semester 2 pendidikan kewarganegaraan.docx

7/22/2019 SEMESTER 2 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN.docx

1/32

PENDIDIKAN

KEWARGANEGARAAN

Disusun Oleh : DEDI ALAMSYAH

Jurusan : TEKNIK ELEK TRO 2

Mata Kuliah : KEWARGANEGARAAN

Dosen Pembimbing : ROBINSON.SH


2/32

KATAPENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang atas

rahmat-Nya maka saya dapat menyelesaikan penyusunan makalah

yang berjudul Pendidikan Kewarganegaraan.

Penulisan ini merupakan salah satu tugas dan persyaratan

untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Pendidikan dan

Kewarganegaraan. Dalam penulisan makalah ini saya merasa masih

banyak kekurangan-kekurangan baik pada teknis penulisan maupun

materi, mengingat akan kemampuan yang saya miliki. Untuk itu

kritik dan saran dari semua pihak sangat saya harapkan demi

penyempurnaan pembuatan makalah ini.

Akhirnya saya sebagai penulis berharap semoga Allah

memberikan pahala yang setimpal pada mereka yang telah

memberikan bantuan, dan dapat menjadikan semua bantuan ini

sebagai ibadah, Amiin Yaa RobbalAlamiin.


3/32

BAB I

PENDAHULUAN1. Latar Belakang

Mahasiswa yang pada dasarnya merupakan subjek atau pelaku di

dalam pergerakan pembaharuan atau subjek yang akan menjadi generasi-

generasi penerus bangsa dan membangun bangsa dan tanah air ke arah

yang lebih baik dituntut untuk memiliki etika. Etika bagi mahasiswa dapat

menjadi alat kontrol di dalam melakukan suatu tindakan. Etika dapat

menjadi gambaran bagi mahasiswa dalam mengambil suatu keputusan

atau dalam melakukan sesuatu yang baik atau yang buruk. Oleh karena

itu, makna etika harus lebih dipahami kembali dan diaplikasikan di dalam

lingkungan mahasiswa yang relitanya lebih banyak mahasiswa yang tidak

sadar dan tidak mengetahui makna etika dan peranan etika itu sendiri,

sehingga bermunculanlah mahasiswa-mahasiswi yang tidak memiliki

akhlaqul karimah, seperti mahasiswa yang tidak memiliki sopan dan

santun kepada para dosen, mahasiswa yang lebih menyukai hidup dengan

bebas, mengonsumsi obat-obatan terlarang, pergaulan bebas antara

mahasiswa dengan mahasiswi, berdemonstrasi dengan tidak mengikuti

peraturan yang berlaku bahkan hal terkecil seperti menyontek disaat ujian

dianggap hal biasa padahal menyontek merupakan salah satu hal yang

tidak mengindahkan makna dari etika. Perlu Anda ketahui bahwa realita

banyaknya bermunculan para koruptor di Indonesia disebabkan oleh

seseorang yang tidak memahami arti kata dari iman dan etika.

Perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia yang dimulai sejak era

sebelum dan selama penjajahan, kemudian dilanjutkan dengan era

perebutan dan mempertahankan kemerdekaan sampai hingga era


4/32

pengisian kemerdekaan menimbulkan kondisi dan tuntutan yang berbeda

sesuai dengan jamannya.

Kondisi dan tuntutan yang berbeda tersebut ditanggapi oleh Bangsa

Indonesia berdasarkan kesamaan nilainilai perjuangan bangsa yang

senantiasa tumbuh dan berkembang. Kesamaan nilainilai ini dilandasi

oleh jiwa, tekad, dan semangat kebangsaan. Kesemuanya itu tumbuh

menjadi kekuatan yang mampu mendorong proses terwujudnya Negara

Kesatuan Republik Indonesia dalam wadah Nusantara.

Semangat perjuangan bangsa yang telah ditunjukkan pada

kemerdekaan 17 Agustus 1945 tersebut dilandasi oleh keimanan serta

ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan keikhlasan untuk

berkorban. Landasan perjuangan tersebut merupakan nilainilai

perjuangan Bangsa Indonesia. Semangat inilah yang harus dimiliki oleh

setiap warga negara Republik Indonesia. Selain itu nilainilai perjuangan

bangsa masih relevan dalam memecahkan setiap permasalahan dalam

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta terbukti keandalannya.

Tetapi nilainilai perjuangan itu kini telah mengalami pasang surut sesuai

dengan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Semangat perjuangan bangsa telah mengalami penurunan pada titik yang

kritis. Hal ini disebabkan antara lain oleh pengaruh globalisasi.

Globalisasi ditandai oleh kuatnya pengaruh lembagalembaga

kemasyarakatan internasional, negaranegara maju yang ikut mengatur

percaturan politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan

keamanan global. Disamping itu, isu global yang meliputi demokratisasi,

hak asasi manusia, dan lingkungan hidup turut pula mempengaruhi

keadaan nasional.

Globalisasi juga ditandai oleh pesatnya perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi, khususnya dibidang informasi, komunikasi,

dan transportasi. Hingga membuat dunia menjadi transparan seolaholah

menjadi sebuah kampung tanpa mengenal batas negara.


5/32

Semangat perjuangan bangsa ynag merupakan kekuatan mental

spiritual telah melahirkan kekuatan yang luar biasa dalam masa

perjuangan fisik. Sedangkan dalam era globalisasi dan masa yang akan

datang kita memerlukan perjuangan non fisik sesuai dengan bidang

profesi masingmasing.

Perjuangan non fisik ini memerlukan sarana kegiatan pendidikan bagi

setiap warga negara Indonesia pada umumnya dan mahasiswa sebagai

calon cendikiawan pada khususnya, yaitu melalui Pendidikan

Kewarganegaraan.

2. Rumusan Masalah

1. Apa latar belakang, tujuan, serta landasan hukum dari pendidikan

kewarganegaraan

2. Apa pengertian bangsa dan negara?

3. Bagaimana hak dan kewajiban sebagai warga negara?

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia


6/32

Pendidikan di Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan peserta

didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten

untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hakikat

negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara kebangsaan modern.

Negara kebangsaan modern adalah negara yang pembentukannya

didasarkan pada semangat kebangsaan atau nasionalisme yaitu pada

tekad suatu masyarakat untuk membangun masa depan bersama di

bawah satu negara yang sama walaupun warga masyarakat tersebut

berbeda-beda agama, ras, etnik, atau golongannya.

Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan

Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI),

Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1998]. Komitmen yang

kuat dan konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, perlu ditingkatkan secara

terus menerus untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara historis, negara Indonesia

telah diciptakan sebagai Negara Kesatuan dengan bentuk Republik.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang

berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha

Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan

kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. [Pembukaan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia 1945]. Dalam perkembangannya sejak

Proklamasi 17 Agustus 1945 sampai dengan penghujung abad ke-20,

rakyat Indonesia telah mengalami berbagai peristiwa yang mengancam

keutuhan negara. Untuk itu diperlukan pemahaman yang mendalam dan

komitmen yang kuat serta konsisten terhadap prinsip dan semangat


7/32

kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Konstitusi Negara Republik Indonesia perlu ditanamkan kepada

seluruh komponen bangsa Indonesia, khususnya generasi muda sebagai

generasi penerus. Indonesia harus menghindari sistem pemerintahan

otoriter yang memasung hak-hak warga negara untuk menjalankan

prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,

dan bernegara. Kehidupan yang demokratis di dalam kehidupan sehari-

hari di lingkungan keluarga, masyarakat, pemerintahan, dan organisasi-

organisasi non-pemerintahan perlu dikenal, dipahami, diinternalisasi, dan

diterapkan demi terwujudnya pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi.

Selain itu, perlu pula ditanamkan kesadaran bela negara, penghargaan

terhadap hak azasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian

lingkungan hidup, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan

membayar pajak, serta sikap dan perilaku anti korupsi, kolusi, dan

nepotisme.

Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata

pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang

memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk

menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter

yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

2.2. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia

Pendidikan kewarganegaraan. Mata pelajaran Pendidikan

Kewarganegaraan bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan

sebagai berikut.

1. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu

kewarganegaraan


8/32

2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak

secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,

serta anti-korupsi

3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri

berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup

bersama dengan bangsa-bangsa lainnya

4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara

langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi

dan komunikasi.

2.3. Kompetensi Pendidikan

Masyarakat dan pemerintah suatu negara berupaya untuk menjamin

kelangsungan hidup serta kehidupan generasi penerusnya secara berguna

(berkaitan dengan kemampuan spiritual) dan bermakna (berkaitan dengan

kemampuan kognotif dan psikomotorik). Generasi penerus melalui

pendidikan kewarganegaraan diharapkan akan mampu mengantisipasi

hari depan yang senantiasa berubah dan selalu terkait dengan konteks

dinamika budaya, bangsa, negara, dan hubungan internasional serta

memiliki wawasan kesadaran bernegara untuk bela negara dan memiliki

pola pikir, pola sikap dan perilaku sebagai pola tindak yang cinta tanah air

berdasarkan Pancasila. Semua itu diperlakukan demi tetap utuh dan

tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan utama pendidikan kewarganegaraan adalah untuk

menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku

yang cinta tanah air dan bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan

nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri para mahasiswa calon

sarjana/ilmuwan warga negara Republik Indonesia yang sedang mengkaji

dan akan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.


9/32

Berkaitan dengan pengembangan nilai, sikap, dan kepribadian

diperlukan pembekalan kepada peserta didik di Indonesia yang dilakukan

melalui Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu

Budaya Dasar, dan Ilmu Alamiah Dasar (sebagai aplikasi nilai dalam

kehidupan) yang disebut kelompok Mata Kuliah Pengembangan

Kepribadian (MKPK) dalam komponen kurikulum perguruan tinggi.

Setiap warga negara Republik Indonesia harus menguasai ilmu

pengetahuan dan teknologi serta seni yang merupakan misi atau tanggung

jawab Pendidikan Kewarganegaraan untuk menumbuhkan wawasan

warga negara dalam hal persahabatan, pengertian antar bangsa,

perdamaian dunia, kesadaran bela negara, dan sikap serta perilaku yang

bersendikan nilainilai budaya bangsa .

Hak dan kewajiban warga negara, terutama kesadaran bela negara

akan terwujud dalam sikap dan perilakunya bila ia dapat merasakan

bahwa konsepsi demokrasi dan hak asasi manusia sungguhsungguh

merupakan sesuatu yang paling sesuai dengan kehidupannya seharihari.

Rakyat Indonesia, melalui MPR menyatakan bahwa : Pendidikan

Nasional yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia diarahkan

untuk meningkatkan kecerdasan serta harkat dan martabat bangsa,

mewujudkan manusia serta masyarakat Indonesia yang beriman dan

bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berkualitas mandiri, sehingga

mampu membangun dirinya dan masyarakat sekelilingnya serta dapat

memenuhi kebutuhan pembangunan nasional dan bertanggung jawab atas

pembangunan bangsa .

Selain itu juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia

Indonesia yang berbudi luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh,

cerdas, kreatif. Terampil, berdisiplin, beretos kerja, profesional,

bertanggung jawab, dan produktif serta sehat jasmani dan rohani.

UndangUndang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan

Nasional menyebutkan bahwa kurikulum dan isi pendidikan yang memuat


10/32

Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, dan Pendidikan

Kewarganegaraan terus ditingkatkan dan dikembangkan di semua jalur,

jenis, dan jenjang pendidikan.

Kompetensi diartikan sebagai perangkat tindakan cerdas, penuh rasa

tanggung jawab yang harus dimiliki oleh seseorang agar ia mampu

melaksanakan tugastugas dalam bidang pekerjaan tertentu.

Kompetensi lulusan Pendidikan Kewarganegaraan adalah seperangkat

tindakan cerdas penuh tanggung jawab dari seorang warga negara dalam

berhubungan dengan negara, dan memecahkan berbagai masalah hidup

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan menerapkan konsepsi

falsafah bangsa, wawasan nusantara dan ketahanan nasional.

Pendidikan Kewarganegaraan yang berhasil akan membuahkan sikap

mental yang cerdas, penuh rasa tanggung jawab dari peserta didik. Sikap

ini disertai dengan perilaku yang :

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta

menghayati nilainilai falsafah bangsa

2. Berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam bermasyarakat, berbangsa

dan bernegara.

3. Rasional, dinamis, dan sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga

negara.

4. Bersifat profesional yang dijiwai oleh kesadaran bela negara.

5. Aktif memanfaatkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni untuk

kepentingan kemanusiaan, bangsa dan negara.

Melalui Pendidikan Kewarganegaraan, warga negara Republik

Indonesia diharapkan mampu memahami, menganalisa, dan menjawab

masalahmasalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa dan negaranya

secara konsisten dan berkesinambungan dengan citacita dan tujuan

nasional seperti yang digariskan dalam Pembukaan UUD 1945 .

Dalam perjuangan non fisik, harus tetap memegang teguh nilainilai ini

disemua aspek kehidupan, khususnya untuk memerangi keterbelakangan,


11/32

kemiskinan, kesenjangan sosial, korupsi, kolusi, dan nepotisme;

menguasai IPTEK, meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar

memiliki daya saing; memelihara serta menjaga persatuan dan kesatuan

bangsa; dan berpikir obyektif rasional serta mandiri.

2.4 Pengertian Dan Pemahaman Tentang Bangsa Dan Negara

Untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta

perilaku cinta tanah air dan bersendikan kebudayaan, wawasan nusantara

serta ketahanan nasional dalam diri para mahasiswa sebagai calon

sarjana yang sedang mengkaji dan akan menguasai IPTEK dan Seni.

Bangsa

I. Bangsa adalah Orang-orang yang memiliki kesamaan asal keturunan,

adat istiadat, bahasa dan sejarah serta berpemerintahan sendiri.

II. Bangsa adalah Kumpulan manusia yang terikat karena kesatuan bahasa

& wilayah tertentu di muka bumi. Bangsa Indonesia adalah sekelompok

manusia yg mempunyai kepentingan yg sama & menyatakan dirinya

sebagai satu bangsa serta berproses dalam satu wilayah yg disebut

nusantara Indonesia.

Negara

I. Negara adalah Suatu organisasi dari sekelompok manusia yang

bersama-sama mendiami satu wilayah tertentu dan mengakui adanya satu


12/32

pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok

atau beberapa kelompok manusia tersebut.

II.Negara adalah Satu perserikatan yang melaksanakan satu

pemerintahan melalui hukum yang mengikat masyarakat dengan

kekuasaan untuk memaksa untuk ketertiban sosial.

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, Bangsa adalah

orangorang yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat, bahasa dan

sejarah serta berpemerintahan sendiri. Atau bisa diartikan sebagai

kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan

wilayah tertentu dimuka bumi.

Jadi Bangsa Indonesia adalah sekelompok manusia yang mempunyai

kepentingan yang sama dan menyatakan dirinya sebagai satu bangsa

serta berproses di dalam satu wilayah Nusantara/Indonesia.

Bangsa adalah kumpulan manusia yang terikat karena kesatuan

bahasa dan wilayah tertentu di muka bumi. Bangsa Indonesia adalah

sekelompok manusia yang mempunyai kepentingan yang sama dan

menyatakan dirinya sebagai satu bangsa serta berproses dalam satu

wilayah yang disebut nusantara Indonesia .

Negara adalah suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa

kelompok manusia yang samasama mendiami satu wilayah tertentu dan

mengetahui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta

keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut.

Atau bisa diartikan sebagai satu perserikatan yang melaksanakan satu

pemerintahan melalui hukum yang mengikat masyarakat dengan

kekuasaan untuk memaksa bagi ketertiban sosial.

1. Teori terbentuknya negara

a. Teori Hukum Alam (Plato dan Aristoteles).


13/32

Kondisi Alam => Berkembang Manusia => Tumbuh Negara.

b. Teori Ketuhanan

Segala sesuatu adalah ciptaan Tuhan, termasuk adanya negara.

c. Teori Perjanjian (Thomas Hobbes)

Manusia menghadapi kondisi alam dan timbullah kekerasan, manusia akan

musnah bila ia tidak mengubah caracaranya. Manusia pun bersatu

(membentuk negara) untuk mengatasi tantangan dan menggunakan

persatuan dalam gerak tunggal untuk kebutuhan bersama.

Di dalam prakteknya, terbentuknya negara dapat pula disebabkan

karena :

a. Penaklukan.

b. Peleburan.

c. Pemisahan diri

d. Pendudukan atas negara/wilayah yang belum ada pemerintahannya.

2. Unsur Negara

a. Konstitutif.

Negara meliputi wilayah udara, darat, dan perairan (unsur perairan tidak

mutlak), rakyat atau masyarakat, dan pemerintahan yang berdaulat

b. Deklaratif.

Negara mempunyai tujuan, undangundang dasar, pengakuan dari negara

lain baik secara de jure dan de facto dan ikut dalam perhimpunan bangsa

bangsa, misalnya PBB.

3. Bentuk Negara

a. Negara kesatuan

1. Negara Kesatuan dengan sistem sentralisasi

2. Negara Kesatuan dengan sistem desentralisasi

b. Negara serikat, di dalam negara ada negara yaitu negara bagian.


14/32

Proses bangsa yang bernegara adalah melibatkan gambaran tentang

terbentuknya bangsa dimana kelompok manusia didalamnya bagian dari

bangsa. Negara merupakan organisasi yang mewadahi bangsa tersebut

berdasarkan pentingnya keberadaan negara sehingga tumbuhlah

kesadaran untuk mempertahankan keutuhan negara melalui upaya bela

negara. Upaya ini dapat terlaksana dengan baik apabila tercipta pola pikir

sikap dan tindak perilaku bangsa yang berbudaya yang memotivasi untuk

membela negara.

Proses bangsa yang menegara diawali dengan adanya pengakuan

yang sama atas kebenaran hakiki dan kesejahteraan yang merupakan

gambaran kebenaran secara factual dan otentik .

Proses bangsa yang menegara diawali dengan adanya pengakuan

yagn sama atas kebenaran hakiki dan kesejarahan yang merupakan

gambaran kebenaran secara faktual dan otentik. Yang dimaksud adalah:

1. Kebenaran yang berasal dari Tuhan pencipta alam semesta, kebenaran

tersebut adalah meliputi: Keesaan Tuhan, manusia harus beradab,

manusia harus bersatu, manusia harus memiliki hubungan sosial,

kekuasaan di dunia adalah kekuasaan manusia. Kebenaran inilah yang

dijadikan falsafah hidup atau ideologi NKRI yaitu seperti terdapatnya

dalam falsafah Pancasila.

2. Kesejarahan, sejarah adalah satu dasar yang tidak dapat ditinggalkan

berdasarkan asal mula bangsabangsa kita memahami proses

terbentuknya NKRI sebagai hasil perjuangan bangsa dengan demikian kita

akan mengerti dan menyadari kewajiban individual terhadap bangsa dan

negara.

2.5 Sistem Kenegaraan Di Indonesia

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara berdaulat yang

mendapatkan pengakuan dari dunia internasional dan menjadi anggota


15/32

PBB. Dan mempunyai kedudukan dan kewajiban yang sama dengan

negaranegara lain di dunia, yaitu ikut serta memelihara dan menjaga

perdamaian dunia. Dalam UUD 1945 telah diatur tentang kewajiban negara

terhadap warga negaranya, juga tentang hak dan kewajiban warga negara

kepada negaranya. Negara wajib memberikan kesejahteraan hidup dan

keamanan lahir batin sesuai dengan sistem demokrasi yang dianutnya

serta melindungi hak asasi warganya sebagai manusia secara individual

berdasarkan ketentuan yang berlaku yang dibatasi oleh ketentuan agama,

etika moral, dan budaya yang berlaku di Indonesia dan oleh sistem

kenegaraan yang digunakan.

2.6 Proses Bangsa Yang Menegara

Proses bangsa yang menegara memberikan gambaran tentang

bagimana terbentuknya bangsa dimana sekelompok manusia yang berada

didalamnya merasa sebagai bagian dari bangsa. Bangsa yang berbudaya,

artinya bangsa yang mau melaksanakan hubungan dengan penciptanya

(Tuhan) disebut agama ; bangsa yang mau berusaha untuk memenuhi

kebutuhan hidupnya disebut ekonomi; bangsa yang mau berhubungan

dengan lingkungan sesama dan alam sekitarnya disebut sosial; bangsa

yang mau berhubungan dengan kekuasaan disebut politik; bangsa yang

mau hidup aman tenteram dan sejahtera dalam negara disebut pertahanan

dan keamanan.

Di Indonesia proses menegara telah dimulai sejak Proklamasi 17

Agustus 1945, dan terjadinya Negara Indonesia merupakan suatu proses

atau rangkaian tahaptahapnya yang berkesinambungan. Secara ringkas,

proses tersebut adalah sebagai berikut :

a. Perjuangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia.

b. Proklamasi atau pintu gerbang kemerdekaan.


16/32

c. Keadaan bernegara yang nilainilai dasarnya ialah merdeka, bersatu,

berdaulat, adil, dan makmur.

Bangsa Indonesia menerjemahkan secara terperinci perkembangan

teori kenegaraan tentang terjadinya Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagai berikut :

a. Perjuangan kemerdekaan.

b. Proklamasi

c. Adanya pemerintahan, wilayah dan bangsa

d. Pembangunan Negara Indonesia

e. Negara Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Proses bangsa yang menegara di Indonesia diawali adanya

pengakuan yang sama atas kebenaran hakiki kesejarahan. Kebenaran

hakiki dan kesejarahan yang dimaksud adalah :

a. Kebenaran yang berasal dari Tuhan pencipta alam semesta yakni; Ke-

Esa-an Tuhan; Manusia harus beradab; Manusia harus bersatu; Manusia

harus memiliki hubungan sosial dengan lainnya serta mempunyai nilai

keadilan; Kekuasaan didunia adalah kekuasaan manusia.

b. Kesejarahan. Sejarah adalah salah satu dasar yang tidak dapat

ditinggalkan karena merupakan bukti otentik sehingga kita akan

mengetahui dan memahami proses terbentuknya Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagai hasil perjuangan bangsa.

Pendidikan pendahuluan bela negara adalah kesamaan pandangan

bagi landasan visional (wawasan nusantara) dan landasan konsepsional

(ketahanan nasional) yang disampaikan melalui pendidikan, lingkungan

pekerjaan dan lingkungan masyarakat.

2.7 Pemahaman Hak Dan Kewajiban Warga Negara

Setiap warga Negara memiliki hak dan kewajiban yang sama satu

sama lain tanpa terkecuali. Persamaan antara manusia slalu dijunjung


17/32

tinggi untuk menghindari berbagai kecemburuan social yang dapat

memicu berbagai permasalahan dikemudian hari. Namun biasanya bagi

yang memiliki banyak uang atau tajir bisa memiliki tambahan hak dan

pengurangan kewajiban sebagai warga Negara kesatuan republic

Indonesia.

a. Hak warga negara.

Hakhak asasi manusia dan warga negara menurut UUD 1945 mencakup

1.Hak untuk menjadi warga negara (pasal 26)

2.Hak atas kedudukan yang sama dalam hukum (pasal 27 ayat 1)

3.Hak atas persamaan kedudukan dalam pemerintahan (pasal 27ayat 1)

4.Hak atas penghidupan yang layak (pasal 27 ayat 2)

5.Hak bela negara (pasal 27 ayat 3)

6.Hak untuk hidup (pasal 28 A)

7.Hak membentuk keluarga (pasal 28 B ayat 1)

8.Hak atas kelangsungan hidup dan perlindungan dari kekerasan dan

diskriminasi bagi anak (pasal 28 B ayat 2)

9.Hak pemenuhan kebutuhan dasar (pasal 28 C ayat 1)

10.Hak untuk memajukan diri (pasal 28 C ayat 2)

11.Hak memperoleh keadilan hukum (pasal 28 d ayat 1)

12.Hak untuk bekerja dan imbalan yang adil (pasal 28 D ayat 2)

13.Hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (pasal

28 D ayat 3)

14.Hak atas status kewarganegaraan (pasal 28 D ayat 4)

15.Hak Kebebasan memeluk agama dan beribadat menurut agamanya,

memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih

kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan

meninggalkannya serta berhak kembali (pasal 28 E ayat 1)


18/32

16.Hak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan

sikap sesuai denga hati nuraninya (pasal 28 E ayat 2)

17.Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan

pendapat (pasal 28 E ayat 3)

18.Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi (pasal 28 F)

19.Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat

dan harta benda (pasal 28 G ayat 1)

20.Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan

derajat dan martabat manusia (pasal 28 G ayat 2)

21.Hak memperoleh suaka politik dari negara lain (pasal 28 G ayat 2)

22.Hak hidup sejahtera lahir dan batin (pasal 28 H ayat 1)

23.Hak mendapat kemudahan dan memperoleh kesempatan dan manfaat

yang sama (pasal 28 H ayat 2)

24.Hak atas jaminan sosial (pasal 28 H ayat 3)

25.Hak milik pribadi (pasal 28 H ayat 4)

26.Hak untuk tidak diperbudak (pasal 28 I ayat 1)

27.Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (pasal

28 I ayat 1)

28.Hak bebas dari perlakuan diskriminatif (pasal 28 I ayat 2)

29.Hak atas identitas budaya (pasal 28 I ayat 3)

Hak kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat baik

lisan maupun tulisan (pasal 28)

Hak atas kebebasan beragama (pasal 29)

30.Hak pertahanan dan keamanan negara (pasal 30 ayat 1)

31.Hak mendapat pendidikan (pasal 31 ayat 1)

b. Kewajiban warga Negara

antara lain :

1.Melaksanakan aturan hukum.


19/32

2.Menghargai hak orang lain.

3.Memiliki informasi dan perhatian terhadap kebutuhankebutuhan

masyarakatnya.

4.Melakukan kontrol terhadap para pemimpin dalam melakukan tugas

tugasnya

5.Melakukan komuniksai dengan para wakil di sekolah, pemerintah lokal

dan pemerintah nasional.

6.Membayar pajak

7.Menjadi saksi di pengadilan

8.Bersedia untuk mengikuti wajib militer dan lainlain.

c. Tanggung jawab warga Negara

Tanggung jawab warga negara merupakan pelaksanaan hak (right) dan

kewajiban (duty) sebagai warga negara dan bersedia menanggung akibat

atas pelaksanaannya tersebut.

Bentuk tanggung jawab warga negara :

1.Mewujudkan kepentingan nasional

2.Ikut terlibat dalam memecahkan masalahmasalah bangsa

3.Mengembangkan kehidupan masyarakat ke depan (lingkungan

kelembagaan)

4.Memelihara dan memperbaiki demokrasi

d. Peran warga Negara


20/32

1.Ikut berpartisipasi untuk mempengaruhi setiap proses pembuatan dan

pelaksanaan kebijaksanaan publik oleh para pejabat atau lembaga

lembaga negara.

2.Menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan.

3.Berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional.

4.Memberikan bantuan sosial, memberikan rehabilitasi sosial, melakukan

pembinaan kepada fakir miskin.

5.Menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitar.

6.Mengembangkan IPTEK yang dilandasi iman dan takwa.

7.Menciptakan kerukunan umat beragama.

8.Ikut serta memajukan pendidikan nasional.

9.Merubah budaya negatif yang dapat menghambat kemajuan bangsa.

10.Memelihara nilainilai positif (hidup rukun, gotong royong, dll).

11.Mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara.

12.Menjaga keselamatan bangsa dari segala macam ancaman.

2.8 Pemahaman Demokrasi

2.8.1. Konsep Demokrasi

Demokrasi adalah sebuah bentuk kekuasaan (kratein) dari, oleh, dan

untuk rakyat (demos). Menurut konsep demokrasi, kekuasaan menyiratkan

arti politik dan pemerintahan, sedangkan rakyat beserta warga

masyarakat didefinisikan sebagai warga negara. Demos menyiratkan

makna diskriminatif atau bukan rakyat keseluruhan, tetapi hanya populus

tertentu, yaitu mereka yang berdasarkan tradisi atau kesepakatan formal

mengontrol akses ke sumbersumber kekuasaan dan bisa mengklaim

kepemilikan atas hakhak prerogratif dalam proses pengambilan

keputusan yang berkaitan dengan urusan publik atau pemerintahan.

2.8.2 Bentuk Demokrasi Dalam Pengertian Sistem Pemerintahan Negara


21/32

Ada dua bentuk demokrasi dalam pemerintahan negara, antara lain :

a. Pemerintahan Monarki (monarki mutlak, monarki konstitusional, dan

monarki parlementer)

b. Pemerintahan Republik : berasal dari bahasa latin, RES yang artinya

pemerintahan dan PUBLICA yang berarti rakyat. Dengan demikian dapat

diartikan sebagai pemerintahan yang dijalankan oleh dan untuk

kepentingan orang banyak.

Menurut John Locke kekuasaan pemerintahan negara dipisahkan

menjadi tiga yaitu :

a. Kekuasaan Legislatif (kekuasaan untuk membuat undangundang yang

dijalankan oleh parlemen)

b. Kekuasaan Eksekutif (kekuasaan untuk menjalankan undang-undang

yang dijalankan oleh pemerintahan)

c. Kekuasaan Federatif (kekuasaan untuk menyatakan perang dan

damai dan tindakan-tindakan lainnya dengan luar negeri).

Sedangkan kekuasaan Yudikatif (mengadili) merupakan bagian dari

kekuasaan eksekutif.

Kemudian Montesque (teori Trias Politica) menyatakan bahwa

kekuasaan negara harus dibagi dan dilaksanakan oleh tiga orang atau

badan yang berbeda-beda dan terpisah satu sama lainnya (berdiri

sendiri/independent) yaitu :

a. Badan Legislatif (kekuasaan membuat undangundang)

b. Badan Eksekutif (kekuasaan menjalankan undangundang)

c. Badan Yudikatif (kekuasaan untuk mengadili jalannya pelaksanaan

undang-undang)

3. Klasifikasi sistem pemerintahan

Dalam sistem kepartaian dikenal adanya tiga sistem kepartaian,


22/32

Yaitu :

1.sistem multi partai (poliparty system), sistem dua partai (biparty

system), dan sistem satu partai (monoparty system).

2.Sistem pengisian jabatan pemegang kekuasaan negara.

3.Hubungan antar pemegang kekuasaan negara, terutama antara

eksekutif dan legislatif.

Mengenai model sistem pemerintahan negara, ada empat macam,

yaitu :

- Sistem pemerintahan diktator (borjuis dan proletar)

- Sistem pemerintahan parlementer

- Sistem pemrintahan presidential

- Sistem pemerintahan campuran

2.9 Prinsip Dasar Pemerintahan Republik Indonesia

Pancasila merupakan pandangan hidup dan jiwa bangsa, kepribadian

bangsa, tujuan dan citacita hukum bangsa dan negara, serta citacita

moral bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai

kedudukan yang pasti dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara

Indonesia.

Beberapa prinsip dasar sistem pemerintahan Indonesia yang terdapat

dalam UUD 1945 adalah bahwa Indonesia ialah negara yang berdasar atas

hukum (rechtstaat), sistem konstitusi, kekuasaan negara yang tertinggi di

tangan MPR, Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang

tertinggi dibawah Majelis, Presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR,

menteri Negara ialah pembantu Presiden, menteri negara tidak

bertanggungjawab kepada DPR, dan kekuasaan kepala negara tidak tak

terbatas.

Dalam menjalankan tugasnya, Presiden dibantu oleh badan pelaksana

Pemerintahan yang berdasarkan tugas dan fungsi dibagi menjadi :


23/32

a. Departemen beserta aparat dibawahnya.

b. Lembaga pemerintahan bukan departemen.

c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Sedangkan pembagian berdasarkan kewilayahannya dan tingkat

pemerintahan adalah:

a. Pemerintah Pusat, tugas pokok pemerintahan RI adalah melindungi

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan

ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan,

perdamaian abadi dan keadilan sosial.

b. Pemerintah Wilayah, (propinsi, daerah khusus ibukota/daerah

istimewa, kabupaten, kotamadya, kota administratif, kecamatan,

desa/kelurahan). Wilayah dibentuk berdasarkan asas dekonsentrasi.

Wilayahwilayah disusun secara vertikal dan merupakan lingkungan kerja

perangkat pemerintahan umum didaerah. Urusan pemerintahan umum

meliputi bidang ketentraman dan ketertiban, politik koordinasi

pengawasan dan urusan pemerintahan lainnya yang tidak termasuk

urusan rumah tangga daerah.

c. Pemerintah Daerah (Pemda I dan Pemda II), daerah dibentuk berdasar

asas desentralisasi yang selanjutnya disebut daerah otonomi. Daerah

otonomi bertujuan untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan

mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri agar dapat

meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan

dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan

pembangunan. Pemerintahan daerah adalah kepala daerah dan DPRD.

Demokrasi Indonesia adalah pemerintahan rakyat yang berdasarkan

nilainilai falsafah Pancasila atau pemerintahan dari, oleh dan untuk

rakyat berdasarkan silasila Pancasila. Ini berarti :

1. Sistem pemerintahan rakyat dijiwai dan dituntun oleh nilainilai

pandangan hidup bangsa Indonesia (Pancasila).


24/32

2. Demokrasi Indonesia adalah transformasi Pancasila menjadi suatu

bentuk dan sistem pemerintahan khas Pancasila.

3. Merupakan konsekuensi dari komitmen pelaksanaan Pancasila dan

UUD 1945 secara murni dan konsekuen di bidang pemerintahan atau

politik.

4. Pelaksanaan demokrasi telah dapat dipahami dan dihayati sesuai

dengan nilainilai falsafah Pancasila.

5. Pelaksanaan demokrasi merupakan pengamalan Pancasila melalaui

politik pemerintahan.

Selain pengertian diatas, ada beberapa rumusan mengenai

demokrasi, antara lain:

1. Demokrasi Indonesia adalah sekaligus demokrasi politik, ekonomi,

dan sosial budaya. Artinya demokrasi Indonesia merupakan satu sistem

pemerintahan rakyat yang mengandung nilainilai politik, ekonomi, sosial

budaya dan religius.

2. Menurut Prof. Dr. Hazarin, SH, Demokrasi Pancasila adalah demokrasi

sebagaimana telah dipraktekkan oleh bangsa Indonesia sejak dulu kala

dan masih dijumpai sekarang ini dalam kehidupan masyarakat hukum adat

seperti desa, kerja bakti, marga, nagari dan wanua .. yang telah

ditingkatkan ke taraf urusan negara di mana kini disebut Demokrasi

Pancasila.

3. Rumusan Sri Soemantri adalah sebagai berikut : Demokrasi

Indonesia adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan

dalam permusyawaratan/perwakilan yang mengandung semagat

Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab,

persatuan Indonesia dan keadilan sosial .

4. Rumusan Pramudji menyatakan : Demokrasi Indonesia adalah

kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan/perwakilan yang ber Ketuhanan Yang Maha Esa, yang


25/32

berperikemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia,

dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

5. Rumusan Sadely menyatakan bahwa : Demokrasi Indonesia ialah

demokrasi berdasarkan Pancasila yang meliputi bidangbidang politik,

sosial, dan ekonomi, serta yang dalam penyelesaian masalahmasalah

nasional berusaha sejauh mungkin menempuh jalan permusyawaratan

untuk mencapai mufakat .

Sehingga Demokrasi Indonesia adalah satu sistem pemerintahan

berdasarkan kedaulatan rakyat dalam bentuk musyawarah untuk mufakat

dalam menyelesaikan dan memecahkan masalahmasalah kehidupan

berbangsa dan bernegara demi terwujudnya suatu kehidupan masyarakat

yang adil dan makmur merata secara material dan spiritual.

Paham yang dianut dalam sistem kenegaraan Republik Indonesia

adalah Negara Kesatuan (United States Republic of Indonesia).

Penyelenggara kekuasaan adalah rakyat yang membagi kekuasaan

menjadi lima yaitu :

1. Kekuasaan tertinggi diberikan oleh rakyat kepada MPR (Lembaga

Konstitutif)

2. DPR sebagai pembuat undangundang (Lembaga Legislatif)

3. Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan (Lembaga Eksekutif)

4. Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan dan penguji undang

undang (Lembaga Yudikatif)

5. Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga yang mengaudit

keuangan negara (Lembaga Auditatif)

Dalam sistem otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik

Indonesia, penyelenggara pemerintahan didasarkan atas luasnya wilayah

dan asas kewilayahannya, yaitu daerah merupakan daerahnya pusat dan

pusat merupakan pusatnya daerah. Titik otonomi berada di daerah

tingkat II, kecuali urusan luar negeri, moneter, pertahanan, dan

keamanan.


26/32

2.10 Pemahaman Tentang Hak Asasi Manusia

Didalam mukadimah Deklarasi Universal tentang Hak Asasi

Manusia yang telah disetujui oleh Resolusi Majelis Umum Perserikatan

Bangsa Bangsa Nomor 217 A (III) tanggal 10 Desember 1948 terdapat

pertimbanganpertimbangan berikut :

1. Menimbang bahwa pengakuan atas martabat yang melekat dan

hakhak yang sama dan tidak terasingkan dari semua anggota keluarga

kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian di dunia.

2. Menimbang bahwa mengabaikan dan memandang rendah pada hak

hak asasi manusia telah mengakibatkan perbuatanperbuatan bengis yang

menimbulkan rasa kemarahan dalam hati nurani umat manusia dan bahwa

kebebasan berbicara dan agama serta kebebasan dari rasa takut dan

kekurangan telah dinyatakan sebagai aspirasi tertinggi dari rakyat jelata.

3. Menimbang bahwa hakhak manusia perlu dilindungi oleh peraturan

hukum supaya tercipta perdamaian.

4. Menimbang bahwa persahabatan antara negaranegara perlu

dianjurkan.

5. Menimbang bahwa negaranegara anggota PBB telah menyatakan

penghargaan terhadap hakhak asasi manusia, martabat penghargaan

seorang manusia baik lakilaki dan perempuan serta meningkatkan

kemajuan-sosial dan tingkat kehidupan yang lebih baik dalam

kemerdekaan yang lebih luas.

6. Menimbang bahwa negaranegara anggota telah berjanji akan

mencapai perbaikan penghargaan umum terhadap pelaksanaan hakhak

manusia dan kebebasan asas dalam kerja sama dengan PBB.

7. Menimbang bahwa pengertian umum terhadap hakhak dan

kebebasan ini adalah penting sekali untuk pelaksanaan janji ini secara

benar.


27/32

2.11 Kerangka Dasar Kehidupan Nasional

Meliputi Keterkaitan antara Falsafah Pancasila, UUD 1945, Wawasan

Nusantara, dan Ketahanan Nasional

1. Konsepsi Hubungan antara Pancasila dan Bangsa

Manusia Indonesia yang sudah menjadi bangsa Indonesia saat itu yaitu

sejak tanggal 28 Oktober 1928 (Sumpah Pemuda) telah mengakui bahwa

diatasnya ada Sang Pencipta, yang akhirnya menimbulkan rasa

kemanusiaan yang tinggi baik dengan bangsa sendiri ataupun dengan

bangsa lain. Kemudian timbullah segala tindakan yang selalu berdasarkan

pertimbangan rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga hal

tersebut menumbuhkan persatuan yang kokoh. Sedangkan agar jiwajiwa

itu terpelihara maka perlu kebijaksanaan untuk mewujudkan citacita

yang dimusyawarahkan dan dimufakati oleh seluruh bangsa Indonesia

melalui perwakilan.

Jadi uraian diatas menunjukkan secara tegas bahwa silasila dalam

Pancasila menjadi falsafah dan citacita bagi bangsa Indonesia.

2. Pancasila sebagai Landasan Ideal Negara

Citacita bangsa Indonesia yang luhur kemudian menjadi citacita negara

karena Pancasila merupakan landasan idealisme Negara Kesatuan

Republik Indonesia, karena silasila yang ada didalamnya merupakan

kebenaran hakiki yang perlu diwujudkan.

2.12 Landasan Hubungan UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik

Indonesia

1. Pancasila sebagai ideologi negara


28/32

Telah disebutkan bahwa Pancasila merupakan falsafah bangsa sehingga

ketika Indonesia menjadi negara, falsafah Pancasila ikut masuk dalam

negara. Citacita bangsa tercermin dalam Pembukaan UUD 1945,

sehingga dengan demikian Pancasila merupakan Ideologi Negara.

2. UUD 1945 sebagai landasan konstitusi

Kemerdekaan Indonesia merupakan momentum yang sangat berharga

dimana bangsa kita bisa terlepas dari penjajahan. Tetapi kemerdekaan ini

bukan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia karena :

a. Teks Proklamasi secara tegas menyatakan bahwa yang merdeka adalah

bangsa Indonesia, bukan negara (karena tidak memenuhi syarat adanya

negara dalam hal ini tidak adanya pemerintahan).

b. Mengingat kondisi seperti ini, maka dengan segera dibentuk PPKI yang

bertugas untuk membuat undangundang. Sehingga pada tanggal 18

Agustus 1945 telah terbentuk UUD 1945 sehingga secara resmi berdirilah

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi UUD 1945 merupakan landasan

konstitusi NKRI.

3. Implementasi konsepsi UUD 1945 sebagai landasan konstitusi

i. Pancasila : citacita dan ideologi negara

ii. Penataan : supra dan infrastruktur politik negara

iii. Ekonomi : peningkatan taraf hidup melalui penguasaan bumi dan air

oleh negara untuk kemakmuran bangsa.

iv. Kualitas bangsa : mencerdaskan bangsa agar sejajar dengan bangsa

bangsa lain.

v. Agar bangsa dan negara ini tetap berdiri dengan kokoh, diperlukan

kekuatan pertahanan dan keamanan melalui pola politik strategi

pertahanan dan kemanan.

4. Konsepsi pertama tentang Pancasila sebagai citacita dan ideologi

negara


29/32

a. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan bertentangan

dengan hak asasi manusia.

b. Kehidupan berbangsa dan bernegara ini harus mendapatkan ridho Allah

SWT karena merupakan motivasi spiritual yang harus diraih jika negara

dan bangsa ini ingin berdiri dengan kokoh.

c. Adanya masa depan yang harus diraih.

d. Citacita harus dicapai oleh bangsa Indonesia melalui wadah Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

5. Konsepsi UUD 1945 dalam mewadahi perbedaan pendapat dalam

masyarakat

Paham Negara RI adalah demokratis, karena itu idealisme Pancasila

yang mengakui adanya perbedaan pendapat dalam kelompok bangsa

Indonesia. Hal ini telah diatur dalam undangundang pelaksanaan tentang

organisasi kemasyarakatan yang tentunya berdasarkan falsafah

Pancasila.

6. Konsepsi UUD 1945 dalam infrastruktur politik

Infrastruktur politik adalah wadah masyarakat yang menggambarkan

bahwa masyarakat ikut menentukan keputusan politik dalam mewujudkan

citacita nasional berdasarkan falsafah bangsa. Pernyataan bahwa tata

cara penyampaian pikiran warga negara diatur dengan undangundang.

2.13 Perkembangan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara

1. Situasi NKRI terbagi dalam periodeperiode

Tahun 1945 sejak NKRI diproklamasikan sampai 1965 disebut periode

lama atau Orde Lama. Ancaman yang dihadapi datangnya dari dalam

maupun dari luar, langsung maupun tidak langsung, menumbuhkan

pemikiran mengenai cara menghadapinya. Pada tahun 1954, terbitlah

produk UndangUndang tentang PokokPokok Perlawanan Rakyat (PPPR)


30/32

dengan Nomor 29 Tahun 1954. Sehingga terbentuklah organisasi

organisasi perlawanan rakyat pada tingkat desa (OKD) dan sekolah-

sekolah (OKS).

Tahun 1965 sampai 1998 disebut periode baru atau Orde Baru. Ancaman

yang dihadapi dalam periode ini adalah tantangan non fisik. Pada tahun

1973 keluarlah Ketetapan MPR dengan Nomor IV/MPR/1973 tentang GBHN,

dimana terdapat penjelasan tentang Wawasan Nusantara dan Ketahanan

Nasional. Lalu pada tahun 1982 keluarlah UU No. 20 Tahun 1982 tentang

KetentuanKetentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik

Indonesia, dengan adanya penyelenggaraan Pendidikan Pendahuluan Bela

Negara dari Taman KanakKanak hingga Perguruan Tinggi.

Tahun 1998 sampai sekarang disebut periode Reformasi, untuk

menghadapi perkembangan jaman globalisasi maka diperlukan undang

undang yang sesuai maka keluarlah UndangUndang Nomor 2 Tahun 1989

tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur kurikulum Pendidikan

kewarganegaraan, yang kemudian pasal ini menjelaskan bahwa yang

dimaksud dengan Pendidikan Kewarganegaraan adalah hubungan negara

dengan warga negara, antara warga negara serta Pendidikan Pendahuluan

Bela Negara. Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi harus

terus ditingkatkan guna menjawab tantangan masa depan, sehingga

keluaran peserta didik memiliki semangat juang yang tinggi dan

kesadaran bela negara sesuai bidang profesi masing-masing demi tetap

tegak dan utuhnya NKRI.

Perguruan Tinggi perlu mendapatkan Pendidikan Kewarganegaraan

karena Perguruan Tinggi sebagai institusi ilmiah bertugas secara terus

menerus mengembangkan ilmu pengetahuan dan Perguruan Tinggi

sebagai instrumen nasional bertugas sebagai pencetak kader-kader

pemimpin bangsa.

Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi diberikan pemahaman

filosofi secara ilmiah meliputi pokok-pokok bahasan,


31/32

yaitu : Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional, Politik dan Strategi

Nasional.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Secara umum penyusunan makalah Pengantar Pendidikan

Kewarganegaraan adalah mengajak kepada mahasiswa untuk memahami

betapa pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan perlu dipelajari oleh

setiap generasi bangsa indonesia.

Pendidikan Kewarganegaraan menjadi sumber nilai dan pedoman

penyelenggaraan program studi dalam mengantarkan mahasiswa untuk

mengembangjkan kepribadian menjadi warga negara Indonesia yang baik.

Selain itu dapat membantu mahasiswa selaku warga negara agar

mampu mewujudkan nilai-nilai dasar perjuangan bangsa Indonesia,

kesadaran berbangsa dan bernegara dalam menerapkan ilmunya secara

bertanggung jawab terhadap kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan

demikian dapat disimpulkan bahwa penyusunan makalah ini adalah untuk

membangkitkan kesadaran nasional dan membentuk kepribadian

mahasiswa agar memiliki :

1. Kemampuan berpikir,bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas

sebagai intelektual.

2. Memiliki wawasan kesadaran berbangsa dan bernegara untuk membela

negara yang dilandasi oleh rasa cinta tanah air.


32/32

3. Memiliki wawasan kebangsaan demi Ketahanan Nasional ( national

resellience ) untuk kelangsungan hidup bangsa dan negara ( national

survival ).

4. Memiliki pola pikir dan pola sikap yang komprehensif integral dalam

memecahkan masalah dan implementasi pembangunan nasional pada

seluruh aspek kehidupan nasional.

semester 2 pendidikan kewarganegaraan.docx

Documents