wrap up sk. 1 blok 20 - kelompok 1

7/25/2019 Wrap Up Sk. 1 Blok 20 - Kelompok 1

1/14

LI. 1 Memahami dan menjelaskan SKN

LO.1.1 Memahami dan menjelaskan definisi SKN

SKN adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen

Bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya

derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya (Perpres No. !" !#$!%.

SKN perlu dilaksanakan dalam konteks pem&angunan kesehatan secara

keseluruhan dengan mempertim&angkan determinan sosial" antara lain kondisi

kehidupan sehari-hari" tingkat pendidikan" pendapatan keluarga" distri&usi

ke'enangan" keamanan" sum&er daya" kesadaran masyarakat" serta kemampuan

tenaga kesehatan dalam mengatasi masalah-masalah terse&ut (Perpres No. !" !#$!%.

SKN disusun dengan memperhatikan pendekatan reitalisasi pelayanan

kesehatan dasar (primary health care% yang meliputi cakupan pelayanan kesehatan

yang adil dan merata" pem&erian pelayanan kesehatan &erkualitas yang &erpihak

kepada kepentingan dan harapan rakyat" ke&ijakan kesehatan masyarakat untuk

meningkatkan dan melindungi kesehatan masyarakat" kepemimpinan" serta

profesionalisme dalam pem&angunan kesehatan (Perpres No. !" !#$!%.

SKN juga disusun dengan memperhatikan inoasi atau tero&osan dalam

penyelenggaraan pem&angunan kesehatan secara luas" termasuk penguatan sistem

rujukan (Perpres No. !" !#$!%.

LO.1.2 Memahami dan menjelaskan macam-macam pelayanan kesehatan

)paya Kesehatan Primer terdiri dari pelayanan kesehatan perorangan primer dan

pelayanan kesehatan masyarakat primer (Perpres No. !" !#$!%.

a) Pelayanan Kesehatan Perorangan

Primer (PKPP)

Pelayanan kesehatan perorangan primer adalah pelayanan kesehatan dimana

terjadi kontak pertama secara perorangan se&agai proses a'al pelayanan

kesehatan (Perpres No. !" !#$!%.

Pelayanan kesehatan perorangan primer mem&erikan penekanan pada

pelayanan pengo&atan" pemulihan tanpa menga&aikan upaya peningkatan dan

pencegahan" termasuk di dalamnya pelayanan ke&ugaran dan gaya hidup sehat

(healthy life style% (Perpres No. !" !#$!%.

Pelayanan kesehatan perorangan primer diselenggarakan oleh tenaga

kesehatan yang di&utuhkan dan mempunyai kompetensi seperti yang ditetapkan

1


2/14

sesuai ketentuan &erlaku serta dapat dilaksanakan di rumah" tempat kerja" maupun

fasilitas pelayanan kesehatan perorangan primer &aik Puskesmas dan jejaringnya"

serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya milik pemerintah" masyarakat" maupun

s'asta. *ilaksanakan dengan dukungan pelayanan kesehatan perorangan sekunder

dalam sistem rujukan yang tim&al &alik (Perpres No. !" !#$!%.

Pelayanan kesehatan perorangan primer diselenggarakan &erdasarkan

ke&ijakan pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan

memperhatikan masukan dari Pemerintah *aerah" organisasi profesi" dan+atau

masyarakat (Perpres No. !" !#$!%.

Pelayanan kesehatan perorangan primer dapat diselenggarakan se&agai

pelayanan yang &ergerak (ambulatory% atau menetap" dapat dikaitkan dengan

tempat kerja" seperti klinik perusahaan, atau dapat disesuaikan dengan

lingkungan+kondisi tertentu (kesehatan matra" seperti kesehatan haji" kesehatan

pada penanggulangan &encana" kesehatan transmigrasi" kesehatan di &umi

perkemahan" kesehatan dalam penanggulangan gangguan keamanan dan

keterti&an masyarakat" kesehatan dalam operasi dan latihan militer di darat"

kesehatan kelautan dan &a'ah air" kesehatan kedirgantaraan+ pener&angan" dan

kesehatan dalam situasi khusus dan+atau ser&a &eru&ah% (Perpres No. !" !#$!%.

b) Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Primer (PKMP)

Pelayanan kesehatan masyarakat primer adalah pelayanan peningkatan dan

pencegahan tanpa menga&aikan pengo&atan dan pemulihan dengan sasaran

keluarga" kelompok" dan masyarakat (Perpres No. !" !#$!%.

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat primer menjadi tanggung

ja'a& *inas Kesehatan Ka&upaten+Kota yang pelaksanaan operasionalnya dapat

didelegasikan kepada Puskesmas" dan+atau fasilitas pelayanan kesehatan primer

lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah" Pemerintah *aerah dan+atau

masyarakat (Perpres No. !" !#$!%.

Masyarakat termasuk s'asta dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan

masyarakat primer sesuai dengan peraturan perundangundangan yang &erlaku dan

&ekerja sama dengan Pemerintah+ Pemerintah *aerah (Perpres No. !" !#$!%.

Pem&iayaan pelayanan kesehatan masyarakat primer ditanggung oleh

Pemerintah+Pemerintah *aerah &ersama masyarakat" termasuk s'asta.

2


3/14

Pemerintah+Pemerintah *aerah 'aji& melaksanakan dan mem&iayai pelayanan

kesehatan masyarakat primer yang &erhu&ungan dengan prioritas pem&angunan

kesehatan melalui kegiatan per&aikan lingkungan" peningkatan kesehatan"

pencegahan penyakit dan kematian serta paliatif (Perpres No. !" !#$!%.

Pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat primer didukung kegiatan

lainnya" seperti sureilans" pencatatan" dan pelaporan yang diselenggarakan oleh

institusi kesehatan yang &er'enang (Perpres No. !" !#$!%.

Pemerintah+Pemerintah *aerah dapat mem&entuk fasilitas pelayanan

kesehatan yang secara khusus ditugaskan untuk melaksanakan upaya kesehatan

masyarakat sesuai keperluan. Pem&entukan fasilitas pelayanan kesehatan terse&ut

dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang &erlaku (Perpres

No. !" !#$!%.

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat primer mendukung upaya

kesehatan &er&asis masyarakat dan didukung oleh pelayanan kesehatan

masyarakat sekunder (Perpres No. !" !#$!%.

) Pelayanan Kesehatan Perorangan

Sek!nder (PKPS)

Pelayanan kesehatan perorangan sekunder adalah pelayanan kesehatan

spesialistik yang menerima rujukan dari pelayanan kesehatan perorangan primer"

yang meliputi rujukan kasus" spesimen" dan ilmu pengetahuan serta dapat merujuk

kem&ali ke fasilitas pelayanan kesehatan yang merujuk (Perpres No. !" !#$!%.

Pelayanan kesehatan perorangan sekunder dilaksanakan oleh dokter spesialis

atau dokter yang sudah mendapatkan pendidikan khusus dan mempunyai iin

praktik serta didukung tenaga kesehatan lainnya yang diperlukan (Perpres No. !"

!#$!%.

Pelayanan kesehatan perorangan sekunder dilaksanakan di tempat kerja

maupun fasilitas pelayanan kesehatan perorangan sekunder &aik rumah sakit

setara kelas / serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya milik Pemerintah"

Pemerintah *aerah" masyarakat" maupun s'asta (Perpres No. !" !#$!%.

Pelayanan kesehatan perorangan sekunder harus mem&erikan pelayanan

kesehatan yang aman" sesuai" efektif" efisien dan &er&asis &ukti (evidence based

medicine% serta didukung pengem&angan ilmu pengetahuan dan teknologi


3


4/14

Pelayanan kesehatan perorangan sekunder yang &ersifat tradisional"

alternatif dan komplementer dilaksanakan &erafiliasi dengan atau di rumah sakit

pendidikan (Perpres No. !" !#$!%.

Pelayanan kesehatan perorangan sekunder dapat dijadikan se&agai 'ahana

pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan sesuai dengan ke&utuhan pendidikan

dan pelatihan (Perpres No. !" !#$!%.

d) Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Sek!nder (PKMS)

Pelayanan kesehatan masyarakat sekunder menerima rujukan kesehatan dari

pelayanan kesehatan masyarakat primer dan mem&erikan fasilitasi dalam &entuk

sarana" teknologi" dan sum&er daya manusia kesehatan serta didukung oleh

pelayanan kesehatan masyarakat tersier (Perpres No. !" !#$!%.

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat sekunder menjadi

tanggung ja'a& *inas Kesehatan Ka&upaten+Kota dan+atau Proinsi se&agai

fungsi teknisnya" yakni melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat yang tidak

sanggup atau tidak memadai dilakukan pada pelayanan kesehatan masyarakat

primer (Perpres No. !" !#$!%.

*alam penanggulangan penyakit menular yang tidak ter&atas pada suatu

&atas 'ilayah administrasi pemerintahan (lintas ka&upaten+ kota%" maka tingkat

yang le&ih tinggi (proinsi% yang harus menanganinya (Perpres No. !" !#$!%.

0asilitas pelayanan kesehatan penyelenggara pelayanan kesehatan

masyarakat sekunder di&angun sesuai dengan standar. Bagi fasilitas pelayanan

kesehatan masyarakat milik s'asta harus mempunyai iin sesuai peraturan yang

&erlaku serta dapat &ekerja sama dengan unit kerja Pemerintah dan Pemerintah

*aerah" seperti la&oratorium kesehatan" Balai 1eknik Kesehatan 2ingkungan

(B1K2%" Balai Pengamanan 0asilitas Kesehatan (BP0K%" dan lain-lain (Perpres

No. !" !#$!%.

e) Pelayanan Kesehatan Perorangan

"ersier (PKP")

Pelayanan kesehatan perorangan tersier menerima rujukan su&spesialistik

dari pelayanan kesehatan di &a'ahnya" dan dapat merujuk kem&ali ke fasilitas

pelayanan kesehatan yang merujuk (Perpres No. !" !#$!%.

4


5/14

Pelaksana pelayanan kesehatan perorangan tersier adalah dokter su&spesialis

atau dokter spesialis yang telah mendapatkan pendidikan khusus atau pelatihan

dan mempunyai iin praktik dan didukung oleh tenaga kesehatan lainnya yang

diperlukan (Perpres No. !" !#$!%.

Pelayanan kesehatan perorangan tersier dilaksanakan di rumah sakit umum"

rumah sakit khusus setara kelas 3 dan B" &aik milik Pemerintah" Pemerintah

*aerah maupun s'asta yang mampu mem&erikan pelayanan kesehatan

su&spesialistik dan juga termasuk klinik khusus" seperti pusat radioterapi (Perpres

No. !" !#$!%.

Pemerintah mengem&angkan &er&agai pusat pelayanan unggulan nasional

yang &erstandar internasional untuk memenuhi ke&utuhan pelayanan kesehatan

dan menghadapi persaingan glo&al dan regional (Perpres No. !" !#$!%.

0asilitas pelayanan kesehatan perorangan tersier dapat didirikan melalui

modal patungan dengan pihak asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang &erlaku (Perpres No. !" !#$!%.

Pelayanan kesehatan perorangan tersier 'aji& melaksanakan penelitian dan

pengem&angan dasar maupun terapan dan dapat dijadikan se&agai pusat

pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan sesuai dengan ke&utuhan (Perpres No.

!" !#$!%.

#) Pelayanan Kesehatan Masyarakat

"ersier (PKM")

Pelayanan kesehatan masyarakat tersier menerima rujukan kesehatan dari

pelayanan kesehatan masyarakat sekunder dan mem&erikan fasilitasi dalam

&entuk sarana" teknologi" sum&er daya manusia kesehatan" dan rujukan

operasional" serta melakukan penelitian dan pengem&angan &idang kesehatan

masyarakat dan penapisan teknologi dan produk teknologi yang terkait (Perpres

No. !" !#$!%.

Pelaksana pelayanan kesehatan masyarakat tersier adalah *inas Kesehatan

Proinsi" unit kerja terkait di tingkat proinsi" Kementerian Kesehatan" dan unit

kerja terkait di tingkat nasional (Perpres No. !" !#$!%.

Pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat tersier menjadi tanggung

ja'a& *inas Kesehatan Proinsi dan Kementerian Kesehatan yang didukung

dengan kerja sama lintas sector (Perpres No. !" !#$!%.

5


6/14

Institusi pelayanan kesehatan masyarakat tertentu secara nasional dapat

dikem&angkan untuk menampung ke&utuhan pelayanan kesehatan masyarakat

(Perpres No. !" !#$!%.

LO.1.$ Memahami dan menjelaskan sistem pelayanan kesehatan di

Indonesia

Sistem %embiayaan kesehatan

Pem&iayaan kesehatan &ersum&er dari &er&agai sum&er" yakni Pemerintah"

Pemerintah *aerah" s'asta" organisasi masyarakat" dan masyarakat itu sendiri

(Perpres No. !" !#$!%.

Pem&iayaan kesehatan yang adekuat" terintegrasi" sta&il" dan &erkesinam&ungan

memegang peran yang ital untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam

rangka mencapai tujuan pem&angunan kesehatan (Perpres No. !" !#$!%.

Pem&iayaan pelayanan kesehatan masyarakat merupakan &arang pu&lik (public

good) yang menjadi tanggung ja'a& pemerintah" sedangkan untuk pelayanan

kesehatan perorangan pem&iayaannya &ersifat priat" kecuali pem&iayaan untuk

masyarakat miskin dan tidak mampu menjadi tanggung ja'a& pemerintah (Perpres

No. !" !#$!%.

Pem&iayaan pelayanan kesehatan perorangan diselenggarakan melalui jaminan

pemeliharaan kesehatan dengan mekanisme asuransi social yang pada 'aktunya

diharapkan akan mencapai universal healthcoverage sesuai dengan )ndang-)ndang

Nomor 4# 1ahun !##4 tentang Sistem 5aminan Sosial Nasional (S5SN% dan )ndang-

)ndang Nomor !4 1ahun !#$$ tentang Badan Penyelenggara 5aminan Sosial (Perpres

No. !" !#$!%.

Masalah strategis dari reformasi pem&iayaan kesehatan terutama meliputi

(Perpres No. !" !#$!%

a. Belum seluruh masyarakat terlindungi secara optimal terhadap &e&an pem&iayaan

kesehatan"

&. 1er&atasnya dana operasional Puskesmas dalam rangka pelaksanaan program dan

kegiatan untuk mencapai targetMillenium Development Goals (M*67s%"

c. Belum terpenuhinya kecukupan pem&iayaan kesehatan yang diikuti efisiensi dan

efektifitas penggunaan anggaran"

6


7/14

d. Belum adanya pertim&angan ke&utuhan &iaya pelayanan kesehatan terutama

program prioritas se&agaimana Standar Pelayanan Minimal (SPM%"

e. Masih ter&atasnya peraturan perundang-undangan yang mendukung pencapaian

jaminan kesehatan" hal ini terkait dengan masih ter&atasnya kemampuan

manajemen pem&angunan kesehatan.

Pem&iayaan kesehatan di Indonesia masih rendah" &aru !"!8 dari P*B, masih

jauh dari standard atau anjuran 9:; se&esar " sehingga

tidak efektif. Sejalan dengan perkem&angan iptek" &iaya kesehatan juga meningkat.

Sementara itu jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan (3skes" 5amsostek"

3suransi Kesehatan S'asta" 5PKM" dan lain-lain%" masih ter&atas. *apat dijelaskan

secara singkat tentang jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat" antara lain

dengan adanya penye&aran risiko" kendali &iaya" dan kendali mutu pelayanan


LO.1.& Memahami dan menjelaskan manfaat pelayanan kesehatan

Maks!d dan keg!naan SKN

Penyusunan SKN ini dimaksudkan untuk menyesuaikan SKN !##? dengan

&er&agai peru&ahan dan tantangan eksternal dan internal" agar dapat dipergunakan

se&agai pedoman dalam pengelolaan kesehatan &aik oleh Pemerintah" Pemerintah

*aerah" dan+atau masyarakat termasuk &adan hukum" &adan usaha" dan lem&aga

s'asta (Perpres No. !" !#$!%.

1ersusunnya SKN ini mempertegas makna pem&angunan kesehatan dalam

rangka pemenuhan hak asasi manusia" memperjelas penyelenggaraan pem&angunan

kesehatan sesuai dengan isi dan misi @encana Pem&angunan 5angka Panjang Bidang

Kesehatan 1ahun !##


8/14

SKN ini merupakan dokumen ke&ijakan pengelolaan kesehatan se&agai acuan

dalam penyelenggaraan pem&angunan kesehatan (Perpres No. !" !#$!%.

LO.1.' Memahami dan menjelaskan konsep SKN

Landasan SKN

2andasan SKN meliputi (Perpres No. !" !#$!%

$. 2andasan idiil

2andasan idiil yaitu Pancasila.

!. 2andasan konstitusional

2andasan konstitusional" yaitu )ndang-)ndang *asar Negara @epu&lik

Indonesia 1ahun $?4Setiap anak

&erhak atas kelangsungan hidup" tum&uh" dan &erkem&ang serta &erhak atas

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.>" Pasal !A/ ayat ($% >Setiap orang

&erhak mengem&angkan diri melalui pemenuhan ke&utuhan dasarnya" &erhak

mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi"

seni dan &udaya" demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat

manusia>" Pasal !A: ayat ($% >Setiap orang &erhak hidup sejahtera lahir dan &atin"

&ertempat tinggal" dan mendapatkan lingkungan hidup yang &aik dan sehat serta

&erhak memperoleh pelayanan kesehatan>" Pasal !A: ayat (% >Setiap orang &erhak

atas jaminan sosial yang memungkinkan pengem&angan dirinya secara utuh se&agai

manusia yang &ermarta&at>" Pasal 4 ayat (!% >Negara mengem&angkan sistem

jaminan sosial &agi seluruh rakyat dan mem&erdayakan masyarakat yang lemah dan

tidak mampu sesuai dengan marta&at kemanusiaan>" dan Pasal 4 ayat (% >Negara

&ertanggung ja'a& atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas

pelayanan umum yang layak> (Perpres No. !" !#$!%.

. 2andasan operasional

2andasan ;perasional meliputi )ndang-)ndang Nomor C 1ahun !##? tentang

Kesehatan dan ketentuan peraturan perundangundangan lainnya yang &erkaitan

dengan penyelenggaraan SKN dan pem&angunan kesehatan (Perpres No. !" !#$!%.

8


9/14

ambar 1. 3lur piker rencana pem&angunan kesehatan dan system kesehatan

nasional (*DPKDS @I " !##?%.

ambar 2. 6am&aran unsure-unsur pem&angunan kesehatan dan su&sistem SKN

serta tata hu&ungannya dan lingkungan strategis yang mempengaruhi SKN (*DPKDS@I " !##?%.

9


10/14

LI. 2 Memahami dan menjelaskan as!ransi sasta

Pengertian as!ransi kesehatan komersial

*alam kamus lengkap Bahasa Indonesia ter&itan Mitra Pelajar sura&aya"

asuransi &erarti pertanggungan atau perjanjian antara pihak penanggung dengan pihak

tertanggung &ila terjadi kematian" kecelakaan" kerugian" sakit ataupun se&againya

dengan mem&erikan sejumlah uang yang telah ditetapkan di dalam perjanjian. Kata

asuransi &erasal dari &ahasa Inggris yaitu =insurance> atau in-sure yang &erarti

=memastikan>. *alam konteks asuransi kesehatan" pengertian asuransi adalah

memastikan &ah'a seseorang yang menderita sakit akan mendapatkan pelayanan

yang ia &utuhkan tanpa harus mempertim&angkan keadaan ekonominya karena ada

pihak yang akan menjamin atau menanggung &iaya pengo&atan atau pera'atannya

(:as&ullah 1" !##$%.

*efinisi asuransi menurut ketentuan Pasal $ )ndang-)ndang Nomor ! 1ahun

$??! 1entang )saha Perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak atau le&ih

dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima

premi asuransi untuk mem&erikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian"

kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan" atau tanggung ja'a& hukum

kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang tim&ul dari suatu

peristi'a yang tidak pasti" atau untuk mem&erikan suatu pem&ayaran yang didasarkan

atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. *alam )) 3suransi

pihak penyelenggara asuransi dise&ut asuradur. Manfaat asuransi kesehatan adalah

mendekatkan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan" mem&antu mengu&ah

sesuatu yang tidak pasti menjadi pasti dan terencana khususnya dalam hal

pem&iayaan kesehatan" mem&antu mengurangi risiko perorangan menjadi risiko

kelompok melalui mekanisme mem&agi risiko atau risk sharingantara mereka yang

&erisiko tinggi dan rendah (*juhaeni" !##%.

Private insurance atau asuransi kesehatan komersial menurut )) No ! 1ahun

$??! 1entang )saha Perasuransian adalah suatu perjanjian asuransi yang &ersifat

sukarela" diselenggarakan atas kehendak pri&adi dengan maksud untuk melindungi

dirinya dari kemungkinan terjadi kerugian karena suatu peristi'a yang tidak tertentu.

Pada umumnyaprivate insurancediusahakan oleh perusahaan s'asta" firma" maupun

pemerintah (:as&ullah" !##$%.

10


11/14

3suransi kesehatan merupakan salah satu &entuk manajemen risiko yang

memindahkan risiko atau mentransfer risiko kepada perusahaan asuransi. 3suransi

kesehatan komersial telah dita'arkan di Indonesia pada a'al tahun $?#an oleh

perusahaan asuransi multinasional yang memiliki kantor ca&ang atau unit usaha di

Indonesia (:as&ullah" !##$%.

Perkem&angan penjualan asuransi komersial yang dijual oleh perusahaan

asuransi se&elum tahun $??! tidak &erkem&ang pesat karena landasan hukum tidak

&egitu jelas. 3suransi kesehatan komersial pada saat itu umumnya dijual se&agai

produk tumpangan (rider% yang dijual oleh perusahaan asuransi kerugian" &ukan

asuransi ji'a karena asuransi kesehatan merupakan asuransi kerugian. 1etapi setelah

tahun $??! sampai sekarang" produk asuransi kesehatan &oleh dijual oleh perusahaan

asuransi ji'a &erdasarkan )ndang-)ndang Nomor ! 1ahun $??! tentang 3suransi

yang menyatakan &ah'a perusahaan asuransi ji'a &oleh menjual produk asuransi

kesehatan. *engan keluarnya )ndang-)ndang asuransi ini" maka perusahaan asuransi

ji'a maupun asuransi kerugian dapat menjual produk asuransi kesehatan dan

turunannya. Pertum&uhan pasar asuransi kesehatan kemudian &erkem&ang sangat

pesat karena dukungan dari PP $4 1ahun $?? tentang 5amsostek yang mem&olehkan

opt out sehingga &anyak perusahaan yang memilih mem&eli asuransi kesehatan dari

s'asta di&andingkan dengan mengikuti program 5PK (5aminan Pemeliharaan

Kesehatan% P1 5amsostek (:as&ullah" !##$%.

Kek!rangan dan kelebihan as!ransi kesehatan komersial

*alam setiap program yang di&uat pastilah memiliki kekurangan dan kele&ihan"

&erikut ini adalah daftar kekurangan dan kele&ihan asuransi kesehatan komersial

(9iguna" !#$4%.

Kele&ihan (9iguna" !#$4%

Pihak penyelenggara tidak ter&atas

Manajemen responsif dan kreatif

Memiliki pelayanan yang &erariasi

Pengajuan klaim le&ih mudah dan tidak &er&elit-&elit

Kepuasan peserta menjadi tinggi karena manfaat yang di&erikan sesuai pilihan

peserta

11


12/14

Memiliki produk tam&ahan (rider% sesuai keinginnan konsumer

Kekurangan (9iguna" !#$4%

1erjadi Seleksi &ias khususnyaadserve selection.

Su&sidi silang tidak terlalu luas karena kepersertaan tidak &ersifat 'aji&

1idak mencakup semua penduduk+ kurang uniersal coerage

Besarnya premi tinggi

Kepersertaan &ersifat sukarela (compulsory% sehingga pool menjadi kecil

Biaya administrasi mahal

Memiliki administrasi yang rumit

Memungkinkan munculnya moral hazarddari pihak penyelenggara maupun

konsumen

Biaya yang tinggi untuk promosi dan pemasaran produk

:arus disadari &ah'a tidak ada sistem pem&iayaan kesehatan yang sempurna"

masing-masing mempunyai kele&ihan dan kekurangan. Namun" sistem ekonomi pasar

yang &ergerak &e&as tanpa aturan harus diatur dalam se&uah sistem pem&iayaan

kesehatan yang komprehensif" yang dapat mengurangi kemungkinan dampak &uruk

hu&ungan penyedia dan pencari layanan kesehatan. 9alaupun &erat dan kompleks"

sedikit demi sedikit hal ini harus dapat di'ujudkan untuk dapat meningkatkan derajat

kesehatan masyarakat Indonesia secara efektif dan efisien (9iguna" !#$4%.

12


13/14

Perbedaan as!ransi kesehatan sosial dengan as!ransi kesehatan komersial

"able 1.1a&el Per&edaan asuransi kesehatan sosial dengan asuransi kesehatan komersial (9iguna"

!#$4%.

LI. $ Memahami dan menjelaskan *P+S

LO.$.1 Memahami dan menjelaskan definisi BP5S

LO.$.2 Memahami dan menjelaskan manfaat BP5S

LO.$.$ Memahami dan menjelaskan prosedur pendaftaran BP5S

LO.$.& Memahami dan menjelaskan prosedur penggunaan BP5S

LI.& Memahami dan menjelaskan sistem r!j!kan

LI.' Memahami dan menjelaskan %!skesmas

LO.'.1 Memahami dan menjelaskan tenaga kesehatan di puskesmas

LO.'.2 Memahami dan menjelaskan pelayanan kesehatan di puskesmas

13


14/14

,a#tar P!staka

*epartemen Kesehatan @I. !##?. Sistem Kesehatan Nasional. 5akarta. 3aila&le on

http++pppl.depkes.go.id+Easset+Eregulasi+KDPMDNKDSE4-!##?E116ESKN-

!##?.pdf3ccessed 9ednesday" 3pril !? !#$< at !# am.

*juhaeni" :enni. !##. Model asuransi kesehatan dan managed care. Bandung

program pasca sarjana megister ilmu kesehatan masyarakat )ni. Padjajaran.

:as&ullah 1ha&rany.!##$. 3suransi di Indonesia" *epok Pusat Kajian Dkonomi

0KM)I.

Peraturan Presiden @epu&lik Indonesia No. ! 1ahun !#$! 1entang Sistem Kesehatan

Nasional

9iguna" /. !#$4. 3suransi kesehatan komersial se&agai alternatif pem&iayaan

kesehatan. 3aila&le on http++ilmukesmas.com+asuransi-kesehatan-komersial-se&agai-

alternatif-pem&iayaan-kesehatan+3ccessed 9ednesday" 3pril !? !#$< at 4 am.

14
http://pppl.depkes.go.id/_asset/_regulasi/KEPMENKES_374-2009_TTG_SKN-2009.pdfhttp://pppl.depkes.go.id/_asset/_regulasi/KEPMENKES_374-2009_TTG_SKN-2009.pdfhttp://ilmukesmas.com/asuransi-kesehatan-komersial-sebagai-alternatif-pembiayaan-kesehatan/http://ilmukesmas.com/asuransi-kesehatan-komersial-sebagai-alternatif-pembiayaan-kesehatan/http://pppl.depkes.go.id/_asset/_regulasi/KEPMENKES_374-2009_TTG_SKN-2009.pdfhttp://pppl.depkes.go.id/_asset/_regulasi/KEPMENKES_374-2009_TTG_SKN-2009.pdfhttp://ilmukesmas.com/asuransi-kesehatan-komersial-sebagai-alternatif-pembiayaan-kesehatan/http://ilmukesmas.com/asuransi-kesehatan-komersial-sebagai-alternatif-pembiayaan-kesehatan/

wrap up sk. 1 blok 20 - kelompok 1

Documents