jelas

=ngka 1*ukup jelas


8/11

=ngka wasta pada Pasal ini dapat berupa >wasta Nasional maupun>wasta =sing yang telah membentuk ?adan !ukum #ndonesia.=yat 012*ukup jelas

=yat 0tudi 9elayakan untuk mengkaji apakah pengusahaan !"# pada areal tersebutlayak secara ekonomis.>tudi 9elayakan dimaksud meliputi pula penyajian informasi lingkungan 0P#2.=yat 012Percobaan penanaman dimaksudkan untuk mengetahui kesungguhan dari pemohon,bonafiditas dan profesionalismenya dalam membangun hutan tanaman.=yat 0


10/11

=ngka *ukup jelas=ngka 6(alam jangka waktu lima tahun pertama, di samping membangun tanaman, pelaksana !"#juga harus membangun sarana dan prasarana fisik antara lain pembuatan jalan, bangunan,tata batas unit dan lain- lain. )leh karena itu luas tanaman yang dibuat dalam jangka waktu

tersebut ditetapkan sedikit-dikitnya sepersepuluh dari luas areal yang diberikan.=ngka 7Pemberian !ak Pengusahaan !"# atas suatu kawasan hutan mengandung pengertian bahwaatas kawasan hutan tersebut perlu segera dilakukan usaha yang dapat memberikan manfaatsecara luas. ?atas waktu 1 tahun adalah batas maksimal yang diberikan kepada pemeganghak untuk menanami seluruh areal !ak Pengusahaan !"#, sedangkan dalampelaksanaannya perlu disesuaikan dengan jenis tanaman yang diusahakan.=ngka *ukup jelas

Pasal $egala prasarana dan sarana tidak bergerak yang telah dibangun di dalam areal kerjanyamisalnya, jalan angkutan, jembatan, bendungan air, dermaga, base camp, gudang,perkantoran, rumah kaca dan sebagainya pada saat hapusnya !ak Pengusahaan !"#menjadi milik Negara.b. *ukup jelas=yat 012*ukup jelas

Pasal $=ngka $*ukup jelas


11/11

=ngka 1*ukup jelas=ngka >&"N&/ "=!4N $558

pp 7 thn 1990 ttg hak pengusahaan hutan dan tanaman industri

Documents