analisis kebutuhan fasilitas.pdf

7/24/2019 Analisis Kebutuhan Fasilitas.pdf

1/27

i

MANAJEMEN BENGKEL

ANALISIS KEBUTUHAN FASILITAS PENDIDIKAN

DISAMPAIKAN PADA IHT MANAJEMEN BENGKEL

Disusun oleh:

TIM MANAJEMEN BENGKEL

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PUSAT PENGEMBANGAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DANTENAGA KEPENDIDIKAN BIDANGBANGUNAN DAN LISTRIK

JLN. SETIA BUDI NO. 75 HELVETIA MEDAN 20124TELP. (061) 8455417, FAX. (061) 8456871

2015

giz


2/27

ii

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar ........................................................ iPeta Kedudukan Modul .. ii

Daftar Isi .. iii

PENDAHULUAN

A. Rasional .. 1

B. Tujuan .. 2

C. Ruang Lingkup .. 2

PERENCANAAN FASILITAS PENDIDIKAN

A. Konsep Sarana dan Prasarana Pendidikan. 3

B. Dasar Perencanaan . 4

C. Prosedur Perencanaan . 5

D. Stake Holder . 6

E. Inventarisasi . 6

EVALUASI . 8

ANALISIS KEBUTUHAN FASILITAS PENDIDIKANA. Analisis Kebutuhan Fasilitas 9

B. Uraian Prosedur Kerja . 11

C. Rambu-rambu Pelaksanaan Analisis. 13

EVALUASI . 18

PROSEDUR PENGADAAN FASILITAS

A. Pengadaan ... 20

B. Prosedur Pengadaan Fasilitas 21

EVALUASI 24

Referensi . 26


3/27

1Disampaikan pada IHT Manajemen Bengkel SMK

A. Rasional

Fasilitas praktik yang ada di laboratorium/bengkel Sekolah Menengah

Kejuruan (SMK) sangat mempengaruhi kualitas hasil pembelajaran. Oleh

karena itu perlu diperhatikan sistem pengelolaannya. Pengelolaan ini juga

meliputi sistem penataan dan perawatan (maintenance) peralatan, sehingga

siswa dapat secara optimal menggunakannya dalam upaya meningkatkan

kualitas pembelajaran.

Pengadaan dan penambahan fasilitas laboratorium dan bengkel pendidikan

di sekolah membutuhkan biaya yang sangat besar. Oleh karena itu perlu

dicari solusi bagaimana menghemat biaya yang berhubungan dengan

kelengkapan fasilitas praktik. Salah satu upaya yang dapat dilakukan

adalah dengan program penerapan sistem manajemen perawatan dan

perbaikan peralatan laboratorium dan bengkel.

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMK pada

tahun 2008 dijelaskan bahwa sistem penataan dan perawatan sangat

dibutuhkan di SMK. Secara ekonomis telah dikaji bahwa dengan adanya

sistem penataan dan perawatan yang baik akan menghemat biaya yang

cukup besar. Diasumsikan masing-masing dari ke 5 jurusan di SMK Industri

memiliki 5 macam fasilitas, baik berupa mesin, peralatan, maupun

perkakas. Jumlah SMK Industri di Indonesia sebanyak 2.525 sekolah,

angka penghematan yang bisa diperoleh adalah sebesar (5x5x2.525) x

Rp1.589.270,96= Rp100.322.739.350,00per tahun.

Terkait dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan, sekolah harus

melakukan analisis kebutuhan sarana dan prasarana berdasarkan tuntutan

standar sarana dan prasarana agar dapat diperoleh data kesenjangan

sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah. Dalam Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 42 Ayat 1

B PENDAHULUAN


4/27


dinyatakan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana dan

prasarana yang memenuhi kriteria minimal yang meliputi antara lain lahan,

ruang belajar, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang

tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja,

tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat berkreasi, dan sumber

belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran dan

intalasi listrik yang menunjang penggunaan teknologi informasi dan

komunikasi serta memenuhi rasio minimum sesuai Lampiran Peraturan

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007.

Sarana dan prasarana sebagai bagian integral dari keseluruhan kegiatan

pembelajaran di satuan pendidikan mempunyai fungsi dan peran dalam

pencapaian kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum satuan pendidikan.

Agar pemenuhan sarana dan prasarana tepat guna dan berdaya guna

(efektivitas dan effisiensi), diperlukan suatu analisis kebutuhan yang tepat di

dalam perencanaan pemenuhannya.

B. TujuanSetelah menyelesaikan pelatihan, diharapkan peserta dapat menganalisis

kebutuhan fasilitas pendidikan sesuai dengan kriteria sarana dan prasarana

minimal yang diperlukan untuk menunjang keperluan proses pembelajaran.

C. Ruang Lingkup

Modul ini berisi tentang Analisis Kebutuhan Fasilitas yang meliputi:

- Analisis Fasilitas Pendidikan

- Dasar Perencanaan

- Prosedur Perencanaan

- Pengadaan

- Prosedur Pengadaan Fasilitas


5/27


Tujuan Pembelajaran:

Setelah pembelajaran peserta diharapkan mampu :

- Memahami dasar perencanaan kebutuhan fasilitas

- Menentukan stake holder dalam perencanaan kebutuhan fasilitas

A. Konsep Sarana dan Prasarana Pendidikan

Menurut Ibrahim Bafadal (2003: 2), sarana pendidikan adalah semua

perangkatan peralatan, bahan dan perabot yang secara langsung

digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Wahyuningrum (2004: 5),

berpendapat bahwa sarana pendidikan adalah segala fasilitas yang

diperlukan dalam proses pembelajaran, yang dapat meliputi barang

bergerak maupun barang tidak bergerak agar tujuan pendidikan tercapai.

Dapat disimpulkan dari beberapa pendapat di atas, bahwa sarana

pendidikan adalah segala fasilitas bisa berupa peralatan, bahan dan

perabot yang langsung dipergunakan dalam proses belajar di sekolah.

Dalam konteks pendidikan, sarana dan prasarana adalah semua fasilitas

yang diperlukan dalam proses belajar mengajar baik yang bergerak

maupun tidak bergerak, yang secara langsung maupun tidak langsung

dapat berpengarauh terhadap tujuan pendidikan.

Ibrahim Bafadal (2004: 12), mengemukakan bahwa Prasarana pendidikan

dapat diartikan sebagai perangkat yang menunjang keberlangsungan

sebuah proses pendidikan, sedangkan definisi dari prasarana adalah

semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung

menunjang pelaksanaan proses pendidikan sekolah. Menurut Riduone

(2009), prasarana pendidikan dapat diartikan sebagai perangkat penunjang

utama suatu proses atau usaha pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai.

B

PERENCANAAN FASILITAS PENDIDIKAN


6/27


Dari pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa prasarana

pendidikan adalah perangkat yang menunjang keberlangsunan proses

pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai.

B. Dasar Perencanaan

Perencanaan adalah proses memilih sejumlah kegiatan untuk ditetapkan

sebagai keputusan tentang suatu pekerjaan yang harus dilakukan, kapan,

bagaimana dan siapa yang melakukannya. Pengertian ini menekankan

bahwa perencanaan merupakan rangkaian kegiatan atau proses

pembuatan keputusan. Kegiatan ini meliputi penetapan pekerjaan dimasa

yang akan dating, penetapan waktu pelaksanaan, bagaimana cara

melaksanakannya dan menetapkan sumber daya dalam melaksanakannya

baik SDM maupun materi.

Perencanaan fasilitas satuan pendidikan menyangkut seluruh kegiatan

penetapan jenis dan jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh

sebuah satuan pendidikan. Dalam proses perencanaan fasilitas ini, perlu

mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya:

1. Fungsi

Setiap alat yang akan diadakan harus memiliki fungsi yang dapat

menunjang program yaitu sesuai dengan tuntutan kurikulum dan

mutu tamatan yang diharapkan.

Contoh: Program Keahlian Kerja Batu memerlukan alat untuk

membuat adukan, maka alat yang diadakan adalah mixer dengan

spesifikasi yang benar.

2. Aman

Perlengkapan yang akan diadakan jauh dari kemungkinan membuat

para pengguna mendapat bahaya kecelakaan.

Contoh: Dalam pengadaan mixer harus dilengkapi dengan alat

pengaman seperti penutup mesin dan penutup roda gigi.


7/27


3. Ekonomis

Ekonomis dalam hal ini bukan hanya keterkaitan dengan harga saja

tetapi juga merupakan transformasi wujud efisiensi, efektifitas dan

praktisitas dalam pendayagunaannya.

Contoh: suku cadang dalam upaya penggantian komponen mudah di

dapat, mudah diperbaiki serta tahan lama.

C. Prosedur Perencanaan

Persoalan pokok dalam perencanaan keperluan fasilitas pengadaan

peralatan yang sesuai baik kualiatas, kuantitas maupun waktu sehingga

dapat digunakan secara optimal. Untuk itu perlu dikembangkan system

informasi yang cepat dan teratur akan memungkinkan tersusunnya

perencanaan yang lengkap. Dengan demikian ada beberapa hal yang perlu

diketahui dalam prosedur perencanaan, yaitu:

1. Untuk barang yang habis pakai

- Menyusun daftar perlengkapan yang disesuaikan dengan kebutuhan

dari rencana kegiatan sekolah tiap bulan.

- Menyusun perkiraan biaya yang diperlukan untuk pengadaan barang

tersebut setiap bulannya.

- Menyusun rencana pengadaan barang tersebut menjadi rencana

triwulan kemudian menjadi rencana tahunan.

2. Untuk barang yang tak habis pakai

- Menganalisis dan manyusun keperluan perlengkapan sesuai dengan

rencana kegiatan sekolah serta memperhatikan perlengkapan yang

masih ada dan yang masih dapat dipergunakan.

- Memperkirakan biaya perlengkapan yang direncanakan dengan

memperhatikan standar yang telah ditentukan.

- Menetapkan skala prioritas menurut dana yang tersedia, urgensi

kebutuhan dan anggaran tahunan.


8/27


D. Stake holder

Supaya maksud dan tujuan analisis fasilitas sesuai dengan harapan maka

perlu mengikutsertakan pihak-pihak yang terkait didalam perencanaan

pengembangan fasilitas sekolah. Masukan dan ide dari mereka sangat

membantu dalam penyusunan analisis kebutuhan fasilitas. Beberapa pihak

tersebut antara lain :

1. Guru

Mereka dapat memberikan masukan yang berkaitan dengan peralatan

yang digunakan sesuai dengan metode mengajar, spesifikasi peralatan

yang sebaiknya diadakan, penataan atau tata letak peralatan.

2. Administrator sekolah

Para administrator sekolah dapat member penjelasan seperti kebijakan

pendidikan, ukuran sekolah yang akan dikembangkan, penyediaan

dana, administrasi peralatan yang sudah ada dan system

pengadministrasian peralatan.

3. Pihak industri

Mereka dapat memberikan informasi tentang jenis dan standar

kompetensi yang dibutuhkan oleh industry, lowongan pekerjaan yang

dimungkinkan atau dikembangkan di masa yang akan datang.

E. Inventarisasi

Inventarisasi adalah pencatatan dan penyusunan daftar barang milik

Negara secara sistematis, tertib dan teratur berdasarkan ketentuan-ketentuan pedoman yang berlaku. Barang milik Negara adalah berupa

semua barang yang berasal atau dibeli dengan dana yang bersumber, baik

secara keseluruhan atau sebagiannya, dari APBN atau dana lainnya atau

yang barang-barangnya dibawah penguasaan

pemerintah, baik pusat, provinsi, maupun daerah otonom, baik yang berada


9/27


10/27


Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa inventarisasi merupakan

kegiatan pencatatan dan penyusunan daftar milik negara secara sistematis

berdasarkan ketentuan pedoman yang berlaku. Inventarisasi dapat

diklasifikasikan menjadi dua yaitu inventaris barang dan inventaris bukan

barang. Inventaris barang maupun bukan barang yang diterima harus

dicatat dalam buku penerimaan.

Format Daftar Inventaris Ruangan seperti ditunjukkan pada table berikut ini.

Nama UPB : Nama Ruangan:

Kode UPB : Kode Ruangan :

No No. UrutPendaft

Nama Barang Identitas Barang JumlahBarang

Penguasaan Ket

Merk/Type

KdBarang

Th.Prlh

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Evaluasi :

1. Apa yang dimaksud dengan sarana dan prasarana pendidikan?

2. Tentukan stake holder dalam perencanaan fasilitas pendidikan di

sekolah!

E


11/27


Tujuan Pembelajaran:

Setelah pembelajaran peserta diharapkan mampu :

- Menghitung jumlah peralatan sesuai dengan kebutuhan

- Menyusun daftar fasilitas pendidikan sesuai kebutuhan

A. Analisis Kebutuhan Fasilitas

Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan

penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk

memperoleh pengertian tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Standar

sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan

dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat

beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain,

tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain yang diperlukan

untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi

informasi dan komunikasi.

Analisis standar sarana prasarana difokuskan pada analisis kebutuhan

ruang, perabot, peralatan, dan lahan. Aktivitas pembelajaran, mempunyai

implikasi terhadap kebutuhan sarana yang harus tersedia secara memadai

agar pembelajaran berlangsung secara efisien, efektif, dan menghasilkan

lulusan sesuai Standar Kompetensi Lulusan. Implikasi program

pembelajaran terhadap kebutuhan sarana pendidikan adalah sebagaiberikut:

1. Aktivitas pembelajaran merupakan dasar dalam

menghitung/menentukan kebutuhan sarana pendidikan;

2. Setiap jenis aktivitas pembelajaran yang bertujuan membentuk

kemampuan/ keterampilan dianalisis implikasinya terhadap kebutuhan

ruang, kebutuhan perabot, peralatan, dan kebutuhan lahan;

B ANALISIS KEBUTUHAN FASILITAS PENDIDIKAN


12/27


3. Kebutuhan sarana pendidikan dalam jenis dan jumlah sesuai tuntutan

kompetensi.

Untuk menghitung kebutuhan sarana pendidikan perlu dikembangkan

berbagai asumsi, misalnya :

a. Sistem pembelajaran dikembangkan berdasarkan kelas berjalan yang

artinya, rombongan belajar/kelompok praktik tidak selalu menetap

pada suatu ruang/ tempat, tetapi bergerak/berpindah sesuai kegiatan

belajar yang harus diikuti/ dilaksanakan, atau menetap pada suatu

ruang tertentu;

b. Pembelajaran teori, polanya bersifat klasikal (satu rombongan belajar

atau 1 kelas utuh);

c. Pembelajaran praktik, dapat dibagi menjadi kelompok dengan

komposisi:

kelompok praktik terdiri atas 32 peserta didik (1 rombongan

belajar);

kelompok praktik terdiri atas 16 peserta didik (1/2 rombongan

belajar);

kelompok praktik terdiri atas 8 peserta didik (1/4 rombongan

belajar); dan seterusnya.

d. Untuk praktik yang memerlukan teori sebagai pengantar praktik

dilaksanakan di ruang praktik;

e. Analisis didasarkan pada rombongan belajar dengan komposisi kelas

satu per jurusan. Apabila sekolah akan membuka lebih dari satu

kelas perhitungan kebutuhan sarana dapat dilakukan denganmengalikan berdasarkan jumlah kelas paralel yang akan dibuka

dengan mempertimbangkan faktor guna (used factor) sarana;

f. Pada kegiatan pembelajaran praktik yang bersifat individu, diperlukan

satu alat untuk setiap peserta didik;

g. Kegiatan praktik yang sifatnya kelompok, setiap alat digunakan lebih

dari satu peserta didik/pemakai.


13/27


Mekanisme analisis pemenuhan kebutuhan ruang, perabot, peralatan,

dan lahan sebagai berikut:

a. Melakukan kajian terhadap Standar Kompetensi/Kompetensi Dasar

(SK/KD) dari setiap mata pelajaran dan menentukan alokasi

waktu/bobot jam pelajaran dari setiap SK/KD yang ada;

b. Menentukan ruang tempat melaksanakan aktivitas pembelajaran, baik

di kelas (ruang tertutup) maupun di luar kelas (ruang

terbuka/lapangan) sesuai dengan beban jam pembelajaran;

c. Menentukan perabot yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan

pembelajaran;

d. Menentukan peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan

pembelajaran;

e. Secara umum menentukan luas lahan yang diperlukan untuk

mewadahi ruang tempat pelaksanaan kegiatan pembelajaran,

penunjang pembelajaran, dan ruang administrasi/perkantoran.

B. Uraian Prosedur Kerja:

1. Kepala sekolah menugaskan Tim Pengembang Kurikulum (TPK) sekolah

dan memberikan arahan teknis untuk melakukan analisis standar fasilitas.

Arahan teknis sekurang-kurangnya memuat:

a. Dasar pelaksanaan analisis standar fasilitas,

b. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan analisis standar fasilitas,

c. Manfaat analisis standar fasilitas,

d. Hasil yang diharapkan dari analisis standar fasilitas, dan

e. Unsur-unsur yang terlibat dan uraian tugasnya dalam melaksanakan

analisis standar fasilitas.

2. TPK sekolah menyusun rencana kegiatan analisis standar fasilitas sekurang-

kurangnya berisi tentang uraian kegiatan, sasaran, pelaksana kegiatan, dan

jadwal pelaksanaan kegiatan.

3. TPK sekolah melakukan pembagian tugas pada dewan guru dan MGMP

sekolah untuk melakukan identifikasi dan analisis terhadap fasilitas satuan


14/27


pendidikan meliputi satuan pendidikan, lahan, bangunan gedung dan

kelengkapan fasilitas;

4. Dewan guru dan MGMP sekolah melakukan identifikasi dan menyusun draf

analisis fasilitas sesuai pembagian tugas;

5. TPK sekolah, dewan guru dan MGMP sekolah mereviu, merevisi dan

mengfinalkan dokumen analisis setiap komponen dari draf analisis;

6. TPK sekolah merangkum hasil analisis dari dokumen analisis setiap

komponen dan menyusun draf laporan analisis standar fasilitas secara

menyeluruh untuk satuan pendidikan, yang mencakup:

Kebutuhan ruang berdasarkan fungsi, jenis, jumlah, dan ukuran ruang.

Fungsi dan jenis ruang terdiri atas 3 kelompok, yaitu:

a. Kelompok ruang pembelajaran (jenis ruang, misalnya ruang kelas/teori,

ruang olahraga, lab.fisika, lab.biologi, lab.kimia, lab.komputer, lab.

bahasa),

b. Kelompok ruang penunjang pembelajaran (jenis ruang, misalnya ruang

perpustakaan, ruang BK, ruang UKS, ruang OSIS, ruang ibadah, dsb),

dan

c. Kelompok ruang administrasi/perkantoran (ruang pimpinan, ruang tata

usaha, ruang guru)

Jumlah dan ukuran ruang:

a. Kebutuhan jumlah ruang mempertimbangkan jenis kegiatan, jumlah

rombongan belajar, dan jumlah kelompok belajar (misal, kelompok

praktik),

b. Penentuan luas/ukuran ruang mengikuti standar (Permendiknas Nomor

24 Tahun 2007)

c. Kebutuhan peralatan meliputi peralatan pembelajaran/praktik, peralatan

media (alat bantu mengajar), dan peralatan administrasi/kantor.

Kebutuhan peralatan didasarkan atas fungsi, jenis, dan jumlahnya;

d. Kebutuhan perabot/mebeuler meliputi perabot yang bergerak/mudah

dipindahkan (meja, kursi, dsb.), dan perabot yang tetap/tidak mudah


15/27


dipindahkan (lemari tempel, meja beton, bak cuci, dsb.). Kebutuhan

perabot didasarkan atas fungsi, jenis, dan jumlah pemakai;

e. Kebutuhan lahan disesuaikan dengan standar yang terdapat pada

Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007;

7. Kepala sekolah bersama komite sekolah, TPK sekolah, dewan guru dan

MGMP sekolah mereviu dan merivisi draf laporan analisis standar fasilitas

satuan pendidikan;

8. TPK sekolah melakukan finalisasi dokumen laporan analisis fasilitas satuan

pendidikan;

9. Kepala Sekolah mengesahkan dokumen laporan hasil analisis;

10. TPK sekolah menggandakan dokumen laporan hasil analisis dan

mendistribusikan kepada pihak yang berkepentingan.

C. Rambu-Rambu Pelaksanaan Analisis

Dalam melaksanakan analisis standar fasilitas, satuan pendidikan mengikuti

rambu-rambu yang terdiri dari :

1. Tahap persiapan

a. Pembentukan TPK yang memiliki tugas : manyiapkan instrumen analisis

yang dijadikan alat untuk pengumpulan data yang berkaitan dengan

sarana dan prasarana satuan pendidikan dan membuat kelompok untuk

masing-masing unsur yang dianalisis;

b. Kepala sekolah melakukan kajian instrumen analisis yang melibatkan

TPK, MGMP sekolah, dewan pendidik dan komite sekolah;

c. memfinalisasi instrumen agar dapat dipergunakan untuk menganalisis

standar fasilitas.

2. Tahap pelaksanaan

a. melakukan pengumpulan data tentang kondisi fasilitas satuan

pendidikan dengan menggunakan instrumen yang telah dipersiapkan

oleh TPK;


16/27


b. masing-masing kelompok melaporkan hasil pengumpulan data kepada

TPK untuk ditindaklanjuti menjadi sebuah rekomendasi kepada pihak

terkait;

c. TPK mengolah data berdasarkan observasi kondisi fasilitas yang

menggunakan instrumen;

d. TPK merangkum hasil analisis fasilitas.

3. Tahap laporan

a. Memberikan rekomendasi hasil analisis yang didalamnya terdapat

proses pemenuhan terhadap fasilitas yang belum dimilki;

b. Membuat rencana kerja satuan pendidikan dalam rangka pemenuhan

fasilitas baik dalam jangka waktu 1 tahun, 2 tahun atau 3 tahun.


17/27


Contoh Instrumen Analisis Standar Sarana Dan PrasaranaANALISIS STANDAR FASILITAS

Nama Sekolah : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .NISN : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Alamat : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tahun : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .a. Satuan Pendidikan yang terkait dengan Rombongan Belajar

Petunjuk Pengisian:1) Kondisi satuan pendidikan diisi dengan kuantitatif dari setiap komponen yang ada pada satuan pendidikan2) Kesesuaian dengan SNP diisi (dicentang) dengan alternatif pilihan:

Ya : jika sesuai dengan yang di atur dalam standar sarana dan prasarana (SNP)Tidak : jika tidak sesuai dengan yang di atur dalam standar sarana dan prasarana (SNP)

3) Analisis penyesuaian/pemenuhan diisi dengan upaya yang dilakukan satuan pendidikan untuk memenuhi standar sarana prasarana4) Alokasi Program diisi (dicentang) dengan alternatif pilihan:

1 :jika analisis penyesuaian/pemenuhan pada komponen yang dimaksud dapat dituangkan dalam Program Jangka Pendek (1tahun)

2 :jika analisis penyesuaian/pemenuhan pada komponen yang dimaksud dapat dituangkan dalam Program Jangka Menengah (4tahun)

3 :jika analisis penyesuaian/pemenuhan pada komponen yang dimaksud dapat dituangkan dalam Program Jangka Panjang (5Tahun ke atas)

5) Keterangan diisi jika analisis penyesuaian/pemenuhan komponen tersebut tidak memungkinkan untuk diprogramkan baik dalamjangka pendek, menengah maupun jangka panjang.

No KomponenKondisi Satuan

Pendidikan

Kesesuaiandengan SNP Analisis Penyesuaian/

Pemenuhan

Program Ket

Ya Tidak 1 2 3

1 Rombongan belajar


18/27


19/27


Bentuk lain Analisis Kebutuhan Fasilitas Sekolah

No Unit KerjaNamaAlat

SpesifikasiJumlah

yang adaYang

DibutuhkanKurang

Hargasatuan

JumlahHarga

Ket


20/27


EVALUASISebagai Kepala Bengkel/ kepala departemen yang baru, Anda menghadapi

permasalahan tentang fasilitas bengkel yang kondisinya sudah

memprihatinkan. Disamping usia peralatan yang sudah tua juga jumlahnya

kurang memadai dalam proses pembelajaran.

Diskusikan bagaimana cara Anda menghadapi permasalahan tersebut serta

susunlah sebuah analisis kebutuhan fasilitasnya.

Analisislah Kebutuhan Fasilitas Sekolah dengan :

1. Peserta dibagi berdasarkan Unit Kerja

2. Setiap kelompok menganalisis kebutuhan fasilitas untuk 3 tahun ke

depan.

3. Analisis menggunakan format 01.

E

T


21/27


Tujuan Pembelajaran

Setelah selesai pembelajaran, peserta diklat diharapkan:

- Menjelaskan pengertian pengadaan barang

- Menyusun prosedur pengadaan fasilitas pendidikan

A. Pengadaan

Perencanaan yang baik tentunya berdasarkan analisis kebutuhan dan skala

prioritas yang disesuaikan dengan dana dan tingkat kepentingannya. Ary H.

Gunawan (1982: 8), mengemukakan bahwa penyesuaian perencanaan

dengan analisis kebutuhan itu meliputi empat tahapan, antara lain: (1)

identifikasi tujuan umum yang mungkin dapat dicapai, (2) menyusun tujuan

berdasarkan kepentingannya, (3) identifikasi perbedaaan antara yang

diinginkan dan apa yang sesungguhya dan (4) menentukan skala prioritas.

Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan harus sesuai dengan Perpres

No.54 Tahun 2010. Pengadaan adalah menghadirkan alat atau media

dalam menunjang pelaksanaan proses pembelajaran. Pengadaan sarana

pendidikan tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara. Suharsimi

Arikunto (1979: 40) menyebutkan bahwa secara garis besar alat atau media

itu diperoleh dengan dua cara, yaitu dengan dibuat oleh pabrik dan dibuat

sendiri. Ary H G (1982: 23) menyebutkan tentang pengadaan sarana

pendidikan dengan empat cara, yaitu: 1) pembelian tanpa lelang ataudengan lelang, 2) membuat sendiri, 3) menerima bantuan atau hibah, dan

4) dengan cara menukar. Dalam kaitan pengadaan perlengkapan sekolah

ada beberapa cara yang dapat ditempuh oleh pengelola untuk

mendapatkan perlengkapan yang dibutuhkan antara lain dengan cara

membeli, mendapatkan hadiah atau sumbangan, tukar-menukar dan

meminjam.

B PROSEDUR PENGADAAN FASILITAS


22/27


Salah satu contah dalam pengadaan alat/bahan laboratorium ada beberapa

hal yang harus diperhatikan oleh pengelola sebelum pembelian dilakukan.

Hal-hal tersebut antara lain:

Percobaan apa yang akan dilakukan; Alat-alat atau bahan yang mana

yang akan dibeli; Pengetahuan untuk menggunaan alat yang akan

dibeli; Adanya dana; Jenis, ukuran alat yang akan dibeli; Prosedur

pembelian; Pelaksanaan pembelian.

Setelah semua yang dibutuhkan ditulis. Kemudian hasil dari pencatatan

tersebut diberikan kepada kepala sekolah untuk proses pembelian atau

diserahkan kepada guru yang telah diberi wewenang atas nama kepala

sekolah. Biasanya pembelian itu dilakukan pada permulaan tahun ajaran

baru.

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pengadaan

sarana prasarana terdapat perencanaan didalamnya dan berkait satu sama

lain. Dalam melakukan perencanaan dan pengadaan harus sesuai dengan

prosedur dengan melihat kekayaan yang telah ada, sehingga sekolah dapat

menentukan sarana prasarana apa saja yang dibutuhkan sekolah saat itu.

Langkah-langkah dalam perencanaan dan pengadaan sarana dan

prasarana pendidikan antara: analisis kebutuhan, inventarisasi,

mengadakan seleksi, mengadakan perhitungan tafsiran biaya, perencanaan

pengadaan (beli, hibah/ menukar), penunjukan staf yang diserahi tugas

untuk pengadaan.

B. Prosedur Pengadaan Fasilitas

Sebelum proses pengadaan fasilitas, terlebih dahulu dilakukan usulan

rencana kebutuhan dengan langkah sebagai berikut:

- Kebutuhan dibuat/dilakukan oleh guru ke kepala instalasi atau guru

bersama-sama menyusunnya dengan kepala instalasi dengan skala

prioritas.


23/27


- Kepala instalasi melanjutkan ke Wakasek Sarana dan Prasarana/

Kepala sekolah.

- Kepala sekolah menyeleksi dan menyetujui pembelian dan pengadaan

dana diserahkan ke Kasubbag. Tata Usaha.

- Pada Subbag. Tata Usaha menyediakan dana melalui Bendahara.

- Uang diserahkan oleh bendahara ke urusan pengadaan.

- Urusan pengadaan akan membeli sesuai dengan usulan.

Pengadaan fasilitas dalam mata rantainya disebut proses pengadaan

perlengkapan, kata proses ditambahkan hanya untuk menonjolkan bahwa

dalam kegiatan pengadaan dilakukan pihak lain

(konsultan/perusahaan/pengusaha dan lain-lain) sedangkan lembaga yang

bersangkutan dalam hal ini sekolah bersifat Pemberi Order.

Dalam pelaksanaannya harus memenuhi aspek administrasi berupa

prosedur dan tata cara yang ditentukan pemerintah dan juga harus

mempertimbangkan aspek teknis operasional pelaksanaan pembelian

seperti : keadaan pasar dan format-format yang digunakan.

Berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang maka

berikut ini pemilihan Sistem Pengadaan Barang, yaitu:

Kepala Sekolah

Kasubbag

Taus

Wakasek Ur.

Kesiswaan

Wakasek Ur.

Kurikulum

Wakasek Ur.

Sarana & Pra

Wakasek Ur.

Humas

Bendahara

Pengadaan

Kepala Instalasi

Guru


24/27


a. Pelelangan

1) Untuk pengadaan Barang yang dilakukan melalui pelelangan metode

pemilihan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

a) Pelelangan Umum; dan

b) Pelelangan Sederhana.

2) Pada prinsipnya pengadaan menggunakan metode Pelelangan

Umum.

3) Pelelangan Sederhana dapat digunakan untuk pengadaan tidak

kompleks yang nilainya sampai dengan nilai Rp 200.000.000,00 (dua

ratus juta rupiah).

b. Penunjukan Langsung

1) Pejabat Pengadaan memilih sistem pengadaan Penunjukan

Langsung sesuai kriteria yang ditetapkan Perpres No.54 Tahun

2010.

2) Metode penyampaian dokumen untuk Penunjukan Langsung adalah

1 (satu) sampul.

3) Evaluasi kualifikasi untuk Penunjukan Langsung dilakukan dengan

sistem gugur dan dilanjutkan dengan klarifikasi teknis dan negosiasi

harga.

c. Pengadaan Langsung

1) Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Barang

yang bernilai sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

dengan ketentuan sebagai berikut:a) merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I;

b) teknologi sederhana;

c) risiko kecil; dan/atau

d) dilaksanakan oleh penyedia orang perseorangan dan/atau badan

Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil.

2) Pengadaan Langsung dilaksanakan berdasarkan harga yang

berlaku di pasar kepada penyedia yang memenuhi kualifikasi.


25/27


3) Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Pejabat

Pengadaan.

d. Kontes

1) Kontes dilakukan untuk pengadaan yang memiliki karakteristik:

a) tidak mempunyai harga pasar; dan

b) tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan.

2) Metode penyampaian dokumen untuk Kontes adalah 1 (satu) sampul.

3) Evaluasi administrasi dilakukan oleh Pejabat Pengadaan dan evaluasi

teknis dilakukan oleh Tim Juri/Tim Ahli dengan memberi nilai terhadap

kriteria yang telah ditetapkan dalam Dokumen Kontes.

Penerimaan barang dibuat dengan berita acara, penerimaan barang tidak

diperkenankan membuka atau menyimpan dan membukukan barang

sebelum dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa barang (Panitia

Pemeriksa Barang). Bilamana terdapat kekurangan ataupun kerusakan

harus dicatat supaya kepala sekolah membentuk Panitia Pemeriksaan

Barang yang terdiri sekurang-kurangnya 3 orang.

Panitia bertugas membuka, menilai dan mencocokkan barang yang diterima

dengan faktur dan surat pesanan. Panitia membuat Berita Acara

Pemeriksaan barang yang ditandatangani sekurang-kurangnya oleh 3

orang.

EVALUASI

Di sekolah yang anda pimpin akan dibuka jurusan baru berdasarkan

kesepakatan antara Pemerintah Daerah, Majelis Sekolah dan Dinas

E


26/27


Pendidikan. Untuk kelancaran PBM di jurusan yang baru tersebut tentu

diperlukan peralatan praktik yang baru.

Diskusikan langkah pengadaan peralatan yang diperlukan pada jurusan

tersebut!

Peserta membuat Daftar Inventaris Ruangan (DIR) sesuai dengan format 02.

T


27/27

25

Referensi:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentangSistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 ayat 17, Pasal 35 ayat 1, 2 dan 3,Pasal 45 ayat 1 dan 2;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentangStandar Nasional Pendidikan, Pasal 1 ayat 1, Pasal 42 , 43, 44, 45, 46,47, 48;

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentangStandar Sarana dan Prasarana;

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentangStandar Pengelolaan Pendidikan;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentangStandar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 52 Tahun 2008 tentang

Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Menengah Atas/MadrasahAliyah;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentangStandar Pembiayaan Operasi Nonpersonalia untuk SD/MI, SMP/MTs.,SMA/MA, SMK, SDLB, SMPLB dan SMALB;

8. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, edisi keempat,Depdiknas, Jakarta: 2008

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Lampiran

Bab I, Pasal 1 ayat 8.10. Peraturan Presiden No. 54 tentang Pengadaan Barang.11. Ibrahim Bafadal. (2003). Manajemen Perlengkapan Sekolah Teori dan

Aplikasinya. Jakarta : Bumi Aksara.12. Wahyuningrum. (2000). Buku Ajar Manajemen Fasilitas Pendidikan.

Yogyakarta: FIP UNY.13. Warsono. (2005). Pengelolaan Laboratorium Fisika SMA Negeri 1 Sewon.

Tesis Magister, tidak diterbitkan. Yogyakarta: PPs UNY.

analisis kebutuhan fasilitas.pdf

Documents