1. dp jbt. cilatah (bandungsari-salem) lebar 5,5 m.pdf

7/24/2019 1. DP Jbt. Cilatah (Bandungsari-Salem) Lebar 5,5 m.pdf

1/82

Pelelangan Umum - K ontrak H arga Satuan 1

DOKUMEN PENGADAAN E LELANGPEKERJAAN KONSTRUKSI

Nomor : 006/Pokja 3 ULP/I/2016

PPaa kkee tt PPee kkee rr j j aa aa nn

JJ BBTT.. CC IILL A A TT A A HH ((BB A A NNDDUUNNGG SS A A RR II--SS A A LLEE MM)) LLEE BB A A RR 55 ,,55 MM

M M EE TT OO DD EE PP EE M M II LL II HH A A N N LL A A N N GG SS UU N N GG

PP A A SS CC A A K K UU A A LL II FF II K K A A SS II 11 FF II LL EE SS II SS TT EE M M GG UU GG UU R R

Disusun dan Ditetapkan :

PPP OOO K K K JJJ AAA 333 UUU LLL PPP PPP R R R OOO VVV III NNN SSS III JJJ AAA WWW AAA TTT EEE NNN GGG AAA HHH GG eedd uu nn gg EE LL aa nn tt aa ii II II II JJ ll .. PP aa hh llaa ww aa nn NN oo.. 99 SSeemm aa rr aa nn gg

e e - - m m a a i i l l : : p p o o k k j j a a 3 3 u u l l p p j j t t g g @ @ g g m m a a i i l l ..c c o o m m
mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]


2/82


BAB IU M U M

A. Dokumen Pengadaan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54

Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan perubahan dan aturan turunannya.

B. Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah dan singkatan sebagaiberikut:

Dokumen Pengadaan : dokumen yang ditetapkan oleh Kelompok KerjaULP/Pejabat Pengadaan yang memuatinformasi dan ketentuan yang harus ditaati olehpara pihak dalam proses pengadaanbarang/jasa;

Pekerjaan Konstruksi : seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan

pelaksanaan konstruksi bangunan ataupembuatan wujud fisik lainnya;HPS : adalah perhitungan perkiraan biaya seluruh

volume pekerjaan dikalikan dengan HargaSatuan yang disusun dan ditetapkan oleh PPK,dikalkulasikan secara keahlian berdasarkandata yang dapat dipertanggungjawabkan sudahtermasuk biaya umum, keuntungan pekerjaan,dan beban pajak, serta digunakan oleh PokjaULP untuk menilai kewajaran penawarantermasuk rinciannya;

Kemitraan/ Kerja Sama

Operasi (KSO)

: kerja sama usaha antar penyedia yang masing-

masing pihak mempunyai hak, kewajiban dantanggung jawab yang jelas berdasarkanperjanjian tertulis;

LDP : Lembar Data Pemilihan;LDK : Lembar Data Kualifikasi;PA : Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang

kewenangan penggunaan anggaran padaK/L/D/I atau Pejabat yang disamakan padaInstitusi lain Pengguna APBN/APBD;

KPA : Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yangditetapkan PA untuk menggunakan APBN atauditetapkan Kepala Daerah untuk menggunakan

APBD;Pokja ULP : Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan yangberfungsi untuk melaksanakan PemilihanPenyedia Barang/Jasa;

PPHP : dalam hal ini adalah Panitia Penerima HasilPekerjaan adalah Tim yang bertugas memeriksadan menerima hasil pekerjaan;

PPK : Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yangbertanggung jawab atas pelaksanaanPengadaan Barang/Jasa;

Penyedia : adalah badan usaha yang menyediakan /melaksanakan pekerjaan konstruksi;

Sub Penyedia : adalah penyedia yang mengadakan perjanjiankerja dengan penyedia penanggung jawabKontrak, untuk melaksanakan sebagianpekerjaan (SubKontrak);


3/82


APIP : adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah(APIP) yang selanjutnya disebut InspektoratK/L/D/I bertugas melakukan pengawasanmelalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dankegiatan pengawasan lain terhadappenyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi;

SPPBJ : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;SPMK : Surat Perintah Mulai Kerja;Pekerjaan Utama : adalah jenis pekerjaan yang secara langsung

menunjang terwujudnya dan berfungsinyasuatu konstruksi sesuai peruntukannya yangditetapkan sebagaimana tercantum dalamDokumen Pengadaan;

Mata PembayaranUtama

: Mata pembayaran pokok dan penting yang nilaibobot komulatifnya minimal 80% (delapanpuluh per seratus) dari seluruh nilai pekerjaan,dihitung mulai dari mata pembayaran yangnilai bobotnya terbesar;

PHO : Serah Terima Pertama Pekerjaan/ProvisionalHand Over;

FHO : Penyerahan Akhir Pekerjaan setelah MasaPemeliharaan berakhir/Final Hand Over;

LPSE : Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalahunit kerja K/L/D/I yang dibentuk untukmenyelenggarakan sistem pelayanan PengadaanBarang/Jasa secara elektronik;

Daftar Kuantitas danHarga (DKH)

: adalah daftar kuantitas yang telah diisi hargasatuan dan jumlah biaya keseluruhannya yangmerupakan bagian dari penawaran;

Harga Satuan Pekerjaan(HSP)

: adalah harga satuan komponen dari hargasatuan pekerjaan (HSP) per satu satuantertentu;

Metode PelaksanaanPekerjaan

: adalah metode yang menggambarkanpenguasaan penyelesaian pekerjaan yangsistematis dari awal sampai akhir meliputitahapan/urutan pekerjaan (utama) danuraian/cara kerja dari masing-masing jeniskegiatan pekerjaan utama dan penunjangpekerjaan utama yang dapat dipertanggung

jawabkan secara teknis;Personil Inti : adalah tenaga ahli atau tenaga teknis yang akan

ditempatkan secara penuh, yang di dalamorganisasi pelaksanaan posisinya sebagaimanajemen pelaksanaan pekerjaan;

Bagian Pekerjaan yangdiSubKontrakkan

: adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaanutama, atau pekerjaan spesialis yang ditetapkansebagaimana tercantum dalam DokumenPemilihan, yang pelaksanaannya diserahkankepada penyedia barang/jasa dan disetujuiterlebih dahulu oleh PPK;

Masa Pelaksanaan(Jangka WaktuPelaksanaan)

: adalah jangka waktu untuk melaksanakanpekerjaan dihitung berdasarkan SPMK sampaidengan serah terima pertama pekerjaan;

Pra RK3K : Pra Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja(K3) Kontrak adalah dokumen pra rencanapenyelenggaraan keselamatan dan kesehatankerja konstruksi yang dibuat oleh Penyediadalam mengajukan penawaran;

RK3K : adalah Rencana Keselamatan dan KesehatanKerja (K3) Kontrak, merupakan dokumen


4/82


lengkap rencana penyelenggaraan SMK3Konstruksi Bidang PU dan merupakan satukesatuan dengan dokumen Kontrak suatupekerjaan konstruksi, yang dibuat olehPenyedia Jasa dan disetujui oleh Pengguna Jasa,untuk selanjutnya dijadikan sebagai saranainteraksi antara Penyedia Jasa dengan Pengguna

Jasa dalam penyelenggaraan SMK3 KonstruksiBidang PU;

Sistem Gugur : menilai persyaratan minimal yang harusdipenuhi dengan membandingkan pemenuhanpersyaratan yang ditetapkan dalam DokumenPengadaan;

LPSE : Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalahunit kerja K/L/D/I yang dibentuk untukmenyelenggarakan sistem pelayanan PengadaanBarang/Jasa secara elektronik.

Aplikasi SPSE : Aplikasi perangkat lunak Sistem PengadaanSecara Elektronik (SPSE) berbasis web yangterpasang di server LPSE yang dapat diaksesmelalui website LPSE;

Pengguna SPSE : Perorangan/badan usaha yang memiliki hakakses kepada Aplikasi SPSE, direpresentasikanoleh user ID dan password yang diberikan olehLPSE, antara lain Pejabat Pembuat Komitmen(PPK), Pokja ULP, dan Penyedia Barang/Jasa;

File : Sekumpulan rekaman (records) yang salingberhubungan. Setiap rekaman memiliki nomor

yang disesuaikan dengan posisinya dalam file;Satu File : Metode penyampaian dokumen penawaran

yang terdiri dari persyaratan administrasi,teknis dan penawaran harga yang dimasukkandalam 1 (satu) file .rhs. Dalam lelang noneprocurement dikenal dengan satu sampul;

User ID : Nama atau pengenal unik sebagai identitas diridari pengguna yang digunakan untukberoperasi di dalam Aplikasi SPSE;

Password : Kumpulan karakter atau string yang digunakanoleh pengguna untuk memverifikasi User IDkepada Aplikasi SPSE;

Form Isian Elektronik : Tampilan/antarmuka pemakai berbentuk grafisberisi komponen isian yang dapat diinput olehpengguna aplikasi;

Form Isian ElektronikData Kualifikasi

: Form isian elektronik pada aplikasi SPSE yangdigunakan penyedia barang/jasa untukmenginputkan dan mengirimkan datakualifikasi;

E-Lelang : Proses pelelangan umum dengan tahapansesuai Perpres Nomor 54 Tahun 2010 danperubahannya serta petunjuk teknisnya yangdisesuaikan dengan teknis operasionalpengadaan secara elektronik sebagaimanadiatur dalam Perka LKPP Nomor 1 Tahun 2015.Semua istilah pelelangan umum padadokumen ini merujuk pada pengertian e -lelang.

C. Pelelangan umum dengan pascakualifikasi ini dibiayai dari sumber pendanaansebagaimana tercantum dalam LDP.


5/82


D. Pelelangan umum ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta yangberbentuk badan usaha atau kemitraan/KSO.

E. Pokja ULP mengumumkan pelaksanaan Pelelangan umum denganpascakualifikasi melalui website LPSE Provinsi Jawa Tengah dengan alamatlpse.jatengprov.go.id.

F. Batas pisah tanggungjawab:1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan KAK kaji ulang [apabila ada] adalah

tanggungjawab PA / KPA;2. HPS, spesifikasi teknis dan gambar kerja serta draft (SPPBJ, Kontrak, SSUK,

SSKK dan SPMK) merupakan tanggungjawab PPK;3. Pokja ULP secara kolektif bertanggungjawab atas pelaksanaan /

implementasi Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, perubahan perubahan dan Petunjuk Teknisnya beserta Dokumen Pengadaandan/atau Addendum Dokumen Pengadaan ini;

4. Pelaksanaan, pengendalian Kontrak dan output / fisik pekerjaan adalahtanggungjawab PPK dan PPHP.

G. Manajemen Pokja ULP:1. Pokja ULP berjumlah 5 (lima) orang dengan komposisi dan sebutan /atau

predikat 1 (satu) orang sebagai Ketua, 1 (satu) orang sebagai Sekretarisdan 3 (tiga) orang sebagai Anggota;

2. Sebutan/predikat sebagaimana dimaksud memiliki tugas dantanggungjawab yang sama berdasarkan prinsip kolektif kolegial;

3. Penyusunan dan penetapan Dokumen Pengadaan dan/atau AddendumDokumen Pengadaan (apabila ada) serta pengambilan keputusan PokjaULP yang akan tertuang Berita Acara dinyatakan sah apabila ditanda tangani sekurang kurangnya 3 (tiga) orang, dengan catatan:a. terhadap 2 (dua) orang yang tidak hadir tidak wajib menandatangani

Dokumen Pengadaan /atau Berita Acara berkenaan, dan/atau;b. terhadap 2 (dua) orang yang hadir akan tetapi tidak setuju /atau

abstain tidak perlu menandatangani berita acara namun wajibmemberikan keterangan singkat sebagai lampiran dari berita acaraberkenaan.

H. Keadaan Kahar / Gangguan TeknisAdalah suatu keadaan pada saat online aplikasi SPSE mengalami gangguandaya listrik, gangguan jaringan, gangguan aplikasi terkait pelaksanaan e-tendering yang mengakibatkan proses pelelangan tidak dapat dilaksanakandengan sempurna, maka Pokja ULP dapat :1. Membatalkan/menggagalkan proses pelelangan;2. Melakukan penyesuaian jadwal sesuai dengan jumlah hari terjadinya

gangguan teknis tersebut;Dalam hal terdapat permasalahan teknis operasional atau terdapat hal yangbelum terakomodir dalam aplikasi SPSE, maka Pokja ULP dapat membuat danmelaksanakan solusi alternatif serta wajib menuangkan hal tersebut dalamBerita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) / Berita Acara lainnya yang diunggahpada fasilitas unggahan (upload) yang tersedia pada aplikasi SPSE. LKPP ataspermohonan Pokja ULP apabila memungkinkan dapat memfasilitasi Pokja ULPdalam melakukan soluasi alternatif sebagaimana tersebut di atas dalam halterkait dengan penanganan teknis SPSE.

I. Keabsahan Dokumen Penawaran1. Surat penawaran dan/atau surat lain sebagai bagian dari dokumen

penawaran yang diunggah (upload) ke dalam Aplikasi SPSE dianggap sahsebagai dokumen elektronik dan telah ditandatangani secara elektronik;
http://www.lpse.jatengprov.go.id/http://www.lpse.jatengprov.go.id/


6/82


2. Penyedia barang/jasa tidak perlu mengunggah (upload) hasil pemindaiandokumen asli yang bertandatangan basah dan berstampel, kecuali suratlain yang memerlukan tandatangan basah dari pihak lain;

3. Dokumen yang bea meterainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimanamestinya dikenakan denda administrasi sebesar 200% (dua ratus persen)dari bea meterai yang tidak atau kurang dibayar;

4. Pelunasan bea meterai yang terhutang berikut dendanya dilakukandengan cara pemeteraian kemudian oleh dan melalui Pejabat Pos;


7/82


BAB IIPENGUMUMAN PELELANGAN UMUM

PASCAKUALIFIKASI

Pengumuman Pelelangan Umumtercantum pada aplikasi SPSE


8/82

Pelelangan Umum - K ontrak H arga Satuan8

BAB IIIINSTRUKSI KEPADA PESERTA IKP)

A. Umum 1. Lingkup

Pekerjaan1.1 Pokja ULP mengumumkan kepada para peserta

untuk menyampaikan penawaran atas paketPekerjaan Konstruksi sebagaimana tercantumdalam LDP;

1.2 Nama paket dan lingkup pekerjaan sebagaimanatercantum dalam LDP;

1.3 Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untukmenyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktusebagaimana tercantum dalam LDP, berdasarkanSyarat Umum dan Syarat Khusus Kontrak denganmutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuaiKontrak.

2. Sumber Dana Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaansebagaimana tercantum dalam LDP.

3. PesertaPelelanganumum

3.1 Pelelangan Umum ini terbuka dan dapat diikutioleh semua peserta yang berbentuk badan usaha(perusahaan/ koperasi), kemitraan/KSO yangmemenuhi kualifikasi.

3.2 Dalam hal peserta akan atau sedang melakukankemitraan/KSO, baik dengan perusahaan nasionalmaupun asing maka peserta harus memilikiPerjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi yangmemuat persentase kemitraan/KSO danperusahaan yang mewakili kemitraan/KSOtersebut;

3.3 Peserta Kemitraan/KSO dilarang untuk mengubahPerjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi.

4. LaranganKorupsi, Kolusi,dan Nepotisme(KKN) sertaPenipuan

4.1 Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaanini berkewajiban untuk mematuhi etikapengadaan dengan tidak melakukan tindakansebagai berikut:a. berusaha mempengaruhi anggota Pokja ULP

dalam bentuk dan cara apapun, untukmemenuhi keinginan peserta yangbertentangan dengan Dokumen Pengadaan,dan/atau peraturan perundang-undangan;

b. melakukan persekongkolan dengan peserta lainuntuk mengatur hasil pelelangan sehinggamengurangi / menghambat / memperkecil /meniadakan persaingan yang sehat dan/ataumerugikan pihak lain sebagaimana diaturdalam peraturan perundang-undangan;Indikasi persekongkolan antar pesertamemenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua)indikasi di bawah ini:1) terdapat kesamaan dalam Dokumen

Penawaran, antara lain pada: metode kerja,


9/82


bahan, alat, analisa pendekatan teknis,koefisien, harga satuan dasar upah, bahandan alat, harga satuan pekerjaan, dan/atau spesifikasi teknis/barang yangditawarkan (merk/ tipe/ jenis) dan/ ataudukungan teknis;

2) seluruh penawaran dari peserta mendekatiHPS;

3) adanya keikutsertaan beberapa Penyedia yang berada dalam 1 (satu) kendali;dan/atau

4) adanya kesamaan / kesalahan isi dokumenpenawaran, antara lain kesamaan /kesalahan pengetikan, susunan, dan formatpenulisan.

c. membuat dan/atau menyampaikan dokumendan/atau keterangan lain yang tidak benaruntuk memenuhi persyaratan dalam DokumenPengadaan ini.

4.2 Peserta yang terbukti melakukan tindakansebagaimana dimaksud pada angka 4.1 dikenakansanksi sebagai berikut:a. sanksi administratif, seperti digugurkan dari

proses pemilihan langsung atau pembatalanpenetapan pemenang;

b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;c. pelaporan secara pidana kepada pihak

berwenang.

5. LaranganPertentanganKepentingan

5.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi danperannya, menghindari dan mencegahpertentangan kepentingan para pihak yangterkait, baik secara langsung maupun tidaklangsung;

5.2 Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksudpada angka 5.1 antara lain meliputi:a. dalam suatu badan usaha, anggota direksi atau

dewan komisaris merangkap sebagai anggotadireksi atau dewan komisaris pada badan usahalainnya yang menjadi peserta pada pelelanganumum yang sama;

b. dalam Pekerjaan Konstruksi, konsultanperencana / pengawas bertindak sebagai

pelaksana Pekerjaan Konstruksi yangdirencanakannya/diawasinya, kecuali dalampelaksanaan Kontrak Pengadaan PekerjaanTerintegrasi;

c. pengurus koperasi pada K/L/D/I yangmengikuti Pengadaan dan bersaing denganperusahaan lainnya, merangkap sebagaianggota Pokja ULP atau pejabat yangberwenang menetapkan pemenang pelelanganumum;

d. PPK dan/atau anggota Pokja ULP, baiklangsung maupun tidak langsung

mengendalikan atau menjalankan perusahaanpeserta;


10/82


e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yangdikendalikan, baik langsung maupun tidaklangsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari50% (lima puluh perseratus) pemegang sahamdan/atau salah satu pengurusnya sama.

5.3 Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi pesertakecuali cuti diluar tanggungan K/L/D/I.

6. PendayagunaanProduksi DalamNegeri

6.1 Peserta berkewajiban untuk menyampaikanpenawaran yang mengutamakan material / bahanproduksi dalam negeri dan tenaga kerja Indonesiaserta Pekerjaan Konstruksi yang dilaksanakan diIndonesia;

6.2 Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksidimungkinkan menggunakan bahan baku, tenagaahli, dan perangkat lunak yang berasal dari luarnegeri (impor) dengan ketentuan:a. pemilahan atau pembagian komponen harus

benar-benar mencerminkan bagian ataukomponen yang telah dapat diproduksi didalam negeri dan bagian atau komponen yangmasih harus diimpor;

b. komponen berupa bahan baku belumdiproduksi di dalam negeri dan/atau spesifikasiteknis bahan baku yang diproduksi di dalamnegeri belum memenuhi persyaratan;

c. pekerjaan pemasangan, pabrikasi, pengujiandan lainnya sedapat mungkin dilakukan didalam negeri;

d. semaksimal mungkin menggunakan jasapelayanan yang ada di dalam negeri, seperti

jasa asuransi, angkutan, ekspedisi, perbankan,dan pemeliharaan;

e. penggunaan tenaga ahli asing dilakukansemata-mata untuk mencukupi kebutuhan

jenis keahlian yang belum dapat diperoleh diIndonesia, disusun berdasarkan keperluan yangnyata, dan diusahakan secara terencana untuksemaksimal mungkin terjadinya alihpengalaman/keahlian dari tenaga ahli asingtersebut ke tenaga Indonesia; dan

6.3 Pengadaan barang/jasa impor dimungkinkandalam hal:

a. barang/jasa tersebut belum dapatdiproduksi/dihasilkan di dalam negeri;b. spesifikasi teknis barang yang diproduksi

dan/atau kualifikasi teknis tenaga ahli dalamnegeri belum memenuhi persyaratan; dan/atau

c. volume produksi dalam negeri tidak mampumemenuhi kebutuhan.

7. Satu PenawaranTiap Peserta

7.1 Setiap peserta, baik atas nama sendiri maupunsebagai anggota kemitraan/KSO hanya bolehmemasukkan satu penawaran untuk satu paketpekerjaan.

7.2 Setiap peserta yang termasuk dalamkemitraan/KSO dilarang menjadi peserta baiksecara sendiri maupun sebagai anggota


11/82


kemitraan/KSO yang lain pada paket pekerjaan yang sama.

B. Dokumen Pengadaan

8. Isi DokumenPengadaan

8.1 Dokumen Pengadaan terdiri dari DokumenPemilihan dan Dokumen Kualifikasi;

8.2 Dokumen Pemilihan terdiri dari:a. Umumb. Pengumumanc. Instruksi Kepada Peserta (IKP);d. Lembar Data Pemilihan (LDP);e. Bentuk [draft Kontrak];f. Bentuk [draft Syarat syarat Umum Kontrak];

g. Bentuk [draft Syarat syarat Khusus Kontrak];h. Spesifikasi Teknis dan Gambar;i. Daftar Kuantitas dan Harga;

j. Tatacara Evaluasi Penawaran;k. Bentuk Dokumen Penawaran;

1) Dokumen Penawaran Administrasi, Teknisdan Harga;2) Surat perjanjian Kemitraan/Kerja Sama

Operasi [untuk peserta Kemitraan/KSO)];l. Bentuk Dokumen Lain;

1) SPPBJ;2) SPMK;3) Jaminan Pelaksanaan;4) Jaminan Uang Muka;5) Jaminan Pemeliharaan;

m. Penutup;8.3 Dokumen Kualifikasi meliputi:

a. Lembar Data Kualifikasi;b. Pakta Integritas;c. Isian Data Kualifikasi;d. Petunjuk Pengisian Data Kualifikasi;e. Tata Cara Evaluasi Kualifikasi.

8.4 Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isiDokumen Pengadaan ini. Kelalaianmenyampaikan Dokumen Penawaran yang tidakmemenuhi persyaratan yang ditetapkan dalamDokumen Pengadaan ini sepenuhnya merupakanrisiko peserta.

9. BahasaDokumenPengadaan

Dokumen Pengadaan beserta seluruh korespondensitertulis dalam proses Pengadaan menggunakan BahasaIndonesia.

10. PemberianPenjelasan

10.1 Pemberian penjelasan dilakukan secara online melalui aplikasi SPSE sesuai jadwal dalam aplikasiSPSE;

10.2 Ketidakikutsertaan peserta pada saat pemberianpenjelasan tidak dapat dijadikan dasar untukmenolak/menggugurkan penawaran;

10.3 Apabila diperlukan Pokja ULP dapat memberikaninformasi yang dianggap penting terkait dengan

dokumen pengadaan;10.4 Apabila dipandang perlu, Pokja ULP melalui timatau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis yangditunjuk dapat memberikan penjelasan lanjutan


12/82


dengan cara melakukan peninjauan lapangan.Biaya peninjauan lapangan ditanggung olehpeserta;

10.5 Apabila dipandang perlu, Pokja ULP dapatmemberikan penjelasan (ulang);

10.6 Kumpulan tanya jawab pada saat pemberianpenjelasan dalam aplikasi SPSE merupakan BeritaAcara Pemberian Penjelasan (BAPP);

10.7 Jika dilaksanakan peninjauan lapangan dapatdibuat Berita Acara Pemberian PenjelasanLanjutan dan diunggah melalui aplikasi SPSE.

11. PerubahanDokumenPengadaan

11.1 Apabila pada saat pemberian penjelasan terdapathal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting

yang perlu ditampung, maka Pokja ULPmenuangkan ke dalam Addendum DokumenPengadaan yang menjadi bagian tidak terpisahkandari Dokumen Pengadaan;

11.2 Perubahan rancangan Kontrak, spesifikasi teknis,KAK, gambar dan/atau nilai total HPS, harusmendapatkan persetujuan PPK sebelumdituangkan dalam Addendum DokumenPemilihan;

11.3 Apabila ketentuan baru atau perubahan pentingtersebut tidak dituangkan dalam AddendumDokumen Pemilihan, maka ketentuan baru atauperubahan tersebut dianggap tidak ada danketentuan yang berlaku adalah DokumenPemilihan awal;

11.4 Setelah Pemberian Penjelasan dan sebelum batasakhir waktu pemasukan penawaran, Pokja ULPdapat menetapkan Addendum DokumenPengadaan, berdasarkan informasi baru yangmempengaruhi substansi Dokumen Pengadaan;

11.5 Setiap Addendum yang ditetapkan merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari DokumenPengadaan;

11.6 Pokja ULP dapat mengumumkan AddendumDokumen Pemilihan dengan cara mengunggah(upload ) file addendum dokumen Pemilihanmelalui aplikasi SPSE paling lambat 2 (dua) harisebelum batas akhir pemasukan penawaran.Apabila Pokja ULP akan mengunggah ( upload ) file

Addendum Dokumen Pemilihan kurang dari 2(dua) hari sebelum batas akhir pemasukanpenawaran, maka Pokja ULP wajibmengundurkan batas akhir pemasukanpenawaran;

11.7 Peserta dapat mengunduh ( download ) AddendumDokumen Pemilihan yang diunggah ( upload )Pokja ULP pada aplikasi SPSE (apabila ada).

12. TambahanWaktuPemasukan

DokumenPenawaran

Apabila addendum dokumen pengadaan mengakibatkankebutuhan penambahan waktu penyiapan dokumenpenawaran maka Pokja ULP memperpanjang batas akhir

waktu pemasukan penawaran.


13/82


C. Penyiapan Dokumen Penawaran

13. Biaya dalamPenyiapanPenawaran

13.1 Peserta menanggung semua biaya dalampenyiapan dan penyampaian penawaran;

13.2 Pokja ULP tidak bertanggung jawab ataskerugian apapun yang ditanggung oleh peserta.

14. BahasaPenawaran

14.1 Semua Dokumen Penawaran harusmenggunakan Bahasa Indonesia;

14.2 Dokumen penunjang yang terkait denganDokumen Penawaran dapat menggunakanBahasa Indonesia atau bahasa asing;

14.3 Dokumen penunjang yang berbahasa asing perludisertai penjelasan dalam Bahasa Indonesia.Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka

yang berlaku adalah penjelasan dalam BahasaIndonesia.

15. Dokumen

Penawaran

15.1 Dokumen Penawaran 1 (satu) file yaitu satu

kesatuan dokumen penawaran administrasi,teknis dan harga dalam 1 (satu) file penawaran;

15.2 Dokumen penawaran administrasi, terdiri dari:a. Surat penawaran yang di dalamnya

mencantumkan:1) tanggal;2) total harga penawaran;3) masa berlaku penawaran;4) nama lengkap dan jabatan yang secara sah

dapat bertindak untuk dan atas namapeserta;

b. Surat Kuasa [apabila yang bertindak untuk

dan atas nama peserta bukanDirektur/Pimpinan Perusahaan];c. surat Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama

Operasi [apabila peserta berbentukKemitraan/KSO];

15.3 Dokumen penawaran teknis, terdiri dari:a. metode pelaksanaan;b. jadwal dan jangka waktu pelaksanaan;c. formulir isian pra RK3K; d. daftar peralatan;e. pernyataan kesediaan memenuhi spesifikasi

teknis;

f. daftar personil inti; g. bagian pekerjaan yang akan disub-kontrakkan (apabila ada);

h. Hasil Pemindaian (Scan) Surat PerjanjianSewa Peralatan (di Bab VI. Bentuk DokumenPenawaran)

15.4 Dokumen penawaran harga, berupa DKH yangmeliputi:a. Rekapitulasi Harga;b. Mata Pembayaran Umum;c. Mata Pembayaran Pekerjaan Utama;d. Mata Pembayaran Lainnya;

e. Daftar Harga Satuan Pekerjaanf. Daftar Harga Satuan Bahan, Upah dan Alat g. Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) untuk

Pekerjaan utama maupun mata pembayaran


14/82


utama;h. Analisa Teknis Satuan Pekerjaan (ATSP) untuk

pekerjaan utama maupun mata pembayaranutama.

i. Dokumen harga angka 15.4.a 15.4.ddisertakan /diupload dalam format MS Excel.

15.5 Isian Data Kualifikasi pada aplikasi SPSE.

16. HargaPenawaran

16.1 Harga penawaran ditulis dengan jelas dalamangka dan huruf;

16.2 Peserta mencantumkan harga satuan dan hargatotal untuk tiap mata pembayaran/pekerjaandalam DKH. Jika harga satuan ditulis nol atautidak dicantumkan maka pekerjaan dalam matapembayaran tersebut dianggap telah termasukdalam harga satuan pekerjaan yang lain danpekerjaan tersebut tetap harus dilaksanakan;

16.3 Biaya overhead dan keuntungan serta untukpenyelenggaraan keselamatan dan kesehatankerja (K3) dan keuntungan serta semua pajak,bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah sertabiaya asuransi yang harus dibayar oleh penyediauntuk pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksiini diperhitungkan dalam total harga penawaransudah termasuk memperhitungkan penggunaanBBM industri sesuai kebutuhan.;

17. Mata UangPenawaran danCaraPembayaran

17.1 Semua harga dalam penawaran harus dalambentuk mata uang sebagaimana tercantum dalamLDP;

17.2 Pembayaran atas pelaksanaan pekerjaandilakukan sesuai dengan cara sebagaimanatercantum dalam LDP dan diuraikan dalamSyarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

18. Masa BerlakuPenawaran dan

Jangka WaktuPelaksanaan

18.1 Masa berlaku penawaran sesuai sebagaimanatercantum dalam LDP;

18.2 Apabila evaluasi belum selesai dilaksanakan,sebelum akhir masa berlakunya penawaran,Pokja ULP dapat meminta kepada seluruh pesertasecara tertulis untuk memperpanjang masaberlakunya penawaran dalam jangka waktu

tertentu dan diperhitungkan paling kurangsampai perkiraan tanggal penandatangananKontrak;

18.3 Apabila penetapan pemenang telah disampaikandan tidak ada sanggah, tetapi DIPA/DPA belumdisahkan/ditetapkan, Pokja ULP dapat memintasecara tertulis kepada pemenang lelang untukmemperpanjang masa berlakunya penawarandalam jangka waktu tertentu dandiperhitungkan paling kurang sampai perkiraantanggal penandatanganan Kontrak;

18.4 Berkaitan dengan 18.2 dan 18.3, maka peserta

dapat:a. menyetujui permintaan tersebut tanpamengubah penawaran;


15/82


b. menolak permintaan tersebut dan dapatmengundurkan diri secara tertulis dengantidak dikenakan sanksi.

18.5 Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yangditawarkan tidak melebihi jangka waktusebagaimana tercantum dalam LDP.

19. Pengisian DataKualifikasi

19.1 Peserta berkewajiban untuk mengisi form isianelektronik data kualifikasi dalam aplikasi SPSE;

19.2 Peserta tidak perlu mengunggah hasilpemindaian (scan) dokumen administrasikualifikasi pada fasilitas unggahan dokumenpenawaran;

19.3 Data Kualifikasi dan pernyataan yang menjadibagian kualifikasi dianggap telah disetujui danditandatangani oleh peserta pengadaan, kecualiuntuk penyedia barang/jasa yang melakukanKemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) FormulirKualifikasi dan pernyataan yang menjadi bagiankualifikasi ditandatangani oleh pejabat yangmenurut perjanjian Kemitraan/Kerja SamaOperasi berhak mewakili Kemitraan/KSO.

20. Pakta Integritas 20.1 Pakta Integritas berisi ikrar untuk mencegah dantidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme(KKN), serta akan mengikuti proses pengadaansecara bersih, transparan, dan profesional;

20.2 Dengan mendaftar sebagai peserta lelang padasuatu paket pekerjaan melalui aplikasi SPSE,maka peserta telah menandatangani PaktaIntegritas, kecuali untuk penyedia barang/jasa

yang melakukan Kemitraan/Kerja Sama Operasi(KSO), badan usaha yang ditunjuk mewakiliKemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) wajibmenyampaikan pakta integritas melalui fasilitasunggahan lainnya pada form isian elektronikdata kualifikasi di aplikasi SPSE.

21. JaminanPenawaran

Tidak diperlukan

D. Pemasukan Dokumen Penawaran

22. Penyampulandan PenandaanSampulPenawaran

22.1 File penawaran yang disampaikan oleh pesertaterdiri dari 1 (satu) file penawaran yang telahdisandikan/dienkripsi yang terdiri dari:a. Penawaran administrasi;b. Penawaran teknis;c. Penawaran harga;

22.2 File penawaran disandikan/dienkripsi denganSistem Pengamanan Komunikasi Dokumen(SPAMKODOK);

22.3 Peserta mengirimkan file penawaran yang telahdisandikan/dienkripsi melalui aplikasi SPSE;

22.4 Dengan alasan apapun, Peserta dilarang

meminjam dan/atau menggunakanSPAMKODOK milik Peserta lain;22.5 Data kualifikasi diinput dan dikirimkan melalui

form isian elektronik data kualifikasi pada SPSE.


16/82


23. Pemasukkan/PenyampaianDokumenPenawaran

23.1 Peserta menyampaikan Dokumen Penawarankepada Pokja ULP dengan ketentuan:a. Data kualifikasi disampaikan melalui form

isian elektronik kualifikasi yang tersediapada aplikasi SPSE;

b. Jika form isian elektronik kualifikasi yangtersedia pada aplikasi SPSE belummengakomodir data kualifikasi yangdisyaratkan Pokja ULP, maka data kualifikasitersebut diunggah ( upload ) pada fasilitaspengunggahan lain yang tersedia padaaplikasi SPSE;

c. Dengan mengirimkan data kualifikasi secaraelektronik, peserta menyetujui pernyataansebagai berikut:1) yang bersangkutan dan manajemennya

tidak dalam pengawasan pengadilan,tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidaksedang dihentikan;

2) yang bersangkutan berikut pengurusbadan usaha tidak masuk dalam daftarhitam;

3) perorangan yang bertindak untuk danatas nama badan usaha tidak sedangdalam menjalani sanksi pidana;

4) data kualifikasi yang diisikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwadata/dokumen yang disampaikan tidakbenar dan ada pemalsuan, maka direkturutama/pimpinan perusahaan, ataukepala cabang, atau pejabat yangmenurut perjanjian kerja sama berhakmewakili badan usaha yang bekerja samadan badan usaha yang diwakili bersediadikenakan sanksi administratif, sanksipencantuman dalam daftar hitam,

gugatan secara perdata,dan/ataupelaporan secara pidana kepada pihakberwenang sesuai dengan ketentuanperaturan perundang undangan;

5) pimpinan dan pengurus badan usahabukan sebagai pegawai K/L/D/I atau

pimpinan dan pengurus badan usahasebagai pegawai K/L/D/I yang sedangmengambil cuti diluar tanggunganK/L/D/I;

6) pernyataan lain yang menjadi syaratkualifikasi yang tercantum dalamdokumen pengadaan.

d. Untuk penyedia barang/jasa yang berbentukkonsorsium/kemitraan/bentuk kerjasamalain, pemasukan kualifikasi dilakukan olehbadan usaha yang ditunjuk mewakilikonsorsium/kemitraan/bentuk kerjasama

lain;e. Peserta dapat mengirimkan data kualifikasisecara berulang sebelum batas akhir waktu


17/82


pemasukan Dokumen Penawaran. Datakualifikasi yang dikirmkan terakhir akanmenggantikan data kualifikasi yang telahterkirim sebelumnya;

f. Dokumen penawaran disampaikan melaluifitur penyampaian penawaran pada aplikasiSPSE;

g. Setelah File penawaran administrasi, teknisdan harga dienkripsi menggunakanSPAMKODOK.

h. peserta mengunggah ( upload ) file penawaran administrasi, teknis dan harga

yang telah terenkripsi (*.rhs) melaluiaplikasi SPSE sesuai jadwal yang ditetapkan.

i. Peserta dapat mengunggah file penawaransecara berulang sebelum batas akhir waktupemasukan Dokumen Penawaran. File penawaran terakhir akan menggantikan file penawaran yang telah terkirim sebelumnya.

23.2 Surat/Form penawaran dan/atau surat/formlain sebagai bagian dari dokumen penawaran

yang diunggah ( upload ) ke dalam aplikasi SPSEdianggap sah sebagai dokumen elektronik dantelah ditandatangani secara elektronik olehpemimpin/direktur perusahaan atau kepalacabang perusahaan yang diangkat oleh kantorpusat yang dibuktikan dengan dokumen otentikatau pejabat yang menurut perjanjian kerjasamaadalah yang berhak mewakili perusahaan yangbekerjasama.

24. Batas AkhirWaktuPemasukanPenawaran

24.1 Penawaran harus disampaikan secara elektronikmelalui aplikasi SPSE kepada Pokja ULP palinglambat pada waktu yang ditentukan oleh PokjaULP.

24.2 Pokja ULP tidak diperkenankan mengubahwaktu batas akhir pemasukan penawarankecuali:a. keadaan kahar;b. terjadi gangguan teknis; atauc. tidak ada peserta yang memasukkan

penawaran setelah batas akhir pemasukanpenawaran.

24.3 Dalam hal Pokja ULP mengubah waktu batasakhir pemasukan penawaran maka harusmenginputkan alasan yang dapatdipertanggungjawabkan pada aplikasi SPSE.

24.4 Dalam hal setelah batas akhir pemasukanpenawaran tidak ada peserta yang memasukkanpenawaran, Pokja ULP dapat memperpanjangbatas akhir jadwal pemasukkan penawaran.

24.5 Pepanjangan jangka waktu sebagaimanadimaksud pada angka 24.4 dilakukan pada hari

yang sama dengan batas akhir pemasukanpenawaran.

25. PenawaranTerlambat

Aplikasi SPSE menolak setiap file penawaran yangdikirimkan setelah batas akhir waktu pemasukan


18/82


penawaran.

E. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran

26. PembukaanPenawaran

26.1 Pada tahap pembukaan penawaran, Pokja ULPmengunduh (download) dan melakukan dekripsifile penawaran dengan menggunakanSPAMKODOK sesuai waktu yang telahditetapkan;

26.2 Terhadap file penawaran yang tidak dapatdibuka (didekripsi), Pokja ULP menyampaikanfile penawaran tersebut kepada LPSE untukmendapat keterangan bahwa file yangbersangkutan tidak dapat dibuka dan biladianggap perlu LPSE dapat menyampaikan filepenawaran tersebut kepada LKPP;

26.3 Berdasarkan keterangan dari LPSE atau LKPP,apabila file penawaran tidak dapatdibuka/didekripsi maka Pokja ULP dapat

menetapkan bahwa file penawaran tersebut tidakmemenuhi syarat sebagai penawaran danpenyedia barang/jasa yang mengirimkan filepenawaran tersebut dianggap tidak memasukkanpenawaran. Apabila dapat dibuka, maka PokjaULP akan melanjutkan proses atas penawaran

yang bersangkutan;26.4 File yang dianggap sebagai penawaran adalah

dokumen penawaran yang berhasil dibuka dandapat dievaluasi yang sekurang-kurangnyamemuat harga penawaran, daftar kuantitas danharga, jangka waktu penawaran, dan

deskripsi/spesifikasi barang/jasa yangditawarkan;26.5 Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3

(tiga) peserta, maka pelelangan dilanjutkan padatahap evaluasi penawaran dan kualifikasi, sertaselanjutnya dilakukan negosiasi teknis dan hargakepada peserta yang memenuhi persyaratankualifikasi;

27. EvaluasiPenawaran

27.1 Prestasi pekerjaan akan dibayarkan denganmenggunakan KONTRAK HARGA SATUAN;

27.2 Sebelum evaluasi penawaran, dilakukan koreksi

aritmatik dengan ketentuan:a. volume pekerjaan yang tercantum dalamDKH disesuaikan dengan yang tercantumdalam Dokumen Pengadaan;

b. apabila terjadi kesalahan hasil perkalianantara volume dengan harga satuanpekerjaan, dilakukan pembetulan, denganketentuan harga satuan pekerjaan yangditawarkan tidak boleh diubah;

c. jenis pekerjaan yang tidak diberi hargasatuan dianggap sudah termasuk dalamharga satuan pekerjaan yang lain dan harga

satuan pada DKH tetap dibiarkan kosong;d. Jenis pekerjaan yang tidak tercantum dalamDKH disesuaikan dengan jenis pekerjaan

yang tercantum dalam dokumen pengadaan


19/82


dan harga satuan pekerjaan yang dimaksuddianggap nol;

e. Hasil koreksi aritmatik pada bagian hargasatuan dapat mengubah nilai total hargapenawaran sehingga urutan peringkat dapatmenjadi lebih tinggi atau lebih rendah dariperingkat semula.

27.3 Total harga penawaran setelah koreksi aritmatik yang melebihi nilai total HPS dinyatakan gugur;

27.4 Apabila semua harga penawaran setelah koreksiaritmatik di atas nilai total HPS, pelelangandinyatakan gagal;

27.5 Berdasarkan hasil koreksi aritmatik Pokja ULPmenyusun urutan dari penawaran terendah;

27.6 Pelaksanaan evaluasi dengan sistem gugurdilakukan oleh Pokja ULP untuk mendapatkan 3(tiga) penawaran yang memenuhi syarat yangdimulai dengan penawaran terendah setelahkoreksi aritmatik;

27.7 Apabila setelah koreksi aritmatik terdapatkurang dari 3 (tiga) penawar yang menawarharga kurang dari HPS maka proses lelang tetapdilanjutkan dengan melakukan evaluasipenawaran;

27.8 Pokja ULP melakukan evaluasi penawaran yangmeliputi:a. evaluasi administrasi;b. evaluasi teknis; danc. evaluasi harga.d. evaluasi kuaifikasi.

27.9 Ketentuan umum dalam melakukan evaluasisebagai berikut:a. Pokja ULP dilarang menambah, mengurangi,

mengganti, dan/atau mengubah kriteria danpersyaratan yang telah ditetapkan dalamDokumen Pengadaan ini;

b. Pokja ULP dan/atau peserta dilarangmenambah, mengurangi, mengganti,dan/atau mengubah isi Dokumen Penawaran;

c. penawaran yang memenuhi syarat adalahpenawaran yang sesuai dengan ketentuan,syarat-syarat, dan spesifikasi teknis yangditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ini,

tanpa ada penyimpangan yang bersifatpenting/pokok atau penawaran bersyarat;d. penyimpangan yang bersifat penting/pokok

atau penawaran bersyarat adalah:1) penyimpangan dari Dokumen Pengadaan

ini yang mempengaruhi lingkup, kualitasdan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau

2) penawaran dari peserta denganpersyaratan tambahan yang akanmenimbulkan persaingan usaha tidaksehat dan/atau tidak adil diantara peserta

yang memenuhi syarat.

e. Pokja ULP dilarang menggugurkanpenawaran dengan alasan:1) Peserta tidak aktif/membuka SPSE


20/82


dan/atau tidak bertanya pada saatpemberian penjelasan; dan/atau

2) kesalahan yang tidak substansial,misalnya kesalahan pengetikan,penyebutan sebagian nama atauketerangan, surat penawaran tidakberkop perusahaan.

f. para pihak dilarang mempengaruhi ataumelakukan intervensi kepada Pokja ULPselama proses evaluasi;

g. apabila dalam evaluasi ditemukan buktiadanya persaingan usaha yang tidak sehatdan/atau terjadi pengaturan bersama(kolusi/persekongkolan) antara peserta, PokjaULP dan/atau PPK, dengan tujuan untukmemenangkan salah satu peserta, maka:1) peserta yang ditunjuk sebagai calon

pemenang dan peserta lain yang terlibatdimasukkan ke dalam Daftar Hitam;

2) anggota Pokja ULP dan/atau PPK yangterlibat persekongkolan diganti,dikenakan sanksi administrasi, dan/ataupidana;

3) proses evaluasi tetap dilanjutkan denganmenetapkan peserta lainnya yang tidakterlibat (apabila ada); dan

4) apabila tidak ada peserta lainsebagaimana dimaksud pada angka 3),maka pelelangan dinyatakan gagal.

h. Apabila indikasi persekongkolan terpenuhi,maka peserta digugurkan pada tahap evaluasiadministrasi, teknis, dan/atau kualifikasi.

27.10 Evaluasi Administrasi:a. evaluasi terhadap data administrasi hanya

dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilaipada saat penilaian kualifikasi;

b. Peserta yang menyampaikan dokumenpenawaran dengan menggunakanSPAMKODOK atas nama Peserta laindigugurkan;

c. File yang dianggap sebagai penawaran adalahdokumen penawaran yang berhasil dibukadan dapat dievaluasi yang sekurang

kurangnya memuat harga penawaran, daftarkuantitas dan harga, jangka waktu penawaranspesifikasi teknis barang/jasa yangditawarkan;

d. penawaran dinyatakan memenuhipersyaratan administrasi, apabila:1) syarat-syarat substansial yang diminta

berdasarkan Dokumen Pemilihan inidipenuhi/dilengkapi;

2) surat penawaran memenuhi ketentuansebagai berikut:a) bertanggal;

b) total harga penawaran menggunakanmata uang rupiah baik dalam bentukangka maupun huruf;


21/82


c) jangka waktu berlakunya suratpenawaran tidak kurang dari waktusebagaimana tercantum dalam LDP;

d) nama lengkap dan jabatan yangsecara sah dapat bertindak untuk danatas nama peserta;

e. Pokja ULP dapat melakukan klarifikasiterhadap hal-hal yang kurang jelas danmeragukan namun tidak mengubah substansi;

f. Apabila dari 3 (tiga) penawaran terendah ada yang tidak memenuhi persyaratanadministrasi maka pokja ULP melakukanevaluasi administrasi terhadap penawarterendah berikutnya (apabila ada).

g. apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua)peserta yang memenuhi persyaratanadministrasi, maka evaluasi tetap dilanjutkandengan evaluasi teknis; dan

h. apabila tidak ada peserta yang memenuhipersyaratan administrasi, maka pelelangandinyatakan gagal.

27.11 Evaluasi Teknis:a. evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta

yang memenuhi persyaratan administrasi;b. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai

dengan yang ditetapkan sebagaimanatercantum dalam LDP;

c. evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur dengan ketentuan:1) Pokja ULP menilai persyaratan teknis

minimal yang harus dipenuhi denganmembandingkan pemenuhan persyaratanteknis sebagaimana tercantum dalamLDP;

2) Penawaran dinyatakan memenuhipersyaratan teknis apabila:a) metode pelaksanaan, merupakan

metode yang menggambarkanpenguasaan penyelesaian pekerjaan

yang sistematis dari awal sampaiakhir meliputi tahapan/urutanpekerjaan (utama) dan uraian/carakerja dari masing-masing jenis

kegiatan pekerjaan utama danpenunjang pekerjaan utama yangdapat dipertanggung jawabkansecara teknis;

b) jadwal dan jangka waktupelaksanaan pekerjaan mengunakankurve S dan tidak melampauiketentuan yang disyaratkan;

c) formulir isian pra RK3K sesuai yangdisyaratkan dalam LDP;

d) daftar peralatan utama minimal

sesuai yang disyaratkan dalam LDP;e) pernyataan kesediaan memenuhispesifikasi teknis;


22/82


f) daftar personil inti sesuai yangdisyaratkan dalam LDP;

d. Pokja ULP [apabila diperlukan] dapatmeminta uji mutu/teknis/fungsi untukbahan/alat tertentu sebagaimana tercantumdalam LDP;

e. Pokja ULP dapat melakukan verifikasilapangan dan/ atau klarifikasi terhadapkepastian pemenuhan keterpenuhan volumedan spesifikasi pendukung yang ditawarkandalam dokumen teknis, khususnya kepadapabrikan / produsen / agen / distributormaterial / alat tersebut untuk menjaminkonsistensi jenis material / alat sertakemampuan untuk menyediakan material /peralatan sesuai jadwal yang telah ditetapkanserta kebenaran dukungan terhadappelaksanaan pekerjaan;

f. apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Pokja ULPdapat melakukan klarifikasi dengan peserta.Dalam klarifikasi peserta tidak diperkenankanmengubah substansi penawaran, hasilklarifikasi dapat menggugurkan penawaran;

g. peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknisdilanjutkan dengan evaluasi harga;

h. apabila dari 3 (tiga) penawaran terendahsetelah koreksi aritmatik ada yang tidakmemenuhi persyaratan teknis maka Pokja ULPdapat melakukan evaluasi terhadappenawaran terendah berikutnya (apabila ada)dimulai dari evaluasi administrasi;

i. apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasiteknis maka pelelangan umum dinyatakan

gagal;27.12 Evaluasi Harga

a. unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalahhal-hal yang pokok atau penting, denganketentuan:1) total harga penawaran terkoreksi

dibandingkan dengan nilai total HPS;a) apabila total harga penawaran

terkoreksi melebihi nilai total HPS,

dinyatakan gugur; danb) apabila semua harga penawaranterkoreksi di atas nilai total HPS,pelelangan dinyatakan gagal;

2) harga satuan penawaran yang nilainyalebih besar dari 110% (seratus sepuluhperseratus) dari harga satuan yangtercantum dalam HPS dilakukanklarifikasi. Apabila setelah dilakukanklarifikasi, ternyata harga satuan tersebutdinyatakan timpang maka harga satuantimpang hanya berlaku untuk volume

sesuai dengan Daftar Kuantitas danHarga. Jika terjadi penambahan volume,harga satuan yang berlaku sesuai dengan


23/82


harga dalam HPS;3) mata pembayaran yang harga satuannya

nol atau tidak ditulis dilakukan klarifikasidan kegiatan tersebut harus tetapdilaksanakan. Harganya dianggaptermasuk dalam harga satuan pekerjaanlainnya.

b. Dokumen harga penawaran yang tidakdilampiri analisa harga satuan pekerjaan(AHSP) dan analisa teknis satuan pekerjaan(ATSP) dinyatakan gugur;

c. Dilakukan klarifikasi kewajaran hargadengan ketentuan sebagai berikut:1) dilakukan klarifikasi terhadap hasil

koreksi aritmatik, [apabila ada koreksi / perubahan];

2) klarifikasi kewajaran harga apabila hargapenawaran dibawah 80% (delapan puluhperseratus) HPS, Pokja /ULP memintarincian/uraian Analisa Teknis HargaSatuan Pekerjaan (ATSP) dan AnalisaHarga Satuan Pekerjaan (AHSP) dari MataPembayaran Utama.Dari rincian/uraian Harga SatuanPekerjaan (AHSP) tersebut, selanjutnyaPokja /ULP melakukan evaluasi sebagaiberikut:menilai rincian/uraian Harga SatuanPekerjaan (AHSP) dari Mata PembayaranUtama meliputi komponen tenaga kerja,peralatan, dan bahan (materialkonstruksi) yang perlu dinilaikewajarannya untuk diteliti dan dianalisamencakup beberapa faktor:

1. Kesesuaian/Komposisi penggunaan bahan (material konstruksi) untukmemperoleh suatu produk konstruksi

yang memenuhi syarat/spesifikasiteknis (misal komposisi agregat, semenPC dan lainnya untuk menghasilkanbeton K 125).

2. Kesesuaian/Komposisi penggunaan

tenaga kerja yang diberlakukan padapekerjaan konstruksi di lokasi kegiatanpada penawaran (misal mandor, kepalatukang, tukang, pembantu tukang).

3. Kesesuaian/Komposisi penggunaanperalatan yang meliputi peralatan yangtercantum dalam daftar peralatan yangdiberikan dalam penawaran,komposisi, kapasitas produk, bahanpenunjang, dan perhitungan biayaperalatan yang digunakan untukmenghasilkan konstruksi yang

memenuhi syarat teknis (misal alatpemadatan tanah).

4. Kesesuaian harga satuan bahan, upah,


24/82


peralatan dengan harga pasaran padasaat penawaran . Harga satuan bahantersebut dapat dibuktikan (misal hargasemen, besi beton yang dicantumkan).

Apabila hasil analisa/evaluasimengindikasikan bahwa pekerjaan yang

termasuk Mata Pembayaran Utama tidakdapat dilaksanakan dengan harga yangditawarkan yang disebabkan adanyaperbedaan harga satuan komponen tenagakerja, peralatan, dan bahan (materialkonstruksi) yang di bawah harga pasardan akibat perbedaan produktifitaskomponen pembentuk harga satuanpekerjaan tersebut, maka hargapenawaran yang diajukan akanmenyebabkan terjadinya kerugiandibandingkan keuntungan yang akan

diperoleh serta diperkirakanmempengaruhi lingkup, kualitas, hasil/kinerja dan diyakini tidak dapatmenyelesaikan pekerjaan sesuai denganpersyaratan/ ketentuan.

Dengan demikian harga penawaran tidakmemenuhi syarat tidak wajar) dan dalamevaluasi penawaran harus dinyatakangugur.

Indikasi kumulasi kerugian dankeuntungan diteliti dari data yangtercantum dalam rincian/uraian AnalisaHarga Satuan Pekerjaan (AHSP) MataPembayaran Utama dan daftar kuantitasdan harga.

Apabila total harga penawaran lebih besardari hasil evaluasi sebagaimana tersebutdiatas, maka harga penawaran dinyatakanwajar dan apabila peserta tersebutditunjuk sebagai pemenang pelelangan,harus bersedia untuk menaikkan JaminanPelaksanaan menjadi 5% (lima perseratus)

dari nilai total HPS.

Apabila peserta yang bersangkutan tidakbersedia menaikkan nilai JaminanPelaksanaan menjadi sebesar 5% HPS,penawarannya digugurkan sertadimasukkan dalam Daftar Hitam.

d. Dalam hal terdapat 2 (dua) calon pemenangmemiliki harga penawaran yang sama, makaPokja ULP memilih peserta yang mempunyaikemampuan teknis lebih besar dan hal inidicatat dalam Berita Acara Hasil Pelelangan;

e. Apabila dalam evaluasi ditemukan buktiharga tidak wajar akibat terjadinyapersaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadipengaturan bersama (kolusi/persekongkolan)


25/82


sebagaimana ketentuan peraturan danperundangundangan, maka pelelangandinyatakan gagal dan peserta yang terlibatdimasukkan dalam Daftar Hitam;

f. Apabila dari 3 (tiga) penawaran terendahsetelah koreksi aritmatik ada yang tidakmemenuhi evaluasi harga, maka Pokja ULPdapat melakukan evaluasi terhadap penawarterendah berikutnya (apabila ada) dimulaidari evaluasi administrasi];

g. Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua)peserta yang lulus evaluasi harga, makaevaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasikualifikasi;

h. apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasiharga maka pelelangan dinyatakan gagal;

28. Klarifikasi danNegosiasi Teknis

dan Biaya

28.1 Klarifikasi dan negosiasi teknis dan hargadilakukan dalam hal peserta yang memasukkan

penawaran kurang dari 3 (tiga) dan telahmemenuhi syarat Dokumen Pengadaan;28.2 Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga

dilakukan bersamaan dengan tahapan evaluasi;28.3 Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga

dilakukan dengan ketentuan :a. dilakukan terhadap 2 (dua) peserta [jika ada]

secara terpisah untuk mendapatkan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan;

b. penawaran harga setelah koreksi aritmatik yang melebihi HPS tidak dinyatakan gugur

sepanjang hasil klarifikasi dan negosiasiteknis dan harga tidak melampaui nilai totalHPS, hanya berlaku untuk kondisi tersebutpada angka 28.1.

28.4 Apabila seluruh peserta tidak menyepakatiklarifikasi dan negosiasi teknis dan harga makapelelangan dinyatakan gagal.

29. EvaluasiKualifikasi

29.1 Evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap calonpemenang lelang serta calon pemenangcadangan 1 dan 2 [apabila ada];

29.2 Evaluasi formulir isian kualifikasi dilakukan

dengan menggunakan metode sistem gugur;29.3 Pakta integritas telah diisi dan ditandatanganioleh peserta sebelum pemasukan penawaran[untuk peserta yang melakukan kemitraan/KSO];

29.4 Tata cara evaluasi kualifikasi dilakukan sesuaidengan ketentuan dalam Bab VIII DokumenPengadaan ini;

29.5 Peserta dinyatakan memenuhi persyaratankualifikasi apabila:1) untuk peserta yang melakukan

Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO)

formulir kualifikasi ditandatangani olehpejabat yang menurut perjanjianKemitraan/Kerja Sama Operasi berhakmewakili Kemitraan/KSO;


26/82


2) memenuhi syarat sesuai yang ditetapkandalam LDK;

3) dalam hal peserta akan melakukanKemitraan/KSO:a) peserta wajib mempunyai perjanjian

Kemitraan/Kerja Sama Operasi yangmemuat persentase Kemitraan/KSO danperusahaan yang mewakiliKemitraan/KSO tersebut; dan

b) untuk perusahaan yang melakukanKemitraan/KSO, evaluasi persyaratanpada huruf (1) sampai dengan huruf (7)dilakukan untuk setiap perusahaan yangmelakukan Kemitraan/KSO

29.6 Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yangkurang jelas maka dilakukan klarifikasi secaratertulis namun tidak boleh mengubah substansiformulir isian kualifikasi;

29.7 Evaluasi kualifikasi dalam proses pascakualifikasisudah merupakan ajang kompetisi, maka data

yang kurang tidak dapat dilengkapi;29.8 Apabila tidak ada yang lulus evaluasi kualifikasi,

pelelangan umum dinyatakan gagal.

30. PembuktianKualifikasi

30.1 Pembuktian kualifikasi dilakukan terhadap calonpemenang serta calon pemenang cadangan 1 dan2 (apabila ada) yang dinyatakan lulus padaevaluasi kualifikasi;

30.2 Undangan pembuktian kualifikasi harusdisampaikan secara tertulis baik elektronik ataunon elektronik;

30.3 Pembuktian kualifikasi dilakukan diluar aplikasiSPSE (offline) dengan memperhitungkan waktu

yang dibutuhkan untuk kehadiran penyedia danpenyiapan dokumen yang akan dibuktikan;

30.4 Apabila peserta tidak dapat menghadiripembuktian kualifkasi dengan alasan yang dapatditerima, maka Pokja ULP dapat memperpanjangwaktu evaluasi dan pembuktian kualifikasisekurang-kurangnya 1 (satu) hari kerja;

30.5 Alasan peserta untuk tidak hadir dalampembuktian kualifikasi, harus disampaikansecara tertulis baik elektronik atau non

elektronik kepada Pokja ULP;30.6 Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan caramelihat keaslian dokumen dari dokumen asliatau salinan dokumen yang sudah dilegalisir olehpihak yang berwenang dan meminta salinandokumen tersebut. Dalam pembuktian kualifikasiharus dihadiri oleh penanggung jawabpenawaran atau yang menerima kuasa daridirektur utama/pimpinan perusahaan yangnama pemberi kuasanya tercantum dalam aktapendirian atau perubahannya, atau kepalacabang perusahaan yang diangkat oleh kantor

pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik,atau pejabat yang menurut perjanjian kerja samaberhak mewakili perusahaan yang bekerja sama


27/82


(hanya dicantumkan apabila membolehkanKSO);

30.7 Pembuktian kualifikasi terhadap alamatpenyedia, peralatan, dan/atau sumber dayamanusia serta persyaratan kualifikasi lainnyadapat dilakukan dengan kunjungan dan/atauverifikasi lapangan apabila dibutuhkan;

30.8 Pokja ULP melakukan klarifikasi dan/atauverifikasi kepada penerbit dokumen, apabiladiperlukan;

30.9 Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukandata tidak benar/pemalsuan data/tidak dapatmenunjukkan dokumen asli atau salinandokumen yang sudah dilegalisir, pesertadigugurkan, badan usaha dimasukkan dalamDaftar Hitam serta dilaporkan kepada Kepolisianatas perbuatan pemalsuan tersebut;

30.10 Penyedia barang/jasa yang diundang untukpembuktian kualifikasi wajib menghadiripembuktian kualifikasi. Ketidak hadiran calonpemenang, cadangan 1 atau cadangan 2 padasaat pembuktian kualifikasi dengan alasan yangtidak dapat diterima akan dikenakan sanksipengguguran penawaran;

30.11 Pokja ULP tidak perlu meminta seluruh dokumenkualifikasi apabila penyedia barang/jasa sudahpernah melaksanakan pekerjaan yang sejenis,sama kompleksitasnya pada instansi yangbersangkutan;

30.12 Apabila tidak ada calon pemenang yang luluspembuktian kualifikasi, pelelangan dinyatakan

gagal;30.13 Pokja ULP membuat dan menandatangani Berita

Acara Hasil Pelelangan Umum (BAHP) yangpaling sedikit memuat:a. Nama seluruh peserta;b. Harga penawaran atau harga penawaran

terkoreksi dari masing-masing peserta;c. Metode evaluasi yang digunakan;d. Unsur-unsur yang dievaluasi;e. Keterangan-keterangan lain yang dianggap

perlu hal ikhwal pelaksanaan pemilihanlangsung;

f. Jumlah peserta yang lulus dan tidak luluspada setiap tahapan evaluasi; g. Tanggal dibuatnya Berita Acara.

F. Penetapan Pemenang

31. PenetapanPemenang

31.1 Dalam hal peserta mengikuti beberapa paketpekerjaan yang dilelangkan oleh beberapa /ULPdalam waktu yang bersamaan, dan beberapapenawarannya terendah serta berdasarkankemampuan menangani paket (SKP), akanditetapkan sebagai calon pemenang oleh /ULP pada

paket berdasarkan hasil klarifikasi setelahmempertimbangkan kapasitas dan ketersediaanperalatan serta penempatan dan jadwal penugasanpersonil;


28/82


31.2 Dalam hal peserta mengikuti pelelangan beberapapaket pekerjaan konstruksi dalam waktubersamaan:a. Dalam hal penyedia mengikuti beberapa paket

pekerjaan konstruksi dalam waktu bersamaandengan menawarkan peralatan yang samauntuk beberapa paket yang diikuti dan dalamevaluasi memenuhi persyaratan pada masing-masing paket pekerjaan, maka hanya dapatditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu)paket pekerjaan dengan cara melakukanklarifikasi untuk menentukan peralatantersebut akan ditempatkan, sedangkan untukpaket pekerjaan lainnya dinyatakan peralatantidak ada dan dinyatakan gugur;

b. Ketentuan hanya dapat ditetapkan sebagaipemenang pada 1 (satu) paket pekerjaansebagaimana dimaksud pada huruf a, dapatdikecualikan dengan syarat waktu penggunaanalat tidak tumpang tindih (overlap), adaperalatan cadangan yang diusulkan dalamdokumen penawaran yang memenuhi syarat,dan/atau kapasitas dan produktifitas peralatansecara teknis dapat menyelesaikan pekerjaanlebih dari 1 (satu) paket;

c. menawarkan personil yang sama pada masing-masing paket pekerjaan, maka hanya dapatditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu)pekerjaan setelah dilakukan klarifikasi untukmenentukan personil tersebut akanditempatkan, sedangkan untuk paket pekerjaanlainnya personil dinyatakan tidak ada dandinyatakan gugur;

d. Ketentuan pada huruf c hanya dapat ditetapkansebagai pemenang pada 1 (satu) paketpekerjaan konstruksi, dikecualikan apabilapersonil yang diusulkan penugasannya sebagaiKepala Proyek atau ada personil cadangan yangdiusulkan dalam dokumen penawaran yangmemenuhi syarat;

31.3 Pokja ULP melakukan penetapan pemenang melaluiaplikasi SPSE setelah melalui pembahasan internalanggota Pokja ULP, atau setelah ditetapkan PA

secara offline untuk nilai paket di atasRp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).Pokja ULP dapat menetapkan pemenang lebih dari1 (satu) penyedia sesuai ketentuan yang terdapatdalam pada informasi paket dalam aplikasi SPSE.

31.4 Apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkanpemenang dan akan mengakibatkan SuratPenawaran habis masa berlakunya, makadilakukan konfirmasi kepada calon pemenang,calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada)untuk memperpanjang masa berlaku suratpenawaran secara tertulis sampai dengan perkiraan

jadwal penandatanganan kontrak.31.5 Calon pemenang, calon pemenang cadangan 1 dan2 (apabila ada) yang tidak bersedia


29/82


memperpanjang masa berlaku surat penawarandianggap mengundurkan diri dan tidak dikenakansanksi.

32. PengumumanPemenang

Pokja ULP mengumumkan pemenang dan pemenangcadangan 1 dan 2 (apabila ada) melalui aplikasi SPSE, diwebsite sebagaimana tercantum dalam LDP.

33. Sanggahan 33.1 Peserta yang memasukkan penawaran dapatmenyampaikan sanggahan secara elektronikmelalui aplikasi SPSE atas penetapan pemenangkepada Pokja ULP dalam waktu yang telahditetapkan dengan disertai bukti terjadinyapenyimpangan dan dapat ditembuskan secaraoffline (di luar aplikasi SPSE) kepada PPK, PA/KPAdan APIP sebagaimana tercantum dalam LDP;

33.2 Sanggahan diajukan oleh peserta apabila terjadipenyimpangan prosedur meliputi:a. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur

yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 54Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah, perubahan perubahan danpetunjuk teknisnya serta yang telah ditetapkandalam Dokumen Pengadaan;

b. rekayasa tertentu sehingga menghalangiterjadinya persaingan usaha yang sehat;dan/atau

c. penyalahgunaan wewenang oleh Pokja ULPdan/atau pejabat yang berwenang lainnya.

33.3 Pokja ULP wajib memberikan jawaban secaraelektronik atas semua sanggahan paling lambat 3(tiga) hari kalender setelah menerima suratsanggahan;

33.4 Apabila sanggahan dinyatakan benar maka PokjaULP menyatakan pelelangan umum gagal;

33.5 Sanggahan yang disampaikan disampaikan tidakmelalui aplikasi SPSE ( offline ) bukan dikarenakanadanya keadaan kahar atau gangguan teknis ataukepada PA/KPA, PPK, PPK atau bukan kepada PokjaULP atau disampaikan diluar masa sanggah,dianggap sebagai pengaduan dan tetap harusditindaklanjuti.

34. SanggahanBanding Tidak diperlukan

G. Penunjukan Pemenang Pengadaan

35. PenunjukanPenyediaBarang/Jasa

35.1 Pokja ULP menyampaikan laporan hasil pemilihanpenyedia kepada Kepala ULP Provinsi Jawa Tengahdengan dilampiri Berita Acara Hasil PelelanganUmum (BAHP);

35.2 Atas dasar laporan Pokja ULP dan ketika semuasanggah telah dijawab / dievaluasi ulang denganakibat nama pemenang tetap /atau nama pemenang

mengalami perubahan, maka pada saatnya KepalaULP meneruskan kepada PPK melalui PA/KPAsebagai dasar untuk menerbitkan Surat PenunjukanPenyedia Barang/Jasa (SPPBJ);


30/82


35.3 PPK menerbitkan SPPBJ apabila pernyataan pesertapada formulir isian kualifikasi masih berlaku,dengan ketentuan:a. tidak ada sanggahan dari peserta;b. sanggahan terbukti tidak benar; atauc. masa sanggah berakhir.

35.4 PPK menginputkan data SPPBJ dan mengunggahhasil pemindaian SPPBJ yang telah diterbitkan padaaplikasi SPSE dan mengirimkan SPPBJ tersebutmelalui aplikasi SPSE kepada Penyedia yangditunjuk;

35.5 Penyedia yang ditunjuk wajib menerima keputusantersebut, dengan ketentuan apabila yangbersangkutan mengundurkan diri dan masapenawarannya masih berlaku, maka Penyedia yangbersangkutan dimasukkan dalam Daftar Hitam danselanjutnya penunjukan pemenang dapat dilakukankepada pemenang cadangan sesuai dengan urutanperingkat, selama masa surat penawaran pemenangcadangan masih berlaku atau sudah diperpanjangmasa berlakunya;

35.6 Apabila semua pemenang yang ditunjukmengundurkan diri, maka pemilihan langsungdinyatakan gagal oleh PA/KPA setelah mendapatlaporan dari PPK;

35.7 SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 6 (enam) harikerja setelah pengumuman penetapan pemenang,apabila tidak ada sanggahan dan/atau 2 (dua) harikerja setelah semua sanggahan dijawab;

35.8 Dalam SPPBJ disebutkan bahwa Penyedia harusmenyiapkan Jaminan Pelaksanaan sebelumpenandatanganan Kontrak;

35.9 Dalam hal PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJkarena tidak sependapat atas penetapan pemenang,maka diberitahukan kepada PA/KPA untukdiputuskan dengan ketentuan:a. apabila PA/KPA sependapat dengan PPK,

dilakukan evaluasi ulang atau pemilihanlangsung dinyatakan gagal; atau

b. apabila PA/KPA sependapat dengan KelompokKerja ULP, PA/KPA memutuskan penetapanpemenang oleh Kelompok Kerja ULP bersifatfinal, dan PA/KPA memerintahkan PPK untuk

menerbitkan SPPBJ.35.10 Kontrak ditandatangani setelah pemenang lelangmenyerahkan Jaminan Pelaksanaan;

35.11 PPK menginputkan data Kontrak dan mengunggahhasil pemindaian dokumen Kontrak yang telahditandatangani pada aplikasi SPSE.

36. BAHP danKerahasiaanProses

36.1 Pokja ULP menuangkan ke dalam BAHP atau BeritaAcara tambahan lainnya segala hal terkait prosespemilihan penyedia secara elektronik yang tidakdapat diakomodir atau difasilitasi aplikasi SPSE;

36.2 Berita Acara Tambahan diunggah (upload) oleh

Pokja ULP menggunakan menu upload informasilainnya pada aplikasi SPSE;36.3 Evaluasi penawaran yang disimpulkan dalam Berita


31/82


Acara Hasil Pelelangan Umum (BAHP) oleh PokjaULP bersifat rahasia sampai dengan saatpengumuman pemenang;

H. Pelelangan Umum Gagal

37. PelelanganUmum Gagal

37.1 Pokja ULP menyatakan pelelangan umum gagal,apabila:a. jumlah penawaran yang masuk kurang dari 3

(tiga) peserta, setelah dilakukan negosiasi teknisdan harga/biaya tidak tercapai kesepakatan;

b. tidak ada penawaran yang lulus evaluasipenawaran;

c. dalam evaluasi penawaran ditemukanbukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;

d. harga penawaran terendah terkoreksi lebihtinggi dari HPS;

e. sanggahan dari peserta yang memasukkanDokumen Penawaran atas pelaksanaan

pelelangan umum yang tidak sesuai denganketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun2010 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah dan perubahan perubahan danpetunjuk teknisnya serta Dokumen Pengadaanternyata benar;

f. sanggahan dari peserta yang memasukkanDokumen Penawaran atas kesalahan substansiDokumen Pengadaan ternyata benar;

g. calon pemenang dan calon pemenang cadangan1 dan 2, setelah dilakukan evaluasi dengansengaja tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau

pembuktian kualifikasi.37.2 PA/KPA menyatakan pelelangan umum gagal,apabila:a. PA/KPA sebagaimana tercantum dalam LDP

sependapat dengan PPK yang tidak bersediamenandatangani SPPBJ karena proses pelelanganumum tidak sesuai dengan Peraturan PresidenNomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah dan perubahan perubahan beserta beserta petunjuk teknisnya;

b. pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan Pokja ULP dan/atau PPK

ternyata benar;c. dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingansehat dalam pelaksanaan pelelangan umumdinyatakan benar oleh pihak berwenang;

d. sanggahan dari peserta yang memasukanDokumen Penawaran atas kesalahan prosedur

yang tercantum dalam Dokumen PengadaanPenyedia Barang/Jasa ternyata benar;

e. Dokumen Pengadaan tidak sesuai denganPeraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah danperubahan perubahan beserta petunjuk

teknisnya;f. pelaksanaan pelelangan umum tidak sesuai ataumenyimpang dari Dokumen Pengadaan;

g. calon pemenang dan calon pemenang cadangan


32/82


1 dan 2 mengundurkan diri; atauh. pelaksanaan pelelangan umum melanggar

Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah danperubahan perubahan beserta petunjukteknisnya.

37.3 Gubernur Jawa Tengah menyatakan pelelanganumum gagal, apabila terdapat pengaduanmasyarakat atas terjadinya KKN yang melibatkan PAdan/atau KPA, ternyata benar;

37.4 Setelah pelelangan umum dinyatakan gagal, makaPokja ULP memberitahukan kepada seluruh peserta;

37.5 Setelah pemberitahuan adanya pelelangan umum gagal, Pokja ULP atau Pokja ULP pengganti [apabilaada] meneliti dan menganalisis penyebab terjadinyapelelangan umum gagal, menentukan langkahselanjutnya, yaitu melakukan:a. evaluasi ulang;b. penyampaian ulang Dokumen Penawaran;c. pelelangan umum ulang; ataud. penghentian proses pelelangan umum.

37.6 PA/KPA, PPK dan/atau Pokja ULP dilarangmemberikan ganti rugi kepada peserta pelelanganumum apabila penawarannya ditolak ataupelelangan umum dinyatakan gagal;

37.7 Apabila dari hasil evaluasi penyebab terjadinyapelelangan umum gagal, mengharuskan adanyaperubahan Dokumen Pengadaan, maka dilakukanpelelangan umum ulang dengan terlebih dahulumemperbaiki Dokumen Pengadaan;

38. PelelanganUmum (Ulang)

Dalam hal pelelangan umum diulang, sedangkan jumlahPenyedia yang memasukkan penawaran kurang dari 3(tiga) peserta dan telah memenuhi syarat administrasi,teknis, harga dan kualifikasi, maka pemilihan Penyediadilanjutkan dengan dilakukan klarifikasi dan negosiasiteknis dan harga.

39. PenunjukanLangsung

Pokja ULP dapat melakukan penunjukan langsungberdasarkan persetujuan PA, dengan tetap memperhatikanprinsip efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas denganketentuan:39.1 Hasil pekerjaan tidak dapat ditunda;

39.2 Menyangkut kepentingan / keselamatanmasyarakat;39.3 Tidak cukup waktu untuk melaksanakan proses

pemilihan langsung dan pelaksanaan pekerjaan.

I. Jaminan Pelaksanaan

40. JaminanPelaksanaan

40.1 Jaminan Pelaksanaan diberikan Penyedia setelahditerbitkannya SPPBJ dan sebelumpenandatanganan Kontrak;

40.2 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan kepadaPenyedia setelah:

a. penyerahan seluruh pekerjaan;b. penyerahan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5%(lima perseratus) dari nilai Kontrak.

40.3 Jaminan Pelaksanaan memenuhi ketentuan sebagai


33/82


berikut:a. diterbitkan oleh Bank Umum (tidak termasuk

bank perkreditan rakyat), perusahaanpenjaminan atau perusahaan asuransi yangmempunyai program asuransi kerugian(suretyship );

b. masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sejak tanggalpenandatanganan Kontrak dan/atau SPMKsampai dengan serah terima pertama;

c. nama Penyedia sama dengan nama yangtercantum dalam surat Jaminan Pelaksanaan;

d. besaran nilai Jaminan Pelaksanaan tidak kurangdari nilai jaminan yang ditetapkan;

e. besaran nilai Jaminan Pelaksanaan dicantumkandalam angka dan huruf;

f. nama PPK yang menerima Jaminan Pelaksanaansama dengan nama PPK yang menandatanganKontrak;

g. paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paketpekerjaan yang tercantum dalam SPPBJ;

h. Jaminan Pelaksanaan harus dapat dicairkantanpa syarat ( unconditional ) sebesar nilai

jaminan dalam jangka waktu paling lambat 14(empat belas) hari kerja setelah surat pernyataanwanprestasi dari PPK diterima oleh penerbit

Jaminan;i. memuat nama, alamat dan tanda tangan pihak

penjamin.40.4 Kegagalan penyedia yang ditunjuk untuk

menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dipersamakandengan penolakan untuk menandatangani Kontrakdan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku;

40.5 Ketentuan lebih lanjut mengenai pencairan Jaminan Pelaksanaan diatur dalam Syarat-SyaratUmum Kontrak.

J. Penandatanganan Kontrak

41. Penanda-tangananKontrak

41.1 Sebelum penandatanganan Kontrak PPK wajibmemeriksa apakah pernyataan dalam Formulir IsianKualifikasi masih berlaku. Apabila salah satupernyataan tersebut tidak terpenuhi, makapenandatanganan Kontrak tidak dapat dilakukan;

41.2 Penandatanganan Kontrak dilakukan paling lambat14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkan SPPBJdan setelah Penyedia menyerahkan JaminanPelaksanaan, dengan ketentuan:a. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga

penawaran atau penawaran terkoreksi diatas80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPSadalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilaipenawaran atau penawaran terkoreksi; atau

b. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk hargapenawaran atau penawaran terkoreksi dibawah80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS

adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilaitotal HPS; danc. masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sejak tanggal

penandatanganan Kontrak sampai serah terima


34/82


pertama Pekerjaan Konstruksi.41.3 PPK dan penyedia tidak diperkenankan mengubah

substansi Dokumen Pengadaan sampai denganpenandatanganan Kontrak, kecuali mempersingkatwaktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwalpelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnyaakan melewati batas tahun anggaran;

41.4 Dalam hal Kontrak tahun tunggal perubahan waktupelaksanaan pekerjaan melewati batas tahunanggaran, penandatanganan Kontrak dilakukansetelah mendapat persetujuan Kontrak tahun jamak;

41.5 PPK dan Penyedia wajib memeriksa konsep Kontrakmeliputi substansi, bahasa, redaksional, angka danhuruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembarDokumen Kontrak;

41.6 Menetapkan urutan hirarki bagian-bagianDokumen Kontrak dalam Surat Perjanjian, denganmaksud apabila terjadi pertentangan ketentuanantara bagian satu dengan bagian yang lain, makaberlaku urutan sebagai berikut:a. addendum Surat Perjanjian;b. pokok perjanjian;c. surat penawaran;d. syarat-syarat khusus Kontrak;e. syarat-syarat umum Kontrak;f. spesifikasi teknis dan gambar;

g. daftar kuantitas; danh. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan,

SPPBJ, BAHP.41.7 Banyaknya rangkap Kontrak dibuat sesuai

kebutuhan, yaitu:a. sekurang-kurangnya 2 (dua) Kontrak asli, terdiri

dari;1) Kontrak asli pertama untuk PPK dibubuhi

materai pada bagian yang ditandatanganioleh penyedia; dan

2) Kontrak asli kedua untuk penyedia dibubuhimaterai pada bagian yang ditandatanganioleh PPK;

b. rangkap Kontrak lainnya tanpa dibubuhimaterai, apabila diperlukan.

41.8 Pihak yang berwenang menandatangani Kontrakatas nama penyedia adalah direktur

utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuaidengan peraturan perundang-undangan;

41.9 Pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinanperusahaan/pengurus koperasi atau yang namanyatidak disebutkan dalam Akta Pendirian/AnggaranDasar, dapat menandatangani Kontrak, sepanjangpihak tersebut adalah pengurus/karyawanperusahaan/karyawan koperasi yang berstatussebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa ataupendelegasian wewenang yang sah dari direktur

utama/pimpinan perusahaan/pengurus atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian / AnggaranDasar untuk menandatangani Kontrak.


35/82


BAB IVLEMBAR DATA PEMILIHAN LDP)

A. LingkupPekerjaan

1.2.3.

4.

5.6.

7.

Nama Pokja ULP : Pokja 3 ULP Provinsi Jawa Tengah;Alamat : Gedung E Lantai III Jl. Pahlawan 9 Semarang;Website LPSE Provinsi Jawa Tengah :lpse.jatengprov.go.id;Nama paket pekerjaan : Jbt. Cilatah (Bandungsari-Salem) Lebar 5,5 mUraian singkat pekerjaan : Sesuai DKH;Jangka waktu penyelesaian pekerjaan : 240 (dua ratusempat puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggalmulai kerja (yang dinyatakan dalam SPMK) denganmemperhitungkan :

Masa mobilisasi dan rekayasa lapangan; Waktu efektif pelaksanaan konstruksi;Penundaan pekerjaan dalam rangka memperingatiHari Besar Islam Hari Raya Idul Fitri ( sebelumsampai dengan sesudah hari raya atau selama 20hari);

Jangka waktu pemeliharaan : 180 (seratus delapanpuluh) hari kalender, terhitung mulai sejak serah terimapertama pekerjaan (PHO)

B. Sumber Dana Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan : APBDProvinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016.

C. JadwalTahapanPemilihan

Sebagaimana tercantum dalam aplikasi SPSE.

D. PeninjauanLapangan(apabiladiperlukan)

Peserta disarankan melaksanakan peninjauan lapangandengan biaya sendiri (apabila diperlukan) sesuai paket

yang akan ditawar agar memahami situasi dan kondisipaket yang akan ditawar.

E. Mata Uang danCara

Pembayaran

1.2.

Mata uang yang digunakan Rupiah;Pembayaran dilakukan dengan cara Monthly Certificate

(MC).

F. MasaBerlakunyaPenawaran

Masa berlaku penawaran selama 90 sembilan puluh) hari kalender sejak batas akhir waktu pemasukanDokumen Penawaran.

G. JaminanPenawaran

Tidak diperlukan

H. JadualPemasukanDokumen

Penawaran


I. Batas AkhirWaktu



36/82


PemasukanPenawaran

J. PembukaanPenawaran


K. DokumenPenawaran

1. DOKUMEN ADMINISTRASIa. Surat Penawaran [format Bab VI huruf A];b. Surat Kuasa dari Direktur/Pimpinan

Perusahaan/Pengurus Koperasi [apabila yangbertindak untuk dan atas peserta dalam SuratPenawaran didelegasikan kepada Karyawan Tetap];

c. Surat perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi[apabila peserta berbentuk Kemitraan/KSO] formatBab VI huruf B;

2. DOKUMEN TEKNISa. Metode pelaksanaan;

Menggambarkan penguasaan penyelesaianpekerjaan yang sistematis dari awal sampai akhir

meliputi tahapan/urutan pekerjaan (utama) danuraian/cara kerja dari masing-masing jenis kegiatanpekerjaan utama dan penunjang pekerjaan utama

yang dapat dipertanggung jawabkan secara teknis;Metode Pelaksanaan, disusun sekurang kurangnyaberisi sebagai berikut :

Tabel-01 Metode p ela k s a n aa n

Bab Isi

I. Pendahuluan

Latar belakang, Maksud dan tujuan, Lokasi,Lingkup Pekerjaan.

II. Metode

penyelesaian

pekerjaan

Tahapan urutan pekerjaan dan Tata Cara

Pelaksanaan yang menggambarkan pelaksanaan pekerjaan dari awal sampaidengan akhir yang dapat dipertanggung

jawabkan secara teknis .III. Uraian

pekerjaanutama

Metode kerja pelaksanaan pekerjaanmenggambarkan metode kerja alat,

penggunaan bahan, kebutuhan personil danwaktu pelaksanaan

IV. Uraian pekerjaan penunjang

Metode kerja pekerjaan-pekerjaan penunjang( selain item pekerjaan yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan harga ) dan atau

pekerjaan sementara yang mempengaruhikelancaran/ keberhasilan penyelesaian pekejaan

(Misal : Menejemen lalu-lintas, penyiapan jalan/ jembatan darurat, antisipasi cuaca dll.)V. Penutup Resume/ saran/ usulan percepatan/ inovasi.

Catatan:Penyedia harus memaksimalkan waktu pelaksanaanpekerjaan mengingat waktu pelaksanaan yang sangatpendek, dengan tetap mengutamakan kualitaspekerjaan.

Apabila diperlukan percepatan pekerjaan danpeningkatan mutu bahan, tidak disediakan biayatambahan

b. Time Schedule yang berupa rencana target danrencana capaian prestasi pekerjaan denganmenggunakan model kurve S . Jadwal


37/82


pelaksanaan disusun secara detail berdasarkanper Nomor/ Nama mata pembayaransebagaimana tabel berikut :

Tabel 02 Jadwal waktu p el ks n n

NoMata

Pembayaran

Jml

harga

Bobot(%

)

Waktu pelaksanaan

Keterangan Bulan I Bulan

1 2 3 4 1 2 3 4I. UMUM1.1 .. II. DRAINAS

E2.2 . 2.3 . III.

PEKERJAANTANAH

3.1 . 3.2 .

Total

Total Komulatif

c. Formulir isian Pra RK3K [format Bab VI huruf C];d. Daftar peralatan utama minimal dengan ketentuan:

No Peralatan JumlahKapasitas/out

put

Keterangan

1. AsphaltSprayer

1 unit 850 L Peralatan milik sendiri dilampiri hasilpemindaian (scan) bukti kepemilikanasli yang sah

Peralatan sewa dilampiri hasilpemindaian (scan) Surat PerjanjianSewa asli dengan klausul menyebutkan jangka waktu sewaperalatan yang dimulai sejak tanggalbatas akhir pemasukan penawaran s/dserah terimapekerjaan pertama (PHO) (formatsesuai Bentuk Surat Perjanjian SewaPeralatan pada Bab VI)

2. Dump Truck 6 unit 3-4m33. Asphalt

Finisher1 unit 10 ton

4. PenghamparBeton(ConcretePaver)

1 unit

5. TandemRoller 6 - 8 T

1 unit 6-8ton

6. P. Tyre Roller 1 unit 8-10ton7. Vibrating

Roller2 unit 5-8

ton8. Concrete

Mixer 0,3 -0,6 M

4 unit 0,3-0,6 m3

9. ConcreteVibrator

2 unit 5,5 HP

10. Grader

1 unit

11. Excavator

2 unit 0,93ton

12

.

Agilator

(TruckMixer)

4 unit 5 m3

13.

CuttingMachine

1 unit

14.

Crane 1 unit 50 ton

e. Pernyataan kesediaan memenuhi spesifikasi teknis(tidak diperkenankan menyampaikan spesifikasiteknis yang berbeda) ; [format Bab VI huruf D];


38/82


f. Personil Inti yang akan ditugaskan secara penuhdalam penyelesaian pekerjaan, dengan ketentuan:

No Uraian Jml

Org

Kualifikasi (Minimal)

PendidikanPengala

man(th)

Keterangan

1. GeneralSuperintendent(GS)

1 S1 TeknikSipil

5 SKA Ahli MadyaTeknik Jembatan(203)

2. Pelaksana 2 D3 TeknikSipil

2 SKA Ahli MudaTeknik Jembatan(203)

3. Laboratorium 1 D3 TeknikSipil

2 SKA Ahli MudaTeknik Jembatan(203)

2. Logistik 1 SLTASederajat

1

3. AdministrasiTeknik

1 SLTASederajat

1

Catatan :a) SKA / SKT diterbitkan LPJK dan masih berlaku;b) dilampiri scan surat pernyataan kesediaan untuk

ditugaskan, Ijazah asli, daftar riwayat hidup, SKA / SKT danKTPasli;

c) dalam surat kesediaan untuk ditugaskan dan daftar riwayathidup, personil wajib mencantumkan alamat lengkap dannomor telepon / HP [format Bab VI huruf E dan F];

d) Satu personil hanya boleh dipakai oleh satupenawar/perusahaan pada paket yang sama. Dalam halpersonil tersebut dipakai oleh lebih dari satupenawar/perusahaan akan dilakukan klarifikasi padapersonil tersebut (hasil klarifikasi dapat menggugurkanbaik salah satu maupun penawaran lainnya).

g. Daftar bagian yang dapat disubkontrakkan, selainpekerjaan yang termasuk Mata Pembayaran Utama. Tabel 03- Daftar pekerjaan yang disubkontrakkan

No. MataPemba-yaran

JenisPekerj

aan

Prosentase dariharga total Mata

Pembayaran

Prosentasedari HargaPenawaran

NamaSub Penyedia Jasa(jika ada)

Cat : Leveransir/pemasok bahan tidak termasuk sebagai subKontraktor.

Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan bukan merupakanPekerjaan Utama sebagaimana Lampiran LDP (DaftarPekerjaan Utama).

h. Uji mutu/teknis/fungsi dalam kondisi tertentudiperlukan untuk : Bahan Aspal/Beton, Alat (sesuaiLDK);

i. Daftar Pekerjaan Utama (DPU) dan MataPembayaran Utama (MPU) sebagaimana LampiranLDP.

j. Mata Pembayaran Utama (MPU) sebagaimanaLampiran LDP.

3. DOKUMEN HARGA berupa DKH yang meliputi:a. Rekapitulasi Hargab. Mata Pembayaran Umum;

c. Mata Pembayaran Pekerjaan Utama;d. Mata Pembayaran Lainnya;e. Daftar Harga Satuan Pekerjaanf. Daftar Harga Satuan Bahan, Upah dan Alat


39/82


g. Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) untukpekerjaan utama maupun mata pembayaran utama;

h. Analisa Teknis Satuan Pekerjaan (ATSP) untukpekerjaan utama maupun mata pembayaran utama.

L. Harga

Penawaran

1. Harga penawaran telah memperhitungkan kondisilapangan termasuk perkiraan lalu-lintas dan biayapemeliharaan jalan pada masa pemeliharaanberdasarkan indikator kinerja jalan sebagaimanaditetapkan dalam Syarat Syarat Khusus Kontrak,serta biaya pengujian yang diperlukan untuk matapembayaran yang memerlukan pendukung kualitassebagaimana yang disyaratkan dalam spesifikasiteknis maupun biaya biaya lain (asuransi, golonganC dan lain lain);

2. Harga penawaran telah memperhitungkan biayaperbaikan jalan kerja yang dilalui dalampelaksanaan pekerjaan untuk mengembalikan kekondisi semula;

3. Harga penawaran juga telah memperhitungkanmetode pelaksanaan berkenaan dengan percepatanpenyelesaian pelaksanaan pekerjaan sehubungandengan keterbatasan waktu pelaksanaan;

4. Harga penawaran juga telah memperhitungkanperkiraan kenaikan harga-harga yang bukandisebabkan oleh keadaan Kahar sebagaimanadimaksud dalam SSUK.

M. BentukPenawaran Dokumen penawaran disampaikan secara elektronikdalam bentuk soft copy (satu file) dengan mengunggah

file penawaran terenkripsi (*.rhs) hanya dengan melauiaplikasi SPSEwebsite :www.lpse.jatengprov.go.id.

N. Sanggahan danPengaduan

1.2.

3.

Sanggahan disampaikan melalui aplikasi SPSE;Tembusan sanggahan disampaikan di luar aplikasi SPSE(offline ) ditujukan kepada:a. Kepala LKPP;b. Kepala Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah

Tegal pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengahselaku PPK;

c. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah;d. Kepala Biro Administrasi Bangda Setda Provinsi

Jawa Tengah;Pengaduan disampaikan di luar aplikasi SPSE ( offline )ditujukan kepada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah;

O. JaminanPelaksanaan

1.

2.

3.

Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penanda-tanganan kontraksampai dengan serah terima pertama pekerjaan(Provisional Hand Over/PHO ) maksimal sampai dengantanggal 31 Desember 2016; Jaminan Pelaksanaan ditujukan kepada Kepala BalaiPelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Tegal pada DinasBina Marga Provinsi Jawa Tengah selaku PPK;

Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan pada KasDaerah Provinsi Jawa Tengah.
http://www.lpse.jatengprov.go.id/http://www.lpse.jatengprov.go.id/


40/82


P. Jaminan UangMuka

1.

2.

3.

Jaminan Uang Muka minimal sama dengan nilai uangmuka yang dimintakan Penyedia; Jaminan Uang

1. dp jbt. cilatah (bandungsari-salem) lebar 5,5 m.pdf

Documents