4. kebijakan keuangan helny

7/23/2019 4. Kebijakan Keuangan Helny

1/11

KEBIJAKAN KEUANGANKEBIJAKAN KEUANGAN

A PENDAHULUAN

1. Kebijakan keuangan yang diuraikan dalam bab ini mengacu pada siklus yang terjadi di rumah sakit,sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, dan didetilkan sesuai dengan kondisi dirumah sakit.

2. Kebijakan akuntansi yang terkait erat dengan perlakuan akuntansi, khususnya pengakuan,pengukuran, penyajian, dan pengungkapan, diuraikan dalam bab Laporan Posisi Keuangan(Neraca) pada Bagian Tiga tentang Pedoman kuntansi.

KEBIJAKAN PENDAPATAN

A. Kebijakan Pelayanan Kesehatan

1. Pelayanan kesehatan rumah sakit menggunakan standar pelayanan minimum yang ditetapkanoleh bupatisesuai dengan ke!enangannya dan diusulkan oleh rumah sakit.

2. "tandar pelayanan minimum sebagaimana dimaksud dalam butir # harus mempertimbangkankualitas layanan, pemerataan dan kesetaraan layanan, biaya serta kemudahan untukmendapatkan layanan.

B. Kebijakan Pendapatan

1. Pendapatan Pelayanan#. Pendapatan yang diperoleh dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat merupakan

pendapatan operasional rumah sakit.$. Pendapatan rumah sakit terdiri dari pendapatan pasien umum dan pihak ketiga.

#) Pendapatan pasien umum adalah pendapatan yang diperoleh dari pembayaran langsungpasien.

$) Pendapatan pihak ketiga adalah pendapatan yang diperoleh dari pembayaran pasien yangdijamin oleh pihak ketiga, yang terdiri daria) %aminan sosial seperti

(#) suransi Kesehatan (skes),($) %aminan Kesehatan &asyarakat (%amkesmas),

(') %aminan Kesehatan Bali &andara (%KB&)() %aminan Kesehatan lainnyab) %aminan perusahaan s!asta dan atau Badan saha &ilik Negara*+aerah (B&N*+).

'. Pendapatan rumah sakit dibagi lagi menjadi empat kelompok, yaitu#) Pendapatan Pasien -a!at %alan, yaitu semua pendapatan yang diperoleh dan timbul dari

kegiatan pada instalasi ra!at jalan$) Pendapatan Pasien -a!at /nap, yaitu semua pendapatan yang diperoleh dan timbul dari

kegiatan atau pelayanan yang diberikan kepada pasien di instalasi ra!at inap') Pendapatan Penunjang &edis, yaitu semua pendapatan yang diperoleh dan timbul dari

kegiatan atau pelayanan yang diberikan kepada pasien di instalasi penunjang.) Pendapatan lain0lain, yaitu semua pendapatan yang diperoleh dan timbul dari kegiatan

atau pelayanan selain dari pasien ra!at jalan, pasien ra!at inap, dan penunjang medis.2. Penerimaan anggaran yang bersumber dari PB+*N yang berupa kas diberlakukan sebagai


2/11

pendapatan rumah sakit.. Pendapatan hibah terdiri dari pendapatan hibah terikat dan tidak terikat berupa kas yang diperoleh

langsung dari masyarakat atau badan lain dan merupakan pendapatan rumah sakit yang harusdiperlakukan sesuai dengan peruntukannya.

!. 1asil kerja sama rumah sakit dengan pihak lain dan*atau hasil usaha lainnya merupakan

pendapatan rumah sakit.

". Kebijakan Pen#el$laan Pi%tan#

1. Piutang rumah sakit dikelola dan diselesaikan secara tertib, e2isien, ekonomis, transparan, danbertanggung ja!ab serta dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan praktik bisnis yang sehatdan berdasarkan ketentuan peraturan perundang0undangan.

2. Penagihan Piutanga. Penagihan Pasien Pulang Paksa (Pulang atas permintaan sendiri)

#) Penagihan pasien pulang paksa adalah penagihan yang dilakukan kepada pasien yangpulang atas inisiati2 sendiri dan pada saat pulang pasien belum melakukan pembayaranterhadap pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit.

$) Penagihan terhadap pasien pulang paksa ini menjadi tanggung ja!ab "ub BidangKeuangan.

b. Penagihan Pihak Ketiga1& Penagihan skes

skes adalah jaminan kesehatan yang dikeluarkan oleh PT suransi Kesehatan (persero)dan diberikan kepada pega!ai negeri sipil, penerima pensiun, 3eteran dan perintiskemerdekaan yang membayar iuran untuk jaminan pemeliharaan. %aminan pelayanantersebut juga diperuntukkan bagi keluarga peserta yang meliputi isteri atau suami daripeserta dan anak yang sah atau anak angkat dari peserta yang berhak menerima

tunjangan sesuai peraturan perundang0undangan yang berlaku.a) Pelayanan dan pemeliharaan kesehatan meliputi(#) ra!at jalan tingkat lanjutan,($) ra!at inap lanjutan,(') pelayanan # (satu) hari (4one day care5),() pelayanan kesehatan penunjang,(6) pelayanan obat,(7) rehabilitasi medis,(8) pelayanan ga!at darurat (4emergency5) dan(9) persalinan.

Pelayanan dan pemeliharaan kesehatan tersebut berdasarkan ketentuan yang telah

ditetapkan baik di Puskesmas maupun rumah sakit yang telah ditunjuk di !ilayah dandiberikan secara cuma0cuma dengan atau tanpa iuran biaya.

b) %aminan yang diperoleh berupa pelayanan kesehatan yang diperlukan dalam upayapencegahan, penanggulangan, pengobatan dan pemulihan gangguan kesehatan,dia!ali dengan pelayanan kesehatan tingkat pertama di Puskesmas beserta

jaringannya. pabila diperlukan, jaminan tersebut dilanjutkan dengan pelayanankesehatan tingkat lanjutan di rumah sakit berdasarkan rujukan dari Puskesmas.

c) Penagihan terhadap skes dilakukan kepada PT skes sesuai dengan peraturan PTskes.

$) Penagihan %amkesmas


3/11

a) %amkesmas adalah jaminan kesehatan yang diberikan +epartemen Kesehatan kepadamasyarakat miskin berupa pelayanan kesehatan yang diperlukan dalam upayapenanggulangan, pengobatan, dan pemulihan gangguan kesehatan, dia!ali denganpelayanan kesehatan tingkat pertama di Puskesmas beserta jaringannya. pabiladiperlukan, jaminan dilanjutkan dengan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan di rumah

sakit berdasarkan rujukan dari Puskesmas.b) Pelayanan dan pemeliharaan yang diberikan meliputi keseluruhan pelayanan rumah

sakit. Pelayanan dan pemeliharaan kesehatan tersebut sesuai dengan ketentuan yangtelah ditetapkan baik di Puskesmas maupun rumah sakit yang telah ditunjuk diKabupaten , dan diberikan secara cuma0cuma dengan atau tanpa iuran biaya

c) Penagihan terhadap %amkesmas ini dilakukan merujuk kepada peraturan yangdikeluarkan oleh kementrian kesehatan.

') Penagihan %aminan Kesehatan Bali &andara

a) %aminan Kesehatan Bali &andara adalah jaminan kesehatan yang diberikan oleh

Pemerintah Pro3insi Bali kepada masyarakat miskin yang belum memiliki jaminankesehatan berupa pelayanan kesehatan yang diperlukan dalam upayapenanggulangan, pengobatan, dan pemulihan gangguan kesehatan, dia!ali denganpelayanan kesehatan tingkat pertama di Puskesmas beserta jaringannya. pabiladiperlukan, jaminan dilanjutkan dengan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan di rumahsakit berdasarkan rujukan dari Puskesmas.

b) Pelayanan dan pemeliharaan yang diberikan meliputi(#) ra!at jalan tingkat lanjutan($) ra!at inap tingkat lanjutan(') pelayanan kesehatan penunjang() pelayanan obat(6) pelayanan ga!at darurat (4emergency5) kecuali kecelakaan lalu lintas dan(7) persalinan

) Penagihan jaminan perusahaan atau jaminan lainnyaa) %aminan perusahaan adalah jaminan kesehatan yang diberikan perusahaan

kepada karya!annya melalui kontrak kerja sama antara perusahaan selakupenjamin dengan rumah sakit selaku pemberi pelayanan kesehatan.

b) Penagihan jaminan perusahaan dilakukan kepada perusahaan yang karya!annyamendapatkan pelayanan dari rumah sakit dan didasarkan pada kontrak kerjasama yang disepakati.

6) tas piutang yang sulit ditagih, diakui sebagai kerugian piutang tak tertagih.

2& Penghapusan Piutang

#. Piutang rumah sakit dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang ber!enangsetelah memperhatikan penyisihan kerugian piutang yang diuraikan di bab Laporan PosisiKeuangan (Neraca), khususnya pembahasan piutang.

$. Ke!enangan penghapusan piutang secara berjenjang ditetapkan dengan peraturan Bupatisesuai dengan ke!enangannya dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang0undangan yang berlaku

KEBIJAKAN PEN'ELUA(AN


4/11

A. Kebijakan U)%) Pen#el%a*an

1& Belanja rumah sakit terdiri dari unsur biaya yang sesuai dengan struktur biaya yang dituangkandalam -B (-encana Bisnis nggaran), Penetapan nggaran atau dokumen lain yang telahdisahkan Pemerintah +aerah .

2& Pengelolaan belanja rumah sakit diselenggarakan secara 2leksibel berdasarkan kesetaraan antara3olume kegiatan pelayanan dengan jumlah pengeluaran dan mengikuti praktik bisnis yang sehat.

& :leksibilitas pengelolaan belanja berlaku dalam ambang batas sesuai dengan yang ditetapkandalam -B dan dokumen anggaran yang telah disahkan.

!& Belanja rumah sakit yang melampaui ambang batas 2leksibilitas harus mendapat persetujuanBupati atas usulan kepala rumah sakit sesuai dengan ke!enangannya.

+& +alam hal terjadi kekurangan anggaran, rumah sakit dapat mengajukan usulan tambahananggaran dari PB+ kepada Pejabat Pengelola Keuangan +aerah atau PPK+, yang memiliki tugasmelaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

,& sulan tambahan anggaran sebagaimana dimaksud pada butir 6 di atas dilakukan melalui kepala"atuan Kerja Perangkat +aerah atau "KP+ (instansi pemerintah daerah yang merupakan bagiandari pemerintah daerah yang bertanggung ja!ab atas bidang tugas yang diemban oleh suatu unit)sesuai dengan ke!enangannya.

-& Belanja rumah sakit dilaporkan sebagai belanja barang dan atau jasa "KP+*pemerintah daerah.

B. Kebijakan Belanja Pe#aai

1& ;ajia. ;aji Pega!ai Negeri "ipil (PN")

#) ;aji PN" adalah jumlah total yang dibayarkan kepada karya!an yang merupakan Pega!ai

Negeri "ipil selama satu periode tertentu.$) Prosedur pembayaran gaji PN" harus berdasarkan peraturan pemerintah.') Pembayaran gaji terhadap PN" dilakukan dengan melibatkan bank yang telah ditunjuk

oleh Pemerintah +aerah

b. ;aji Pega!ai -umah "akit Non PN"#) ;aji pega!ai rumah sakit non PN" adalah jumlah total yang dibayarkan kepada karya!an

rumah sakit non PN" selama satu periode tertentu$) Prosedur pembayaran gaji pega!ai rumah sakit non PN" harus berdasarkan surat ijin

kerja dari Bupati dan surat tugas dari Kepala -"') Pembayaran terhadap gaji pega!ai rumah sakit non PN" dilakukan dengan melibatkan

bank yang ditunjuk oleh -umah "akit.

2& Tunjangana. Tunjangan adalah pembayaran yang dilakukan kepada seluruh pega!ai karena mendapatkan

tugas khusus sesuai dengan surat keputusan Bupati dan Kepala rumah sakit.b. Pembayaran tunjangan dilakukan dengan melibatkan bank yang ditunjuk oleh Pemerintah

daerah

& /nsenti2a. /nsenti2 adalah pembayaran yang dilakukan kepada seluruh pega!ai atas pelayanan yang

telah diberikan disesuaikan dengan tugas dan 2ungsi

b. Ketentuan terhadap pembayaran insenti2 diatur berdasarkan surat keputusan Bupati danKepala rumah sakit.


5/11

!& Tambahan Penghasilana. Tambahan penghasilan adalah jumlah total yang dibayarkan kepada karya!an atas kegiatan

tertentu, misalnya shi2t kerja dan anggota tim kerja, dan mencakup juga premi dokter danpera!at yang sudah memberikan pelayanan dalam suatu periode tertentu

b. Ketentuan pembayaran tambahan penghasilan diatur berdasarkan surat keputusan Bupatiberdasarkan usul dan beban kerja dari Kepala rumah sakit dengan ditetapkan dengankeputusan Bupati.

c. Pembayaran tambahan penghasilan dilakukan dengan melibatkan bank yang telah ditunjukoleh Pemerintah +aerah.

". Kebijakan Belanja Ba*an# dan Jasa

1& Pengadaan barang*jasa oleh rumah sakit dilakukan berdasarkan prinsip e2isiensi dan ekonomissesuai dengan praktik bisnis yang sehat.

2& Ke!enangan pengadaaan barang*jasa, termasuk pelaksanannya, diselenggarakan berdasarkanjenjang nilai yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor


6/11

!& Pembayaran kembali utang merupakan tanggung ja!ab rumah sakit.

KEBIJAKAN PEN'EL0LAAN PE(EDIAAN

A. Pen#el$laan Pe*sediaan edis

1& Persediaan adalaha. aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan pelayanan rumah sakitb. aset dalam proses pelayanan danc. aset yang tersedia dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam pemberian

pelayanan, proses pelayanan, dan mendukung kegiatan administrati22& >ang termasuk dalam persediaan medis di antaranya adalah obat, alat kesehatan habis pakai, dan

bahan medis habis pakai& Pengelolaan persediaan medis berada di ba!ah tanggung ja!ab /nstalasi :armasi dan bidang

pelayanan medis

!& Pengeluaran untuk pemakaian persediaan medis berdasarkan :ormulir Permintaan Barang &edis(:PB&) yang disetujui oleh /nstalasi :armasi ? Bidang Pelayanan &edis+& Pemeriksaan 2isik (stock opname) persediaan medis dilakukan oleh petugas gudang setiap bulan

untuk depo 2armasi dan ' bulan sekali untuk instalasi* gudang 2armasi.

B. Pen#el$laan Pe*sediaan N$n edis

1& Persediaan non medis terdiri atas barang cetakan, alat tulis kantor, persediaan rumah tangga,linen, bahan makanan kering*basah, alat listrik, bahan bangunan, dan persediaan bahan bakar.

2& Pengelolaan persediaan non medis melibatkan seluruh pengguna (user), sub bagian rumah tanggadan perlengkapan, serta bagian umum

& Pengeluaran untuk pemakaian persediaan non medis harus berdasarkan :ormulir PermintaanBarang Non &edis (:PBN&) yang setujui oleh Kepala "eksi

!& :PBN& menjadi dasar pengeluaran barang yang dilakukan oleh bagian gudang. "elanjutnya,pengurus barang melakukan 3eri2ikasi terhadap :PBN&.

+& Pemeriksaan 2isik (stock opname) persediaan non medis dilakukan oleh petugas gudang setiapbulan.

". Pe)%snahan Pe*sediaan

1& Pemusnahan persediaan dilakukan terhadap persediaan yang sudah tidak layak untuk digunakan,baik karena sudah kadaluarsa (expired) atau pun rusak dan tidak bisa dikembalikan lagi ke

supplier.2& Pemusnahan persediaan medis harus dilakukan berdasarkan surat keputusan kepala rumah sakit

dan diketahui oleh Badan Penga!asan @bat dan &akanan (BP@&) +epartemen Kesehatan.& Pemusnahan persediaan non medis harus dilakukan berdasarkan surat keputusan direktur rumah

sakit.!& Pemusnahan persediaan harus dilengkapi dengan Berita cara Pemusnahan.

KEBIJAKAN PEN'EL0LAAN AET TETAP

A. Kebijakan U)%) Pen#el$laan Aset Tetap


7/11

1& set tetap adalah aset ber!ujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangunlebih dahulu, yang digunakan dalam operasional rumah sakit dalam rangka kegiatan normal rumahsakit, tidak dimaksudkan untuk dijual dan mempunyai masa man2aat lebih dari satu tahun

2& set tetap yang dimiliki rumah sakit harus diin3entarisasi secara berkala dan dibuatkan kode aset.& Barang in3entaris dan*atau aset tetap milik rumah sakit dapat dihapuskan berdasarkan

pertimbangan ekonomis dan atas persetujuan kepala daerah!& Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas pokok dan 2ungsi

rumah sakit harus mendapat persetujuan Pemerintah Kabupaten c.A. Kepala Bagian mum danPerlengkapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang0undangan.

B. Kebijakan Pe)e*$lehan Aset Tetap

1& Tanaha. Tanah rumah sakit diserti2ikatkan atas nama Pemerintah Kabupaten .b. Tanah yang tidak digunakan oleh rumah sakit untuk penyelenggaraan tugas pokok dan

2ungsinya dapat dialihgunakan oleh direktur B-" terkait dengan persetujuan Bupati sesuaidengan ke!enangannya.

2& Bangunana. Bangunan rumah sakit diserti2ikatkan atas nama Pemerintah Kabupaten .b. Bangunan yang tidak digunakan rumah sakit untuk penyelenggaraan tugas pokok dan

2ungsinya dapat dialihgunakan oleh direktur B-" terkait dengan persetujuan bupati sesuaidengan ke!enangannya

& Kendaraan bermotorKendaraan bermotor rumah sakit diin3entarisasikan atas nama Pemerintah Kabupaten

!& :urnitur dan Komputer>ang termasuk dalam 2urnitur dan komputer rumah sakit adalah 2urnitur dan komputer yang

diin3entarisasikan atas nama Pemerintah Kabupaten +& Peralatan * &esin>ang termasuk dalam kategori peralatan*mesin adalah peralatan medis dan peralatan non medis.

". Kebijakan Pe)eliha*aan3 Pe*aatan3 Pe*baikan Aset Tetap

1& set tetap milik rumah sakit dipelihara dan dira!at secara berkala, e2isien, e2ekti2 dan ekonomis.2& Perbaikan aset tetap milik rumah sakit dilakukan jika aset tetap tersebut dalam kondisi rusak

dengan mempertimbangkan asas e2isiensi dan e2ekti3itas.

D. Kebijakan Peny%s%tan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap mengacu pada bagian Pedoman kuntansi, khususnya Bab Laporan PosisiKeuangan (Neraca) yang mengupas penjelasan atas aset tetap.

E. Kebijakan Pen#hap%san Aset

1& Penghapusan aset tetap dilakukan bila aset yang dimaksud sudah habis masa man2aat (telahhabis penyusutan) atau sudah tidak dapat digunakan lagi

2& Penghapusan aset tetap dilakukan dengan membentuk tim panitia penghapusan dan harusberdasarkan surat keputusan direktur rumah sakit

& set tetap yang telah diusulkan untuk dihapuskan dinilai oleh tim penghapusan bupati dandituangkan dalam berita acara penghapusan yang ditandatangani oleh direktur rumah sakit dan timpenghapusan barang untuk disahkan oleh Bupati .


8/11

KEBIJAKAN PEN'EL0LAAN KA

A. Kebijakan U)%) Pen#el$laan Kas

1& Pengelolaan kas rumah sakit dilaksanakan berdasarkan praktik bisnis yang sehat.2& Penarikan dana yang bersumber dari PBN*PB+ menggunakan "urat Perintah &embayar ("P&)

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang0undangan.& "etiap penerimaan kas harus disetorkan ke rekening rumah sakit di bank paling lambat $ jam

berikutnya.!& Peman2aatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan dilakukan

sebagai in3estasi jangka pendek pada instrumen keuangan dengan risiko rendah.

B. Kebijakan Kas Ha*ian 4UULAN KEBIJAKAN&

1& >ang termasuk dalam kas harian adalah pengelolaan kas kecil untuk kebutuhan non rutin.2& Tujuan kebijakan ini adalah untuk menciptakan pengelolaan kas kecil yang sehat& Pengelolaan kas kecil melibatkan bendahara pengeluaran. dengan nilai kas maksimal yang

tersimpan di brankas rumah sakit sebesar -p #=.===.===,== (sepuluh juta rupiah).!& Pembayaran dengan menggunakan kas harian maksimal penggunaan belum ditentukan+& Pengisian kembali kas kecil didasarkan pada imprest fund system, yaitu pemegang kas harian

mempertahankan saldo kas kecil sesuai dengan butir ' di atas.

KEBIJAKAN PELAP0(AN KEUAN'AN

A. Kebijakan U)%) Pelap$*an Ke%an#an

1& -umah sakit menerapkan sistem in2omasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan danpraktek bisnis yang sehat.

2& "etiap transaksi keuangan rumah sakit harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelolasecara tertib.

& kuntansi dan laporan keuangan rumah sakit diselenggarakan sesuai dengan "tandar kuntansiKeuangan yang diterbitkan oleh asosiasi pro2esi akuntansi /ndonesia dan "tandard kuntansiPemerintahan yang diterbitkan oleh Komisi "tandard kuntansi Pemerintahan (K"P)

!& +alam hal tidak terdapat standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada butir ' di atas, rumahsakit dapat menerapkan standar akuntansi industri yang spesi2ik

+& -umah sakit mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan mengacu pada standarakuntansi yang berlaku sesuai dengan jenis layanannya,& Laporan keuangan rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam butir ' di atas setidak0tidaknya

meliputia. Laporan yang sesuai dengan "tandard kuntansi Keuangan, terdiri atas

#. laporan posisi keuangan (neraca)$. laporan operasional'. laporan aliran kas, dan. catatan atas laporan keuangan.

b. Laporan yang sesuai dengan "tandard kuntansi Pemerintahan, terdiri atas#. laporan posisi keuangan (neraca)

$. laporan realisasi anggaran (L-) dan'. catatan atas laporan keuangan.


9/11

B. Kebijakan Pelap$*an Ke%an#an Unit Pelayanan

1& Laporan keuangan unit0unit pelayanan yang diselenggarakan oleh rumah sakit dikonsolidasikandalam laporan keuangan rumah sakit setiap bulannya.

2& Laporan pendapatan didasarkan pada transaksi yang terjadi mulai pukul ==== s.d. pukul $==.& Perbedaan antara laporan penerimaan kas dengan saldo bank dituangkan dalam rekonsiliasi bank

yang disusun setiap bulan.

". Kebijakan Penya)paian Lap$*an Ke%an#an

1& Laporan keuangan rumah sakit disampaikan secara berkala kepada Bupati sesuai denganke!enangannya, untuk dikonsolidasikan dengan laporan keuangan pemerintah daerah.

2& Laporan keuangan rumah sakit terdiri dari#. Laporan keuangan tri!ulanan berupa laporan operasional dan aliran kas$. Laporan keuangan tengah tahun*semester'. Laporan keuangan tahunan

& Laporan keuangan disampaikan kepada Pimpinan PPK BL+ serta Bupati sesuai denganke!enangannya, paling lambat # (satu) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

!& Laporan keuangan rumah sakit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporanpertanggungja!aban keuangan pemerintah daerah.

+& Penggabungan laporan keuangan rumah sakit pada laporan keuangan pemerintah daerahdilakukan sesuai dengan "tandar kuntansi Pemerintahan.

D. Kebijakan Pe)e*iksaan

1& Laporan pertanggungja!aban keuangan rumah sakit diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuaidengan ketentuan peraturan perundang0undangan.

2& Pemeriksaan internal rumah sakit dilaksanakan oleh satuan penga!as internal yang merupakanunit kerja yang berkedudukan langsung di ba!ah kepala rumah sakit.

KEBIJAKAN K0NT(0L INTE(NAL

A. Kebijakan U)%) K$nt*$l Inte*nal 5 Pen#aasan Inte*nal

1& Kebijakan kontrol internal berkaitan dengan kebijakan pemeriksaan pada kebijakan PelaporanKeuangan.

2& Pemeriksaan internal didasarkan pada norma pemeriksaan internal yang ditetapkan oleh direkturrumah sakit.

& Proses penga!asan transaksi meliputi enam kelompok akti3itas penga!asan internal, yaitu a. @torisasi Transaksi

Tujuan otorisasi transaksi adalah untuk memastikan bah!a semua materi transaksi yangdiproses dalam sistem in2ormasi akuntansi rumah sakit 3alid dan sesuai dengan tujuanmanajemen.

b. Pemisahan Tugas Pokok dan :ungsiTujuan pemisahan tugas pokok dan 2ungsi adalah meminimalkan 2ungsi bertentangan agarpenyimpangan dapat ditekan.

c. "uper3isiTujuan super3isi adalah untuk melakukan penga!asan kepada karya!an yang mempunyai


10/11

potensi untuk melakukan sesuatu yang tidak selaras dengan prosedur sehingga rumah sakitdapat melakukan antisipasi dalam sistemnya.

d. atatan kuntansiatatan akuntansi bertujuan untuk membantu auditor independen menelusuri setiap transaksidari proses pencatatan sampai dengan penyusunan laporan keuangan.

e. Pengendalian ksesKontrol akses atau pengendalian akses bertujuan untuk memastikan bah!a hanya pega!aitertentu yang memiliki otorisasi untuk mengakses aset rumah sakit.

2. Ceri2ikasi /ndependenCeri2ikasi independen bertujuan untuk mengidenti2ikasi guna meningkatkan dan mem3eri2ikasikebenaran dan kelengkapan dari prosedur yang dilaksanakan oleh sistem lainnya.

!& kti3itas penga!asan internal yang disebutkan di atas harus terlaksana pada setiap prosedur yangada di rumah sakit.

B. Kebijakan Pe)e*iksaan Inte*nal

1& -uang lingkup pemeriksaan menyangkut perencanaan, pelaksanaan dari prosedur pemeriksaaninternal.

2& "atuan Penga!as /nternal harus mempunyai jad!al untuk program penga!asan yang bersi2atinternal di rumah sakit.

& "atuan Penga!as /nternal dalam pelaksanaan tugasnya harus berdasarkan perundang0undanganyang berlaku.

!& "atuan Penga!as /nternal terdiri atas a. Ketua "atuan Penga!as /nternal, yang bertugas dan bertanggung ja!ab secara keseluruhan

terhadap perencanaan dan proses pemeriksaan (audit) serta pelaporan dari hasil pemeriksaanb. Tim udit, yang bertugas dan bertanggung ja!ab terhadap pelaksanaan pemeriksaan

+& "atuan Penga!as /nternal melaporkan hasil pemeriksaan kepada direktur rumah sakit,& "atuan Penga!as /nternal melakukan koreksi dan saran perbaikan bila diminta oleh kepala rumahsakit.


11/11

Rincian pembuatan sopSOP Keuangan adalah kumpulan kebijakan, aturan, prosedur, mekanisme, format, kodedan contoh-contoh untuk memandu Perusahaan dalam menyusun, mengelola danmengawasi keuangan.

ujuan!."emastikan Penyusunan #aporan keuangan sesuai dengan Prinsip $kuntansi yang%erterima &mum'. "emastikan Penyusunan #aporan Keuangan selesai tepat waktu(. "emastikan Keandalan )si #aporan Keuangan*. "emastikan Penyusunan #aporan Keuangan ditopang Sistem Pengendalian )nternalyang andal+. "emastikan )nformasi yang tekandung relean dengan kebutuhan perusahaan. "emastikan akurasi, kelengkapan dan alidasi dari informasi laporan keuangan. "emudahkan masing-masing bagian untuk tahu tugas dan tanggungjawab terkait

dengan masalah keuangan

)si Struktur Organisasi dan ata Kelola SOP Penyusunan #ap Keuangan dan Pelaporan SOP Penjualan dan Piutang SOP Sentralisasi Kas SOP Penggajian SOP Pembelian, Pengadaan dan /utang SOP Pencatatan /arga Pokok Produksi SOP Persediaan SOP $ktia etap Kode Rekening 0ormat dan Kode 1okumen 0ormat #aporan dan 2hecklist

Proses Penyusunan Pemetaan proses bisnis dan identi3kasi struktur organisasi perusahaan Perancangan alur transaksi dan proses Perancangan sistem pengendalian internal Perancangan formulir dan sistem pengkodean

Pembuatan 4owchart Pembuatan laporan akhir Sosialisasi dan Pelatihan

%iaya"enyesuaikan kondisi perusahaan detail

4. kebijakan keuangan helny

Documents