DAFTAR ISI

DAFTAR ISI................................................................................................................................ 1KATAPENGANTAR................................................................................................. 2BAB I PENDAHULUAN.............................................................................. ........... 3I.I Latar Belakang............................................................................................ 3I.II Rumusan Masalah..................................................................................... 4I.II Tujuan....................................................................................................... 4BAB II ISI.................................................................................................................. 5II.IPajak Daerah.............................................................................................. 5II.I.I Pengertian Pajak Daerah............................................................ 5II.I.II Jenis dan Karakteristik Pajak Daerah....................................... 6II.II Retribusi Daerah.................................................................................... 11II.II.I Pengertian Retribusi Daerah.................................................... 11II.II.II Jenis dan Karakteristik Retribusi daerah................................ 11BAB III KESIMPULAN.......................................................................................... 20DAFTAR PUSTAKA............................................................................................... 21

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT karena dengan rahmat dan ridho-Nya kami bisa menyelesaikan makalah ini.Makalah ini kami buat berdasarkan atas tugas yang diberikan oleh dosen pembimbing.Makalah ini dimaksudkan untuk menambah pengetahuan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, semoga makalah ini bermanfaat bagi pembaca.Namun demikian,diharapkan pada mahasiswa rekan-rekan kami dapat mengambil ilmu dari makalah yang kami kerjakan. Sehingga kita sebagai mahasiswa fakultas ekonomi bisa memperdalam pengetahuan kita dimata kuliah Akuntansi Sektor Publik ini.Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu penulisan makalah ini. Kami memohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Saran dan kritik kami harapkan untuk bisa menjadi lebih baik dalam penggarapan makalah ini.

Bandung, 14 April 2014

Kelompok 8

BAB IPENDAHULUAN

I.I Latar BelakangSebagai salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. Sumber-sumber penerimaan tersebut dapat berupa pajak atau retribusi. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, setiap pungutan yang membebani masyarakat baik berupa pajak atau retribusi harus diatur dengan Undang-Undang (UU).Pembangunan secara umum diartikan sebagai suatu usaha untuk lebih meningkatkan produktifitas sumber daya alam, sumber daya potensial yang dimiliki oleh suatu negara berupa sumber daya alam sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Dengan demikian pembangunan pada dasarnya dapat dikatakan usaha dasar untuk mengubah masa lampau yang buruk menjadi zaman baru yang lebih baik untuk mewariskan masa depan kepada generasi yang akan datang.Untuk melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan maka daerah / kota lebih dituntut untuk menggali seoptimal mungkin sumber-sumber keuangannya seperti:Pajak, retribusi atau pungutan yang merupakan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, seperti yang tertuang dalam undang-undang Nomor 32 tahun 2004.Sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, bahwa: Hal hal yang mendasarkan Undang Undang ini adalah untuk mendorong memberdayakan masyrakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas serta msyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Oleh sebab itu Undang Undang ini menempatkan Otonomi Daerah secara utuh pada daerah kabupaten dan kota. Retribusi Daerah selain sebagai salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah juga merupakan faktor yang dominan peranannya dan kontribusinya untuk menunjang pemarintah daerah.Pemberian Otonomi Daerah dimaksud untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mengatur dan mengurus daerahnya sendiri, terutama dalam membiayai pembangunan dewasa ini.Dengan diberikan hak kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri tanpa campur tangan pihak lain adalah sangat tepat karena dengan demikian sudah memiliki kekuatan hukum untuk menentukan kebijakan dalam pengelolaan daerahnya, meskipun pada dasarnya tetap dikordinir oleh pemeritah pusat.Permasalahan retribusi atau retribusi daerah lebih tepatnya diatur dalam Peraturan Pemerintah No 66 Tahun 2001 dimana yang dimaksud dengan retribusi daerah atau retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

I.II Rumusan MasalahBerdasarkan latar belakang, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:1. Apa pengertian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta landasan hukumnya ?2. Apa sajakah jenis serta karakteristik Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ?

I.III TujuanUntuk menjawab semua pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah mengenai pengertian Pajak Daerah, jenis-jenis Pajak Daerah, Karakteristik Pajak Daerah, pengertian Retribusi Daerah, serta jenis-jenis Retribusi Daerah.

BAB IIISIII.I Pajak DaerahII.I.I Pengertian Pajak DaerahMenurut rochmat sumitro (1988:12), Pajak adalah iuran rakyat pada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat di paksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat di tunjukkan dan yang di gunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dapat di paksakan mempunyai arti,apabila utang pajak tidak di bayar,utang tersebut di tagih dengan kekerasan, seperti surat paksa, sita, lelang dan sandera. Dengan demikian, ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut: Pajak di pungut berdasarkan Undang-Undang Jasa timbal tidak di tunjukkan secara langsung Pajak dipungut oleh pemerintah,baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dapat di paksakan (bersifat yuridis)Menurut Brotodiharjo,R (1982:2), Pajak adalah iuran rakyat kepada negara (yang dapat di paksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya berdasarkan peraturan-peraturan,dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat di tunjuk dan yang dapat di gunakan untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.Menurut Tony Marsyahrul (2004:5), Pajak daerah adalah pajak yang di kelolah oleh pemerintah daerah (baik pemerintah daerah TK.I maupun pemerintah daerah TK.II) dan hasil di pergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD).Menurut Mardiasmo, (2002:5), Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat di paksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di gunakan untuk membiayai penyelenggarakan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.Landasan HukumDalam hal pemungutan pajak, Undang-Undang Dasar 1945 telah menetapkan pada pasal 23 A yang ,menyebutkan bahwa :Pajak & pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undangSelain itu, dalam evolusi penarikan pungutan ini ditandai dengan beragamnya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam penarikannya. Sejak masa kemerdekaan, peraturan-perundang-undangan yang mendasari pemungutan Pajak Daerah sebagai berikut : a. Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerahb. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerahc. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerahd. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerahe. PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah

II.I.II Jenis dan Karakteristik Pajak DaerahBerdasarkan Undang-Undang No.34 Tahun 2000 jenis-jenis pajak daerah adalah sebagai berikut1. Pajak Daerah Kabupaten/Kota menurut UU 34/2000 terdiri daria. Pajak HotelHotel adalah Bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan atau fasilitas lainnya dengan di pungut bayaran, termasuk bangunan yang lainnya yang mengatur,di kelolah dan dimiliki oleh pihak yang sama kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. Menurut peraturan daerah No. 26 tentang Pajak Hotel (2002:1), pajak hotel di sebut pajak daerah pungutan daerah atas penyelenggaraan hotel. Objek pajak adalah Setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel, Objek pajak berupa: Fasilitas penginapan seperti gubuk pariwisata (cottage), Hotel,wisma,losmen dan rumah penginapan termasuk rumah kost dengan jumlah kamar 15 atau lebih menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan. Pelayanan penunjang antara lain : Telepon, faksimilie, teleks, foto copy, layanan cuci, setrika, taksi dan pengangkut lainnya disediakan atau dikelolah hotel. Fasilitas Olahraga dan hiburan

Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel. Wajib pajak hotel adalah Pengusaha hotel. Dasar pengenaan adalah Jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel dan tarif pajak ditetapkan sebesar 10%, Masa pajak I (satu) bulan takwim, jangka waktu lamanya pajak terutang dalam masa pajak pada saat pelayanan di hotel.

b. Pajak RestoranRestoran atau rumah makan adalah Tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran,tidak termasuk usaha jasa boga atau catering. Menurut Peraturan Daerah No. 29 tentang Pajak Restoran (2002:1), pajak restoran yang di sebut pajak adalah pungutan daerah atas pelayanan restoran. Objek Pajak yaitu setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di restoran. Subjek pajak orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan restoran, Wajib pajak rastoran yaitu Pengusaha restoran dan tarif pajak di tetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

c. Pajak HiburanMenurut Peraturan Daerah No.28 tentang Pajak Hiburan (2002:1) : Pajak Hiburan atau di sebut pajak adalah pajak hiburan di Kabupaten Musi Banyuasin. Hiburan ialah semua jenis pertunjukan permainan dengan nama dan bentuk apapun yang di tonton atau di nikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran di Kabupaten Musi Banyuasin.Objek Pajak Semua Penyelenggaraan Hiburan berupa : Penyelenggara pertunjukan film di bioskop dengan tarif pajak sebesar 31% Pertunjukan kesenian tradisional, Pertunjukan sirkus, Pemeran seni, Pameran busana dengan tarif pajak 10%. Pergelaran Musik dan tarif ditetapkan sebesar 15% Karaoke ditetapkan sebesar 20% Permainan Bilyar ditetapkan sebesar 20% Pertandingan Olahraga ditetapkan sabesar 10%Subjek pajak hiburan orang pribadi atau badan yang menonton atau menikmati hiburan, Wajib pakak hiburan orang pribadi atau badan penyelenggara hiburan.

d. Pajak ReklameMenurut Peraturan Daerah No.27 Tentang Pajak Reklame (2002:1) : Pajak reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame. Reklame yaitu benda, alat, media yang menurut bentuk susunan dan corak raganya untuk tujuan komersial di pergunakan untuk memperkenalkan,mengajukan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang di tempatkan atau di dengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang di lakukan oleh pemerintah.Objek Pajak ialah penyelenggara reklame seperti : Reklame Kain Reklame Melekat, Stiker Reklame Berjalan termasuk pajak kendaraan Reklame Udara Reklame Suara Reklame Film/Slide Reklame PeragaanSubjek Pajak Reklame adalah Orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame.Tarif pajak ditetapkan sebesar 25%.

e. Pajak Penerangan JalanPajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umumyang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. Tenaga listrik adalah tenaga listrik yang berasal dari PLN maupun bukan PLN.Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Subjek pajak penerangan jalan adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.Tarif pajak penerangan jalan adalah 6% (enam persen). Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen). Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan CPajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C dipungut pajak atas setiap pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C. Objek pajak adalah kegiatan ekspoitasi pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C, terdiri dari: asbes, riol, genteng, con blok, batu bata, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, batu bata, dll. Masa pajak adalah jangka waktu yang ditetapkan 1 (satu) bulan takwim). Dasar pengenaan pajak adalah nilai hasil jual hasil kegiatan eksploitasi pengambilan, pengolahan, penjualan, dan pengangkutan bahan galian golongan C. Tarif pajak adalah kegiatan eksplotasi menggunakan alat mekanis per m3 sebesar 20% (duapuluh persen), kegiatan eksplotasi menggunakan alat non mekanis per m3 sebesar 10% (sepuluh persen). Tata cara penghitungan pajak adalah dasar pengenaan dikalikan dengan tarif.

g. Pajak ParkirPajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Pajak ini merupakan pajak yang diperuntukan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Wajib pajak parkir adalah orang atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir yang diperoleh dari sewa/tarif parkir yang dikumpulkan. Dasar pengenaan pajak parkir dapat ditetapkan dengan peraturan daerah. Jumlah yang seharusnya dibayar termasuk potongan harga parkir dan parkir Cuma-Cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.Tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30%. Tarif pajak parkir ditetapkan dengan peraturan daerah. Pajak parkir yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat parkir berlokasi.

2. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas : (Pasal 2 ayat (1) UU 28 Tahun 2009)a. Pajak Kendaraan Bermotorb. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotorc. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotord. Pajak Air Permukaane. Pajak Rokok.Kriteria Pajak Daerah, adalah sebagai berikut:a. Bersifat pajak, dan bukan retribusi;b. Obyek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan;c. Obyek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum;d. Potensinya memadai. Hasil penerimaan pajak harus lebih besar dari biaya pemungutan;e. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif. Pajak tidak mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomi dan tidak merintangi arus sumber daya ekonomi antar daerah maupun kegiatan ekspor-impor;f. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; dang. Menjaga kelestarian lingkungan, yang berarti bahwa pengenaan pajak tidak memberikan peluang kepada pemda atau Pemerintah atau masyarakat luas untuk merusak lingkungan.

II.II Retribusi DaerahII.II.I Pengertian Retribusi DaerahRetribusi menurut UU no. 28 tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Berbeda dengan pajak pusat seperti Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, Retribusi yang dapat di sebut sebagai Pajak Daerah dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan penggunaan jasa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

Landasan HukumDalam hal pemungutan retribusi daerah, Undang-Undang Dasar 1945 telah menetapkan pada pasal 23 A yang ,menyebutkan bahwa :Pajak & pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undangSelain itu, dalam pemungutan Retribusi Daerah juga diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut : a. Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerahb. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerahc. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerahd. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerahe. PP No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah

II.II.II Jenis dan Karakteristik Retribusi Daerah1. Retribusi Jasa UmumDalam Pasal 109 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis retribusi ini dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil/dan atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan secara cuma-cuma (Pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.Terdapat beberapa kriteria Retribusi Jasa Umum, yaitu:a. Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu;b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;c. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar Retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum;d. Jasa tersebut layak untuk dikenakan Retribusi;e. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya;f. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang potensial;g. Pemungutan Retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

Menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis Retribusi Jasa Umum adalah :

1. Retribusi Pelayanan KesehatanObjek Retribusi Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, dan rumah sakit umum daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran (Pasal 111 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).2. Retribusi Pelayanan Persampahan/KebersihanObjek Retribusi Pelayanan persampahan/kebersihan meliputi :a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementarab. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampahc. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah (Pasal 112 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan SipilObjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil meliputi KTP, kartu keterangan bertempat tinggal, kartu identitas kerja, kartu penduduk sementara, kartu identitas penduduk musiman, kartu keluarga, akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan akta pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing dan akta kematian (Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan MayatObjek Retribusi Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat meliputi pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurugan, pembakaran/pengabuan mayat, dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah (Pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan UmumObjek Retribusi Pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 115 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).6. Retribusi Pelayanan PasarObjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang (Pasal 116 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).7. Retribusi Pengujian Kendaraan BermotorObjek Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor termasuk kendaraan bermotor di air sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah (Pasal 117 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam KebakaranObjek Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat (Pasal 118 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak PetaRetribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah (Pasal 119 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).10. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan KakusObjek Retribusi Pelayanan Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakusyang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).11. Retribusi Pengolahan Limbah CairRetribusi Pengolahan Limbah Cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair (Pasal 121 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).12. Retribusi Pelayanan Tera/Tera UlangObjek Retribusi Pelayanan Retribusi Tera/Tera Ulang adalah pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan (Pasal 122 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).13. Retribusi Pelayanan PendidikanObjek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah (Pasal 123 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).14. Retribusi Pengendalian Menara TelekomunikasiObjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum (Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

2. Retribusi Jasa UsahaDalam Pasal 126 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, objek Retribusi JasaUsaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi :a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal;dan/ataub. pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.c. Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.Terdapat beberapa kriteria Retribusi Jasa Usaha, yaitu:a. Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu; danb. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogianya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai Daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.Menurut Pasal 127 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 Jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari :

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan DaerahObjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan Daerah. Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut (Pasal 128 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau PertokoanObjek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Pasal 129 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).3. Retribusi Tempat PelelanganObjek Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan (Pasal 130 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).4. Retribusi TerminalObjek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pasal 131 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).5. Retribusi Tempat Khusus ParkirObjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pasal 132 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/VillaObjek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pasal 133 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).7. Retribusi Rumah Potong HewanObjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pasal 134 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).8. Retribusi Pelayanan KepelabuhananObjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pasal 135 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).9. Retribusi Tempat Rekreasi dan OlahragaObjek Retribusi Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pasal 136 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).10. Retribusi Penyeberangan di AirObjek Retribusi Penyeberangan di Air adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pasal 137 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha DaerahObjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah (Pasal 138 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

3. Retribusi PerizinanMenurut Pasal 140 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Terdapat beberapa kriteria Retribusi Perizininan, yaitu :a. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka asas desentralisasi;b. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum; danc. Biaya yang menjadi beban Daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari Retribusi perizinan.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruhnya biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan izin ini meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut (Ahmad Yani, 2004 : 64).Menurut Pasal 141 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Daerah Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah :

1. Retribusi Izin Mendirikan BangunanObjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. Pemberian izin meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut (Pasal 142 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman BeralkoholObjek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu (Pasal 143 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).3. Retribusi Izin GangguanObjek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja (Pasal 144 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).4. Retribusi Izin TrayekObjek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu (Pasal 145 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).5. Retribusi Izin Usaha PerikananObjek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf e adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan (Pasal 146 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

BAB IIIKESIMPULAN

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. objek dari retribusi daerah yaitu jasa umum, jasa usaha, perizinan tertentu.Dengan diberlakukannya Undang-Undang terbaru untuk pajak daerah dan retribusi daerah (UU No. 28 Tahun 2009), kemampuan Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena Daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan basis pajak daerah dan diskresi dalam dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

DAFTAR PUSTAKA

http://id.wikipedia.org/wiki/Retribusihttp://aldriand.wordpress.com/2013/04/15/sekilas-pdrd-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah/http://padjakdaerah.blogspot.com/2012/08/pengertian-pajak-daerah-dan-retribusi.htmlhttp://bambangbintorosutarno.blogspot.com/2013/10/makalah-retribusi-daerah.html

7